Tumpas Teroris OPM, Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Turunkan Brimob, Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka

KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 

Bahkan, para tenaga kesehatan (Nakes) wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. 

Bamsoet mempertanyakan, kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para biadab itu, mereka teriak soal HAM?

"Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tidak dapat dibenarkan atas nama apapun. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karenanya tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua," tegas Bamsoet, di Bali, Sabtu (18/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.

"Terlebih ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menerangkan, sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. 

Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI-Polri, hingga kini sudah menyasar Nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

"Tidak hanya itu, pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua," terang Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. 

Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua," pungkas Bamsoet.

Read More

Percepatan Vaksinasi, Letkol Juni Toa Anjurkan Penambahan Vaksinator

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Upaya percepatan vaksinasi dinilai sangat penting dalam memutus rantai penyebaran pandemi, sekaligus upaya pembentukan herd immunity yang saat ini digencarkan oleh Pemerintah.

Selain itu, sinergitas pun dinilai sangat penting dalam upaya percepatan vaksinasi di wilayah Malang Raya.

Kepala Staf Korem 083/Baladhika Jaya, Letkol Inf Akhmad Juni Toa menyebut jika saat ini Malang Raya harus bisa memenuhi target vaksinasi sebanyak 53 ribu jiwa per harinya.

“Strategi untuk percepatan vaksinasi ini penting dilakukan, terutama mengajak warga untuk berperan mendukung percepatan vaksinasi. Tidak kalah pentingnya, adalah tentang permasalahan dalam pengumpulan data-data,” kata Kasrem dalam rakor yang digelar di Pendopo Pemkab Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 19 September 2021 siang.

Ia menjelaskan, ketersediaan jumlah vaksin tak sebanding dengan jumlah vaksinator. Menurutnya, penambahan vaksinator harus dilakukan untuk memenuhi program itu.

“Saran kami, di setiap lokasi vaksinasi harus terdapat dokter yang bertugas untuk melakukan screening. Itu untuk para pemohon vaksin,” bebernya.

Hal yang sama pun, juga disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. Menurutnya, sinergitas soal percepatan vaksinasi harus ditingkatkan. 

Ia mengungkapkan, terdapat kendala selama berlangsungnya vaksinasi di Malang. Salah satunya ialah keterbatasan jumlah vaksinator.

Pentingnya penambahan vaksinator, menurutnya harus dilakukan dalam mempercepat program vaksinasi di Kabupaten Malang. 

“Kurun waktu bulan Desember, vaksinasi di Malang harus mencapai 70-100 persen,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Berkonsep Virtual, Surabaya Art And Culture Festival 2021 Suguhkan Representasi Sejarah Kota Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya mewadahi pekerja seni agar tetap berkarya dan berkreativitas pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Surabaya Art And Culture Festival 2021. 

Pagelaran seni dan budaya tersebut, akan ditampilkan melalui virtual mulai tanggal 19 September hingga Desember 2021.

Sejak kemarin Jum'at (17/9/2021), pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), mulai melakukan pengambilan dokumentasi atau tapping video di Hotel Majapahit Surabaya. 

Tentu dalam prosesnya, dilakukan oleh tim profesional dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Menariknya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga turut ambil bagian dalam pertunjukan ini. 

Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 akan dibuka dengan pemutaran Film Arek Suroboyo. 

Film ini merepresentasikan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato atau saat ini dikenal sebagai Hotel Majapahit.

"Pertunjukan ini sebagai representasi peristiwa bersejarah di Kota Surabaya yang dikemas dalam bentuk film. Nantinya pertunjukan akan disiarkan pada tanggal 19 September 2021 pukul 19.00 WIB, dengan special appearance Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," kata Antiek di kantornya, Sabtu (18/9/2021).

Antiek menjelaskan, selain memberdayakan pekerja seni, Surabaya Art And

Culture Festival juga bertujuan membangkitkan kembali produktivitas kesenian sebagai sarana hiburan dan pendidikan kepada masyarakat. 

Sekaligus, upaya ini untuk mempromosikan seni budaya dan destinasi wisata Kota Surabaya.

"Surabaya Art And Culture Festival 2021 mengambil tema Suroboyo Wani. Tema tersebut dipilih karena merupakan sebuah wujud keberanian Arek-arek Surabaya dalam menghadapi dan memerangi wabah Covid-19 untuk bangkit dan berkarya," jelasnya.

Antiek juga mengungkapkan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 berkonsep virtual. 

Karena itu, pertunjukannya dikemas dalam konten video cerita yang diupload di kanal media sosial. 

Sedangkan runtutan konten, akan dipandu oleh host atau narator, mulai dari proses kreatif, aturan protokol kesehatan, pengemasan pertunjukan hingga proses pertunjukan.

"Video yang dikemas dalam beberapa template (Film, Podcast, Naratif, Vlog, Behind The Scene dan Live Streaming) itu bertujuan untuk menambah estetika dan ketertarikan dari konten," katanya.

Setidaknya, ada beberapa pertunjukan seni representasi peristiwa sejarah di Kota Pahlawan yang nantinya dapat disaksikan masyarakat melalui virtual. 

Yakni, peristiwa Perobekan Bendera di Hotel Yamato (Hotel Majapahit), Resolusi Jihad, Surabaya Merah Putih dan Hari Pahlawan.

Di samping pertunjukan bertajuk representasi peristiwa sejarah, Antiek menyebut, pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 juga diisi dengan penampilan Kolaborasi Seni Tradisi. 

Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar komunitas seni serta menjadi wadah dalam memperkaya kreativitas multi disiplin.

"Ada beberapa jenis pertunjukan seni yang disuguhkan dalam kolaborasi ini," kata mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya ini.

Pertunjukan kolaborasi itu, di antaranya menyuguhkan dagelan “Guyon Seger” Cak Suro dihibur tampilan musik dari Keroncong. 

Lalu, pementasan kesenian ludruk yang diperankan seniman ludruk Surabaya, dengan menampilkan konsep cerita yang diangkat dari cerita rakyat Sawunggaling.

Ada pula, pertunjukan kolaborasi wayang pakeliran padat yang dikolaborasikan dengan

wayang orang. Serta, pertunjukan Reog, Jaranan dan Barongsai yang mengemas kolaborasi seni tradisi Mataram dan Tionghoa.

Selain itu, juga ada pertunjukan ketoprak dan wayang potehi. Lalu, pertunjukan seni di Kampung Kreatif dan Rumah Kreatif. 

Bahkan, tak kalah menarik, juga ada pameran Seni Rupa dan Tari, kolaborasi Jazz dan Campursari serta banyolan Kartolo bersama Srimulat.

Masyarakat dapat menyaksikan seluruh rangkaian pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 mulai tanggal 19 September secara virtual di beberapa akun media sosial Pemkot Surabaya. 

Yakni, akun youtube Disbudpar Kota Surabaya, Sapawarga Kota Surabaya dan Bangga Surabaya. 

Bisa pula melalui, akun Instagram @Surabayasparkling, @Surabaya dan @Sapawargasby. 

Read More

LaNyalla Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban Covid-19.

"Langkah Polda Jatim yang mengambil peran sebagai orang tua asuh dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak itu, terutama pendidikan serta disiapkan asrama untuk menampung anak yatim tersebut patut kita apresiasi," kata LaNyalla, Sabtu (18/9/21).

Menurut LaNyalla, tingginya angka anak yatim piatu akibat Covid-19, memerlukan sinergitas berbagai unsur agar kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Selain perlindungan untuk hidup, makanan serta kebutuhan pendidikan, LaNyalla menilai anak-anak tersebut perlu pendampingan psikologis pascakematian orang tuanya.

"Tentu agar kesehatan jiwanya pulih dan tidak meninggalkan traumatik di masa mendatang. Maka, perlu dilakukan pendekatan holistik kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19," tutur LaNyalla.

Pada kesempatan itu, LaNyalla menyarankan agar Polda Jatim menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas PPPA atau lembaga pendampingan anak lainnya untuk menangani permasalahan anak yatim piatu tersebut.

Menurutnya, hal itu penting karena ditinggal orang tua saat usia belia akan menimbulkan sejumlah problematika yang bisa berdampak serius dan berkepanjangan di masa mendatang.

"Kerja sama lintas stakeholder harus dijalin oleh Polda Jatim agar penanganan tersebut dapat meredam segala dampak risiko yang dapat ditimbulkan. Tak mudah menangani anak-anak, karena mereka memiliki daya rekam yang cukup baik," ungkapnya.

Jika keliru dalam penanganan, Senator asal Jawa Timur itu menilai akan menimbulkan dampak tak baik bagi perkembangan psikologis anak-anak tersebut dalam jangka waktu panjang ke depan.

"Perlu hati-hati dan dibutuhkan treatment yang tepat. Kondisi mereka masih begitu labil, sehingga butuh penanganan intensif dan berkelanjutan," ujar LaNyalla.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan/DP3AK Provinsi Jawa Timur hingga Senin (16/8/2021), ada 6.198 anak-anak di Jatim menjadi yatim dan piatu.

Karena terdapat perbedaan angka, maka perlu dipastikan jumlah yang sebenarnya dan harus dipastikan. Jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat di dalam pendataan," tandas LaNyalla.

Read More

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Waspada Meski Covid-19 Mereda

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tetap waspada adanya potensi penyebaran virus corona, meskipun kondisi saat ini, khususnya di Jatim, sudah mereda.

Khofifah di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu menyatakan saat ini sudah mulai dilakukan penyesuaian kebijakan seiring dengan turunnya kasus konfirmasi COVID-19, khususnya di wilayah Jatim.

"Saat ini, kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dilakukan secara terbatas dan bertahap sudah dilakukan. Jangan sampai lengah, harus sangat waspada," katanya.

Selain proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas tersebut, katanya, sejumlah sektor juga sudah mulai dilakukan penyesuaian, khususnya berkaitan dengan perputaran ekonomi di Jawa Timur.

Dia menyebut sejumlah sektor yang mulai dilakukan penyesuaian, adalah operasional pusat-pusat perbelanjaan, pembukaan secara bertahap destinasi wisata di wilayah Jawa Timur, termasuk ketentuan operasional rumah makan dan restoran.

"Wisata dibuka secara terbatas dan bertahap, pusat perbelanjaan juga, termasuk restoran. Tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Selain meminta masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, mantan Menteri Sosial itu, juga akan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi, guna menciptakan kekebalan kelompok terhadap penularan virus korona.

Dia mengatakan percepatan vaksinasi dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dorongan percepatan vaksinasi. 

Upaya percepatan vaksinasi tersebut, bentuk sinergi dari semus pemangku kepentingan di wilayah itu.

Ia memastikan pasokan vaksin yang dibutuhkan untuk percepatan tersebut masih mencukupi. 

Kementerian Kesehatan memasok kebutuhan vaksin untuk Jawa Timur dua kali dalam satu minggu.

"Kita harus memaksimalkan vaksinasi. Semua elemen saya mohon untuk tetap bisa bergotong royong untuk percepatan vaksinasi," ujarnya.

Di Jawa Timur, saat ini ada 10 kabupaten dan kota yang berstatus level 1 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Sebanyak 10 daerah itu, Situbondo, Sidoarjo, Pasuruan, Pamekasan, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Gresik, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Daerah dengan status PPKM level 3 adalah Kota Blitar dan Bangkalan, sedangkan sisanya PPKM level 2.

Tercatat, di Jawa Timur secara keseluruhan 392.615 kasus konfirmasi COVID-19. Dari total tersebut, 359.520 orang dilaporkan telah sembuh, 29.210 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya dalam perawatan.

Read More

Melalui Aplikasi Usul Bansos, Pemkot Surabaya Sudah Berikan Bantuan kepada 7.767 Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak diluncurkan pada Agustus 2021 lalu, ada sebanyak 34.232 usulan bantuan sosial (bansos) yang diajukan pemohon atau warga melalui aplikasi Usul Bansos. 

Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 7.767 bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang usulannya telah diverifikasi dan diterima.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kanti Budiarti mengatakan, bahwa hingga per tanggal 17 September 2021, ada sebanyak 34.232 usulan bansos yang diajukan pemohon di 31 kecamatan se Surabaya. 

Dari total jumlah usulan itu, 10.093 di antaranya diterima dan sudah diverifikasi petugas kelurahan dan kecamatan.

“Sedangkan 16.790 usulan ditolak dan 7.349 lainnya masih dalam proses verifikasi. Dari 10.093 yang diterima, sebanyak 7.767 sudah menerima bantuan, sisanya akan diikutkan periode berikutnya,” kata Kanti di ruang kerjanya, Jum'at (17/9).

Ia menjelaskan, bahwa bantuan melalui laporan Usul Bansos ini diberikan kepada warga Surabaya yang terdampak pandemi Covid-19. 

Penerima bansos tersebut juga belum terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bantuan ini kita berikan untuk yang belum pernah menerima bantuan. Seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sembako dari Pemkot Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jatim,” jelasnya.

Untuk memastikan calon penerima bantuan ini layak, maka Pemkot Surabaya melakukan verifikasi melalui dua tahapan. 

Pertama adalah dengan mencocokan data di sistem aplikasi Usul Bansos dengan aplikasi e-pemutakhiran data. 

Lalu, verifikasi di lapangan melalui petugas kelurahan dan kecamatan.

“Verifikasi lapangan itu kita ingin melihat benar apa tidak yang bersangkutan adalah warga KTP Surabaya. Kemudian, benar apa tidak orang tersebut berdomisili ada di lokasi yang disebutkan. Lalu, apakah pendapatannya di bawah UMR, tanggungan di dalam keluarganya seperti apa. Setelah itu, baru melihat kondisi fisik rumahnya, apakah layak dibantu atau tidak,” terangnya.

Setelah melalui dua tahapan verifikasi dan dinyatakan layak, maka Pemkot Surabaya kemudian memberikan bantuan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Masing-masing paket sembako itu berisikan 10kg beras, 1kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 10 bungkus mie instan.

“Itu merupakan standart bantuan dari pemkot. Namun, tidak menutup kemungkinan isi yang diberikan berbeda, karena kita juga mendistribusikan bantuan yang diterima dari masyarakat,” sebutnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa alur distribusi bantuan pertama kali dikirimkan ke 31 kecamatan Surabaya. 

Selanjutnya, bantuan didistribusikan oleh masing-masing Camat dan Lurah. Kemudian, oleh RT/RW selanjutnya disalurkan kepada warga yang usulannya sudah diterima di aplikasi Usul Bansos.

“Proses pendistribusian ke seluruh kecamatan di Surabaya memakan waktu satu hari. Pada hari berikutnya baru bisa disalurkan kepada warga penerima bantuan,” paparnya.

Di samping memberikan bantuan melalui acuan data di aplikasi Usul Bansos, sejak Juli 2021 Pemkot Surabaya sudah menyalurkan hampir 60 ribu bantuan sembako. 

Kanti menyebut, hingga September 2021, pemkot sudah enam kali melakukan pendistribusian bantuan.

“Sasarannya macam-macam, mulai dari tukang becak, tukang tambal ban, tukang sampah, pedagang kaki lima, pekerja seni, UKM, dan pedangan pasar yang berada di bawah Dinas Koperasi (Dinkop). Bantuan juga diberikan kepada siswa sekolah yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” pungkasnya. 

Read More

Korupsi Bantuan Penanganan Covid-19, Kadis Kesehatan Meranti Jadi Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (KM) Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Misri Hasanto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan penanganan Covid-19. 

Ia diduga menjual alat swab antigen untuk kepentingan pribadinya.

"Ya benar (sudah tersangka, red)," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, Sabtu (18/9/2021).

Ferry mengatakan, Misri sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. "Kita sudah lakukan pemeriksaan," kata Ferry.

Misri juga dikabarkan sudah ditahan di sel Mapolda Riau. Namun, Ferry belum mau berkomentar banyak. 

"Nanti dengan Pak Kabid segera kita ekspos," kata Ferry.

Diberitakan sebelumnya, bantuan swab dari pihak luar Pemkab Meranti itu semestinya tidak boleh dikomersilkan. Namun, bantuan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penanganan dugaan perkara rasuah tersebut sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resort Kepulauan Meranti. 

Saat perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Penanganan perkara ini berawal dari laporan salah satu organisasi masyarakat di Kepulauan Meranti. 

Laporan itu terkait temuan dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan korupsi oleh Diskes Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun temuan tersebut di antaranya dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal. 

Hal ini, dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD. 

Akan tetapi, digunakan oknum pegawai Diskes sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.

Selain itu, ada dugaan penyimpangan dana Covid-19 yaitu dana yang bersumber dari dana refocursing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 miliar tahun 2020/2021.

Kemudian, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp1,5 miliar dan pengadaan APD Masker kain bersama tim Puspa senilai Rp250.000.000.

Read More

Pangdam Brawijaya Sebut 2 Daerah di Jatim Berstatus Level 3 PPKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto mengimbau semua pihak untuk meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Hal itu, ia katakan dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan pandemi Covid-19 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu, 18 September 2021 sore.

Dijelaskan Pangdam, saat ini Blitar masih berstatus level 3 PPKM. Status itu, menurutnya, berbeda dengan beberapa Kota/Kabupaten yang sekarang sudah memasuki status baru penanggulangan pandemi.

“Untuk zona kuning 97,3 persen. Tapi, ada 1 Kabupaten yaitu Blitar. Diharapkan itu bisa meningkatkan dan mengejar daerah lain. Karena, Blitar berada pada level 3,” ujar Suharyanto.

Dirinya menambahkan, terdapat 10 daerah di Jawa Timur yang saat ini berada pada level 1 PPKM, 26 Kota/Kabupaten di level 2 dan ada 2 Kota/Kabupaten yang berada di level 3 PPKM.

“Maka dari itu, mari sama-sama berusaha untuk tetap meningkatkan upaya testing, tracing dan treatment,” pintanya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Peduli Pendidikan Siswa MBR, Stakeholder di Surabaya Gotong-royong Beri Donasi Melalui CSR

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbagai elemen maupun stakeholder di Kota Surabaya terus bergotong-royong dalam upaya memenuhi akses pendidikan anak. 

Terutama, akses pendidikan gratis bagi siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wujud gotong-royong itupun diimplementasikan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) CSR beasiswa pendidikan bagi siswa MBR antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan 27 lembaga/stakeholder.

Pemkot Surabaya sendiri tidak ingin ada warganya yang putus sekolah, khususnya anak dari keluarga MBR. 

Karena itu, pemkot kemudian menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk memenuhi biaya pendidikan anak Surabaya.

"Jadi, Pemkot Surabaya tidak ingin ada warganya yang tidak sekolah. Maka kemudian pemkot menyiapkan dana APBD untuk mereka (anak MBR) melalui BOPDA dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, Jum'at (17/9/2021).

Namun demikian, kata dia, meski sudah ada BOPDA dan BOS, rupanya masih ada biaya di sekolah swasta yang memang itu dimungkinkan oleh Undang-undang (UU). 

Atas dasar itulah pemkot kemudian menggandeng perusahaan/lembaga untuk bergotong-royong mengcover kebutuhan anak MBR.

"Karena itu kita cari CSR ke mana saja. Tentu terhadap lembaga/perusahaan yang mempunyai pemahaman dan kepedulian yang sama untuk pendidikan anak-anak Surabaya," terangnya.

Data Dispendik Kota Surabaya mencatat, di tahun 2021 ini, beasiswa untuk anak MBR mencapai total Rp12,513 miliar. 

Beasiswa tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahan/lembaga serta zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh. 

Dengan rincian, Rp5,022 miliar CSR dari 27 lembaga/perusahaan dan Rp7,491 miliar dari zakat ASN.

Salah satu perusahaan yang turut serta berkontribusi untuk pendidikan anak Surabaya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). 

Perusahaan plat merah ini telah mendonasikan Rp315 juta untuk beasiswa pendidikan siswa MBR melalui CSRnya.

"Bank Jatim memberikan CSR beasiswa bagi siswa MBR untuk 70 orang senilai total Rp315 juta. Kami dropping semua untuk tiga tahun ke depan," kata Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama, Glemboh Priambodo.

Glemboh mengungkapkan, sejak tahun lalu, pihaknya sudah berencana ikut serta berkontribusi menyediakan beasiswa bagi pendidikan anak Surabaya. Namun, karena sebelumnya telah melewati tahun ajaran baru, sehingga donasi itu baru terealisasi sekarang.

"Sebenarnya tahun lalu kita mau support. Tapi karena sudah terlewat jauh dari awal tahun ajaran baru, maka kemudian baru bisa terealisasi di tahun ini," jelasnya.

Selain itu, Glemboh juga menjelaskan latar belakang keikutsertaan Bank Jatim dalam menyediakan beasiswa bagi anak-anak Surabaya. Menurutnya, di masa pandemi ini, tak hanya sektor kesehatan yang terdampak, tapi juga pendidikan.

"Kami berusaha merata, dari di sisi kesehatan dan pendidikan juga. Yang notabene juga di masa pandemi dua sektor ini harus berjalan. Itu bagian dari pada kepedulian kami," pungkasnya.

Read More

Bupati Gresik Semprot Dirut PDAM, Ini Masalahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengaku kecewa dengan kinerja Perumda Giri Tirta. Sebab, perusahaan air minum itu dinilai gagal penuhi layanan distribusi air bersih.

Masih banyak warga yang mengeluhkan aliran air PDAM mampet.

Kekecewaan bupati semakin mengerucut, ketika melihat penyertaan modal APBD tahun 2019 sebesar Rp 25 miliar, tak sesuai perencanaan. Bupati yang didampingi, Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat, Kabag Hukum, meminta secara tegas agar kinerja PDAM dievaluasi dan diaudit.

"Hasil keputusan kita lakukan dua hal. Yaitu audit, baik audit teknik, audit keuangan," kata Bupati Gresik Gus Yani saat sidak di kantor PDAM, Jum'at (17/9/2021).

Lebih lanjut, Gus Yani menuturkan, kondisi Perumda Giri Tirta dinilai tidak bisa melaksanakan target pendistribusian air bersih. 

Faktanya hampir setiap hari ada saja pengaduan dari warga. Bahkan keluan itu tersengar langsung olehnya.

"Perumda Giri Tirta gagal dalam melaksanakan tugas sebagai BUMD. Kita lakukan audit dalam rangka untuk mitigasi kerugian selanjutnya agar tidak terjadi," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Giri Tirta, Siti Aminatus Zariyah, mengaku tidak menampik jika banyak keluhan warga tentang air yang tak keluar. 

Hal ini dikarenakan adanya kebocoran pipa dalam sepekan ini. Akibatnya air yang mestinya mengalir ke rumah warga tidak sampai.

Meski demikian, pihaknya menolak jika anggaran yang diberikan dari pemerintah dianggap tak sesuai perencenaan. 

Menurutnya, selama ini perusahaanya sudah mengatur sedemikian rupa. Termasuk pengunaan anggaran Rp 25 miliar masih digunakan dari Balongpanggang ke Kedungrukem.

"Sebenarnya kita sesuai perencanaan tapi belum kita laksanakan. Sehingga yang bisa tercorver di tahun 2020 yang sudah kita operasionalkan cuman ada di Balongpanggang sampai ke Kedungrukem yang lain masih proses akad lelang," bebernya.

"Insyaallah di tahun 2021 anggaran kita habiskan sesuai dengan LO atau rekomendasi dari BPKP," tambahnya.

Read More

Kasi Intel Kejari Kota Depok Resmi Dilantik, Ini Harapan Kajari Sri Kuncoro

KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Depok Herlangga Wisnu Murdianto akhirnya resmi digantikan oleh Andi Rio setelah berkiprah selama 1,5 tahun lebih.

Serah terima jabatan pun telah berlangsung secara resmi yang di hadiri Kepala Kejari Depok Sri Kuncoro di Aula Kejari Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Cilodong, Kota Depok pada Jumat (17/9/2021).

Kuncoro pun mengatakan dirinya berharap Kasi Intel yang baru dapat segera beradaptasi dengan jabatan barunya sehingga dapat segera menyelesaikan segala pekerjaan yang telah menanti.

"Harapannya tentu dapat segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di Depok ini, tentunya pekerjaan sudah banyak menanti," kata Kuncoro kepada wartawan seusai Sertijab Kasi Intel di Kejari Depok, Jumat (17/9/2021).

"Banyak hal yang harus dikerjakan terutama di masa pandemi sekarang ini kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan," tambahnya.

Dengan tim kerja yang baru di Kejari Depok ini, Kuncoro juga berpesan agar Andi Rio dapat bersinergi, di mana nantinya pejabat yang baru akan saling mengisi dengan pejabat lama di Kejari Depok.

"Tidak ada manusia yang sempurna pasti semua ada plus minusnya sehingga nanti bisa berkolaborasi agar dapat meningkatkan kinerja Kejari Depok ke arah yang lebih baik lagi," kata Kejari.

Sebelumnya, Andi Rio menjabat sebagai Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sementara Herlangga dipindahkan ke DKI Jakarta untuk mengisi jabatan sebagai Kasi Sosial Budaya pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Read More

Ini Alasan Alex Noerdin Tak Jadi Ditahan di Rutan KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Alex Noerdin tak jadi ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alex merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

Pihak kejaksaan beralasan Alex Noerdin batal ditahan di Rutan KPK, karena penuh.

"Enggak jadi di Rutan KPK, kami sudah bawa ke sana, tiba-tiba berubah katanya penuh, akhirnya kami bawa ke sini (Rutan Kejaksaan Agung-red)," ujar Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Supardi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (18/9).

Dia memaparkan Alex bersama tersangka lainnya Muddai Mandang, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi PDPDE Gas Sumatra Selatan.

Yakni, Mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin dan Muddai Mandang selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur Utama PDPDE Gas Sumsel.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka keduanya langsung dilakukan penahanan.

Alex rencananya akan ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK, sedangkan Muddai di Rutan Salembang Cabang Kejaksaan Agung RI.

Menurut Supardi, pada hari penahanan pihaknya telah membawa Alex ke Rutan KPK.

Karena ada perubahan lantaran kondisi rutan sudah penuh, terpaksa dialihkan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

"Saya enggak mau banyak berdinamika, ya sudah dibawa ke Rutan Kejagung, yang pasti mereka berdua berbeda sel, tidak disatukan," ucapnya.

Alex dan Muddai Mandang ditahan selama 20 hari terhitung dari tanggal 16 September sampai dengan 5 Oktober 2021.

Supardi mengatakan pihaknya segera merencanakan pemeriksaan Alex Noerdin dan Muddai Mandang sebagai tersangka.

"Pemeriksaan pastinya dilakukan di Gedung Bundar," katanya.

Dalam perkara ini Alex Noerdin menjadi tersangka atas dugaan berperan menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE untuk mendapatkan gas alokasi bagian negara.

Sedangkan tersangka Muddai Madang menjadi tersangka atas perannya menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee pemasaran dari PT PDPDE Gas.

Alex Noerdin dan Muddai Madang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baik Alex maupun Muddai Mandang juga pernah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tahun anggaran 2015 dan 2017 senilai Rp 130 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Sebelumnya, penyidik 'Gedung Bundar' telah menetapkan mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan A Yaniarsyah Hasan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini Yaniarsyah juga menjabat sebagai Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas.

Adapun komposisi kepemilikan saham proyek tersebut adalah 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk DKLN.

Dari perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar USD 30,194 juta.

Nominal itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019.

Adapun kerugian lain sebesar USD 63.750 dan Rp 2,13 miliar merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Read More