Forkopimda Ngawi Bagikan Sembako ke PKL, Angkringan, dan Ojol

KABARPROGRESIF.COM: (Ngawi) Sebanyak 870 paket sembako berisi beras dan uang tunai dibagikan oleh jajaran forkopimda untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

Kali ini ratusan sembako itu dibagikan kepada pemilik angkringan, PKL, dan driver ojek online (ojol), Jumat (6/8).

Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko menyerahkan bansos sembako tersebut secara simbolis kepada perwakilan anggota paguyuban pengusaha angkringan, PKL, dan driver ojol. 

Turut hadir Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim Ngawi.

Wabup mengatakan, bantuan berupa beras dan uang yang dibagikan kali ini berasal dari sumbangan anggota Korpri Kabupaten Ngawi. 

"Ini merupakan bantuan dari teman-teman Korpri Kabupaten Ngawi, yang sengaja kita bagikan untuk pelaku ekonomi di wilayah kota," jelas Wabup Dwi Riyanto Jatmiko.

Pemberian bantuan sembako dan uang sejumlah Rp 200 ribu tersebut guna membantu meringankan beban para pelaku usaha di wilayah dalam Kota Ngawi. 

Wabup berharap bansos tersebut dapat dimanfaatkan saat masih diberlakukannya PPKM Level 4 di Ngawi.

"Jadi, tujuan kita untuk meringankan beban dari teman-teman angkringan, PKL dan ojek online yang sangat terdampak saat PPKM ini," terangnya.

Komandan Kodim (Dandim) Ngawi Letkol Inf Totok Prio Kismanto juga menyampaikan pesan pada perwakilan penerima bansos untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin.

"Untuk penerima bansos ini agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin saat PPKM ini. Ini merupakan salah satu upaya dari Pemkab untuk meringankan beban warga," tandas Letkol Inf Totok.

Ika, salah satu penerima bansos mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia berharap pandemi segera berakhir sehingga dapat beraktivitas secara normal.

"Kita sudah lumayan terbantu dengan bantuan ini. Semoga pandemi segera berakhir sehingga perekonomian kembali pulih," kata Ika. 

Read More

Baliho Puan Maharani Bertebaran di Jateng, Gibran Blak-blakan Ngaku Dapat Perintah dari PDIP

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Pengakuan mengejutkan datang dari Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku mendapat perintah dari PDIP untuk memasang baliho Puan Maharani di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

"Iya, itu ada instruksi dari partai," kata Gibran, dikutip Jumat, 6 Agustus 2021.

Meski begitu, Gibran enggan menyebutkan secara detail jumlah baliho yang dipasang.

"Tidak usah disebutkan berapa jumlahnya," ujarnya.

Sementara itu, pengakuan berbeda justru datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku ia tak mendapat instruksi dari PDIP terkait pemasangan baliho Puan.

"Belum dapat tuh saya (arahan partai untuk memasang baliho)," kata Ganjar.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan baliho dan spanduk Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tagline "Kepak Sayap Kebhinekaan" bertebaran di sejumlah wilayah di Kota Solo. Belum diketahui pasti tujuan dan pesan yang tersirat dari pemasangan baliho itu.

Namun sejumlah baliho dan billboard yang terpasang di beberapa jalan strategis telah mencuri perhatian publik setempat dan jadi perbincangan hangat.

Read More

Timbun Obat, Dirut PT. ASA Ditahan Polres Metro Jakbar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Utama PT. ASA, YP (58) resmi menjadi tersangka kasus penimbunan salah satu obat penyintas Covid-19 dan sekarang ditahan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan bahwa YP belum dilakukan penahanan saat itu lantaran masalah kesehatan yang dialami tersangka.

"Karena alasan kesehatan makanya kami hati-hati jangan sampai kalau kita tahan terus sakit dalam tahanan," ujarnya kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (6/8/2021).

Joko menambahkan untuk dilakukan penahanan kepada YP, pihaknya perlu menunggu hasil surat rekomendasi dari dokter.

Surat rekomendasi itu, kata Joko sudah keluar hari ini. Kini, YP resmi dilakukan penahanan oleh Polres Metro Jakarta Barat mulai hari ini.

"Sudah keluar rekomendasinya dan akan dilakukan penahanan hari ini," papar Joko.

Joko melamjutkan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, YP dipastikan memungkinkan untuk dilakukan penahanan.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan kepada tersangka kasus penimbunan obat yakni Direktur PT. ASA inisial YP (58).

Meski begitu namun polisi belum melakukan penahanan kepada YP.

Kanit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri mengatakan meski telah dilakukan pemeriksaan kembali hari ini, namun pihaknya belum melakukan penahanan.

Fahmi menjelaskan, tersangka YP belum dilakukan penahanan karena alasan kondisi kesehatan syaraf yang di idap tersangka.

"Karena yang bersangkutan memiliki penyakit syaraf yang berdampak kepada kakinya. Kita lihat kalau berjalan agak pincang," pungkasnya di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (3/8/2021).

Read More

Ketum Persit Korem Salurkan Bantuan dari Istri KSAD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa bingkisan berupa nasi kotak sengaja dibagikan ke masyarakat oleh Ketua Persit Korem 084/Bhaskara Jaya.

Bukan tanpa sebab, bagi-bagi nasi kotak dalam momen Jumat Berkah itu, dilakukan guna menyambut hari ulang tahun Ketua Persit TNI-AD, Hetty Andika Perkasa.

Selain nasi kotak, bantuan yang disalurkan oleh Persit Korem itu juga berupa beras maupun sembako.

“Penyaluran paket sembako ini sudah amanah dari Ketua Persit KCK. Ini rutin dilakukan setiap hari Jumat,” ujar Tutik Herman, Jumat (6/8).

Lokasi yang dijadikan sasaran pembagian paket sembako kali ini, adalah kampung 1001 malam. Salah satu kampung di Surabaya yang dihuni oleh warga yang kurang mampu.

Mustakim, salah satu warga penerima paket sembako itu mengatakan jika dirinya sangat mengapresiasi bantuan yang disalurkan oleh Ketua Persit Korem itu.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan jika bantuan itu sangat meringankan beban, terutama kebutuhan sehari-hari keluarganya. 

“Terima kasih, bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ucapnya, singkat. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More

Wali Kota Bobby Ancam Mau Tutup Rumah Sakit di Medan, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Wali Kota Medan Bobby Nasution dibuat berang dengan informasi adanya oknum rumah sakit di Medan yang meminta dan membebankan biaya kepada keluarga pasien COVID-19. 

Dia mengancam akan menegur hingga menutup rumah sakit yang kedapatan menerapkan hal yang demikian.

"Jika ada rumah sakit yang meminta biaya kita tegur, jika tidak mengikuti peraturan saat bencana non alam ini," kata Bobby, Kamis (5/8).

Bobby mengatakan sesuai aturan yang ada segala biaya pengobatan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. 

Karenanya Bobby mengimbau semua pihak untuk tidak mengambil keuntungan dalam situasi ini.

Apalagi sampai dilakukan kepada keluarga pasien yang tengah mengalami bencana.

Dia pun memastikan akan menindak tegas pihak manajemen rumah sakit yang kedapatan mengutip biaya dalam bentuk apapun.

"Kalau ada rumah sakit yang minta-minta biaya penanganan kasus COVID-19 laporkan ke kami. Jadi kalau ada yang ditemukan akan kita tegur dan kita tutup aja itu. Tak bagus itu menyulitkan masyarakat," pungkasnya.

Read More

Pemerintah Data Anak-anak yang Kehilangan Orang Tua akibat COVID-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Sosial mendata nama dan alamat anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 serta menjalankan program-program bantuan bagi mereka.

“Sejauh ini data akurat by name by address (dengan nama dan alamat) terkait anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19 masih dalam proses pengumpulan oleh tim kami di lapangan," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/8).

"Namun demikian, para pendamping juga telah melaksanakan respons kasus untuk anak-anak tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, pelayanan tes COVID-19, pelayanan vaksinasi, serta pelayanan konseling.

Kementerian Sosial juga membantu keluarga besar anak mengatasi kesulitan dalam mengasuh anak serta menyediakan pelayanan terapi fisik, psikososial, dan mental-spiritual bagi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19.

Guna mencegah anak kehilangan hak atas pengasuhan, Kementerian Sosial mempertemukan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 dengan keluarga besarnya, memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui program orang tua asuh atau pengangkatan anak, serta menyediakan layanan panti untuk anak.

Risma menuturkan bahwa Kementerian Sosial antara lain sudah menyatukan Vino (10), anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan kakeknya yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah.

“Tidak hanya di Kutai Barat saja, hingga saat ini kami sudah melakukan respons cepat terhadap anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19, di antaranya di Kutai Kartanegara, Samarinda, Sukoharjo, Purwakarta, Bekasi, dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara," katanya.

Kementerian Sosial menerima data nama dan alamat anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19 dari Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial.

Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Jawa Timur melaporkan bahwa ada 166 anak yang yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua karena COVID-19 di tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sedangkan di Yogyakarta dilaporkan ada 142 anak kehilangan ibu, ayah, atau ibu dan ayah akibat COVID-19.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim, atau piatu akibat COVID-19. Selain itu ada 350.000 anak yang terserang COVID-19 dan 777 di antaranya meninggal dunia.

Risma mengatakan bahwa Kementerian Sosial selanjutnya akan bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19.

Read More

Anak Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Segera Jalani Sidang Korupsi Bansos Covid-19 Bandung Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan tersangka Andri Wibawa (AW).

Andri Wibawa adalah anak Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS).

Andri Wibawa bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan Bantuan Sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di daerah Bandung Barat, dalam waktu dekat.

Usai dinyatakan lengkap, berkas penyidikan Andri Wibawa dilimpahkan ke tahap penuntutan, Jumat (6/8).

Rencananya, sidang perdana untuk Andri Wibawa bakal digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

"Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (6/8).

Tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan Andri Wibawa sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

Ke depan, penahanan untuk Andri Wibawa menjadi kewenangan tim JPU KPK terhitung mulai 6 sampai 25 Agustus 2021 di Rutan KPK Kavling C1.

Sekadar informasi, KPK resmi menetapkan Bupati non-aktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket sembako untuk penanggulangan pandemi Covid-19 Bandung Barat.

Tak hanya anak dan ayah tersebut, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (PT JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka tersebut diduga total menerima keuntungan Rp5,7 miliar dari korupsi tersebut.

Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar terkait pengadaan paket bahan pangan sembako untuk penanggulangan Covid-19 di Bandung Barat.

Sedangkan Andri Wibawa, diduga menerima keuntungan sebesar Rp2,7 miliar.

Sementara M Totoh Gunawan diduga menerima Rp2 miliar.

Read More

Menko PMK Sidak Pastikan Beras Bansos Layak Konsumsi

KABARPROGRESIF.COM: (Pandeglang) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendi melakukan inspeksi mendadak ke kantor Pos Indonesia dan gudang Bulog Pandeglang untuk memastikan beras bansos yang diberikan kepada penerima layak konsumsi.

Dalam inspeksi mendadak itu, Menko PMK didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pandeglang.

Lokasi pertama yang didatangi adalah kantor PT Pos Pandeglang di Jl Bank Banten. Selanjutnya, Menko PMK dan rombongan melakukan pengecekan ke Gudang Bulog di Jl. Lintas Timur AMD Pandeglang.

Setelah melakukan inspeksi mendadak ke dua tempat tersebut, Menko mendapatkan informasi bahwa beras bansos yang diberitakan kondisinya tidak bagus atau tidak layak konsumsi itu memang ada karena terkena hujan, namun sudah disisihkan sebelum pendistribusian.

"Mungkin yang terekspos itu yang kurang bagus, padahal sebetulnya tidak ada masalah dan keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan beras bansos kurang bagus sudah diganti dengan beras yang baru," kata Menko PMK, Jumat (6/8).

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas informasi dan pemberitaan terkait hal itu, sebagai fungsi pengawasan di lapangan dan itu sangat penting.

"Beras yang bermasalah sudah kami tarik semua, karena ini sangat sensitif menyangkut makanan yang masuk di perut. Saya tidak ingin kualitas rendah diberikan kepada masyarakat, kualitasnya paling tidak medium, jika kita memberikan beras harus dipastikan kondisi beras itu bisa kita makan, jangan sampai menurunkan standar yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan dalam pendistribusian beras bansos kepada masyarakat sangat penting keterlibatan semua pihak untuk melakukan pengawasan.

"Kita kroscek bersama sebelum sampai kepada penerima manfaat, dan hampir 130 ribu KK yang mendapatkan bantuan," kata Irna

Tidak hanya bansos beras, kata dia, ke depan pihaknya akan lebih memperketat dalam melakukan pengecekan, baik BST, BPNT, PKH, dan program bansos lainnya.

"Kita saling koreksi, dikawal semua pihak, baik Polsek, Koramil, Kecamatan dan Desa agar program beras PPKM ini dapat dinikmati masyarakat dan semoga ke depan tidak terjadi lagi," kata Irna.

Read More

KSAD Bongkar Dugaan Penyelewengan Uang Pendidikan TNI AD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral Andika Perkasa menemukan adanya penyelewengan anggaran di dua lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat (TNI AD). 

Dua lembaga tersebut adalah Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri (Dikjurbaif) dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) Gelombang II TA 2020.

Adanya penyelewengan anggaran di dua lembaga pendidikan itu terungkap dalam rapat staf KSAD terkait laporan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Waseb) TNI AD. 

Dalam penggalan rapat yang diunggah ke YouTube TNI AD pada Kamis (5/8), Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Angkatan Darat mendapati kejanggalan pada setiap Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) di seluruh resimen induk Kodam (Rindam).

Dalam laporannya kepada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Tim Wasev melaporkan dugaan penyelewengan itu dalam bentuk pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu juga pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal dan lain sebagainya. 

Namun demikian, dalam penggalan rapat yang diunggah tersebut tak menyebutkan besaran anggaran yang disalahgunakan tersebut. Termasuk pihak yang terlibat dalam perkara.

Mendapatkan laporan tersebut Andika pun langsung memerintahkan agar oknum yang melakukan penyelewengan itu segera mengembalikan uang tersebut ke negara. 

Ia juga meminta pengembalian harus berupa transfer agar memiliki bukti. 

"Semua uang wajib dikembalikan kalau sudah dikembalikan kita harus punya bukti sudah dikembalikan secara transfer sebab saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas," tegas Andika seperti dimuat dalam akun resmi Instagram TNI AD, dikutip Jumat (6/8).

Hukuman tidak hanya berupa pengembalian uang. Andika menegaskan sanksi teguran disiplin militer juga harus dijatuhkan pada para pelaku. Bahkan mereka bisa dijerat pidana. 

"Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran, dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka enggak mau mengembalikan baru pidana supaya mereka tahu. Sebab kalau cuma dikembalikan saja akan berulang," kata Andika.

Andika mengatakan, hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yang telah digunakan. Selain itu ia juga memerintahkan para pelaku dirotasi atau dipindahkan. 

"Hukuman ini plus pindah. Jadi saya ingin masing-masing Kodam merotasi. Langsung merotasi," kata Andika.

Tindakan Andika yang membuka kasus dugaan penyelewengan anggaran pendidikan di kalangan internal TNI AD itu mendapat apresiasi dari DPR. Tindakan ini disebut sebagai awal dari transparansi anggaran di tubuh TNI. 

"Biasanya masalah anggaran di TNI tertutup. Dan ini sebuah awal dari transparansi penggunaan anggaran. Salut," ucap anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, Jumat (6/8).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, peristiwa itu menandakan adanya pengawasan di internal TNI AD. Hasanuddin pun mendukung tindakan Andika menjatuhkan sanksi terhadap oknum-oknum yang terlibat. 

"Apresiasi kepada KSAD, ini artinya pengawasan, khususnya pengawasan anggaran di internal TNI AD berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku," katanya. 

"Mendukung tindakan KSAD yang meminta para pelaku segera mengembalikan uang negara yang dipakai, dan memberi sanksi, seperti mutasi dan sanksi administrasi lainnya," katanya.

Hasanuddin meminta agar keterbukaan ini dicontoh oleh satuan TNI lainnya. "Saya berharap tindakan ini patut dicontoh oleh satuan-satuan lain di lingkungan TNI," ucapnya.

Senada dengan Hasanuddin, anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung tindakan Jenderal Andika yang membongkar penyalahgunaan anggaran pendidikan di TNI AD. 

" Kejadian ini adalah bentuk akuntabilitas kinerja organisasi militer yang profesional, yaitu tanda bahwa pengawasan internal AD berjalan dengan baik disertai dengan penegakan hukumnya," kata Bobby.

Bobby mempercayakan bentuk hukuman anggota TNI AD yang menyalahgunakan anggaran kepada TNI AD. Sejalan dengan itu, ia menilai sikap KSAD yang terbuka perlu ditanamkan ke prajuritnya. 

"Apresiasi kepada KSAD, ini cara pandang jiwa korsa yang patut ditanamkan kepada seluruh prajuritnya, berani menghukum anggotanya yang salah. Apa pun bentuk hukumannya, biar itu percayakan dalam ranah TNI AD," ujar Bobby. 

"Ketegasan ini salah satu kualitas terbaik KSAD Jenderal Andika yang bisa menjadi panutan yang lainnya," sambungnya.

Dalam tubuh TNI AD, kata Bobby, ada pengawasan internal kepada para anggotanya. Pelanggaran yang dilakukan anggota TNI AD, menurut Bobby, dapat dikenai sanksi disiplin. 

"Pengawasan internal itu tugasnya membina, sehingga hukuman-hukumannya memang disiplin, selama sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," imbuhnya.

Read More

Besaran Insentif Nakes di Surabaya Disesuaikan Pendapatan APBD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemkot Surabaya berusaha keras mempercepat pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) pelayanan Covid-19 baik di puskesmas maupun RSUD.

2020 lalu pembayaran dilakukan secara penuh sesuai besaran insentif tertinggi, sedangkan mulai Januari 2021 dibayarkan maksimal 75 persen sesuai hasil kajian bersama tim ahli.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan besaran maksimal 75 persen itu dari kajian mendalam bersama tim ahli Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair).

Selain itu juga sudah sesuai dengan dasar hukum dan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) No. 01.07/ MENKES/ 4239/ 2021 dan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/ 156/ 436.1.2/ 2021.

"Kami juga sudah konsultasikan ke Kemenkes dan Kemendagri bahwa pemberian insentif tergantung dari (APBD) daerah," katanya, Jumat (6/8).

Febri menyebut bahwa selain insentif nakes juga menerima tambahan penghasilan pegawai, uang kinerja, dan jasa pelayanan yang menjadi dasar pertimbangan.

"Itu bukan hanya nakes di puskesmas yang menerima pembayaran insentif 75 persen, tetapi nakes di rumah sakit juga segitu," ungkap dia.

Febri menerangkan, sebelumnya besaran insentif nakes dibayarkan sesuai dengan Keputusan Menkes No. 01.07/ MENKES/ 278/ 2020.

Namun, dengan adanya Keputusan Menkes No. 01.07/ MENKES/ 4239/ 2021, maka besaran insentif nakes tahun 2021 dapat disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

"Hasil kajian tim ahli merekomendasikan agar sebaiknya relokasi anggaran juga memperhatikan anggaran cadangan bilamana pada perjalanan pandemi tahun 2021 ini terdapat lonjakan kasus yang tinggi, hingga membawa konsekuensi untuk melakukan penambahan tenaga kesehatan," beber dia.

Febri meminta kepada nakes supaya memahami dan mengerti kondisi sulit seperti sekarang.

"Tidak semua daerah bisa seperti Surabaya yang berupaya keras untuk mempercepat pencairan insentif para nakes. Bahkan, ada daerah yang belum terima insentif tersebut," kata Febri.

Read More

Dinar Candy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polres Metro Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Dinar Candy meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pornografi.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah menjelaskan, selama proses pemeriksaan, Dinar Candy telah bersikap kooperatif kepada tim penyidik.

"Selama yang bersangkutan bersikap kooperatif, kita tidak melakukan penahanan. Tapi jika tidak kooperatif, maka perlu kita lakukan langkah-langkah lain," jelas Azis kepada wartawan, Jumat (6/8).

Azis melanjutkan, keputusan untuk tidak menahan perempuan yang berprofesi sebagai disk jockey (DJ) ini dikarenakan alasan subjektif penyidik.

Kendati demikian, ia menegaskan Dinar Candy diharuskan menjalani wajib lapor.

Selain itu, pihak penyidik juga meminta Dinar untuk tidak menghilangkan atau merusak barang bukti yang telah dikumpulkan.

"Kita kenakan wajib lapor sebagai iktikad baik dari yang bersangkutan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinar Candy melakukan aksi protes perpanjangan PPKM dengan mengenakan bikini di pinggir Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (3/8) lalu.

Dalam aksi tersebut, Dinar membawa sebuah papan yang bertuliskan, "Saya stres karena PPKM diperpanjang," katanya. 

Read More

Lelang Jersey Legenda Persebaya Mat Halil Terjual Rp130 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jersey legenda Persebaya, Mat Halil, terjual Rp130 juta dari hasil lelang yang dilakukan Bonek Green Noord 27 Disaster Response Team. 

Uang tersebut bakal digunakan untuk membantu korban Covid-19 di Surabaya baik dalam bentuk penyaluran sembako, oksigen hingga operasional ambulans.

Pemberian jersey kepada pemanang lelang, Dinar Wahyu, yang merupakan seorang pengusaha bidang kecantikan dan minuman kesehatan dilakukan di Warkop Pitulikor, Jumat (6/8/2021) malam. 

Dinar terdorong mengikuti lelang yang diadakan Bonek Persebaya untuk membantu korban Covid-19 serta warga yang terdampak PPKM.

"Motivasinya murni kemanusiaan, karena dari bulan lalu saya mengadakan vaksin gratis, kita sebagai pengusaha wajiblah untuk menyumbang meskipun nilainya tidak seberapa," kata Dinar usai menerima jersey berwarna kuning dengan tanda tangan Mat Halil.

Panitia lelang, Husin Gozali, bersyukur kegiatan lelang untuk membantu warga terdampak PPKM dan korban Covid-19 berjalan sukses. 

Apalagi harga terjual di luar ekspektasi, bahkan bakal didaftarkan Muri sebagai jersey termahal di Indonesia sekarang ini.

"Realisasi ke depan kita punya tiga program, pengisian oksigen gratis selama 24 jam, sembako untuk isoman dan yang terdampak ekonomi serta penyediaan operasional ambulans selama 24 jam," ujar Husin.

Mat Halil turut hadir dalam penyerahan jersey lelang itu. Dia menjelaskan jersey warna kuning yang dilelang merupakan salah satu kostum laga tandang Persebaya.

Lelang jersey tersebut dilakukan melalui Instagram dengan akun @bdrt.27 pada 1 Agustus 2021. Lelang ditutup pada 5 Agustus 2021 pukul 19.27 WIB.

Read More