Waspada Pinjaman Online Ilegal, Kapolri: Modus Operandi Akses Nomor Kontak

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kejahatan modus pinjaman online ilegal.

Jenderal Sigit menuturkan, masyarakat kerap dirayu dengan persyaratan yang mudah dan cepat. Tapi yang berbahaya adalah ketika pelaku pinjaman online ilegal mengharuskan para nasabah membolehkan membuka data nomor kontak dalam ponsel nasabah.

"Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka pemberi pinjaman melakukan penagihan pada nama-nama yang terdapat dalam kontak ponsel nasabah. Sementara kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak jelas," kata Jenderal Sigit dalam sebuah webinar, Sabtu (21/8/2021).

Ia menjelaskan, kerap terjadi peminjam yang sudah membayar pinjaman, tetapi pinjaman tidak dihapus dalam aplikasi dengan alasan tidak masuk dalam sistem.

"Pinjaman online diminati karena memberikan kemudahan dalam layanan. Tapi di sisi lain terdapat beberapa potensi risiko kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan siber, misinformasi, transaksi error, dan penyalahgunaan data pribadi. Waspadalah!"

Jenderal Sigit yang pernah menjabat Kapolda Banten menyebut, pinjaman online menjembatani masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal dengan menawarkan beragam fitur yang menguntungkan konsumen.

Bahkan masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman cukup men-download aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data, dan meng-uplaod dokumen yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat.

Namun, kemudahan itu perlu diwaspadai masyarakat dan memastikan apakah aplikasi pinjaman online tersebut legal dan erdaftar di OJK atau ilegal.

Data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan hingga Juli 2021, kata Sigit, terdapat 121 perusahaan finansial teknologi peer to peer lending atau pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK.

Jenderal Sigit mengingatkan masyarakat akan risiko yang ada pada aplikasi pinjaman online ilegal.

"Pinjaman online diminati karena memberikan kemudahan dalam layanan, di sisi lain terdapat beberapa potensi risiko kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan siber, misinformasi, transaksi error, dan penyalahgunaan data pribadi," kata Sigit.

Sigit mengingatkan regulasi nonkeuangan perbankan Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini sehingga sering dimanfaatkan para pelaku kejahatan penyedia jasa pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi dari OJK.

"Sejak 2018 hingga 2021, Polri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 14 kasus pinjaman online ilegal," tandas Jenderal Sigit.

Read More

KSAD Perintahkan 2 Prajurit Penganiaya Bocah 13 Tahun di Rote Ndao Diproses Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan kepada jajarannya terus melakukan investigasi dan memproses secara hukum terhadap oknum anggota TNI AD penganiaya bocah 13 tahun di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Bocah bernama Petrus Seuk itu diikat dan dianiaya oknum anggota TNI dari Kodam 1627/Rote Ndao hingga pingsan karena dituduh telah mencuri HP.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menjelaskan, sesuai perintah KSAD, TNI AD memastikan dua oknum prajurit dari Kodim 1627/Rote Ndao berinisial Serma MSB Babinsa Ramil 1627-03/Batutua dan Serka AODK Batiminpers yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses secara hukum.

"Tidak ada kata lain selain proses hukum bagi setiap prajurit yang melanggar," tutur Tatang di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Tatang menegaskan, TNI AD akan terus memegang komitmen kepada setiap oknum prajuritnya yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, TNI AD juga mendorong untuk dilakukan visum terhadap korban di RS terbesar di Rote Ndao sebagai bukti tambahan.

Diketahui, bocah berusia 13 tahun, Petrus Seuk, warga Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, NTT, diikat dan dianiaya oknum anggota TNI dari Kodam 1627/Rote Ndao hingga pingsan. Aksi brutal itu mereka lakukan karena menuduh bocah bernama Petrus itu telah mencuri HP.

Korban sudah dilarikan ke RSUD Baa dan hingga kini masih dirawat. Kondisi korban tampak lemas dan memprihatinkan. Wajahnya penuh dengan luka memar dan lebam. Di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka lecet dan memar.

Hasil observasi petugas medis, korban mengalami banyak luka lebam di wajah dan bibir. Selain itu,ada luka goresan di wajah dan luka bakar di bagian belakang tubuh dan kemaluan.

Korban saat siuman sempat bercerita dirinya diikat dulu, lalu dianiaya. Dia baru dilepaskan oknum anggota TNI itu untuk pulang setelah mengaku akan mengambil ponsel atau HP tersebut meskipun bukan dirinya yang mencuri.

Korban sebelumnya dijemput oleh sejumlah anggota TNI dari rumahnya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, NTT. Dia lalu dibawa ke rumah salah satu anggota TNI dan diikat lalu dianiaya hingga pingsan.

Ayah dan ibu korban sempat pergi dan melihat anak yang menangis dan dalam kondisi diikat. Namun, karena tidak tega melihat kondisi anaknya dan takut melawan, ayah korban langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah.

Anak mereka baru pulang dan langsung pingsan saat dini hari dalam keadaan telanjang karena pakaiannya dirusak. Korban yang pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

"Dia sempat mengeluh takut ke luar rumah hingga dijemput dan dianiaya oknum anggota TNI hingga pingsan. Saat ini dia juga masih trauma jika sewaktu-waktu didatangi oknum anggota TNI yang menganiayanya," kata keluarga korban, Ggerdy Faharudin, Sabtu (21/8/2021).

Read More

Kepala Staf Koarmada II Ikuti Rakor Pembahasan Awal Penyusunan Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Awal Dalam Menginisiasi Penyusunan Juknis Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya ICRG 2022 yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Puskodal Armada II. Jum’at (20/8).

Dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 pemerintah saat ini tengah menggalakkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) 2022.

Menurut Laksma TNI Rachmad Jayadi kegiatan ini dalam rangka Penyusunan Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022 dengan agenda Perumusan Rancangan Juknis Program PEN Padat Karya ICRG 2022. Dari rapat ini tim kerja penyusun Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022 akan segera dibentuk dan akan dilakukan pertemuan awal yang diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “ ujarnya.

Lebih lanjut, Laksma Rahmad Jayadi mengatakan, “ Rapat ini juga untuk membahas mengenai 3 kegiatan dalam PEN yaitu Kegiatan Restorasi Terumbu Karang dengan Dirjen PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penenggelaman Kapal KRI dengan TNI Angkatan Laut, dan Pembuatan Kapal Riset Pesisir dengan Pusat Riset Kelautan, KKP sebagai institusi riset, “ lanjutnya.

“ Diharapkan rapat ini dapat memberi spesifikasi dan gambaran lokasi terkait, termasuk dengan sumber daya manusia yang akan berkontribusi dalam program ini, “ pungkasnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Tak Ada Larangan, Pemkot Surabaya Izinkan Pedagang Ex Hi-Tech Mall Berjualan di Dalam Gedung Sesuai Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelum adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengizinkan pedagang Ex Hi-Tech Mall melakukan transaksi penjualan di dalam gedung. 

Tentu dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan pembatasan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Kabid Pemanfaatan Bangunan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Taufik Siswanto mengatakan, saat ini ada sekitar 318 pedagang yang masih berjualan di Hitech Mall. 

Selama pandemi, para pedagang ini melakukan transaksi penjualan di dalam gedung dengan prokes ketat.

"Secara umum dari awal pandemi kita perbolehkan buka. Namun karena adanya PPKM, maka aktivitas transaksi penjualan di dalam gedung tidak diperbolehkan. Sehingga mereka kemudian melakukan penjualan secara online," kata Taufik, Sabtu (21/8).

Seiring berjalannya waktu, Taufik menyebut, pemerintah pusat kemudian memberikan relaksasi usaha dalam aturan PPKM itu. 

Para pedagang, khususnya yang ada di dalam mal atau pusat perbelanjaan, diizinkan melakukan transaksi penjualan di dalam gedung dengan prokes ketat menyesuaikan dalam aturan PPKM Level 4. 

"Sehingga kemudian harus ada Satgas Covid-19 mandiri dan SOP protokol kesehatan jika mall ingin buka," terangnya.

Oleh sebab itu, Taufik menyatakan, bahwa pemkot melalui Satgas Covid-19 Surabaya kemudian melakukan asesmen dan merumuskan SOP prokes kegiatan di Ex Hi-Tech Mall. 

SOP tersebut, sebagai pedoman bagi setiap pedagang, pengunjung maupun karyawan yang ingin melakukan aktivitas di dalam gedung.

"Intinya tidak ada larangan berdagang di dalam gedung Ex Hi-Tech Mall. Namun yang penting tidak menimbulkan kerumunan, sehingga kemudian dilakukan pengetatan," pungkasnya.

Read More

TNI AL Lanal Balikpapan Gencar Lakukan Serbuan Vaksinasi Fajar Bagi Nelayan di TPI Telaga Emas

KABARPROGRESIF.COM; (Balikpapan) Pangkalan TNI AL Balikpapan gelar kembali Serbuan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat maritim atau para Nelayan di Kampung Baru, yang menarik dari kegiatan diselenggarakan menjelang Fajar dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo, S.T., pada Jumat (20/8).

Sebelumnya personel dari Pos TNI AL Kampung Baru dan Babinpotmar Lanal Balikpapan sudah melaksanakan pengumpulan data seminggu sebelum pelaksanaan giat vaksin hari ini, memang dari data yang diperoleh masih banyaknya para masyarakat maritim khususnya nelayan nelayan di sekitaran Kampung Baru yang belum divaksin sehingga Lanal Balikpapan dalam hal ini Danlanal memerintahkan jajarannya untuk segera menggelar serbuan vaksinasi secara massal di TPI Telaga Emas Kampung Baru Kota Balikpapan hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa TNI AL menghantarkan vaksinasi ke masyarakat sampai di pesisir.

Komandan Lanal Balikpapan dalam penyampaiannya mengatakan bahwa "Lanal Balikpapan akan selalu bidik tempat - tempat yang sekiranya masih belum terjamah oleh kegiatan vaksinasi, sesuai dengan intruksi Bapak KASAL Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., bahwa TNI Angkatan Laut agar melaksanakan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim di pelabuhan-pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, hingga ke pulau-pulau terpencil , harapannya semua wilayah pesisir di Kota Balikpapan dapat kita sambangi untuk melaksanakan misi kemanusiaan yaitu menggelar serbuan vaksinasi covid-19 guna memutus penyebaran virus corona", ujar Danlanal. (Dispen Koarmada II)

Read More

Tim Kejati Bali Tangkap Orang Mengaku Petinggi Kejagung

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Tim Intelijen Kejati Bali dipimpin AB Kade Kusimantara pada Rabu (11/8) mengamankan Dr. Setiadji Munawar,SH,MH di kawasan Ubung, Denpasar Utara. Setiadji mengaku sebagai pejabat di Kejagung RI dengan pangkat IV C.

Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan, Setiadji juga memalsukan identitas termasuk gelar akademisnya. Celakanya, berbekal pengakuan sebagai petinggi di gedung bundar itu, Setiadji memperdaya korban Liana Rosita Irawan. 

Disebutkan pula, sewaktu dilakukan penangkapan, anggota intelijen kejati turut melibatkan gabungan Polsek Denpasar Utara dan Sat Reskrim Polresta Denpasar. 

Setiadjie sewaktu dikejar petugas menggunakan mobil sempat mengaku anggota Denpom dengan menujukkan SIM miliknya. Karenanya, dia melawan serta menolak dibawa petugas guna menjalani pemeriksaan.

Hanya saja, informasi ini belum dirilis resmi oleh Kejati Bali maupun Polresta Denpasar bahkan terkesan ditutupi. 

“Itu wewenang Polresta menjelaskan, bukan kami,” tukas Kasipenkum dan Humas Kejati Bali A.Luga Harlianto ketika dikonfirmasi. 

Namun AB Kade Kusimantara alias Gus Dek dikonfirmasi membenarkan. 

“Benar kami amankan atas perintah Wakajati Bali," ujar AB Kusimantara, Jumat (20/8).

Informasi pasti adanya perkara ini juga diakui Kejari Denpasar. Menurut Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi terkait perkara tersebut, pihak penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Denpasar. 

Artinya perkara ini ada dan tengah berjalan penyidikannya. 

“Cuma kronologis kasusnya secara lengkap belum kita ketahui karena berkas perkara belum masuk,” ujar Kadek Hari Supriyadi.

Berdasarkan SPDP ini, Kejari Denpasar telah menunjuk tim jaksa gabungan Kejati Bali yang dikoordinatori Kasi Pidum Kejari Denpasar Bernard K. Purba. 

Adapun pasal yang disangkakan pada tersangka Setiadji adalah Pasal 263, 374 dan 378 KUHP yaitu pemalsuan, penggelapan dan penipuan.

Read More

Catat! Pada Bulan Ini Pemkot Gelar Mutasi Besar-Besaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemkot Surabaya rencananya akan melakukan perombakan sejumlah eselon di akhir tahun ini. Memulai proses sejak September, para pejabat ditargetkan akan dilantik pada Desember mendatang. 

"Mutasinya, bisa Desember. Untuk pengisiannya (dimulai) September besok," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (21/8). 

Perombakan tersebut menjadi kali pertama di masa pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu. 

Kepala daerah yang terpilih memang dilarang melakukan mutasi selama enam bulan setelah dilantik dan menjabat sebagai bupati atau wali kota.

Rencananya, mutasi akan dimulai pada September mendatang. Mekanismenya di antaranya lewat lelang jabatan (open bidding) berbasis kinerja. 

Ini diperuntukkan untuk posisi eselon II hingga eselon IV. 

"Jadi, kita lakukan tes. Mana yang sudah lulus open bidding," kata Wali Kota Eri. 

Bahkan daalam mutasi mendatang itu, Wali Kota Eri menyatakan tidak ada istilah kolusi dan nepotisme.

"Nanti tidak ada istilah kedekatan dengan si A, si B, atau yang lainnya," tegasnya. 

Nantinya, proses pengisian akan melalui assesmen. Wali Kota Eri telah memiliki sejumlah kriteria pejabat yang menurutnya layak dipilih. 

Di antaranya memiliki nilai leadership, inovasi, hingga kemampuan dalam mengambil keputusan. Leadership didasarkan pada kemampuan mengorganisir bawahan. 

Inovasi didasarkan pada ide dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kemampuan mengambil keputusan juga penting terutama untuk yang bersifat mendesak. 

"Siapa yang berguna untuk umat, siapa yang kerjanya cepet, silakan ambil. Namun, kalau tidak manfaat, tidak bisa menggerakkan ekonomi dengan cepat, maka tidak usah menjadi pejabat," tegasnya. 

Tolok ukur lainnya, calon pejabat ini juga harus bisa dekat dengan rakyat. "Sebab, pejabat harus bisa menjadi pelayan masyarakat, tak sekadar merasa paling hebat," katanya. 

Selain itu, pihaknya juga akan menjalankan evaluasi bagi pejabat yang sudah ada saat ini. Apabila kinerja tak sesuai dengan target, maka yang bersangkutan harus rela kehilangan posisi. 

Mekanisme ini disebut Wali Kota Eri sebagai swastanisasi birokrasi. Promosi hingga mutasi disesuaikan dengan kinerja selama menjabat sebelumnya. 

"Ibaratnya seorang manager, kalau target tidak tercapai ya diganti. Begitu halnya dengan pejabat di birokrasi. 

Kalau target tidak tercapai maka harus legowo untuk diganti," tegas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. 

Perombakan posisi tersebut akan berjalan selatan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya. 

DPRD bersama Pemkot pun telah mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Senin (16/8/2021). 

Di dalam perubahan Perda tersebut menggabungkan sekaligus memecahkan sejumlah OPD. Rencananya, SOTK yang baru ini akan berjalan mulai 2022. 

"Yang sudah disahkan, tidak kita lakukan tahun ini. Tapi, kami akan melakukan di 2022. Kalau dilakukan tahun ini, pertanggungjawabannya menjadi susah," katanya. 

Pengesahan tersebut dilakukan saat ini karena Pemkot bersama DPRD juga harus mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentu, RPJMD terkait erat dengan SOTK.

Sekalipun demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa perombakan jabatan tidak hanya pada organisasi yang mengalami penggabungan atau pemisahan saja. Namun, juga akan menjangkau struktur lain. 

"Misalnya, kalau yang SOTK ini ada 5, dikira yang nggak aman cuma 5 maka yang diganti mungkin cuma 5. Padahal, ini tidak begitu," katanya. 

"Bisa jadi yang diganti 20. Karena apa? InsyaAllah, (kami memilih) yang punya potensi, seperti kepala dinas, sekretaris, kabid, dan posisi lainnya lewat seleksi tadi," katanya.

Selain adanya peleburan, sejumlah OPD di Pemkot Surabaya memang tengah mengalami kekosongan jabatan. Saat ini, banyak di antaranya diisi oleh seorang Pelaksana tugas (Plt).

Read More

Ketua CBS Jalasenastri AAL Ikuti Virtual Rekor Muri Memasak Rendang se Dunia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Cabang Berdiri Sendiri (CBS) Jalasenastri Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), Ny. Ayu Nur Alamsyah didampingi Wakil Ketua CBS Jalasenastri AAL, Ny. Hesti Rudhi Aviantara beserta pengurus Inti CBS dan perwakilan Taruna Wanita AAL TK II Angkatan Ke-69 mengikuti secara virtual acara Pemecahan Rekor Muri Memasak Rendang Sedunia, Sabtu, (21/8).

CBS Jalasenastri AAL, mengikuti kegiatan virtual acara Pemecahan Rekor Muri Memasak Rendang Sedunia tersebut, di Joglo Lapangan Arafuru Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya.

Acara yang terpusat di Markas Komando (Mako) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II Padang jalan Bukit Peti Peti Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat ini, dihadiri  Dan Lantamal II Laksma TNI Hargianto selaku tuan rumah, Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Kapolda Sumbar Danrem 032/WBR, Danlanud Sutan Syahrir, Walikota Padang dan undangan lainya.

Kegiatan ini dibuka Ibu Negara, Hj. Iriana Joko Widodo dihadiri virtual Ibu Panglima TNI Ny. Nanny Hadi Tjahjanto (Ketua Umum Dharma Pertiwi) Wakil Ketua II Dekranas, Perwakilan Duta Besar Indonesia di beberapa negara, Ketua Umum Jalasenastri, Ny. Vero Yudo Margono, Ketum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketum Pia Ardhya Garini dan organisasi kewanitaan lainya.

Tercatat lebih dari 2.450 peserta zoom meeting memasak Rendang Sedunia ini dan merupakan bagian dari pencatatan Museum Rekor Indonesia atau Muri, dalam hal masak rendang terbanyak pesertanya.

Sertifikat Muri secara Nasional di terimakan ibu Nanny Hadi Tjahjanto di Jakarta selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi, sedangkan perwakilan Muri juga menyerahkan sertifikat Muri kepada Gubernur Sumbar, Danlantamal dan kepala Badan Usaha Logistik atau Bulog Sumbar yang ikut sebagai sponsor dalam penyelenggaraan ini.

Kegiatan ini merupakan bentuk kebanggan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya Minang, karena upaya Danlantamal agar makanan Rendang yang merupakan makan terlezat di dunia menurut majalah CNN bisa masuk dan diakui di Unesco sebagai Warisan Budaya Non Benda. (Pen AAL)

Read More

Polri Buka Penerimaan jadi Anggota 'Bakomsus' Perawat dan Bidan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka kesempatan bagi putra putri terbaiknya untuk menjadi anggota Polri. Penerimaan yang dibuka ini untuk Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Perawat dan Bidan.

Untuk persyaratannya adalah Pria maupun Wanita dengan pendidikan lulusan D-III Keperawatan / Bidan dengan IPK minimal 2,50, dan lulusan D-IV / S-1 dengan IPK minimal 2,50.

Karo SDM Polda Sumbar Kombes Pol Defrian Donimando, S.Ik melalui Kasubbagselek AKP Muhardi, S.Ik mengatakan, penerimaan Bintara Polri khusus Perawat dan Bidan ini pendaftarannya melalui situs resmi Polri.

“Pendaftarannya online dari tanggal 21 sampai 23 Agustus 2021, dengan mengunjungi website https://penerimaan.polri.go.id,” kata Karo SDM, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (21/8/2021).

Dikatakan, setelah peserta mendapatkan nomor Registrasi, selanjutnya segera datang ke Panitia Daerah Biro SDM Polda Sumbar untuk dilakukan verifikasi.

“Usai mendaftar, segera ke Sekretariat Biro SDM Polda Sumbar paling lambat tanggal 23 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB,” ujarnya.

“Ayo masyarakat khususnya di Provinsi Sumbar, segera daftarkan putra putri atau sanak saudaranya untuk menjadi anggota Polri,” terang AKP Muhardi.

Read More

Mabes Polri Angkat Bicara soal Isu Pencopotan Kapolda Sumsel

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim internal Polri telah meminta keterangan internal Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri terkait dana hibah Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.

Saat ini, tim internal sedang menyusun laporan yang hasilnya akan diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, tidak merincikan apa saja hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tim internal. 

Hasil pemeriksaan ini nantinya akan disampaikan kepada Kapolri.

"Tadi ketemu Kadiv Propam sedang dibuat, biar nanti hasil dari pemeriksaan itu diajukan ke pak Kapolri," ungkap Argo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/8)

Menyoal apakah ada rotasi, Argo menyampaikan, pencopotan jabatan, rotasi dan lainnya ada aturannya. Menurut dia, hal itu ada aturannya.

"Tentunya ini semua kita harus mengetahui nanti bagaimana hasil daripada kegiatan Itwasum dan Propam ini setelah diajukan ke pak Kapolri. Ini masih dalam proses pembuatan," katanya.

Diketahui, tim internal Mabes Polri yang terdiri dari Itwasum Polri dan Paminal Propam Polri masih terus melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

Terkait Rp 2 triliun, Kapolda Sumsel telah meminta maaf kepada masyarakat RI karena kegaduhan sumbangan tersebut terjadi akibat kurang hati-hati.

Secara paralel, Polda Sumsel juga melakukan penyelidikan terhadap sumbangan yang awalnya ingin diperuntukan guna penanganan COVID-19 tersebut.

Namun, saat hendak mencairkan ke Bank, ternyata saldo tidak mencukupi. Sebab itu, polisi melakukan penyelidikan. Dalam prosesnya, aparat telah memeriksa lima orang saksi dan akan meminta keterangan dari ahli terkait.

Read More

Oknum Anggota TNI Ikat dan Aniaya Bocah 13 Tahun hingga Pingsan karena Dituduh Curi HP

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Seorang bocah berusia 13 tahun, warga Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), diikat dan dianiaya oknum anggota TNI dari Kodam 1627/Rote Ndao hingga pingsan. Aksi brutal itu mereka lakukan karena menuduh bocah bernama Petrus Seu itu telah mencuri HP.

Korban sudah dilarikan ke RSUD Baa dan hingga kini masih dirawat. Kondisi korban tampak lemas dan memprihatinkan. 

Wajahnya penuh dengan luka memar dan lebam. Di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka lecet dan memar.

Hasil observasi petugas medis, korban mengalami banyak luka lebam di wajah dan bibir. Selain itu,ada luka goresan di wajah dan luka bakar di bagian belakang tubuh dan kemaluan.

Korban saat siuman sempat bercerita dirinya diikat dulu, lalu dianiaya. Dia baru dilepaskan oknum anggota TNI AD itu untuk pulang setelah mengaku akan mengambil ponsel atau HP tersebut meskipun bukan dirinya yang mencuri.

Korban sebelumnya dijemput oleh sejumlah anggota TNI dari rumahnya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, NTT. 

Dia lalu dibawa ke rumah salah satu anggota TNI dan diikat lalu dianiaya hingga pingsan.

Ayah dan ibu korban sempat pergi dan melihat anak yang menangis dan dalam kondisi diikat. 

Namun, karena tidak tega melihat kondisi anaknya dan takut melawan, ayah korban langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah.

Anak mereka baru pulang dan langsung pingsan saat dini hari dalam keadaan telanjang karena pakaiannya dirusak. 

Korban yang pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

"Dia sempat mengeluh takut ke luar rumah hingga dijemput dan dianiaya oknum anggota TNI hingga pingsan. 

Saat ini dia juga masih trauma jika sewaktu-waktu didatangi oknum anggota TNI yang menganiayanya. 

Kami harus memberikan pemahaman kepadanya agar tidak trauma," kata keluarga korban, Ggerdy Faharudin, Sabtu (21/8/2021).

Sementara Dandim 1627/Rote Ndao Letkol Educ Permadi Eko mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dan bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan anggotanya. 

Dia juga telah mengunjungi bocah yang menjadi korban untuk memastikan kondisinya dan meminta maaf.

Atas kejadian itu, Dandim 1627 Rote Ndao menegaskan akan bertanggung jawab. Pelaku telah dilaporkan dan akan diproses untuk mendapatkan sanksi sesuai aturan militer.

"Perlu saya tegaskan, walaupun kita memang melaksanakan kegiatan atau upaya secara kekeluargaan, tetapi pelaku telah dilaporkan ke Denpom Kupang untuk segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di militer. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Read More

Kunjungi Sragen, Risma Sisir Ribuan Rekening Bansos Terblokir

KABARPROGRESIF.COM: (Sragen) Ribuan rekening peserta program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sragen, Jateng terblokir. Akibatnya, warga miskin penerimanya tak bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut.

Mendapati hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharani melakukan kroscek di lapangan dengan menghadirkan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta perbankan penyalur bansos pemerintah. Instansi terkait diminta menyisir rekening terblokir kemudian membukanya.

"Data dari Kemensos sebanyak 1.829 KPM (keluarga penerima manfaat) belum tersalurkan PKH nya. Ternyata data itu berbeda dari bank. Yakni 1.868 rekening KPM terblokir," kata Risma, sapaannya kepada wartawan usai rakor pelaksanaan program di Sragen, Jumat (20/8).

Berbagai faktor memicu problem itu seperti KPM belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan. Adapun alasan utamanya adalah rekening penerima bansos terblokir. 

Sistem perbankan akan memblokir secara otomatis rekening penerima bansos yang saldonya tidak diambil dalam dua bulan berturut-turut. 

Mengenai hal itu, Risma meminta jajaran perbankan membukanya. Namun perlu waktu karena kantor cabang bank di daerah membutuhkan persetujuan manajemen pusat.

Dalam rakor itu terungkap dana PKH macet sudah terjadi sejak tahap awal penyaluran PKH. 

Di Sragen, untuk tahap I, dari 35.508 keluarga sasaran, baru 35.421 KPM yang melakukan pencairan. Hal ini berarti masih ada 87 KPM yang belum mencairkan bansos PKH.

Read More