Parade Roll, Aksi Taruna AAL Satlat KJK 2021 Saat Tinggalkan Tarakan Menuju Ranai

KABARPROGRESIF.COM: (Tarakan) Aksi Parade Roll 89 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat lll Angkatan ke-68, Satuan Latihan Kartika Jala Krida (KJK) 2021 saat KRl Bima Suci mulai lepas tali meninggalkan Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantanal Xlll) Tarakan, sebagai salam penghormatan kepada masyarakat Tarakan menuju Etape-8, Ranai, Kepulauan Riau, Minggu (19/9).

Keberangkatan Satlat KJK dengan KRI Bima Suci Etape-8 dalam misi Latihan Ptaktek Pelayaran Taruna AAL keliling Nusantara selama 99 ini, dilepas Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksma TNI Edi Krisna Murti dan Wagub AAL Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.MSi., MTr.Han

Menurut Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) KJK 2021, Letkol Laut (P) Pungki Kurniawan, M.Tr.Opsla, pelayaran Etape-8 dari Tarakan Kaltara menuju Ranai, Kepulauan Riau ini, akan menempuh  jarak 1.620.22 NM dan direncanakan tiba pada tanggal 28 September 2021 mendatang.

Persiapan keberangkat lanjutnya, diawali Apel Kelengkapan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) KRI Bima Suci, Staf Latihan KJK dan seluruh Taruna AAL Angkatan ke-68 di Dermaga Mako Lantamal XIII Tarakan, termasuk melaksanakan tes Swab dengan tetap disiplin protokol kesehatan.

Setelah apel kelengkapan selesai, Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Bima Suci, Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, M.Tr.Opsla melaporkan kesiapan kapal untuk berlayar dan bertempur kepada Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr.Hanla. dilanjutkan doa untuk keselamatan selama dalam pelayaran.

Setelah itu terdengarlah suara persiapan kapal berlayar dan bertempur dari pengeras suara KRI, semua alarm alarm yang ada di kapal dibunyikan untuk mengecek kesiapan dari masing masing bagian dan para ABK dan Taruna AAL sesuai timnya menempati pos tempurnya masing masing.

Pada Peran Muka Belakang yang didengungkan lewat pengeras suara KRI, dengan cepat dan lincah para Taruna AAL calon calon pemimpin TNI AL/ TNI dan bangsa masa depan menaiki tiang dan tali yang ada di KRI Bima Suci untuk melaksanakan parade roll sebagai bentuk penghormatan kepada Instansi TNI/Polri dan Forkopimda serta masyarakat Tarakan.

Selain Komandan Lantamal XIII Tarakan dan Wagub AAL, tampak hadir juga Dirlog, Dirpers, Kadeplek dan Kadeppel AAL, Walikota Tarakan, Wadanlantamal XIII, Para Asisten dan Kadis Danlantamal XIII, Ketua DPRD Kota Tarakan, Dansatrad 225 Tarakan, Danlanud Anang Busra, Dandim 0907/Tarakan dan undangan lainnya.

Hadir juga Wakil Ketua CBS AAL, Ny.Hesti Rudi Aviantara, Ketua Korcab XIII DJA II, Ny Siska Edi Krisna Murti, Pengurus CBS Jalasenastri AAL dan Pengurus Jalasenastri Korcab Xlll DJA ll lainnya. (Pen AAL)

Read More

Buka Musrokot KONI Kota Surabaya, Wali Kota Eri Ingin Munculkan Talenta Muda Berbakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi membuka Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya tahun 2021, Sabtu (18/9/2021). 

Acara itu digelar di Graha Sawunggaling Lantai 6 komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Acara yang digelar untuk memilih Ketua KONI Kota Surabaya periode 2021-2025 itu dihadiri oleh Ketua Harian KONI Jawa Timur (Jatim) M. Nabil, Ketua Umum KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah, dan perwakilan pengurus dari 45 cabang olahraga (cabor) yang terdaftar di KONI Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan, Kota Surabaya merupakan Kota Olahraga. 

Sebab, banyak atlet-atlet asal Surabaya yang sukses menorehkan sejarah, baik di kancah nasional maupun internasional. 

“Di sinilah kita sebenarnya harus bisa mencetak atlet-atlet atau calon atlet penerusnya untuk menjadi lebih hebat daripada yang sekarang,” kata Wali Kota Eri.

Oleh sebab itu, melalui kepengurusan yang baru, Wali Kota Eri ingin meningkatkan lagi sinergi antara pemkot dan KONI Surabaya. 

Menurutnya, sinergi itu akan melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang akan mengharumkan nama Kota Surabaya dan Republik Indonesia.

“Kita sudah memiliki lapangan-lapangan olahraga sebagai sarana penunjang, tinggal kita sinergikan saja. Kalau hari ini separuh atlet Jatim yang berlaga di PON 2021 berasal dari Surabaya, saya ingin nanti bisa mencapai 70 persen,” ujarnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, untuk melahirkan talenta-talenta muda berbakat, pemkot bersama KONI Surabaya berencana membentuk diklat di beberapa cabang olahraga. 

Utamanya, pada cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat, seperti sepak bola dan bulu tangkis.

“Mungkin kita akan awali diklatnya sepak bola, setelah itu bulu tangkis. Ada lagi nanti diklat untuk basket, voli, dan panahan. Ini yang kita lakukan, setelah itu baru olahraga lainnya. Kalau langsung semua, anggarannya tidak cukup. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini,” tuturnya.

Meski demikian, pemkot dan KONI Surabaya tetap berkomitmen untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat. 

Makanya, Wali Kota Eri mendorong pengurus KONI Surabaya yang baru nantinya harus mampu menentukan skala prioritas.

“Dalam sebuah organisasi pasti punya skala prioritas. Itu yang menentukan adalah ketuanya. Keberhasilan seorang ketua menentukan skala prioritas Itu akan menentukan langkah kita ke depan demi keberhasilan kita. Tidak mudah memang, tapi kemampuan seorang ketua akan diuji disana,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus KONI Surabaya periode 2017-2021. 

Ia berharap, dengan kepengurusan yang baru dapat menambah jumlah atlet asal Surabaya yang dikirim untuk berlaga di PON dan Sea Games. 

Untuk itu, Pemkot akan memberikan dukungan kepada KONI Surabaya.

“Harus berkomitmen, jangan sampai tidak ada peningkatan. Semoga dengan terpilihnya ketua KONI Surabaya yang baru bisa memberikan yang terbaik bagi kota Surabaya. Insya Allah bisa memberikan kebanggaan bagi kota Surabaya untuk menciptakan atlet-atlet  hebat dan diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian KONI Jatim M. Nabil mengatakan, sinergi antara KONI dan pemerintah merupakan kunci untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang akan mengharumkan nama besar daerah dalam bidang olahraga.

“Ini disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (RI), negara harus hadir dalam olahraga. Ini sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya yang perhatian kepada KONI Surabaya. Karena, KONI itu selain pembibitan dan pembinaan juga membawa nama baik daerah dalam bidang olahraga,” kata Nabil.

Di lain hal, Nabil juga menyebut, secara tidak langsung pembibitan dan pembinaan atlet dapat meminimalisir perilaku anak muda yang menyimpang, contohnya narkoba. Sebab, mereka akan disibukkan untuk mengikuti program latihan yang telah disiapkan.

“Ini juga membangun karakter bangsa, ada kedisiplinan, ada sportivitas, ada kejujuran, dan kesungguhan, itu yang paling penting,” pungkasnya.

Read More

Tentara Gadungan Hardik Kapten TNi Ditangkap Provos

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Seorang pria berpakaian dinas TNI diamankan Kodim 0321 Rohil, Riau. Tentara gadungan inisial RM itu sempat menghardik ketika ditanya oleh anggota TNI.

Anggota TNI itu Kapten M Manurung. Perwira TNI dari satuan provos ini melihat brevet yang dipakai RM di baju lorengnya terbalik, sehingga menginterogasi,

Merasa terdesak, RM pun mengakui kalau dirinya tentara gadungan. Oleh provos dia dibawa ke markas TNI dan kemudian diserahkan ke polisi.

"Ngapain ditanya tanya kita sama-sama tentara'. Itu jawaban anggota TNI gadungan kepada anggota provos," ucap Kapolres Rohil AKBP Nurhadi, Minggu (19/9/2021).

Kejadian ini berawal saat RM melintas di jalan pada Sabtu (17/9). Saat itu, Kapten M Manurung, Padi Ops Kodim Rohil bersama anggota provos melintas di Jalan Raya Ujung Tanjung, Bagan Siapi-api, Rohil.

Kemudian saat melintas, dia berpapasan dengan RM yang mengendarai sepeda motor. Rombongan Kapten Manurung mencurigai gerak-gerik pelaku.

Mereka pun menghentikan dan menanyai RM. Dia ditanya dari kesatuan mana, kalau memang benar anggota TNI.

Namun jawaban RM berubah-ubah. Ini membuat anggota TNI semakin curiga. Pakaian dinas yang dipakai RM juga mencurigakan.

"Pada ditanyakan kepada pelaku dari satuan mana, pelaku menjawab berubah-ubah. Lalu ditanyakan kembali nomor register prajurit, pelaku menjawab dengan ragu dan pelaku tidak mengetahui," tuturnya.

Setelah terus dicecar pertanyaan, RM akhirnya mengaku kalau dia bukan tentara hingga dibawa ke pos provos.

Selanjutnya RM diserahkan ke Polsek Bangko. Polisi masih menyelidiki apa motif pria yang tidak memiliki pekerjaan itu memakai pakaian dinas TNI dan mengaku sebagai anggota.

Read More

Kejagung Sebut Sitaan ASABRI capai Rp15,2 triliun

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penelusuran aset Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengumpulkan aset para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi PT ASABRI (Persero) lebih dari setengah nilai kerugian negara, yakni Rp22,78 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi, menyatakan, pihaknya masih terus menelusuri aset demi memenuhi seluruh pengembalian kerugian negara. 

Target pemenuhan pengembalian itu dapat dilakukan dengan penetapan tersangka baru dan merampas asetnya.

"Sekarang masih di angka Rp15,2 triliun," katanya kepada Alinea.id, Minggu (19/9).

Supardi membeberkan, sejumlah tim penyitaan aset disebar ke Jakarta hingga luar Pulau Jawa pada Jumat (17/9). Dia menyebut, aset tersangka Teddy Tjokrosaputro berupa tanah segera disita.

"Titik-titiknya, kan, sudah sebagian kita temukan. Mudah-mudahan bisa menutup itulah (sisa kerugian negara, red)," ucapnya.

Menurut Supardi, aset tanah Teddy yang segera disita nilainya mencapai miliaran rupiah. 

Selain itu, penyidik juga telah menyita mobil BMW 320i atas nama PT RIMO International.

Di sisi lain, penyidik sudah menetapkan tiga orang tersangka individu, yaitu bekas Direktur Ortos Holding Ltd, Edward Seky Soerjadjaya; mantan Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas, Betty; dan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennier Abdul Rachman Latief. Ketiganya adalah narapidana dalam kasus berbeda.

Belum ada aset ketiga tersangka itu yang disita. Namun, Supardi menerangkan, mereka tidak mengaitkan hasil dari korupsi ASABRI dengan kasus lainnya, yang tengah berjalan masa hukumannya.

Read More

Terbukti Korupsi Rp 370 Juta, Kasi Pem Kelurahan Sukabumi Dipecat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Majelis hakim Tipikor Jakarta menvonis Tri Prasetyo Utomo bersalah dan terbukti korupsi sehingga merugikan negara sebesar Rp 370 Juta. 

Dia dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, serta membayar denda sebesar Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini juga dipecat dari jabatannya maupun sebagai PNS.

“Tri Prasetyo Utomo adalah staf di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, dia terbukti korupsi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtiya, Sabtu (18/9)

Pemecatan Tri Prasetyo Utomo itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021, yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021.

Hal tersebut sesuai ketentuan hukum UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah No 17/2020 tentang Perubahan atas PP No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan, PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Terbitnya kepgub telah berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Maria.

Maria menuturkan, majelis hakim Tipikor Jakarta menvonis Tri Prasetyo Utomo bersalah sehingga mendapat hukuman penjara serta denda.

“Yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, serta membayar denda sebesar Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan,” ucap dia.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menjelaskan, terkait gugatan yang dilakukan oleh Tri Prasetyo Utomo untuk mencabut SK pemberhentiannya sebagai PNS, telah digugurkan. Hal ini karena dinilai tidak sesuai prosedur.

“Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai bukan ke PTUN. Gugatan digugurkan dalam proses dismissal sebelum masuk persidangan,” kata Yayan.

Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan.

Dalam proses tersebut, ketua pengadilan melalui rapat permusyawaratan memutuskan dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima.

Tri Prasetyo Utomo terjerat kasus korupsi dengan total nilai korupsi sebesar Rp 370 Juta. 

Saat itu, Tri tengah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Berdasarkan fakta persidangan, Tri membuat seolah-olah uang Rp 370 Juta itu disalurkan ke Yayasan anak Yatim bernama Yayasan Nurul Arasy.

Read More

Tumpas Teroris OPM, Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Turunkan Brimob, Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka

KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 

Bahkan, para tenaga kesehatan (Nakes) wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. 

Bamsoet mempertanyakan, kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para biadab itu, mereka teriak soal HAM?

"Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tidak dapat dibenarkan atas nama apapun. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karenanya tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua," tegas Bamsoet, di Bali, Sabtu (18/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.

"Terlebih ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menerangkan, sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. 

Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI-Polri, hingga kini sudah menyasar Nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

"Tidak hanya itu, pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua," terang Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. 

Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua," pungkas Bamsoet.

Read More

Percepatan Vaksinasi, Letkol Juni Toa Anjurkan Penambahan Vaksinator

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Upaya percepatan vaksinasi dinilai sangat penting dalam memutus rantai penyebaran pandemi, sekaligus upaya pembentukan herd immunity yang saat ini digencarkan oleh Pemerintah.

Selain itu, sinergitas pun dinilai sangat penting dalam upaya percepatan vaksinasi di wilayah Malang Raya.

Kepala Staf Korem 083/Baladhika Jaya, Letkol Inf Akhmad Juni Toa menyebut jika saat ini Malang Raya harus bisa memenuhi target vaksinasi sebanyak 53 ribu jiwa per harinya.

“Strategi untuk percepatan vaksinasi ini penting dilakukan, terutama mengajak warga untuk berperan mendukung percepatan vaksinasi. Tidak kalah pentingnya, adalah tentang permasalahan dalam pengumpulan data-data,” kata Kasrem dalam rakor yang digelar di Pendopo Pemkab Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 19 September 2021 siang.

Ia menjelaskan, ketersediaan jumlah vaksin tak sebanding dengan jumlah vaksinator. Menurutnya, penambahan vaksinator harus dilakukan untuk memenuhi program itu.

“Saran kami, di setiap lokasi vaksinasi harus terdapat dokter yang bertugas untuk melakukan screening. Itu untuk para pemohon vaksin,” bebernya.

Hal yang sama pun, juga disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. Menurutnya, sinergitas soal percepatan vaksinasi harus ditingkatkan. 

Ia mengungkapkan, terdapat kendala selama berlangsungnya vaksinasi di Malang. Salah satunya ialah keterbatasan jumlah vaksinator.

Pentingnya penambahan vaksinator, menurutnya harus dilakukan dalam mempercepat program vaksinasi di Kabupaten Malang. 

“Kurun waktu bulan Desember, vaksinasi di Malang harus mencapai 70-100 persen,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Berkonsep Virtual, Surabaya Art And Culture Festival 2021 Suguhkan Representasi Sejarah Kota Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya mewadahi pekerja seni agar tetap berkarya dan berkreativitas pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Surabaya Art And Culture Festival 2021. 

Pagelaran seni dan budaya tersebut, akan ditampilkan melalui virtual mulai tanggal 19 September hingga Desember 2021.

Sejak kemarin Jum'at (17/9/2021), pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), mulai melakukan pengambilan dokumentasi atau tapping video di Hotel Majapahit Surabaya. 

Tentu dalam prosesnya, dilakukan oleh tim profesional dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Menariknya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga turut ambil bagian dalam pertunjukan ini. 

Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 akan dibuka dengan pemutaran Film Arek Suroboyo. 

Film ini merepresentasikan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato atau saat ini dikenal sebagai Hotel Majapahit.

"Pertunjukan ini sebagai representasi peristiwa bersejarah di Kota Surabaya yang dikemas dalam bentuk film. Nantinya pertunjukan akan disiarkan pada tanggal 19 September 2021 pukul 19.00 WIB, dengan special appearance Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," kata Antiek di kantornya, Sabtu (18/9/2021).

Antiek menjelaskan, selain memberdayakan pekerja seni, Surabaya Art And

Culture Festival juga bertujuan membangkitkan kembali produktivitas kesenian sebagai sarana hiburan dan pendidikan kepada masyarakat. 

Sekaligus, upaya ini untuk mempromosikan seni budaya dan destinasi wisata Kota Surabaya.

"Surabaya Art And Culture Festival 2021 mengambil tema Suroboyo Wani. Tema tersebut dipilih karena merupakan sebuah wujud keberanian Arek-arek Surabaya dalam menghadapi dan memerangi wabah Covid-19 untuk bangkit dan berkarya," jelasnya.

Antiek juga mengungkapkan, bahwa Surabaya Art And Culture Festival 2021 berkonsep virtual. 

Karena itu, pertunjukannya dikemas dalam konten video cerita yang diupload di kanal media sosial. 

Sedangkan runtutan konten, akan dipandu oleh host atau narator, mulai dari proses kreatif, aturan protokol kesehatan, pengemasan pertunjukan hingga proses pertunjukan.

"Video yang dikemas dalam beberapa template (Film, Podcast, Naratif, Vlog, Behind The Scene dan Live Streaming) itu bertujuan untuk menambah estetika dan ketertarikan dari konten," katanya.

Setidaknya, ada beberapa pertunjukan seni representasi peristiwa sejarah di Kota Pahlawan yang nantinya dapat disaksikan masyarakat melalui virtual. 

Yakni, peristiwa Perobekan Bendera di Hotel Yamato (Hotel Majapahit), Resolusi Jihad, Surabaya Merah Putih dan Hari Pahlawan.

Di samping pertunjukan bertajuk representasi peristiwa sejarah, Antiek menyebut, pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 juga diisi dengan penampilan Kolaborasi Seni Tradisi. 

Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar komunitas seni serta menjadi wadah dalam memperkaya kreativitas multi disiplin.

"Ada beberapa jenis pertunjukan seni yang disuguhkan dalam kolaborasi ini," kata mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya ini.

Pertunjukan kolaborasi itu, di antaranya menyuguhkan dagelan “Guyon Seger” Cak Suro dihibur tampilan musik dari Keroncong. 

Lalu, pementasan kesenian ludruk yang diperankan seniman ludruk Surabaya, dengan menampilkan konsep cerita yang diangkat dari cerita rakyat Sawunggaling.

Ada pula, pertunjukan kolaborasi wayang pakeliran padat yang dikolaborasikan dengan

wayang orang. Serta, pertunjukan Reog, Jaranan dan Barongsai yang mengemas kolaborasi seni tradisi Mataram dan Tionghoa.

Selain itu, juga ada pertunjukan ketoprak dan wayang potehi. Lalu, pertunjukan seni di Kampung Kreatif dan Rumah Kreatif. 

Bahkan, tak kalah menarik, juga ada pameran Seni Rupa dan Tari, kolaborasi Jazz dan Campursari serta banyolan Kartolo bersama Srimulat.

Masyarakat dapat menyaksikan seluruh rangkaian pagelaran Surabaya Art And Culture Festival 2021 mulai tanggal 19 September secara virtual di beberapa akun media sosial Pemkot Surabaya. 

Yakni, akun youtube Disbudpar Kota Surabaya, Sapawarga Kota Surabaya dan Bangga Surabaya. 

Bisa pula melalui, akun Instagram @Surabayasparkling, @Surabaya dan @Sapawargasby. 

Read More

LaNyalla Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban Covid-19.

"Langkah Polda Jatim yang mengambil peran sebagai orang tua asuh dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak itu, terutama pendidikan serta disiapkan asrama untuk menampung anak yatim tersebut patut kita apresiasi," kata LaNyalla, Sabtu (18/9/21).

Menurut LaNyalla, tingginya angka anak yatim piatu akibat Covid-19, memerlukan sinergitas berbagai unsur agar kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Selain perlindungan untuk hidup, makanan serta kebutuhan pendidikan, LaNyalla menilai anak-anak tersebut perlu pendampingan psikologis pascakematian orang tuanya.

"Tentu agar kesehatan jiwanya pulih dan tidak meninggalkan traumatik di masa mendatang. Maka, perlu dilakukan pendekatan holistik kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19," tutur LaNyalla.

Pada kesempatan itu, LaNyalla menyarankan agar Polda Jatim menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas PPPA atau lembaga pendampingan anak lainnya untuk menangani permasalahan anak yatim piatu tersebut.

Menurutnya, hal itu penting karena ditinggal orang tua saat usia belia akan menimbulkan sejumlah problematika yang bisa berdampak serius dan berkepanjangan di masa mendatang.

"Kerja sama lintas stakeholder harus dijalin oleh Polda Jatim agar penanganan tersebut dapat meredam segala dampak risiko yang dapat ditimbulkan. Tak mudah menangani anak-anak, karena mereka memiliki daya rekam yang cukup baik," ungkapnya.

Jika keliru dalam penanganan, Senator asal Jawa Timur itu menilai akan menimbulkan dampak tak baik bagi perkembangan psikologis anak-anak tersebut dalam jangka waktu panjang ke depan.

"Perlu hati-hati dan dibutuhkan treatment yang tepat. Kondisi mereka masih begitu labil, sehingga butuh penanganan intensif dan berkelanjutan," ujar LaNyalla.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan/DP3AK Provinsi Jawa Timur hingga Senin (16/8/2021), ada 6.198 anak-anak di Jatim menjadi yatim dan piatu.

Karena terdapat perbedaan angka, maka perlu dipastikan jumlah yang sebenarnya dan harus dipastikan. Jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat di dalam pendataan," tandas LaNyalla.

Read More

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Waspada Meski Covid-19 Mereda

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tetap waspada adanya potensi penyebaran virus corona, meskipun kondisi saat ini, khususnya di Jatim, sudah mereda.

Khofifah di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu menyatakan saat ini sudah mulai dilakukan penyesuaian kebijakan seiring dengan turunnya kasus konfirmasi COVID-19, khususnya di wilayah Jatim.

"Saat ini, kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dilakukan secara terbatas dan bertahap sudah dilakukan. Jangan sampai lengah, harus sangat waspada," katanya.

Selain proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas tersebut, katanya, sejumlah sektor juga sudah mulai dilakukan penyesuaian, khususnya berkaitan dengan perputaran ekonomi di Jawa Timur.

Dia menyebut sejumlah sektor yang mulai dilakukan penyesuaian, adalah operasional pusat-pusat perbelanjaan, pembukaan secara bertahap destinasi wisata di wilayah Jawa Timur, termasuk ketentuan operasional rumah makan dan restoran.

"Wisata dibuka secara terbatas dan bertahap, pusat perbelanjaan juga, termasuk restoran. Tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Selain meminta masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, mantan Menteri Sosial itu, juga akan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi, guna menciptakan kekebalan kelompok terhadap penularan virus korona.

Dia mengatakan percepatan vaksinasi dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dorongan percepatan vaksinasi. 

Upaya percepatan vaksinasi tersebut, bentuk sinergi dari semus pemangku kepentingan di wilayah itu.

Ia memastikan pasokan vaksin yang dibutuhkan untuk percepatan tersebut masih mencukupi. 

Kementerian Kesehatan memasok kebutuhan vaksin untuk Jawa Timur dua kali dalam satu minggu.

"Kita harus memaksimalkan vaksinasi. Semua elemen saya mohon untuk tetap bisa bergotong royong untuk percepatan vaksinasi," ujarnya.

Di Jawa Timur, saat ini ada 10 kabupaten dan kota yang berstatus level 1 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Sebanyak 10 daerah itu, Situbondo, Sidoarjo, Pasuruan, Pamekasan, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Gresik, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Daerah dengan status PPKM level 3 adalah Kota Blitar dan Bangkalan, sedangkan sisanya PPKM level 2.

Tercatat, di Jawa Timur secara keseluruhan 392.615 kasus konfirmasi COVID-19. Dari total tersebut, 359.520 orang dilaporkan telah sembuh, 29.210 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya dalam perawatan.

Read More

Melalui Aplikasi Usul Bansos, Pemkot Surabaya Sudah Berikan Bantuan kepada 7.767 Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak diluncurkan pada Agustus 2021 lalu, ada sebanyak 34.232 usulan bantuan sosial (bansos) yang diajukan pemohon atau warga melalui aplikasi Usul Bansos. 

Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 7.767 bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang usulannya telah diverifikasi dan diterima.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kanti Budiarti mengatakan, bahwa hingga per tanggal 17 September 2021, ada sebanyak 34.232 usulan bansos yang diajukan pemohon di 31 kecamatan se Surabaya. 

Dari total jumlah usulan itu, 10.093 di antaranya diterima dan sudah diverifikasi petugas kelurahan dan kecamatan.

“Sedangkan 16.790 usulan ditolak dan 7.349 lainnya masih dalam proses verifikasi. Dari 10.093 yang diterima, sebanyak 7.767 sudah menerima bantuan, sisanya akan diikutkan periode berikutnya,” kata Kanti di ruang kerjanya, Jum'at (17/9).

Ia menjelaskan, bahwa bantuan melalui laporan Usul Bansos ini diberikan kepada warga Surabaya yang terdampak pandemi Covid-19. 

Penerima bansos tersebut juga belum terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bantuan ini kita berikan untuk yang belum pernah menerima bantuan. Seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sembako dari Pemkot Surabaya serta Pemerintah Provinsi Jatim,” jelasnya.

Untuk memastikan calon penerima bantuan ini layak, maka Pemkot Surabaya melakukan verifikasi melalui dua tahapan. 

Pertama adalah dengan mencocokan data di sistem aplikasi Usul Bansos dengan aplikasi e-pemutakhiran data. 

Lalu, verifikasi di lapangan melalui petugas kelurahan dan kecamatan.

“Verifikasi lapangan itu kita ingin melihat benar apa tidak yang bersangkutan adalah warga KTP Surabaya. Kemudian, benar apa tidak orang tersebut berdomisili ada di lokasi yang disebutkan. Lalu, apakah pendapatannya di bawah UMR, tanggungan di dalam keluarganya seperti apa. Setelah itu, baru melihat kondisi fisik rumahnya, apakah layak dibantu atau tidak,” terangnya.

Setelah melalui dua tahapan verifikasi dan dinyatakan layak, maka Pemkot Surabaya kemudian memberikan bantuan berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Masing-masing paket sembako itu berisikan 10kg beras, 1kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 10 bungkus mie instan.

“Itu merupakan standart bantuan dari pemkot. Namun, tidak menutup kemungkinan isi yang diberikan berbeda, karena kita juga mendistribusikan bantuan yang diterima dari masyarakat,” sebutnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa alur distribusi bantuan pertama kali dikirimkan ke 31 kecamatan Surabaya. 

Selanjutnya, bantuan didistribusikan oleh masing-masing Camat dan Lurah. Kemudian, oleh RT/RW selanjutnya disalurkan kepada warga yang usulannya sudah diterima di aplikasi Usul Bansos.

“Proses pendistribusian ke seluruh kecamatan di Surabaya memakan waktu satu hari. Pada hari berikutnya baru bisa disalurkan kepada warga penerima bantuan,” paparnya.

Di samping memberikan bantuan melalui acuan data di aplikasi Usul Bansos, sejak Juli 2021 Pemkot Surabaya sudah menyalurkan hampir 60 ribu bantuan sembako. 

Kanti menyebut, hingga September 2021, pemkot sudah enam kali melakukan pendistribusian bantuan.

“Sasarannya macam-macam, mulai dari tukang becak, tukang tambal ban, tukang sampah, pedagang kaki lima, pekerja seni, UKM, dan pedangan pasar yang berada di bawah Dinas Koperasi (Dinkop). Bantuan juga diberikan kepada siswa sekolah yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” pungkasnya. 

Read More

Korupsi Bantuan Penanganan Covid-19, Kadis Kesehatan Meranti Jadi Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (KM) Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Misri Hasanto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan penanganan Covid-19. 

Ia diduga menjual alat swab antigen untuk kepentingan pribadinya.

"Ya benar (sudah tersangka, red)," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, Sabtu (18/9/2021).

Ferry mengatakan, Misri sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. "Kita sudah lakukan pemeriksaan," kata Ferry.

Misri juga dikabarkan sudah ditahan di sel Mapolda Riau. Namun, Ferry belum mau berkomentar banyak. 

"Nanti dengan Pak Kabid segera kita ekspos," kata Ferry.

Diberitakan sebelumnya, bantuan swab dari pihak luar Pemkab Meranti itu semestinya tidak boleh dikomersilkan. Namun, bantuan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penanganan dugaan perkara rasuah tersebut sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resort Kepulauan Meranti. 

Saat perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Penanganan perkara ini berawal dari laporan salah satu organisasi masyarakat di Kepulauan Meranti. 

Laporan itu terkait temuan dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan korupsi oleh Diskes Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun temuan tersebut di antaranya dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal. 

Hal ini, dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD. 

Akan tetapi, digunakan oknum pegawai Diskes sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.

Selain itu, ada dugaan penyimpangan dana Covid-19 yaitu dana yang bersumber dari dana refocursing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 miliar tahun 2020/2021.

Kemudian, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp1,5 miliar dan pengadaan APD Masker kain bersama tim Puspa senilai Rp250.000.000.

Read More