Gatot Nurmantyo Sebut 'Pasukan Setan' Tak Akan Mempan Atasi KKB Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Langkah pemerintah dalam mengerahkan 400 personel TNI untuk menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) turut dikomentari oleh Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, pengerahan prajurit tambahan yang dijuluki dengan 'Pasukan Setan' itu tak akan cukup untuk mengatasi KKB yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021 lalu itu.

"Jangan mengharapkan menyelesaikan suatu kondisi Papua itu hanya dengan operasi militer," tutur Gatot Nurmantyo sebagaimana dikutip dari kanal YouTube tvOneNews.

Gatot bahkan pesimis KKB bisa diatasi dengan pendekatan militer lantaran apa yang terjadi di Papua bukanlah masalah kecil.

"Sehebat apa pun tidak akan bisa, karena permasalahannya bukan hanya sekecil itu. Operasi militer pun tidak bisa operasi tempur. Tidak akan selesai," kata Gatot Nurmantyo.

Alih-alih mengeluarkan angkatan bersenjata, Gatot memberi alternatif lainnya untuk memecahkan masalah KKB Papua ini.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus ke pendekatan teritorial yang sifatnya mewadahi aspirasi rakyat.

"Harus operasi teritorial, yaitu merebut hati dan pikiran rakyat," ucap Gatot Nurmantyo.

Tak ingin polemik tersebut berkepanjangan, Gatot Nurmantyo sekali lagi menegaskan bahwa apa yang telah dia sampaikan merupakan peringatan yang tak bisa diabaikan begitu saja jika ingin masalah KKB di Papua terselesaikan.

"Ini saya ingatkan tidak akan bisa," ujar Gatot Nurmantyo.

Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiranrakyat-Bekasi.com berjudul "".***

Read More

Belasan Staf Ikut Mengantar Terdakwa Korupsi BPR BKK

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Suasana haru nampak pada pemindahan tempat penahanan tiga terdakwa perkara korupsi di BPR BKK Kebumen, Kamis (6/5/2021) pagi. Ketiga terdakwa dipindah penahanannya ke Lapas Kedungpane, Semarang.

Salah seorang tersangka AF (58) mantan Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata (Disporawisata) Kebumen, diantarkan belasan mantan stafnya di halaman Rumah Tahanan Kelas II A Kebumen, sebelum naik ke mobil yang membawa tiga tahanan dalam perkara itu.

Penasehat Hukum Terdakwa Gym, Anita Nosa, SH, MH kepada koranbernas.id menjelaskan, pemindahan penahanan tersangka Gym, Ksm dan AF, setelah tim Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara yang terjadi tahun 2011, kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Senin pekan ini.

Selain diantar istrinya, tersangka AF, juga mendapat dukungan sejumlah karyawan Disporawisata Kebumen yang ikut mengantarkan, sebelum memasuki mobil. Tersangka AF menyalami satu persatu mantan stafnya.

Seperti diberitakan, perkara ini, diduga pemberian pinjaman kepada Gym, yang menyalahi prosedur perbankan. Tersangka Ksm, menjabat Direktur Pemasaran, sedangkan tersangka AF sebagai anggota Dewan Pengawas. Perkara ini sudah dijadwalkan disidangkan di Semarang, Selasa (11/5/2021). (*)

Read More

Baku Tembak KKB Vs TNI-Polri Kembali Terjadi Malam Ini di Ilaga Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Insiden baku tembak kembali terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan personel TNI-Polri di Ilaga, Papua malam ini. Warga sempat melarikan diri karena ketakutan.

Kabar baku tembak tersebut dibenarkan oleh Kasatgas Humas Nemangkawi Kombespol M Iqbal Al Qudusy. Kombes Iqbal menyebut baku tembak terjadi malam ini.

"Benar pada hari Kamis, 6 Mei 2021, pukul 19:07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB di kampung Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak" kata Kombes Iqbal, Kamis (6/5/2021).

Belum diketahui ada tidaknya korban atas insiden ini. Iqbal menyebut pihaknya saat ini masih mengejar KKB tersebut.

"Saat ini TNI-Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga," beber Iqbal.

Lebih jauh Iqbal menyebut warga sekitar sempat berhamburan dan berkumpul ke kantor bupati karena ketakutan mendengar suara tembakan. Pasca dinyatakan aman, warga pun kembali ke rumahnya masing-masing.

"Masyarakat turun, mengamankan diri dari teroris KKB. Setelah reda, mereka kembali ke rumahnya masing-masing," pungkas Iqbal.

Read More

Laporan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19, DPR Bakal Panggil Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebagaimana yang disampaikan mantan wali kota Surabaya itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Sosial DPR Bukhori Yusuf mengatakan, Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya. Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Mensos.

Sebab, sampai saat ini Bukhori mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud. 

Menurut dia, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.

"Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak, tetapi tercantum sebagai penerima bansos; atau pengertian ganda di sini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

"Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali, tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari pelbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya," tambah anggota Badan Legislasi DPR ini.

Bukhori mengatakan, Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu, kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Selain itu, dia juga heran dengan tindakan yang dinilainya sepihak dari Mensos. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acap kali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS. 

Akan tetapi, tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai. 

"PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun, tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini," ungkapnya.

Di sisi lain, dia tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.

Sekadar diketahui, Kementerian Sosial akhirnya mendata ulang penerima bansos. Ada 21,156 juta data yang dinonaktifkan. 

Alhasil, per 1 April 2021 Kementerian Sosial meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen dukcapil Kemendagri.

Bukhori juga memperingatkan Mensos untuk memastikan penonaktifan data tersebut tidak berdampak terhadap KPM yang sesungguhnya berhak atas bansos. 

"Jangan sampai KPM yang benar-benar berhak memperoleh bansos justru dirugikan karena datanya dinonaktifkan dengan adanya new DTKS ini," katanya.

Read More

KKB Papua Makin Terjepit, Panglima TNI & Kapolri Langsung ke Papua, Tak Puas Hanya Terima Laporan

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Pemerintah melalui TNI dan Polri tampak serius menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

Diketahui, sebelumnya, Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan status KKB Papua merupakan organisasi teroris.

Keseriusan Pemerintah menumpas KKB Papua makin terlihat dengan akan hadirnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Papua.

Sebelumnya, TNI sudah menerjunkan Pasukan Setan untuk menambah kekuatan tempur di Papua.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkunjung ke Papua pada Kamis (6/5/2021) sore ini, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kunjungannya itu berkaitan dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Hadi di sela rapat dengan Komisi I DPR, sebelum menjelaskan mengenai tenggelamnya KRI Nanggala-402.

"Dapat pula kami laporkan sore hari ini saya beserta Kapolri akan berangkat menuju ke Papua," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (6/5/2021).

Meski selalu mendapat laporan perkembangan atas situasi di Papua, Hadi menegaskan sebagai pimpinan TNI dirinya harus melakukan koordinasi secara langsung di lapangan.

"Kami memang setiap saat mendapatkan laporan terkait situasi yang ada," pungkasnya.

Read More

Hari Asma Internasional: Hindari Virus COVID-19, penderita asma wajib mengetahui ini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Virus Corona atau SARS COVID-19 umumnya memiliki gejala kesulitan untuk bernapas. 

Hal ini patut diwaspadai oleh para penderita asma. Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR  bertepatan dengan momentum Hari Asma Internasional mengatakan, pada penyakit asma lokasinya di bronkokonstriksi pada saluran nafas. 

Terutama di saluran nafas kecil dengan gejalanya sesak nafas yang memikiki pola khas, misalkan pada malam hari atau pagi hari. 

Hal tersebut akan semakin diperberat apabila terpapar virus corona. Dimana lokasi penyakit adalah di jaringan paru, yang semakin memperberat gejala sesak napasnya.

"Pada penderita asma, kondisi untuk terpapar virus Corona dan bergejala tentu tetap ada kemungkinannya. Bamun bila kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan melakukan manajemen pengobatan asma yang tepat, kita dapat berharap untuk menekan angka kesakitan akibat asma dan Covid-19 ini. Tentu apabila kondisinya ada indikasi rawat inap ya harus dirawat di rumah sakit. Namun apa bila kondisinya ringan dan tidak diperlukan untuk rawat inap maka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah," tutur Dokter Spesialis Siloam Hospitals Surabaya,  DR. Dr. Isnin Anang Marhana, Sp.P (K), FCCP, FISR, FAPSR, Kamis (6/5).

Isnin Anang Maharna menyarankan para penderita asma di pandemi, supaya tetap menjalankan pola hidup sehat, seimbang antara istirahat dan olahraga, pola nutrisinya di jaga. 

Makanan-makanan yang dulunya ada riwayat alergi sementara dianjurkan supaya dikurangi atau dihindari. 

"Obat-obatan yang disarankan oleh dokter jangan lupa dikonsumsi sesuai anjuran dokter, terutama obat-obatan inhaler. Karena obat-obatan inhaler selain berfungsi sebagai reliever juga berfungsi sebagai controller supaya tidak mudah terkena serangan asma akut," ungkap Isnin Anang Marhana.

Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas. 

Selain sulit bernapas akibat sesak di rongga dada, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dan batuk. 

Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik itu dimasa balita, hingga usia dewasa, muda atau tua.

European Respiratory Society 2021 menyatakan, asma adalah penyakit tidak menular yang terdapat pada 339 juta populasi di seluruh dunia. 

Faktor polusi lingkungan, perubahan iklim dengan temperature global yang berfluktuasi, berkontribusi langsung pada kesehatan penderita asma.

Data Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, angka prevalensi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) selama 2013-2018 meningkat sampai 34 persen di Indonesia. 

Sebagai contoh alergi, diabetes, rematik, depresi, hipertensi, stroke, paru-paru basah, dan asma. 

Dari sekian banyak kasus Penyakit Tidak Menular yang paling banyak diidap masyarakat adalah asma. 

Data menunjukkan, 4,5 persen penduduk Indonesia menderita asma. Jumlah kumulatif kasus asma sekitar 11.179.032 penderita.

Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, Isnin Anang Marhana mengatakan, beberapa hal yang kerap memicu timbulnya asma, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia.

Penyakit Asma dapat disembuhkan melalui cara dikontrol dengan terapi asma. Kondisi yang memicu timbulnya sesak dan alergi, misalnya saat lingkungan sekitar berhawa dingin, lingkungan yang berdebu, atau makan makanan tertentu yang dapat memicu alergi. 

"Bagaimana memanage asma pada akhirnya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pentingnya kontrol teratur ke dokter spesialis paru guna mengetahui terapi apa yang terbaik untuk penderita asma perlu dilakukan," pungkas Isnin Anang Maharna.

Read More

Korupsi Benih Jagung Lampung, Penyidik Sita Rumah dan Gudang di Bandar Lampung

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita rumah dan gudang yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian (Kementan) RI untuk Provinsi Lampung tahun 2017, Kamis (6/5). 

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan pihaknya menyita rumah dan gudang. 

"Tim Penyidik Kejati Lampung telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Rumah di daerah Bataranila Provinsi Lampung dan 1 (satu) unit Gudang didaerah Sukabumi Kota Bandar Lampung," tuturnya. 

ia melanjutkan, tindakan ini merupakan upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi pengadaan benih jagung khususnya di Provinsi Lampung 2017. 

"Penyitaan dilakukan sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengejar pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan penyitaan didasari atas penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," lanjutnya. 

Pengadilan negeri terkait merupakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung dengan nomor penetapan, Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.TJK. dan Nomor: 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.TJK. 

Diketahui Sebelumnya, kasus ini bermula dari penyelidikan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) bentukan Kejagung RI pada tahun 2019 lalu. 

Kemudian, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut pada Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Read More

Kodim Lamongan Kerahkan pasukan Kawal Kedatangan Presiden

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapat pengawalan ketat dari aparat Kodim 0812/Lamongan.

Sebelum melakukan pengawalan VVIP itu, personel Kodim terlebih dulu menggelar apel pengamanan yang digelar di Kecamatan Brondong. Kamis, 06 Mei 2021 pagi.

“Untuk personel Kodim sendiri, kurang lebih 310 pasukan. Itu nanti juga dibantu aparat dari Polres dan unsur pengamanan lainnya,” ujar Kepala Staf Kodim, Mayor Arh G. N, Putu Ardana.

Beberapa penekanan pun ditegaskan oleh dirinya, terutama berkaitan dengan adanya sinergitas dan koordinasi antar unsur pengamanan selama berlangsungnya kunjungan Presiden. 

“Koordinasi yang kita utamakan. Itu untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Gandeng ITN Malang, Kejaksaan Ungkap Korupsi Dinas PUPR Tulungagung

KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagung) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah selesai memeriksa empat ruas jalan, yang terindikasi menjadi obyek korupsi.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan pekan kemarin, Kejari Tulungagung menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Pemeriksaan ini untuk melihat spefisikasi yang direncanakan, dengan kondisi riil di lalapangan.

“Pemeriksaan dilakukan dua hari, karena ada empat ruas jalan. Setiap hari ada dua ruas jalan,” terang Kasi Intelejen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, Kamis (6/5/2021).

Empat ruas jalan itu adalah Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Boyolangu-Campurdarat dan Tenggong-Purwodadi.

Semua proyek empat ruas jalan ini dikerjakan tahun 2018.

Ada yang berupa peningkatan jalan dan pelebaran ukuran jalan.

“Ahli dari ITN sudah mengukur dan mengambil sampel. Tinggal diuji dilaboratorium, kami menuggu hasilnya,” sambung Agung.

Setelah hasil laboratorium sudah keluar, Kejari Tulungagung akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghitung kerugian negara.

Dugaan korupsi ini bermula dari temuan BPK di tahun 2019, bahwa terjadi kelebihan bayar pada proyek empat ruas jalan ini.

Dalam penjabarannya, jalan dikerjakan di bawah spesifikasi, namun dibayar secara penuh.

“Kontraktor yang seharusnya yang mengembalikan kelebihan bayar itu. Tapi hingga sekarang belum dilakukan,”tutur Agung.

Lanjut Agung, setelah BPK merilis kelebihan bayar itu, sebenarnya ada waktu 60 hari kontraktor memberikan sanggahan.

Sanggahan ini memungkinkan klaim kelebihan bayar akan lebih kecil nilainya.

Namun setelah waktu yang ditetapkan, kontraktor harus membayar sesuai nilai akhir yang ditetapkan.

Namun kini setelah dua tahun berselang, kontraktor tidak kunjung membayarkan klaim kelebihan bayar yang ditemukan BPK.

Karena itu kasus ini sudah memenuhi unsur korupsi, karena ada kerugian negara di dalamnya.

Bahkan meski ada pembayaran klaim BPK itu di tengah penyidikan perkara, tidak menghapus tindak pidananya.

“Pengembalian uang tidak menghapus tindak pidananya. Namun akan menjadi pertimbangan pasal maupun putusan hakim kelak,” tegas Agung.

Setelah Kejari Tulungagung mengumumkan tengah menyidik korupsi ini, ada yang melakukan penggembosan opini.

Salah satunya menyebut, kasus ini sudah menjadi bagian perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara yang ditangani KPK ini yang membawa bupati, kepala dinas PUPR dan seorang rekanan masuk penjara.

Namun Agung menjelaskan, kasus yang ditanganinya berbeda dengan yang ditangani KPK.

Sebab terduga pelakunya juga berbeda dengan perkara yang ditangani KPK.

Pasal yang digunakan juga berbeda.

“Kalau KPK kan terpidananya ada tiga orang itu. Sementara kami tidak membidik mereka, ada pihak lain yang menjadi kontraktor,” pungkas Agung.

Read More

Begini Proses Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di TPA Benowo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya akan diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (6/4/2021).

Pengolahan sampah menjadi listrik ini dengan menggunakan metode Gasification Power Plant yang mulai tahun 2015

Keberhasilan daur ulang ini berkat kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT. Sumber Organik.

Nah, agar sampah tersebut menjadi energi listrik, PT. Sumber Organik memiliki beberapa mekanisme.

"Pertama, sampah yang telah ditimbang akan dimasukkan Waste Pit atau proses pemilahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Rabu (5/5).

Kemudian, lanjut Anna sampah itu diayak dengan menggunakan crane seperti capit dan dimasukkan ke dalam Boiler. 

Nah, di dalam Boiler itulah proses pembakaran dilakukan. Metode ini pun terbilang lebih cepat dibanding sebelumnya Landfill Gas Power Plant.

"Jadi melalui Gasification ini per hari minimal 1000 ton sampah yang diolah menjadi listrik. Dan mesin ini bekerja selama 24 jam tidak berhenti. Tapi memang dalam 1 tahun itu ada beberapa hari masa pemeliharaan, jadi saat itu mesin berhenti tidak beroperasi sama sekali, supaya tidak rusak," paparnya.

Saat ini, Anna menyebut, sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Sedangkan jenis sampah yang diolah di TPS Benowo adalah sampah domestik atau rumah tangga. Sementara untuk jenis sampah seperti limbah mebel, diolah kembali di lokasi lain, seperti di galeri milik pemkot.

"Jadi tidak semua jenis sampah masuk ke sini. Sebelum sampah masuk ke TPA Benowo itu kita pilah-pilah dulu di TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Ada sebanyak 190 TPS di Surabaya," katanya.

Anna menambahkan, bahwa PSEL Benowo ini bakal menjadi pilot project proyek strategis nasional. 

Sebab, di Indonesia baru pertama kali instalasi pengolahan sampah terbesar menjadi listrik dilakukan. 

"Jadi ini Insya Allah bakal menjadi pilot project nasional," pungkasnya.

Seperti diberitakan Presiden Jokowi dijadwalkan bakal meresmikan PSEL TPA Benowo pada Kamis (6/5), rencananya juga bakal dihadiri beberapa Menteri. 

Di antaranya, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, hingga Menteri Sosial RI. 

