Pencairan Bansos Terlambat, Mensos Tri Risma Minta Pertanggungjawaban Perbankan

KABARPROGRESIF.COM: (Sragen) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pengecekan bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri.

Kedatangan Mensos untuk mengklarifikasi adanya bantuan kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.

Mensos menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.

“Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya,” kata Risma melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8/2021).

Risma membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Dalam pertemuan ini, Risma meminta penjelasan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan.

Mensos memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya. 

Salah satu yang menjadi fokus diskusi hangat adalah KPM PKH Kabupaten Sragen.

Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.

Mendapatkan laporan ini, Mensos “mengejar” kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.

“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Risma.

Permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT

Terkait dengan rekening yang terblokir, Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Risma sempat menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga.

“Ini Risma.Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,” kata Risma.

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Risma meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM.

Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital.

Read More

Saat Buron, Menantu Nurhadi Gunakan Pelat Nomor Anggota Polri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak pelat nomor kendaraan bermotor ketika mencokok mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK mengonfirmasi temuan pelat nomor ini kepada istri Nurhadi, Tin Zuraida, anaknya Riski Aulia dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Ketiga dihadirkan sebagai saksi sidang, Ferdy Yuman yang didakwa membantu Nurhadi dan Rezky selama buron.

Jaksa lebih banyak bertanya kepada Tin Zuraida lantaran ditemukan pelat nomor mobil dinasnya sebagai mantan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kenapa bisa ada di situ?” tanya Jaksa Wawan Yunarwanto. Tin menjawab tidak tahu tahu. Termasuk pelat nomor anggota Polri yang digunakan di mobil Fortuner Rezky.

Ia berdalih tidak memperhatikan barang yang dibawa ketika pindah ke rumah sewa di Simprug.“Jadi banyak barang yang kebawa waktu pindah-pindah,” kilahnya.

Sementara Rezky mengakui, menyuruh Ferdy Yuman menyewa rumah di Simprug dengan harga Rp 490 juta.

Namun dia membantah jika rumah itu digunakan sebagai tempat persembunyiannya bersama mertuanya saat buron dari KPK. Jaksa menampik dalih ini. Lantaran Nurhadi punya banyak rumah di Jakarta.

"Kenapa jauhjauh ngontrak hingga harganya Rp 400 juta?” cecar jaksa.

Menurut Rezky, rumah Simprug disewa dengan tujuan untuk membuat keluarganya tenang dan nyaman. 

Sebab di rumah yang lama, kerap terganggu dengan banyaknya media massa yang meliput.

“Jadi seperti sudah tidak ada privasi sama sekali,” dalihnya.

Lebih jauh, jaksa kembali menanyakan terkait anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.

Kata dia, pada awal rumah itu disewakan hanya dihuni istri, anaknya dan Tin. Belakangan Rezky dan Nurhadi yang buron dari KPK juga menghuni rumah ini.

“Sebelum Lebaran (Mei 2020) itu saya balik ke Jakarta, saya bersama Pak Nurhadi datang ke rumah itu sampai dengan penyidik KPK datang ke rumah itu,” katanya.

KPK menetapkan Ferdy Yuman sebagai tersangka karena dianggap menghalangi-halangi proses penyidikan terhadap Nurhadi dan Rezky. 

Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dan buron.

Ferdy merupakan sopir pribadi Rezky. Pelaksana Harian Deputi Penindakan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Setyo Budi mengatakan, Ferdy ditetapkan sebagai tersangka karena membantu Rezky menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Rumah itu disewa Ferdy pada Februari 2020, untuk digunakan Rezky dan Nurhadi untuk bersembunyi. Saat KPK menggerebek tempat ini, Ferdy berhasil lolos. Ia kabur menggunakan mobil Fortuner milik Rezky.

Read More

Kasus KPBJ Fiktif, Kejati Kalbar Tahan Tersangka ke-15

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menahan tersangka baru penerima fasilitas Kredit Pengadaan Barang, dan Jasa (KPBJ) fiktif salah satu bank di Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Penahanan ini merupakan yang ke-15 kalinya sejak diselidiki 2019 lalu.

Tersangka baru ke-15 tersebut berinisial MK, seorang kontraktor yang menjabat sebagai Direktur CV Bung Baratak. 

Perusahaan tersebut mengajukan permohonan, dan menerima KPBJ di bank dalam bentuk tiga paket dari 74 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp359.400.000.

Asintel Kejati Kalbar, Taliwondo mengatakan MK ditahan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Kalbar nomor 17/O.1/Fd.1/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, dan surat perintah penahanan Kepala Kejati Kalbar nomor 24/O.1/Fd.1/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

“Penahanan ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik terkait dengan pemberian fasilitas KPBJ oleh bank tahun anggaran 2018,” ujar Taliwondo saat melakukan pers rilis, Jumat (20/8).

Menurut Taliwondo modus KPBJ fiktif ini sama dengan perkara yang sebelumnya. Bermula dari adanya 31 perusahaan yang menerima 74 paket pekerjaan KPBJ dari bank.

Masing-masing perusahaan tersebut, termasuk CV Bung Baratak mengajukan kredit dengan jaminan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Herry Murdiyanto yang kala itu mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Supriyanto (SO) serta Gunarso (GO) sebagai Pengguna Anggaran Kemendes PDTT.

Oleh para pelaku, di dalam SPK tersebut dicantumkan bahwa sumber anggaran proyek berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) dengan Nomor 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018.

“Jadi, kedudukan tersangka yang kami tahan ini (MK), bersama-sama dengan terpidana terdahulu dalam mempersiapkan dokumen kontrak atas nama CV Bung Baratak,” ungkap Taliwondo.

Celakanya, SPK, dan dokumen-dokumen lain pekerjaan fiktif itu dibuat seolah-olah terjadi proses pengadaan barang, dan jasa melalui Penunjukan Langsung (PL), padahal kata Taliwondo, proses tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Taliwono merincikan dalam kasus tersebut sudah melibatkan 15 pelaku, di antaranya Herry Murdiyanto yang telah incraht selama lima tahun enam bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Kemudian mantan pemimpin bank, Muhammad Rajali, dan Kasi Kredit Selastio Ageng yang masing-masing didenda sebesar Rp50 juta, dan penjara satu tahun delapan bulan.

Selain itu, terdapat pula yang masih dalam tahap tuntutan yakni M. Yusuf, Sri Roehani, Putra Perdana, Sukardi, Julfikar Desi Pusrino, Kundel, dan Destaria Wiwit Kusmanto. 

Sementara yang masih dalam proses penyidikan di antaranya Susandi, Taqwim, Agustinus Maladi, Ardiansyah, Atis Rusono

Akibat proyek fiktif tersebut, Taliwondo mengatakan negara mengalami kerugian sebesar Rp8 miliar lebih. 

Namun, saat ini baru Rp5 miliar lebih yang dikembalikan ke negara dari 49 SPK berasal dari 18 perusahaan. Sisanya masih belum dikembalikan, termasuk dari MK.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi menjadi prioritas di institusinya. 

Terhadap tersangka MK tersebut, kata dia akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Menurut dia, hal ini bentuk komitmen Kejati Kalbar untuk mewujudkan kepastian, keadilan dalam penegakan hukum, serta menunjukkan ketegasan pihaknya dalam menangani kasus korupsi di Kalbar.

“Kami tidak pandang bulu terhadap siapa saja pelaku tindak pidana perkara korupsi yang merugikan keuangan, dan merusak perekonomian negara serta mengacaukan pembangunan,” tegasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Herry Murdianto (HM) ditahan Kejaksaan Tinggi Kalbar November 2019 lalu. 

Ia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga kuat melakukan pengadaan barang dan jasa fiktif sebesar Rp8. 857.600.000 miliar alias proyek bodong.

HM dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Pontianak setelah sudah dua kali panggilan pemeriksaan penyidik tidak diindakannya.

Di Pemkab Bengkayang sendiri, HM merupakan mantan Kabid Pembangunan Daerah Tertinggal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang.

Selain HM, saat itu Kejati Kalbar juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka yakni Gunarso dan Supriyatno selaku Pengguna Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kasus ini berawal dari adanya 32 perusahaan yang memperoleh kredit pengadaan barang dan jasa dari bank berupa 74 paket pekerjaan. 

Masing-masing perusahaan tersebut mengajukan kredit dengan bermodal jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh HM. Gunarso mendapat satu SPK (Surat Perintah Kerja), semenyara sisanya didapat Supriyatno.

“Sumber anggaran diklaim melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendesa PDTT Tahun Anggaran 2018. Namun DIPA tersebut ternyata fiktif,” kata Asisten Pidsus Kejati Kalbar, Sunarwan saat itu.

Dalam SPK tersebut dicantumkan sumber anggaran proyek yaitu DIPA Kementerian PDTT Nomor 0689/060-01.2 01/29/2018. Namun pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan kerena proyek tersebut fiktif.

Keputusan pemberian fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) tersebut tidak didasarkan pada analisa yang benar sesuai ketentuan, serta tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebenaran objek jaminan berupa SPK dan DIPA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8. 857.600.000.

Selain itu, temuan Kejati Kalbar juga menunjukkan bahwa HM tidak pernah terdaftar atau tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai PPK di Kemendes PDTT sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK tersebut. 

Begitu juga dengan Gunarso yang tidak pernah terdaftar sebagai pegawai di kementerian tersebut. 

Read More

Kades Ngamuk Minta Maaf, Kapolres: Tak Perlu, Kasus Tetap Diproses

KABARPROGRESIF.COM: (Kendal) Maksud baik Kades Kebonagung untuk meminta maaf setelah videonya viral, dilakukan dengan mendatangi Mapolsek Pegandon untuk meminta maaf. 

Permintaan maaf dilakukan setelah videonya viral, mengamuk dan menantang petugas kepolisian yang datang membubarkan acara pentas dangdut pada malam tujuh belasan di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kendal Jawa Tengah.

Alih-alih bertemu Kapolsek Pegandon untuk meminta maaf, kedatangan Kades Kebonagung Widodo malah mendapat penilaian tak baik dari Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto. 

Menurut Kapolres, kedatangan Kades Widodo ke Polsek Pegandon untuk meminta maaf dinilai tidak perlu karena tidak berhubungan dengan viralnya video pentas musik Agustusan.

Kata Yuniar, Kades Kebonagung tidak perlu datang ke Polsek dan minta maaf kepada Polisi, karena permasalahan yang dilakukan oleh kades tidak ada hubungannya. 

Kedatangan polisi ke lokasi pentas musik Agustusan yang digelar di Desa Kebonagung Ngampel sudah menjadi tugas dan bagian dari kehadiran negara untuk mencegah penyebaran covid 19, jelasnya saat dihubungi, Jumat (20/8).

Ditegaskan Yuniar, semestinya hal yang paling tepat dan menjadi keharusan Kades Kebonagung adalah meminta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kendal. 

Karena dengan ulahnya membahayakan keselamatan masyarakat dengan menciptakan kerumunan di masa pandemi covid-19.

Polisi tetap akan melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu melakukan tes antigen kepada mereka yang terlibat. 

Mulai dari penyanyi, pemain musik hingga warga yang hadir untuk memastikan ada atau tidaknya penyebaran covid 19, tegas Kapolres.

Read More

Pemkot Surabaya Bakal Terapkan Vaksinasi Door to Door untuk Ibu Hamil

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan vaksinasi door to door kepada ibu hamil (bumil). 

Hal ini setelah pemkot melakukan vaksinasi massal dosis 1 kepada ibu hamil di Airlangga Convention Centre (ACC) Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (19/8).

Vaksinasi massal ibu hamil di ACC Kampus C Unair, telah menyasar 800 jiwa dari total 1000 undangan. 

Ini dikarenakan beberapa di antaranya tidak hadir saat hari H pelaksanaan.

"Kemarin sasaran 1000, baru tercapai 800. Targetnya 1500 lagi, tapi belum ada vaksinnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Jum'at (20/8).

Menurut Febria, ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil tidak datang saat pelaksanaan vaksinasi massal di ACC Kampus C Unair Surabaya. 

Satu di antaranya adalah ibu hamil tersebut belum mendapat izin dari suaminya. 

"Belum dapat izin dari suami. Terus kemudian masih ragu-ragu," katanya.

Karena beberapa faktor tersebut, pihaknya menyatakan bakal melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. 

Ia berharap, seluruh ibu hamil di Surabaya yang telah ditetapkan menjadi sasaran, bersedia untuk di-vaksin Covid-19.

"Ini masih kita lakukan pendekatan, karena nanti bumil wajib melakukan vaksin seperti waktu kita mewajibkan mereka tes PCR," ungkap dia.

Bahkan untuk mendekatkan layanan, pihaknya berencana menerapkan vaksinasi door to door. 

Atau, mendatangi langsung ke rumah-rumah ibu hamil seperti yang telah dilakukan sebelumnya kepada lansia dan disabilitas.

"Ya, ketika mereka tidak bisa (datang). Seperti kita lakukan pada lansia, disabilitas, kita lakukan door to door. Kalau mereka masih belum berkenan ya kita datangi," terangnya.

Feny menerangkan, bahwa siapapun bisa tertular Covid-19, termasuk pula ibu hamil. 

Karenanya, vaksinasi ini dinilainya penting untuk menumbuhkan herd immunity bagi ibu hamil. Apalagi, bumil juga tergolong rentan tertular Covid-19.

"Siapa saja bisa tertular. Kalau bumil kan rentan, mudah tertular. Jadi di Surabaya penularannya bukan lagi kluster-kluster, tapi sudah komunitas," paparnya.

Ia menambahkan, bahwa usia kehamilan yang aman divaksin setelah melewati 3 bulan pertama. Atau, setelah melewati trimester pertama. 

Pihaknya memastikan, vaksinasi kepada bumil tidak membahayakan bagi janin atau calon bayi. 

"Kita utamakan yang risiko tinggi, usia 35-40 tahun. Yang punya komorbid (tidak akut dan terkontrol) itu juga. Janinnya jadi kuat," pungkasnya.

Read More

Vaksinasi Kedua Terus Diberikan Lanal Kendari Guna Mendukung Program Pemerintah

KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari jajaran Koarmada II yang di Komandani oleh Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos. terus melaksanakan serbuan vaksinasi kepada Masyarakat Maritim yang dilaksanakan di Mako Lanal Kendari, Kamis (19/8).

Serbuan vaksinasi dosis kedua ini dilaksanakan guna mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat untuk menekan angka kenaikan Covid-19, khususnya di wilayah Kota Kendari.

Pemberian vaksin ini terus mendapatkan antusiasme dan kesadaran yang baik dari masyarakat agar dapat meningkatkan imunitas di masa Pandemi Covid-19.

Sama seperti hari sebelumnya, panitia vaksinasi Lanal Kendari tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat termasuk pengelompokan peserta secara tertib agar tidak terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan vaksinasi.

Komandan Lanal Kendari, Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos. dalam sambutannya mengatakan akan terus mendukung sepenuhnya program serbuan vaksin ini agar menciptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari Covid-19.

“ Kami berharap setelah menerima vaksin, masyarakat akan tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas dan Menghindari makan bersama), “ ungkapnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pangdam V/Brawijaya Minta Dandim Laporkan Data Terkait Pemindahan Isoman

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Dandim di wilayah Korem 083/Baladhika Jaya mulai bergerak cepat melakukan pemindahan warga yang menjalani isolasi mandiri ke tempat isolasi terpusat.

Upaya itu, merupakan tindaklanjut dari adanya perintah yang ditekankan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto di Makorem 083/Baladhika Jaya, Jumat (20/8).

Dalam instruksinya, Pangdam menekankan para Dandim untuk bekerja maksimal dalam upaya percepatan pemindahan warga ke tempat isolasi terpusat (Isoter).

“Tidak ada yang melakukan manipulasi data terkait isoman dan isoter. Kalau ada kendala di lapangan, segera sampaikan,” kata Suharyanto.

Dirinya memastikan jika pihak Kodam bakal melakukan berbagai upaya jika terdapat suatu kendala ketika proses pemindahan berlangsung. 

“Ada langkah untuk mengatasi kendala itu,” bebernya.

Dirinya pun berharap, jika pekan depan terdapat suatu perubahan yang signifikan berkaitan dengan adanya upaya pemindahan pasien isolasi mandiri tersebut. 

“Nanti ada tim dari Kodam yang mengecek langsung di lapangan,” tegasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Dentuman Keras Awali Lattek Dikko Siswa TNI AL Dikmaba dan Dikmata Kodikmar Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Situbondo) Dentuman keras memekakkan telinga dan  membuat jantung berdetak kencang, menjadi hidangan pembuka dalam Upacara Pembukaan Latihan Praktek (Lattek) Pendidikan Komando (Dikko) Siswa TNI AL Dikmaba Marinir Angkatan ke-40 Gelombang 1 dan 2, serta Siswa Dikmata Marinir Angkatan ke-40 Gelombang 2 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Kodiklatal. 

Dikko Siswa Marinir yang pelaksanaanya sudah memasuki angkatan ke-166 tersebut dibuka di  Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatpurmar) 5 Baluran Situbondo Jawa Timur, Kamis, (12/8/2021).

Adapun pembukaan Dikko tersebut dipimpin langsung Komandan Kodikmar (Dankodikmar) Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Endang Taryo, S.E., M.Si., CHRMP mewakili Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat. Hadir dalam acara Kepala Departemen Marinir (Kadepmar) AAL mewakili Gubernur AAL, Komandan Pusdikif Kodikmar, Kadepopsdik Kodikmar dan Komandan Lanal Banyuwangi.

Lattek Dikko Angkatan ke-166 ini diikuti 522 Siswa, terdiri Siswa Dikmaba Marinir Angkatan ke-40 Gelombang 1 dan 2, serta Siswa Dikmata Marinir Angkatan ke-40 Gelombang 2, selain itu juga diikuti  Taruna AAL tingkat III Korps Marinir Angkatan ke-68 sekaligus menjadi Komandan Tim (Dantim) yang membawahi siswa Dikmaba dan Dikmata.

Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dalam sambutan yang dibacakan Dankodikmar Brigjen TNI (Mar) Endang Taryo, S.E., M.Si., CHRMP menyampaikan bahwa Lattek Dikko bertujuan mendidik dan membekali para prajurit siswa Korps Marinir agar memiliki keterampilan untuk melaksanakan Tugas Komando, yang dititik beratkan pada keterampilan perorangan dan satuan kecil, secara teliti dan benar, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kedinasan di satuan operasi apabila sudah lulus dari pendidikan.

Adapun sasaran Lattek Dikko ini para peserta Dikko diharapkan mampu melaksanakan keterampilan untuk mengatasi berbagai rintangan alam maupun buatan, bergerak di rawa, laut, hutan, maupun daerah pegunungan secara perorangan maupun satuan kecil, melaksnakan Operasi Gerilya dan Lawan Gerilya (GLG), serta ketahanan mental dan fisik dalam bergerak di berbagai medan dan cuaca dengan baik dan benar.

Sedangkan tahapan dalam pelaksaaan Dikko ini adalah Tahap Dasar Komando selama 20 hari di Karangtekok Situbondo, Tahap Laut selama 14 hari di Pantai Jangkar Asembagus Situbondo, Tahap Hutan dan Gunung selama 22 hari di Hutan Selogiri Banyuwangi, Tahap Gerilya Lawan Gerilya (GLG) selama 8 hari di Banyuwangi dan terakhir Tahap Lintas Medan (Limed) selama 13 hari dari Banyuwangi sampai dengan Surabaya sejauh 300 km.

Selesai Upacara Pembukaan Dikko angkatan ke-166, dilanjutkan orientasi 2 x 24 jam nonstop yang ditutup dengan Janji Komando oleh para Siswa Dikko 166 di Bhumi Marinir Baluran. 

Janji Komando ini bukan akhir dari kegiatan Dikko ini, tapi merupakan langkah awal dalam 3 bulan pendidikan Komando yang akan mereka tempuh untuk berhak menyandang predikat Komando Baret Ungu kebanggaan Korps Marinir TNI AL. (PenKodiklatal)

Read More

Kejari Surabaya Serahkan BB Rp 45 Milyar Korupsi PT SGS ke Bank Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari) Surabaya melakukan eksekusi barang bukti (BB) kasus korupsi kredit dengan modal kerja yang dilakukan PT Surya Graha Semesta (SGS) pada Bank Jatim.

Penyerahan barang bukti tersebut diserahkan yang langsung oleh Kajari Surabaya Anton Delianto didampingi Kasi Pidsus, Ari Prasetya Panca Atmaja kepada pihak Bank Jatim yang diwakili 4 orang.

Penyerahan ini berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 26/Pid.sus-TPK/2019/PT.SBY tanggal 9 September 2020.

"Ya hari ini kita melakukan eksekusi penyerahan barang bukti dari PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dirampas untuk negara Cq PT BPD Bank jatim yang nantinya dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja dikantornya, Kamis (12/8).

Ari menambahkan penyerahan barang bukti ini bermacam-macam bentuknya. Bila diakumulasikan nilainya mencapai angka puluhan miliaran rupiah.

"Aprwsialnya dari bank jatim Rp 31 Miliar kemudian yang didapat dari Penyidikan Rp  14 Miliar itu karena pada saat tuntutan belum apresial langsung kita eksekusi pada putusan PT itu kerugian negara sudah kita kembalikan," jelasnya.

Adapun barang bukti yang diberikan itu kata Ari bermacam-macam diantaranya disita dari Alvi Tama Hilman, Rudi Wahono, Probo Watjono, Djati, Surono, Subawi dan Tahjo Widjojo.

"Untuk barang bukti itu ada 45 sertifikat hak milik (SHM) yang disita dari Alvi Tama Vilman, lalu untuk terpidana Rudi Wahono berupa STNK bermotor, BPKB dan PKB/BBN-KB serta SWDKLLJ. Lalu terpidana Rudi Wahono meliputi uang tunai sebesar Rp 206.914. 548,00," ungkapnya.

Sedangkan untuk terpidana Probo Watjono Djati meliputi 8 sertifikat hak milik (SHM) yang berada di desa Kategan Tanggulangin Sidoarjo. Surono STNK, alat bukti pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Mobil sedan Mercedez Benz warna abu abu metalik serta dua kunci mobil.

"Subawi dua sertifikat serta dua lembar tanda dari terpidana Tjahjo Widjojo

Dua lembar arsip tanda terima dari terpidana serta sertifikat hak milik atas nama Tjahjo Widjojo. Tjahjo Widjojo tansh tambak seluas 33.185 dan 34.440," pungkasnya.

Seperti diketahui kasus ini diungkap Bareskrim Mabes Polri. Lalu pada tanggal 30 Nopember 2018 dilakukan penyidikan.

Nah pada 19 Februari 2019 Mabes Polri melimpahkan berkaa perkara dan barang bukti ke Kejari Surabaya.

Pada 25 September 2019 Kejari Surabaya merampungkan berkas perkara dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kasus ini pun berlanjut, hingga akhirnya pada 14 Mei 2020, Pengadilan Tipikor Surabaya memutus perkara tersebut dan menyatakan bila PT SGS bersalah.

Read More

Bukan Hanya Jago Tempur, Di Tanah Papua Satgas Juga Diwajibkan Bisa Layani Kesehatan Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Selain mendapat mandat untuk menjaga keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY juga diminta untuk bisa mewujudkan kesehatan di lingkungan masyarakat.

Pelayanan kesehatan itu, kali ini dilakukan di Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

“Kegiatan itu dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, serta membantu peran Pemerintah Daerah setempat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari pandemi,” jelas Dansatgas, Letkol Inf Taufik Hidayat, Kamis (12/8).

Selain pelayanan kesehatan, di lokasi itu personelnya juga diminta untuk mensosialiasikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Langkah itu, kata Taufik, sengaja dilakukan dalam rangka upaya memutus rantai panyebaran pandemi di perbatasan. 

“Itu juga sudah menjadi program Pemeritah Pusat,” bebernya.

Tak hanya itu saja, beberapa personelnya juga tak segan-segan mengajak warga setempat untuk mengikuti adanya olahraga bersama yang kali ini sengaja digelar oleh Satgas di lokasi pelayanan kesehatan.

Bukan tanpa sebab, menurutnya kegiatan itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan imun masyarakat. 

“Dengan cara itu, kekebalan tubuh warga bisa terbentuk,” jelasnya. (Satgas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY)

Read More

KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019, Selasa (10/8) kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Taufik mengenai perkenalannya dengan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur sekaligus pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery, Rudy Hartono Iskandar yang menjadi salah satu tersangka kasus ini.

"Saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Tak hanya itu, tim penyidik juga mencecar Taufik mengenai pembahasan dan pengesahan anggaran untuk Sarana Jaya yang salah satunya dipergunakan dalam pengadaan tanah di Munjul.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

"Tim Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.

Usai diperiksa penyidik pada Selasa (10/8), politikus Partai Gerindra itu mengaku mengenal Rudy Hartono Iskandar.

"Saya kenal Rudy," kata Taufik.

Namun, Taufik mengklaim tidak mengetahui perkara korupsi tanah di Munjul. Ia mengaku baru mengetahui dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut saat ditangani KPK.

“Saya enggak tahu Munjul. Tahu Munjul kan waktu ditangani KPK,” ucapnya.

Terkait dengan anggaran untuk Sarana Jaya, Taufik mengatakan, anggaran tersebut diusulkan kepada badan anggaran (banggar) DPRD DKI Jakarta dalam bentuk gelondongan bukan per mata anggaran.

Sementara, teknis penggunaannya merupakan tanggung jawab BUMD masing-masing. Untuk itu, banggar DPRD DKI tidak menaruh curiga atas nominal yang diajukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Iya ada, anggarannya ada. Kan banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing,” kata Taufik.

Taufik pun membantah bertemu dengan Rudy Hartono dan Yoory untuk membahas anggaran penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI kepada Sarana Jaya.

"Nggak ada (pembahasan dengan Rudy Hartono). Mana ada dengan pihak swasta. Nggak boleh kan bahas anggaran dengan swasta," ujarnya.

Read More

Dengan Tiga Depo Pengisian , TNI AL Koarmada II Terus Bantu Kebutuhan Oksigen Medis Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberadaan tiga depo pengisian ulang tabung oksigen yang dioperasikan Satgas Bantuan Oksigen TNI AL Koarmada II, secara konsisten terus membantu pemenuhan kebutuhan oksigen bagi masyarakat maupun rumah sakit untuk penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Pulau Jawa, yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di tanah air.

“Setelah Surabaya dan Semarang, kita juga punya satu depo pengisian di Lanal Banyuwangi. Dengan tiga depo yang ada, kita semakin mantap untuk terus berupaya membantu masyarakat dan rumah sakit dalam memenuhi pasokan oksigen bagi mereka yang terpapar Covid-19, “ ujar Komandan Satgas Bantuan Oksigen TNI AL Koarmada II Kolonel Laut (P) Agus Haryanto.

Ia lantas menyampaikan jika dari ke-3 depo atau posko yang ada, depo di Lanal Banyuwangi belum menunjukkan angka yang signifikan. 

“Mungkin karena masih baru beroperasi. Sementara untuk depo Surabaya yang berada di Posko Jalajaya sejak dibuka akhir Juli lalu hingga saat ini Rabu (11/8), sudah melayani 467 orang dengan jumlah tabung yang diisi sebanyak 552 buah. Angka yang signifikan ditunjukkan oleh KRI dr. Soeharso-990 yang standby di Pelabuhan Tanjung Emas, dari sejak pertama kali beroperasi hingga kini Rabu (11/8), total bantuan oksigen yang diberikan kepada rumah sakit di wilayah Semarang Raya sejumlah 1.241 M³, “ beber Kolonel  Agus, yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan KRI Arun -903.

Perwira menengah dengan tiga melati di pundaknya ini menambahkan  jika masing-masing depo beroperasi selama 24 jam penuh setiap harinya. 

Menurutnya ini dikarenakan totalitas dan konsistensi yang diusung TNI AL melalui Koarmada II, dalam membantu pemerintah mengupayakan percepatan penanganan Covid-19 yang terintegrasi serta membangun sinergitas dengan pemda setempat sebagaimana instruksi Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More