KRI Bima Suci Gelar Baksos Di Pulau Terluar

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Dalam perjalanannya menuju etape ke-4 yaitu Raja Ampat, KRI Bima Suci menggelar bakti sosial di pulau Bras atau yang di sebut juga sebagai pulau Berasi.

Sebagai pulau terluar Indonesia, Pulau Bras terletak di Samudra Pasifik yang memiliki luas kurang lebih 3.375 km. 

Pulau Bras masuk ke dalam wilayah administrasi desa Mapia, distrik Supiori Barat, Provinsi Papua.

Untuk bisa datang ke pulau Bras,  Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Waluyo, SH, M.Tr.Hanla, beserta perwakilan anggota Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021 menggunakan  Resque Boat (perahu karet) dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Dalam baksos yang dilaksanakan pada Selasa (31/8) ini, kepada masyarakat setempat diberikan sembako berupa  beras, mie instan, gula,  minyak dan lain sebagainya.

Di Pulau Bras ini juga terdapat satuan tugas  pengamanan Pulau terluar  (Satgaspam Puter 25), dengan personel sebanyak 25 prajurit yang terdiri dari 15 prajurit TNI Angkatan Darat, dan 10 prajurit Marinir TNI AL dengan Komandan Satgas Letda Marinir Bayu.

Sementara jumlah penduduk yang menempati pulau tersebut sekitar 24 kepala keluarga, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai Nelayan.

“Bakti sosial ke pulau terluar seperti ini merupakan agenda rutin yang di laksanakan KRI Bima Suci saat melaksanakan pelayaran. Selain untuk mengecek situasi dan kondisi wilayah pulau terluar, juga untuk meningkatkan kedekatan TNI AL dengan masyarakat yang tinggal di pulau kecil dan terluar NKRI. Dengan harapan apa yang kami lakukan ini dapat menjadi penyemangat untuk warga dimasa pandemi covid 19 ini,“ terang Letkol Waluyo.

Selain itu Ia menambahkan bila baksos ini digelar sebagai partisipasi KRI Bima Suci dan Satgas Operasi KJK 2021,"Tambahnya.

Ditempat terpisah Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) menyatakan, “ Bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian TNI AL yang merupakan implementasi arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. secara virtual kepada para Pangkotama TNI AL, Komandan  Satuan TNI AL dan Kepala Dinas  jajaran Mabesal, pada Kamis (26/8), bahwa Prajurit TNI Angkatan Laut  harus berperilaku sederhana,  santun dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat sehingga kehadiran TNI AL baik personel maupun Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan KAL bisa memiliki manfaat positif bagi lingkungan sekitar,” Pungkasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), kepada Komandan Satgas guna mencegah penularan Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Budhi Sarwono Ditangkap KPK, Ini Kata Gubernur Jateng

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons perkara Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono karena telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Ganjar mengatakan terkait peristiwa penetapan tersangka Bupati Banjarnegara, Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas. Seperti halnya yang selalu disampaikan saat melantik kepala daerah.

"Jaga integritas. Biasanya saya sampaikan saat saya melantik kawan-kawan kada (kepala daerah)," kata Ganjar, Sabtu (4/8/2021).

Dengan diusutnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara, Ganjar menegaskan hal itu sebagai peringatan untuk yang lainnya agar menghindari perilaku serupa.

"Ini juga peringatan untuk kada, gratifikasi, jual beli jabatan, atur proyek dan semacamnya masih jadi perilaku buruk," kata Ganjar.

Terkait jabatan Bupati Banjarnegara, Ganjar menjelaskan sudah wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin agar melakukan konsolidasi. Hal itu agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Saya sudah telepon Wabup agar segera mengkonsolidasikan pemerintahan. Jangan sampai layanan publik terganggu," ujar Ganjar Pranowo.

"Pak Wabup sampaikan hari ini diadakan pertemuan dengan OPD. Saya akan ke sana," lanjut dia.

KPK menyebut Budhi diduga meraup Rp2.1 miliar dalam kasus yang menjeratnya.

Budhi telah ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi.

"Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (3/9).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i serta pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan," kata Firli.

Budhi Sarwono ditahan di Rutan Kavling C1 dan Kedy Afandi di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Read More

Sri Mulyani Berani Blak-blakan Soal Korupsi Bupati Probolinggo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus tersebut menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI terkait dengan kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo.

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," ujar Sri Mulyani dikutip dari keterangan postingan Instagram pribadinya, Sabtu (4/9/2021).

Dalam keterangan postingannya tersebut, Sri Mulyani menuliskan kata "Korupsi di Kabupaten Probolinggo". Kemudian, dia menjelaskan bahwa jumlah transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2012 terus meningkat sampai tahun ini mencapai Rp15,2 triliun, dimana pada tahun 2012 uang APBN yang ditransfer sebesar Rp959 miliar dan pada tahun ini mencapai Rp1,857 triliun.

Selain itu, total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 yang disampaikan ke kabupaten tersebut mencapai Rp2,15 triliun untuk 325 desa, dengan masing-masing desa rata-rata mendapat Rp291 juta pada tahun 2015 dam naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 miliar di tahun 2021.

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (tahun 2015) menjadi 34,04 persen (tahun 2019). 3,5 persen anak dari 10 anak kurang gizi!" tulis Sri Mulyani.

Selain itu, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan dari 2,89 persen pada tahun 2015 menjadi 4,86 persen di 2021. Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,12 persen pada tahun 2015 naik menjadi 66,07 persen pada tahun 2020.

"Kemiskinan turun (dari) 20,98 persen (tahun 2015) menjadi 18,61 persen (tahun 2020). Hampir satu dari lima penduduk masih miskin!" tulisnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka.

Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen; Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka mayoritas kepala desa.

Dalam perkaranya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Read More

KPK Geledah Rumah 2 Anak Eks Bupati Ini Selama 4 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Rumah dua orang anak mantan Bupati Probolinggo yang juga tersangka kasus korupsi dugaan jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Hasan Aminuddin, dari istri pertama Dian Prayuni, digeledah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (4/9).

Dilansir dari CNN Indonesia, dua mobil rombongan penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan rumah anak pertama Hasan, Dini Rahmawati di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sejak siang tadi.

Tim penyidik KPK dikabarkan menggeledah rumah tersebut selama 4 jam sebelum akhirnya memeriksa ke rumah anak kedua Hasan yakni Zulmi Noor Hasani, yang persis di samping rumah Dini.

Upaya penggeledahan tersebut dilakukan guna mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur.

“Iya benar (telah dilakukan penggeledahan di rumah kedua anak tersangka Hasan Aminuddin),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Sabtu (4/9).

Kendati demikian, Ali urung menyampaikan lebih lanjut terkait hasil dari penggeledahan tersebut. Pasalnya sampai saat ini dikatakan Ali, tim penyidik masih berada di lapangan dan sedang mencari bukti terkait dengan perkara.

“Perkembangannya akan kami sampaikan setelah memastikan kegiatan tersebut selesai,” jelasnya.

Diketahui, sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

Dari temuan awal KPK, para tersangka telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp20 juta. Tak hanya itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kasus ini bermula dari rencana dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, pemilihan itu dilakukan pengunduran jadwal hingga 9 September 2021. Dari jadwal itu, terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, lanjut Alex, maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Adapun pengusulannya melalui Camat.

Selain Tantriana dan Hasan, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu dikabarkan ada 18 orang terduga ASN sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Dari 18 orang terduga itu, 17 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Read More

KPK Jawab Tantangan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono untuk Buktikan 'Fee' Rp2,1 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ditantang Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono untuk membuktikan siapa pemberi fee untuknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara.

KPK menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kuat pemberi fee kepada Budhi Sarwono dalam dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2017-2018.

Kini Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan maling uang rakyat sebesar Rp2,1 miliar terkait pekerjaan proyek infrastruktur.

"Kami tegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat, menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 September 2021.

Sebelumnya, dalam unggahan di akun Instagram @budhisarwono, Budi Sarwono menantang KPK untuk menunjukkan siapa pemberi fee Rp2,1 miliar.

“Saya diduga menerima uang Rp2,1 miliar oleh KPK. Maka saya mohon kepada mereka untuk menunjukkan yang memberi, siapa kepada siapa. Silakan ditunjukkan,” kata Budhi Sarwono.

Dalam kesempatan yang sama, Budhi Suwarno juga meminta masyarakat Banjarnegara untuk tidak membela diri terkait dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Masyarakat Banjarnegara adalah masyarakat yang cerdas. Tidak perlu banyak kata untuk membela diri, gusti Allah mboten sare,” ujarnya.

Seperti diketahui KPK pada Jumat 3 September 2021 telah menetapkan Budhi Sarwono bersama Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta sebagai tersangka dugaan kasus maling uang rakyat.

KPK meminta kepada para tersangka dan pihak-pihak lain yang nantinya dipanggil dan diperiksa untuk bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik.

Budhi Sarwono juga diduga terlibat kolusi setelah perusahaan miliknya yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo dalam paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***

Read More

Finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Berikan Berbagai Produk Olahan Kepada Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana berbeda terasa di ruang kerja Wali Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jumat (3/9). Kali ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kedatangan tamu spesial, yakni empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. 

Mereka datang dengan membawa berbagai macam produk olahannya masing-masing.

Ada yang membawa sabun cuci tangan yang diolah dari minyak jelantah. Kemudian, ada yang membawa minuman dari bunga telang. 

Lalu, berbagai olahan makanan dan minuman dari jahe. Terakhir, salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 membawa produk olahan hasil budidaya jeruk kingkit berupa minuman dan salep.

Wali Kota Eri terlihat sangat penasaran dan tertarik dengan produk olahan yang mereka bawa. Ia pun mencicipi berbagai minuman dan makanan dari produk olahan tersebut. 

Saat mencicipi sebotol minuman olahan dari jeruk kingkit, tenggorokannya terasa segar.

Ternyata, minuman dari jeruk kingkit mempunyai khasiat untuk mengatasi tenggorokan gatal, batuk, dan melancarkan pencernaan. 

“Enak gak? Ternyata segar ya. Ini gara-gara minuman jeruk kingkit buatanmu tenggorokan saya terasa segar, ini enak,” ungkap Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mencicipi minuman yang diolah dari bunga telang. Ia terkejut, rupanya minuman itu terasa manis. 

Bahkan, ia juga mencoba langsung memakan bunga telang untuk membuktikan bahwa bunga tersebut dapat langsung dimakan dan mempunyai rasa manis. 

“Ini bunganya bisa langsung dimakan? Saya coba ya. Ternyata bunganya bisa dimakan, manis loh rasanya. Minumannya enak, manis juga,” ujarnya.

Wali Kota Eri berpesan kepada kepala SDN Kaliasin 1 Surabaya untuk terus mendampingi siswanya membudidayakan berbagai tumbuhan dan mengolah limbah dari minyak jelantah. 

Ia ingin, produk-produk olahan itu dapat diperjual belikan. Sehingga, hasil budidaya itu tidak berhenti dan akan terus berkelanjutan.

“Setelah budidaya ini produknya harus dijual. Jangan berhenti sampai disini. Ini tugas untuk kalian dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Jadi, tanaman apa yang dibudidayakan, khasiatnya apa, itu terus digerakkan,” pesannya. 

Ia juga menyampaikan kepada ke-empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 untuk terus menjadi contoh bagi orang banyak agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. 

Oleh karena itu, ia mendorong anak-anak tersebut untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. 

"Kalau terus menjadi contoh seperti ini, nantinya bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menggantikan saya nantinya. Belajar terus ya adek-adek,” imbuhnya.

Pada sempatan itu, Kepala SDN Kaliasin 1 Sastro mengatakan, setiap anak yang mengikuti program Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 memiliki satu pendamping. 

Selama masa pandemi Covid-19, pendampingan itu dilakukan secara hybrid, yakni daring dan luring.

“Kalau pembinaanya secara luring, kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Proyek ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yaitu berbudaya lingkungan dan peduli lingkungan,” kata Sastro.

Ia menjelaskan, proyek lingkungan itu sudah diimplementasikan di beberapa kampung binaan. 

Ia menyebut, dikarenakan pandemi Covid-19, produk olahan dari anak-anak itu dijual ke kampung binaan dan secara online. 

"Karena ini pandemic jadi kita tidak bisa menjual secara bebas. Biasanya itu kita jual di koperasi dan kantin sekolah,” jelasnya.

Salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Syaqila menjelaskan, dari limbah minyak jelantah ia mampu merubahnya menjadi dua produk yang bernilai ekonomi. 

Produk olahan itu berupa sabun padat dan sabun cair. 

"Sabun cair ini fungsinya untuk mencuci tangan. Sementara itu, sabun padat dapat digunakan untuk mencuci serbet atau kain. Idenya dari berbagai sumber dan cara pengolahannya saya lihat di youtube,” jelasnya.

Sementara itu, siswa kelas 5 SDN Kaliasin 1 Nevan menyebut, ia mempunyai dua produk hasil olahan jeruk kingkit. 

Pertama, minuman kingkit serut timun (Kirutin), ia mengkombinasikan jeruk kingkit dengan serut timun, selasih, nata de coco, sirup melon, dan perasan lemon agar lebih segar. Kedua, salep dari buah jeruk kingkit. 

Menurutnya, salep buatannya itu dapat mengobati berbagai penyakit kulit.

“Berdasarkan testimoni dari warga-warga kampung binaan, salepnya dapat mengobati masalah panu, kutu air, gatal-gatal, dan jerawat. Salepnya ini merupakan resep dari uyut saya. Semoga produk-produk ini bisa bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. 

Read More

Personil Koarmada II, Dapatkan Hadiah Undian Program Payroll Bank Mandiri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Prajurit dan PNS Koarmada II mendapatkan kegembiraan dengan mendapatkan berbagai macam hadiah program Undian Payroll yang diselenggarakan Bank Mandiri  di Gedung Loung Majapahit, pada Kamis (2/9).

Salah satu Prajurit yang beruntung tersebut adalah Kopda Isy Sunarto Prajurit KRI Teluk Sampit-515 Satfib Koarmada II yang mendapatkan hadiah utama 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han) dan disaksikan oleh Mitra Bank Mandiri Bapak Putu Apriyanto - Area Head Bank Mandiri, dan juga Pejabat Koarmada II.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II mengatakan, “saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bank Mandiri kepada Koarmada II terkait program-program kesejahteraan prajurit termasuk sistem penggajian Prajurit dan PNS Koarmada II, undian payroll bank mandiri yang ditujukan kepada Prajurit dan PNS di Koarmada II merupakan bentuk kesejahteraan dan apresiasi bank mandiri terhadap kerjasama TNI AL dengan Bank Mandiri khususnya cabang Indragiri di bawah Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Surabaya , sekaligus mendorong para nasabah untuk lebih giat menabung di rekening payroll masing-masing”, jelas Pangkoarmada II.

Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19 undian juga dapat diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II secara Virtual Zoom di Satker masing-masing, dengan 19  hadiah Doorprize yang telah disediakan , serta Hadiah utama yakni 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat.

Turut hadir Kaskoarmada II, Danguspurla Koarmada II, Kapok Sahli Koarmada II, Para Asisten Pangkoarmada II, dan seluruh Komandan Satuan di Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ini Tampang 6 Anggota TNI yang Diduga Aniaya Prada Candra hingga Tewas

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Beberapa hari terakhir viral di sosial media curahan hati keluarga Prada Candra Gerson Kumaralo.

Prada Candra adalah personel Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 715/MTL Gorontalo, yang 19 Juli lalu meninggal dunia, diduga dianiaya enam oknum anggota di batalyonnya.

TNI AD pun merespon cepat kasus itu, dengan memastikan proses hukum terhadap enam anggota yang diduga terlibat terus berjalan. Foto-foto ketika pemeriksaan dan enam anggota tersebut dalam tahanan dirilis.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menegaskan, bahwa keenam oknum terduga yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Candra Gerson Kumaralo, seluruhnya menjalani penahanan dan telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Polisi Militer Kodam XIII/Merdeka. Berkas perkara seluruh tersangka telah dilimpahkan ke Oditur Militer IV-18 Manado pada tanggal 23 Agustus 2021.

Lebih lanjut disampaikan Kadispenad, sesuai penegasan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat akan bersikap terbuka dalam proses penegakan hukum bagi oknum prajurit yang melanggar Peraturan & Perundangan.

Selanjutnya TNI Angkatan Darat akan terus mengawal proses hukum ini di Oditur Militer IV-18 Manado sampai dengan Pengadilan Militer sampai tuntas.

Read More

Seribu Dosis Vaksin untuk Masyarakat Maritim Labuhan Lombok

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Laut Ke-76 Tahun 2021, Pangkalan TNI AL (Lanal) Mataram jajaran Koarmada II kembali melaksanakan serbuan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat maritime kepada nelayan dan warga pesisir di Pelabuahna Perikanan Labuhan Lombok tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kamis (02/09).

Pada serbuan vaksinasi ini Lanal Mataram menyiapkan 1000 dosis vaksin jenis Sinovac dan Astrazeneca baik dosis pertama maupun kedua serta menurukan 40 orang vaksinator terdiri dari Vaksinator Balai Kesehatan (BK) Lanal Mataram, PPK Kodim/1615 Lombok Timur, Kesehatan Lanud ZAM, Bidokes Polda NTB dan Puskesman Pringgabaya.

Dalam kesempatan ini Danlanal Mataram didampingi tamu undangan dan Vaksinator Lanal Mataram mendatangi kapal nelayan yang sedang berlabuh dipelabuhan perikanan labuhan lombok yang baru pulang melaut mencari ikan untuk diberikan vaksin langsung diatas kapal dan dilanjutkan peninjauan kegiatan serbuan vaksinasi di TPI Labuan Lombok.

Ditengah peninjauan Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, S.H. menyampaiakan, “ TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Mataram hadir bersama teman-teman TNI-Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakasanakan serbuan vaksinasi dalam rangka melaksanakan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han) dan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai salah satu upaya membantu pemerintah untuk menangangi dan mengatasi pandemi Covid-19 sekaligus juga dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke 76 Tahun yang dilaksanakan oleh Lanal Mataram. ” Ujarnya.

“ Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias mengikuti serbuan vaksin ini semoga 1000 dosis vaksin yang dibawa hari ini dapat terdistribusikan semua dan apabila kurang akan segera dijadwalkan untuk vaksinasi berikutnya dan semoga target vaksinasi nasional dapat tercapai dikahir tahun ini. ” Tutur Danlanal

Sementara itu Kadiskes Kabupaten Lombok Timur Bapak Paturrahman menjelaskan,  “ Target vaksinasi di Kanupaten Lombok Timur adalah sekitar 70% dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa kalau 70% itu sekitar 950.000 an yang akan harus segera vaksin, sekarang ini kita baru ada di angka 123.000 jiwa jadi hanya sekitar 15,95% yang telah tervaksin masih sangat banyak warga yang belum tervaksin dan perlu menjadi atensi dan terima kasih kepada Lanal Mataram yang mendatangkan kami vaksin kalau hari ini 1000 vaksin mungkin besok besok bisa 10.000.”

Diakhir peninjauannya Danlanal Mataram berpesan kepada seluruh peserta vaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) untuk menghidari terpapar Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Bupati Banjarnegara Tantang KPK: Tunjukkan Siapa yang Beri Uang Rp 2,1 M ke Saya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menantang tudingan bahwa dirinya terlibat korupsi. 

Ia merasa tidak pernah menerima uang dari hasil korupsi.

Hal itu disampaikan Budhi Sarwono saat dirinya akan ditahan penyidik KPK pada Jumat malam (4/9). Penahanan dilakukan tak lama setelah KPK mengumumkan status tersangka Budhi Sarwono.

KPK menduga Budhi Sarwono korupsi dengan mengatur sejumlah proyek di Dinas PUPR serta menerima gratifikasi. Ia diduga mendapat Rp 2,1 miliar dari perbuatannya itu.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. InsyaAllah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi, Sabtu (4/9).

KPK menetapkan Budhi Sarwono bersama Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018. 

Kedy Afandi ialah orang kepercayaan Budhi Sarwono yang pernah menjadi Ketua Timses di Pilkada.

"Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

Dia pu membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo yang disebut KPK terlibat dalam sejumlah proyek di Kabupaten Banjarnegara. Menurut Budhi, perusahaan itu milik orang tuanya dan tidak pernah mengikuti proyek.

"Perusahaan Bumi Redjo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

Meski berkelit dirinya terlibat korupsi, Budhi Sarwono mengaku akan mengikuti semua proses hukum.

"Semua saya serahkan kepada hukum. Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menaati peraturan hukum," sambungnya.

Budhi dan Kedy disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK telah menahan keduanya selama 20 hari ke depan sejak 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021.

Budhi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta. Sedangkan Kedy ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Read More

Sambut HUT ke-76, TNI AL Berbagi Di Perairan Sulawesi Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Minahasa) TNI AL Koarmada II melalui Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada II melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat pesisir / nelayan tradisional yang dirangkai dalam kegiatan TNI AL berbagi dari laut. 

Kegiatan tersebut dilakukan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia KRI HIU-634 di dua tempat yakni di Perairan Selat Lembeh Bitung dan Perairan Kema Minahasa Utara. (2/9).

Komandan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si., yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-76 TNI AL yang jatuh pada tanggal 10 September 2021. 

Namun tidak hanya dari KRI HIU-634 kegiatan TNI AL berbagi ini dilaksanakan, ditempat terpisah unsur KRI BKO Guskamla Koarmada II juga melaksanakan hal serupa di perairan Makassar oleh KRI BDU-834 dan perairan Pulau Laut oleh KRI BDK-623. 

Dalam rangkaian itu juga Guskamla Koarmada II telah melakukan kunjungan ke pulau-pulau terdepan dan melaksanakan kegiatan yang sama.

“TNI AL Berbagi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban nelayan tradisional yang berada di wilayah kerja Guskamla Koarmada II di masa pandemi Covid-19 sesuai perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han). Diharapkan dengan bantuan ini bisa meringankan beban hidup para nelayan tradisional yang terdampak langsung pandemi Covid-19,” ujar Danguskamla Koarmada II.

Menurutnya, “ TNI AL konsisten menjalin kerjasama dengan semua pengguna laut termasuk di dalamnya nelayan tradisional yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan keadaan perairan yang menjadi tempat mencari ikan, dan yang paling penting disini adalah kehadiran unsur KRI TNI AL dapat memberikan rasa aman kepada semua masyarakat maritim pengguna laut,” ungkap Perwira Tinggi TNI AL berpangkat Laksamana Pertama TNI.

Sementara itu ditempat terpisah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han) menyampaikan, “ Apa yang telah dilakukan TNI AL ini adalah tindak lanjut dari perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat saat pandemi Covid-19. TNI AL akan selalu peduli kepada masyarakat maritim dan nelayan tradisional “ tuturnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Satpol PP Surabaya Segel Karaoke Berkedok Depok 136 Resto, 22 Permpuan Pemandu Lagu Diamankan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bertindak tegas dengan menyegel Depot 136 Resto di kawasan Jalan Kusuma Bangsa Kota Surabaya, Jum'at (3/9). 

Hal ini lantaran Depot 136 Resto telah melakukan pelanggaran dengan merubah fungsinya sebagai Rumah Hiburan Umum (RHU) atau karaoke.

Apalagi Kota Surabaya masih Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sehingga karaoke berkedok Depot 136 Resto tersebut ditutup sementara.

Dalam operasi yustisi tersebut, petugas tak hanya menyegel Depot 136 Resto tapi juga mengamankan 22 perempuan pemandu lagu (LC) beserta 11 orang pengunjung laki-laki.

Mereka kemudian digiring ke Kantor Satpol PP Surabaya untuk dilakukan pendataan dan sanksi administrasi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum), Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan mengatakan, penyegelan ini dilakukan berkat informasi dari masyarakat adanya RHU yang masih beroperasi. Tanpa menunggu lama, petugas pun langsung bergerak cepat ke lokasi.

"Kita berangkat sama-sama setelah Salat Maghrib, sekitar pukul 18.30 WIB. Ada yang kasih tahu info kalau di sana masih buka. Langsung gerak cepat meluncur ke sana," kata Saiful di Kantor Satpol PP Surabaya, Jum'at (3/9) malam.

Ia juga mengungkapkan, bahwa RHU tersebut, tercatat sudah beberapa kali melanggar protokol kesehatan dan disegel. 

Tak hanya disegel, bahkan petugas juga mengenakan denda administrasi kepada pemilik atau pengelola.

"Ada denda juga, karena sudah beberapa kali melanggar. Saya sendiri yang menyegel dari awal sekian juta dan hari ini sekitar Rp5 juta dendanya, yaitu denda protokol kesehatan," tegasnya.

Saiful mengaku, bahwa petugas juga sempat terkelabuhi dengan penampilan depan RHU tersebut. 

Sebab, di depan pintu masuk, terdapat tulisan resto atau depot rumah makan. Namun, ketika naik ke lantai dua, ternyata digunakan untuk karaoke.

"Tulisannya depot, ternyata untuk minum dan karaoke. Tadi kita datang itu terus masuk seperti tertipu, karena lantai bawah itu parkiran motor. Yang dipakai (lantai) di atas, ada kerumunan juga," jelasnya.

Selain dilakukan pendataan, karyawan beserta pengunjung juga dilakukan pemeriksaan swab oleh Dinas Kesehatan. 

Mereka pun dikenakan denda protokol kesehatan masing-masing sebesar Rp150 ribu. Sementara untuk pengelola atau pemilik RHU, dikenakan denda Rp5 juta.

"Masih belum (diperbolehkan) buka RHU, tapi dia buka (beroperasi). Kedua untuk pengunjung melanggar prokes dengan kerumunan. Denda perorangan Rp150 ribu dan tempat usaha (RHU) Rp5 juta," sebutnya.

Pihaknya menegaskan, bakal terus intensif melakukan pengawasan dan penertiban RHU yang masih nekat beroperasi di tengah pelaksanaan PPKM Level 3. 

Dalam setiap operasi yustisi, pihaknya juga melibatkan jajaran samping.

"Kita rutin melaksanakan giat pengawasan RHU. Kita berikan sanksi pengunjung denda administrasi dan dilakukan swab.  Untuk LC (Lady Escort), dilakukan swab dan dilakukan pendataan untuk cek masuk MBR apa tidak," pungkasnya. 

Read More