Saat ditiba di PSEL TPA Benowo, Pak Presiden juga ingin melihat secara langsung pengolahan sampah menjadi listrik itu.

Di PSEL Benowo, Presiden akan menuju lantai 3 dan lantai 6. Di lantai 3 sendiri, Presiden dapat melihat langsung bagaimana proses mesin bekerja mengolah sampah menjadi listrik. 

Dari jumlah tonase-nya hingga berapa jumlah listrik yang dihasilkan. Jadi akan terlihat di dalam layar.

Tak hanya di lantai 3, Presiden jokowi juga dapat melihat langsung suasana di luar area PSEL. Seperti, bagaimana dump truk bekerja mengangkut hingga menurunkan sampah ke waste pit, sebelum dimasukkan ke dalam mesin turbin untuk proses menghasilkan listrik.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi PT KAI Purwokerto Naik ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Banyumas) Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menaikkan status kasus dugaan korupsi di PT KAI Daop 5 Purwokerto ke tahap penyidikan.

"Kami belum sampai ke penghitungan kerugian, tapi sudah naik ke penyidikan," ucap Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan di Purwokerto, Kamis (6/5)

Selain itu, Kejari Purwokerto masih mendalami calon tersangka karena penyidikan itu pada intinya mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkaranya dan menemukan siapa tersangka-nya.

"Kami baru mulai penyidikan sekitar dua minggu," jelas Sunarwan.

Meskipun belum penghitungan kerugian, dia memperkirakan potensi kerugian dalam kasus dugaan korupsi tersebut berkisar Rp6 miliar hingga Rp8 miliar.

Dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut, kata dia, pihaknya telah memeriksa sekitar 15-20 orang saksi.

"Yang kami periksa ada dari pihak KAI, pihak yang menempati. Pihak-pihak terkait semua sudah ada," ujarnya.

Kajari mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan adanya pengalihan salah satu aset PT KAI (Persero) di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto.

"Intinya ada pengalihan aset PT KAI (Persero) yang kami duga pengalihan itu tidak sesuai dengan ketentuan dan kami menemukan ada perbuatan melanggar hukum di situ pada saat pengalihan aset oleh salah satu pihak kepada pihak lain," tutur-nya.

Dalam hal ini, kata dia, PT KAI (Persero) khususnya PT KAI Daop 5 Purwokerto menjadi korban karena tidak mendapatkan hak yang semestinya sejak tahun 2012/2013.

"Sebenarnya bergulir sejak tahun 2006, tapi permasalahan muncul sejak tahun 2012/2013. PT KAI (Persero) sejak tahun 2012/2013 ke sini seharusnya m haknya, keuntungannya dalam arti atas sewa-sewa (aset) itu, ternyata tidak," pungkasnya.

Read More

Dipimpin KASAL, Laksda Iwan Isnurwanto Kini Resmi Jabat Pangkoarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., jabatan Panglima Koarmada II resmi diserahterimakan dari Laksda TNI I N.G. Sudihartawan S.Pi., M.M.,kepada Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han).

Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Gedung Neptunus Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Rabu sore, (5/5).

Selain Pangkoarmada II,  empat jabatan strategis di TNI AL juga turut disertijabkan. Diantaranya jabatan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Kasal dari Laksamana Muda TNI Atok Dushanto, M.Soc.Sc., kepada Laksamana Muda TNI I.N.G. Sudihartawan, S.Pi. M.M.

Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han), kepada Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr.(Han)., S.E., M.M.

Komandan Sekolah Staf dan Komando  Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., kepada Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han).

Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) dari Laksamana Pertama TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., kepada Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono, S.E.

Sementara itu Laksda Iwan Isnurwanto sebagai pejabat baru Pangkoarmada II,  adalah sosok yang tidak asing bagi keluarga besar Koarmada II. 

Lulusan AAL tahun 1988 ini sebelumnya menjabat sebagai Danguskamla Koarmada II pada tahun 2019, dan Kaskoarmada II di tahun 2020. 

Karier dan pengalaman banyak dihabiskannya sebagai salah satu pasukan khusus TNI AL, yakni pengawak kapal selam dan Komandan Satuan Kapal Selam.

Sebelumnya, para Perwira Tinggi TNI AL ini telah dimutasi dan dipromosikan bersama-sama dengan Pati TNI AD dan TNI AU lainnya berdasarkan Surat Keputusan  Panglima TNI Nomor Kep/350/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Acara yang dihadiri  Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., para Pejabat Utama Mabesal, para Pangkotama wilayah Jakarta dan para Kadis jajaran Mabesal ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan Pataka, penanggalan dan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan Pakta Integritas. (Dispen Koarmada II)

Read More