Selasa, 04 Mei 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Cirebon) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menahan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon berinisial AS. 

Tersangka terlibat dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan sampah saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Taupik Hidayat mengatakan kasus yang menjerat AS itu terjadi pada 2018. Kejari menetapkan AS sebagai tersangka pada tahun 2021, setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap.

"Awal tahun 2021, pada Januari (AS) ditetapkan sebagai tersangka. Sambil menunggu kerugian negara. Setelah lengkap dilakukan tahap dua hari ini (penahanan)," kata Taupik saat jumpa pers di Kejari Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (3/5/2021).

Taupik mengatakan AS diduga merugikan negara senilai Rp 332.384.178. Kasus yang menjerat AS itu berawal dari temuan audit. Selain AS, Kejari juga menetapkan tiga tersangka lainnya.

"Ini terkait pengelolaan sampah. Kalau materinya mungkin dari tim JPU nanti akan disampaikan," kata Taupik.

Akibat perbuataannya AS dijerat pasal 2 dan 3 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 juncto pasal 551 KUHP. "Untuk pasal 2 minimal empat tahun maksimal seumur hiidup. Sedangkan, pasal 3 minimal setahun maksimal 20 tahun," kata Taupik.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI I N.G. Sudihartawan mohon pamit kepada seluruh prajurit dan anggota PNS Koarmada II melalui Exit Briefing yang digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada, Ujung, Surabaya pada Senin (03/05).

Kepada seluruh prajurit dan PNS, Laksda Sudihartawan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh perwira jajaran Koarmada II yang telah bekerja keras dan ikhlas yang diberikan selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran Koarmada II.

“ Exit Briefing penting dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan arahan dan penekanan guna meneruskan tugas-tugas Koarmada II mendatang dengan kepemimpnan yang baru. Kegiatan ini juga untuk menyampaikan terimakasih atas dukungan selama ini sekaligus menyampaikan permohonan diri dan permohonan maaf kepada seluruh jajaran Koarmada II,” tutur Laksda Sudihartawan saat mengawali pidatonya.

Pada kesempatan ini Laksda Sudihartawan berpesan agar mereka tetap menunjukan bahwa prajurit Koarmada II harus hebat, energik, responsif, dan unggul serta harus dapat dijadikan sebagai etalase TNI Angkatan Laut dengan sosok, figur dan profesional di bidang tugasnya.

Pada bagian lain dalam amanatnya, Laksda Sudihartawan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tugas selama menjabat sebagai Pangkoarmada II sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai saat ini diantaranya bidang perencanaan anggaran, Koarmada II mampu melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran sesuai kebijakan Money Follows Program dan penggunaan anggaran sesuai prioritas secara transparan dan akuntabel.

Di bidang intelijen, Koarmada II mampu melaksanakan penyelidikan maritim dengan meningkatkan deteksi dan lapor dini posal, pesud, KRI, Lanal dan Lantamal. Dalam bidang operasi dan latihan, Koarmada II mampu menyiapkan kekuatan unsur KRI untuk melaksanakan operasi sesuai rencana kontinjensi dan rencana bidang operasi TNI/TNI AL dan tuntutan operasi tidak terencana (Crash Programs) dan mampu mempertahankan siklus penggunaan unsur KRI. 

Sementara bidang personel, logistik, potensi maritim serta bidang pengawasan dan pemeriksaan, Koarmada II mampu melaksanakan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan dukungan logistik dan pesonel.

Di bidang Potensi Maritim telah melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan segenap komponen bangsa guna membangum karakter bangsa dengan menanamkan pemahaman tentang Komcad dan Komduk, menjaga kerukunan umat Beragama serta melaksanakan program ketahanan pangan.

Pada kesempatan ini Laksda Sudihartawan juga menyampaikan beberapa penekanan kepada para perwira diantaranya pengamalan nilai Sapta Marga, menjaga kedisiplinan, dedikasi serta loyalitas juga mengembangkan kemampuan diri dan menumbuhkan motivasi guna mencapai profesionalitas prajurit dan peningkatan kemampuan melalui latihan. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Singkawang) Komandan Rindam XII/Tpr, Kolonel Inf Washington Simanjuntak, S. Hub. Int., memberikan pengarahan kepada personel Abituren Dikmata TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2019 bertempat d aula Dodik Bela Negara, Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang. 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program Pembekalan Masuk Satpur dan Satbanpur jajaran Kodam XII/Tpr kepada para personel Abit Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2019 dimana pelaksanaanya dibagi dalam 2 gelombang.

Dalam arahannya, Danrindam XII/Tpr memberikan penekanan kepada para prajurit Tamtama agar mencintai pekerjaannya sebagai prajurit TNI AD.

Wujud kecintaan tersebut diantaranya adalah dengan menjaga dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (Akademik), memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang prajurit dan memiliki jasmani yang Samapta.

"Jangan biarkan pengorbanan kalian dan pengorbanan orangtua kalian selama ini menjadi sia-sia. Hindari pelanggaran sekecil apapun terlebih 7 Pelanggaran Berat Prajurit yang dapat merugikan diri sendiri. Semua aturan kedinasan prajurit berlaku semenjak kalian dilantik menjadi prajurit," tutur Danrindam XII/Tpr kepada Prajurit Tamtama, Senin (3/5/2021).

Selanjutnya, Danrindam juga menyampaikan agar para Prajurit Tamtama dalam mengisi waktu-waktu luang nantinya dapat membuat program-progam mandiri yang positif seperti beribadah, olahraga, dan lainnya yang bermanfaat guna menghindari pelanggaran ataupun hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun satuan.

"Sayangi dirimu dan orangtuamu. Menjadi prajurit TNI AD adalah jalan hidup yang kamu pilih. Jadilah prajurit TNI AD yang membanggakan bagi dirimu sendiri, orangtua, satuan, TNI AD, bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Hindari segala bentuk pelanggaran," tegas Danrindam.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menyabet peringkat pertama penilaian prestasi kerja bidang tindak pidana umum se Jawa Timur periode Maret 2021.

Kepala Kejari Kabupaten Malang, Edi Handojo menjelaskan, penghargaan itu disematkan kepada pihaknya pada 30 April 2021.

"Kami meraih peringkat pertama hasil penilaian kerja bidang tindak pidana umum, dari 38 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur periode bulan Maret 2021," ujar Edi melalui Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Sobranie Binzar ketika dikonfirmasi.

Edi menerangkan capaian prestisius itu didapat karena memenuhi sejumlah indikator penilaian.

"Penghargaan kerja tersebut didasarkan pada rutinitas dan kualitas laporan, kecepatan entry data, rekapitulasi penyelesaian perkara. Lalu adanya kinerja petunjuk pimpinan dalam optimalisasi terwujudnya penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum," ucap Edi.

Tak hanya itu, Edi menegaskan pihaknya terdepan dalam penyelesaian perkara dan barang bukti.

"Kemudian tindak lanjut penyelesaian perkara dan barang bukti. Serta laporan kami terhadap sidang online," jelasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga meraih capaian apik di ranah nasional.

Edi menuturkan, Kejari Kabupaten Malang masuk 10 besar kriteria amat baik dalam jumlah penanganan perkara.

"Pada kategori yang sama, periode Januari sampai dengan Kejari Kabupaten Malang meraih peringkat 7 level nasional," imbuhnya.

Terakhir, Edi memuji jajaranya dalam melaksanakan tugas.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kejari Kabupaten Malang," tutupnya.

Di sisi lain, Sobranie Binzar memaknai penyematan penghargaan sebagai kado terindah selama bertugas di Kabupaten Malang.

Pria yang akrab disapa Banie ini sebentar lagi akan berpindah tugas.

"Penghargaan ini merupakan kado terindah bagi saya sebagai Kasipidum Kabupaten Malang. Karena saya akan melaksanakan promosi menjabat Kasipidsus Tangerang Kota," ujarnya ketika dihubungi.

Banie juga memuji sibergitas jajaran Kejari Kabupaten Malang dalam bertugas.

"Penghargaan ini merupakan berkat kerjasama apik," beber Banie.

Banie berharap Kejari Kabupaten Malang tetap konsisten meraih prestasi.

Menurutnya, dalam menangani tindak pidana umum, tidak hanya didahulukan masalah penindakan namun juga pencegahan tindakan pidana.

"Kedepan mudah-mudahan Kejari Kabupaten Malang dapat mempertahankan prestasi dan terobosan lebih baik," harap pria yang sebentar lagi dilantik sebagai Kasipidsus Kejaksaan Negeri Tangerang Kota itu.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ribuan guru di Kota Surabaya, mulai dari jenjang SD dan SMP baik negeri dan swasta, mengikuti pengarahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara daring melalui zoom meeting dan siaran langsung di Youtube Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Senin (5/03/2021). 

Pengarahan ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 serta untuk meningkatkan mutu guru SD dan SMP di Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku tahu betul perjuangan guru dalam masa Pandemi Covid-19 ini sangatlah berat. 

Bagaimana daya dan upaya guru untuk menciptakan kader bangsa yang hebat tidak dilakukan melalui pembelajaran tatap muka, melainkan dalam jaringan (daring) atau online. 

Dengan begitu, kemampuan guru serta inovasi para guru sangat dibutuhkan dalam pendidikan di masa-masa sulit.

“Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita bisa serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar dan kita semua meniru Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Ini yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara,” kata Wali Kota Eri, Senin (3/5).

Eri Cahyadi yakin, Kota Surabaya menjadi kota yang hebat, pendidikan menjadi kuat ketika seluruh stakeholder, terutama guru, menjadi garda depan dalam mewujudkan pendidikan yang maju di Kota Surabaya. 

“Saya berharap, sebagai guru menanamkan kepada anak didik bahwa pendidikan harus dicari terus, ilmu ini harus didapat, tidak pernah berhenti belajar,” tegasnya.

Para guru, lanjut Eri, juga tidak boleh tertinggal. Guru diharapkan memiliki kemampuan yang sama dengan peserta didik dibidang teknologi. 

Kalau tidak, peserta didik akan semakin tertinggal. Meskipun demikian, ia memahami ada sebagian yang malas belajar dengan teknologi. 

Namun, mau tidak mau, guru harus belajar untuk pengajaran ke anak didik. 

“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, belajar tidak pernah berhenti sampai napas terakhir, karena ilmu terus berkembang,” katanya.

Eri mengatakan, melihat data jumlah guru dan peserta didik jenjang SD dan SMP mulai setara antara sekolah negeri dan swasta. 

Hal ini yang diharapkan, karena sudah tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. 

Sehingga, pendidikan selama 9 tahun, anak didik di Kota Surabaya merasa nyaman untuk bersekolah di negeri atau swasta, tidak ada perbedaan kemampuan gurunya.

“Ketika ada pelatihan, insyaallah, di bawah kepemimpinan Pak Pomo (Kadispendik Kota Surabaya Supomo,red), akan dibagi rata. Tidak ada perbedaan. Perbandingan 50 persen 50 persen guru swasta dan negeri, saya yakin bisa dijalankan oleh Kadispendik, sehingga pemerataan bisa terwujud di Kota Surabaya,” jelasnya.

Ia meyakini, tidak mungkin pemerintah jalan sendiri, tidak mungkin pemerintah bisa mengentas kebodohan di Kota Surabaya kalau tidak bergandengan tangan dengan sekolah-sekolah swasta di Kota Surabaya. 

Sesuai dengan visi Pemkot Surabaya, Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan, tidak bisa lepas dari segi pendidikan.

“Ayo kita bangun Kota Surabaya dengan pendidikan yang kuat, pendidikan yang bermartabat, dengan pendidikan yang menjadi satu kekuatan utuh, tidak ada beda antara guru negeri dan swasta, bagaimana kita semua ini saling melengkapi satu sama lainnya,” pungkasnya.

Senin, 03 Mei 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan sebagai orang nomor satu di Koarmada II, memimpin Apel Khusus yang diikuti Para Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Koarmada II, bertempat Dermaga Madura Kormada II, Ujung Surabaya. Senin, (03/05/2021).

Dalam Amanatnya, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa, apel khusus kali ini sengaja digelar dalam rangka akan selesainya masa tugas saya selaku Panglima Koarmada II, selama kurang lebih lima bulan 29 hari, yakni sejak tanggal 07 Oktober 2020 hingga tgl 05 Mei 2021. Dimana saya akan meyerahkan tugas, wewenang dan tangung jawab Jabatan melalui upacara serah terima jabatan yang akan di laksanakan di Jakarta.

Pangkoarmada II juga menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh prajurit Koarmada II agar senantiasa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Sehari-hari, yang pertama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas, pegang teguh dan amalkan Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam trisila TNI AL, sapta marga dan sumpah Prajurit, plihara dan tingkatkan dedikasi dan loyalitas untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Panglima yang baru, pertahankan dan terus tingkatkan kesiapan Alutsista agar selalu siap untuk melksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, tingkatkan pembinaan kemampuan melalui latihan secara bertingkat dalam rangka mewujudkan profesionalisme prajurit  dan tingkatkan Solidaritas antara satuan serta laksanakan kerja sama  yang baik dengan emua pihak dengan mengedepankan pola.” Tegas Laksda TNI I N.G. Sudihartawan.

Lebih lanjut, Pangkoarmada II juga mengingatkan kepada seluruh prajurit mako Koarmada II tetap menjaga solidaritas dan sinergitas baik antar satuan Koarmada  maupun dengan instansi TNI/Polri bina kerjasama seerat mungkin baik hubungan kedinasan maupun hubungan sosial di masyarakat. 

Bina hubungan keluarga, karena keharmonisan keluarga sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan bekerja keraslah dengan ikhlas agar hasil kerja yang didapatkan menjadi berkualitas.

Hadir dalam acara tersebut, Kaskoarmada II, Irkoarmada II, Kapoksahli Koarmada II, Danguspurla Koarmada II, Para Danlantamal jajaran Koarmada II, Asisten Pangkoarmada II, para Komandan Satuan jajaran Koarmada II, para Kasatker Koarmada II. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa paket sembako dikemas oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Pabean Cantian.

Ratusan paket sembako itu, ditujukan bagi warga yang kurang mampu di wilayah teritorial Koramil Pabean Cantian.

Bahkan, ada yang menarik pada pembagian sembako kali ini. Warga tak perlu lagi mengantri ke Makoramil. 

Beberapa Babinsa sengaja disebar di beberapa Kelurahan untuk membagikan paket sembako itu.

“Kita tidak ingin terjadi kerumunan. Kalau bisa, kita hindari terjadinya kerumunan. Jadi, Babinsa mendatangi rumah warga dan membagikan langsung sembako itu,” kata Danramil Pabean Cantian, Mayor Inf Heri Susanto, Senin, 03 Mei 2021 siang.

Selain membagikan sembako, para Babinsa tersebut juga diwajibkan untuk mensosialiasikan adanya larangan mudik dan patuh pada protokol kesehatan. 

Upaya itu, kata Mayor Heri, sebagai langkah lanjutan dari adanya himbauan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. 

“Terutama larangan mudik. Nah, ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Tetep di rumah saja,” bebernya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memberikan sebanyak 39 Unit sepeda motor kepada Tagana di Jatim. 

Bantuan sepeda motor ini diberikan sebagai bentuk dukungan penuh Pemprov Jatim untuk operasional Tagana di Jatim semakin lebih maksimal dalam tanggap penanggulangan bencana di Jatim.

“Tagana Luar biasa, dedikasinya luar biasa. Keiklasan teman-teman (Tagana,red) terbukti. Jadi setiap Tagana di kab/kota dan provinsi mendapatkan 1 unit sepeda motor untuk operasional,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan sambutan acara buka bersama bersama anak yatim, Tagana dan TKSK di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (3/5).

