Tinjau Penyaluran JPS di Klampis Ngasem dan Pacar Keling, Wawali Armuji Yakin Surabaya Bangkit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan Rp3,8 miliar Bantuan Sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Dana tersebut, merupakan anggaran tak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2021.

Total ada 25.304 MBR di Kota Surabaya yang belum tercover bansos dari Kemensos. 

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya bersinergi memberikan bansos kepada mereka. 

Rinciannya, pemkot memberikan bantuan kepada 19.054 MBR. Sedangkan, pemprov memberikan bantuan kepada 6.250 MBR.

Bantuan JPS bagi MBR yang belum mendapat bantuan apapun tersebut, menunjukkan komitmen pemkot hadir secara nyata di tengah masyarakat menghadapi Pandemi Covid 19.

"JPS APBD merupakan Komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjangkau warga MBR yang belum mendapatkan bantuan apapun, total ada 19.045 Warga yang dicover oleh APBD pemkot," kata kata Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji saat meninjau langsung penyerahan JPS APBD Surabaya di Kantor Kelurahan Klampis Ngasem dan Balai RW X  Pacar Keling, Selasa (14/9).

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau agar pelaksanaan penyaluran JPS dilakukan secara disiplin protokol kesehatan. 

Dalam tinjauannya itu, Wawali Armuji juga sesekali terlihat berinteraksi dengan warga penerima bantuan.

"Bapak Ibu sekalian terima kasih telah bekerjasama Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sekarang sudah melandai dan saya yakin Surabaya bangkit," katanya.

Wawali Armuji menambahkan, menurut data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) JPS APBD di wilayah Kelurahan Klampis Ngasem, sebanyak 190 orang. 

Sedangkan di wilayah Tambaksari sebanyak 630 orang, yang terdiri dari Kelurahan Tambaksari, Rangkah dan Pacarkeling.

"Paling lambat Jum'at besok sudah tuntas untuk penyaluran di 31 Kecamatan di Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Puslatdiksarmil Kodiklat TNI AL Didik Coast Guard Basic Training Personil Bakamla RI

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Sebanyak 119 personil Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia mengikuti Pendidikan Coast Guard Basic Training di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal). 

Pembukaan Coast Guard Basic Training ini dibuka Kepala Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono mewakili Kabakamla RI. Adapun pembukaan tersebut dilaksanakan di Lapangan Samudera Puslatdiksarmil Kodiklatal Juanda Sidoarjo, Rabu, (15/9/2021).

Hadir dalam pembukaan tersebut para pejabat Bakamla dan pejabat Utama Kodiklatal antara lain Wadan Kodiklatal Laksda TNI Agus Hariadi, Direktur Latihan (Dirlat) Brigjen TNI (Mar) Suherlan, S.E., M.M., M.Sc., CHRMP, Direktur Umum (Dirum) Laksma TNI  Gatot Hariyanto dan Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo.

Kepala Bakamla RI Laksmana Madya TNI Aan Kurnia, Sos, M.M dalam amanat yang dibacakan Kepala Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono menyampaikan  sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut RI, Bakamla RI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, Bakamla RI terus berupaya meningkatkan kompetensi personel yang didukung dengan program pengembangan sumber daya personel di Bakamla RI. 

Salah satu program pelatihan yang utama, dan perdana untuk diajarkan ke seluruh personel Bakamla RI, adalah Coast Guard Basic Training ini.

Kepada para peserta Coast Guard Basic Training  agar memiliki rasa bangga, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengemban pelatihan ini. 

Tanamkan rasa saling memiliki, kepada instansi yang kita cintai, Bakamla RI. Tanamkan rasa pengabdian yang tinggi, kepada ibu pertiwi.

Menurutnya Coast Guard Basic Training ini merupakan pelatihan yang esensial dan paripurna. 

Tidak hanya untuk membentuk kemampuan personel. Karakter, kompetensi, dan mental penjaga lautan nusantara, turut dibina dalam pelatihan ini

Kabakamla RI ini yakin, dengan adanya Coast Guard Basic Training, dapat mewujudkan kompetensi personel Bakamla RI sesuai standar yang diharapkan. 

Bahkan mampu bersanding dengan jajaran komunitas coast guard manca negara. Sikap kerja yang profesional, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan inovasi produktif, diharapkan dapat terbentuk melalui kegiatan pelatihan ini

Hal ini sejalan dengan cita-cita kita semua, untuk mewujudkan Bakamla RI sebagai Indonesia Coast Guard. Sebagai institusi penjaga keamanan dan keselamatan laut yang handal, modern dan berkelas dunia. (PenKodiklatal)

Read More

AAL Terima Bantuan Mobil Ambulance CSR Bank Mandiri

KABARPROGEESIF.COM: (Surabaya) Setelah kemarin mendapat tujuh unit kendaraan dinas operasional dari Markas Besar TNI AL, hari ini  Akademi Angkatan Laut (AAL) juga menerima bantuan satu unit ambulance dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri yang diserahkan CEO PT. Bank Mandiri Regional Vlll Jatim lll, I Gede Raka Arimbawa kepada Gubernur AAL, Mayor Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han), Rabu (15/9).

Penyerahan satu unit ambulance Suzuki APV arena yang gelar di depan Gedung R. Soebijakto, Mako AAL, Kesatrian Bumimoro, Surabaya ini, diawali dengan penandatangan berita acara penyerahan bantuan oleh Bank Mandiri dan AAL yang disaksikan Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.E., M.M, para Pejabat Utama di jajaran AAL dan jajaran pejabat PT. Bank Mandiri Regional VIII Jatim lll lainnya.

Menurut CEO PT. Bank Mandiri Regional Vlll menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan melihat tingginya kebutuhan pelayanan ambulance saat ini di tengah pandemi covid-19, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Bantuan ini lanjutnya, juga menyasar lembaga pendidikan seperti di AAL ini, dalam menunjang operasional pendidikan Taruna AAL baik di dalam lingkungan kampus maupun dalam kegiatan latihan Taruna AAL di luar kampus lainnya.

Atas kondisi tersebut lanjutnya, Bank Mandiri sebagai Bank BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyalurkan bantuan itu kepada Lembaga atau Instansi yang membutuhkan.

Gede –sapaan akrab CEO PT Bank Mandiri Regional Vlll ini berharap, bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi personel dan Taruna AAL, maupun dalam menunjang kegiatan AAL dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

Sementara itu Gubernur AAL mengucapkan terimakasih kepada pihak Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan satu unit ambulance untuk operasional pendidikan di AAL ini. Ia meyakini  bahwa bantuan fasilitas kesehatan ini, sangat membantu Tim Kesehatan dan Rumkit drg. Nainggolan AAL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

Ia juga mengingatkan dalam penggunaannya, tetap menaati aturan lalu lintas yang berlaku, berhati-hati dalam berkendaraan, dengan melengkapi surat-surat kendaraan, dan memastikan mobil dalam keadaan aman dan terawat serta santun berlalu lintas, sehingga meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. (Pen AAL)

Read More

Dorong Minat Warga Ikuti Vaksinasi, Pemkot Gelar di Objek Wisata KBS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama TNI-Polri terus memasifkan upaya percepatan vaksinasi Covid-19. 

Bahkan, untuk mendorong minat warga, pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memilih objek wisata sebagai lokasi penyelenggaraan vaksinasi.

Salah satu objek wisata yang menjadi serbuan vaksinasi massal yakni Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Dalam serbuan vaksinasi massal itu setidaknya ada 1500 kuota vaksin Sinovac dosis satu dan dua yang disiapkan untuk warga Surabaya.

"Salah satunya dilakukan di tempat ini (KBS). Ini (peserta) dari Kecamatan Wonokromo dan tiga kelurahan dilakukan di tempat ini," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di sela meninjau pelaksanaan vaksinasi di KBS, Senin (13/9).

Selain berlangsung di KBS, kata dia, vaksinasi massal juga serentak dilakukan di 130 kelurahan. 

Bahkan di hari yang sama, pelaksanaannya juga tersebar di 165 titik lokasi. 

"Ada juga mobil vaksin dari Polrestabes sekitar 22, serta kita juga akan sasar (door to door) ke bawah langsung," ujarnya.

Wali Kota Eri mengaku optimis, apabila semakin banyak lokasi vaksin, maka target capaian vaksinasi di Surabaya bisa lebih cepat. 

Apalagi, selama ini tenaga kesehatan (nakes) serta petugas vaksinator di Surabaya tak hanya berasal dari Dinkes, tapi juga didukung TNI dan Polri.

"Semakin banyak nakes, semakin banyak mobil vaksin kita jalankan sekarang, sehingga menuju vaksin 100 persen sudah bisa dipercepat. Sekarang sudah 98 persen dosis pertama, dan dosis kedua sudah 65 persen. Target kita harus 200 persen," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap, herd immunity di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) bisa segera tercapai. 

Sebab, masyarakat di ketiga wilayah ini saling berhubungan dan tak bisa dipisahkan. 

"(Harapannya) aglomerasi ini bisa tercapai, sehingga Surabaya bisa mencapai level 1 atau zona hijau," katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menjelaskan, bahwa KBS dipilih sebagai salah satu tempat vaksinasi karena lokasinya yang strategis. 

Selain nyaman dan rindang, warga juga terlihat lebih antusias untuk datang. 

"Jadi sebenarnya tempat ini kan rindang, nyaman. Sehingga warga melaksanakannya (memilih) di tempat ini," tuturnya.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi di KBS, Wali Kota Eri pun berencana menggelar vaksinasi di objek wisata lain. 

Lokasi yang akan dipilih dipastikan memiliki ruang terbuka dan luas. Sehingga, sirkulasi udaranya bebas dan tidak menimbulkan kerumunan.

"Sebenarnya kami juga ingin melakukannya di tempat-tempat lain, tapi kalau di Jembatan Suroboyo kan panas, beda kayak di sini (KBS). Tapi ini antusias warganya (tinggi), nanti coba di tempat wisata lainnya seperti Kenjeran, mungkin akan kita kasih terop agar nyaman," pungkasnya.

Read More

Pendaftaran Direktur Utama PDAM Diperpanjang, Pansel: Bagi yang Merasa Dokumennya Belum Lengkap, Silahkan Dilengkapi!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya memperpanjang masa pendaftaran calon Direktur Utama PDAM, terhitung mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021. 

Selama masa pendaftaran tahap 2 itu, Pansel meminta para calon yang sudah mendaftar, bisa melengkapi semua dokumen persyaratan, apabila merasa dokumennya belum lengkap.

“Jadi, para calon yang sudah mendaftar dan merasa dokumennya belum lengkap, silahkan dilengkapi sampai batas akhir tanggal 8 September 2021. Kami penting umumkan ini karena jangan sampai calon yang kompeten, gagal hanya karena tidak lengkap dokumen administrasinya,” tegas Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro saat jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (3/9).

Ia memastikan bahwa tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. 

Menurutnya, PDAM Surya Sembada itu masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan belum diubah menjadi Perumda dan Perseroda.

Makanya, semua persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi Anggota Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tetap mengaku pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perda 2 tahun 2009 sebagaimana diubah ke Perda 13 tahun 2014 tentang PDAM. 

“Jadi, PDAM Surya Sembada itu masih berbentuk PD, bukan Perumda dan Perseroda, makanya tetap mengacu pada Perda tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Wawan Aris Widodo menjelaskan bahwa proses seleksi dimulai dengan pendaftaran atau pengumpulan surat lamaran mulai tanggal 7-26 Juli 2021. 

Kemudian, pendaftaran itu diperpanjang mulai 27 Juli-16 Agustus 2021.

“Setelah perpanjangan tahap pertama berakhir, ternyata ada 52 pelamar, yang terdiri dari pelamar untuk jabatan Direktur Utama 7 orang, Direktur Operasional 12 orang, dan Direktur Pelayanan 33 orang,” kata Wawan saat jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Wawan, karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar, maka dia pun berdiskusi dengan banyak pihak. 

Akhirnya, untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

“Jadi, perpanjangan pendaftaran tahap kedua ini khusus untuk pelamar Direktur Utama, tentu kami berharap dengan perpanjangan ini formasi jabatan Direktur Utama dapat terpenuhi. Karena kami khawatir pada tahap wawancara akhir nanti, hanya tinggal satu orang saja, sehingga kita tidak punya pembanding untuk menentukan yang profesional dan kompeten,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengumumkan kepada seluruh peserta atau pelamar yang masih merasa ada dokumennya yang belum lengkap, diharapkan untuk segera melengkapi. 

“Kami tunggu sampai tanggal 8 September 2021 pukul 16.00 WIB,” katanya.

Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan itu pelamar masih belum melengkapi kekurangan administrasinya, maka Pansel akan memproses dokumen yang sudah diterima sebelumnya. 

Artinya, jika sampai tanggal 8 September 2021 belum ada yang melengkapi kekurangan administrasinya, pihak Pansel akan melanjutkan proses seleksinya ke tahap seleksi administrasi.

“Nah, untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi itu, dapat dikirim kepada Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dengan alamat: Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

KRI Bima Suci Gelar Baksos Di Pulau Terluar

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Dalam perjalanannya menuju etape ke-4 yaitu Raja Ampat, KRI Bima Suci menggelar bakti sosial di pulau Bras atau yang di sebut juga sebagai pulau Berasi.

Sebagai pulau terluar Indonesia, Pulau Bras terletak di Samudra Pasifik yang memiliki luas kurang lebih 3.375 km. 

Pulau Bras masuk ke dalam wilayah administrasi desa Mapia, distrik Supiori Barat, Provinsi Papua.

Untuk bisa datang ke pulau Bras,  Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Waluyo, SH, M.Tr.Hanla, beserta perwakilan anggota Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021 menggunakan  Resque Boat (perahu karet) dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Dalam baksos yang dilaksanakan pada Selasa (31/8) ini, kepada masyarakat setempat diberikan sembako berupa  beras, mie instan, gula,  minyak dan lain sebagainya.

Di Pulau Bras ini juga terdapat satuan tugas  pengamanan Pulau terluar  (Satgaspam Puter 25), dengan personel sebanyak 25 prajurit yang terdiri dari 15 prajurit TNI Angkatan Darat, dan 10 prajurit Marinir TNI AL dengan Komandan Satgas Letda Marinir Bayu.

Sementara jumlah penduduk yang menempati pulau tersebut sekitar 24 kepala keluarga, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai Nelayan.

“Bakti sosial ke pulau terluar seperti ini merupakan agenda rutin yang di laksanakan KRI Bima Suci saat melaksanakan pelayaran. Selain untuk mengecek situasi dan kondisi wilayah pulau terluar, juga untuk meningkatkan kedekatan TNI AL dengan masyarakat yang tinggal di pulau kecil dan terluar NKRI. Dengan harapan apa yang kami lakukan ini dapat menjadi penyemangat untuk warga dimasa pandemi covid 19 ini,“ terang Letkol Waluyo.

Selain itu Ia menambahkan bila baksos ini digelar sebagai partisipasi KRI Bima Suci dan Satgas Operasi KJK 2021,"Tambahnya.

Ditempat terpisah Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) menyatakan, “ Bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian TNI AL yang merupakan implementasi arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. secara virtual kepada para Pangkotama TNI AL, Komandan  Satuan TNI AL dan Kepala Dinas  jajaran Mabesal, pada Kamis (26/8), bahwa Prajurit TNI Angkatan Laut  harus berperilaku sederhana,  santun dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat sehingga kehadiran TNI AL baik personel maupun Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan KAL bisa memiliki manfaat positif bagi lingkungan sekitar,” Pungkasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), kepada Komandan Satgas guna mencegah penularan Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Budhi Sarwono Ditangkap KPK, Ini Kata Gubernur Jateng

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons perkara Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono karena telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Ganjar mengatakan terkait peristiwa penetapan tersangka Bupati Banjarnegara, Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas. Seperti halnya yang selalu disampaikan saat melantik kepala daerah.

"Jaga integritas. Biasanya saya sampaikan saat saya melantik kawan-kawan kada (kepala daerah)," kata Ganjar, Sabtu (4/8/2021).

Dengan diusutnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara, Ganjar menegaskan hal itu sebagai peringatan untuk yang lainnya agar menghindari perilaku serupa.

"Ini juga peringatan untuk kada, gratifikasi, jual beli jabatan, atur proyek dan semacamnya masih jadi perilaku buruk," kata Ganjar.

Terkait jabatan Bupati Banjarnegara, Ganjar menjelaskan sudah wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin agar melakukan konsolidasi. Hal itu agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Saya sudah telepon Wabup agar segera mengkonsolidasikan pemerintahan. Jangan sampai layanan publik terganggu," ujar Ganjar Pranowo.

"Pak Wabup sampaikan hari ini diadakan pertemuan dengan OPD. Saya akan ke sana," lanjut dia.

KPK menyebut Budhi diduga meraup Rp2.1 miliar dalam kasus yang menjeratnya.

Budhi telah ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi.

"Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (3/9).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i serta pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan," kata Firli.

Budhi Sarwono ditahan di Rutan Kavling C1 dan Kedy Afandi di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Read More

Sri Mulyani Berani Blak-blakan Soal Korupsi Bupati Probolinggo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus tersebut menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI terkait dengan kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo.

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," ujar Sri Mulyani dikutip dari keterangan postingan Instagram pribadinya, Sabtu (4/9/2021).

Dalam keterangan postingannya tersebut, Sri Mulyani menuliskan kata "Korupsi di Kabupaten Probolinggo". Kemudian, dia menjelaskan bahwa jumlah transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2012 terus meningkat sampai tahun ini mencapai Rp15,2 triliun, dimana pada tahun 2012 uang APBN yang ditransfer sebesar Rp959 miliar dan pada tahun ini mencapai Rp1,857 triliun.

Selain itu, total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 yang disampaikan ke kabupaten tersebut mencapai Rp2,15 triliun untuk 325 desa, dengan masing-masing desa rata-rata mendapat Rp291 juta pada tahun 2015 dam naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 miliar di tahun 2021.

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (tahun 2015) menjadi 34,04 persen (tahun 2019). 3,5 persen anak dari 10 anak kurang gizi!" tulis Sri Mulyani.

Selain itu, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan dari 2,89 persen pada tahun 2015 menjadi 4,86 persen di 2021. Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,12 persen pada tahun 2015 naik menjadi 66,07 persen pada tahun 2020.

"Kemiskinan turun (dari) 20,98 persen (tahun 2015) menjadi 18,61 persen (tahun 2020). Hampir satu dari lima penduduk masih miskin!" tulisnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka.

Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen; Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka mayoritas kepala desa.

Dalam perkaranya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Read More

KPK Geledah Rumah 2 Anak Eks Bupati Ini Selama 4 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Rumah dua orang anak mantan Bupati Probolinggo yang juga tersangka kasus korupsi dugaan jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Hasan Aminuddin, dari istri pertama Dian Prayuni, digeledah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (4/9).

Dilansir dari CNN Indonesia, dua mobil rombongan penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan rumah anak pertama Hasan, Dini Rahmawati di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sejak siang tadi.

Tim penyidik KPK dikabarkan menggeledah rumah tersebut selama 4 jam sebelum akhirnya memeriksa ke rumah anak kedua Hasan yakni Zulmi Noor Hasani, yang persis di samping rumah Dini.

Upaya penggeledahan tersebut dilakukan guna mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur.

“Iya benar (telah dilakukan penggeledahan di rumah kedua anak tersangka Hasan Aminuddin),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Sabtu (4/9).

Kendati demikian, Ali urung menyampaikan lebih lanjut terkait hasil dari penggeledahan tersebut. Pasalnya sampai saat ini dikatakan Ali, tim penyidik masih berada di lapangan dan sedang mencari bukti terkait dengan perkara.

“Perkembangannya akan kami sampaikan setelah memastikan kegiatan tersebut selesai,” jelasnya.

Diketahui, sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

Dari temuan awal KPK, para tersangka telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp20 juta. Tak hanya itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kasus ini bermula dari rencana dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, pemilihan itu dilakukan pengunduran jadwal hingga 9 September 2021. Dari jadwal itu, terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, lanjut Alex, maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Adapun pengusulannya melalui Camat.

Selain Tantriana dan Hasan, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu dikabarkan ada 18 orang terduga ASN sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Dari 18 orang terduga itu, 17 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Read More

KPK Jawab Tantangan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono untuk Buktikan 'Fee' Rp2,1 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ditantang Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono untuk membuktikan siapa pemberi fee untuknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara.

KPK menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kuat pemberi fee kepada Budhi Sarwono dalam dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2017-2018.

Kini Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan maling uang rakyat sebesar Rp2,1 miliar terkait pekerjaan proyek infrastruktur.

"Kami tegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat, menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 September 2021.

Sebelumnya, dalam unggahan di akun Instagram @budhisarwono, Budi Sarwono menantang KPK untuk menunjukkan siapa pemberi fee Rp2,1 miliar.

“Saya diduga menerima uang Rp2,1 miliar oleh KPK. Maka saya mohon kepada mereka untuk menunjukkan yang memberi, siapa kepada siapa. Silakan ditunjukkan,” kata Budhi Sarwono.

Dalam kesempatan yang sama, Budhi Suwarno juga meminta masyarakat Banjarnegara untuk tidak membela diri terkait dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Masyarakat Banjarnegara adalah masyarakat yang cerdas. Tidak perlu banyak kata untuk membela diri, gusti Allah mboten sare,” ujarnya.

Seperti diketahui KPK pada Jumat 3 September 2021 telah menetapkan Budhi Sarwono bersama Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta sebagai tersangka dugaan kasus maling uang rakyat.

KPK meminta kepada para tersangka dan pihak-pihak lain yang nantinya dipanggil dan diperiksa untuk bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik.

Budhi Sarwono juga diduga terlibat kolusi setelah perusahaan miliknya yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo dalam paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***

Read More

Finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Berikan Berbagai Produk Olahan Kepada Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana berbeda terasa di ruang kerja Wali Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jumat (3/9). Kali ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kedatangan tamu spesial, yakni empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. 

Mereka datang dengan membawa berbagai macam produk olahannya masing-masing.

Ada yang membawa sabun cuci tangan yang diolah dari minyak jelantah. Kemudian, ada yang membawa minuman dari bunga telang. 

Lalu, berbagai olahan makanan dan minuman dari jahe. Terakhir, salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 membawa produk olahan hasil budidaya jeruk kingkit berupa minuman dan salep.

Wali Kota Eri terlihat sangat penasaran dan tertarik dengan produk olahan yang mereka bawa. Ia pun mencicipi berbagai minuman dan makanan dari produk olahan tersebut. 

Saat mencicipi sebotol minuman olahan dari jeruk kingkit, tenggorokannya terasa segar.

Ternyata, minuman dari jeruk kingkit mempunyai khasiat untuk mengatasi tenggorokan gatal, batuk, dan melancarkan pencernaan. 

“Enak gak? Ternyata segar ya. Ini gara-gara minuman jeruk kingkit buatanmu tenggorokan saya terasa segar, ini enak,” ungkap Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mencicipi minuman yang diolah dari bunga telang. Ia terkejut, rupanya minuman itu terasa manis. 

Bahkan, ia juga mencoba langsung memakan bunga telang untuk membuktikan bahwa bunga tersebut dapat langsung dimakan dan mempunyai rasa manis. 

“Ini bunganya bisa langsung dimakan? Saya coba ya. Ternyata bunganya bisa dimakan, manis loh rasanya. Minumannya enak, manis juga,” ujarnya.

Wali Kota Eri berpesan kepada kepala SDN Kaliasin 1 Surabaya untuk terus mendampingi siswanya membudidayakan berbagai tumbuhan dan mengolah limbah dari minyak jelantah. 

Ia ingin, produk-produk olahan itu dapat diperjual belikan. Sehingga, hasil budidaya itu tidak berhenti dan akan terus berkelanjutan.

“Setelah budidaya ini produknya harus dijual. Jangan berhenti sampai disini. Ini tugas untuk kalian dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Jadi, tanaman apa yang dibudidayakan, khasiatnya apa, itu terus digerakkan,” pesannya. 

Ia juga menyampaikan kepada ke-empat finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 untuk terus menjadi contoh bagi orang banyak agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. 

Oleh karena itu, ia mendorong anak-anak tersebut untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. 

"Kalau terus menjadi contoh seperti ini, nantinya bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menggantikan saya nantinya. Belajar terus ya adek-adek,” imbuhnya.

Pada sempatan itu, Kepala SDN Kaliasin 1 Sastro mengatakan, setiap anak yang mengikuti program Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 memiliki satu pendamping. 

Selama masa pandemi Covid-19, pendampingan itu dilakukan secara hybrid, yakni daring dan luring.

“Kalau pembinaanya secara luring, kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Proyek ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yaitu berbudaya lingkungan dan peduli lingkungan,” kata Sastro.

Ia menjelaskan, proyek lingkungan itu sudah diimplementasikan di beberapa kampung binaan. 

Ia menyebut, dikarenakan pandemi Covid-19, produk olahan dari anak-anak itu dijual ke kampung binaan dan secara online. 

"Karena ini pandemic jadi kita tidak bisa menjual secara bebas. Biasanya itu kita jual di koperasi dan kantin sekolah,” jelasnya.

Salah satu finalis Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021 Syaqila menjelaskan, dari limbah minyak jelantah ia mampu merubahnya menjadi dua produk yang bernilai ekonomi. 

Produk olahan itu berupa sabun padat dan sabun cair. 

"Sabun cair ini fungsinya untuk mencuci tangan. Sementara itu, sabun padat dapat digunakan untuk mencuci serbet atau kain. Idenya dari berbagai sumber dan cara pengolahannya saya lihat di youtube,” jelasnya.

Sementara itu, siswa kelas 5 SDN Kaliasin 1 Nevan menyebut, ia mempunyai dua produk hasil olahan jeruk kingkit. 

Pertama, minuman kingkit serut timun (Kirutin), ia mengkombinasikan jeruk kingkit dengan serut timun, selasih, nata de coco, sirup melon, dan perasan lemon agar lebih segar. Kedua, salep dari buah jeruk kingkit. 

Menurutnya, salep buatannya itu dapat mengobati berbagai penyakit kulit.

“Berdasarkan testimoni dari warga-warga kampung binaan, salepnya dapat mengobati masalah panu, kutu air, gatal-gatal, dan jerawat. Salepnya ini merupakan resep dari uyut saya. Semoga produk-produk ini bisa bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. 

Read More

Personil Koarmada II, Dapatkan Hadiah Undian Program Payroll Bank Mandiri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Prajurit dan PNS Koarmada II mendapatkan kegembiraan dengan mendapatkan berbagai macam hadiah program Undian Payroll yang diselenggarakan Bank Mandiri  di Gedung Loung Majapahit, pada Kamis (2/9).

Salah satu Prajurit yang beruntung tersebut adalah Kopda Isy Sunarto Prajurit KRI Teluk Sampit-515 Satfib Koarmada II yang mendapatkan hadiah utama 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han) dan disaksikan oleh Mitra Bank Mandiri Bapak Putu Apriyanto - Area Head Bank Mandiri, dan juga Pejabat Koarmada II.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II mengatakan, “saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bank Mandiri kepada Koarmada II terkait program-program kesejahteraan prajurit termasuk sistem penggajian Prajurit dan PNS Koarmada II, undian payroll bank mandiri yang ditujukan kepada Prajurit dan PNS di Koarmada II merupakan bentuk kesejahteraan dan apresiasi bank mandiri terhadap kerjasama TNI AL dengan Bank Mandiri khususnya cabang Indragiri di bawah Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Surabaya , sekaligus mendorong para nasabah untuk lebih giat menabung di rekening payroll masing-masing”, jelas Pangkoarmada II.

Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19 undian juga dapat diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II secara Virtual Zoom di Satker masing-masing, dengan 19  hadiah Doorprize yang telah disediakan , serta Hadiah utama yakni 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat.

Turut hadir Kaskoarmada II, Danguspurla Koarmada II, Kapok Sahli Koarmada II, Para Asisten Pangkoarmada II, dan seluruh Komandan Satuan di Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More