Rabu, 22 September 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Setidaknya terdapat 9.500 dosis vaksin yang saat ini disebar oleh pihak Kodim 0812/Lamongan ke setiap Kecamatan yang ada di wilayah teritorialnya.

Penyebaran vaksin itu, dilakukan dalam upaya pembentukan kekebalan tubuh atau herd immunity yang sekarang kian gencar dilakukan di berbagai daerah.

"Pelaksanaannya dilakukan secara serentak,” ujar Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono pada Rabu, 22 September 2021.

Tak hanya itu saja, dirinya juga mengapresiasi antusias masyarakat yang ikut serta mengikuti adanya vaksinasi tersebut. 

“Banyak warga yang mengajukan diri untuk menjadi pemohon vaksin,” bebernya.

Bahkan, dirinya juga memastikan jika ribuan vaksin yang disediakan oleh pihak Kodim itu, habis sesuai target yang sudah tentukan. 

“Sesuai target, dipastikan semuanya tersalur,” pungkas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, selain Alex pihaknya juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Kedua tersangka itu yakni eks bendahara Masjid Sriwijaya sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang serta eks Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumsel, Laonma Pasindak Lumban Tobing.

"Menetapkan tiga orang tersangka," kata Eben dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 22 September 2021.

Kasus berawal dari penyaluran dana hibah untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumsel kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang dipimpin Alex selaku Gubernur Sumsel.

Dia menjadi penanggung jawab dalam pemberian keputusan untuk menyalurkan dana hibah tersebut kepada yayasan wakaf tersebut yang tidak sesuai prosedur.

Dana itu disalurkan dalam dua tahap, pertama pada 2015 sebesar Rp50 miliar dan kedua pada 2017 Rp80 miliar.

"Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam perundang-undangan," ujarnya.

Alhasil kata Eben, dalam kasus ini diperkirakan dugaan kerugian megara mencapai Rp130 miliar.

"Pembangunan masjid tersebut juga tidak selesai. Akibat dari penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara Rp130 miliar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Alex ikut dalam kasus pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Palembang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini Pemprov Sumsel telah mengeluarkan Rp130 miliar untuk pembangunan masjid yang berasal dari APBD.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa Alex diduga telah menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur meminta uang Rp 250 Juta kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Anzarullah terkait pengerjaan proyek.

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 pada Rabu (22/09/2021).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pada Maret hingga Agustus 2021, Andi dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP).

Kemudian, ujar dia, awal September 2021, Andi dan Anzarullah datang ke kantor BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan.

“Dimana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu Hibah Relokasi & Rekonstruksi senilai Rp 26,9 Miliar dan Hibah Dana Siap Pakai senilai Rp 12,1 Miliar,” ucap Ghufron.

Gufron menuturkan, tindak lanjut atas dana itu, Anzarullah meminta Andi agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan Anzarullah dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair.

Khusus untuk jasa konsultansi perencanaan pekerjaan dua unit jembatan Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta akan dikerjakan Anzarullah.

“AMN menyetujui permintaan AZR tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen,” ucap Ghufron.

Selanjutnya Andi memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Dewa Made Ratmawan.

Koordinasi itu agar Dewa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan memenangkan perusahaan milik Anzarullah dan atau grup Anzarullah dan ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut.

Dewa pun diminta agar keputusan itu diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kolaka Timur.

Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek yang akan dikerjakan Anzarullah tersebut.

Anzarullah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 Juta lebih dahulu kepada Andi dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi Andi di Kendari.

Untuk proses penyidikan, menahan kedua tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 di Rutan KPK.

Andi Merya Nur ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih sementara Anzarullah ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Andi Merya Nur selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Anzarullah selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang datangnya musim hujan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan peninjauan ke lokasi pelebaran saluran air serta naturalisasi box culvert. 

Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Tandes dan Benowo.

Dengan menggunakan motor, awalnya Wali Kota Eri meninjau pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah Surabaya. 

Kemudian, dilanjutkan menuju Jalan Tubanan Baru, tepatnya di lokasi pembuatan bozem atau tempat penampungan air.

Saat berada di kedua lokasi itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga terlihat melakukan rapat terbatas dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati dan jajarannya.

"Hari ini sama Kepala Dinas PU Bina Marga, kita melihat saluran-saluran yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi Insya Allah, dari daerah ini dibuatkan bozem, nanti ada pintu air," kata Wali Kota Eri saat berada di lokasi pengerjaan bozem di Jalan Tubanan Baru, Selasa (21/9).

Menurutnya, mengatasi genangan ataupun banjir tidak bisa dilakukan di satu titik lokasi, tapi dengan melihat kawasan. 

Makanya, sebelum melakukan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah, pihaknya sudah menyiapkan bozem untuk tempat menampung air.

"Kalau bicara banjir atau genangan kan tidak bisa satu tempat, tapi kawasan yang kita cari. Karena itu meski banjir dan genangan airnya di sana (Jalan Raya Darmo Indah), penanganannya di sini (bozem), bukan hanya di sana. Airnya ditampung di bozem, setelah itu saluran di sana baru diperlebar," jelasnya.

Wali Kota Eri menyebut, setelah di kawasan ini sudah tidak terjadi genangan saat turun hujan, maka pengerjaan selanjutnya dapat difokuskan ke lokasi lain. Terutama, kawasan yang masih terjadi genangan air ketika turun hujan.

"Jadi kita baru kemudian ke kawasan lain yang masih ada genangan airnya. Yang posisinya ada di daerah Ketintang, Margodadi. Jadi penyelesaiannya tidak bisa perspot-spot, tapi harus berdasarkan zona," katanya.

Di samping itu pula, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menjabarkan, bahwa permasalahan genangan atau banjir, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skala prioritas. 

Termasuk pula dengan melihat elevasi atau ketinggian. Harapannya, anggaran untuk antisipasi banjir ini lebih efektif dan efisien.

"Hari ini saya minta Kepala Dinas PU memetakan yang ada genangan dan banjir di titik mana. Jadi anggaran tahun 2022 prioritasnya kita harus berani mengatakan di mana (genangan). Misal titiknya (genangan) ada 10. Dengan genangan air segitu, maka genangan jadi empat atau enam. Tidak semua digabung tanpa skala prioritas," papar dia.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menyebut, yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) serta pokok pikiran dari DPRD itu bagaimana bisa mengkoneksikan saluran. Sehingga, bukan hanya fokus terhadap kecepatan pengerjaan saluran.

"Semua tetap dibangun, tetapi lihat elevasi dan skala prioritasnya. Mana wilayah yang harus dibangun dulu. Jadi Insya Allah (anggaran) sekitar Rp 600 miliar totalnya untuk Januari-Desember 2021, salah satunya untuk pengerjaan ini," tuturnya.

Setelah meninjau pelebaran saluran dan bozem, Wali Kota Eri kemudian bergeser ke Jalan Raya Sememi Surabaya, tepatnya sebelum makam Babat Jerawat. 

Di sana, petugas dari DPUBMP Kota Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur di dalam saluran box culvert menggunakan dua alat berat.

Wali Kota Eri pun terlihat tak canggung untuk turun langsung meninjau ke bawah saluran box culvert tersebut. 

Dari hasil tinjauannya itu, ia melihat, bahwa endapan lumpur posisinya sudah hampir setengah dari tinggi box culvert, sehingga perlu dilakukan normalisasi.

"Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) betul. Tadi saya bilang ke Kepala Dinas PU, ayo ke depannya tahun 2022 harus punya alat. Ini kalau yang di sini, belum pedestrian-pedestrian lainnya. Makanya saya bilang 2022 anggarkan, harus kita cari sama-sama alat yang bisa mendorong sampah di setiap titik," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangkaian Pekan Integrasi siswa Satuan Pendidikan (Satdik) sekaligus pengenalan alut sista TNI Agkatan Laut, Siswa TNI AL Satdik 1 Tanjung Uban Kepulauan Riau melaksanakan pengenalan dan Latihan Praktek (Lattek) di Simulator Pusat Latihan Elektronika dan Sistem Kendali Senjata (Puslatlekdalsen) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Bumimoro Surabaya, Rabu, (22/9/2021).

Adapun siswa Satdik 1 Tanjung Uban yang melaksanakan Lattek tersebut sebanyak 192 orang siswa dengan rincian 85 orang Siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan 83 orang siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata), kedua program ini merupakan Angkatan XLI TA 2021. 

Sebelum pengenalan dan Lattek para siswa ini diterima langsung Wadan Puslatlekdalsen Letkol Laut (P) Nurrozi.

Dalam kesempatan tersebut para siswa Satdik 1 ini  mendapatkan pembekalan dan pelatihan praktek Navigasi saat berlayar di Brigde Simulator dengan harapan para siswa memiliki kemampuan, keterampilan dan kecakapan dalam melaksanakan prosedur bernavigasi dan berlayar sesuai dengan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (PPTL).

Selain pengenalan dan Lattek di Brigde Simulator para siswa juga mendapatkan pengenalan di Simulator Dynamic Position Maneuvering System (DPMS), Visual Communication Trainer (VCT), Simulator Integrated Platform Management System (IPMS) dan Ship Control Center (SCC) dan Lattek kesenjataan di Naval Firing Simulator (NFS).

Setelah pengenalan beberapa simulator Puslatlekdalsen dalam kegiatan tersebut para siswa juga dibekali materi gambaran tentang situasi saat kapal berlayar dan bertempur serta kehidupan jaga darat dan jaga laut saat kapal berlayar.

Adapun materi yang dikenalkan ini meliputi materi Peraturan Umum Dinas Dalam (PUDD) TNI AL di kapal diantaranya  tentang Dinas Jaga Laut dan Peran-peran di KRI seperti Peran Operatif, Peran Administratif, Peran Darurat dan Peran Khusus. (PenKodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terus bergulir. 

Terbaru, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pengurus Cabang Olahraga (Cabor).

Pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Pidana Khusus Kejari Padang itu untuk melanjutkan proses terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2020.

"Ada tiga orang lagi yang akan kami panggil, suratnya kami buat hari ini," kata Kepela Kejari Padang, Ranu Subroto, Rabu (22/9/2021).

Pihak Kejari Padang belum bisa membuka identitas ketiga orang yang akan dimintai keterangan pada Jumat (24/9/2021) itu.

"Keterangan mereka diperlukan untuk klarifikasi serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait persoalan KONI ini," lanjutnya.

Ia berharap ketiga orang tersebut bisa koperatif dan memenuhi panggilan sebagaimana surat yang telah dilayangkan oleh Kejari Padang.

Dalam memroses kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Padang itu kejaksaan telah memeriksa sejumlah orang secara maraton.

Dalam tiga hari terakhir setidaknya Kejari Padang telah memanggil tiga orang orang saksi yang berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Padang, dan KONI Padang.

Dengan rincian dua orang dari pihak KONI Kota Padang pada Selasa (21/9) berinsial AS dan K, dan satu orang dari Dinas Pemuda dan Olahraga berinisial J pada Senin (20/9).

Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2020 itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima Kejari Padang.

"Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat, laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi serta penyelidikan," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Hampir mendekati satu tahun kepemimpinan H. Syaifulloh Yusuf dan Adi Wibowo, dalam membawa kota Pasuruan menjadi kita ‘Madinah’, menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Dari sejumlah program yang digagas oleh pasangan Gus Ipul - Mas Adi saat kampanye, ini dinilai masih banyak program ‘janji kampanye’ pemenang Pilkada 2020 itu yang belum tersentuh.

“Hampir satu tahun kepemimpinan Gus Ipul – Mas Adi, ini belum menunjukan kinerjanya untuk Kota Pasuruan,” Ungkap Aktivis senior kota Pasuruan, Rachmad Cahyono.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Yono itu, kepemimpinan di era Gus Ipul, ini cenderung lebih memikirkan individu ketimbang memikirkan bagaimana kota Pasuruan, ini bisa lebih maju dengan menggali segala potensi yang ada di kota Pasuruan.

“Jangan hanya mementingkan dan memikirkan persoalan yang individu saja, tapi juga harus bisa melakukan inovasi khususnya dibidang pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menarik wisatawan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah,” Jelas Kang Yono.

Berkaitan dengan kepariwisataan di kota Pasuruan, Kang Yono berharap agar bisa mencakup seluruh potensi yang bisa dikembangkan, tidak hanya fokus pada wisata religi, tapi juga wisata yang bisa menambah meningkatkan PAD kota Pasuruan.

“Pemkot harus bisa mencakup potensi yang ada secara keseluruhan dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Pasuruan, bukan hanya fokus pada wisata religi saja,” Papar pengurus LMPI Jawa Timur itu.

Menurut Kang Yono, Pemkot bisa memanfaatkan fasilitas taman yang ada di kota Pasuruan, untuk dijadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

“Taman - taman yang ada di kota Pasuruan, ini kan bisa dimanfaatkan, misalnya wisata yang berkaitan dengan sejarah di kota Pasuruan. karena taman - taman ini kan dibangun seolah tanpa adanya pemanfaatan yang bisa meningkatkan PAD, malah terkesan menjadi tempat ‘Maksiat’ bagi pemuda pemudi,” Jelasnya.

Yang menjadi persoalan, lanjut dia, Penataan birokrasi disetiap OPD harus diisi oleh orang - orang yang berkompeten yang mempunyai keahlian dibidangnya masing – masing.

“Penataan birokrasi disetiap OPD yang bukan pada bidangnya, ini harus di evaluasi dan diganti oleh orang - orang yang lebih berkompeten yang sesuai dengan keahliannya, agar tidak terkesan hanya bisa membuat Spj dan tidak bisa menjadikan kota Pasuruan, menjadi daya saing bagi kota - kota maju,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, akhirnya dimulai. 

Hal itu ditandai dengan acara serah terima pemanfaatan bantuan mobil gerai vaksinasi kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan Pemkot Surabaya yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Selasa (21/9).

Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor beserta Forkopimda Surabaya dan Forkopimda Sidoarjo melakukan pelepasan 22 mobil gerai vaksin beserta 300 tenaga kesehatan (nakes) Surabaya. 

Mereka akan berkolaborasi dengan nakes Sidoarjo untuk melakukan percepatan vaksinasi di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Surabaya Raya itu merupakan wilayah aglomerasi. 

Kota-kota dalam aglomerasi itu seperti badan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika salah satu sakit, maka akan terasa sakit di seluruh badan, karena memang tidak bisa dipisahkan antara Surabaya Raya ini, sehingga harus saling support antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Nah, untuk mencapai pergerakan ekonomi yang dahsyat, maka kami bersama-sama melakukan percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi ini. Sebab, vaksin itu adalah salah satu syarat untuk menentukan level 1, 2 dan 3,” kata Wali Kota Eri, Selasa (21/9).

Makanya, pada hari ini, mobil vaksinasi yang merupakan gagasan dari Kapolrestabes Surabaya digunakan untuk mempercepat vaksinasi di Sidoarjo, termasuk pula 300 nakes Surabaya. Mereka akan melakukan vaksinasi di dusun-dusun di Sidoarjo. 

“Saya katakan ini bukan soal bantu membantu, bukan. Tapi kita seperti badan, seperti saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Bagaimana di wilayah aglomerasi ini bergerak bersama untuk kepentingan umat,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Surabaya hadir di Sidoarjo sebagai saudara, sebagai wilayah aglomerasi di Surabaya Raya. 

Makanya, dia pun yakin bahwa tenaga kesehatan Surabaya dan tenaga kesehatan dari Kabupaten Sidoarjo adalah satu paket. 

“Seduluran sak lawase. Sama Gresik juga demikian nanti. Jadi, kita akan saling mensupport nanti, karena kita bisa berjalan bersama-sama dan tidak boleh berhenti hanya karena Covid-19,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa para pemimpin di Surabaya Raya itu memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu bukan untuk saling berkompetisi, tapi seorang pemimpin harus bisa berkolaborasi. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat di Surabaya Raya.

“Di sinilah saya katakan bahwa tidak ada lagi hati kami dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai kepala daerah yang bersaing, tidak ada lagi sebagai kepala daerah yang menunjukkan siapa yang lebih baik. Tetapi, bagaimana seorang kepala daerah bisa meletakkan harga dirinya, bisa meletakkan jabatannya, bisa meletakkan arogansinya hanya untuk satu, bagaimana bisa berkolaborasi antar kota dan kota penunjang. Insyallah itulah yang kami lakukan untuk menggerakkan ekonomi dan semuanya kembali kepada masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa mobil vaksin beserta para nakes Surabaya itu akan berkolaborasi di Sidoarjo sampai vaksinasi di Sidoarjo mencapai 70 persen. 

Setelah itu, kolaborasi akan dilanjutkan dengan Kabupaten Gresik untuk melakukan percepatan vaksinasi juga. 

“Harapannya segera kita (Surabaya Raya) masuk ke Level 1 (PPKM Level 1). Makanya, sekarang ini ngomong wilayah aglomerasi, bukan ngomong Surabaya atau Sidoarjo saja,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengatakan bahwa antara Surabaya, Gresik dan Sidoarjo adalah satu paket di Surabaya Raya. 

Dan ketua kelasnya di Surabaya Raya itu adalah Wali Kota Eri. 

“Lari ke mana, mau ngapain, kumpul dimana, mengerjakan apa, ini sudah menjadi satu paket, karena sebenarnya Sidoarjo dan Surabaya ini satu daerah yang tidak bisa dipisahkan,” kata Gus Muhdlor.

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Wali Kota Eri beserta semua tenaga kesehatannya dan semua jajarannya yang sudah mau bahu membahu untuk mensukseskan dan mempercepat vaksinasi di Sidoarjo. 

“Yang perlu dicatat di sini bukan hanya bantuannya, tetapi memaknai bahwa masalah ini adalah masalah bangsa dan harus kita selesaikan secara bersama-sama, itu poin pentingnya,” tegasnya.

Makanya, dia pun menyampaikan welcome to new era. Era di mana antara kepala daerah bahu membahu bentuknya, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Bagi dia, ini penting karena memang manusia mulai lahir tidak lain sebenarnya untuk menjadi pelayan masyarakat dan supaya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 

“Welcome to new era, ini bukan sepatu lho ya. Ini era dimana semua kepala daerah berkolaborasi, khususnya di Surabaya Raya yang saling bahu membahu untuk percepatan vaksinasi, termasuk pemulihan ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhdlor juga menjelaskan bahwa di dalam Inmendagri ada aturan baru tentang percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi, makanya sampai saat ini di Surabaya Raya masih masuk level 3 berdasarkan Inmendagri. 

Padahal, berdasarkan asesmen Kemenkes, di Surabaya Raya itu sudah masuk level 1.

“Oleh karena itu, target kita bersama bagaimana kolaborasi secara aglomerasi ini, kita bisa masuk level 1 berdasarkan Inmendagri. Saya juga yakin ketika nakesnya Surabaya saja sesemangat ini , maka aura nakes di Sidoarjo juga akan berubah, pasti akan lebih semangat,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengantisipasi kondisi yang serba tidak pasti dengan berbagai pembatasan yang harus sesuai protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini, Cabang Berdiri Sendiri (CBS) Jalasenastri Akademi Angkatan Laut (AAL) menggelar Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag secara virtual dari Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Rabu (22/9).

Pelatihan keterampilan secara virtual yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat Jalasenastri ini, digelar secara bergilir. CBS Jalasenastri AAL yang mendapatkan giliran sebagai tuan rumah kali ini, menampilkan Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag bertema “Gali Potensi, Raih Prestasi Di Masa Pandemi”

Acara yang dibuka Ketua CBS Jalasenastri AAL, Ny. Ayu Nur Alamsyah ini, menampilkan narasumber sekaligus Instruktur, Ny. Rinny Ferry Supriady yang dipandu Moderator Ny. dr. Putu Ketut Riasmaja.

Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono, Wakil Ketua Umum Jalasenastri, Ny Wiek Ahmadi Heri mengikuti pelatihan ini secara langsung. Turut hadir juga Pembina Harian Pengurus Pusat, Pengurus Inti beserta seluruh Pengurus Pusat, Ketua Kotama yang tergabung dalam Bakor Jakarta, Bakor Surabaya dan Bakor Sorong serta 827 peserta pelatihan keterampilan partisipan zoom meeting dari seluruh Indonesia.

Selain melalui zoom meeting, Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag ini juga disiarkan dan dapat diikuti melalui channel Youtube Jalasenastri Pusat dan live Instagram Jalasenastri Pusat.

Ketua CBS Jalasenastri AAL dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu Jalasenastri yang telah berkenan ikut serta dalam kegiatan Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag bersama CBS Jalasenastri AAL ini.

Menurutnya, CBS Jalasenastri AAL mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan Circle Rope Handbag ini, tak lain untuk berbagi wawasan dan tambahan keterampilan yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan dapat dikembangkan menjadi usaha sampingan untuk menambah penghasilan keluarga.

Keterampilan Circle Rope Handbag ini lanjutnya, adalah manifestasi dari kesabaran, ketekunan dan ketelitian. Semoga dengan pelaksanaan pelatihan ini akan membawa manfaat bagi ibu-ibu Jalasenastri  peserta pelatihan.

“Saya berharap kita semua mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan semoga bisa menularkan ilmu yang telah didapat dari “Pelatihan Keterampilan Circle Rope Handbag kepada ibu yang lainnya,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua CBS Jalasenastri AAL, Ny. Hesti Rudhi Aviantara, dan seluruh Pengurus CBS Jalasenastri AAL lainnya. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, mengembalikan uang sebesar Rp541.912.794 yang disita dari Bambang Sugeng mantan Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan Sidoarjo terkait kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun 2018 - 2019.

Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Penjabat Kepala Desa yang baru Kuswandi, di Balai Desa, Kemantren Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Selasa, 21 September.

"Sesuai keputusan pengadilan Tipikor Surabaya, hari ini kami mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp541.912.794 ke penjabat Kepala Desa Kemantren yang baru," kata Arief di Balai Desa, Kemantren Tulangan.

Arief mengatakan, hari ini pihaknya bersama jajaran juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Kemantren.

"Selain penyuluhan hukum pihaknya juga mengembalikan uang dari Tipikor APBDes tahun 2018 - 2019," ucapnya.

Arief mengatakan pengembalian uang kerugian negara diserahkan di balai desa dengan harapan jangan sampai terulang lagi ada penyalahgunaan uang APBDes atau uang dana desa.

"Selain mengembalikan uang tersebut, kami juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa dengan harapan bahwa masyarakat sadar hukum," kata Arief.

Perangkat desa diminta mengelola dana desa itu secara transparan, serta sesuai dengan tata aturan supaya tidak terulang kembali menyalah gunakan dana desa atau APBDes.

"Yang terpenting itu, perangkat desa harus transparan dan harus sesuai aturannya untuk mengelola dana desa," ujar Arief.

Sementara itu, Kades Kemantren Kuswandi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kejari Sidoarjo yang telah membantu mengembalikan dana desa tersebut.

"Rencananya dana itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan di desa yang tahun ini belum diselesaikan. Karena pengembalian dana tersebut sudah mendekati akhir tahun. Maka akan digunakan untuk anggaran tahun depan," kata Kuswandi.

Sebelumnya dana desa itu telah diselewengkan oleh Bambang Sugeng mantan Kades Kemantren. 

Bambang ditetapkan oleh Kejari Sidoarjo menjadi tersangka sejak 24 Agustus 2020. Namun, dia melarikan diri ke Tenggarong, Kaltim dan baru ditangkap pada Desember 2020.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kedua instansi membahas kerja sama pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri ingin instansinya bisa menangani dugaan rasuah di ranah militer. Saat ini, Lembaga Antikorupsi belum bisa menyentuh ranah itu.

"Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer. Karenanya KPK punya kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI," kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

Menurut dia, pekerjaan itu bagian dari pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara. 

Lembaga Antikorupsi perlu menggandeng TNI untuk memperluas memberantas rasuah di Indonesia.

Firli berharap kerja sama itu membuat kedua pihak bisa berkolaborasi. Dengan begitu, penanganan rasuah di ranah militer bisa dilakukan bersama.

"KPK juga akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu," ujar Firli.

Lembaga Antikorupsi berharap kerja sama ini berhasil. Masyarakat diharap mendukung kerja sama tersebut.

"Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat masif dilakukan dan memberikan manfaat nyata yang semakin besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tutur Firli.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya terus bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Terbukti, hingga saat ini berbagai stakeholder tidak henti-hentinya mengirim bantuan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Terbaru, Pemkot Surabaya menerima bantuan dari PT Avia Avian, PT Kebon Agung, dan Wahana Visi Indonesia. Secara simbolis berbagai bantuan itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (22/9).

Adapun bantuan itu berasal dari PT Avia Avian berupa 650 paket sembako. Setiap paket sembako itu berisikan beras 5kg, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter, masker kain 2 buah, dan hand sanitizer 1 botol. 

Kemudian, ada pula bantuan dari PT Kebon Agung berupa baju hazmat 900 buah, faceshield 500 buah, multivitamin 300 kotak, dan sarung tangan disposable 300 kotak.

Lalu, ada pula bantuan dari Wahana Visi Indonesia berupa masker bedah 4.750 kotak, masker N95 300 kotak, sarung tangan disposable 1.280 kotak, face shield 250 buah face shield, baju hazmat 100 buah, buah selimut 200, sprei 200 buah, dan bantal 200 buah, serta thermogun 65 unit. 

Ada pula bantuan berupa tabung oksigen 1 m3 45 buah, tabung oksigen 2 m3  20 buah, pulse oxymetri 205 buah, regulator oksigen 65 buah, nonbreathing face mask 65 unit, oksigen hose 65 unit, dan oksigen mask 65 unit. 

Selain itu, Wahana Visi Indonesia juga memberikan bantuan berupa gown kain 60 buah, gown operasi disposable 150 buah, gown waterproof 100 buah, disinfektan 20 jerigen @ 5 liter, hand sanitizer 1.680 botol @ 500 ml, dan hand sanitizer 10 jerigen @ 5 liter.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberkan bantuan melalui Pemkot Surabaya. 

Ia memastikan, bahwa bantuan yang diberikan itu akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Surabaya.

“Semoga apa yang jenengan (para donatur) kepada warga Surabaya akan dicatat menjadi amal kebaikan, amal jariyah jenengan. Dan, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda,” kata Wali Kota Eri, Rabu (22/9).

Wali Kota Eri menjelaskan, berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari relawan Surabaya Memanggil hingga para stakeholder yang memberikan bantuan, Kota Surabaya kini berada di level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI). 

Namun, ia mengingatkan kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk tidak hanyut dalam euforia dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Surabaya bisa berubah seperti sekarang, dari yang dulu berada di zona merah kini, berada di zona kuning dan menuju ke zona hijau bukan karena Wali Kotanya, tapi itu berkat hebatnya warga Surabaya termasuk jenengan semua yang hadir di sini, maturnuwun,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap, kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan berbagai stakeholder akan terus terjalin. 

Menurutnya, melalui kolaborasi itu dapat mengakhiri pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian di Kota Pahlawan.

“Hari ini pemkot dibantu oleh para donatur. Sebaliknya, kami dari Pemkot Surabaya juga akan membantu. Karena, ini merupakan arti dari sebuah gotong royong. Saya pastikan, pemkot tidak akan mempersulit ketika ingin mengurus perizinan dan berinvestasi di Kota Surabaya.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Area Program Wahana Visi Indonesia Surabaya Charles Frans mengatakan, bantuan itu diberikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

"Bantuan ini juga untuk para kader-kader posyandu dan kader Covid-19 yang saat ini sedang berjuang bersama-sama, berperang menghadapi Covid-19,” kata Charles.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Kebon Agung Krisman Tobing menyatakan, pihaknya sangat mendukung langkah-langkah pemkot dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. 

“Bantuan ini merupakan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive