Rabu, 22 September 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terus bergulir. 

Terbaru, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pengurus Cabang Olahraga (Cabor).

Pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Pidana Khusus Kejari Padang itu untuk melanjutkan proses terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2020.

"Ada tiga orang lagi yang akan kami panggil, suratnya kami buat hari ini," kata Kepela Kejari Padang, Ranu Subroto, Rabu (22/9/2021).

Pihak Kejari Padang belum bisa membuka identitas ketiga orang yang akan dimintai keterangan pada Jumat (24/9/2021) itu.

"Keterangan mereka diperlukan untuk klarifikasi serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait persoalan KONI ini," lanjutnya.

Ia berharap ketiga orang tersebut bisa koperatif dan memenuhi panggilan sebagaimana surat yang telah dilayangkan oleh Kejari Padang.

Dalam memroses kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Padang itu kejaksaan telah memeriksa sejumlah orang secara maraton.

Dalam tiga hari terakhir setidaknya Kejari Padang telah memanggil tiga orang orang saksi yang berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Padang, dan KONI Padang.

Dengan rincian dua orang dari pihak KONI Kota Padang pada Selasa (21/9) berinsial AS dan K, dan satu orang dari Dinas Pemuda dan Olahraga berinisial J pada Senin (20/9).

Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2020 itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima Kejari Padang.

"Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat, laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi serta penyelidikan," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Hampir mendekati satu tahun kepemimpinan H. Syaifulloh Yusuf dan Adi Wibowo, dalam membawa kota Pasuruan menjadi kita ‘Madinah’, menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Dari sejumlah program yang digagas oleh pasangan Gus Ipul - Mas Adi saat kampanye, ini dinilai masih banyak program ‘janji kampanye’ pemenang Pilkada 2020 itu yang belum tersentuh.

“Hampir satu tahun kepemimpinan Gus Ipul – Mas Adi, ini belum menunjukan kinerjanya untuk Kota Pasuruan,” Ungkap Aktivis senior kota Pasuruan, Rachmad Cahyono.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Yono itu, kepemimpinan di era Gus Ipul, ini cenderung lebih memikirkan individu ketimbang memikirkan bagaimana kota Pasuruan, ini bisa lebih maju dengan menggali segala potensi yang ada di kota Pasuruan.

“Jangan hanya mementingkan dan memikirkan persoalan yang individu saja, tapi juga harus bisa melakukan inovasi khususnya dibidang pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menarik wisatawan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah,” Jelas Kang Yono.

Berkaitan dengan kepariwisataan di kota Pasuruan, Kang Yono berharap agar bisa mencakup seluruh potensi yang bisa dikembangkan, tidak hanya fokus pada wisata religi, tapi juga wisata yang bisa menambah meningkatkan PAD kota Pasuruan.

“Pemkot harus bisa mencakup potensi yang ada secara keseluruhan dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Pasuruan, bukan hanya fokus pada wisata religi saja,” Papar pengurus LMPI Jawa Timur itu.

Menurut Kang Yono, Pemkot bisa memanfaatkan fasilitas taman yang ada di kota Pasuruan, untuk dijadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

“Taman - taman yang ada di kota Pasuruan, ini kan bisa dimanfaatkan, misalnya wisata yang berkaitan dengan sejarah di kota Pasuruan. karena taman - taman ini kan dibangun seolah tanpa adanya pemanfaatan yang bisa meningkatkan PAD, malah terkesan menjadi tempat ‘Maksiat’ bagi pemuda pemudi,” Jelasnya.

Yang menjadi persoalan, lanjut dia, Penataan birokrasi disetiap OPD harus diisi oleh orang - orang yang berkompeten yang mempunyai keahlian dibidangnya masing – masing.

“Penataan birokrasi disetiap OPD yang bukan pada bidangnya, ini harus di evaluasi dan diganti oleh orang - orang yang lebih berkompeten yang sesuai dengan keahliannya, agar tidak terkesan hanya bisa membuat Spj dan tidak bisa menjadikan kota Pasuruan, menjadi daya saing bagi kota - kota maju,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, akhirnya dimulai. 

Hal itu ditandai dengan acara serah terima pemanfaatan bantuan mobil gerai vaksinasi kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan Pemkot Surabaya yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Selasa (21/9).

Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor beserta Forkopimda Surabaya dan Forkopimda Sidoarjo melakukan pelepasan 22 mobil gerai vaksin beserta 300 tenaga kesehatan (nakes) Surabaya. 

Mereka akan berkolaborasi dengan nakes Sidoarjo untuk melakukan percepatan vaksinasi di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Surabaya Raya itu merupakan wilayah aglomerasi. 

Kota-kota dalam aglomerasi itu seperti badan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika salah satu sakit, maka akan terasa sakit di seluruh badan, karena memang tidak bisa dipisahkan antara Surabaya Raya ini, sehingga harus saling support antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Nah, untuk mencapai pergerakan ekonomi yang dahsyat, maka kami bersama-sama melakukan percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi ini. Sebab, vaksin itu adalah salah satu syarat untuk menentukan level 1, 2 dan 3,” kata Wali Kota Eri, Selasa (21/9).

Makanya, pada hari ini, mobil vaksinasi yang merupakan gagasan dari Kapolrestabes Surabaya digunakan untuk mempercepat vaksinasi di Sidoarjo, termasuk pula 300 nakes Surabaya. Mereka akan melakukan vaksinasi di dusun-dusun di Sidoarjo. 

“Saya katakan ini bukan soal bantu membantu, bukan. Tapi kita seperti badan, seperti saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Bagaimana di wilayah aglomerasi ini bergerak bersama untuk kepentingan umat,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Surabaya hadir di Sidoarjo sebagai saudara, sebagai wilayah aglomerasi di Surabaya Raya. 

Makanya, dia pun yakin bahwa tenaga kesehatan Surabaya dan tenaga kesehatan dari Kabupaten Sidoarjo adalah satu paket. 

“Seduluran sak lawase. Sama Gresik juga demikian nanti. Jadi, kita akan saling mensupport nanti, karena kita bisa berjalan bersama-sama dan tidak boleh berhenti hanya karena Covid-19,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa para pemimpin di Surabaya Raya itu memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu bukan untuk saling berkompetisi, tapi seorang pemimpin harus bisa berkolaborasi. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat di Surabaya Raya.

“Di sinilah saya katakan bahwa tidak ada lagi hati kami dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai kepala daerah yang bersaing, tidak ada lagi sebagai kepala daerah yang menunjukkan siapa yang lebih baik. Tetapi, bagaimana seorang kepala daerah bisa meletakkan harga dirinya, bisa meletakkan jabatannya, bisa meletakkan arogansinya hanya untuk satu, bagaimana bisa berkolaborasi antar kota dan kota penunjang. Insyallah itulah yang kami lakukan untuk menggerakkan ekonomi dan semuanya kembali kepada masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa mobil vaksin beserta para nakes Surabaya itu akan berkolaborasi di Sidoarjo sampai vaksinasi di Sidoarjo mencapai 70 persen. 

Setelah itu, kolaborasi akan dilanjutkan dengan Kabupaten Gresik untuk melakukan percepatan vaksinasi juga. 

“Harapannya segera kita (Surabaya Raya) masuk ke Level 1 (PPKM Level 1). Makanya, sekarang ini ngomong wilayah aglomerasi, bukan ngomong Surabaya atau Sidoarjo saja,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengatakan bahwa antara Surabaya, Gresik dan Sidoarjo adalah satu paket di Surabaya Raya. 

Dan ketua kelasnya di Surabaya Raya itu adalah Wali Kota Eri. 

“Lari ke mana, mau ngapain, kumpul dimana, mengerjakan apa, ini sudah menjadi satu paket, karena sebenarnya Sidoarjo dan Surabaya ini satu daerah yang tidak bisa dipisahkan,” kata Gus Muhdlor.

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Wali Kota Eri beserta semua tenaga kesehatannya dan semua jajarannya yang sudah mau bahu membahu untuk mensukseskan dan mempercepat vaksinasi di Sidoarjo. 

“Yang perlu dicatat di sini bukan hanya bantuannya, tetapi memaknai bahwa masalah ini adalah masalah bangsa dan harus kita selesaikan secara bersama-sama, itu poin pentingnya,” tegasnya.

Makanya, dia pun menyampaikan welcome to new era. Era di mana antara kepala daerah bahu membahu bentuknya, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Bagi dia, ini penting karena memang manusia mulai lahir tidak lain sebenarnya untuk menjadi pelayan masyarakat dan supaya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 

“Welcome to new era, ini bukan sepatu lho ya. Ini era dimana semua kepala daerah berkolaborasi, khususnya di Surabaya Raya yang saling bahu membahu untuk percepatan vaksinasi, termasuk pemulihan ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhdlor juga menjelaskan bahwa di dalam Inmendagri ada aturan baru tentang percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi, makanya sampai saat ini di Surabaya Raya masih masuk level 3 berdasarkan Inmendagri. 

Padahal, berdasarkan asesmen Kemenkes, di Surabaya Raya itu sudah masuk level 1.

“Oleh karena itu, target kita bersama bagaimana kolaborasi secara aglomerasi ini, kita bisa masuk level 1 berdasarkan Inmendagri. Saya juga yakin ketika nakesnya Surabaya saja sesemangat ini , maka aura nakes di Sidoarjo juga akan berubah, pasti akan lebih semangat,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengantisipasi kondisi yang serba tidak pasti dengan berbagai pembatasan yang harus sesuai protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini, Cabang Berdiri Sendiri (CBS) Jalasenastri Akademi Angkatan Laut (AAL) menggelar Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag secara virtual dari Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Rabu (22/9).

Pelatihan keterampilan secara virtual yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat Jalasenastri ini, digelar secara bergilir. CBS Jalasenastri AAL yang mendapatkan giliran sebagai tuan rumah kali ini, menampilkan Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag bertema “Gali Potensi, Raih Prestasi Di Masa Pandemi”

Acara yang dibuka Ketua CBS Jalasenastri AAL, Ny. Ayu Nur Alamsyah ini, menampilkan narasumber sekaligus Instruktur, Ny. Rinny Ferry Supriady yang dipandu Moderator Ny. dr. Putu Ketut Riasmaja.

Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono, Wakil Ketua Umum Jalasenastri, Ny Wiek Ahmadi Heri mengikuti pelatihan ini secara langsung. Turut hadir juga Pembina Harian Pengurus Pusat, Pengurus Inti beserta seluruh Pengurus Pusat, Ketua Kotama yang tergabung dalam Bakor Jakarta, Bakor Surabaya dan Bakor Sorong serta 827 peserta pelatihan keterampilan partisipan zoom meeting dari seluruh Indonesia.

Selain melalui zoom meeting, Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag ini juga disiarkan dan dapat diikuti melalui channel Youtube Jalasenastri Pusat dan live Instagram Jalasenastri Pusat.

Ketua CBS Jalasenastri AAL dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu Jalasenastri yang telah berkenan ikut serta dalam kegiatan Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag bersama CBS Jalasenastri AAL ini.

Menurutnya, CBS Jalasenastri AAL mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan Circle Rope Handbag ini, tak lain untuk berbagi wawasan dan tambahan keterampilan yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan dapat dikembangkan menjadi usaha sampingan untuk menambah penghasilan keluarga.

Keterampilan Circle Rope Handbag ini lanjutnya, adalah manifestasi dari kesabaran, ketekunan dan ketelitian. Semoga dengan pelaksanaan pelatihan ini akan membawa manfaat bagi ibu-ibu Jalasenastri  peserta pelatihan.

“Saya berharap kita semua mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan semoga bisa menularkan ilmu yang telah didapat dari “Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag kepada ibu yang lainnya,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua CBS Jalasenastri AAL, Ny. Hesti Rudhi Aviantara, dan seluruh Pengurus CBS Jalasenastri AAL lainnya. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, mengembalikan uang sebesar Rp541.912.794 yang disita dari Bambang Sugeng mantan Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan Sidoarjo terkait kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun 2018 - 2019.

Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Penjabat Kepala Desa yang baru Kuswandi, di Balai Desa, Kemantren Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Selasa, 21 September.

"Sesuai keputusan pengadilan Tipikor Surabaya, hari ini kami mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp541.912.794 ke penjabat Kepala Desa Kemantren yang baru," kata Arief di Balai Desa, Kemantren Tulangan.

Arief mengatakan, hari ini pihaknya bersama jajaran juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Kemantren.

"Selain penyuluhan hukum pihaknya juga mengembalikan uang dari Tipikor APBDes tahun 2018 - 2019," ucapnya.

Arief mengatakan pengembalian uang kerugian negara diserahkan di balai desa dengan harapan jangan sampai terulang lagi ada penyalahgunaan uang APBDes atau uang dana desa.

"Selain mengembalikan uang tersebut, kami juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa dengan harapan bahwa masyarakat sadar hukum," kata Arief.

Perangkat desa diminta mengelola dana desa itu secara transparan, serta sesuai dengan tata aturan supaya tidak terulang kembali menyalah gunakan dana desa atau APBDes.

"Yang terpenting itu, perangkat desa harus transparan dan harus sesuai aturannya untuk mengelola dana desa," ujar Arief.

Sementara itu, Kades Kemantren Kuswandi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kejari Sidoarjo yang telah membantu mengembalikan dana desa tersebut.

"Rencananya dana itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan di desa yang tahun ini belum diselesaikan. Karena pengembalian dana tersebut sudah mendekati akhir tahun. Maka akan digunakan untuk anggaran tahun depan," kata Kuswandi.

Sebelumnya dana desa itu telah diselewengkan oleh Bambang Sugeng mantan Kades Kemantren. 

Bambang ditetapkan oleh Kejari Sidoarjo menjadi tersangka sejak 24 Agustus 2020. Namun, dia melarikan diri ke Tenggarong, Kaltim dan baru ditangkap pada Desember 2020.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kedua instansi membahas kerja sama pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri ingin instansinya bisa menangani dugaan rasuah di ranah militer. Saat ini, Lembaga Antikorupsi belum bisa menyentuh ranah itu.

"Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer. Karenanya KPK punya kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI," kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

Menurut dia, pekerjaan itu bagian dari pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara. 

Lembaga Antikorupsi perlu menggandeng TNI untuk memperluas memberantas rasuah di Indonesia.

Firli berharap kerja sama itu membuat kedua pihak bisa berkolaborasi. Dengan begitu, penanganan rasuah di ranah militer bisa dilakukan bersama.

"KPK juga akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu," ujar Firli.

Lembaga Antikorupsi berharap kerja sama ini berhasil. Masyarakat diharap mendukung kerja sama tersebut.

"Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat masif dilakukan dan memberikan manfaat nyata yang semakin besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tutur Firli.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya terus bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Terbukti, hingga saat ini berbagai stakeholder tidak henti-hentinya mengirim bantuan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Terbaru, Pemkot Surabaya menerima bantuan dari PT Avia Avian, PT Kebon Agung, dan Wahana Visi Indonesia. Secara simbolis berbagai bantuan itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (22/9).

Adapun bantuan itu berasal dari PT Avia Avian berupa 650 paket sembako. Setiap paket sembako itu berisikan beras 5kg, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter, masker kain 2 buah, dan hand sanitizer 1 botol. 

Kemudian, ada pula bantuan dari PT Kebon Agung berupa baju hazmat 900 buah, faceshield 500 buah, multivitamin 300 kotak, dan sarung tangan disposable 300 kotak.

Lalu, ada pula bantuan dari Wahana Visi Indonesia berupa masker bedah 4.750 kotak, masker N95 300 kotak, sarung tangan disposable 1.280 kotak, face shield 250 buah face shield, baju hazmat 100 buah, buah selimut 200, sprei 200 buah, dan bantal 200 buah, serta thermogun 65 unit. 

Ada pula bantuan berupa tabung oksigen 1 m3 45 buah, tabung oksigen 2 m3  20 buah, pulse oxymetri 205 buah, regulator oksigen 65 buah, nonbreathing face mask 65 unit, oksigen hose 65 unit, dan oksigen mask 65 unit. 

Selain itu, Wahana Visi Indonesia juga memberikan bantuan berupa gown kain 60 buah, gown operasi disposable 150 buah, gown waterproof 100 buah, disinfektan 20 jerigen @ 5 liter, hand sanitizer 1.680 botol @ 500 ml, dan hand sanitizer 10 jerigen @ 5 liter.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberkan bantuan melalui Pemkot Surabaya. 

Ia memastikan, bahwa bantuan yang diberikan itu akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Surabaya.

“Semoga apa yang jenengan (para donatur) kepada warga Surabaya akan dicatat menjadi amal kebaikan, amal jariyah jenengan. Dan, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda,” kata Wali Kota Eri, Rabu (22/9).

Wali Kota Eri menjelaskan, berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari relawan Surabaya Memanggil hingga para stakeholder yang memberikan bantuan, Kota Surabaya kini berada di level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). 

Namun, ia mengingatkan kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk tidak hanyut dalam euforia dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Surabaya bisa berubah seperti sekarang, dari yang dulu berada di zona merah kini, berada di zona kuning dan menuju ke zona hijau bukan karena Wali Kotanya, tapi itu berkat hebatnya warga Surabaya termasuk jenengan semua yang hadir di sini, maturnuwun,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap, kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan berbagai stakeholder akan terus terjalin. 

Menurutnya, melalui kolaborasi itu dapat mengakhiri pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian di Kota Pahlawan.

“Hari ini pemkot dibantu oleh para donatur. Sebaliknya, kami dari Pemkot Surabaya juga akan membantu. Karena, ini merupakan arti dari sebuah gotong royong. Saya pastikan, pemkot tidak akan mempersulit ketika ingin mengurus perizinan dan berinvestasi di Kota Surabaya.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Area Program Wahana Visi Indonesia Surabaya Charles Frans mengatakan, bantuan itu diberikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

"Bantuan ini juga untuk para kader-kader posyandu dan kader Covid-19 yang saat ini sedang berjuang bersama-sama, berperang menghadapi Covid-19,” kata Charles.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Kebon Agung Krisman Tobing menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah-langkah pemkot dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. 

“Bantuan ini merupakan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Banyak hal yang dilakukan oleh seorang Komandan Satuan untuk meningkatkan sinergitas, dan kekompakan dengan prajuritnya.

Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ di Lapangan Tembak milik Yonif Raider 503/Mayangkara yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Selain sebagai acuan untuk melihat kemampuan atau ketangkasan prajuritnya, di sela latihan tembak itu, Kolonel Inf M. Dariyanto menyempatkan diri untuk memotivasi prajuritnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak prajuritnya untuk latihan bersama, salah satunya latihan menembak dengan menggunakan senjata ringan.

“Sengaja saya ikut latihan bersama. Ini juga bisa menciptakan kekompakan antara prajurit dan Komandan Satuan,” ujar Danrem, Rabu, 22 September 2021 pagi.

Dirinya menilai, kemampuan menembak adalah suatu kewajiban mutlak yang harus bisa dimiliki, sekaligus diasah oleh seorang prajurit.

“Sebab, TNI itu banteng dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara,” bebernya.

“Jadi, kemampuan militer, terutama menembak itu harus betul-betul dikuasai oleh seorang prajurit,” imbuh Danrem. (Penrem 082/CPYJ)




KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Karir Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur di dunia politik nampaknya harus terhenti.Betapa tidak, baru dilantik 3 bulan sebagai Bupati, dia sudah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi (KPK) di wilayah kerjanya. Makanya pada Selasa, (21/9/2021) malam, Andi Merya Nur ditangkap oleh tim satgas KPK. Tak sendirian, dia ditangkap bersama beberapa orang lainnya.

“Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sultra,” tutur Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu, (22/9/2021).

Belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang diamankan, termasuk tindak pidana korupsi seperti apa yang dilakukan oleh Andi Merya Nur. Yang pasti saat ini, semua pihak yang diamankan tengah diinterogasi oleh tim Satgas KPK.

“KPK masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung.Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucap Ali.

Sebagai informasi, Andi Merya Nur dilantik sebagai Bupati definitif sisa masa jabatan 2021-2024 oleh Gubernur Sultra H Ali Mazi pada Senin 14 Juni 2021. 

Sebelumnya, Andi Merya menjabat sebagai Plt Bupati Kolaka Timur setelah Bupati Koltim, Samsul Bahri Madjid meninggal dunia pada Jumat 19 Maret 2021.

Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 26 Februari 2021. Pasangan ini dilantik setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Timur pada 9 Desember 2020.

Profil Bupati Koltim:

Nama lengkap: Hj. Andi Merya S.IP

Jenis kelamin: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir: Soppeng, 23 Agustus 1984

Pekerjaan: Bupati Kolaka Timur

Alamat: Desa Talinduka, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur

Status Perkawinan: Kawin

Nama Suami: H. Mujeri Dachri Muchlis, SE

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 265 Uddungeng Kabupaten Soppeng tahun 1996

SMP Negeri 2 Liliriaja tahun 2001

Madrasah Aliyah Kolaka tahun 2006

S1 Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2011

Riwayat Pekerjaan:

Anggota DPRD Kolaka periode 2009 – 2014

Anggota DPRD Kolaka Timur periode 2014 – 2016

Wakil Bupati Kolaka Timur periode 2016 – 2021

Plt Bupati Kolaka Timur 2021

Bupati Kolaka Timur 2021 – Sekarang.

Pengalaman Organisasi:

Ketua PAC PPP Kecamatan Ladongi tahun 2010

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2011

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2012 – 2014

Bendahara DPC PPP Kabupaten Kolaka

Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, memberikan pernyataan terkait surat yang ditulis Brigjen TNI Junior Tumilaar untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Brigjen TNI Junior merupakan seorang Inspektur di Kodam XIII/Merdeka.

Chandra mengatakan, Danpuspom TNI AD akan segera memeriksa Brigjen TNI Junior Tumilaar terkait viralnya surat terbuka itu.

“Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta,” ujar Chandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/9).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya dugaan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tumilaar tidak sesuai dengan fakta.

“Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” tambah dia.

Sebelumnya, Brigjen TNI Junior Tumilaar menulis surat untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Suarat itu ditembuskan ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Surat yang ditulis tangan pada lembar dobel folio bergaris itu dibuat karena dirinya melihat adanya kejanggalan atas sikap kepolisian di Sulawesi Utara.

Menurutnya, polisi membuat surat panggilan terhadap Bintara Pembina Desa atau biasa disingkat Babinsa, karena melakukan pembelaan terhadap warga bernama Ari Tahiru.

Ari merupakan warga yang dilaporkan oleh perumahan Citraland (PT Ciputra International) melakukan perusakan di tanah yang ironisnya adalah kepunyaan Ari sendiri.

"Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tulis Tumilaar dalam suratnya.

Di surat itu, juga dijelaskan tentang aksi dari pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata yang mendatangi Babinsa yang sedang bertugas.

Tumilaar mengaku surat itu ditulis atas nama pribadi. Lalu mengapa sampai surat itu dibuat, Tumilaar bilang itu adalah bentuk terakhir yang ditempuh, setelah upaya sebelumnya mendatangi Polda Sulut, dan juga berkomunikasi lewat jalur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tak diindahkan.

Tumilaar mengaku jika ada hal yang tidak sesuai dengan nuraninya, terkait dengan tindakan yang diambil kepolisian, sampai-sampai berani memanggil Babinsa yang membela rakyat kecil, yang mengalami penindasan.

"Jadi, persoalan ini berawal ketika ada warga, namanya Ari Tahiru, ahli waris tanah, ditangkap dan ditahan polisi karena dilaporkan oleh PT Ciputra Internasional, atas dugaan penyerobotan dan perusakan. Padahal, tanah yang diklaim sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030 K tahun 2016, pemiliknya George Lomban," kata Tumilaar.

Berikut isi lengkap surat dari Brigjen TNI Junior Tumilaar:

Nomor: Pribadi/01/Sept/2021

Klasifikasi: Konfidensial

Lampiran: Satu bundel

Perihal: Surat panggilan Polri kepada Babinsa dan Penangkapan Rakyat Miskin Buta Huruf oleh Anggota Polresta Manado

Salam Sinergitas TNI-Polri dan salam PRESISI. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ke-Tuhanan Allah yang Maha Esa-Maha Kasih yang bernama Yehuwa.

Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri, bawah ada rakyat bernama bapak Ari Tahiru, Rakyat Miskin dan Buta Huruf berumur 67 tahun ditangkap ditahan karena laporan dari PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland (memang beberapa penghuni Anggota Polri). Bapak Ari Tahiru sebagai Rakyat minta perlindungan Babinsa, itupun Babinsa kami pun dipanggil Polri/Polresta Manado.

Selain itu, pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa kami yang sedang bertugas di tanah bapak Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016. Atas laporan PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland, Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Babinsa.

Akhir kata, Demi Allah yang Maha Esa-Maha Kasih, mari kita bela Rakyat Miskin/Kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih, semoga diberkati Allah Yehuwa.

Tembusan:

1. Panglima TNI

2. Kasad

3. Pangdam XIII/Merdeka

4. James Tuwo, Pengacara Ari Tahiru dan Edwin Lomban

5. Ibu Brigita H Lasut



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), membuka pendaftaran diklat pendidikan sepak bola. 

Seleksi ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga sepak bola.

Hal ini sebagaimana pula menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional.

Diklat pendidikan sepak bola dikhususkan bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Mereka bakal dilatih dan disiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Antar Provinsi (Porprov) atau pertandingan antar kota.

"Yang diklat itu hubungannya nanti persiapan Porprov atau menyiapkan pertandingan antar kota. Kami siapkan anak-anak di setiap sekolah. Tapi diklatnya tidak nginap, kita latih dan nanti pulang," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (21/9).

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa tak hanya diklat di bidang sepak bola saja yang disiapkan pemkot. 

Sebab, pemkot juga berencana menyiapkan pembinaan bagi anak-anak Surabaya yang berminat di cabang olahraga lain. Misalnya, bulu tangkis, basket dan bola voli

"Jadi kita memang siapkan arek-arek Suroboyo, kalau nanti ada Porprov dan PON (Pekan Olahraga Nasional) itu kita masukkan dari sana. Dengan harapan Surabaya sebagai kota olahraga tetap terjaga. Dan memang kita siapkan sejak dini," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan terus melakukan penyisiran di berbagai lokasi yang ada di Surabaya. 

Penyisiran itu, dilakukan guna mengantisipasi timbulnya penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Kali ini, aparat yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Krembangan, Surabaya.

“Sasaran utamanya, adalah warga yang tidak patuh protokol kesehatan,” kata Mayor Inf Suwadi. Rabu, 22 September 2021 siang.

Ia mengungkapkan, area pasar tradisional diyakini menjadi salah satu lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan massa. 

Menurutnya, kerumunan itu mampu memicu terjadinya penyebaran Covid.

"Pengunjung dan pedagang pasar kita peringatkan untuk tetap patuh protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain petugas gabungan yang ada di Kecamatan Krembangan, razia tersebut juga melibatkan personel BKO dari Yon Arhanudse/8-MBC. 

Petugas BKO itu, memiliki tanggung jawab untuk mem-back up aparat gabungan selama pelaksanaan razia protokol kesehatan. (Kodim 0830/Surabaya Utara)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive