Minggu, 03 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto kembali membahas upaya penanggulangan kepulangan pekerja migrain Indonesia atau PMI yang masuk melalui jalur Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Aula Hayam Wuruk, Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Kamis, 30 September 2021 malam itu, nampak dihadiri oleh beberapa Forkopimda, sekaligus stakeholder terkait lainnya yang masuk dalam struktur Satgas organisasi penanganan PMI.

Beberapa peraturan, mulai diberlakukan oleh Pangdam menjelang kepulangan para PMI, salah satunya karantina hingga empat hari sekaligus pelaksanaan swab PCR yang ditujukan bagi para PMI.

“Untuk penjemputan, apabila sudah dinyatakan negatif, maka diperbolehkan untuk pulang,” ujar Suharyanto.

Selain memberlakukan swab dan karantina bagi para PMI, Suharyanto juga mengatakan jika untuk seluruh biaya karantina, nantinya akan ditanggung tim Satgas.

“Sementara masih diusulkan. Tapi yang jelas kita butuhkan adalah kekompakan dan soliditas mengantisipasi terjadinya klaster pandemi,” kata dia.

Sekedar informasi, sebelumnya Pangdam telah membahas upaya pencegahan terjadinya klaster baru pandemi menjelang kepulangan PMI.

Bahkan, pihaknya telah mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus MU di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Gorontalo) Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, meminta Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, tidak bersandiwara seolah-olah membela warganya yang dimarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Padahal, menurutnya, adalah wajar Risma memarahi Koordinator Penyalur Bansos untuk kebaikan.

Menurut Adhan, Rusli Habibie mestinya tak perlu tersinggung dengan sikap Risma tersebut. 

Justru, menurutnya, dengan kejadian itu pemerintah provinsi bisa lebih tahu ada permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.

“Apa yang dilakukan Risma itu imbas dari kerancuan data penerima bansos. Artinya beliau marah itu untuk kebaikan,” kata Adhan saat diwawancarai wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Menurut Adhan, penyaluran bantuan sosial di Provinsi Gorontalo memang banyak diintervensi kepentingan politik.

“Misalnya nama saya terdata sebagai penerima bantuan. Karena lawan politik, diganti dengan orang lain. Karena itu wajar ibu menteri marah-marah,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Rusli merasa tersinggung dengan sikap Mensos Risma yang memarahi salah satu koordinator penyalur bantuan sosial (bansos) di Gorontalo. Bahkan, Rusli meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Terkait klaim sebagai alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Adhan menilai seharusnya Gubernur Rusli memiliki pemikiran yang sama dengan Mensos Risma untuk masalah data penerima bantuan sosial.

“Kalau alumni STKS pemikirannya harus sama dengan Mensos. Kalau benar-benar orang pekerja sosial,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Gorontalo ini juga menduga, Gubernur Rusli sedang bersandiwara dengan seolah-olah membela anak buahnya. 

Padahal, menurutnya, selama ini Rusli juga kerap mengeluarkan keputusan sepihak yang merugikan anak buahnya.

“Itu waktu diwawancarai di tvOne, katanya itu pegawainya, kasihan keluarganya, kasihan saudara-saudaranya. Buktinya dia (Rusli Habibie) malah seenaknya menon-jobkan orang, mutasikan orang, berhentikan orang,” tegas Adhan.

“Itu yang dinon-job, dimutasi, dan dipecat itu apa tidak punya keluarga dan teman?” sambungnya.

Politikus PAN ini beharap, Rusli tidak seenaknya menilai orang tapi justru lupa dengan diri sendiri. 

Ia juga meminta Rusli segera melakukan evaluasi terhadap persoalan data penerima bantuan.

“Sebaiknya segera evaluasi masalah data penerima bantuan ini. Tidak usah sibuk menilai menteri yang marah-marah karena kesalahan Pemprov Gorontalo sendiri,” tandasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Setelah penggabungan empat Pelindo disetujui, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menetapkan Marsetio menjadi Plt Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pelindo II sendiri merupakan surviving entity hasil merger atau penggabungan Pelindo I-IV.

Sementara Direktur Utama perseroan diisi oleh Arif Suhartono. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan setelah penandatanganan akta penggabungan.

Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi. 

Penandatanganan disaksikan secara daring oleh Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan tersebut. 

Perpres tersebut secara resmi menjadi payung hukumnya.

“Ini adalah salah satu momen penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN kepelabuhanan, merger ini adalah langkah penting dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional,” ujar Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (1/10/2021).

Tiko sapaan akrab Kartika menilai kedepan agar manfaat dari merger ini dapat segera terealisasi. 

Setelah ini Pelindo dapat fokus agar keempat subholding dibawah Pelindo dapat segera efektif dan dioperasikan secara optimal.

Dia juga berharap, penandatanganan yang dilakukan dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan sosial di Tanah Air.

“Semoga terwujudnya legal merger Pelindo memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepelabuhanan nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing dengan pemain besar pelabuhan dunia,” katanya.

Adapun Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo II Sebagai Berikut:

Komisaris Independen (Plt Komisaris Utama): Marsetio

Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago

Komisaris Independen: Heru Sukanto

Komisaris: Antonius Ranier Haryanto

Komisaris: R. Agus H. Purnomo

Komisaris: Didi Sumedi

Komisaris: Sudung Situmorang

Direktur Utama: Arif Suhartono

Wakil Direktur Utama: Hambra

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Mega Satria

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Ihsanuddin Usman

Direktur Strategi: Prasetyo

Direktur Investasi: Boy Robyanto

Direktur Pengelola: Putut Sri Muljanto


Sabtu, 02 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Dalam rangka fungsi pembinaan potensi Maritim, TNI AL melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin menyelenggarakan pembukaan kegiatan Bhakti Sosial di Desa Tabanio Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang merupakan masyarakat Maritim (Pesisir) binaan Lanal Banjarmasin dan sesuai rencana akan diresmikan sebagai Kampung Bahari Nusantara (KBN). Rabu (29/09).

Diharapkan melalui kegiatan Bhakti Sosial ini dapat membantu meringankan tugas pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat, salah satu tujuannya adalah memberdayakan warga pesisir tersebut supaya hasil potensi bidang ekonomi Kelautannya bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa menambah kesejahteraan, terlebih disaat musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir serta dapat meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.

Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P,M.Tr.(Han)., melalui Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla dalam sambutanya mengatakan, “ Kegiatan Bhakti Sosial TNI AL yang diselenggarakan ini merupakan progam yang dicanangkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudho Margono,S.E., M.M sebagai wujud kepedulian serta ikut membantu progam Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, “ ungkapnya.

Danlanal menambahkan bahwa Operasi Bhakti TNI AL sebagai perwujudan keikutsertaannya dalam melestarikan dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat dan pembinaan ketahanan nasional untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan nasional serta bagian garda terdepan untuk pembinaan kepada masyarakat pesisir sebagai pertahanan Nasional yang kuat", terang Danlanal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Laut Drs. Dahnial Kifli menyampaikan apresiasi kepada TNI AL, dalam hal ini Lanal Banjarmasin yang telah menyelenggarakan program Operasi Karya Bhakti Sosial, dengan kegiatan ini,  sehingga dapat membantu kekurangan sarana dan prasarana di Desa Tabanio ini.

" Desa Tabanio ini, merupakan Desa binaan Lanal Banjarmasin dan sesuai rencana akan dijadikan sebagai Kampung Bahari Nasional (KBN). Semoga sinergitas yang baik ini dapat bermanfaaf bagi warga Pesisir dalam mewadahi kebutuhan masyarakat dan mendapat nilai ibadah dari Tuhan YME, kebersamaan ini tidak berhenti sampai disini saja, kedepan tetap akan kita agendakan kembali secara berkelanjutan," tambah Sekda Tanah Laut.

Usai acara peresmian pembukaan Bhakti Sosial, rombongan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan diantaranya pembangunan tempat ibadah, renovasi tempat pendidikan (sekolahan), perbaikan sarana jalan, pembuatan MCK dan acara terakhir ditutup dengan peninjauan ke Pos TNI AL Tabanio. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Indramayu) Bupati Indramayu, Jawa Barat Nina Agustina apresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ia mengatakan hal ini terkait penangkapan terhadap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP) Kabupaten Indramayu, S dan Kepala Bidang Kawasan Pemukiman di DPKPP BSM oleh Kejaksaan Tingi (Kejati) Jabar, Rabu (29/9).

"Mari kita hormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan," tutur, Nina Agustina, Jumat (1/10).

S dan BSM ditangkap setelah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Kabupaten Indramayu. 

Proyek tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2019. Dalam kasus itu, Kejati Jawa Barat juga menetapkan dua tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu PPP selaku kontraktor dan N selaku makelar.

Nina menilai perilaku kedua oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut sangat merugikan. 

"Penangkapan itu menunjukkan masih terjadi tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Indramayu," tutur Nina.

Ia berharap kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran dan tidak boleh terjadi di masa kepemimpinannya. 

Nina menambahkan, sebagai kepala daerah dirinya sudah melakukan langkah, baik internal maupun eksternal, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Diantaranya dengan melakukan pembenahan semua birokrasi serta mengupayakan agar pengadaan dari proyek dan penganggaran sesuai dengan aturan. "Tidak boleh ada yang bermain-main soal anggaran negara, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten," tegas Nina.



KABARPROGRESIF.COM: (Rembang) Dari Rembang Jawa Tengah, Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M.,meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi bagi kalangan nelayan dan masyarakat maritim di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (27/9).

“TNI AL melaksanakan serbuan Vaksinasi untuk mencapai herd immunity, sehingga masyarakat di sini semuanya sehat, terlebih merupakan tempat pelelangan ikan, sehingga  pemulihan ekonomi dapat segera terwujud sesuai dengan pekerjaan masyarakat yang mayoritas merupakan nelayan,” ujar Kasal saat meninjau serbuan Vaksinasi bersama dengan Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas.

Lebih lanjut Kasal menyampaikan bahwa Serbuan vaksinasi TNI AL kepada masyarakat Rembang dengan sasaran nelayan tradisional, tokoh agama, pelajar dan siswa pondok pesantren ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtjanto, S.I.P dalam rangka untuk mempercepat target capaian vaksinasi Covid-19 khususnya di Kawasan TPI dan untuk mempercepat tercapainya herd immunity.

Vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar  dan santri Pondok Pesantren di Sekitar Rembang juga bertujuan mempersiapkan proses pelaksanaan belajar mengajar dengan  tatap  muka para siswa dan guru, sekaligus untuk segera memulihkan perekonomian Kota Rembang,  Jawa Tengah yang bertumpu pada perikanan dan hasil laut. 

Serbuan vaksinasi TNI AL ini merupakan wujud nyata sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Rembang bersama Forkopimda serta pemuka agama setempat termasuk dilibatkannya secara aktif Gerakan Pemuda Ansor dalam  mendukung terlaksananya Vaksinasi ini. Sinergitas komponen bangsa ini diperlukan guna mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Serbuan vaksinasi menggunakan vaksin  jenis Sinovac untuk dosis 1 dan 2 dengan target 1.100 orang ini melibatkan 40 tenaga kesehatan (Nakes) sebagai vaksinator yang berasal dari TNI AL yakni, Balai Kesehatan (BK) Lanal Semarang, Dinkes Lantamal V Surabaya, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang, Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Rembang, RSI Rembang, RSI Arafah Rembang, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, Puskesmas Rembang, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Rembang. 

Sementara itu di sisi lain Pangkoarmada II mengatakan bila saat ini jajarannya juga telah melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Kasal terkait percepatan vaksinasi Covid-19, yakni dengan bersinergi bersama pemerintah kabupaten menggelar serbuan vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar dan santri di pondok pesantren, sebagai langkah persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka sekaligus percepatan pemulihan ekonomi daerah terkait.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, M.Tr (Han), Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Danlantamal V Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr. Opsla., CHRMP., Danlanal Semarang Kolonel Laut (P) Nazarudin CHRMP., Wakil Bupati Hanis Khalil Barok, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rembang. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang menyiapkan seragam sekolah untuk 46 ribu pelajar SD dan SMP yang masuk dalam kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). 

Bahkan, anggaran untuk pembuatan seragam itu sudah disiapkan dan disetujui oleh DPRD Kota Surabaya.

Pembuatan seragam, tas, dan sepatu para pelajar itu akan melibatkan UMKM Kota Surabaya. 

Melalui cara ini, maka pergerakan ekonomi melalui UMKM bisa tumbuh dan pelajar MBR juga bisa mendapatkan bantuan seragam.

“Jadi, ke depan saya tidak ingin ada peserta didik dari MBR yang masih dibebani biaya seragam sekolah, karena seragam pelajar yang MBR itu kita tanggung,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (2/10).

Nah agar pembuatan seragam, tas, dan sepatu para pelajar dengan melibatkan UMKM Kota Surabaya. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya memibta Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) untuk pemenuhan seragam itu.

“Lakukan berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Dinas Perdagangan untuk menyiapkan ini semua,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Pusat Koperasi Angkatan Laut (Kepuskopal) Koarmada II, Kolonel Laut (S) Tri Hartono, S.E., didampingi perwakilan Kadiskop Jawa Timur Syamsul Hidayat, S.E., M.A.,resmi membuka Pelatihan Perkoperasian Primkopal Jajaran Puskopal Koarmada II yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Semut Surabaya, Selasa (28/9).

Pelatihan diikuti oleh sejumlah primkopal di jajaran Puskopal Koarmada II,diantaranya  Koarmada II, Lanal Batuporon,  Lanudal Juanda, Balur Jaltim, Dopusbektim, Lanal Yogyakarta, Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Malang, Grati, Lanal Semarang, Lanal Denpasar, Lanal Banyuwangi, Arsenal, RSAL, Lantamal V, Lantamal VII, Lanal Mataram, Dispsial,  serta UPT Dislitbangal. 

Pelatihan berlangsung selama 2 hari,  yaitu tanggal 28 dan 29 September 2021.

Kepuskopal Kolonel Tri Hartono menjelaskan jika tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari pengawak Primkopal dalam mengelola koperasi. 

Karena keberhasilan pengelolaan suatu koperasi banyak tergantung pada tingkat pengetahuan dan pendidikan dari pengurus pengawak koperasi tersebut.

“Untuk itulah pada pelaksanaan Pelatihan Perkoperasian tahun ini kami fokuskan pada pelatihan keuangan, perpajakan, dan mekanisme penyelanggaraan Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK), dan Rapat Anggota Pertanggungjawaban (RAPJ). Dengan penyelenggaran rapat anggota yang benar, sesuai aturan dan pengelolaan keuangan yang baik, maka diharapkan rapat anggota koperasi akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan koperasi dan pengelolaan usaha-usahanya,”jelas Tri Hartono.

"Saya harap para peserta   mengikuti pelatihan ini secara sungguh-sungguh. Ikuti seluruh tahapan pelajaran dan proses pelatihan yang disampaikan oleh Widya Iswara dan Pengajar serta ambil ilmu dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari pelatihan ini, agar nantinya pengetahuan yang didapatkan bisa diaplikasikan di koperasi  masing-masing ", tegasnya. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengusut kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada PT Central Steel Indonesia (CSI) dengan memeriksa satu orang saksi, Jumat (1/10/21).

Saksi yang diperiksa berinisial WFR selaku Policy dan Procedure Group Head PT Bank Mandiri.

Pemeriksaan terhadap saksi terkait pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri ke PT CSI.

Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan pemeriksaan saksi tersebut dalam rangka pengembangan perkara yang pernah ditangani pihaknya tahun 2020 lalu.

"Itu 'on progress' baru kami garap," kata Supardi.

Menurut Supardi, kasus pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada PT Central Steel Indonesia (CSI) merupakan tunggakan kasus yang harus diselesaikan oleh Kejagung.

"Pokoknya saya di sini, perkara harus diselesaikan, entah nanti maju atau tidak ya harus diselesaikan," tegasnya.

Terkait duduk perkaranya, kata Supardi, PT CSI yang berada di Cilegon mengajukan kredit ke Solo, dalam transaksi tersebut ada jaminan yang tidak selesai.

"Ini terkait kredit macet, CSI kan di Cilegon ngajuin kredit ke Solo, jaminan tidak beres," terang Supardi.

Supardi menambahkan, pihaknya terus bergerak menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana korupsi baik yang baru-baru ini ditangani maupun kasus yang sudah lama menunggak.

Sejumlah kasus yang tengah ditangani oleh Jampidsus Kejagung seperti PT Asabri (Persero), PDPDE Gas Sumsel, penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perum Perindo, dan Askrindo.

Membuka kembali kasus yang sudah lama, menurut Supardi, tidak menghambat pihaknya dalam menyelesaikan perkara yang baru-baru ini diproses.

"Yang baru juga harus saya kejar, yang lama harus saya tarik, saya ingin ketika di pidsus semua perkara itu diselesaikan," ujar Supardi.

Tahun 2020 lalu, Penyidik Kejagung memeriksa Komisaris sekaligus pemilik saham PT CSI terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari Bank Mandiri Cabang Surakarta yang menimbulkan kerugian ditaksir sekitar ratusan miliar rupiah.

Kasus berawal saat PT CSI mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri selama 2011-2014.

Ternyata, permohonan kredit sebesar Rp472 miliar lebih dilakukan dengan data dan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis dua orang yakni Mulyadi Supardi alias Hua Ping, Direktur Keuangan PT CDI divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan. 

Sementara, terdakwa lainnya Erika Widiyanti Liong selaku Dirut PT CSI divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidier 6 bulan.

Tapi kepada kedua terpidana majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti, pada persidangan tahun 2018 silam.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) 200 Prajurit Tamtama, Bintara, Perwira Pertama dan PNS Denma Koarmada II mendapatkan kenaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam upacara militer yang dipimpin

Palaksa Denmako Koarmada II, Letkol Laut (P) Bambang Hartono, mewakili Dandenma Koarmada  II Kolonel Laut (P) R. Wiji Pratomo bertempat di lapangan Denmako Koarmada II Ujung Surabaya, Jum'at (01/10).

Upacara di awali dengan persiapan pasukan dilanjutkan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dan pembacaan surat keputusan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat tanda pangkat baru.

Dalam Amanatnya Dandenma Koarmada II yang dibacakan oleh Palaksa mengatakan, " Kenaikan pangkat adalah suatu kehotmatan yang patut disyukuri. Kenaikan pangkat diberikan kepada prajurit TNI yang mampu menunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi  sesuai tugas yqng diemban, " ungkapnya.

" Kenaikan pangkat merupakan suatu amanah agar setiap prajurit mengerahkan segala kemampuan untuk menjalankan tugas yang semakin kompleks, " lanjutnya.

Diakhir amanat Dandenma menyampaikan beberapa penekan untuk dilaksanakan diantaranya, agar seluruh prajurit meningkatkan loyalitas, dedikasi dan disiplin dalam integritas pribadi maupun organisasi.

"Tingkatkan terus pengetahuan baik teknis, material maupun administrasi serta ikuti terus perkembangan situasi baik intern TNI AL maupun masalah nasional dan Internasional serta peduli lingkungan, keluarga dan meningkatkan ketawaan kepada Tuhan YME, " pungkasnya. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Gorontalo) Viral sebuah video berdurasi 1 menit 18 detik di mana Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Bu Risma terlihat marah-marah dalam sebuah rapat bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis, 30 September.

Kemarahan itu disebabkan karena laporan Program Keluarga Harapan (PKH) setempat berbeda dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos. 

Perbedaannya terletak pada dicoretnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.

Sementara itu, pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat tersebut memaparkan Kemensos tidak pernah mencoret data KPM PKH. Bu Risma sontak memarahi petugas PKH Gorontalo yang mengikuti rapat.

"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma sambil berdiri dari kursinya, berjalan mendatangi petugas PKH. Dia lalu mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu.

Dalam suasana yang menegangkan itu, masih ada peserta rapat mengira Mensos sedang bercanda dan mereka sempat tertawa. Bahkan ada yang bercanda,"dor!"

Namun suasana ruangan segera hening ketika nada bicara Bu Risma yang semakin tinggi.

Risma terlihat tidak senang dengan laporan yang tidak sesuai dengan fakta karena menurutnya hal itu menjadi sumber masalah.

"Data-data itu, yang sering kamu jadi fitnah! Itu saya yang kena, tahu nggak!" tutur Risma.



KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Adanya buah Tin yang dikembangkan oleh Koptu Wayan, seakan menyita perhatian Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto.

Bahkan, pejabat utama di tubuh Makorem 082/CPYJ itu menyempatkan diri untuk berkunjung ke pekarangan yang dikelola oleh Wayan.

Danrem menjelaskan, setidaknya terdapat 30 jenis buah Tin yang saat ini dikembangkan oleh Wayan. 

Puluhan jenis buah itu, ternyata sudah merambah ke masyarakat. 

“Yang paling diminati adalah jenis Jolly Tiger Varigata,” ujarnya. Sabtu, 02 Oktober 2021 sore.

Ia mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang harus diantisipasi bagi para pekebun buat Tin, salah satunya ialah musim hujan. 

“Kendalanya hanya musim hujan saja,” jelasnya.

Bahkan, dirinya juga mengapresiasi kegigihan Koptu Wayan beserta sang Istri yang telah berhasil mengembangkan hasil kebun itu. 

“Ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat,” ucap Danrem. (Penrem 082/CPYJ)



Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive