Kurang Lengkap, Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Tersangka Penembak Laskar FPI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara dugaan unlawful killing terhadap 4 laskar FPI ke penyidik Polri. Kejagung menyatakan berkas tersebut belum lengkap.

“Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mengembalikan berkas perkara dugaan Tindak Pidana Pembunuhan atas nama Tersangka FR dan Tersangka MYO yang disangka melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 KUHP kepada Penyidik pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).

Jaksa menyatakan berkas tersebut belum lengkap. Berkas yang dikembalikan tersebut juga disertai petunjuk jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut.

“Dikembalikan lengkap dengan petunjuk petunjuk dari Jaksa Peneliti (baik kekurangan kelengkapan formil maupun kekurangan kelengkapan materiil) yang dituangkan dalam surat P-19 Nomor : B/1664/E.2/Eoh.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 guna dilengkapi oleh Penyidik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan unlawful killing terhadap empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus Km 50 ke kejaksaan. 

Dalam kasus ini, terdapat dua tersangka yang merupakan oknum anggota Polda Metro Jaya, yakni F dan Y.

“Kami sampaikan kemarin, hari Senin, 26 April 2021, pukul 13.00 WIB, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah melaksanakan tahapan penyidikan, yaitu penyerahan berkas perkara kasus Km 50, kasus meninggalnya empat orang laskar FPI yang diduga dilakukan oleh Saudara F dan Y,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (27/4/2021).

Ramadhan mengatakan F dan Y disangkakan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Untuk oknum polisi lainnya yang bernama Elwira Priyadi Zendrato, Ramadhan menyatakan penyidikan terhadap Elwira sudah dihentikan lantaran yang bersangkutan meninggal pada Januari 2021.

“Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Sedangkan tersangka lainnya atas nama EP, berdasarkan Pasal 109 KUHAP, yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikan terhadap yang bersangkutan dihentikan, sehingga berkas perkara tersebut mengajukan dua tersangka, yaitu atas nama F dan Y,” jelasnya.

Read More

Polda Metro Gelar Operasi Ketupat Mulai 6-17 Mei 2021, Ribuan Personel Dikerahkan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Metro Jaya mulai menggelar Operasi Ketupat tahun 2021 yang akan berlangsung pada 6 sampai 17 Mei 2021. 

Dalam operasi kali ini, 4.000 lebih personel gabungan dikerahkan.

"Operasi Ketupat tanggal 6 sampai 17 Mei 2021," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Kombes Yusri menyebut akan ada sebanyak 4.000 personel gabungan yang diterjunkan. Personel itu antara lain dari TNI-Polri dan unsur dari pemerintah daerah.

"Ada 4.379 personel gabungan TNI-Polri untuk Operasi Ketupat mulai 6-17 Mei 2021," beber Yusri.

Operasi Ketupat tahun ini akan menyasar ke protokol kesehatan. Operasi ini juga akan menyasar kebijakan larangan mudik.

Lebih jauh Yusri menyebut pihaknya akan melakukan gelar pasukan Operasi Ketupat. Gelar pasukan ini akan berlangsung besok pagi.

Read More

Boyamin Saiman Desak KPK Usut Data Ganda Penerima Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengomentari soal Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 21 juta data ganda penerima bansos (bantuan sosial)

Boyamin Saiman mengucapkan selamat datang kepada Tri Rismaharini yang akhirnya memasuki belantara bansos dengan segala sengkarutnya.

"Selamat datang kepada Bu Risma di belantara bansos dengan segala sengkarutnya dan penyelewengan yang begitu masif," kata Boyamin Saiman, yang dikurip dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Selasa, 4 Mei 2021.

Boyamin Saiman menuturkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, data penerima bansos sudah sering bermasalah.

Namun, adanya penyelewengan terhadap dana bansos mulai terbongkar saat KPK mengungkap kasus bansos Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Awal-awal dulu, sebelum ada corona, sudah sering bermasalah, dan itu juga berkaitan dengan terbongkarnya kasus bansos di KPK justru berawal dari permainan data," kata Boyamin Saiman.

"Awal-awal corona itu data, masih agak disuplai, tetapi kemudian perjalanan dari bulan ke bulan semakin tertutup sehingga KPK curiga. Ini pasti ada masalah, diminta data aja kok sulit, awalnya begitu," sambungnya.

Menurutnya, kecurigaan KPK itu pun akhirnya terbukti setelah Tri Rismaharini menyampaikan temuannya soal 21 juta data ganda penerima bansos.

"Itu kan sudah jelas bahwa korupsi itu indikasinya ketertutupan. Ketika KPK mulai curiga, karena data mulai gak sinkron, ketika ditanyakan malah tidak dijawab, maka radar penyadapannya dikencengin dan akhirnya bisa tangkap OTT itu," tutur Boyamin Saiman.

Boyamin Saiman pun tak kaget saat Tri Rismaharini melaporkan temuan data ganda penerima bansos ke KPK.

"Jadi sebenarnya tidak kaget kalau Bu Risma menyampaikan itu, karena sumber data itu tidak mengambil dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil, yang berbasis e-KTP," kata Boyamin Saiman.

"Dimulai sejak 2014 aja sudah gak terpakai. Itu kan kelihatan, data apa yang dipakai oleh Kementerian Sosial ketika tidak mau pakai data kependudukan di Duscapil," sambungnya.

Oleh karena itu, Boyamin Saiman meminta KPK untuk menelusuri lebih dalam lagi terkait temuan data ganda penerima bansos tersebut, karena yang menikmati pastilah oknum-oknum tertentu.

"Kalau toh ini mau dituntaskan, saya minta KPK menelusuri lebih dalam, untuk apa data ini ganda? Kemudian, berapa uang yang sudah disalurkan berkaitan dengan data ganda ini?," tuturnya.

"Karena saya yakin yang menikmati ini bukan penduduk atau warga, kalau ada penyaluran terhadap 21 juta orang ini, pasti ya oknum-oknum lagi yang menikmati," ujar Boyamin Saiman.***

Read More

Usut Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa Miskin Akper, Kejari Bulukumba Kembali Periksa 20 Orang Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Bulukumba) Setelah mandek selama belasan tahun, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba kembali mengusut kasus dugaan korupsi beasiswa miskin Akper Bulukumba.

Sebelumnya, kasus ini mandek lantaran tersangka, Riswan Marsal, menjadi daftar pencarian orang (DPO).

Namun, April 2021 lalu, pelarian Riswan terhenti setelah ditangkap oleh penyidik Kejari Palopo.

Riswan ditangkap di salah satu rumah di Perumahan Zarindah Permai, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Kini, Riswan dititip di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bulukumba, sebagai tahanan kejakasaan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni menjelaskan, tersangka sudah kembali dimintai keterangannya.

"Kita sudah mintai keterangan awal. Tanya kabarnya bagaimana dan lain-lain, selanjutnya kami akan kembali memintai keterangannya terkait kasus ini," beber Andi Thirta, Selasa (4/5/2021).

Andi Thirta juga mengaku telah meminta keterangan kembali dari para saksi.

Sedikitnya ada 20 orang saksi yang telah dihadirkan kembali untuk dilakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Sementara dipanggi ulang kembali saksinya. Hampir 20 orang. Di BAP kembali, karena ada yang belum dilengkapi," jelasnya.

Sekadar diketahui, Riswan Marsal merupakan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin, sekitar tahun 2007 silam.

Ia disebut merugikan negara sebesar Rp331 juta, dari total anggaran sebesar Rp1,1 miliar.

Riswan Marsal resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2009 silam.

Dan sejak itupula, ia menghilang dari Butta Panrita Lopi.

Namun, Senin (19/4/2021) lalu, Riswan Marsal berhasil ditangkap.

Ia dibuat tak berkutik, setelah dijemput paksa di Perumahan Zarindah Permai Blok D2 Nomor 6, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Penangkapan Riswan Marsal oleh Kejari Palopo dilaksanakan setelah dilakukan pemantauan sejak Jumat (16/4/2021) lalu.

Read More

Danrem 082/CPYJ Perintahkan Jajaran Dukung Serbuan Vaksinasi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojoketo) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto menginstruksikan jajarannya untuk gencar mengawal adanya program vaksinasi yang telah digagas oleh Pemerintah.

Bahkan, ia juga mendapat perintah langsung dari Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanti untuk mendukung adanya upaya vaksinasi tersebut.

Dijelaskan Danrem, pada pelaksanaan vaksinasi kali ini rencananya bakal ditujukan bagi para Purnawirawan dan Warakawuri di setiap daerah.

“Sehingga, pelaksanaan vaksinasi itu bisa berjalan dengan aman dan tertib,” jelas Danrem usai mengikuti vicon di ruang Puskodalops Korem, Selasa, 04 Mei 2021 sore.

Selama pelaksanan vaksinasi tersebut, imbuh Danrem, dirinya telah menginstruksikan seluruh Komandan Kodim yang berada di wilayah teritorialnya agar bisa mensukseskan program Pemerintah tersebut.

“Semuanya harus dipersiapkan secara matang dalam rangka memerangi pandemi Covid-19,” tegas Kolonel Dariyanto. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Jelang Diresmikan Presiden, Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Kesiapan PSEL Benowo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung kesiapan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo yang rencananya mau diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. 

Ketika tiba di PSEL Benowo, ia langsung menuju central control room. Di tempat tersebut, ia mengecek proses pengolahan sampah itu hingga bisa menjadi listrik.

Bahkan, ia juga mengecek beberapa ruangan operasional. Beberapa cat yang sudah pudar atau mengelupas di sejumlah ruangan, langsung diminta untuk dicat kembali. Lantai yang kelihatan kotor juga langsung diminta untuk segera dibersihkan.

“Jadi, kali ini saya cek kesiapannya, karena Insyallah tanggal 6 Mei 2021 akan diresmikan oleh Pak Presiden sebagai pengolahan sampah pertama dengan kapasitas listrik terbesar di Indonesia,” tegas Wali Kota Eri usai meninjau PSEL Benowo.

Berdasarkan pantauannya, semua sistem sudah berjalan dengan baik di PSEL Benowo itu. 

Meski begitu, ia mengaku sudah menyampaikan beberapa hal kecil yang harus diperbaiki lagi, seperti catnya yang sudah mulai kusam dan ada beberapa tempat yang masih kotor.

“Semuanya sudah berjalan dengan baik. Tadi boilernya dan turbinnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan seperti biasa, tadi saya juga ngecek tempat pemilihannya seperti apa, jangan sampai ada yang kurang, tapi alhamdulillah sesuai dengan apa yang ada di kontrak, sehingga ini tinggal persiapan diresmikan oleh Pak Presiden,” tegasnya.

Menurutnya, pengolahan sampah menjadi listrik itu sudah berjalan dengan baik selama ini. 

Bahkan, saat ini sudah bisa menghasilkan listrik 11 megawatt dari pengolahan 1000 ton perhari. 

“Jadi, di dalam kontrak itu 1000 ton perhari harus bisa diolah menjadi listrik, tentu ini sangat bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Setelah dari PSEL Benowo, rombongan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati serta Plt Kepala DKRTH meninjau pembangunan jalan, dimulai dari jalan yang tembus antara PSEL Benowo ke kawasan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), lalu ke arah timur yang tembus simpang 4 Fly Over Pelindo dan juga ke utara ke Simpang Romokalisari.

“Karena ini proyek kementerian, saya cek juga. Nanti akan saya sampaikan ke Presiden progresnya, karena untuk menuju GBT ini ada beberapa pintu masuk, jadi akses jalannya sudah banyak, karena ini juga untuk persiapan Piala Dunia U-21. Insyallah Bulan Juni tahun ini akan segera rampung semuanya,” pungkasnya.

Read More

Alex Noerdin Terseret Korupsi Pembangunan Masjid Terbesar Se-Asia, Negara Sudah Merugi Rp130 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Sumsel) Bekas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin akhirnya diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Anggota DPR Komisi VII ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya.

Pemeriksaan Alex sendiri dilakukan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin, 3 Mei. 

Alex sudah ada di Gedung Bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.

Pemeriksaan Alex Noerdin di Kejagung dibenarkan Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Khaidirman. 

Alex sebelumnya sudah dua kali mangkir memenuhi panggilan Kejati Sumsel. 

Dia terus meminta penundaan pemeriksaan karena harus memenuhi tugas di DPR.

Sebagai informasi, Masjid Sriiwjaya seharusnya bakal menjadi masjid terbesar di Asia. 

Dibangun sejak tahun 2009 dan telah menyerap dana hibah yang bersumber dari APBD Sumsel total Rp130 miliar pada 2015-2017. Total kebutuhan dana mencapai Rp668 miliar.

Masjid ini dibangun di atas lahan Pemprov Sumsel seluas sembilan hektare. Tapi hingga sekarang, pembangunannya baru menyelesaikan pondasi dasar dan kini mangkrak.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) sudah menahan empat tersangka korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, di Rumah Tahanan Pakjo dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Palembang sejak 30 Maret lalu.

Mereka adalah mantan Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Edi Hermanto, KSO PT Brantas Abipraya-PT Yodyakarya Ir. Dwi Kriyana dan Yudi Arminto, serta Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang Syarifudin.

Read More

Kasus Korupsi Biaya Makan dan Minum Senilai Rp 7,4 Miliar, Eks Bupati Mursini Mangkir

KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi (Kejari Kuansing), Provinsi Riau memeriksa sejumlah mantan pejabat sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi biaya makan dan minum di Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing pada 2017.

Para saksi yang dipanggil pada Senin (3/5) itu ialah mantan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, eks Bupati Mursini dan dua mantan anggota dewan Rosi Atali dan Musliadi.

Namun, hanya Andi yang hadir dalam pemeriksaan kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 7,4 miliar itu.

Pemeriksaan terhadap Andi yang didampingi penasihat hukumnya berlangsung lebih kurang lima jam sejak pagi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Sedangkan tiga lainnya, yakni Mursini, Musliadi dan Rosi Atali tidak hadir," kata Kejari Kuansing Hadiman.

Sebelumnya penyidik Kejari Kuansing telah melayangkan surat panggilan kedua pada masing-masing saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus yang telah menyeret tiga terdakwa itu.

Musliadi tidak hadir dengan alasan sedang mendampingi istrinya berobat di rumah sakit di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, dia akan diperiksa penyidik Kejaksaan pada Kamis, 6 Mei 2021.

Sementara Bupati Kuansing Mursini tidak hadir tanpa keterangan.

"Mursini sesuai dengan surat panggilan kedua, akan diperiksa pada Kamis 6 Mei 2021 pada pukul 09.00 WIB," ucap Hadiman.

Sementara untuk mantan anggota DPRD Rosi Atali yang sedang berada di luar kota akan diperiksa pada Rabu 5 Mei 2021.

Sejumlah orang telah divonis hakim dengan hukuman berbeda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada enam kegiatan di Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing tahun 2017.

Total anggaran yang dikeluarkan kas Pemkab Kuansing untuk biaya makan dan minum hingga perjalanan pada 2017 itu sebesar Rp 13,2 miliar.

Dalam sidang sebelumnya, terbukti bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang divonis, terdapat kerugian negara mencapai Rp 7,4 miliar. Salah satunya akibat penggelembungan harga.

Read More

Cabjari Entikong Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Tipikor APBDes

KABARPROGRESIF.COM: (Sanggau) Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong menetapkan tiga orang tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Tahun Anggaran 2019.

Ketiganya inisial M (Kades Semongan), G (Sekretaris Desa Semongan) dan VS (Bendahara Desa Semongan).

"Berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap 28 orang saksi dan Surat-surat, Telah diperoleh Fakta-fakta bahwa Tersangka M selaku Kepala Desa Semongan, Tersangka G selaku Sekretaris Desa Semongan dan Tersangka VS selaku Bendahara Desa Semongan diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Semongan Tahun Anggaran 2019,"kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, Rudy Astanto melalui rilisnya, Senin 3 Mei 2021.

Rudy menjelaskan, Para tersangka sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Nomor:01, 02, 03 /O.1.14.8 / Fd.1 / 05 / 2021 tanggal 03 Mei 2021.

"Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Desa Semongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019, pendapatan Desa Semongan keseluruhannya berjumlah Rp 2.327.590.027,34. Sebagian dari jumlah APBDes tersebut telah dialokasikan untuk membiayai dengan total 23 kegiatan dalam bidang Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat,"ujarnya.

Dalam pembiayaan 23 kegiatan tersebut, para tersangka secara bersama-sama menggunakan dan mengelola dana APBDes yang tersedia dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 

Sehingga mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara akibat dari pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dalam APBDes Desa Semongan Tahun 2019, telah dilakukan Penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Semongan, Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor 700/x.01/Itkab-II tanggal 20 April 2021 telah diperoleh total kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 409.168.612,00.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tersangka tersebut, maka Tersangka M, Tersangka G dan Tersangka VS diduga telah melanggar Pasal Primair: Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsidair: Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

dan/atau Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Terhadap Tersangka M, Tersangka G dan Tersangka VS ditahan di Rutan Kelas II B Sanggau oleh Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Nomor: 01, 02, 03/O.1.14.8/Fd.1/05/2021 tanggal 3 Mei 2021," tegasnya.

Rudy menambahkan, Penahanan dilakukan dengan dasar telah didapatkan setidak-tidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)KUHAP, serta dengan pertimbangan untuk menjamin kelancaran proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. 

Read More

Bela Suparno Si Lurah Gajahan yang Dipecat Gibran, Warga : Sempat Tolak Teken Surat Penarikan Zakat

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Gibran saat keliling mengembalikan uang pungli dan muncul tulisan pasca Lurah Suparno dipecat Gibran di kawasan Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Minggu (2/5/2021) malam.

Warga masih meyakini eks Lurah Gajahan Suparno tidak bersalah dalam kasus dugaan pungutan liar berkedok penarikan zakat oleh oknum Linmas.

Oknum Linmas berhasil menarik zakat senilai Rp 11,5 juta dari 145 toko yang ada di kawasan Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo.

Itu bermodal surat yang diduga ditandatangani Suparno, sehingga sosoknya langsung dipecat Wali Kota Solo Giban dari jabatannya.

Warga, Joko Purwanto mengatakan sepengathuannya, Lurah Suparno sudah menolak sebanyak dua kali sebelum akhirnya membubuhkan tanda tangannya.

"Lurah tidak mau teken. Sudah menolak dua kali. Baru kali ketiga, ia mau. Sebenarnya dia tidak mau," kata Joko disela-sela aksi tanda tangan, Senin (3/5/2021).

Namun, Joko tidak tahu menahu alasan di balik Suparno kemudian mau membubuhkan tanda tangannya di atas surat itu.

"Tidak ada desakan apapun dari warga, pun warga tidak mendesak," ujarnya.

Namun Camat Pasar Kliwon, Ari Dwi Daryanto apakah yang dikatakan warga benar, dia mengaku lebih baik itu ditanyakan langsung ke Suparno.

"Saya tidak tahu alasannya," kata Ari.

Galang Dukungan Tanda Tangan

Meski sudah dipecat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, warga tetap memberikan dukungan untuk mantan Lurah Gajahan Suparno.

Di antaranya terlihat Senin (3/5/2021), beberapa warga menggalang dukungan dengan tanda tangan beserta menyelipkan tulisan.

Coretan tanda tangan dan tulisan dukungan terserat di atas kain putih.

Diantaranya, 'I Love U Suparno', 'Jangan Korbankan Lurah Kami', dan 'Pahlawan Warga Kecil -> Pak Parno Gajahan'.

Kain berisi tanda tangan tersebut rencananya akan diberikan ke Gibran, orang nomor satu di Kota Solo yang baru memecat Suparno.

"Semua cinta pak Parno. Ibu-ibu bahkan mengajak bagaimana caranya mengupayakan pak Parno tidak lepas, tidak dipindahkan," ucap dia warga, Ananda.

"Kami mendukung 1.000 persen. Semoga Gibran bisa ikut membantu memikirkan rakyat kecil, memberikan solusi terbaik," tambahnya.

Ananda mengatakan warga percaya bila S tidak menerima sepeserpun uang hasil dugaan pungutan liar bermodus penarikan zakat oleh oknum Linmas.

"Pak Lurah mencari uang receh itu buat apa. Dia sebelum jadi Lurah sudah kaya," katanya.

Ananda mengatakan Gibran lebih baik mendalami dulu duduk perkara yang menjerat S sebelum memutuskan sanksi.

"Sebaiknya untuk Gibran. Usul, Gibran sebagai Wali Kota jangan langsung memberikan ini (pemecatan)," jelas dia.

"Tolong dilihat duduk permasalahannya. Jangan langsung memutuskan, beri solusi terbaik," tambahnya.

Di Mana Hati Nuranimu?

Munculnya sejumlah spanduk misterius, ada satu di antaranya bertuliskan 'Lurah Hebat Kok Dipecat? Dimana Hati Nurani?'.

Spanduk tersebut muncul pasca Lurah Gajahan Suparno dipecat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena dugaan pungli bermodus zakat yang dilakukan Linmas.

Lantas ditujukan untuk siapakah?

Selain itu, ada spanduk kain putih berbagai ukuran dengan bermacam tulisannya.

Di antaranya, '#WeTrustSuparno', '#SaveLurah', Jadi Warga Jangan Manja, Lurah Hebat Kok Dipecat !!!, dan #SaveLinmas.

Adapun khusus kertas 'nurani' itu terpasang di depan kantor Kelurahan Gajahan di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo.

Seorang petugas kelurahan yang enggan disebutkan namanya mengatakan spanduk tersebut masih terpasang saat dirinya masuk sekira pukul 06.00 WIB.

Diduga spanduk dan kertas kecaman terpasang pasca Suparno dicopot Gibran pada Minggu (2/5/2021) malam.

"Tadi juga ada mediasi di sini (Kantor Kelurahan). Tadi masuk pukul 06.00 WIB belum selesai," katanya, Senin (3/5/2021).

Dalam mediasi tersebut, Camat Pasar Kliwon Ari Dwi Daryanto disebut-sebut hadir dan meminta untuk menyampaikan dukungan melalui surat.

"Tadi mengatakan, 'Jangan seperti ini pakai surat saja, jangan spanduk'," ucapnya.

Dari pantauan TribunSolo.com, spanduk tersebut sudah tidak terpasang sekira pukul 08.00 WIB.

Apel Terakhir Menangis

Suparno resmi tak menjabat Lurah Gajahan setelah dipecat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka per Senin (3/5/2021) pagi ini.

Kenyataan pahit itu karena dugaan pungutan liar bermodus penarikan zakat yang dilakukan sejumlah oknum Linmas.

Dari pantauan TribunSolo.com, pada Senin pagi Suparno sudah berada di kantor Lurah Gajahan.

Ia ikut rapat dengan Sekretaris Camat Pasar Kliwon.

Seorang petugas kelurahan yang enggan disebutkan namanya mengatakan sebelumnya, S sempat memimpin apel.

Apel tersebut dihadiri perangkat dan Linmas Kelurahan Gajahan di komplek Kantor Kelurahan Gajahan.

"Tadi sempat memimpin apel pagi tadi. Beliau sempat menangis," katanya.

Petugas tersebut memahami beban yang dirasakan mantan atasannya seusai dicopot sebagai Lurah Gajahan.

"Kondisinya baru beban berat, stres. Beban nama baik juga," ucapnya.

Selain itu, Suparno juga berkemas-kemas dan barang-barangnya yang masih ada di kantor tersebut diangkut.

"Beliau itu baik dengan warga Gajahan. Hari ini bebas tugas. Beliau hari ini ambil barang-barang," ujarnya.

Keliling Kembalikan Uang

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turun langsung mengembalikan uang hasil pungutan liar (pungli) oknum linmas di Kelurahan Gajahan, Solo, Minggu (2/5/2021).

Gibran mengatakan, pungli tersebut diduga melibatkan Lurah Gajahan berinisial S.

Aksi pungutan liar tersebut bermodus meminta zakat.

Pantauan TribunSolo.com di lapangan, Gibran datang mengenakan baju kemeja loreng dengan menggunakan celana berbahan chino hitam dengan sepatu sneaker.

Dia memasuki satu demi satu toko di kawasan Gajahan yang diduga ditarik pungli tersebut.

Gibran ketika bertemu para pedagang memohon maaf lantaran ada tindakan tidak menyenangkan tersebut.

“Bu kulo (Saya) Gibran, Mohon maaf njih ada ketidaknyamanan terkait pemungutan liar di sini,” ungkap Gibran kepada Penjual, Minggu (2/5/2021).

Gibran mengatakan, pihak Pemkot Solo pastikan tidak akan terjadi lagi kejadian pungli yang meresahkan seperti ini.

“Yang bisa mengumpulkan untuk zakat dan sodaqoh itu pihak Baznas bukan lurah atau petugas linmas,” ungkap Gibran.

Dia mengatakan, saat ini lurah tersebut sudah diberhentikan dari jabatan atau dicopot, besok Senin (3/5/2021).

“Besok lurahnya saya copot bu, jadi jangan mau dan jangan takut untuk dilaporkan jika ada kejadian seperti ini lagi,” paparnya.

Gibran memberikan uang sesuai dengan nominal yang diberikan oleh pihak-pihak toko tersebut.

“Lapor, fotokan, adukan dan kirimkan ke Saya, pangapunten njih,” kata dia.

Sudah 4 Tahun

Kasus pungutan liar (Pungli) di Kelurahan Gajahan Solo ternyata sudah terjadi sejak tahun sebelumnya.

Namun, baru tahun ini viral dan ditindak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Kesaksian tersebut dikatakan penjaga toko baju di kawasan tersebut, Ning Nur Oktavia (25).

Ning mengatakan, selama dirinya bekerja di toko kawasan Gajahan Solo sering ada oknum berpakaian linmas menarik uang.

Modusnya entah THR atau zakat.

“Saya semenjak kerja disini sering ditariki oleh dari pihak linmas atau keluarahan seperti itu,” ujarnya, Minggu (2/5/2021).

Dia mengatakan, pungutan dari oknum linmas bukan tahun ini saja, namun 4 tahun terakhir sudah ada pungutan seperti itu.

Uang yang diberikan untuk para oknum linmas ini berbeda-beda ada yang Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

"Kalau kemarin toko sepi kami kasih Rp 50 ribu," papar dia.

Dia mengatakan, lantaran ada surat resmi dari kelurahan, dia mengira adalah kegiatan resmi.

Namun, saat Wali Kota Solo Gibran datang, dia baru tahu kalau aksi tersebut ternyata pungli.