Usai memberikan sambutan, Gubernur Jatim Khofifah menyempatkan foto bersama dengan para Tagana dan TKSK. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Alwi mengatakan, tahun ini akan mendapatkan kendaraan Operasional. 

“Pada Mei tahun ini rencananya Gubernur Jawa Timur Khofifah akan memberikan 39 unit kendaraan bermotor kepada Tagana,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Tagana sendiri adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Alwi menuturkan, jumlah tersebut sama seperti pada tahun lalu. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan 39 unit sepeda motor untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Jatim sebagai kendaraan operasional.

Kendaraan bermotor tersebut dibagikan ke-masing-masing kabupaten/kota se Jatim mendapatkan sebuah sepeda motor plus untuk koordinator TKSK Jatim.

Ketua Koordinator Tim Tagana Dinsos Provinsi Jatim, Twiadi mengatakan, bahwa bantuan Tagana ada 39 unit kendaraan motor dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masing - masing Kabupaten / Kota Koordinator ke Poskoan Tagana Kab/ kota disapu ada 38 Unit.

Namun untuk satu unit dioperasikan di posko Tagana prov jatim. 

“Jadi di Forum Koordinasi Tagana provinsi mendapatkan satu unit. Jadi total jumlahnya 39 unit kendaraan motor. Bantuan ini kemungkinan diberikan pada tanggal 4 Mei dan mula ada pemberkasan,” katanya.

Dia menjelaskan, Bantuan tersebut diberikan kepada tagana sebagai upaya untuk mempercepat dari kegiatan Tagana dalam penanggulangan bencana maupun membantu untuk penanganan masalah sosial lainnya. 

“Saat kejadian bencana memang banyak, sehingga motor untuk mobilitas sangat diperlukan untuk kegiatan lainnya. Selain itu, untuk memacu seluruh Tagana di Jatim yang ada sekitar  2000 Tagana tersebar di 38 kabupaten/ kota,” imbuh Twiadi.

Menurut Twiadi, bantuan tersebut merupahkan apresiasi yang luar biasa dari Gubernur Jatim untuk relawan Tagana yang notabenenya adalah spesifikasi dalam penanganan bencana. Sehingga keberadaan Tagana setiap ada bencana disitu ada Tagana.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur (Jatim) ambil bagian dalam pengungkapan 2,5 ton sabu yang diungkap Satgassus Merah Putih Polri belum lama ini.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Hanny Hidayat yang ikut dalam pengungkapan kasus ini mengatakan, awalnya tim gabungan mendapat informasi terkait peredaran sabu jaringan internasional asal Pakistan yang akan dikirim melalui jalur laut ke wilayah Perairan Aceh, Sumatera.

Kemudian tim gabungan satgassus serta beberapa personel tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Jatim melakukan penyelidikan ke wilayah Meulaboh, Aceh Barat dan berhasil menangkap 7 orang tersangka.

"Barang bukti yang kami amankan 43 bungkus besar dengan perhitungan kasar berat bruto 2,5 ton sabu atau kalau dirupiahkan mencapai Rp1,2 triliun," kata Hanny, Minggu (2/5/2021).

Menurut dia, barang haram tersebut sebelumnya diangkut dari sebuah kapal ikan tradisional yang disandarkan di Desa Pulo Tengah. Setelah itu disembunyikan di sebuah bak fiber di rumah yang berada di Lorong Kemakmuran Kecamatan Meureubo Aceh Barat. 

"Totalnya 2,5 ton sabu sebagaimana yang telah direles oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," ungkapnya. 

Mantan direktur kriminal khusus Polda Batam ini menegaskan tidak ada ampun dan tidak ada gigi mundur dalam pemberantasan narkoba ini. 

Kata dia, masih banyak anggota yang punya integritas dan komitmen dalam pemberantasan narkoba.

"Kita akan bersih-bersih baik di lingkungan kita sendiri. Kasus yang terjadi di Polrestabes Surabaya hanya oknum. Bagi yang terlibat kami usulkan ke pimpinan untuk di pecat dan di pidana seberat-beratnya," harap Hanny.



KABARPROGRESIF.COM: (Tanah Laut) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berinisial SY (25) ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Sabtu (1/5/2021).

Bagi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut itu, penangkapan itu merupakan yang kedua kalinya kasus yang sama.

Kepala Subdirektorat I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Meilki Bharata, mengatakan penangkapan SY berawal dari pengembangan terhadap pelaku lainnya yang telah diamankan polisi berinisial DV (27).

Saat itu, DV yang diketahui sebagai kurir narkoba diamankan polisi karena kedapatan membawa barang haram tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan, DV mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari SY. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi langsung memburu SY.

Pada Sabtu (1/5/2021), SY bersama tiga temannya diringkus aparat kepolisian.

"Ya benar, kami telah mengamankan mereka," katanya. Saat menangkap SY, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 1,8 gram. Dalam penggeledahan di rumah SY, petugas juga menemukan alat isap sabu dan senjata tajam.

Untuk mengusut kasus itu, SY dan tiga rekannya langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

"Masih dalam pemeriksaan mendalam, sejauh mana keterlibatannya," ujar Meilki Bharata.

Meilki menambahkan, politikus muda tersebut sebelumnya juga pernah diamankan polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Saat itu, anggota DPRD tidak ditahan, tapi hanya direhabilitasi karena tidak terbukti terlibat memperdagangkan narkoba.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyoroti langkah Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, yang melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK.

Menurutnya, laporan yang disampaikan Risma itu menjadi bukti terbaru bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah. Angkanya juga tidak tanggung-tanggung, hingga mencapai 21 Juta data ganda.

“Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?” kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Saleh menjelaskan, pada era Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Yaitu, data yang diolah oleh Kemensos. Saat ini ada yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?” tanya Saleh.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan, persoalan kesalahan data semestinya tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. 

Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.

“Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH. Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?” ujar Saleh.

Untuk itu, dia meminta Risma memaparkan uraian data tersebut secara rinci. “Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN kita. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing akan mengusut sampai tuntas kasus proyek tiga pilar di Kuantan Singingi pada tahun 2021.

Dalam kasus ini sudah terdapat beberapa orang saksi yang telah dimintai keterangan termasuk mantan Wakil Bupati Kuansing Zulkifli.

Tak hanya itu, saat ini juga dijadwalkan pemeriksaan pihak rekanan yang terlibat dalam Pembangunan pasar Modren. 

"Terus terang kami melihat judul proyeknya pembangunan Pasar Modren berbasis tradisional tapi tidak se Modren Judulnya," kta Kajari Kuansing Hadiman, Minggu (2/5).

Dikatakan Hadiman, mangkraknya pembangunan Gedung Universitas Islam Kuansing (UNIKS) dan Hotel Kuansing juga menyita perhatian pihak kejaksaan agar diusut sampai tuntas.

Karena anggaran untuk ketiga bangunan tersebut telah menguras APBD Kuansing mencapai ratusan miliar rupiah.

“Namun kenyataannya pembangunannya sampai sekarang tidak tuntas sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini akan kami selidiki, pokoknya tahun ini kami prioritaskan tuntas,” ucapnya lagi.

Sekedar diketahui, proyek tiga pilar itu meliputi pembangunan Pasar Tradisional Berbasis Moderen, Gedung Uniks dan Hotel Kuansing itu mulai dibangun pada tahun 2014 lalu.

Pada awal mula dibangun pasar tradisional tersebut dianggarkan sebsar Rp44 miliar. Proyek ini dilakukan oleh PT Gunakarya Nusantara sebagai pelaksana.

Sementara untuk pembangunan Uniks dianggarkan sekitar Rp51 miliar. Sedangkan pembangunan Hotel Kuansing sebesar Rp47 miliar.

"Saya komitmen, kami tidak tebang pilih siapa yang terlibat dalam 3 pilar akan berhadapan dengan kami sebagai penegak hukum. Bahwa koruptor adalah musuh bersama dan harus kita Brantas sampai ke akar akarnya," pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive