Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Senin, 19 April 2021

Dalami Kasus Korupsi di Kabupaten Bandung Barat, KPK Panggil 28 Saksi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 28 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Tahun 2020. Mereka diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

"Hari ini, pemeriksaan saksi AUS perkara korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi, Cimahi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin 19 April 2021.

28 saksi, yakni Asisten II Pembangunan dan Ekonomi Setda Bandung Barat, Maman Sulaiman, Staf Keuangan CV Bintang Pamungkas Rini Rahmawati, Rian Firmansyah dari pihak swasta, Asep Lukman Hermawan dari pihak swasta, Mitha Irniansyah selaku ibu rumah tangga, wiraswasta, Kokon Risman Wiguna, Wakil Direktur PT Jagat Dirgantara dan Keuangan CV Sentra Sayuran Garden City Lembang, Gina Tresnawati Utama, Kepala Dinas PUPR Bandung Barat, Rachmat Adang Syafaat.

Wakil Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri, Dida Garnida, Imam Santoso Mulyo selaku PNS, Nani Setia Ningsih selaku ibu rumah tangga, PNS atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Bandung Barat, Priyo Nugroho, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara, Asep Cahyadinata, Direktur CV Sentral Sayuran Garden City, Yusup Sumarna, Karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri dan CV Satria Jakatamilung, Hardy Febrian Sobana, PNS atau Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Bandung Barat, Diane Yuliandari.

Selanjutnya, wiraswastawan, Denny Indra Mulyawan, Karyawan PT Jagat Dir Gantara Bagian Administrasi Umum, Donih Adhy Heryady, Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Heri Partomo, Direktur CV Satria Jakatamilung, Asep Saefudin, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Rerry Sri Rezeki, PNS atau Kasubbag Program dan Keuangan Dinas PUPR Bandung Barat, Erni Susianti, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Anang Widianto, PNS pada Kasi Pemeliharaan Bidang Binamarga Dinas PUPR Bandung Barat, Candra Kusumawijaya.

Kemudian, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Aan Sopian Gentina, PNS pada Kasi SDM Dinas Kesehatan Bandung Barat, Rita Nurcahyani, PNS pada Kabid SDK Dinas Kesehatan Bandung Barat, Tuty Heriyaty, dan Kamaluddin selaku ajudan bupati.

Aa Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa (pihak swasta dan pemilik PT Jagat Dir Gantara) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M Totoh Gunawan, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mengubah fokus alokasi anggaran APBD 2020 pada Belanja Tidak Terduga.

Dari kegiatan pengadaan itu, Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan Totoh dari nilai harga perpaket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Selain itu, Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Selain rangkaian kegiatan keagamaan, jajaran Koramil di wilayah Kodim 0812/Lamongan juga menggelar berbagai kegiatan yang dinilai mampu memupuk Kemanunggalan antara TNI dan rakyat di bulan suci ramadhan saat ini.

Salah satunya, bagi-bagi takjil yang dilakukan oleh pihak Koramil Kota di halaman Makoramil. Minggu, 18 April 2021 sore.

“Bagi-bagi ini sebagai bentuk kepedulian kami di bulan ramadhan,” kata Danramil Kota, Kapten Cku Yanto Budi.

Selain bagi-bagi takjil, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi adanya protokol kesehatan sebagai langkah melawan pandemi Covid-19.

“Meskipun puasa, kami semua tidak kendur untuk mengajak masyarakat agar tetap mematuhi adanya protokol kesehatan,” ujarnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Geledah Gudang Arsip, Kejati Cari Bukti Tunjang Pengembangan Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes


KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan penggeledahan gudang arsip terkait dugaan korupsi dana hibah ponpes atau pondok pesantren di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemprov Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin 19 April 2021.

Lembaga penegak hukum ini mencari bukti untuk menunjang pengembangan dan penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes dari Pemprov Banten.

Koordinator Penyidik Pidsus Kejati Banten Febrianda mengatakan, pihaknya telah melakukan penggeledahan di gudang arsip Masjid Raya Albantani. 

Penggedelahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi dana hibah ponpes dari Pemprov Banten.