“Ya saya dukung, jangan sampai para pejabat di tingkat sekecil ini menyalah gunakan jabatan,” papar dia.

“Kalau dari atasannya sudah bermasalah ya gimana nanti, bisa korupsi kedepan,” tandasnya.

Lurah Dicopot

Lurah Gajahan Solo berinisial S dicopot dari jabatannya.

Hal itu lantaran lurah S tersebut terlibat kasus dugaan pungutan liar bermodus penarikan zakat fitrah yang dilakukan sejumlah oknum Linmas.

Mereka diduga menarik pungutan liar bermodal surat bertandatangan S yang dibawa menggunakan map kertas.

Akibatnya, S mendapatkan sanksi tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo atas kasus dugaan tersebut.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan sanksi untuk S sudah disiapkan.

"Hari Senin dibebastugaskan. Pokoknya nanti habis ini diproses inspektorat dan dinas terkait," kata Gibran, Minggu (2/5/2021).

Gibran menuturkan, sejumlah uang yang kadung terkumpul hingga senilai Rp 11,5 juta akan segera dikembalikan ke pemberi zakat fitrah.

Pemberi zakat disebut-sebut merupakan beberapa pemilik toko yang ada di kawasan Gajahan.

"Hari ini menunggu toko toko di gajahan buka, kemudian saya, Camat, dan Lurah mengembalikan uangnya satu per satu sejumlah Rp 11,5 juta," tutur dia.

"(Jumlah toko) banyak. Satu toko bisa (memberi zakat) Rp 10 ribu, Rp 50 ribu. Banyak yang tidak nyaman dan banyak yang berkeluh kesah," tambahnya.

Gibran menyampaikan ini bukan sebuah tradisi yang harus dilanggengkan bahkan dibenarkan.

"Tradisi apa, itu menyalahi aturan. Jangan mengatasnamakan tradisi kita itu ASN di kota solo harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang sudah biasa," ujar dia.

"Bukan masalah tradisi atau apa. Itu sudah ada aturannya," tambahnya.

Lurah Irit Bicara

Lurah Gajahan berinisial S irit bicara saat dikonfirmasi terkait keterlibatannya dalam dugaan kasus pungutan liar bermodus penarikan zakat fitrah.

Dugaan tersebut dilakukan sejumlah oknum Linmas Kelurahan Gajahan dengan bermodal surat bertanda tangan S.

Dengan itu, mereka berhasil mengumpulkan zakat senilai Rp 11,5 juta dari beberapa warga.

Pungutan tersebut diketahui seusai salah seorang warga melaporkannya ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Sudah dijawab Camat. Intinya sama," katanya seusai menghadiri pengarahan percepatan vaksinasi dan optimalisasi jogo tonggo di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo, Sabtu (1/5/2021).

Saat ditanya terkait tanda tangan yang tertera dalam surat yang dibawa oknum Linmas, S bungkam.

S langsung berjalan bergegas menuju mobil yang terparkir di sisi utara Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo.

Ia meninggalkan rumah dinas sekira pukul 17.15 WIB.

Diperiksa

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyesalkan adanya aksi pemungutan liar penarikan zakat kepada sejumlah warga oleh oknum Linmas Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.

Atas aduan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo memanggil lurah.

Pemanggilan itu untuk meminta mengklarifikasi atas aduan tersebut.

Menurutnya, tindakan oknum tersebut sudah menyalahi regulasi yang ada, khususnya Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

"Mengacu pada poin ke-empat. Ini jelas-jelas menyalahi aturan," kata Gibran, Sabtu (1/4/2021).

"Untuk selanjutnya BKPPD untuk dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010," tambahnya.

Gibran mengatakan Pemkot Solo akan menindak tegas oknum - oknum yang terlibat dan terbukti.

"Pelaku akan kami tindak tegas dan saya juga akan segera melakukan pengecekan di kelurahan lain," kata dia.

"Ada tanda tanga lurah di suratnya. Sudah tidak pantas jadi lurah lagi," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, TribunSolo.com sudah berusaha mengkonfirmasi ke pihak Kecamatan Pasar Kliwon dan Kelurahan Gajahan.

Gibran Minta Maaf

Aduan dugaan pemungutan zakat oleh oknum Linmas Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon diterima Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Oknum tersebut disebut-sebut membawa surat bertandatangan Lurah Gajahan Suparno.

Dari informasi, surat tersebut memakai KOP Paguyuban Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Itu beredar di sejumlah toko kawasan Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo.

Dalam surat tersebut, pengurus masjid dan toko diminta untuk menyalurkan zakat fitrah ke oknum Linmas Gajahan.

Gibran tidak memungkiri adanya kejadian tersebut.

"Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang kurang nyaman ini," kata Gibran, Sabtu (1/4/2021).

"Terutama untuk warga Gajahan, Pasar Kliwon," imbuhnya.

Pemanggilan oknum lurah tersebut untuk mengklarifikasi aduan yang diterima.

"Kasus ini sudah kami tangani kemarin malam," ujarnya.

Gibran mengatakan, pihaknya akan mengusut kasus ini.

"Uang yang terkumpul juga akan segera kami kembalikan ke warga," tambahnya.

Read More

Alex Noerdin Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Masjid

KABARPROGRESIF.COM: (Sumsel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memeriksa mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya.

Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel Khaidirman dalam pernyataannya membenarkan Alex Noerdin diperiksa di Kejagung, Jakarta. Alex diperiksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumsel, Senin (3/5).

“Benar hari ini (Senin-red) penyidik Pidsus Kejati Sumsel memeriksa Alex N selaku saksi kasus pembangunan Masjid Sriwijaya. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Kejagung,” tuturnya, Senin (3/5).

Berdasarkan informasim yang diperoleh di lapangan, anggota DPR itu tiba di Gedung Bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam kasus ini, Alex Noerdin sudah dua kali mangkir dari panggilan Kejati Sumsel.

“Alex Noerdin yang dua kali dipanggil tersebut mengirimkan surat permohonan meminta penundaan pemeriksaan karena harus memenuhi tugas di DPR,” katanya.

Alex tidak memenuhi panggilan pertama Kejati Sumsel pada 6 April, sedangkan beberapa saksi yang dipanggil bersamaan seperti Kadis Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani dan panitia lelang pembangunan masjid Toni Aguswara memenuhi panggilan.

Penyidik Kejati Sumsel kembali mengirimkan surat pemanggilan, dan untuk kedua kalinya Alex mangkir dari pemeriksaan pada 15 April.

Kejati Sumsel telah memanggil berbagai pihak pada kasus ini, termasuk beberapa mantan pejabat saat Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumsel periode 2013-2018.

Dalam kasus yang merugikan negara Rp130 miliar ini, penyidik Kejati sumsel juga telah menahan empat tersangka. Keempatnya, yaitu mantan Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Edi Hermanto, KSO PT Brantas Abipraya Ir Dwi Kriyana, Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang Syarifudin dan kuasa KSO Adipraya-PT Yodyakarya Yudi Wahyoni.

Read More

Dugaan Korupsi di PT Pos Finansial Indonesia, Kejati Jabar Periksa Belasan Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) sampai saat ini masih berjalan.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memastikan prosesnya masih berjalan. Meski begitu, sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono mengatakan, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Belum ada penetapan tersangka," ujar dia, Senin, 3 Mei 2021.

Ia menyatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Setidaknya ada total 16 orang saksi yang sudah menjalani pemeriksaan.

"Sedang dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ada 16 saksi dari PT Pos, Posfin dan pihak-pihak terkait," lanjut dia.

Kejati Jabar menggeledah kantor PT Pos Finansial, di Kota Bandung, pada 5 April 2021.

Pada penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat-alat elektronik.

Potensi kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi di PT Pos Finansial Indonesia ini ditaksir mencapai Rp 68,5 miliar.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Armansyah Lubis, Senin 5 April 2021 lalu.

"Di dalam dugaan tindak korupsi ini, terdapat potensi kerugian negara PT Pos Indonesia dalam pengadaan pelayanan Pos Pay yang dilaksanakan oleh PT Pos Finansial Indonesia sebesar kurang lebih 68 miliar, 500 juta lebih," terangnya.

Meski sudah diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi itu merupakan pejabat PT Pos Finansial Indonesia, belum ada yang ditangkap terkait kasus ini.

"Belum, kita masih dalam penyidikan, orangnya belum, itu nanti akan kita sampaikan," tambahnya.

Sebelumnya, manajemen baru PT Posfin menyatakan kesiapannya mendukung langkah penyidikan yang dilakukan Kejati Jabar.

"Intinya kami selaku kuasa hukum PT Posfin mewakili manajemen, mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," kata Elvis Kabangnga.

Elvis juga menegaskan, manajemen akan kooperatif dan siap membantu Kejati jika diperlukan.

Ia menambahkan, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Perusahaan induk mengapresiasi langkah Kejati Jabar yang menindaklanjuti temuan audit internal PT Pos Indonesia (Persero) terkait dugaan penyimpangan penggunaan keuangan manajemen lama PT Posfin.***

Read More