Kabar Progresif

Kejari TTU Raih Penghargaan Terbaik Kedua di Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (TTU) Kinerja Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) meraih penilaian terbaik kedua di tahun 2021.

Penilaian ini berkaitan dengan ketaatan Kejari TTU dalam mengisi Sistem Jaksa Masuk Sekolah (JMS) atau sistem yang digunakan untuk melaporkan kegiatan penanganan kasus.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU), Robert Jimmi Lambila, Jumat, 17 September 2021.

Ia mengucapkan terima kasih atas penilaian pimpinan tersebut. Pasalnya, ini menjadi salah satu bukti bahwa Kejari TTU telah berupaya keras menangani perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat.

Meskipun demikian, Robert merasa bahwa capaian atau apa yang telah dilakukan ini belum cukup. Pasalnya, ekspektasi masyarakat terhadap pernanan Kejari TTU dalam penanganan kasus sangat tinggi.

Selain itu, capaian tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi Kejari TTU. Lantaran, setiap hari masyarakat melaporkan kasus di mana dengan menyisipkan harapan agar Kejari TTU lebih berperan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Apa yang kita capai saat ini, masih jauh dari harapan masyarakat. Sementara kita punya banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Ini bukan sesuatu yang menjadi pujian bagi saya atau sesuatu yang membuat saya berbangga tetapi menjadi beban yang harus ditaruh di pundak. Karena masyarakat belum melihat bahwa kejaksaan telah bekerja dengan maksimal, " jelas Robert.

Penilaian tersebut, kata Robert, akan menjadi motivasi bagi dirinya dan tim untuk terus bekerja. Selain itu, hal ini juga menjadi beban bagi Kejari TTU untuk bisa memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan ekspektasi masyarakat perihal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bertolak pada hal ini, Robert berkomitmen untuk semakin getol dalam menindaklanjuti laporan masyarakat perihal pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi Biinmafo.

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Keruk Saluran hingga Selesaikan Bozem

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi datangnya musim hujan.

Berbagai upaya itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, mulai dari mengeruk endapan di saluran hingga menyelesaikan pembangunan bozem di Kecamatan Tandes.

“Kemudian DKRTH juga sudah membersihkan gorong-gorong yang ada di pinggir jalan, sehingga daun-daun yang masuk sudah dibersihkan semuanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (17/9).

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa pihaknya juga terus membangun saluran crossing di beberapa tempat.

Ini penting untuk menyambung saluran yang satu dengan yang lainnya, sehingga saluran itu bisa terkoneksi dan aliran air bisa lancar.

“Itulah beberapa hal yang kita lakukan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa ada aset Pemkot Surabaya di daerah Tandes yang digunakan untuk bozem.

Di awal menjabat Wali Kota Surabaya, ia sudah meninjau daerah ini dan langsung meminta membuat bozem.

“Nah, bozem itu sekarang sudah jadi. Bozem ini penting untuk menampung air di daerah tersebut, sehingga harapan kita tidak ada lagi genangan di daerah tersebut,” imbuhnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa sampai saat ini dia bersama jajaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan terus menghitung dimana saja yang masih ada genangan air kalau ada hujan, dimana saja saluran air yang belum terkoneksi dan sebagainya.

Bagi dia, penghitungan semacam ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai genangan yang ada di Kota Surabaya.

“Jadi, penyelesaikan genangan itu tidak bisa hanya dilakukan di satu titik tertentu, karena pasti berhubungan dengan daerah lainnya, sehingga daerah lain itu juga kita perbaiki. Makanya, perbaikan itu tidak bisa dilakukan hanya pada satu daerah genangan air saja,” kata dia.

Ia juga mengakui bahwa yang menjadi fokus dan perhatian untuk saat ini ada di wilayah Surabaya Barat dan juga di Surabaya Selatan.

Di tempat tersebut, ada yang dilakukan pengerukan, pelebaran saluran dan juga membuat saluran crossing.

“Mudah-mudahan nanti pada saat musim hujan bisa selesai semuanya. Kami juga terus memanfaatkan rumah pompa untuk mencegah genangan di Surabaya, beberapa perbaikan juga terus dilakukan supaya nanti bisa maksimal,” tegasnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa perbaikan-perbaikan untuk mengurangi genangan air di Surabaya tidak masuk ke dalam refocusing anggaran.

Sebab, yang direfocusing itu hanya pada kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga perbaikan-perbaikan itu tidak dikurangkan.

“Kita bangun-bangun baru itu tahun 2022, karena kita tidak ingin kalau kita refocusing akhirnya berdampak pada masyarakat, seperti banjir ini. Jadi, itu tidak dikurangi,” pungkasnya.

Kalapas Tangerang Dicopot Dalam Proses Pemeriksaan Kemenkumham

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Lapas (Kalapas) Klas I Tangerang, Victor Teguh Prihartono dicopot oleh Kementerian Hukum dan HAM. Alasan penonaktifan dilakukan karena yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan di lingkungan

"Iya benar per hari ini (Kalapas Tangerang) dinonaktifkan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, Jumat (17/9/2021).

Dia menjelaskan, penonaktifan dilakukan untuk proses pemeriksaan di lingkungan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini pemeriksaan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lagi diperiksa jadi di nonaktifkan," jelasnya.

Sementara itu, dia menyebut bahwa jabatan sementara Kalapas Tangerang diisi oleh Kepala Kantor Divisi Kemasyarakatan Kemenkumham Banten.

"Jadi saat ini per hari ini tanggung jawab pelaksana di Lapas Tangerang dipegang oleh Kepala Kantor Divisi Kemasyarakatan Kemenkumham Banten," pungkasnya.

Ini Daftar 11 Nama Calon Hakim Agung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya telah menerima sebanyak 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) yang dipastikan uji kelayakan dan pemilihannya di DPR akan berjalan transparan.

“Proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Hal itu dikatakannya saat menerima penyampaian usulan nama-nama calon Hakim Agung tahun 2021 yang disampaikan Pimpinan KY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/9).

KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak bulan Februari hingga Agustus 2021 dan membuka rekrutmen dari internal hakim karier maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Puan menjelaskan berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebanyak 11 calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden.

Dia berharap seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon Hakim Agung terbaik. “Diharapkan hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan kepada DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Menurut dia, meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Puan mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan 11 calon Hakim Agung hasil seleksi dari Komisi Yudisial.

Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon Hakim Agung dapat memenuhi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses “fit and proper test” terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (20-21 September).

Sebanyak 8 dari 11 calon Hakim Agung yang disampaikan KY kepada DPR RI adalah dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer.

Ke-11 Calon Hakim Agung tersebut adalah:

Kamar Pidana:

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Sambut HUT TNI Ke-76 TNI AL, Kodiklatal Gelar Serbuan Vaksin di Kapal Niaga Tanjung Perak Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-76 tahun 2021 yang jatuh tanggal 5 Oktober 2021 mendatang, TNI AL dalam hal ini Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menggelar serbuan Vaksin kepada masyarakat maritim dan pekerja sektor pelabuhan yang digelar di Kapal Niaga Oriental Jade Dermaga Berlian Timur Tanjung Perak Surabaya, Jumat, (17/9/2021).

Vaksinasi dalam rangka menyambut hari jadi TNI ke-76 ini di bawah Koordinator Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan (Danpusdikkes) Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (K) drg. Ketut Triwanto, Sp. Ort sekaligus Dansatgas Penanganan Covid 19 Kodiklatal, dengan melibatkan Tenaga Kesehatan dari Satuan Kesehatan (Satkes) Kodiklatal dan Siswa Pusdikkes Kodiklatal, sedangkan pelaksana lapangan dibawah kendali Letkol Laut (K) Supriyono.

Disela-sela pelaksanaan vaksin Letkol Laut (K) Supriyono menyampaikan dari data Kemenkes status wilayah Surabaya dalam pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini sudah turun pada level 1, akan tetapi untuk mempercepat pencapaian Herd Imunity Indonesia bebas Covid tim Nakes Kodiklatal tetap semangat pantang mundur dalam pelaksanaan serbuan vaksin.

Kegiatan vaksin ini merupakan perintah Komandan Kodiklatal sekaligus instruksi langsung Kepala Staf Angkatan Laut yang memerintahkan agar seluruh jajaran untuk melaksanakan kegiatan serbuan vaksin Covid-19 kepada masyarakat maritim dan pekerja pelabuhan dalam rangka menyambut HUT TNI ke-76 Tahun 2021.

Pamen melati dua di pundak ini juga menyampaikan bahwa vaksin yang telah dilaksanakan oleh TNI AL dalam hal ini Kodiklatal bersama Kotama TNI lainnya selama ini telah membawa hasil yaitu turunya level PPKM di wilayah Surabaya beserta beberapa Kabupaten lainnya.

Hal ini perlu kita apresiasi bersama selain kegiatan vaksin yang gencar juga kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. (Pen Kodiklatal)

Ini Nama 12 Jaksa Kejari Surabaya yang Berhasil Bantu Selamatkan Aset Pemkot Rp 3 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 12 orang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Penghargaan dalam bentuk piagam tersebut diberikan sebagai apresiasi dalam penyelamatan aset Pemkot Surabaya berupa tanah dan bangunan di Jalan Kenjeran 254 Surabaya.

Adapun 12 Jaksa dari Kejari Surabaya yang menerima piagam penghargaan itu diantaranya Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Anton Delianto lalu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya (Datun), Arie Chandra Dinata Noor.

Kemudian, Kepala Subseksi (Kasubsi) Pertimbangan Hukum Kejari Surabaya, Bayu Akbar Sulaiman dan Kepala Subseksi Datun Kejari Surabaya, Jemmy Rudolf Manurung.

Di samping itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejari Surabaya.

Penerima penghargaan itu yakni, Sidharta Praditya Revienda Putra, Hanafi Rachman, Palupi Sulistyaningrum, Teddy Isadiansyah dan Galih Dewanty.

Selain Jaksa dari Seksi Datun, penghargaan juga diberikan kepada Jaksa Fungsional dari Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidaus) pada Kejari Surabaya. Yakni, Demy Febriana, Jolfis Sambow serta Wira Buana Putra.

"Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Kajari dan jajarannya, karena ini bukan yang pertama, tapi beberapa kalinya. Sehingga aset-aset pemkot bisa dinikmati kembali oleh masyarakat Surabaya," kata Wali Kota Eri, Jum'at (17/9).

Tak hanya mewakili Pemkot Surabaya, namun Wali Kota Eri juga mewakili warga kota Pahlawan ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Kejari Surabaya yang berhasil merebut kembali aset pemerintah kota yang selama ini dikuasai pihak ketiga.

"Saya mewakili warga Kota Surabaya menyampaikan terimakasih banyak kepada Kajari Surabaya dan jajarannya atas kembalinya aset negara ini. Semoga kebaikan Bapak-Ibu sekalian dicatat sebagai amal jariyah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari), Anton Delianto beserta jajarannya.

Acara pemberian penghargaan ini berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jum'at (17/9).

Penghargaan ini diberikan karena jajaran Kejari Surabaya telah membantu pemkot dalam menyelamatkan aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya.

Aset negara di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254, Surabaya itu apabila dinominalkan, aset berupa tanah dan bangunan seluas 194 meter persegi itu nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Karena lokasinya berada di dekat Jalan Raya, Wali Kota Eri pun berencana memanfaatkan aset tersebut sebagai kantor kelurahan atau tempat pelayanan masyarakat.

Sehingga, lokasinya lebih strategis karena berada di dekat Jalan Raya.

Nah untuk itu Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari Surabaya bersama jajarannya.

Sebab, berkat bantuan maupun pendampingan hukum yang diberikan, aset yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga itu akhirnya kembali ke negara.

Wali Kota Eri memastikan bakal terus berupaya untuk menyelamatkan aset-aset lain yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Tentunya dalam upaya penyelamatan aset itu pihaknya bakal kembali meminta arahan dan pendampingan hukum Kejari Surabaya.

"Kami juga mohon izin ke Pak Kajari karena masih banyak aset yang akan kami sampaikan ke beliaunya, mohon arahan dan pendampingan. Sehingga aset negara itu kami harapkan bisa kembali untuk digunakan semaksimal mungkin bagi warga Kota Surabaya," harapnya.

Sementara Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto menjelaskan tahapan penyelamatan aset di Jalan Raya Kenjeran No 254 Surabaya tersebut.

Awal mulanya pihaknya melakukan pendampingan non-litigasi terhadap sengketa aset di Kenjeran tersebut.

Namun, penyelesaian sengketa menggunakan cara di luar pengadilan ini rupanya tidak menyelesaikan masalah.

"Kita undang semua untuk menyelesaikan bersama. Tapi ternyata tidak terjadi penyelesaian di sana, sehingga terus kita tingkatkan," kata Anton, Jum'at (17/9).

Selanjutnya, kata Anton, pihak yang mengaku sebagai ahli waris kemudian melakukan gugatan perdata terhadap tanah dan bangunan di Jalan Raya Kenjeran No 254 tersebut.

Mendapat gugatan perdata itu, pemkot kemudian meminta bantuan Kejari Surabaya untuk pendampingan hukum.

"Kita ada surat kuasa dari wali kota. Kemudian kita dampingi mulai dari tahap Pengadilan Negeri (PN) sampai Kasasi. Dan itu terbukti bahwa itu merupakan tanah milik Pemkot Surabaya," katanya.

Dalam tahapan hukum itu, Kajari menyebut, rupanya juga ditemukan ada tindak pidana korupsi.

Pasalnya, orang yang mengaku sebagai ahli waris telah menjual tanah dan bangunan itu kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 2 miliar.

"Di Pengadilan Negeri sempat dibebaskan. Kita ajukan Kasasi, syukur Alhamdulillah telah terbukti," ujarnya.

Lebih rinci, Anto juga menjabarkan, apabila dilihat dari riwayatnya, tanah tersebut secara sah memang milik Pemkot Surabaya.

Tepatnya, sejak zaman Belanda atau pada tanggal 29 Juni 1926. Waktu itu, tanah tersebut sudah dilakukan pelepasan hak dari ahli waris kepada Pemkot Surabaya.

"Waktu itu pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi uang sebesar 2.500 gulden dan tercatat di depan notaris. Jadi secara nyata, sebetulnya tanah itu milik pemkot. Cuma ada orang yang kurang beritikad baik menguasai tanah tersebut," ungkap dia.

Oleh karena itu, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat yang masih menguasai tanah milik pemkot agar segera mengembalikannya.

Anton menegaskan, bakal terus mendukung Pemkot Surabaya dalam upaya penyelamatan aset-aset milik negara. Hal ini sebagaimana instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

"Kami selalu sinergi dan mendukung pemkot dalam penyelamatan aset-aset Surabaya. Tujuannya agar aset itu dapat dimanfaatkan pemkot untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

TNI AL Gelar Serbuan Vaksin Dosis Kedua di Karimun Jawa Jepara

KABARPROGRESIF.COM: (Jepara) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-76 Tahun 2021, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menggelar Serbuan Vaksin Dosis Kedua terhadap Masyarakat Maritim di wilayah Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Serbuan vaksin tersebut dilaksanakan atas perintah langsung Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., guna mempercepat proses kekebalan kelompok (Herld Immunity) masyarakat Indonesia.

Dalam kegiatan serbuan vaksin tersebut, Kodiklatal menerjunkan sekitar 89 tenaga kesehatan (vaksinator) ke Karimunjawa. Mereka berasal dari para prajurit Satuan Kesehatan (Satkes) Kodiklatal dan siswa Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Kodikdukum yang berprofesi kesehatan. Selain itu, dalam pelaksanaan vaksin tersebut juga melibatkan tim medis dari Puskesmas setempat.

Serbuan vaksin dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 17-18 September 2021 di Puskesmas Karimunjawa, Jepara, dengan target vaksin 2.000 orang. Serbuan vaksin tersebut ditujukan bagi masyarakat Karimunjawa dengan menggunakan vaksin Sinovac yang sebelumnya telah melaksanakan vaksin pada tanggal 13-14 Agustus 2021 yang lalu bersamaan dengan digelarnya lanjutan Latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021.

Kegiatan serbuan vaksin dalam rangka memperingati HUT TNI AL ke-76 Tahun 2021 yang diperingati setiap tanggal 10 September ini, sesuai dengan Program Prioritas dari Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yaitu agar mengerahkan seluruh upaya untuk berperan aktif mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Adapun Tema dalam peringatan HUT TNI AL ke-76 adalah ‘Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh’.

Untuk menghindari penyebaran Covid-19, selama pelaksanaan kegiatan, TNI AL menerapkan protocol kesehatan secara ketat, diantaranya : mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. TNI AL juga mewajibkan seluruh peserta yang terlibat untuk melaksanakan Test Swab sebelum berangkat ke Karimunjawa.

Kegiatan serbuan vaksin terhadap masyarakat maritim di Karimunjawa ini ditinjau langsung oleh Wadan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Agus Hariadi dan beberapa pejabat utama Kodiklatal lainnya. (Pen Kodiklatal)

Kerja Keras, Polda Metro Pastikan Tetapkan Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang Pekan Depan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polisi akan melakukan gelar perkara kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, pekan depan untuk menentukan tersangka. Kebakaran itu sudah menewaskan 49 narapidana.

Rencananya, Polda Metro akan melakukan gelar perkara pada Senin, 20 September 2021 atau Selasa, 21 September 2021.

"Mudah-mudahan nggak ada kendala gelar perkara yang akan datang bisa Senin atau Selasa. Kami bisa gelar perkara untuk tetapkan tersangka," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat di Markas Polda Metro Jaya, Jumat 17 September 2021.

Dia mengatakan, total saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini sementara berjumlah 34 orang.

Mereka adalah petugas Lapas, narapidana, dan pendamping. Polisi juga sudah memeriksa saksi ahli guna menentukan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan Korupsi Pembangunan Mandala Krida, KPK Panggil Dirut PT Arsigraphi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait kasus korupsi Pembangunan stadion APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY).

Kelimanya yakni Direktur Utama (Dirut) PT Arsigraphi, Sugiharto; Kepala Studio PT Arsigraphi, Eka Yulianta. Lalu dua Pegawai Swasta PT Arsigraphi, Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi dan Hardiman Arisnanto Aji (Koordinator Studio PT Arsigraphi 2015), serta pihak swasta Sarman.

Pemeriksaan kelimanya dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP DI Yogyakarta, Jalam Parangtritis KM 5.5, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY.

"Hari ini pemeriksaan saksi TPK Pembangunan stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017di pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).

Sebelumnya, tim penyidik KPK pernah menggeledah Kantor PT Arsigraphi di Jalan Nogotirto, Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Disaat bersamaan tim penyidik juga menggeledah Kantor PT DMI Cabang Yogyakarta yang berlokasi di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Kamis (18/2/2021).

Dari dua lokasi tersebut, KPK menemukan dan mengamankan dokumen penting terkait korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. "Tim penyidik menemukan berbagai barang bukti di antaranya dokumen yang terkait dengan perkara," kata Ali, Jumat (19/2/2021).

Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, di DIY, tahun anggaran 2016-2017. Kasus itu pun sudah masuk dalam proses penyidikan.

Sejalan dengan adanya proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida ini. Namun, KPK masih enggan mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan baru pimpinan KPK dibawah naungan Firli Bahuri Cs. Di mana dalam mengumumkan penetapan tersangka, akan dilakukan setelah proses penangkapan dan penahanan.

"Kami belum bisa berikan informasi lebih spesifik karena masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, belum bisa kami sampaikan saat ini," tegas Ali.

Pangdam Brawijaya Pantau Pelaksanaan Vaksinasi di SMK 1 Pungging

KABARPROGRESIF.COM: (Magetan) Serbuan vaksinasi dalam upaya mewujudkan herd immunity kian gencar dilakukan oleh pihak Kodam V/Brawijaya berkolaborasi dengan pihak maupun instansi terkait.

Setelah sebelumnya digencarkan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, serbuan vaksinasi kali ini berlanjut di wilayah teritorial Kodim 0815/Mojokerto. Sasarannya, ialah para pelajar di SMK 1 Pungging.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhanda menjelaskan jika serbuan vaksinasi sekarang, ditujukan di setiap Lembaga Pendidikan.

Menurutnya, penentuan lokasi itu dinilai sangat strategis guna mempersiapkan sistem belajar tatap muka yang rencananya akan digelar oleh pihak Pemerintah.

“Ada beberapa tahapan sebelum dilakukannya belajar secara tatap muka itu. Pelajar harus ikut vaksinasi dulu, dan pastinya harus dapat ijin dari orang tua untuk mengikuti vaksinasi,” ujar Kepala Penerangan Kodam. Jumat, 17 September 2021 siang.

Beberapa tim tenaga kesehatan, kata dia, ditunjuk menjadi vaksinator. Tim nakes itu sendiri, terdiri dari aparat Koramil dan satu nakes dari pihak Puskesmas Pungging.

Selain pelajar, Kusdi menambahkan jika vaksinasi tersebut juga ditujukkan bagi para guru yang belum mengikuti vaksinasi.

“Total ada seribu dosis vaksin. Ini juga untuk para guru atau pihak sekolah yang belum mengikuti vaksinasi,” bebernya. (Pendam V/Brawijaya)

Begini Cara Kejari Surabaya Berhasil Bantu Selamatkan Aset Pemkot Senilai Rp 3 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto menjelaskan tahapan penyelamatan aset di Jalan Raya Kenjeran No 254 Surabaya tersebut.