Rabu, 22 September 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Banyak hal yang dilakukan oleh seorang Komandan Satuan untuk meningkatkan sinergitas, dan kekompakan dengan prajuritnya.

Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ di Lapangan Tembak milik Yonif Raider 503/Mayangkara yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Selain sebagai acuan untuk melihat kemampuan atau ketangkasan prajuritnya, di sela latihan tembak itu, Kolonel Inf M. Dariyanto menyempatkan diri untuk memotivasi prajuritnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak prajuritnya untuk latihan bersama, salah satunya latihan menembak dengan menggunakan senjata ringan.

“Sengaja saya ikut latihan bersama. Ini juga bisa menciptakan kekompakan antara prajurit dan Komandan Satuan,” ujar Danrem, Rabu, 22 September 2021 pagi.

Dirinya menilai, kemampuan menembak adalah suatu kewajiban mutlak yang harus bisa dimiliki, sekaligus diasah oleh seorang prajurit.

“Sebab, TNI itu banteng dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara,” bebernya.

“Jadi, kemampuan militer, terutama menembak itu harus betul-betul dikuasai oleh seorang prajurit,” imbuh Danrem. (Penrem 082/CPYJ)




KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Karir Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur di dunia politik nampaknya harus terhenti.Betapa tidak, baru dilantik 3 bulan sebagai Bupati, dia sudah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi (KPK) di wilayah kerjanya. Makanya pada Selasa, (21/9/2021) malam, Andi Merya Nur ditangkap oleh tim satgas KPK. Tak sendirian, dia ditangkap bersama beberapa orang lainnya.

“Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sultra,” tutur Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu, (22/9/2021).

Belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang diamankan, termasuk tindak pidana korupsi seperti apa yang dilakukan oleh Andi Merya Nur. Yang pasti saat ini, semua pihak yang diamankan tengah diinterogasi oleh tim Satgas KPK.

“KPK masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung.Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucap Ali.

Sebagai informasi, Andi Merya Nur dilantik sebagai Bupati definitif sisa masa jabatan 2021-2024 oleh Gubernur Sultra H Ali Mazi pada Senin 14 Juni 2021. 

Sebelumnya, Andi Merya menjabat sebagai Plt Bupati Kolaka Timur setelah Bupati Koltim, Samsul Bahri Madjid meninggal dunia pada Jumat 19 Maret 2021.

Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 26 Februari 2021. Pasangan ini dilantik setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Timur pada 9 Desember 2020.

Profil Bupati Koltim:

Nama lengkap: Hj. Andi Merya S.IP

Jenis kelamin: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir: Soppeng, 23 Agustus 1984

Pekerjaan: Bupati Kolaka Timur

Alamat: Desa Talinduka, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur

Status Perkawinan: Kawin

Nama Suami: H. Mujeri Dachri Muchlis, SE

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 265 Uddungeng Kabupaten Soppeng tahun 1996

SMP Negeri 2 Liliriaja tahun 2001

Madrasah Aliyah Kolaka tahun 2006

S1 Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2011

Riwayat Pekerjaan:

Anggota DPRD Kolaka periode 2009 – 2014

Anggota DPRD Kolaka Timur periode 2014 – 2016

Wakil Bupati Kolaka Timur periode 2016 – 2021

Plt Bupati Kolaka Timur 2021

Bupati Kolaka Timur 2021 – Sekarang.

Pengalaman Organisasi:

Ketua PAC PPP Kecamatan Ladongi tahun 2010

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2011

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2012 – 2014

Bendahara DPC PPP Kabupaten Kolaka

Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, memberikan pernyataan terkait surat yang ditulis Brigjen TNI Junior Tumilaar untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Brigjen TNI Junior merupakan seorang Inspektur di Kodam XIII/Merdeka.

Chandra mengatakan, Danpuspom TNI AD akan segera memeriksa Brigjen TNI Junior Tumilaar terkait viralnya surat terbuka itu.

“Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta,” ujar Chandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/9).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya dugaan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tumilaar tidak sesuai dengan fakta.

“Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” tambah dia.

Sebelumnya, Brigjen TNI Junior Tumilaar menulis surat untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Suarat itu ditembuskan ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Surat yang ditulis tangan pada lembar dobel folio bergaris itu dibuat karena dirinya melihat adanya kejanggalan atas sikap kepolisian di Sulawesi Utara.

Menurutnya, polisi membuat surat panggilan terhadap Bintara Pembina Desa atau biasa disingkat Babinsa, karena melakukan pembelaan terhadap warga bernama Ari Tahiru.

Ari merupakan warga yang dilaporkan oleh perumahan Citraland (PT Ciputra International) melakukan perusakan di tanah yang ironisnya adalah kepunyaan Ari sendiri.

"Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tulis Tumilaar dalam suratnya.

Di surat itu, juga dijelaskan tentang aksi dari pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata yang mendatangi Babinsa yang sedang bertugas.

Tumilaar mengaku surat itu ditulis atas nama pribadi. Lalu mengapa sampai surat itu dibuat, Tumilaar bilang itu adalah bentuk terakhir yang ditempuh, setelah upaya sebelumnya mendatangi Polda Sulut, dan juga berkomunikasi lewat jalur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tak diindahkan.

Tumilaar mengaku jika ada hal yang tidak sesuai dengan nuraninya, terkait dengan tindakan yang diambil kepolisian, sampai-sampai berani memanggil Babinsa yang membela rakyat kecil, yang mengalami penindasan.

"Jadi, persoalan ini berawal ketika ada warga, namanya Ari Tahiru, ahli waris tanah, ditangkap dan ditahan polisi karena dilaporkan oleh PT Ciputra Internasional, atas dugaan penyerobotan dan perusakan. Padahal, tanah yang diklaim sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030 K tahun 2016, pemiliknya George Lomban," kata Tumilaar.

Berikut isi lengkap surat dari Brigjen TNI Junior Tumilaar:

Nomor: Pribadi/01/Sept/2021

Klasifikasi: Konfidensial

Lampiran: Satu bundel

Perihal: Surat panggilan Polri kepada Babinsa dan Penangkapan Rakyat Miskin Buta Huruf oleh Anggota Polresta Manado

Salam Sinergitas TNI-Polri dan salam PRESISI. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ke-Tuhanan Allah yang Maha Esa-Maha Kasih yang bernama Yehuwa.

Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri, bawah ada rakyat bernama bapak Ari Tahiru, Rakyat Miskin dan Buta Huruf berumur 67 tahun ditangkap ditahan karena laporan dari PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland (memang beberapa penghuni Anggota Polri). Bapak Ari Tahiru sebagai Rakyat minta perlindungan Babinsa, itupun Babinsa kami pun dipanggil Polri/Polresta Manado.

Selain itu, pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa kami yang sedang bertugas di tanah bapak Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016. Atas laporan PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland, Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Babinsa.

Akhir kata, Demi Allah yang Maha Esa-Maha Kasih, mari kita bela Rakyat Miskin/Kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih, semoga diberkati Allah Yehuwa.

Tembusan:

1. Panglima TNI

2. Kasad

3. Pangdam XIII/Merdeka

4. James Tuwo, Pengacara Ari Tahiru dan Edwin Lomban

5. Ibu Brigita H Lasut



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), membuka pendaftaran diklat pendidikan sepak bola. 

Seleksi ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga sepak bola.

Hal ini sebagaimana pula menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional.

Diklat pendidikan sepak bola dikhususkan bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Mereka bakal dilatih dan disiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Antar Provinsi (Porprov) atau pertandingan antar kota.

"Yang diklat itu hubungannya nanti persiapan Porprov atau menyiapkan pertandingan antar kota. Kami siapkan anak-anak di setiap sekolah. Tapi diklatnya tidak nginap, kita latih dan nanti pulang," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (21/9).

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa tak hanya diklat di bidang sepak bola saja yang disiapkan pemkot. 

Sebab, pemkot juga berencana menyiapkan pembinaan bagi anak-anak Surabaya yang berminat di cabang olahraga lain. Misalnya, bulu tangkis, basket dan bola voli

"Jadi kita memang siapkan arek-arek Suroboyo, kalau nanti ada Porprov dan PON (Pekan Olahraga Nasional) itu kita masukkan dari sana. Dengan harapan Surabaya sebagai kota olahraga tetap terjaga. Dan memang kita siapkan sejak dini," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan terus melakukan penyisiran di berbagai lokasi yang ada di Surabaya. 

Penyisiran itu, dilakukan guna mengantisipasi timbulnya penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Kali ini, aparat yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Krembangan, Surabaya.

“Sasaran utamanya, adalah warga yang tidak patuh protokol kesehatan,” kata Mayor Inf Suwadi. Rabu, 22 September 2021 siang.

Ia mengungkapkan, area pasar tradisional diyakini menjadi salah satu lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan massa. 

Menurutnya, kerumunan itu mampu memicu terjadinya penyebaran Covid.

"Pengunjung dan pedagang pasar kita peringatkan untuk tetap patuh protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain petugas gabungan yang ada di Kecamatan Krembangan, razia tersebut juga melibatkan personel BKO dari Yon Arhanudse/8-MBC. 

Petugas BKO itu, memiliki tanggung jawab untuk mem-back up aparat gabungan selama pelaksanaan razia protokol kesehatan. (Kodim 0830/Surabaya Utara)


Selasa, 21 September 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya percepatan vaksinasi terus digencarkan di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan. Meski sudah masuk sebagai daerah yang berhasil menduduki level 1 PPKM, ternyata tak menjadi halangan bagi pihak Kodim untuk terus mewujudkan herd immunity.

“Pelayanan vaksinasi harus terus dilakukan,” ujar Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono, Selasa, 21 September 2021.

Sidik menjelaskan, pola vaksinasi yang dilakukan kali ini adalah secara door to door. Artinya, masyarakat tak perlu menganti ataupun datang ke tempat kesehatan yang menyediakan vaksinasi. 

“Tidak perlu, kita akan memberikan pelayanan vaksinasi secara optimal,” pungkasnya.

Itu dibuktikan ketika Babinsa bersama pihak Kesehatan mendatangi setiap rumah warga yang ada di setiap Koramil.

Dengan membawa beberapa peralatan medis atau vaksinasi, pihaknya telah menyasar setiap warga yang belum di vaksin. 

“Kita juga dibantu oleh tokoh masyarakat. Warga tidak perlu khawatir, vaksin ini aman dan halal untuk tubuh,” jelasnya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Sosial merencanakan sistem biometrik untuk penyaluran bantuan sosial tanpa kartu, terutama untuk penyaluran bansosn BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).

"Insya Alllah kita buat penyaluran tanpa kartu, data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compare," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja Komite III DPD di Jakarta, Selasa (21/9).

Risma mengatakan menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali diberikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-Warong dan menyuruh anaknya.

Oleh karenanya dengan sistem biometrik ini diharapkan dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-Warong mana saja, dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran.

"Dengan pengendalian itu enggak akan cair uangnya kalau beli rokok, bisa dengan biometrik saja," ujar dia.

Sistem tersebut menurut Risma, sedang dia persiapkan. Tujuannya untuk penertiban penyaluran bansos serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dasbor laporan.

Selain itu apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok beras, dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya

"Misal enggak bisa beli beras, tapi beli sagu itu bisa," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kualitas sumber daya manusia seakan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan ketika seleksi seorang calon prajurit dilakukan.

Pasalnya, kualitas itu sangat berdampak dalam mewujudkan Satuan TNI-AD yang handal dan profesional.

Demikian dikatakan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto usai memantau pelaksanaan siding pantukhir Caba PK TNI-AD di wilayah Kodam V/Brawijaya yang berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur. Selasa, 21 September 2021 siang.

“Kualitas menjadi hal mutlak. Dan itu harus ditingkatkan, baik kualitas prajurit yang sudah aktif melalui pendidikan maupun calon prajurit melalui proses penyediaan prajurit,” ujarnya.

Suharyanto menilai, keduanya memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam melakukan keberlangsungan organisasi di tubuh Angkatan Darat.

Prajurit Bintara, kata dia, bukan hanya sebatas unsur pelaksana. Tapi, menurutnya, seorang Bintara juga harus memiliki kualitas yang mumpuni dan mampu melaksanakan tugas dengan berbagai kompleksitas yang cukup tinggi.

“Penyeleksian Caba ini, untuk mendapatkan bibit prajurit TNI-AD yang berkualitas dan berkuantitas,” tegasnya. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksamana Muda (Laksda), Nazali Lempo menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).

Nazali Lempo datang ke lembaga antirasuah bersama sejumlah jajarannya. Dia tiba di lokasi sekira pukul 09.30 WIB.

Ia tak memberikan pernyataan apa pun saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Namun, kedatangan jajaran TNI tersebut tak berlangsung lama. Ada apa Danpuspom TNI dan jajarannya tiba-tiba menyambangi KPK?

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menjelaskan maksud kedatangan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut ke KPK. Kata Ipi, kedatangan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut sebagai kunjungan kehormatan serta silaturahmi antar instansi.

"KPK menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Komandan Puspom TNI yang baru menduduki jabatan pada Juli 2021 kepada Pimpinan KPK. Silaturahmi juga dimaksudkan dalam rangka penguatan sinergitas antar instansi," kata Ipi saat dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).

Ipi mengatakan, kunjungan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri serta pimpinan lainnya. Danpuspom TNI beserta jajarannya juga telah berdiskusi dengan Kedeputian Pencegahan KPK.

"Rombongan diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar beserta jajaran pada Kedeputian Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pendidikan, serta Kesekjenan," bebernya.

Sekadar informasi, dalam kunjungan tersebut, Danpuspom TNI Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo didampingi pleh Dirbinum Kolonel Cpm Subiakto; Dirbindik Kolonel Cpm Eka Wijaya; Dirbingakum Kolonel Pom Khoirul Fuad; Kasat Lidik Letkol Kartiamiyus.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 27 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Spesialis Perwira (Dikspespa) Kesehatan Angkatan XXIX yang sedang menempuh Pendidikan di Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Komando Penndidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal menggelar Seminar Kesehatan yang dilaksanakan di Gedung R. Sudomo Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Selasa, (21/9/2021).

Seminar yang dilaksanakan selama sehari tersebut dibuka langsung Komandan Kodikdukum (Dankodikdukum) Kodiklatal Laksma TNI Budi Raharjo dan dihadiri Kadepbangdiklat RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, Komandan Pusdikkes Kodikdukum, para Komandan Sekolah dijajaran Pusdikkes dan para Kadiskes Kotama TNI AL Wilayah Surabaya.

Dankodikdukum Laksma TNI Budi Raharjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar Pasis Dikspespa Kesehatan Angkatan XXIX ini mengambil tema Dengan Semangat Perubahan Membangun Sumber Daya Kesehatan Menuju Dukungan dan Pelayanan Kesehatan Paripurna. 

Lattek Seminar Kesehatan ini sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan pemahaman ilmu kesehatan bagi Siswa yang sedang menempuh pendidikan di Pusdikkes Kodikdukum Kodiklatal.

Menurutnya dari kegiatan seminar ini diharapkan para pasis dapat memaparkan karya tulis mereka dan menerima masukan dari para nara sumber maupun para senior, sehingga para pasis dapat lebih memahami dasar pemikiran dan mendapatkan tambahan pemahaman mengenai materi yang dibawakan.

"Karena keterbatasan waktu laksanakan seminar ini dengan sungguh-sungguh, pahami apa yang disampaikan nara sumber, penanggap mapun pembimbing, dengan harapan dari pelaksanaan seminar ini  para siswa memperoleh bekal yang nantinya dapat di aplikasikan dalam penugasan di Satuan Kesahatan TNI AL," jelas Dankodikdukum.

Kegiatan seminar Pasis Dikspespa Kesehatan Angkatan XXIX Pusdikkes ini merupakan salah satu program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam membangun sumberdaya manusia TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi  segala ancaman. (PenKodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menjalani pemeriksaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya mengaku dicecar beberapa pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Prasetio yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran di DPRD DKI, menyebut kurang lebih ada 6 sampai 7 pertanyaan oleh penyidik KPK .

"Ya saya sebagai Ketua Banggar, ya saya menjelaskan," ucap dia di Gedung KPK Merah Putih, Selasa (21/9/2021).

Dirinya menjelaskan pertanyaan yang diterima dari penyidik KPK hanya seputar mekanisme saja.

"Ditanya soal mekanisme saja. Seperti penganggaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran) ke RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), itu saja," ungkap dia.

Prasetio juga memastikan penganggaran terkait kasus pengadaan tanah kini telah selesai.

Oleh karenanya, Prasetio Edi minta untuk lebih jelasnya ditanyakan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Itu pembahasan anggaran selesai, tanya Pak Gubernur saja nanti ya," tandas Prasetio.

Seperti diketahui, Praseto Edi sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 9.43 WIB.

Diketahui, dirinya diperiksa terkait kasus pengadaan lahan di Munjul tersebut bersama Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemanggilan kedua pejabat tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan.

Sehingga, dari keterangan para saksi itu, perbuatan para tersangka kasus pengadaan lahan di Munjul tersebut menjadi lebih jelas dan terang.

"Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC (Yoory Corneles) dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi," kata Ali Fikri.

Adapun, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka tersebut yakni Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

Kemudian, Korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar.

KPK menduga atas kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 152,5 miliar.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Berbagai manuver mulai dilakukan oleh masing-masing Satuan TNI-AD dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit. Salah satunya dengan melibatkan berbagai pihak melalui beragam program.

Seperti adanya kerjasama antara TNI-AD dengan pihak BTN (Persero) yang disosialisasikan di Makorem 083/Baladhika Jaya pada Selasa, 21 September 2021.

“Sosialiasi ini penting untuk bisa diketahui semua prajurit. Sebab, sosialiasi ini bisa memberikan minat bagi anggota untuk memiliki sebuah hunian non dinas,” ujar Kasipers Korem, Mayor Inf Dedyk Wahyu.

Dedyk menambahkan, pihak BTN telah menawarkan beberapa perumahan yang dikelola oleh pihak PT BTN (Persero). 

Tak hanya itu, pihak BTN pun akan mengelola, sekaligus mengoptimalkan dana TWP AD yang memiliki angsuran lebih murah jangka Panjang.

“Pada intinya, itu semua fasilitas untuk prajurit dan PNS Korem untuk mendapatkan sebuah hunian,” jelasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive