Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Rabu, 22 September 2021

Kejari Sidoarjo Kembalikan Uang Rp 541 Juta dari Kasus Korupsi Dana Desa


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, mengembalikan uang sebesar Rp541.912.794 yang disita dari Bambang Sugeng mantan Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan Sidoarjo terkait kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun 2018 - 2019.

Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Penjabat Kepala Desa yang baru Kuswandi, di Balai Desa, Kemantren Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Selasa, 21 September.

"Sesuai keputusan pengadilan Tipikor Surabaya, hari ini kami mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp541.912.794 ke penjabat Kepala Desa Kemantren yang baru," kata Arief di Balai Desa, Kemantren Tulangan.

Arief mengatakan, hari ini pihaknya bersama jajaran juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Kemantren.

"Selain penyuluhan hukum pihaknya juga mengembalikan uang dari Tipikor APBDes tahun 2018 - 2019," ucapnya.

Arief mengatakan pengembalian uang kerugian negara diserahkan di balai desa dengan harapan jangan sampai terulang lagi ada penyalahgunaan uang APBDes atau uang dana desa.

"Selain mengembalikan uang tersebut, kami juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa dengan harapan bahwa masyarakat sadar hukum," kata Arief.

Perangkat desa diminta mengelola dana desa itu secara transparan, serta sesuai dengan tata aturan supaya tidak terulang kembali menyalah gunakan dana desa atau APBDes.

"Yang terpenting itu, perangkat desa harus transparan dan harus sesuai aturannya untuk mengelola dana desa," ujar Arief.

Sementara itu, Kades Kemantren Kuswandi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kejari Sidoarjo yang telah membantu mengembalikan dana desa tersebut.

"Rencananya dana itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan di desa yang tahun ini belum diselesaikan. Karena pengembalian dana tersebut sudah mendekati akhir tahun. Maka akan digunakan untuk anggaran tahun depan," kata Kuswandi.

Sebelumnya dana desa itu telah diselewengkan oleh Bambang Sugeng mantan Kades Kemantren. 

Bambang ditetapkan oleh Kejari Sidoarjo menjadi tersangka sejak 24 Agustus 2020. Namun, dia melarikan diri ke Tenggarong, Kaltim dan baru ditangkap pada Desember 2020.

KPK Gandeng TNi Berantas Korupsi di Ranah Militer


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kedua instansi membahas kerja sama pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri ingin instansinya bisa menangani dugaan rasuah di ranah militer. Saat ini, Lembaga Antikorupsi belum bisa menyentuh ranah itu.

"Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer. Karenanya KPK punya kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI," kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

Menurut dia, pekerjaan itu bagian dari pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara. 

Lembaga Antikorupsi perlu menggandeng TNI untuk memperluas memberantas rasuah di Indonesia.

Firli berharap kerja sama itu membuat kedua pihak bisa berkolaborasi. Dengan begitu, penanganan rasuah di ranah militer bisa dilakukan bersama.

"KPK juga akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu," ujar Firli.

Lembaga Antikorupsi berharap kerja sama ini berhasil. Masyarakat diharap mendukung kerja sama tersebut.

"Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat masif dilakukan dan memberikan manfaat nyata yang semakin besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tutur Firli.

Berbagai Stakeholder Gotong Royong Berikan Bantuan ke Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya terus bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Terbukti, hingga saat ini berbagai stakeholder tidak henti-hentinya mengirim bantuan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Terbaru, Pemkot Surabaya menerima bantuan dari PT Avia Avian, PT Kebon Agung, dan Wahana Visi Indonesia. Secara simbolis berbagai bantuan itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (22/9).

Adapun bantuan itu berasal dari PT Avia Avian berupa 650 paket sembako. Setiap paket sembako itu berisikan beras 5kg, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter, masker kain 2 buah, dan hand sanitizer 1 botol. 

Kemudian, ada pula bantuan dari PT Kebon Agung berupa baju hazmat 900 buah, faceshield 500 buah, multivitamin 300 kotak, dan sarung tangan disposable 300 kotak.

Lalu, ada pula bantuan dari Wahana Visi Indonesia berupa masker bedah 4.750 kotak, masker N95 300 kotak, sarung tangan disposable 1.280 kotak, face shield 250 buah face shield, baju hazmat 100 buah, buah selimut 200, sprei 200 buah, dan bantal 200 buah, serta thermogun 65 unit. 

Ada pula bantuan berupa tabung oksigen 1 m3 45 buah, tabung oksigen 2 m3  20 buah, pulse oxymetri 205 buah, regulator oksigen 65 buah, nonbreathing face mask 65 unit, oksigen hose 65 unit, dan oksigen mask 65 unit. 

Selain itu, Wahana Visi Indonesia juga memberikan bantuan berupa gown kain 60 buah, gown operasi disposable 150 buah, gown waterproof 100 buah, disinfektan 20 jerigen @ 5 liter, hand sanitizer 1.680 botol @ 500 ml, dan hand sanitizer 10 jerigen @ 5 liter.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberkan bantuan melalui Pemkot Surabaya. 

Ia memastikan, bahwa bantuan yang diberikan itu akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Surabaya.

“Semoga apa yang jenengan (para donatur) kepada warga Surabaya akan dicatat menjadi amal kebaikan, amal jariyah jenengan. Dan, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda,” kata Wali Kota Eri, Rabu (22/9).

Wali Kota Eri menjelaskan, berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari relawan Surabaya Memanggil hingga para stakeholder yang memberikan bantuan, Kota Surabaya kini berada di level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). 

Namun, ia mengingatkan kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk tidak hanyut dalam euforia dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Surabaya bisa berubah seperti sekarang, dari yang dulu berada di zona merah kini, berada di zona kuning dan menuju ke zona hijau bukan karena Wali Kotanya, tapi itu berkat hebatnya warga Surabaya termasuk jenengan semua yang hadir di sini, maturnuwun,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap, kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan berbagai stakeholder akan terus terjalin. 

Menurutnya, melalui kolaborasi itu dapat mengakhiri pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian di Kota Pahlawan.

“Hari ini pemkot dibantu oleh para donatur. Sebaliknya, kami dari Pemkot Surabaya juga akan membantu. Karena, ini merupakan arti dari sebuah gotong royong. Saya pastikan, pemkot tidak akan mempersulit ketika ingin mengurus perizinan dan berinvestasi di Kota Surabaya.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Area Program Wahana Visi Indonesia Surabaya Charles Frans mengatakan, bantuan itu diberikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

"Bantuan ini juga untuk para kader-kader posyandu dan kader Covid-19 yang saat ini sedang berjuang bersama-sama, berperang menghadapi Covid-19,” kata Charles.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Kebon Agung Krisman Tobing menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah-langkah pemkot dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. 

“Bantuan ini merupakan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” pungkasnya.

Danrem 082/CPYJ Adu Ketangkasan dengan Prajurit


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Banyak hal yang dilakukan oleh seorang Komandan Satuan untuk meningkatkan sinergitas, dan kekompakan dengan prajuritnya.

Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ di Lapangan Tembak milik Yonif Raider 503/Mayangkara yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Selain sebagai acuan untuk melihat kemampuan atau ketangkasan prajuritnya, di sela latihan tembak itu, Kolonel Inf M. Dariyanto menyempatkan diri untuk memotivasi prajuritnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak prajuritnya untuk latihan bersama, salah satunya latihan menembak dengan menggunakan senjata ringan.

“Sengaja saya ikut latihan bersama. Ini juga bisa menciptakan kekompakan antara prajurit dan Komandan Satuan,” ujar Danrem, Rabu, 22 September 2021 pagi.

Dirinya menilai, kemampuan menembak adalah suatu kewajiban mutlak yang harus bisa dimiliki, sekaligus diasah oleh seorang prajurit.

“Sebab, TNI itu banteng dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara,” bebernya.

“Jadi, kemampuan militer, terutama menembak itu harus betul-betul dikuasai oleh seorang prajurit,” imbuh Danrem. (Penrem 082/CPYJ)


Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Karir Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur di dunia politik nampaknya harus terhenti.Betapa tidak, baru dilantik 3 bulan sebagai Bupati, dia sudah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi (KPK) di wilayah kerjanya. Makanya pada Selasa, (21/9/2021) malam, Andi Merya Nur ditangkap oleh tim satgas KPK. Tak sendirian, dia ditangkap bersama beberapa orang lainnya.

“Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sultra,” tutur Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu, (22/9/2021).

Belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang diamankan, termasuk tindak pidana korupsi seperti apa yang dilakukan oleh Andi Merya Nur. Yang pasti saat ini, semua pihak yang diamankan tengah diinterogasi oleh tim Satgas KPK.

“KPK masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung.Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucap Ali.

Sebagai informasi, Andi Merya Nur dilantik sebagai Bupati definitif sisa masa jabatan 2021-2024 oleh Gubernur Sultra H Ali Mazi pada Senin 14 Juni 2021. 

Sebelumnya, Andi Merya menjabat sebagai Plt Bupati Kolaka Timur setelah Bupati Koltim, Samsul Bahri Madjid meninggal dunia pada Jumat 19 Maret 2021.

Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 26 Februari 2021. Pasangan ini dilantik setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Timur pada 9 Desember 2020.

Profil Bupati Koltim:

Nama lengkap: Hj. Andi Merya S.IP

Jenis kelamin: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir: Soppeng, 23 Agustus 1984

Pekerjaan: Bupati Kolaka Timur

Alamat: Desa Talinduka, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur

Status Perkawinan: Kawin

Nama Suami: H. Mujeri Dachri Muchlis, SE

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 265 Uddungeng Kabupaten Soppeng tahun 1996

SMP Negeri 2 Liliriaja tahun 2001

Madrasah Aliyah Kolaka tahun 2006

S1 Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2011

Riwayat Pekerjaan:

Anggota DPRD Kolaka periode 2009 – 2014

Anggota DPRD Kolaka Timur periode 2014 – 2016

Wakil Bupati Kolaka Timur periode 2016 – 2021

Plt Bupati Kolaka Timur 2021

Bupati Kolaka Timur 2021 – Sekarang.

Pengalaman Organisasi:

Ketua PAC PPP Kecamatan Ladongi tahun 2010

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2011

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2012 – 2014

Bendahara DPC PPP Kabupaten Kolaka

Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.

Danpuspom TNI AD Akan Periksa Brigjen TNI Junior Tumilaar soal Surat ke Kapolri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, memberikan pernyataan terkait surat yang ditulis Brigjen TNI Junior Tumilaar untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Brigjen TNI Junior merupakan seorang Inspektur di Kodam XIII/Merdeka.

Chandra mengatakan, Danpuspom TNI AD akan segera memeriksa Brigjen TNI Junior Tumilaar terkait viralnya surat terbuka itu.

“Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta,” ujar Chandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/9).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya dugaan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tumilaar tidak sesuai dengan fakta.

“Pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Jenderal bintang satu tersebut, terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” tambah dia.

Sebelumnya, Brigjen TNI Junior Tumilaar menulis surat untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Suarat itu ditembuskan ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Surat yang ditulis tangan pada lembar dobel folio bergaris itu dibuat karena dirinya melihat adanya kejanggalan atas sikap kepolisian di Sulawesi Utara.

Menurutnya, polisi membuat surat panggilan terhadap Bintara Pembina Desa atau biasa disingkat Babinsa, karena melakukan pembelaan terhadap warga bernama Ari Tahiru.

Ari merupakan warga yang dilaporkan oleh perumahan Citraland (PT Ciputra International) melakukan perusakan di tanah yang ironisnya adalah kepunyaan Ari sendiri.

"Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tulis Tumilaar dalam suratnya.

Di surat itu, juga dijelaskan tentang aksi dari pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata yang mendatangi Babinsa yang sedang bertugas.

Tumilaar mengaku surat itu ditulis atas nama pribadi. Lalu mengapa sampai surat itu dibuat, Tumilaar bilang itu adalah bentuk terakhir yang ditempuh, setelah upaya sebelumnya mendatangi Polda Sulut, dan juga berkomunikasi lewat jalur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tak diindahkan.

Tumilaar mengaku jika ada hal yang tidak sesuai dengan nuraninya, terkait dengan tindakan yang diambil kepolisian, sampai-sampai berani memanggil Babinsa yang membela rakyat kecil, yang mengalami penindasan.

"Jadi, persoalan ini berawal ketika ada warga, namanya Ari Tahiru, ahli waris tanah, ditangkap dan ditahan polisi karena dilaporkan oleh PT Ciputra Internasional, atas dugaan penyerobotan dan perusakan. Padahal, tanah yang diklaim sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030 K tahun 2016, pemiliknya George Lomban," kata Tumilaar.

Berikut isi lengkap surat dari Brigjen TNI Junior Tumilaar:

Nomor: Pribadi/01/Sept/2021

Klasifikasi: Konfidensial

Lampiran: Satu bundel

Perihal: Surat panggilan Polri kepada Babinsa dan Penangkapan Rakyat Miskin Buta Huruf oleh Anggota Polresta Manado

Salam Sinergitas TNI-Polri dan salam PRESISI. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ke-Tuhanan Allah yang Maha Esa-Maha Kasih yang bernama Yehuwa.

Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar (Irdam XIII/Merdeka) memberitahukan dan bermohon agar Babinsa (Bintara Pembina Desa) jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekal-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri, bawah ada rakyat bernama bapak Ari Tahiru, Rakyat Miskin dan Buta Huruf berumur 67 tahun ditangkap ditahan karena laporan dari PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland (memang beberapa penghuni Anggota Polri). Bapak Ari Tahiru sebagai Rakyat minta perlindungan Babinsa, itupun Babinsa kami pun dipanggil Polri/Polresta Manado.

Selain itu, pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa kami yang sedang bertugas di tanah bapak Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016. Atas laporan PT. Ciputra Internasional/Perumahan Citraland, Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Babinsa.

Akhir kata, Demi Allah yang Maha Esa-Maha Kasih, mari kita bela Rakyat Miskin/Kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih, semoga diberkati Allah Yehuwa.

Tembusan:

1. Panglima TNI

2. Kasad

3. Pangdam XIII/Merdeka

4. James Tuwo, Pengacara Ari Tahiru dan Edwin Lomban

5. Ibu Brigita H Lasut

Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Pendidikan Diklat Sepak Bola bagi Pelajar


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), membuka pendaftaran diklat pendidikan sepak bola. 

Seleksi ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga sepak bola.

Hal ini sebagaimana pula menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional.

Diklat pendidikan sepak bola dikhususkan bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Mereka bakal dilatih dan disiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Antar Provinsi (Porprov) atau pertandingan antar kota.

"Yang diklat itu hubungannya nanti persiapan Porprov atau menyiapkan pertandingan antar kota. Kami siapkan anak-anak di setiap sekolah. Tapi diklatnya tidak nginap, kita latih dan nanti pulang," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (21/9).

Akan tetapi, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa tak hanya diklat di bidang sepak bola saja yang disiapkan pemkot. 

Sebab, pemkot juga berencana menyiapkan pembinaan bagi anak-anak Surabaya yang berminat di cabang olahraga lain. Misalnya, bulu tangkis, basket dan bola voli

"Jadi kita memang siapkan arek-arek Suroboyo, kalau nanti ada Porprov dan PON (Pekan Olahraga Nasional) itu kita masukkan dari sana. Dengan harapan Surabaya sebagai kota olahraga tetap terjaga. Dan memang kita siapkan sejak dini," pungkasnya.

Pasar Tradisional di Surabaya Dirazia Petugas


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan terus melakukan penyisiran di berbagai lokasi yang ada di Surabaya. 

Penyisiran itu, dilakukan guna mengantisipasi timbulnya penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Kali ini, aparat yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Krembangan, Surabaya.

“Sasaran utamanya, adalah warga yang tidak patuh protokol kesehatan,” kata Mayor Inf Suwadi. Rabu, 22 September 2021 siang.

Ia mengungkapkan, area pasar tradisional diyakini menjadi salah satu lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan massa. 

Menurutnya, kerumunan itu mampu memicu terjadinya penyebaran Covid.

"Pengunjung dan pedagang pasar kita peringatkan untuk tetap patuh protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain petugas gabungan yang ada di Kecamatan Krembangan, razia tersebut juga melibatkan personel BKO dari Yon Arhanudse/8-MBC. 

Petugas BKO itu, memiliki tanggung jawab untuk mem-back up aparat gabungan selama pelaksanaan razia protokol kesehatan. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Selasa, 21 September 2021

Dandim Lamongan Berikan Layanan Vaksinasi Secara Optimal


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya percepatan vaksinasi terus digencarkan di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan. Meski sudah masuk sebagai daerah yang berhasil menduduki level 1 PPKM, ternyata tak menjadi halangan bagi pihak Kodim untuk terus mewujudkan herd immunity.

“Pelayanan vaksinasi harus terus dilakukan,” ujar Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono, Selasa, 21 September 2021.

Sidik menjelaskan, pola vaksinasi yang dilakukan kali ini adalah secara door to door. Artinya, masyarakat tak perlu menganti ataupun datang ke tempat kesehatan yang menyediakan vaksinasi. 

“Tidak perlu, kita akan memberikan pelayanan vaksinasi secara optimal,” pungkasnya.

Itu dibuktikan ketika Babinsa bersama pihak Kesehatan mendatangi setiap rumah warga yang ada di setiap Koramil.

Dengan membawa beberapa peralatan medis atau vaksinasi, pihaknya telah menyasar setiap warga yang belum di vaksin. 

“Kita juga dibantu oleh tokoh masyarakat. Warga tidak perlu khawatir, vaksin ini aman dan halal untuk tubuh,” jelasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Kemensos Siapkan Sistem Biometrik untuk Penyaluran Bansos Tanpa Kartu


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Sosial merencanakan sistem biometrik untuk penyaluran bantuan sosial tanpa kartu, terutama untuk penyaluran bansosn BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).

"Insya Alllah kita buat penyaluran tanpa kartu, data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compare," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja Komite III DPD di Jakarta, Selasa (21/9).

Risma mengatakan menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali diberikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-Warong dan menyuruh anaknya.

Oleh karenanya dengan sistem biometrik ini diharapkan dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-Warong mana saja, dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran.

"Dengan pengendalian itu enggak akan cair uangnya kalau beli rokok, bisa dengan biometrik saja," ujar dia.

Sistem tersebut menurut Risma, sedang dia persiapkan. Tujuannya untuk penertiban penyaluran bansos serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dasbor laporan.

Selain itu apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok beras, dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya

"Misal enggak bisa beli beras, tapi beli sagu itu bisa," pungkasnya.

Pantukhir Caba TNI-AD, Pangdam Brawijaya: Kualitas Menjadi Hal Mutlak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kualitas sumber daya manusia seakan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan ketika seleksi seorang calon prajurit dilakukan.

Pasalnya, kualitas itu sangat berdampak dalam mewujudkan Satuan TNI-AD yang handal dan profesional.

Demikian dikatakan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto usai memantau pelaksanaan siding pantukhir Caba PK TNI-AD di wilayah Kodam V/Brawijaya yang berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur. Selasa, 21 September 2021 siang.

“Kualitas menjadi hal mutlak. Dan itu harus ditingkatkan, baik kualitas prajurit yang sudah aktif melalui pendidikan maupun calon prajurit melalui proses penyediaan prajurit,” ujarnya.

Suharyanto menilai, keduanya memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam melakukan keberlangsungan organisasi di tubuh Angkatan Darat.

Prajurit Bintara, kata dia, bukan hanya sebatas unsur pelaksana. Tapi, menurutnya, seorang Bintara juga harus memiliki kualitas yang mumpuni dan mampu melaksanakan tugas dengan berbagai kompleksitas yang cukup tinggi.

“Penyeleksian Caba ini, untuk mendapatkan bibit prajurit TNI-AD yang berkualitas dan berkuantitas,” tegasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Danpuspom TNI Temui Ketua KPK, Ini Tujuannya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksamana Muda (Laksda), Nazali Lempo menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).

Nazali Lempo datang ke lembaga antirasuah bersama sejumlah jajarannya. Dia tiba di lokasi sekira pukul 09.30 WIB.

Ia tak memberikan pernyataan apa pun saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Namun, kedatangan jajaran TNI tersebut tak berlangsung lama. Ada apa Danpuspom TNI dan jajarannya tiba-tiba menyambangi KPK?

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menjelaskan maksud kedatangan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut ke KPK. Kata Ipi, kedatangan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut sebagai kunjungan kehormatan serta silaturahmi antar instansi.

"KPK menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Komandan Puspom TNI yang baru menduduki jabatan pada Juli 2021 kepada Pimpinan KPK. Silaturahmi juga dimaksudkan dalam rangka penguatan sinergitas antar instansi," kata Ipi saat dikonfirmasi, Selasa (21/9/2021).

Ipi mengatakan, kunjungan Danpuspom TNI dan jajarannya tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri serta pimpinan lainnya. Danpuspom TNI beserta jajarannya juga telah berdiskusi dengan Kedeputian Pencegahan KPK.

"Rombongan diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar beserta jajaran pada Kedeputian Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pendidikan, serta Kesekjenan," bebernya.

Sekadar informasi, dalam kunjungan tersebut, Danpuspom TNI Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo didampingi pleh Dirbinum Kolonel Cpm Subiakto; Dirbindik Kolonel Cpm Eka Wijaya; Dirbingakum Kolonel Pom Khoirul Fuad; Kasat Lidik Letkol Kartiamiyus.