TNI AL, Puslatdiksarmil Kodiklatal Tutup Tiga Program Pendidikan Dasar Militer

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menutup tiga program pendidikan dasar militer. Penutupan pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Puslatdiksarmil (Danpuslatdiksarmil) Kodiklatal Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo tersebut dilaksanakan di lapangan Kawah Candradimuka Kesatrian Puslatdiksarmil yang berlokasi di Juanda Sidoarjo, Jumat, (3/9/2021).

Adapun Komandan Upacara (Danup) dalam penutupan tersebut adalah Letkol Laut (P) Yohanes Bagus W yang sehari-harinya menjabat Komandan Sekolah Perwira Puslatdiksarmil. Ketiga program pendidikan dasar militer yang ditutup tersebut adalah Pendidikan Pembentukan Perwira Singkat (Diktukpakat) TA 2021, Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Angkatan LII TA 2021 dan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AL Angkatan XL Gel. I T.A 2021.

Tampak hadir dalam penutupan tersebut Wadan Puslatdiksarmil, para Kadep Puslatdiksarmil serta Komandan Sekolah Perwira, Komandan Sekolah Bintara dan Komandan Sekolah Tamtama Puslatdiksarmil.

Acara diawali dengan penghormatan pasukan, menyanyikan lagu Mars Puslatdiksarmil, Laporan Danup, Pemeriksaan pasukan, Pembacaan keputusan penutupan pendidikan, Pernyataan penutupan pendidikan oleh Irup, pelepasan tanda siswa dan penerimaan nilai prestasi pendidikan, Amanat Irup, Andika Bhayangkari dan ditutup dengan  Laporan Danup.

Danpuslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo dalam sambutanya menyampaikan atas nama Danpuslatdiksarmil beserta seluruh staf dan bingsis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mampu mendidik para siswa untuk bisa mencapai hasil didik yang baik.

Menurutnya seiring waktu berjalan bagi siwa yang selama mengikuti pendidikan kurang maksimal dalam hal fisik, kesehatan maupun akademik diharapkan di pendidikan selanjutnya agar siswa bisa mengejar kekurangan sehingga nantinya dapat menjadi perajurit yang handal, mampu, mumpuni, profesionalisme dan tangguh.

“Upacara penutupan pendidikan dasar golongan ini bukanlah akhir dari para siswa mengikuti pendidikan tetapi masih panjang perjalanan para siswa dalam menggapai cita-cita untuk menjadi perwira dan bintara TNI AL.” Jelas Danpuslatdiksarmil.

Adapun yang tidak kalah penting buat para siswa yaitu menjaga perilaku yang benar agar tidak berbuat menyimpang dari aturan yang ada dan jangan sampai melanggar aturan yang dapat merugikan para siswa sendiri hingga dikeluarkan dari TNI AL. Untuk itu para siswa harus dapat merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari masyarakat sipil menjadi seorang militer, karena para siswa akan menjadi contoh dan tauladan bagi bawahan dalam kedinasan. Selain itu agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, membina fisisk dan mental dan tetap memelihara jiwa korsa serta menjaga nama baik Institusi TNI AL. (PenKodiklatal)

Read More

Kodam Brawijaya Dipercaya Bank Mayapada Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan dari berbagai pihak dalam upaya Kodam V/Brawijaya melakukan penanggulangan pandemi di Jawa Timur mulai bermunculan.

Salah satunya adanya kepercayaan Bank Mayapada ke pihak Kodam dalam upaya penanggulangan pandemi, salah satunya dukungan berupa sembako yang nantinya ditujukan bagi warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur.

Sontak saja, dukungan yang diberikan oleh pihak Mayapada itu disambut hangat oleh Pangdam. 

“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Pangdam. Jumat, 03 September 2021 sore.

Tak lupa, apresiasi pun disampaikan oleh Pangdam ke pihak Bank Mayapada. Suharyanto mengungkapkan, setidaknya terdapat 2 ribu paket sembako yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat terdampak.

“Pastinya, kita semua berharap bantuan ini bermanfaat,” bebernya.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 di Jawa Timur saat ini belum usai. Bahkan, beberapa faktor seakan menjadi kendala selama penanggulangan Covid berlangsung.

“Perkembangan kasus Covid di Jawa Timur belum reda,” ungkapnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Pemkot Surabaya Terima 142 Sertifikat Hak Pakai dan 44 Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I dan II. 

Sebanyak 142 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 44 Peta Bidang Tanah (PBT) diterima oleh Pemkot Surabaya. 

Rinciannya, 66 SHP dari Kantah Surabaya I. Kemudian, 76 SHP dan 44 PBT dari Kantah Surabaya II.

Sertifikat itu diserahkan oleh Kepala Kantah Surabaya II, Lampri dan Kepala Kantah Surabaya II Kartono Agustiyanto.

Sertifikat itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (2/9).

Aset milik negara harus segera diamankan sebab, bagaimana pun  aset milik negara harus dikembalikan kepada negara apapun yang terjadi. 

“Alhamdulillah, ini membuat saya senang. Ini menunjukkan keinginan kita untuk mengamankan aset bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (2/9).

Ia menjelaskan, jika semua tanah sudah diukur dan masuk dalam peta, maka hal itu akan memudahkan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Selain itu, ia ingin peta milik BPN segera terkoneksi dengan peta milik Pemkot Surabaya.

“Kalau sudah terkoneksi, nanti pengurusan IMB itu tidak perlu lagi melakukan proses pengukuran. Akhirnya, proses izinnya bisa segera terselesaikan,” jelasnya.

Wali Kota Eri memastikan, Pemkot akan terus memberikan dukungan untuk BPN Surabaya agar dapat melaksanakan pelayanan yang cepat untuk masyarakat. 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kantah Surabaya I dan II.

“Semoga yang belum terselesaikan dan tertinggal  dapat segera terselesaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jajaran BPN Surabaya I dan II karena proses pengeluaran sertifikat di Kota Surabaya merupakan salah satu yang tercepat dan terbaik,” ujarnya.

Wali Kota Eri berharap, kerjasama antara pemkot dengan Kantah Surabaya I dan II dapat terus berlanjut. 

Ia yakin, pemkot bersama Kantah Surabaya I dan II dapat saling melengkapi satu sama lain. 

“Semoga sertifikat secara digital atau sertifikat elektronik bisa diwujudkan di Surabaya. Agar Surabaya bisa menjadi Surabaya Kota Lengkap. Insya Allah ini juga akan berdampak luar biasa bagi warga Surabaya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantah Surabaya II, Lampri mengatakan, pihaknya menargetkan 1020 sertifikat aset pemkot. 

Berdasarkan data Kantah Surabaya I dan II, saat ini berkas yang sudah masuk sebanyak 923 bidang. Kemudian, 780 bidang yang sudah selesai proses peta bidang.

“Untuk yang masih dalam proses peta bidang itu ada sebanyak 213 bidang. Kemudian, 329 bidang  yang masih dalam proses Surat keputusan (SK) Kepala Kantah Kota Surabaya I dan II. Lalu, 217 bidang yang sudah selesai SK. Sementara itu, sebanyak 169 bidang yang sudah terbit sertifikat,” kata Lampri.

Lampri menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran sertifikat elektronik agar bisa segara diterapkan di Kota Pahlawan. 

Menurutnya, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengurangi risiko sertifikat hilang, terbakar, dan sebagainya.

“Jadi, setelah sertifikat elektronik cukup Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengamankan. Untuk mendukung itu kami meminta bantuan dari Pemkot Surabaya agar seluruh daftar-daftar sertifikat segera disampaikan kepada kami,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan Surabaya Kota Lengkap. 

Artinya, seluruh bidang tanah di Kota Surabaya sudah diukur dan terpetakan. Ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. 

“Alhamdulillah, saat ini hampir 95 persen sudah terukur semua,” pungkasnya.

Read More

Kodim Surabaya Utara Tetapkan Ketua Koperasi Terpilih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Kodim 0830/Surabaya Utara, Letkol Arh Adnan secara resmi menunjuk Letda Inf Romli sebagai Ketua Koperasi Kodim menggantikan Kapten Inf Sumardjiono.

Sebagai Ketua Primer Koperasi Kartika Sejahtera Abadi, kata Kasdim, Letda Romli diwajibkan untuk bisa menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas.

“Penunjukkan itu sesuai dengan pemilihan yang dilakukan oleh prajurit, termasuk diantaranya Koperasi yang ada di setiap Koramil,” ujar Kasdim di Aula Makodim Surabaya Utara. Jumat, 03 September 2021.

Sebelumnya, Adnan mengungkapkan terdapat dua kandidat yang diajukan menjadi pengelola Koperasi itu. 

Namun, sesuai voting terbanyak ditujukan pada nama Letda Romli. 

"Sesuai hasil terbanyak. Itu yang kita lantik untuk mengelola Koperasi ini,” bebernya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Dengar Keluh Kesah PKL, Wali Kota Eri: Pemkot Tidak Akan Sempurna Tanpa Keterlibatan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya menerima audiensi perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) beserta aktivis, Kamis (2/9).

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Surabaya ini, bertujuan untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami PKL karena dampak penerapan PPKM Level 3.

Hadir dalam audiensi itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Ada juga, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan dan Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan mewakili Komandan Korem.

Selain itu, hadir pula Dandim 0832/Surabaya Selatan, Kolonel Inf Budi Yuono, Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur, Kolonel Inf Agus Faridianto dan Dandim Tipe A 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Dengan seksama, Forkopimda Surabaya ini mendengarkan langsung keluh kesah aktivis beserta perwakilan dari PKL. 

Pada intinya, mereka meminta agar ada penambahan jam operasional usaha di Surabaya. 

Di lain hal, mereka juga mengaku, bahwa masih ada PKL yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa terkait jam operasional usaha di Surabaya sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM. 

Artinya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Pahlawan melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri.

"Bahwa tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Inmendagri. Semua kota melakukan yang sama. Insya allah semua aturan itu melekat sama," kata Wali Kota Eri.

Namun, Wali Kota Eri menyatakan, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, maka informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti. 

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan PPKM di Surabaya ini tidak akan bisa berjalan sempurna.

"Karena itulah masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Karena Surabaya menjadi hebat bukan karena pemerintahannya, tapi masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Ketika saat ini ada yang masih buka (melebihi aturan) monggoh (silahkan) disampaikan," terangnya.

Sementara terkait sasaran penerima bansos, Wali Kota Eri menuturkan, bahwa saat ini pemkot telah meluncurkan aplikasi Usul Bansos yang dapat diakses di laman: https://usulbansos.surabaya.go.id/. 

Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan diri sendiri atau tetangga yang memang belum menerima dan membutuhkan bansos.

"Kita bikin aplikasi usul bansos. Semua orang bisa mengusulkan. Karena kami pemerintah tidak akan pernah sempurna tanpa informasi dari masyarakatnya. Saya berharap njenengan (anda) ini menjadi ujung tombaknya. Karena laporan itu menjadikan bantuan sosial menjadi lebih sempurna," tuturnya.

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, bahwa TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19. 

Apalagi saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke hijau.

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Kapolres.

Karenanya, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar turut serta membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19. 

Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan, bahwa selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19. 

Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakatnya.

"Apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu untuk kebaikan kita semuanya. Karena itu dalam pelaksanaan di lapangan mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata Kolonel Inf Erwin Rustiawan.

Pada dasarnya, Kasrem menerangkan, bahwa kebijakan atau langkah yang diambil Wali Kota Surabaya ini untuk kebaikan masyarakat. Khususnya, Kota Surabaya sebagai barometernya Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," pungkasnya. 

Read More

KPK Warning Gubernur Sumbar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, menimbulkan polemik. KPK mengingatkan agar Mahyeldi menghindari perbuatan yang tergolong gratifikasi.

“Kepada pegawai negeri dan Penyelenggara Negara untuk menghindari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang,” tegas Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Minggu (22/8).

Menurutnya, permintaan atau pemberian sumbangan pegawai negeri untuk kepentingan pribadi maupun mengatasnamakan institusi negara, merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini dapat berimplikasi pada tindakan korupsi.

Selain itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan kode etik. 

“Karenanya, KPK mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya. Sebab, dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” terang Ipi.

Gratifikasi yang dimaksud adalah baik yang diberikan atau diterima secara langsung maupun yang disamarkan dalam berbagai bentuk. Tindakan itu dilarang. 

“Karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik. Selain itu, memiliki risiko sanksi pidana,” ucapnya.

KPK, lanjutnya, telah mengingatkan kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemerintah daerah tentang Surat Edaran (SE) pengendalian gratifikasi. 

Dalam SE itu, tertuang larangan gratifikasi untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menghindari gratifikasi. Mereka wajib patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkas Ipi.

Read More

Dankodiklatal Dampingi Kasal Tinjau Latihan Opsduk Passusgab TNI AL TA 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Situbondo) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat mendampingi Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M meninjau Latihan Operasi Dukungan (Lat. Opsduk) Pasukan Khusus Gabungan TNI AL TA 2021 yang dilaksanakan di Pantai Banongan Puslatpurmar 5 Situbondo, Minggu, (22/8/2021).

Selain Kasal turut dalam peninjauan pejabat Mabesal Asops Kasal,  Asrena Kasal, Aslog Kasal dan Koorsmin Kasal, Sementara selain Dankodiklatal pejabat TNI AL yang turut mendampingi Kasal antara lain Pangkoarmada II, Dankormar, Gibernur AAL, Danpuspenerbal, Danlantamal V Surabaya, Dankolatmar dan Komandan Puslatpurmar 5.

Lat Opsduk Passusgab TNI AL TA 2021 ini diikuti dua satuan Prajurit Pasukan Khusus TNI AL terdiri prajurit Intai Amphibi (Taifib) Marinir TNI AL dan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

Kegiatan diawali dengan Terjun Tempur (Junpur)  peserta latihan dari pesawat udara TNI,  Ruber Duck Operation (RDO) yaitu menerjunkan perahu karet dari pesawat udara yang dikaitkan dengan parasut, selanjutnya para penerjun prajurit pasukan elit ini menyusul dan mengejar arah perahu karet tersebut.

Kegiatan lainnya adalah pembebasan sandera dilanjutkan manuver Stabilize Tactical Air Building Operation (Stabo) dengan menggunakan Helly kopter, kegiatan Visit Boarding Search Seizure (VBSS) yang merupakan satuan kecil tim pasukan khusus TNI AL yang memiliki kemampuan gerakan taktis dalam menembak, taktik defensive, memukul mundur, mencari dan melumpuhkan musuh. Latihan VBSS ini menggunakan KRI Escolar-871

Selesai meninjau latihan selanjutnya Kasal memberikan pengarahan kepada peserta latihan Opsduk Passusgab TNI AL TA 2021. Dalam pembekalan disampaikan bahwa Junpur, RDO, Stabo, VBSS diibaratkan menu sarapan bagi pasukan elit TNI AL, karena kegiatan ini selalu dilatihkan setiap saat kepada para prajurit pasukan khusus.

Kasal juga menyampaikan untuk menjadikan prajurit yang profesional unggul dan modern perlu adanya latihan yang serius dan berkelanjutan serta diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana latihan. Selesai pembekalan kegiatan ditutup dengan  acara makan pagi bersama dengan seluruh prajurit peserta latihan. (Pen Kodiklatal)

Read More

Momen Haru Pelukan Erat Wali Kota Eri dengan Anak Yatim Piatu: Saya Menahan Air Mata Sekuat-Kuatnya...

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ellen mungkin belum bisa sepenuhnya mengerti. Dalam usianya yang masih sangat belia, yakni tiga tahun, ia sudah ditinggalkan selamanya oleh kedua orang tuanya. Di usia itu, ia sudah menjadi yatim piatu. 

Eldiaz Nainggolan, ayah dari Adik Ellen, meninggal pada 3 Juli 2021. Lalu pada 7 Juli 2021, sang ibunda, Cristina Margereta, juga berpulang. Setelah terpapar Covid-19.

“Sedih. Rasanya sulit kita bayangkan bisa ditanggung seorang anak berusia 3 tahun. Seorang anak tunggal, yang dalam empat hari harus kehilangan kedua orang tua,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Kala itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Rini Indriyani Eri Cahyadi menyempatkan waktu untuk berkunjung ke kediaman Ellen. 

Wali Kota Eri bersama istri membawakan mainan, alat tulis dan jajan kesukaan adik Ellen. Mereka berbincang-bincang dan menemani Elen bermain.

Wali Kota Eri bersama istri berusaha menghiburnya dengan mainan itu. Meskipun dia sadar betul bahwa ayah dan ibunya yang sudah berpulang akibat Covid-19, tak akan tergantikan di hati Elen. 

Saat itu, Ellen mengingat ibunya, yang hobi bernyanyi lagu-lagu Barat. Makanya Ellen suka berbahasa Inggris. 

Ketika bermain dengan Wali Kota Eri dan istri, Ellen juga fasih berbahasa Inggris.

Rasa kangen kepada ayahnya yang rajin mengajaknya bermain. Rasa kangen kepada ibunya yang sering mengajaknya latihan bernyanyi. 

Semuanya pasti tak terlukiskan di hati Ellen, yang kini tinggal bersama sang nenek.

“Ketika kami hendak berpamitan, Ellen menghadiahi kami pelukan. Erat sekali. Dia seakan mengingatkan kepada saya, jangan biarkan anak-anak seperti kami, yang harus ditinggal ayah-ibu di masa pandemi ini, sendirian. Saya menahan air mata. Sekuat-kuatnya. Karena tak ingin Ellen kembali menangis. Saya hanya bisa mendoakan, sehat dan tegar terus ya, anak-anak hebat Surabaya!” ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri semakin berkomitmen untuk terus merawat dan mendampingi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena Covid-19 itu. 

Ia memastikan Pemkot Surabaya menyiapkan beasiswa sampai kuliah kepada anak-anak yang ditinggal orang tuanya di masa sulit ini.

“Sebagian sudah disalurkan. Total ada sekitar 1.400 keluarga, dan sudah 600 yang tuntas diverifikasi. Kita petakan berapa yang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pemkot Surabaya juga menyiapkan asrama jika keluarga yang lain memperkenankan anak-anak tersebut tinggal di asrama. Hak pengasuhan pun kami dampingi. Harus ada keluarga yang bisa mengasuh, melindungi, menjaga. Kalau tidak, maka pemkot akan memberikan asrama,” tegas Wali Kota Eri.

Ia juga meminta kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk melaporkan apabila ada anak-anak yatim piatu semacam itu yang belum disurvei oleh pemkot. 

Laporan itu bisa disampaikan kepada Lurah maupun Camat di wilayahnya masing-masing, supaya anak itu bisa segera didata. 

“Kesejahteraan warga merupakan yang utama bagi saya. Sekarang waktunya Surabaya sejahtera,” tuturnya.

Wali Kota Eri juga mengajak kepada seluruh warga Surabaya untuk meletakkan egoismenya dan bergotong-royong mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak itu. 

“Inilah waktunya kita meletakkan egoisme kita, meletakkan jabatan kita, meletakkan kelompok- kelompok kita, bagaimana kita bisa bahu membahu, bagaimana kita bergotong royong untuk membantu masa depan mereka,” pungkasnya. 

Read More

Pangdam Terjun Langsung Pantau Vaksinasi di Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hingga Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afianta memantau pelaksanan vaksinasi yang digelar di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (22/8).

Selain Forkopimda Jatim, ternyata pelaksanaan vaksinasi itu juga mendapat pantauan dari Menteri Perhubungan Sekretaris Negara dan Menteri BUMN.

“Sasarannya sekarang di SMPN 1 Padangan. Itu ditujukan bagi para pelajar,” ujar Kepala Penerangan Kodam V Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi.

Tak hanya itu saja, di lokasi itu para Menteri tersebut juga menyempatkan diri untuk melakukan video confrence bersama para tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai tim vaksinator pada acara vaksinasi tersebut.

“Kurang lebih targetnya 1.000 pemohon vaksin. Itu juga untuk para driver ojek online,” bebernya.

Sesuai informasi yang dihimpun, pihak panitia telah menyediakan 100 dosis vaksin yang ditujukan bagi para driver ojol.

Setidaknya, terdapat 450 pelajar yang mengajukan diri untuk ikut serbuan vaksinasi tersebut.

Tak hayal, kegiatan tersebut pun mendapat apresiasi dari para pejabat yang hadir di lokasi itu. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Kajari Langkat Pimpin Penangkapan Kepala Dinas PMPTSP Sumut di Kuala Namu

KABARPROGRESIF.COM: (Langkat) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Arpan Efendi Pohan. 

Kejari Langkat langsung menahan pejabat Provinsi Sumut itu di Rutan Tanjungpura.

"Tim penyidik Kejari Langkat telah melakukan penangkapan MAEP," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Boy Amali, Sabtu (21/8).

Boy mengatakan, tersangka MAEP ditangkap di Bandara Kuala Namu pada Sabtu malam saat tiba dari Jakarta. 

Penangkapan MAEP dilakukan setelah tersangka selalu mangkir setiap penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan.

"Telah dilaksanakan tiga kali pemanggilan dan tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas, sehingga penyidik memutuskan untuk melakukan penangkapan," ujarnya.

Usai ditangkap, MAEP langsung ditahan di Rutan Tanjungpura.

Boy menjelaskan, kasus yang menjerat MAEP yakni dugaan korupsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) saat menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut pada 2020.

Ada empat tersangka dalam dugaan korupsi anggaran senilai Rp4,4 miliar yang mengalami perubahan menjadi Rp2,4 miliar.

Selain MAEP, juga ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kepala Unit Pelaksa Teknis Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat inisial D, pejabat pelaksana teknis kegiatan inisial A, dan TS.

Tersangka D dan A telah ditahan di Lapas Kota Binjai, sementara T belum dilakukan penahanan karena sakit.

Keempat tersangka diduga memanipulasi anggaran dengan kegiatan fiktif pembangunan jalan dan jembatan yang merugikan negara Rp1,9 miliar.

Daro tujuh titik pengerjaan jalan di Langkat, hanya dikerjakan 20 persen saja, sedangkan sisa anggaran dikorupsi dengan berbagai modus.

"Tersangka ditahan selama 20 hari terhitung 21 Agustus," ujar Boy.

Read More

Gubernur AAL Dampingi Kasal Tinjau Latopsduk Pasusgab TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Situbondo) Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., meninjau latihan Operasi Dukungan Pasukan Khusus Gabungan TNI AL di Puslatpur 5 Baluran, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (22/8).

Sekitar pukul 04.00 WIB, Kasal beserta rombongan tiba di daerah latihan Banongan, tempat peninjauan terjun tempur Latihan Dukops Pasusgab TNI AL.

Setelah melaksanakan sholat Subuh pada pukul 04.30 WIB, Kasal mulai meninjau pelaksanaan VBSS, RDO, Penghancur Sasaran Radar, Penangkapan Tokoh dan Stabo oleh Pasukan Taifib dan Kopaska TNI AL di Tower Banongan.

Setelah itu Kasal meninjau Full Mission Profile Latopsduk Pasusgab yang dilaksanakan oleh para prajurit pilihan berkualifikasi pasukan khusus (Taifib dan Kopaska) TNI AL.

Dalam pengarahannya kepada para pelaku latihan usai peninjauan, Kasal mengapresiasi seluruh persiapan dan pelaksanaan latihan, personel yang melaksanakan telah menunjukan semangat dan profesionalitasnya dalam pelaksanaan tugas ini.

Kedepan lanjut Kasal, akan ditingkatkan, dibangun tempat-tempat untuk latihan yang sesungguhnya, gedung pun kita harus siapkan gedung beserta fasilitas yang sesungguhnya, termasuk Kapal juga harus demikian.

"Kalian juga harus melakukan yang sesungguhnya. Ketika menutup Kingston supaya kapalnya mati, harus dilaksanakan betul. Ke depan harus dipelajari letak Kingston di setiap jenis KRI. Sehingga setiap ada perintah melakukan VBSS dan melumpuhkan kapal kalian sudah tahu dimana letak Kingston dan cara menutupnya," terangnya.

Kedepan tambahnya, akan dibuat sasaran dan tempat yang sesungguhnya. Sebagai evaluasi apa saja peralatan individu dan tim yang kurang harus segera diajukan dengan cermat.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Asrena Kasal Laksda TNI Abdul Rasyid K, Aslog Kasal Laksda TNI Puguh Santoso,  Dankodiklatal Laksdya TNI Nurhidayat, Asops Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Gubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Pangkoarmada 2 Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto dan pejabat terkait lainnya. (Pen AAL)

Read More

Dukung Dana Hibah Pemkot Surabaya Tahun 2020 Diusut, APH Bukan Orang Sembarangan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan terus mengalir terhadap pengusutan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2020 oleh salah satu aparat penegak hukum (APH) di Kota Pahlawan.

Kali ini datang dari advokat yang pernah mendampingi anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati yang pernah terseret kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.

Kendati pada akhirnya, legislator asal Partai Demokrat itu dinyatakan tak bersalah sehingga mendapatkan vonis bebas.

"Sangat mendukung," kata Advokat Jaya Atmaja, Sabtu (21/8).

Meski demikian, Jaya juga berharap dukungan ini harus juga diimbangi dengan tingkat keprofesionalan dari APH tersebut.

"Harus obyektif gak tebang pilih," harapnya.

Sebab kata pemuda berdarah Bali ini, Kota Surabaya merupakan cerminan dari daerah lain yang ada di Indonesia bahkan dunia.

Sehingga APH yang mengemban tugas di Kota Pahlawan ini dipastikn tingkat sumber daya maupun pengalamannya tidak bisa diragukan lagi.

"Surabaya kota barometer. Penegak hukumnya bukan orang-orang sembarangan yang bisa ada disana," pungkasnya.

Seperti diberitakan Salah satu aparat penegak hukum (APH) di Kota Pahlawan terus mendalami dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahun 2020.

Kendati belum berani menyimpulkan apakah ada penyimpangan. Namun APH ini telah melakukan telaah bila penggunaan dana hibah tersebut.

Dalam penyelidikan kasus ini, telah ditemukan berbagai kejanggalan bila penerima hibah tersebut tak sesuai dalam mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya.

Mulai dari proses lelang pengadaan barang dan jasa serta realisasi penyerapan anggaran.

"Saya dengar ada 15 poin yang menjadi permasalahan dalam penggunaan dana hibah itu," kata sumber yang juga aparat penegak hukum ini sambil mewanti-wanti agar Kantor Berita RMOLJatim untuk tidak menyebutkan namanya, Sabtu (14/8).

Ia juga menambahkan dari informasi yang di dapat, saat ini kasus dugaan korupsi dana hibah itu telah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap 15 point temuan tersebut.

Hasilnya semakin mengerucut adanya berbagai macam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

"Salah satunya terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai, pemalsuan dokumen, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan hotel dengan menaikkan harga," ungkapnya.

Tak hanya temuan 15 point dugaan pelanggaran namun APH ini mengganggap penggunaan dana hibah tahun 2020 melanggar berbagai pasal yang telah dikeluarkan pemerintah.

"Yang jelas salah satu dana hibah ini dalam pengadaan barang dan jasa patut diduga melanggar Peratuean Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018," tegaa oknum APH ini pada Kantor Berita RMOLJatim sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan dulu sebelum saatnya, Selasa (17/8).

Ia menambahkan selain melanggar Perpres Nomor 16 tahun 2018, dalam telaah dana hibah ini ternyata saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang dan jasa juga tidak sesuai dengan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.

"Ada 5 pasal dalam pelaksaan dana hibah ini yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Yakni Pasal 9 ayat (1) huruf g, Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (3) hufuf a, Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan huruf e, Pasal 24 ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf d dan Pasal 57 ayat (1)," ungkapnya.

Dalam penyaluran dana hibah pada tahun 2020 ini menurutnya juga dianggap melanggar pengelolaan anggaran belanja. 

Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab bendahara yang tercantum dalam PMK nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubaham atas PMK nomor 162/PMK.05/2013.

"Terhadap pengelolaan anggaran belanja juga melanggar Pasal 22 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan Pasal 30," jelasnya.

Temuan tak hanya pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang dan jasa serta pengelolaan anggaran belanja pada dana hibah Pemkot Surabaya pada tahun 2020.

Namun juga ditemukan adanya kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas. Hal ini jelas melanggar Pasal 36 menyatakan bahwa bila terdapat pemalsuan dokumen menaikkan dari harga yang sebenarnya pada pertanggungjawaban.

"Kesimpulannya dalam temuan kita bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap pengelola anggaran diduga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Read More