"Tujuan kita melakukan penggeledahan itu untuk agar dapat menemukan bukti-bukti guna menunjang pengembangan kasus dan penuntasan kasus yang ada," katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Masjid Raya Albantani, Senin 19 April 2021.

Berkas yang diamankan berupa proposal, pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang terkait hibah ponpes tahun 2018 dan 2020.

Dokumen yang diamankan dalam jumlah banyak. 

"Banyak belum sempat bawa semua, kita ambil beberapa sampel, tempatnya kita segel," ujarnya.

Sebelum melakukan penggeledahan di gudang arsip, kata dia, semula pihaknya mendatangi Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

Lalu, pihaknya diarahkan bahwa berkas menyangkut dana hibah tersimpan di Gudang Arsip Masjid Raya Albantani.

"Mungkin setelah ke tempat DPKD terkait pencairan dana," ujarnya.

Sementara itu berdasarkan pantauan wartawan, dari Gudang Arsip Masjid Raya Albantani, tim Kejati Banten kembali mendatangi Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

Mereka meminta dokumen berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Banten, SP2D dan data penerima dana hibah ponpes.

Komandan Satdik 2 Kodiklatal Terima Kunjungan Wakasal


KABARPROGRESIF.COM: (Makasar) Komandan Satuan Pendidikan (Dansatdik) 2 Makasar Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) yang juga Wakil Komandan Komando Pendidikan Marinir (Wadan Kodikmar) Kolonel Marinir Hendro Suwito menerima kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E.,M.M di Komplek TNI AL Lanraki Jl, Perintis Kemerdekaan Km.13 Makassar, Senin, (19/04/2021).

Dalam kunjungan tersebut Wakasal didampingi Asrena Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI Muhammad Ali S.E., M.M , Aspers Kasal Laksda TNI Irwan Achmadi M.Tr (Han), , Aslog Kasal Laksda TNI Puguh Santoso S.E., M.M, serta Kadisfaslanal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Agus Santoso, S.E.  

Sementara selain Dansatdik 2 Kodiklatal turut dalam penerimaan tersebut Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari, S.E., M.M., CHRMP.

Selain mengunjungi sarana pendidikan di Komplek TNI AL Lanraki Jl, Perintis Kemerdekaan Km.13 Makassar Wakasal dan rombongan juga melaksanakan kunjungan fasilitas pendidikan yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Makasar.

Disela-sela Kunjungan tersebut, Dansatdik 2 Kodiklatal Kolonel Marinir Hendro Suwito menyampaikan bahwa Kunjungan Wakasal ke Satdik 2 yang lokasinya berada di Lantamal Makasar tersebut untuk melihat sejauh mana kesiapan Fasilitas pendukung satdik 2

Dalam peninjauan tersebut Wakasal dan rombongan juga mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Lantamal VI Letkol Laut (T) Djoko Soekartono, S.T., M.A.P. tentang Site Plan Satdik 2 Makasar dan juga rencana pembangunan lapangan tembak TNI AL.

Sementara itu dalam peninjauannya, Wakasal menyampaikan mengapresiasi dan terima kasih  kepada para prajurit Kodiklatal yang tergabung Satuan Tugas (Satgas) Satdik dan para Prajurit Lantamal VI Makasar. Menurutnya meski berpuasa para prajurit satgas Satdik 2 bersama Lantamal VI mampu menyiapkan tempat latihan bagi siswa – siswi Satdik dengan baik.

Selain Dansatdik dan Komandan Lantamal VI Makasar turut hadir dalam penerimaan  peninjauan Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, S.E., Para Asisten Danlantamal VI, Dansatrol Lantamal VI dan Kafasharkan Makassar. (Pen Kodiklatal)

Kendalikan Harga Sembako, Disdag Surabaya Janji Maksimalkan Operasi Pasar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Wiwiek Widayati memastikan, operasi pasar ini rutin digelar pada saat memasuki hari-hari besar nasional maupun saat kenaikan harga. 

Oleh sebab itu, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin mengendalikan harga sembako dengan operasi pasar tersebut.  

“Nah karena itu operasi pasar ini memang tidak digelar di pasar supaya lebih mendekati masyarakat. Kami mendapat harga yang selisih karena langsung dari distributor. Dengan begitu warga dapat membeli dengan harga yang lebih baik,” kata Wiwiek, Senin (19/4)

Di momen itu, Wiwiek pun berinteraksi dengan warga untuk menanyakan seputar operasi pasar  dan apa saja yang dibeli oleh warga. 

Alhasil, dari interasinya dengan beberapa warga yang mayoritas ibu-ibu itu, mengungkapkan harga jual sembako memang dinilai lebih baik dan di bawah harga pasaran. 

“Tadi saya coba tanya ibu-ibu beliau mengatakan biasanya membeli gula satu kilo seharga Rp 12.500. Tetapi di sini kami menjualnya Rp 11.800,” papar dia.

Wiwiek memastikan, operasi pasar ini digelar selama Bulan Suci Ramadan dengan keliling 31 kecamatan yang tersebar se-Suarabaya. 

Dalam sehari, dia menyebut sedikitnya ada dua lokasi yang menggelar operasi pasar. 

“Ini terus kami lakukan, kalau secara kumulatif sejak awal Bulan Ramadan sudah ada sekitar 16 titik lokasi,” ungkapnya.

Dia merinci adapun item yang terdapat dalam operasi pasar itu yakni beras 5 kilogram seharga Rp 46 ribu, minyak 1 liter Rp 12.900, kemudian gula Rp 11.800 per kilogram. Berikutnya, telur Rp 22 ribu per kilogram. 

“Untuk bawang putih Rp 23 ribu per kilogram, bawang merah Rp 18 ribu, lalu ada ayam Rp 34 ribu dan cabai rawit Rp 3 ribu per ons,” jelas dia.  

Sementara itu, salah seorang pembeli bernama Lilis Indrayani warga asal Tandes Lor mengungkapkan terdapat selisih harga dibandingkan dengan berbelanja di luar. Dia mengaku senang tiap kali ada operasi pasar. 

Bahkan Lilis bercerita beberapa waktu lalu sempat membeli ¼ kilogram cabai rawit dengan harga Rp 13 ribu. Namun saat ini dia membeli satu ons cabai seharga Rp 3 ribu. 

“Saya langsung beli dua ons. Lalu beli minyak dan gula dua kilogram,” pungkasnya.

Siswa Wan Dikmabasus Kesehatan Angkatan XL/1 Kodiklatal Ikuti Prosesi Penerimaan Angggota Kowal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Prajurit Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) resmi bertambah setelah 35 prajurit Siswa Wan program Pendidikan Pertama Bintara Khusus (Dikmabasus) Kesehatan Angkatan XL/1 yang sedang menempuh pendidikan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) mengikuti pengukuhan dan upacara tradisi penerimaan Kowal yang digelar di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, Senin, (19/4/2021).

Adapun prosesi penerimaan Kowal tersebut dipimpin langsung Pabandya Bin Kowal  Spersal Letkol Laut (KH/W) Rinanda sintasari. 

Disela sela pelaksanaan prosesi penerimaan, Pabandya Bin Kowal Spersal menyampaikan ke 35 Siswa Wan Dikmabasus Kesehatan ini dalam penerimaan anggota Kowal didahulukan dari Siswa Wan Dikmaba Angkatan XL/1 lainya.

Hal ini dilakukan karena setelah prosesi penyumpahan dan penyematan tanda pangkat Sersan Dua  oleh Komandan Kodiklatal, para Siswa Dikmabasus Kesehatan ini langsung  menempati  beberapa Satuan Kesehatan di seluruh Kotama TNI Angkatan Laut. 

Sedangkan siswa lainya masih akan menempuh pendidikan kejuruan di pusdik pusdik terkait.

Menurutnya kehadiran Kowal dalam jajaran TNI AL merupakan kebanggaan bagi seluruh anggota Kowal. Ke depan para prajurit remaja Kowal ini diharapkan dapat memberikan nuansa kemajuan dan perjuangan dalam upaya mencapai cita-cita luhur pengabdian prajurit wanita, terutama para generasi pendahulu.

Pamen melati dua dipundak ini juga menyampaikan bahwa semua pengetahuan yang diperoleh selama di lembaga pendidikan Kodiklatal ini perlu dikembangkan di dalam penugasan dan kedinasan. 

Kedepan sebagai prajurit harus mendukung TNI Angkatan Laut yang besar, kuat, profesional dan disegani dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI Angkatan Laut.

Dalam penugasan nanti lanjutnya para Prajurit Kowal harus mampu menunjukkan motivasi kerja yang baik serta mampu memanfaatkan setiap peluang positif yang ada untuk meningkatkan kemajuan dengan tidak meninggalkan sikap tanggap, tanggon, trengginas serta memiliki ketahanan mental yang tangguh terhadap pengaruh-pengaruh negatif. (Pen Kodiklatal)

Stabilkan Harga Sembako, Armudji Tinjau Operasi Pasar di Balai RW Balongsari


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji meninjau lokasi operasi pasar yang berlangsung  di Balai RW 05, Jalan Balongsari Tama Blok 3b No 10, Kecamatan Tandes. 

Di lokasi tersebut, Cak Ji yang didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Wiwiek Widayati itu memastikan warga memperoleh sembako dengan harga di bawah pasaran.

Setiba di lokasi, Cak Ji langsung memastikan harga mulai dari minyak goreng, gula, telur, cabai hingga bawang merah dan bawang putih. 

Tak lupa di sela-sela belanja, Cak Ji pun meminta warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Cak Ji mengatakan, operasi pasar atau pasar murah ini digelar dengan tujuan masyarakat dapat membeli sembako di bawah harga pasar. 

Dia memastikan ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantu masyarakat mendapatkan harga sembako lebih terjangkau di tengah pandemi Covid-19.

“Tentunya ini adalah upaya warga bisa mendapatkan harga lebih terjangkau. Namun tidak diperuntukkan bagi pedagang yang ingin memborong atau ‘kulakan’,” pungkas Cak Ji, di sela tinjauannya, Senin (19/4).

Bulan Suci Ramadhan, Yonif Mekanis 512/QY Sambang ke Tokoh Agama


KABARPROGRESIF.COM: (Keerom) Momen bulan suci ramadhan di Kabupaten Keerom, Papua saat ini diwarnai dengan berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY berkunjung ke setiap rumah tokoh agama yang berada di Kampung Wonoerjo, Kabupaten Keerom, Papua. Senin, 19 April 2021 siang.

Dansatgas Pamtas menjelaskan, kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara Satgas dengan masyarakat, terlebih tokoh agama setempat. 

“Supaya nantinya, sinergita antara kami (Satgas, red) tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ali (43) mengeparesiasi kunjungan yang dilakukan oleh Satgas tersebut. 

Pasalnya, Ali menuturkan jika selama ini pihak Satgas memberikan kontribusi besar di masyarakat, terlebih dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketakwaan.

“Ada banyak kegiatan yang dilakukan memasuki bulan ramadhan ini.  Semisal, mengajak warga untuk tarawih dan tadarus bersama,” pungkasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Terulang Lagi, Kejati Riau Kembali Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi


KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Kejaksaan Tinggi Riau kembali menghentikan pengusutan perkara dugaan korupsi. 

Kali ini, penyelidikan dihentikan pada kasus dugaan rasuah di tubuh PT Sarana Pembangunan Riau.

"Iya, (penyelidikan) tidak dilanjutkan. Sudah dihentikan," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Senin (19/4/2021).

Penyelidikan perkara ini dimulai sejak Januari 2021 lalu. Sejak saat itu, proses klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dilakukan guna pengumpulan bahan dan keterangan. 

Jaksa juga berusaha berusaha mencari peristiwa pidana dalam perkara itu.

Dalam pengusutan itu ditemukan fakta bahwa ada kerja sama antara PT SPR dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) pada medio April 2020 lalu. 

Di pihak PT SPR, perjanjian itu diteken oleh Direktur Utama (Dirut) Rahman Akil dan dari KCL yang ditandatangani oleh Direktur Martino Noma.

Kerja sama itu terkait pengembangan sumber daya alam migas dan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi dalam wilayah Provinsi Riau, khususnya untuk area Mountain Front Block (MFB).

Lalu pada tahun 2015, Dirut PT SPR M Nasir Day meminta dilakukan audit eksternal kepada Gubernur Riau kala itu, yang kemudian berkirim surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Setahun berselang, M Nasir Day tidak mengirimkan pembagian laba dari hasil lifting minyak bumi kepada KCL. Atas hal itu, pada tahun 2017, pihak KCL mengajukan permohonan Pendapat Hukum kepada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Oleh Jamdatun RI sudah disampaikan juga pendapat hukumnya," sebut mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng) itu.

Selanjutnya, pada awal November 2018, pihak KCL membuat Laporan Polisi kepada Bareskrim Polri. 

Salah satu pihak terlapornya adalah M Nasir Day terkait dugaan penggelapan, penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pada tahun 2019, Dirut PT SPR M Nasir Day mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Tergugat I KCL dan Tergugat II Rahman Akil.

"Hingga saat ini, perkara perdata tersebut belum inkrah (berkekuatan hukum tetap,red)," imbuh Raharjo.

"Berdasarkan hal di atas, maka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Tahun 2010 hingga 2015 di Provinsi Riau, dihentikan," sambung Raharjo memungkasi.

Dari informasi yang dihimpun, pengusutan perkara ini dilakukan berdasarkan laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Adapun laporan itu terkait dugaan penyimpangan pada PT SPR periode tahun 2010-2015.

Pihak LSM tersebut agar Jaksa segera memeriksa Rahman Akil selaku Direktur perusahaan periode 2010-2015, dan pihak lain yang dicurigai di PT SPR dan anak perusahaannya,.

Laporan dan berkas yang mereka serahkan ke Kejati Riau merupakan data awal sebagai pintu masuk untuk memeriksa dugaan penyimpangan keuangan negara di PT SPR. 

Termasuk permasalahan rangkap jabatan di anak perusahaan PT SPR Langgak, dan permasalahan kontrak kerjasama PT SPR dengan KCL, dan Chevron dalam pengelolaan minyak di Blok Langgak.

Masih menurut LSM itu, berdasarkan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Riau terhadap PT SPR era Rahman Akil, ditemukan dugaan penyimpangan keuangan negara ratusan miliar rupiah. 

Dimana sebesar Rp84 miliar mengalir ke sejumlah rekening.

Kasus ini diketahui bukan satu-satunya perkara korupsi yang dihentikan pengusutannya oleh Kejati Riau. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejati Riau 'rajin' menghentikan perkara, bahkan dalam tahap penyidikan yang ada tersangkanya.

Adapun perkara yang dihentikan penyidikan, di antaranya dugaan korupsi proyek branding iklan Bank Riau Kepri (BRK) tahun 2017-2018 di Garbarata Bandara SSK II Pekanbaru. Perkara ini belum ada tersangkanya.

Alasan Jaksa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) dalam kasus ini lantaran telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp732 juta.

Lalu, dugaan korupsi pengadaan video wall di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Kota Pekanbaru senilai Rp4,4 milar. 

Pada perkara ini, ditetapkan tersangka seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berisnial VH. 

Yang mana, pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 lalu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan (PPTK). 

Lalu, Direktur CV Solusi Arya Prima (SAP) berinisial AM selaku penyedia barang.

Adapun pertimbangan penghentian penyidikan itu, karena kerugian negara yang ditimbulkan atas perkara tersebut sudah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp3,9 miliar. 

Kemudian, perangkat video wall senilai Rp4,4 miliar yang terpasang di Command Center Pekanbaru, tetap difungsikan.

Berikutnya, dugaan korupsi pembangunan gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau senilai Rp47,8 miliar. 

Penyidikan perkara ini dihentikan karena PT Asuransi Mega Pratam (AMP) telah membayarkan jaminan uang muka kepada PT MRC sebesar Rp4,7 miliar. Yang mana, pencairannya dilakukan dua tahap.

Sedangkan perkara yang dihentikan dalam tahap penyelidikan di antaranya, dugaan korupsi kegiatan peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas-Sungai Kayu Ara, Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 senilai Rp18 miliar.

Lalu, dugaan korupsi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Dinas Pendidikan Kuansing 2015-2016. 

Selanjutnya, dugaan korupsi belanja jasa publikasi dan belanja bahan bakar minyak/gas di Sekretariat DPRD Riau tahun 2017-2019.

Tidak hanya itu, Kejati juga menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2017-2018 di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sebesar Rp16 miliar.

Berikutnya, dugaan korupsi dana hibah yang diterima UIN Suska Riau dari PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng tahun 2016-2017 sebesar Rp7 miliar. 

Kemudian, pengusutan dugaan korupsi penyimpangan kegiatan dregging/eksploitasi pasir laut secara ilegal di perairan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis oleh PT Global Jaya Maritimindo. Sedangkan, tunggakan royalti penambangan pasir laut tersebut, terhadap PT Tri Mar Theo.

Patroli Terakhir KRI Sultan Hasanuddin-366 Diikuti Dua Petinggi MTF dan Unifil


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Patroli terakhir Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L/UNIFIL 2019 KRI Sultan Hasanuddin (SHN)- 366 dalam misi sebagai pasukan perdamaian PBB di perairan Mediterania, Lebanon mendapat kehormatan dengan keikutsertaan dua petinggi dari MTF dan Unifil. Dua petinggi yang dimaksud yakni Maritime Task Force Commander (MTF Commander) Rear Admiral Axel Schulz, dan Head of Mission/Force Commander (HoM/FC) UNIFIL Major General Stefano Del Col, pada Minggu (18/4).

Setibanya di kapal, HoM/FC UNIFIL dan MTF Commander disambut oleh Komandan KRI SHN 366 Letkol Laut (P) Ludfy, S.T., MMDS, yang dilanjutkan dengan acara pemberian penghargaan kepada seluruh prajurit Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L/UNIFIL 2019 atas kerja keras dan prestasi selama melaksanakan misi MTF UNIFIL di Lebanon.

Selanjutnya, Jenderal bintang dua Angkatan Darat Italia tersebut bersama Komandan MTF, meninjau beberapa pos tempur yang terdapat di kapal perang dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada II ini. 

Diantaranya Pusat Informasi Tempur, Anjungan, Ruang Mesin dan MCR,  juga menyimak  paparan hasil operasi KRI SHN-366 selama melaksanakan misi sebagai unsur MTF UNIFIL di Lebanon.

Pada kesempatan tersebut, keduanya juga ikut menyaksikan latihan manuver taktis/Miscellenous Exercise(Miscex) 831 unsur-unsur MTF UNIFIL, yang diliput langsung oleh media wartawan UNIFIL yang onboard di KRI SHN 366. 

Latihan kali ini diikuti oleh seluruh unsur MTF UNIFIL yang terdiri dari kapal perang Jerman FGS Magdeburg F 261, kapal perang Turki TCG Heybeliada F 511, kapal perang Yunani HS Kanaris F 464, serta kapal perang Bangladesh BNS Sangram F 113. 

Selama latihan berlangsung seluruh kapal perang membentuk beberapa formasi antara lain formasi “Garuda”, formasi “Arrow”, serta formasi Foxtrot yang diatur oleh KRI SHN 366 selaku Officer Conducting Serial (OCS).

“ Ini adalah terakhir kali kita melaksanakan patroli dan juga latihan bersama sebagai pasukan perdamaian MTF Unifil Lebanon, sebelum kembali ke tanah air. Selama ini seluruh prajurit telah bekerja keras agar misi yang diemban sukses terlaksana, sekaligus berhasil mewujudkan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono terkait Pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi,” ujar Letkol Ludfy disela latihan.

Di akhir latihan, seluruh unsur kapal MTF UNIFIL memberikan Farewell serta penghormatan dengan melaksanakan penyemprotan semburan air pompa hydrant dan membunyikan gauk isyarat kepada KRI SHN 366, sebagai tanda telah selesai melaksanakan tugas sebagai unsur MTF UNIFIL pada misi perdamaian di Lebanon. 

Selanjutnya seluruh kapal melaksanakan manuver keluar formasi, sedangkan KRI SHN 366 bergerak menuju pelabuhan Beirut untuk melaksanakan pemantapan kondisi teknis sebelum memulai perjalanan panjang kembali ke tanah air. (Dispen Koarmada II)

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jatim serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Jember, Ini Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/II/2021, Senin (19/4).

Perkara ini diadukan oleh Rico Nurfiansyah Ali. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni Moch. Amin dan Muh. Ikhwanudin Alfianto, yang selanjutnya disebut sebagai Teradu I dan II. 

Kemudian Teradu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, yakni Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A Firmansyah, yang selanjutnya disebut sebagai Teradu III – VII.

Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu tidak profesional dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Desember 2020 dan diregistrasi dengan nomor 20/Reg/LP/PB/Kab/16.16/XII/2020.

Para Teradu diduga tidak melakukan klarifikasi terhadap Pengadu maupun Saksi terkait masalah limitasi waktu penanganan yang seharusnya paling lama 3 hari setelah laporan diregistrasi, sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020.

Selain itu, para Teradu diduga tidak memberikan informasi yang jelas terkait laporan penanganan tindak pidana pemilu seperti yang dimohonkan Pengadu. 

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur. 

Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur pada pukul 09.00 WIB.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. 

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. 

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Sidang ini akan dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. 

Arif juga mengatakan bahwa DKPP akan memfasilitasi tes Swab Antigen bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang, yaitu satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual,” pungkas Arif. 

Pasis Diklapa Angakatan XXX TA 2021 Selesai Lattek Geladi Posko Oyu Opskamla


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 95 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatan XXX TA 2021 yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Kodiklatal selesai menggelar Latihan Praktek (Lattek) Geladi Posko Olah Yudha Operasi Keamanan Laut (Oyu Kamla), Senin, (19/4/2021)

Penutupan Lattek Geladi Posko Oyu Kamla yang dilaksanakan di gedung Belatrix Pusdiklapa Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya tersebut dipimpin langsung Komandan Pusdiklapa Kolonel Laut (P) Mosleh Yadi, S.E dan dihadiri Komandan Selapa dan Komandan Sekolah Fungsi (Sefung) Pusdiklapa. Selain itu hadir pula beberapa Perwira yang bertindak sebagai penasihat, penilai dan Wasdal.

Latek Gladi Posko Oyu Kamla ini merupakan salah satu implementasi Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman.

Komandan Danpusdiklapa Kolonel Laut (P) Mosleh Yadi, S.E dalam sambutanya menyampaikan bahwa Lattek Geladi Posko Oyu Kamla yang sudah berjalan beberapa hari dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang diberikan lembaga dalam waktu yang relatif singkat dan para Pasis mampu menghasilkan produk hasil latihan praktek sebagimana yang diharapkan lembaga. 

Hal ini berarti bahwa para perwira telah menjukkan suatu kerja keras, pantang menyerah dan mendahulukan kewajiban dari pada kepentingan sendiri.

Namun yang menjadi poin utama dalam pelaksanaan Lattek ini adalah para Pasis mampu berlatih dan membiasakan diri untuk menambah ilmu serta mengasah diri agar dapat memajukan TNI Anatan Laut maupun TNI pada pumumnya. 

Selain itu par Pasis juga diharapkan dapat menambah wawasan sehingga kemampuan Pasis baik dalam bidang pengetahuan umum maupun profesi semakin terasah dan memiliki kemmapuan teknik berpikir secara matang serta mampu menyampaikan pendapat sehat dan logis dengan tetap menghargai serta menhayati keputusan bersama.

Danpusdiklapa juga menyampaikan bahwa Produk ini akan dijadikan sebagai hasil Lattek Geladi Posko Oyu Kamla Lattek Geladi posko Olah Pasis Diklapa TNI AL Angkatan XXX TA 2021. 

Dirinya menyadari bahwa hasil karya Geladi posko Pasis ini masih perlu adanya penyempurnaan hasil produk, oleh karena itu agar dilaksanakan  penyempurnaan dengan memaksimalkan koreksi dan saran serta tanggapan yang telah diberikan para nara sumber dan penanggap. (PenKodiklatal)