Selasa, 10 Agustus 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 ternyata cukup ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sembuhnya seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

Selain itu juga dikarenakan tingkat kesadaran warga Surabaya semakin tinggi terhadap pentingnya protokol kesehatan (Prokes).

"Hampir 100-an ada, tapi alhamdulillah karena memang pelaksanaan PPKM level 4 ini, dan juga bantuan dari warga kota Surabaya yang disiplin terhadap prokes sehingga kondisi Covid-19 di Surabaya mulai melandai. Tapi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan," kata kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa (10/8).

Menurut Febri tingginya tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus corona di Kota Surabaya ini lantaran cara penanganannya yang harus berbeda.

Nah, bagi warga yang terpapar Covid-19 tapi memiliki gejala ringan maka dilakukan perawatan isolasi terpusat (isoter) di rumah sehat.

Sedangkan bagi yang memiliki gejala berat akan dilakukan perawatan di sejumlah rumah sakit yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya.

"Kondisi sekarang, jadi kenapa si ini bisa landai ya karena kami mencoba untuk melakukan pemutusan mata rantai di awalnya. Jadi di hulunya ini kita main, karena sebanyak apapun hilir ketika luapan dari hulu banyak maka akan jebol juga. Karena itulah ditampung di rumah sehat. Kalau ga di rumah sehat ada di HAH," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka membangun sumberdaya manusia TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi  segala ancaman sekaligus mengimplemetasikan program prioritas Kasal, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat menerima paparan dua Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Latihan Praktek (Lattek) Siswa Kodiklatal yang dilaksanakan di Rupat Direktorat Doktrin (Ditdok) Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Selasa, (10/8/2021).

Adapun paparan dua agenda Juknis Lattek tersebut adalah Juknis Lattek pengawalan Protokoler Kenegaraan (Walprotneg) yang disampaikan oleh Kepala Departemen Pengkajian (Kadepjian) Kodikdukum Letkol Laut (PM) Agus Mintoni dan Juknis Lattek Terbang Mula yang disampaikan Komandan Sekolah Penerbang Angkatan Laut (Dansenerbal) Pusdiksus Letkol Laut (P) Tatang Yanuar Ristanto, M.Tr.Opsla.,

Hadir dalam paparan Juknis tersebut Inspektur Kodiklatal Laksma TNI Bambang Supriyanto, C.Fr.A., Direktur Doktrin Laksma TNI Antongan Simatupang, Direktur Latihan Brigjen TNI (Mar) Suherlan, S.E., M.M., M.Sc., CHRMP, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si dan Komandan Kodikdukum Laksma TNI Budi Raharjo

Dalam paparan pertama Juknis Lattek Walprotneg Kadepjian Letkol Laut (PM) Agus Mintoni menyampaikan secara umum Lattek Walprotneg dilaksanakan untuk melatih dan membentuk prajurit siswa Polisis Militer TNI AL agar mampu melaksanakan dan mengawaki kendaraan pengawalan dengan terampil untuk bekal dalam penugasan.

Adapun Walprotneg ini merupakan kegiatan pengawalan dan pengamanan fisik terhadap Presiden, Wakil Presiden, beserta keluarga dan tamu setingkat kepala negara yang dilakukan secara protokoler dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua dalam perjalanan darat.

Lattek Walpritneg ini memiliki resiko terhadap keselamatan personel maupun material, sehingga dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, fisik, mental dan kemampuan teknis. 

Agar kegiatan berjalan lancar dan aman serta berhasil dan berdaya guna perlu adanya Juknis Walprotneg di lingkungan Kodiklatal.

Sementara itu paparan kedua tentang Juknis Lattek Terbang Mula  Dansenerbal Letkol Laut (P) Tatang Yanuar Ristanto, M.Tr.Opsla., menyampaikan secara umum lulusan Senerbal dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengendalikan pesawat udara. 

Lattek terbang mula ini merupakan tahap pertama siswa penerbang dalam melaksanakan kegiatan terbang dengan meenggunakan Pesud Latih Single Engine hingga mencapai jam terbang yang dipersyaratkan.

Adapun Maksud paparan Juknis ini adalah memberikan gambaran bagi penyelenggara tentang pelaksanaan kegiatan Lattek terbang mula, sedangkan tujuanya adalah sebagai pedoman dan keseragaman bagi penyelenggara dalam melaksanakan Lattek terbang mula. (Kodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Eks Menteri Sosial Juliari Batubara saat ini masih menjalani sidang dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Juliari tersangkut pada kasus bansos yang berada di Kementerian Sosial.

Kemarin Senin (9/8/2021) adalah sidang lanjutan.

Dimana materinya ialah pembacaan pledoi (pembelaan) Juliari Batubara atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juliari Batubara menyatakan ingin mengakhiri penderitaan setelah terjerat perkara korupsi.

Ia pun berharap Majelis Hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis bebas kepada dirinya.

"Dalam benak saya, hanya majelis hakim yang dapat mengakhiri penderitaan tiada akhir bagi keluarga saya yang sudah menderita."

"Bukan hanya dipermalukan, tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka yang tidak mengerti," ujar Juliari yang dihadirkan secara virtual dari Rutan KPK.

Mantan Bendahara Umum PDI-P itu juga turut meluapkan ceritanya yang harus terpisah dari keluarga serta anak-anaknya yang menurutnya masih memerlukan peran seorang ayah.

"Putusan majelis hakim yang mulia akan besar dampaknya bagi keluarga."

"Terutama anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka," tambah Juliari Batubara.

Juliari juga menyesal bisa sampai terjerat dalam perkara korupsi karena lalai mengawasi jajarannya di Kementerian Sosial.

Tak hanya itu Juliari mengaku banyak pihak yang telah dibuat susah akibat perkara ini.

"Oleh karena itu, permohonan saya, istri saya, kedua anak saya yang masih kecil, keluarga besar saya pada Majelis Hakim, akhiri penderitaan kami dengan membebaskan dari segala dakwaan," kata dia.

Dituntut 11 Tahun

Sebelumnya, Juliari Batubara dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan atas perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.

JPU dari KPK menyatakan, Juliari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan bansos sembako Covid-19 Jabodetabek Tahun Anggaran 2020.

Terdakwa disebut telah melakukan perbuatan korupsi bersama anak buahnya, yakni Komisi Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan."

"Sebagai perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14,5 miliar.

Bila tak diganti dalam waktu sebulan setelah hukuman inkrah, maka harta benda Juliari dapat dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.

Jika masih kurang, maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.597.450.000 jika tidak diganti sebulan sesudah hukuman telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bisa dilelang, bila tak mencukupi dipidana 2 tahun," ujarnya.

Adapun dalam menjatuhkan tuntutannya, JPU mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan.

Terhadap hal memberatkan, Juliari selaku Menteri Sosial dinilai tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan mepotisme.

Perbuatan terdakwa dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi Covid-19.

Juliari juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Juliari juga tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

"Perbuatan terdakwa dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi Covid-19," ujar jaksa.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa terdakwa Juliari menerima uang fee Rp 32,48 miliar melalui saksi Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dari PT Tigapilar Agro Utama, PT Pertani dan perusahaan lainnya atas penunjukan vendor penyedia paket bansos sembako.

Juliari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwan ke-1.

Harta Kekayaan Juliari Batubara

Terlepas dari sidang lanjutan yang saat ini dijalaninya, Juliari Batubara merupakan satu di antara pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Dari penelusuran di elhkpn.kpk.go.id, Juliari Batubara terakhir kali melaporkan hartanya pada 20 April 2020 atau saat masih menjabat sebagai Mensos.

Diketahui, Juliari Batubara memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 47.188.658.147.

Seharusnya, ia mempunyai harta kekayaan Rp 64.773.503.866, tapi terpotong oleh utang sebesar Rp 17.584.845.719.

Aset berupa 11 bidang tanah dan bangunan menjadi aset terbesar yang dimiliki Juliari, yaitu Rp 48.118.042.150.

Selanjutnya, aset berupa kas dan setara kas senilai Rp 10.217.711.716 menjadi penyumbang harta kekayaan terbesar kedua.

Aset lain yang dimiliki Juliari Batubara adalah satu unit mobil, harta bergerak lainnya, dan surat berharga.

Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Juliari Batubara dikutip Tribunnews.com dari elhkpn.kpk.go.id:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 48.118.042.150

1. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/421 m2 di KAB/KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 9.305.889.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/394 m2 di KAB/KOTA KOTA BADUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 25.700.515.450

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1402 m2/623 m2 di KAB/KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp 5.290.668.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 1758 m2/150 m2 di KAB/KOTA SIMALUNGUN, WARISAN Rp 124.410.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 3398 m2/217 m2 di KAB/KOTA SIMALUNGUN, WARISAN Rp 161.053.000

6. Tanah Seluas 10638 m2 di KAB/KOTA SIMALUNGUN, WARISAN Rp 76.061.700

7. Tanah Seluas 1071 m2 diKAB/KOTA SIMALUNGUN, WARISAN Rp 28.170.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/201 m2 di KAB/KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 3.459.275.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/123 m2 di KAB/KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 972.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/142 m2 di KAB/KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.500.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/155 m2 di KAB/KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 618.750.000

1. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp 618.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.161.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp 4.658.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 10.217.711.716

F. HARTA LAINNYA Rp ----

Sub Total Rp 64.773.503.866

HUTANG Rp 17.584.845.719

TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 47.188.658.147



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) bersama Forkopimda Jatim, mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir meninjau acara Serbuan Vaksinasi Massal TNI-Polri dalam rangka Pengendalian Penanganan Covid-19 bagi masyarakat Jawa Timur, bertempat di Kodam V Brawijaya, pada Senin (9/8).

Dengan menindaklanjuti perintah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., tentang Serbuan Vaksinasi Covid-19 maka TNI AL Koarmada II ikut berpartisipasi mengirimkan para nakesnya dalam kegiatan tersebut.

 “Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu TNI , TNI AL, TNI AD, TNI AU semuanya terlibat , kemudian Pemprov dan Pemkot Surabaya ini juga melibatkan personel pendukung termasuk juga dari Polda Jawa Timur”, ujar Pangdam V/Brawijaya Mayjen Suharyanto.

Sementara untuk pelaksanaan Vaksin sendiri dibagi di Tiga(3) lokasi yakni Balai Prajurit, Lapangan Kodam dan GOR Kodam V Brawijaya dengan target 12.000 dosis vaksin.

Di sisi lain Pangkoarmada II berharap dengan serbuan vaksinasi ini dapat membantu Pemprov Jawa Timur mencapai target herd immunity sebesar 70% pada bulan Agustus ini. 

Tercapainya Herd Immunity atau kekebalan komunal bagi masyarakat Jatim khususnya Surabaya, diharapkan bisa menjadi upaya perlindungan diri bagi masyarakat agar tidak mudah terpapar virus Covid-19 sehingga bisa menekan laju penyebaran virus tersebut di Indonesia. (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terus mendalami kasus korupsi pembelian lahan rumah DP Rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Kali ini KPK mulai memanggil anggota DPRD DKI untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pembelian lahan tersebut. Salah satu anggota DPRD DKI yang dipanggil adalah Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

Kabarnya mantan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

“M Taufik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YRC Dkk,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Selain Taufik, tim penyidik juga memanggil Plh BP BUMN periode 2019 Riyadi dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta Sudrajat Kuswata. Keduanya juga akan diperiksa untuk tersangka Yoory.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam ini. Para tersangka yaitu mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo selaku tersangka korporasi.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, KPK menjelaskan bahwa Sarana Jaya diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan

Dalam perkembangan kasus tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan lembaganya bakal mendalami berapa anggaran yang sebenarnya diterima Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul tersebut.



KABARPROGRESIF.COM: (Maluku) Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Waluyo, SH, M.Tr.Hanla., beserta Tim Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021, melaksanakan kegiatan Courtessy Call (CC) untuk menjalin hubungan silaturahmi guna mempererat sinergitas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Maluku Tenggara, Maluku, Senin (09/08).

Kegiatan Courtessy Call (CC) dibagi menjadi 10 kelompok, yang setiap kelompoknya akan didampingi oleh para Perwira pendamping dari KRI Bima Suci , Perwira Staflat dan Perwira pendamping dari Lanal Tual. 

Adapun lokasi yang di tuju diantaranya yaitu Kantor Bupati Tual, kantor Walikota Tual, Kantor Danlanal tual, Kantor Dandim Tual, Kantor Danlanud Tual, Kantor Kapolres Tual, Kepala Pengadilan Tual, Kepala Kejaksaan Tual, Ketua DPRD Tual dan Bakti sosial di Panti asuhan.

Komandan Satgas Operasi (KJK) 2021 yang juga menjabat sebagai Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Waluyo, SH, M.Tr.Hanla., Memimpin langsung keberangkatan pelaksanaan Courtessy Call (CC) menuju ke Kantor Bupati Tual, beserta Perwira pendamping Kapten Laut (S) Mico Prama,S.S.T.Han., dan 5 Orang Perwakilan Taruna-taruni AAL Ke 68.

Dalam Kunjungannya kali ini Komandan Satgas menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan Satgas Operasi KJK 2021 ini merupakan sebagai bentuk Silaturahmi kepada para ketua Pimpinan daerah setempat dan juga untuk mempromosikan TNI AL di masyarakat Maluku Tenggara," Ujar Letkol Waluyo.

Mengakhiri kegiatan kunjungan ini tidak lupa Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut (P) Waluyo,S.H.,M.Tr.Hanla, memberikan Kenang-kenangan berupa Plakat yang diserahkan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, begitupun sebaliknya.

Disisi lain Komandan Satgas juga memerintahkan Kadivminlog KRI Bima Suci, Lettu Laut (S) Novianto Dwiandika Putra, S.T.Han., untuk mewakili pelaksanaan kegiatan Bakti sosial dengan mengunjungi Panti asuhan Bhakti luhur yang berada di Jl.David, Dsa.Loon gelamit, Kota Tual.

Sesampainya di lokasi Panti asuhan Bhakti luhur, rombongan diterima langsung oleh suster Maria Gretuda Jamlean yang saat ini menjadi Pengasuh utama di Panti asuhan tersebut.

"Tidak lepas dari Jiwa sosial akan rasa saling tolong menolong dan mengasihi sesama tanpa memandang suatu perbedaan, kegiatan Bakti sosial yang di laksanakan ini sebagai wujud kepedulian Tim Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021, untuk membantu Anak-anak yatim piatu di Panti asuhan Bhakti luhur, diharapkan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kemajuan yayasan dan kesejahteraan Anak-anak di Panti asuhan," ujar Novianto, sapaan Karib Kadivminlog KRI Bima Suci.

Selama pelaksanaan kegiatan menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), kepada Komandan Satgas guna mencegah penularan Covid-19. (Sinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan saat ini kondisi pasien yang terpapar virus corona semakin menurun.

Hal ini dapat dibuktikan dengan angka kesembuhan semua pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

"Terkait RSLT alhamdulillah mulai dari kemarin sudah tdk dihuni oleh orang-orang yang terkena Covid-19," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa (10/8).

Ia menambahkan tingginya angka kesembuhan pasien Covid-19 di RSLT ini juga dikarenakan berkat bantuan dari seluruh satgas yang tersebar di setiap kelurahan hingga kecamatan se Surabaya.

Para satgas itu kata Febri selalu memberikan pengertian kepada warga yang diketahui sejak awal mengalami gejala ringan tapi mengarah pada Covid-19 untuk segera melakukan isolasi terpusat (Isoter) di rumah sehat yang berada di setiap wilayahnya atau di lokasi yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya.

"Jadi alhamdulillah ketika ada yang terpapar Covid-19 di Surabaya, ini temen-teman dari satgas kecamatan maupun kelurahan melakukan mediasi untuk bisa ditaruh di rumah sehat maupun HAH (Hotel Asrama Haji)," jelasnya.

Sebaliknya lanjut Febri, bagi warga Surabaya yang mengalami gejala berat Covid-19 sehingga membutuhkan pengobatan dari tenaga medis maka Pemkot melakukan perawatan di Rumah Sakit.

"Kalau seandainya gajala agak sedang maupun kearah berat maka akan langsung dirujuk ke  RS Soewandhi," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Koarmada II dibawah Komando Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han) Senin(09/08)melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) Pre Sail Brief dan doa bersama dalam rangka Latihan Glagaspur L-4  dilanjutkan serbuan vaksin di pulau Karimunjawa yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan. 

Kegiatan TFG yang dipimpin langsung oleh Kolonel Laut (P) Awang Bawono S.E., M.M., M.A.P., selaku Dansatgasla L4, Diawali keberangkatan unsur-unsur Satgas dari Pangkalan Angkatan Laut Surabaya menuju Pulau Karimunjawa, latihan Glagaspur L-4 kali ini dilanjutkan dengan kegiatan serbuan vaksinasi oleh TNI AL kepada masyarakat Pulau Karimunjawa. 

Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., bahwa TNI AL ikut terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat program vaksin covid-19 untuk mewujudkan Herd Immunity masyarakat Indonesia. 

Selanjutnya TNI AL melalui Koarmada II akan mengirimkan bantuan kepada masyarakat pulau karimunjawa berupa 1000 paket sembako untuk meringankan kesulitan rakyat di tengah pandemi covid-19.

Menurut Kolonel Awang, " TFG dilaksanakan dalam rangka pemahaman rencana manuver lapangan Glagaspur L-4, yang melibatkan lebih dari 1700 personel TNI AL dengan melibatkan unsur antara lain KRI Diponegoro-365, KRI Sultan Hassanudin-366, KRI Makassar-590, KRI Pulau Rengat-711, KRI Escolar-871, HU 4205, HS 4201, P 8302, U 6215 dan beberapa drone TNI AL, " ungkapnya.

" Latihan dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit Koarmada II dengan materi latihan yang dilaksanakan meliputi, latihan peperangan diantaranya adalah latihan Gunnery Exercise atau live firing meriam, latihan Combined Anti Submarine Exercise atau latihan anti kapal selam dengan menggunakan sasaran Mini Mobile Target Torpedo dan Moving Taget Trainer buatan anak bangsa serta pengendalian pesawat udara, " lanjutnya.

" Selain melaksanakan berbagai serial latihan, TNI AL juga akan melaksanakan serbuan vaksin Sinovac sebanyak 1000 dosis yang dilaksanakan  dalam waktu 2 hari. 500 dosis di hari pertama dan 500 dosis di hari kedua, " pungkas Kolonel Awang.

Nantinya dalam latiihan Ini akan onboard di KRI Makassar-590 sebanyak 98 vaksinator yang nantinya akan turun dari KRI Makassar-590 menuju Pulau Karimunjawa untuk melaksanakan serbuan vaksin dengan tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19, sesuai dengan penekanan dari Pangkoarmada II, Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han). (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara membacakan nota pembelaan (pledoi) di gedung KPK Jakarta Senin, 9 Agustus 2021 kemarin.

Saat membacakan pledoi, Juliari Batubara dengan tanpa malu memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim.

Pembelaan Juliari Batubara itu dinilai tak tahu diri, mengingat kejahatan yang dilakukannya sangat tak manusiawi.

"Oleh karena itu permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhiri penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan," ujarnya.

Menurut mantan mensos, Ia dan keluarga mendapat perlakuan tak manusiawi dari masyarakat, untuk hal yang tak diketahui banyak orang.

"Tidak hanya dipermalukan tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir bergantung dengan putusan dari majelis hakim," kata Juliari membela diri.

Juliari sangat ingin bebas agar bisa menemani anak-anaknya yang masih di bawah umur, yang membutuhkan perannya sebagai ayah.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan pasukan Yonif 527/Baladhika Yudha menjelang pra tugas sebagai Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini.

Setidaknya, sebanyak 450 prajurit Yonif 527 saat ini menggelar latihan yang dipusatkan di Rindam V/Brawijaya, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Tampak beberapa pejabat teras Makodam turut mendampingi kunjungan yang dilakukan oleh Pangdam di lokasi itu.

“Latihannya digelar selama 14 hari. Tepatnya mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Agustus,” kata Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi, Senin (9/8).

Pembekalan pra tugas, kata Imam, adalah salah hal yang wajib diterima oleh setiap Satuan yang hendak ditugaskan di suatu daerah. 

Pasalnya, pembekalan itu diyakini bisa meningkatkan ketrampilan, hingga pengetahuan setiap personel sebelum diberangkatkan.

“Itu nanti jadi bekal para personel sebelum ditugaskan di suatu daerah. Dan itu, sangat penting,” bebernya. (Pendam V/Brawijaya)




KABARPROGRESIF.COM: (Banjarnegara) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah dua lokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Dua lokasi itu yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT Bumirejo (PT BR) yang berada di kediaman Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari penggeledahan yang dilakukan pada Senin 9 Agustus 2021 kemarin, tim penyidik menemukan bukti adanya dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"Dari Dinas PUPR Banjarnegara dan kantor PT BR yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, ditemukan antara lain berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (10/8).

Ali mengatakan, barang bukti yang ditemukan akan ditelaah lebih dalam untuk memperkuat pengusutan tim penyidik dalam kasus ini. Nantinya barang bukti tersebut akan dijadikan alat pembuktian dalam persidangan.

"Bukti-bukti tersebut, akan di analisa lebih lanjut dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi pembuktian berkas perkara dimaksud," kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan Gratifikasi.

"KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan Gratifikasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (9/8).

Meski demikian, Ali belum bersedia membeberkan tentang kronologi dan pihak yang sudah dijerat sebagai tersangka. 

Ali mengatakan, KPK akan mengumumkan detail pada saat melakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

"Tentu kami berharap masyarakat memahami proses hukum ini dan memberikan waktu bagi tim penyidik KPK menyelesaikan tugasnya lebih dahulu," kata Ali.

Ali mengatakan, pada waktunya nanti KPK akan menyampaikan kepada masyarakat detail konstruksi perkara, alat bukti, dan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

"Setiap perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini akan kami informasikan lebih lanjut dan perlunya dukungan partisipasi masyarakat untuk aktif turut mengawasi setiap prosesnya," kata Ali.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah vaksinasi tahap pertama dilaksanakan beberapa waktu lalu, prajurit Posal Miangas Lanal Melonguane jajaran Koarmada II bersinergi dengan Tim Kesehatan Gabungan dari Dinas Kesehatan Pemkab Talaud beserta Puskesmas Miangas dengan dibantu perangkat kecamatan hari ini Posal Miangas Lanal Melonguane melaksanakan vaksinasi tahap kedua di pulau Miangas KM 0 (nol) Utara Indonesia. Minggu (08/08).

Guna melaksanakan program vaksinasi di pulau-pulau kecil terdepan di Utara NKRI yang memiliki tantangan lebih dibanding dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

Apalagi letak pulau-pulau kecil terdepan tersebut jauh dari pulau besar dimana transportasi sangat terbatas serta dihadapkan dengan rintangan alam berupa cuaca di laut yang kurang bersahabat dalam beberapa waktu terakhir.

Tim Kesehatan Lamal Melonguane menggandeng kapal Sabuk Nusantara yang berukuran besar dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan selama menuju dan kembali dari pulau Miangas yang berjarak lebih dari 90 NM dari Melonguane.

Dikarenakan kedatangan dan keberangkatan kapal Sabuk Nusantara sudah terjadwal, maka dimungkinkan waktu pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Miangas sangat tergantung berapa lama kapal tersebut sandar di pelabuhan Miangas. 

Mengantisipasi hal tersebut, aparat kecamatan/desa, tokoh masyarakat, Puskesmas Miangas dan aparat TNI-Polri yang ada di Miangas menggelar rapat untuk membahas hal-hal teknis agar vaksinasi dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien dengan batasan waktu yang hanya beberapa jam (selama kapal Sabuk Nusantara masih berlabuh di Miangas). 

“Lanal Melonguane mendukung penuh kegiatan vaksinasi tahap kedua tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, aman, lancar, efektif dan efisien serta optimal. Dengan berbekal pengalamam serbuan vaksinasi yang sudah sering dilaksanakan oleh Lanal Melonguane, maka para prajurit Posal Miangas diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para nakes baik pada kegiatan skrining dan pemeriksaan kesehatan ataupun saat pelaksanaan vaksinasi,“ ungkap Danlanal Melongwane Letkol Marinir Adi Sucipto,S.T.,M.Tr.Hanla. 

“Keberadaan TNI AL di Pulau Miangas sejak tahun 1976, para pendahulu kita telah sejak lama berkontribusi positif bagi masyarakat di pulau Miangas, untuk itu bagi kita para prajurit matra laut saat ini adalah berupaya untuk terus meneruskan apa yang telah mereka bangun dan rintis sejak dulu. Kami akan terus pertahankan dan tingkatkan. Masyarakat Miangas adalah keluarga dan saudara kami dan kami prajurit matra laut adalah warga Mingas. Tanda’su Laudu Sawanna-Benteng Kokoh di Perairan Nusa Utara. Jalesveva Jayamahe”, pungkasnya.

Pada kesempatan ini Danlanal Melonguane menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para tenaga kesehatan dan juga prajurit Posal Miangas yang telah bahu-membahu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di pulau kecil terdepan di Utara NKRI tersebut. (Dinas Penerangan Koarmada II)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive