Berantas Anak Putus Sekolah di Surabaya, Pemkot Gandeng Pilar Sosial hingga RT/RW

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Memberantas anak putus sekolah menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Bahkan, hingga kini, pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) concern mencari keberadaan anak putus sekolah di Surabaya.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menyatakan, pihaknya terus concern mencari keberadaan anak putus sekolah di Kota Pahlawan. 

Bahkan, ia sangat berterima kasih apabila ada laporan dari masyarakat yang menemukan keberadaan anak putus sekolah.

"Kita terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya. Kalau ada pasti segera kami tindaklanjuti," kata Supomo, Kamis (16/9).

Menurutnya, apabila ada pihak yang menyatakan di Surabaya banyak anak putus sekolah, maka data tersebut seharusnya juga disampaikan ke Dispendik. 

Melalui data tersebut, pihaknya memastikan langsung menindaklanjutinya.

"Kalau ada (anak putus sekolah), datanya itu mana? Kita ini malah uber-uber, dalam arti mencari anak putus sekolah. Kalau ketemu, kita pasti sekolahkan dengan berbagai macam cara," jelasnya.

Ia mencontohkan, misalnya ketika ditemukan anak putus sekolah yang melebih batas umur, maka Dispendik akan memfasilitasi pendidikannya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Namun, jika umur anak tersebut masih memenuhi persyaratan, tentu akan difasilitasi pendidikan reguler.

"Oh misal ini masuk PKBM, karena umur sudah kelewatan. Tapi kalau umur memenuhi syarat, kita masukkan ke sekolah reguler. Kalau ketemu anak putus sekolah yang benar-benar memang tidak ingin sekolah, kita fasilitasi ke balai pelatihan kerja," katanya.

Supomo juga memastikan telah menyiapkan berbagai solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya. 

Salah satunya menggandeng lembaga/perusahaan melalui CSR untuk memberikan akses gratis pendidikan khususnya bagi anak dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itulah solusi-solusi di dalam rangka menghadapi persoalan warga tadi. Kalau ada datanya mana? Kita sekolahkan. (Selama ini) tidak ada aduan, kalau ada pasti langsung kita tindaklanjuti agar bisa sekolah," terangnya.

Bahkan, dalam upaya memberantas anak putus sekolah di Surabaya, pemkot juga menggandeng pilar-pilar sosial. Seperti, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT/RW. 

"Kita ini kerjasama dengan IPSM dan TKSK yang ada di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT/RW," ujarnya.

Di sisi lain, Supomo juga mempertanyakan data anak putus sekolah yang disampaikan oleh pihak terkait. 

Menurut dia, data tersebut seharusnya juga disampaikan beserta jenjang pendidikannya. 

Namun, meski anak putus sekolah itu kategori jenjang SMA/SMK, tentu pemkot tak akan menutup mata.

"Karena prinsip kita itu melihatnya dari sisi warga. Kalau warga putus sekolah SMA/SMK, tetap kita bantu komunikasikan dengan provinsi. Karena itu kewenangan ada pada provinsi. Nah, kalau SD-SMP kita bisa lebih masif lagi mengkomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah," pungkasnya.

Read More

Satkat Koarmada II Bekali Siswa Dikmata Kodiklatal Dengan Latihan VBSS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna melatih Siswa Dikmata XL/2 Jur Eta Kodiklatal Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada II melaksanakan latihan praktek Visit Board Search and Seizure (VBSS) di KRI Mandau-621 yang dikomandani oleh Letkol Edy Setyawan, S.E., dan KRI Keris-624 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Fadlon, pada Kamis (15/9).

Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu diadakan pengarahan / petunjuk kepada seluruh personel yang terlibat tentang materi serta prosedur dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam pelatihan tersebut para siswa Kodiklatal mendapatkan materi mengenai pengertian VBSS, Type of Boarding, Tahapan Boarding, Hallway Prosedur, kegiatan yang dilaksanakan sebelum aksi, prosedur melewati tangga dan prosedur penanganan tawanan, dan seterusnya.

Dansatkat Koarmada II Kolonel Laut (P) Awang Bawono, mengatakan, “Kemampuan melaksanakan VBSS wajib dimiliki oleh seluruh personel TNI AL sebagai penangkal dan lawan bagi setiap upaya pelanggaran ataupun tindak pidana di laut yang menggunakan laut sebagai medianya. 

"Saya berharap agar para siswa memanfaatkan latihan praktek ini dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti petunjuk dan arahan dari para instruktur, " Jelas Kolonel Awang.

Disamping itu Kolonel Awang menambahkan bahwa latihan praktek ini sekaligus untuk mengukur skill, tingkat kesiapan dan kesiapsiagaan prajurit di jajarannya, sesuai arahan dari Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han) yang merupakan implementasi dari perintah KASAL Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. untuk membangun SDM yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. (Dispen Koarmada II)

Read More

3.600 Dosis Vaksin dari Kodim Lamongan Untuk Karyawan PT Intercraf

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sebanyak 3.600 dosis vaksin jenis Sinovac digelontorkan oleh pihak Kodim 0812/Lamongan dalam serbuan vaksinasi yang ditujukan bagi karyawan PT Intercraf.

"Itu dilakukan dalam rangka mewujudkan herd immunity. Salah satu program yang sekarang digagas oleh Pemerintah,” ujar Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono. Kamis, 16 September 2021 pagi.

Karyawan ataupun perusahaan, kata dia, menurutnya salah satu sasaran vaksinasi yang sangat efektif guna menekan laju pertumbuhan pandemi.

“Kita mengantisipasi terjadinya klaster,” jelasnya.

Selain vaksinasi, pihaknya juga menginstruksikan personelnya yang sudah berada di lokasi untuk melakukan sosialiasi protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan PT. Intercraf. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Bareskrim Polri Sita Rp531 Miliar Hasil TPPU Obat Ilegal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Mabes Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan satu orang tersangka terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar.

Keberhasilan investigasi bersama Bareskrim Polri dan PPATK ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, pengungkapan TPPU ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam penegakan hukum, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya di masa pandemi.

"Pemerintah bekerja dengan serius melakukan, memantau dan penindakan terhadap bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara yang khusus hari ini terkait peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat," kata Mahfud, Kamis (16/9/2021).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan, tersangka dalam kasus ini satu orang berinisial DF. 

Ia menjelaskan, pengungkapan perkara berawal dari kasus seorang meninggal dunia karena menggunakan obat aborsi yang diedarkan oleh tersangka. 

Kasus tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur pada Maret 2021.

Dari kasus itu dilakukan penelusuran bersama PPATK bahwa tersangka melalukan impor obat dari luar negeri tanpa izin edar dalam jumlah banyak. 

"Dari hasil penelusuran tersangka memiliki sembilan rekening bank, dari sana disita barang bukti TPPU Rp531 miliar," kata Agus.

Menurut Agus, penyidik Bareskrim Polri dan PPATK mencurigai tersangka, karena memiliki dana dalam jumlah yang fantastis, sementara yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi. 

"Tersangka mengedarkan obat tanpa izin edar dari BPOM," kata Agus.

Agus menegaskan pihaknya masih memburu aktor intelektual dari perkara TPPU ini, termasuk memburu pemasok obat ilegal yang ada di luar negeri. 

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebutkan pengungkapan ini merupakan proyek kolaborasi kedua yang ditangani pihaknya bersama Bareskrim Polri dalam menindak kejahatan tindak pidana ekonomi secara terintegrasi.

Sebelumnya, PPATK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan yang berhasil dibekukan Rp300 miliar dari Rp600 miliar kerugian dari kasus tersebut. 

"Ini proyek besar kedua yang ditangani PPATK dan Polri. Ini konsern kami, melihat perkembangan di masyarakat komplain mengenai obat-obat palsu, obat-obat terlarang yang beredar, bukan hanya merugikan secara keuangan, tapi juga membahayakan masyarakat," kata Dian.

Read More

Terganjal PP 54/2017, Putra Mensos Risma Tak Lolos Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimunculkan secara tiba-tiba di masa perpanjangan ketiga dalam rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya akhirnya mengubur impian 4 calon.

Ini lantaran usia ke 4 calon tersebut dianggap tak memenuhi syarat sesuai dengan aturan baru yang dikeluarkan panitia seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

"Ada 4 sebenarnya yang potensial, tapi karena umurnya belum 35 tahun ya akhirnya gak bisa ikut," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (13/9) lalu.

Bahkan menurut Wali Kota Eri, aturan baru yang dibuat Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terbilang cukup ketat.

Tak peduli siapapun atau dari garis keturunan manapun bila tak memenuhi syarat terpaksa tak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya.

Hal ini terbukti dengan hengkangnya salah satu calon direksi yang merupakan putra dari Menteri Sosial (Mensos) Ri Tri Rismaharini alias Risma.

"Kemarin ada mas Fuad (Putra Tri Rismaharini) daftar, gak papa toh. Ada anaknya mantan gubernur daftar ya gak papa. Lapo gak boleh. Tapi pertanyaannya karena umurnya tidak sampai 35 tahun," ungkapnya.

Tak lolosnya anak mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini bersama 3 calon lainnya dalam seleksi direksi PDAM Surya Sembada ternyata membuat Wali Kota Eri bersedih.

Pasalnya ke 4 orang tersebut dinilai memiliki kemampuan yang luar biasa padahal usia mereka terbilang masih muda.

Kendati demikian Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya di era kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya tak bisa berbuat banyak.

Namun ia berkeyakinan bila Fuad Bernardi putra Mensos Tri Rismaharini ini mendaftar calon direksi PDAM bertujuan untuk membangun kota Surabaya supaya lebih maju lagi.

"Saya malah bersedih ketika 4 orang yang saya pikir punya kapabilitas dan kemampuan itu tidak bisa mengikuti karena umur, bukan karena dia cari jabatan. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena semakin banyak anak muda yang ikut, sesuai dan bisa bertarung maka pilihan kita semakin banyak. Kalau saya tidak peduli," pungkasnya.

Seperti diberitakan sejak pendaftaran calon direksi PDAM dibuka pada 7 Juli 2021, ada 52 pelamar calon direksi PDAM.

Rinciannya, terdiri dari tujuh orang pelamar untuk jabatan Direktur Utama, 12 orang untuk posisi Direktur Operasional , dan 33 orang Direktur Pelayanan.

Karena masih ada posisi yang belum memenuhi harapan Pansel, yang mana Pansel ingin setiap posisi minimal ada 10 pelamar.

Untuk memenuhi jumlah pelamar formasi jabatan Direktur Utama, maka Pansel memutuskan untuk memperpanjang pengumuman pendaftaran tahap kedua, mulai tanggal 25 Agustus hingga 8 September 2021.

Lalu diperpanjang lagi mulai Selasa (14/9) hingga Senin (20/9) dengan ketentuan baru yakni pendaftar harus berusia minimal 35 tahun. 

Aturan ini mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan untuk tahapan seleksi Direksi PDAM Surya Sembada itu terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.

Read More

Siswa TNI AL Satdik 1 Tanjung Uban Lattek Pekan Integrasi di Fasilitas Pendidikan Bumimoro Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme siswa TNI AL di lingkungan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal), Siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Angkatan XLI TA 2021 Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Tanjung Uban Kepulauan Riau melaksanakan Lattek Pekan Integrasi di beberapa fasilitas Pendidikan Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (16/9/2021).

Lattek Pekan Integrasi Satdik 1 Tanjung Uban ini diikuti 245 orang siswa dengan rincian 100 orang siswa Dikmaba dan 145 orang siswa Dikmata. Selain para siswa turut pula 26 orang Satgas yang terdiri dari Pelatih, Pembimbing Siswa (Bingsis) Satdik 1 Tanjung Uban.

Adapun Fasilitas pendidikan Bumimoro yang dikunjungi adalah bengkel mesin yang berada di Pusdiktek, Bengkel Elektronika yang berada di Pusdiklek, Alat Instruksi dan Alat penolong instruksi (Alins Alongins) di Sekolah Artileri dan Sekolah Senjata Bawah Air (Sesenbar) Pusdikpel. 

Selain itu para siswa ini juga melaksanakan kunjungan ke Pusdikkes Kodikdukum Kodiklatal.

Dalam kunjungan ke Pusdiktek dan Pusdiklek para siswa ini mendapatkan bimbingan dan pembelajaran dari para instruktur yang berkaitan dengan permesinan di KRI dan berbagai instrumen peralatan elektronika seperti radar yang juga digunakan di KRI. 

Sedangkan di Seart dan Sesenbar Pusdikpel para siswa Satdik 1 ini mendapatkan materi berbagai kesenjataan yang digunakan KRI berikut amunisi yang digunakan.

Untuk di Pusdikkes para siswa ini mendapatkan materi pelatihan  penanggulangan penderita gawat darurat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill kemampuan setiap siswa Dikmaba bila terjadi kejadian gawat darurat yang sering terjadi tanpa bisa diprediksi kapan, dimana, pada siapa, sehingga menyebabkan kecacatan dan kematian. (Kodiklatal)

Read More

Peringati HUT ke 76 TNI AL, Vaksinator AAL Kembali Sasar 750 Civitas Akademika Umsida dan Smamda

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Masih dalam rangka memperingati HUT ke-76 TNI AL 2021, vaksinator Akademi Angkatan Laut (AAL) terus menggencarkan Serbuan Vaksinasi TNI AL yang kali ini menyasar 750 Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo yang digelar di Auditorium KH.A.R. Fachruddin, Smamda Sidoarjo, Kamis (16/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Lembaga (Setlem) AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.E., M.M., sekaligus membuka acara vaksinasi mewakili Gubernur AAL, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., Rektor Umsida Dr. Hidayatullah, M.Si., dan Kepala Sekolah Smamda Sidoarjo, Wigatiningsih, M.Pd.

Turut hadir dalam kegiatan kali ini  Kepala Penjamin Mutu (Ka PM), Setlem AAL, Kolonel Laut (S) Dr. Asep Iwa Soemantri, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ka LPPM), Setlem AAL, Kolonel Laut (KH) Dr. Muh. Saikhu, dan Kasubditkes, Ditpers AAL, Letkol Laut (K) dr. Heru Nurdianto, Sp.U. dan perwakilan Taruna AAL.

Gubernur AAL dalam sambutannya yang dibacakan Seklem AAL  mengatakan bahwa Serbuan Vaksin ini, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-76 TNI AL tahun 2021 yang mengusung tema "Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Setlem AAL mengucapkan terimakasih kepada Umsida dan Smamda Sidoarjo atas kerjasama yang sudah dibangun antara AAL dengan Umsida dan Smanda, dan berharap pelaksanaan kerjasama ini dapat terlaksana di bidang lainnya di waktu mendatang, tidak hanya dalam vaksinasi saja.

Ia menegaskan bahwa gelaran Vaksin ini akan terus berlanjut dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki AAL, selain sebagai bakti TNI/TNI AL kepada bangsa dan negara, juga sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi AAL dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini lanjutnya, merupakan komitmen dari TNI AL dalam membantu program vaksinasi covid-19 sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana Yudo Margono dalam upaya menciptakan Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang dicanangkan pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 di Indonesia.

Sementara itu Rektor Umsida dan Kepala Sekolah Smamda senada, mengucapkan terimakasih atas kegiatan ini, sehingga dapat membangun sinergitas civitas akademika Umsida, SMA Muhammadiyah atas kepercayaan AAL yang telah menjadikan civitas akademika Muhammadiyah Sidoarjo sebagai sasaran serbuan vaksinasi dan semoga kerjasama berlanjut di bidang lainnya. (Pen AAL)

Read More

10 Pimpinan Partai Politik Apresiasi Keberhasilan Wali Kota Eri Tangani Covid-19 di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamu 10 pimpinan partai politik (parpol) di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Rabu (15/9). 

Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi dan bertukar pendapat tentang kemajuan dan pembangunan Kota Surabaya ke depan.

Adapun 10 parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Perwakilan 10 parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya),  Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Tjutjuk Supariono (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Seusai pertemuan itu, salah satu perwakilan partai politik Arif Fathoni mengaku bersyukur karena pada sore ini diberi kehormatan untuk bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan Wali Kota Eri tentang bagaimana membangun Kota Surabaya ke depan. Terutama dalam upaya-upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan ini.

“Jadi, ini sebagai tindaklanjut pertemuan ketua partai sebelumnya yang mana kami juga mengapresiasi atas keberhasilan Pak Wali Kota dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Rabu (15/9).

Makanya, saat ini warga Kota Surabaya bisa merasakan tingkat keterisian rumah sakit yang sudah turun, jumlah warga Surabaya yang terpapar dan meninggal juga sudah turun. 

“Nah, menurut kami ini patut diberikan apresiasi. Jadi, kami tadi ngobrol gayeng tentang bagaimana membangun Surabaya ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi 10 parpol dengan Pemkot Surabaya ini akan membawa Surabaya semakin maju, semakin berkembang dan semakin ramah bagi warga dan bagi investasi yang akan masuk ke Kota Surabaya. 

“Jadi, konsolidasi itu kunci utama di masa wabah seperti ini,” pungkasnya.

Read More

Jelang HUT TNI AL Ke 76 Pangkalan TNI AL Kendari Gelar Bakti Kesehatan Dan Bakti Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jelang peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-76 pada tanggal 10 September 2021 esok, Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari menggelar aksi Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial bagi masyarakat di Kec. Kendari Caddi dengan melaksanakan serbuan vaksinasi dan pemberian tali asih. Kamis (9/9).

Peringatan HUT kali ini diselenggarakan dengan mengadakan serbuan vaksinasi dosis 1 dan dosis ke 2 bagi masyarakat. Vaksin yang digunakan yakni jenis Sinovac. Vaksinator pada giat ini dikerahkan dari tenaga kesehatan Balai Kesehatan Lanal Kendari. 

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian tali asih kepada Purnawirawan dan Warakawuri.

Komandan Lanal Kendari, Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos., bersama Ketua Cabang 3 Korcab VI DJA II, Ny. Mia Andike meninjau langsung kegiatan Vaksinasi dan Pemberian Tali Asih kepada para Purnawirawan dan Warakawuri.

Rangkaian kegiatan ini disesuaikan dengan tema HUT Ke-76 TNI AL Tahun 2021 yaitu, “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe Siap Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” dimana hal ini dimaksudkan agar TNI AL dapat terus berkreasi dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. (Dispen Koarmada II)

Read More

Mayjen Suharyanto Sebut Vaksin Bisa Jadi Benteng Tubuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelumnya pihak Forkopimda Jatim telah menyasar seluruh Pondok Pesantren yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sasaran pelaksanaan vaksinasi.

Bukan tanpa sebab, vaksinasi yang dilakukan di seluruh Lembaga Pendidikan yang ada di Jawa Timur itu, sebagai upaya persiapan belajar mengajar tatap muka.

Seperti adanya serbuan vaksinasi yang digelar oleh pihak Kodam V/Brawijaya di Ponpes AL-Fattah yang berada di Desa Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kamis, 16 September 2021 siang.

“Ini adalah salah satu program dari TNI di masa pandemi, khususnya Kodam Brawijaya yang telah melaksanakan vaksinasi massal pada seluruh Ponpes yang ada di Jawa Timur,” ujar Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Dirinya mengungkapkan, jika vaksinasi yang digelar di Ponpes itu sudah memasuki hari ketiga. Setidaknya, sebanyak 6 ribu lebih Santri yang sudah di vaksin oleh pihak Kodam. 

“Saat ini tidak ada yang terkonfirmasi positif. Tapi paling tidak, ini bisa menjadi banteng,” jelasnya.

Diungkapkan Pangdam, saat ini Pemerintah telah mendeteksi adanya varian MU, salah satu varian pandemi yang saat ini mulai menyerang di berbagai negara.

Akan tetapi, dirinya mengimbau seluruh pihak untuk tak panik menghadapi adanya serangan pandemi jenis baru itu.

“Mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia. Seandainya masuk pun, para Santri di Temboro ini sudah bisa menghadapi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pelaksanaan vaksinasi kali ini digencarkan oleh pihak Kodam V/Brawijaya. 

Selain di Ponpes AL-Fattah, pelaksanaan vaksinasi itu juga digelar di GOR Ki Mageti, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Untuk sasarannya, adalah para Lansia. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Dimarahi Mensos Risma Soal Bantuan, Ini Kata Kadinsos Katingan

KABARPROGRESIF.COM: (Katingan) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan kepala dinas sosial kabupaten Katingan tidak bisa komunikasi. 

Hal ini terkait dengan adanya sejumlah warga Katingan yang mengakui dihadapan Risma belum mendapat bantuan.

Pernyataan mantan Wali Kota Surabaya tersebut terekam dan tersiar dimedia sosial jenis Facebook.

Dalam video berdurasi 34 detik tersebut tampak Mensos Risma berdialog dengan warga. Diduga karena ada warga yang mengeluh belum mendapatkan bantuan, Mensos langsung mengatakan ke Kadinsos terkait keluhan tersebut.

"Pak kadis ini loh. Ngga ada yang terima ni, ku tanya," ujar Risma dalam video tersebut.

Mendengar pernyataan politisi PDIP itu, pria berbaju putih dalam video tersebut yang adalah Kadinsos Katingan, Elmon Sianturi, langsung meminta maaf. Selain itu, ia juga menyebutkan kekurangan jatah bantuan yang diperoleh di daerahnya.

"Jadi mohon maaf Bu, jatah yang kita terima hanya sedikit," sahut Kadis ke Mensos.

Siapa ngomong bapak itu, ngomong jatah, siapa yang ngomong," tanya Risma memotong pembicaraan Kadinsos.

Kepada Elmon, Mensos Risma mengatakan bahwa dirinya telah menambah usulan daerah sebanyak 5,9 juta usulan. Jika tidak diusulkan artinya salah Kadinsos.

"Bapak tahu. Saya nambah 5,9 juta usulan daerah. Kalau bapak tidak manfaatkan itu salah bapak," terang Risma sambil menunjuk ke Kadinsos.

Menanggapi apa yang dikatakan Mensos, Kadinsos Katingan mengatakan bahwa pihaknya mendapat dalam jumlah yang tidak banyak.

"Yang kami dapat itu bu dalam jumlah yang tidak banyak," sahut Kadinsos.

"Astaghfirullah, pak. Bapak bisa ngusulkan. Bapak tidak bisa komunikasi berarti," sahut Risma lagi.

Berkaitan dengan kemarahan Risma tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi saat dihubungi via telepon mengatakan kemarahan Mensos Risma dinilai keliru.

"Saya katakan kemarahan Bu Menteri itu keliru. Hal ini karena permasalahan yang menjadi penyebab kemarahan itu belum ditelusuri dengan baik. Masalah bantuan yang mana. Apakah PKH atau bantuan untuk korban banjir dari Kementerian Sosial," ujar Elon

Elmon menjelaskan bahwa jika kemarahan tersebut terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pihak Dinsos Katingan sudah melakukan pendataan secara baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kalau untuk PKH itu ada mekanisme nya yang harus kita lakukan. Ada syarat-syaratnya. Itu semua sudah kita lakukan sesuai sistemnya," ujarnya.

Lanjutnya, jika kemarahan Mensos terkait bantuan untuk korban banjir dari Kementerian, Elmon menegaskan jatah yang diterima oleh Kabupaten Katingan hanya sedikit.

"Jatah bantuan dari Kementerian untuk korban banjir itu tidak banyak. Hanya sedikit. Tidak semua dapat. Kalau mau semua dapat ya tambahin dong jatahnya dari Kementerian," tegas Elmon sedikit kesal.

Selain kedua hal tersebut, Elmon juga meminta kepada pihak Kementerian agar mempercepat penyaluran bantuan dari pusat ke Kabupaten, sehingga pendistribusiannya pun cepat ke masyarakat.

"Seperti kemarin itu boleh dibilang lama, karena banjir Katingan sudah parah baru bantuannya muncul. Ini menjadi evaluasi lah ke depan," pinta Elmon.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini, Kamis 16 September, Mensos RI Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Palangka Raya dan Katingan. 

Politisi PDIP ini meninjau banjir dan memberikan sejumlah bantuan kepada para korban yang terdampak banjir.

Read More

Jaksa Agung Minta Kajati dan Kejari Ungkap 2 Perkara Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mampu memaksimalkan upaya pengusutan kejahatan, terkhusus tindak pidana korupsi.

Menurutnya, salah satu indikator tingkat kepercayaan pemerintah kepada pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat diukur dengan ditambahkannya anggaran penanganan tindak pidana korupsi di setiap satuan kerja.

“Untuk itu diminta kepada saudara sekalian menjawab kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan cara menyerap habis anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Burhanuddin saat Rakernis Satker Jampidsus Kejaksaan RI, Rabu (15/9/2021).

Oleh sebab itu, Burhanuddin menegaskan agar para kejari dapat mengusut kasus korupsi minimal dua perkara. Namun ia tetap mengingatkan bahwa kasus yang diusut tidak boleh diproses secara serampangan hanya karena takut dievaluasi.

“Artinya minimal setiap Satker Kejari harus mampu mengangkat dua perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian perlu digarisbawahi saya juga tidak menghendaki saudara mengangkat kasus secara serampangan dan asal-asalan,” tegasnya.

“Serta saya juga tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya dengan skema tersebut dapat menjadi ukuran kinerja sebagai langkah evaluasi setiap kepala satker yang kurang maksimal yaitu tidak mampu mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.

“Saya ingatkan sekali lagi ini bukan targeting. Akan tetapi saya minta saudara sekalian mengoptimalisasi fungsi pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin mengimbau kepada seluruh jajarannya agar bekerja keras dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Karena dia tak percaya jika di suatu daerah sudah terbebas dari kejahatan korupsi.

“Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100 persen bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya,” imbuhnya.

Sekedar informasi bahwa pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2021, digelar secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang akan berlangsung selama dua hari mulai Rabu 15 September 2021 sampai Kamis 16 September 2021.

Yang turut dihadiri Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, berserta Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. 

Read More