Rahcmat Gobel Sebut Wajar Seorang Menteri Marahi Bawahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyayangkan respons Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, terhadap sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang memarahi Koordinator Penyalur Bansos. 

Menurutnya, sikap Risma tersebut wajar dilakukan sebagai seorang pimpinan terhadap bawahannya.

Risma sendiri sebelumnya memarahi Koordinator Penyalur Bansos terkait keakuratan data mayasarakat penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Jumat (1/10/2021).

“Sebagai Mensos, Ibu Risma wajar memarahi bawahannya yang juga menerima gaji dari pemerintah. Karena tangggung jawab seorang menteri adalah memastikan program pemerintah terlaksana dengan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat manfaat,” kata Rachmat Gobel, Sabtu (2/10/2021).

Ia menilai, ketidakberesan data adalah sumber masalah dalam penyaluran bantuan sosial. Sehingga, menurutnya, hal itu menjadi perhatian Risma agar bansos tersebut tidak salah sasaran dalam penyalurannya.

“Kan kasihan rakyat yang seharusnya menerima bantuan malah tidak menerimanya. Hanya karena data yang diberikan ke Kementrian Sosial tidak beres” ucap Gobel.

Ia menilai, peristiwa Mensos Risma yang memarahi bawahannya kurang tepat dijadikan topik polemik berkepanjangan. Apalagi, yang menjadi polemik hanya berkaitan dengan gaya komunikasi seorang Risma.

“Orang se-Indonesia sudah tahu gaya ibu Menteri Risma sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya memang begitu. Tegas dan akan marah jika menemukan bawahannya bekerja tidak baik saat melayani rakyat. Yang dinantikan rakyat saat ini, adalah penyampaian tindak lanjut perbaikan oleh pemerintah daerah terhadap data yang dinilai belum akurat tadi, agar bantuan sosial dari Kementerian Sosial bisa sampai ke masyarakat yang berhak menerima bantuan,” lanjutnya.

Di samping itu, Gobel juga berharap agar Gubernur Gorontalo terus membangun komunikasi yang baik dengan Kementerian Sosial, dengan cara memutakhirkan data penerima bantuan sosial. 

Sehingga, bantuan dari Kemensos untuk masyarakat Gorontalo lebih tepat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kita menghargai pembelaan Guberur kepada rakyatnya. Terlepas dari statusnya sebagai masyarakat Gorontalo, yang dimarahi Ibu Risma itu adalah petugas yang diberi amanah dan tanggung jawab untuk memastikan data calon penerima bantuan sosial,” pungkasnya.

Read More

Kajari Pringsewu Lampung Tetapkan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Sekwan

KABARPROGRESIF.COM: (Pringsewu) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD setempat.

Kejari Peringsewu menetapkan SRW yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan makan dan minum di sekretariat DPRD Pringsewu, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran untuk kegiatan makan dan minum pada tahun 2019 dan 2020 silam.

Hal ini dikatakan oleh Kasi Intel Kejari Pringsewu, Median Suwardi dalam siaran pers pada Jumat (1/10/2021) malam.

"Saudari SRW selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut," ujar Median mewakili Kajari Pringsewu Ade Indrawan.

Menurut Median, penetapan tersangka ini tertuang dalam SPRINDIK No.01 / L.8.20/ Fd.2/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

Dimana SRW ditetapkan sebagai tersangka karena telah dianggap merugikan keuangan negara atas kegiatan belanja makan dan minum di Sekretariat DPRD Pringsewu tahun anggaran 2019 dan 2020 lalu.

Median mengatakan, Kejari Pringsewu pun telah menerima hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan nernomor : SR -1303/PWOB/5/2021 tanggal 09 September 2021.

Dimana kerugian negara yang diakibatkan atas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pringsewu itu sebesar Rp Rp.311.821.300.

"Kerugian negara itu dari total anggaran makan dan minum Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.095.770.000," ungkap Median.

Rincinya, anggaran pada Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Kegiatan Belanja Makanan dan Minum Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 576.020.000.

Kemudian, Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Kegiatan Belanja Makanan dan Minuma Rapat Paripurna Tahun Angaran 2020 Rp. 519.750.000.

Diketahui sejak bulan Mei lalu, penyidik Kejari Pringsewu maraton melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu untuk pengambilan keterangan saksi.

Dimana saksi yang dipanggil terdiri dari anggota DPRD Pringsewu. Mulai dari ketua hingga anggota. Selain itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak rekanan.

Kala itu, penyidik belum menyebut kerugian negara atas dua tahun anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Pringsewu ini, mengingat penyidik masih bekerja.

Diketahui penyidikkan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pringsewu itu berdasar surat perintah penyidikkan Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor PRINT-01/L.8.20/Fd.2/04/2021 tanggal 08 April 2021.

Tersangka Dilakukan Penahan Kota

Kasi Intel Kejari Pringsewu Median Suwardi menjelaskan, selaku PPTK kegiatan SRW melakukan mark up anggaran kegiatan belanja makan dan minum rapat alat kelengkapan dewan (AKD) dan rapat paripurna di Sekretariat DPRD Pringsewu tahun anggaran 2020 dan 2019 lalu.

Kejari Pringsewu melakukan penahan kota terhadap tersangka SRW. Hal ini mempertimbangkan tersangka SRW yang koperatif.

“Selain itu kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan kurang baik,” terang Median.

Dikatakannya, kondisi kesehatan tersangka ini dibuktikan dengan surat rekam medik dari dokter. Selain itu, pihak keluarga tersangka telah membuat surat jaminan bahwa tersangka akan terus bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

SRW didampingi oleh penasehat hukumnya saat menjalani pemeriksaan di Kejari Pringsewu pada Jumat (1/10/2021) kemarin.

Kasi Intel Kejari Pringsewu Median Suwardi mengungkapkan, tersangka didampingi penasihat hukum juga telah menitipkan uang titipan sebesar Rp 295 juta.

Sedangkan kerugian negara atas perbuatan PPTK makan minum Sekretariat DPRD Pringsewu ini sebesar Rp 311.821.300.

Perbuatannya itu diduga telah malawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Anggota DPRD Papua Thomas Sondegau Ditangkap karena Kasus Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPRD Papua, Thomas Sondegau, ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba. Dari tangannya, polisi menyita satu butir ekstasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengonfirmasi penangkapan Thomas Sondegau.

"Benar, tapi ditangkapnya sudah lama," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Yusri mengemukakan, Thomas diamankan pada 27 September 2021. Saat ini, Thomas sudah dalam proses rehabilitasi.

"Sudah direhabilitasi, dilakukan asesmen, kemudian direhab di RSKO Cibubur," lanjut dia.

Yusri tidak menjelaskan bagaimana proses penangkapan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Papua itu. Ia hanya menyebutkan, yang bersangkutan diamankan di Taman Sari, Jakarta Barat. Thomas diamankan bersama seorang perempuan.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Swab dan Vaksin Hunter Serentak di 31 Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghidupkan kembali swab hunter di 31 kecamatan se Kota Surabaya. 

Bedanya, kali ini ditambahkan dengan vaksin hunter. Dengan dibantu TNI dan Polri, tim ini bergerak serentak mulai malam ini, Sabtu (2/10).

Mereka menyasar pusat-pusat keramaian dan semua orang yang beraktivitas di luar rumah. 

Ketika menemukan ada yang melanggar protokol kesehatan (prokes), mereka langsung dibawa untuk diswab, dan apabila belum vaksin, mereka langsung divaksin malam itu juga.

Pelaksanaan swab hunter ini dilakukan lantaran sudah ada beberapa sektor usaha yang dibuka walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga mobilitas warga ikut tinggi.

Makanya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin mengingatkan bahwa ketika bertemu dengan teman, kerabat, saudara, dan beraktivitas di luar rumah tidak abai terhadap prokes.

“Kalau abai, kapan selesainya pandemi ini. Prokes itu menjadi persyaratan mutlak ketika beraktivitas di luar rumah, seperti memakai masker itu wajib. Makanya, ketika makan maskernya dicopot, lalu kalau selesai makan ya dipakai lagi maskernya. Jangan lama-lama copot masker,” kata Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto, Sabtu (2/10).

Oleh karena itu, demi mengingatkan warga kembali, dihidupkanlah swab hunter ditambah dengan vaksin hunter itu, sehingga apabila ada warga yang melanggar, maka akan diswab sekaligus dipastikan apakah sudah vaksin atau belum. Jika belum, maka akan langsung divaksin malam itu juga.

“Percepatan vaksinasi itu harus terus dilakukan, karena itu keinginan Pak Wali Kota yang paling utama. Nah, untuk meningkatkan cakupan vaksinasi itu, bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan vaksin hunter ini,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa vaksin hunter itu cakupannya sangat luas. Bisa juga dor to dor, bisa juga kalau ada wilayah RT yang belum vaksin, bisa juga menyasar ke sana. 

Bahkan, apabila ada resto atau unit tertentu yang ternyata diketahui belum vaksin, maka akan langsung disasar juga. 

“Jadi cukup luas vaksin hunter ini,” ujarnya.

Irvan juga menegaskan bahwa vaksin hunter ini juga menjadi warning bagi warga luar Surabaya yang akan beraktivitas di Kota Surabaya. 

“Makanya saya ingatkan, kalau bisa vaksin dulu kalau mau ke Surabaya, jika tidak vaksin, ya hati-hati nanti terkena vaksin hunter di Surabaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Genteng Linda Novanti memastikan bahwa malam ini sudah bergerak bersama dengan jajaran polsek, koramil, lurah dan jajaran lainnya menyisir pusat-pusat keramaian di wilayahnya. 

Khusus malam ini, tim ini menyasar Ketabang Kali, baik di sisi kanan maupun kiri Kalimas.

“Kita temukan ada beberapa yang melanggar prokes, sehingga kami langsung bawa ke Puskesmas Ketabang untuk dilakukan swab dan ternyata masih ada yang belum vaksin, sehingga kami lakukan vaksin juga,” pungkasnya. 

Read More

Bahas Penanganan Kepulangan PMI, Pangdam V/Brawijaya Rangkul Berbagai Pihak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto kembali membahas upaya penanggulangan kepulangan pekerja migrain Indonesia atau PMI yang masuk melalui jalur Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Aula Hayam Wuruk, Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Kamis, 30 September 2021 malam itu, nampak dihadiri oleh beberapa Forkopimda, sekaligus stakeholder terkait lainnya yang masuk dalam struktur Satgas organisasi penanganan PMI.

Beberapa peraturan, mulai diberlakukan oleh Pangdam menjelang kepulangan para PMI, salah satunya karantina hingga empat hari sekaligus pelaksanaan swab PCR yang ditujukan bagi para PMI.

“Untuk penjemputan, apabila sudah dinyatakan negatif, maka diperbolehkan untuk pulang,” ujar Suharyanto.

Selain memberlakukan swab dan karantina bagi para PMI, Suharyanto juga mengatakan jika untuk seluruh biaya karantina, nantinya akan ditanggung tim Satgas.

“Sementara masih diusulkan. Tapi yang jelas kita butuhkan adalah kekompakan dan soliditas mengantisipasi terjadinya klaster pandemi,” kata dia.

Sekedar informasi, sebelumnya Pangdam telah membahas upaya pencegahan terjadinya klaster baru pandemi menjelang kepulangan PMI.

Bahkan, pihaknya telah mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus MU di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Adhan: Mensos Marah untuk Kebaikan

KABARPROGRESIF.COM: (Gorontalo) Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, meminta Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, tidak bersandiwara seolah-olah membela warganya yang dimarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Padahal, menurutnya, adalah wajar Risma memarahi Koordinator Penyalur Bansos untuk kebaikan.

Menurut Adhan, Rusli Habibie mestinya tak perlu tersinggung dengan sikap Risma tersebut. 

Justru, menurutnya, dengan kejadian itu pemerintah provinsi bisa lebih tahu ada permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.

“Apa yang dilakukan Risma itu imbas dari kerancuan data penerima bansos. Artinya beliau marah itu untuk kebaikan,” kata Adhan saat diwawancarai wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Menurut Adhan, penyaluran bantuan sosial di Provinsi Gorontalo memang banyak diintervensi kepentingan politik.

“Misalnya nama saya terdata sebagai penerima bantuan. Karena lawan politik, diganti dengan orang lain. Karena itu wajar ibu menteri marah-marah,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Rusli merasa tersinggung dengan sikap Mensos Risma yang memarahi salah satu koordinator penyalur bantuan sosial (bansos) di Gorontalo. Bahkan, Rusli meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Terkait klaim sebagai alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Adhan menilai seharusnya Gubernur Rusli memiliki pemikiran yang sama dengan Mensos Risma untuk masalah data penerima bantuan sosial.

“Kalau alumni STKS pemikirannya harus sama dengan Mensos. Kalau benar-benar orang pekerja sosial,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Gorontalo ini juga menduga, Gubernur Rusli sedang bersandiwara dengan seolah-olah membela anak buahnya. 

Padahal, menurutnya, selama ini Rusli juga kerap mengeluarkan keputusan sepihak yang merugikan anak buahnya.

“Itu waktu diwawancarai di tvOne, katanya itu pegawainya, kasihan keluarganya, kasihan saudara-saudaranya. Buktinya dia (Rusli Habibie) malah seenaknya menon-jobkan orang, mutasikan orang, berhentikan orang,” tegas Adhan.

“Itu yang dinon-job, dimutasi, dan dipecat itu apa tidak punya keluarga dan teman?” sambungnya.

Politikus PAN ini beharap, Rusli tidak seenaknya menilai orang tapi justru lupa dengan diri sendiri. 

Ia juga meminta Rusli segera melakukan evaluasi terhadap persoalan data penerima bantuan.

“Sebaiknya segera evaluasi masalah data penerima bantuan ini. Tidak usah sibuk menilai menteri yang marah-marah karena kesalahan Pemprov Gorontalo sendiri,” tandasnya.

Read More

Pelindo I-IV Digabung, Erick Thohir Angkat Eks KSAL Jadi Komisaris Utama

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Setelah penggabungan empat Pelindo disetujui, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menetapkan Marsetio menjadi Plt Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pelindo II sendiri merupakan surviving entity hasil merger atau penggabungan Pelindo I-IV.

Sementara Direktur Utama perseroan diisi oleh Arif Suhartono. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan setelah penandatanganan akta penggabungan.

Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi. 

Penandatanganan disaksikan secara daring oleh Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan tersebut. 

Perpres tersebut secara resmi menjadi payung hukumnya.

“Ini adalah salah satu momen penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN kepelabuhanan, merger ini adalah langkah penting dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional,” ujar Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (1/10/2021).

Tiko sapaan akrab Kartika menilai kedepan agar manfaat dari merger ini dapat segera terealisasi. 

Setelah ini Pelindo dapat fokus agar keempat subholding dibawah Pelindo dapat segera efektif dan dioperasikan secara optimal.

Dia juga berharap, penandatanganan yang dilakukan dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan sosial di Tanah Air.

“Semoga terwujudnya legal merger Pelindo memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepelabuhanan nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing dengan pemain besar pelabuhan dunia,” katanya.

Adapun Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo II Sebagai Berikut:

Komisaris Independen (Plt Komisaris Utama): Marsetio

Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago

Komisaris Independen: Heru Sukanto

Komisaris: Antonius Ranier Haryanto

Komisaris: R. Agus H. Purnomo

Komisaris: Didi Sumedi

Komisaris: Sudung Situmorang

Direktur Utama: Arif Suhartono

Wakil Direktur Utama: Hambra

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Mega Satria

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Ihsanuddin Usman

Direktur Strategi: Prasetyo

Direktur Investasi: Boy Robyanto

Direktur Pengelola: Putut Sri Muljanto

Read More

Lanal Banjarmasin Gelar Bhakti Sosial Di Desa Tabanio

KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Dalam rangka fungsi pembinaan potensi Maritim, TNI AL melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin menyelenggarakan pembukaan kegiatan Bhakti Sosial di Desa Tabanio Kec. Takisung Kab. Tanah Laut yang merupakan masyarakat Maritim (Pesisir) binaan Lanal Banjarmasin dan sesuai rencana akan diresmikan sebagai Kampung Bahari Nusantara (KBN). Rabu (29/09).

Diharapkan melalui kegiatan Bhakti Sosial ini dapat membantu meringankan tugas pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat, salah satu tujuannya adalah memberdayakan warga pesisir tersebut supaya hasil potensi bidang ekonomi Kelautannya bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa menambah kesejahteraan, terlebih disaat musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir serta dapat meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.

Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P,M.Tr.(Han)., melalui Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla dalam sambutanya mengatakan, “ Kegiatan Bhakti Sosial TNI AL yang diselenggarakan ini merupakan progam yang dicanangkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudho Margono,S.E., M.M sebagai wujud kepedulian serta ikut membantu progam Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, “ ungkapnya.

Danlanal menambahkan bahwa Operasi Bhakti TNI AL sebagai perwujudan keikutsertaannya dalam melestarikan dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat dan pembinaan ketahanan nasional untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan nasional serta bagian garda terdepan untuk pembinaan kepada masyarakat pesisir sebagai pertahanan Nasional yang kuat", terang Danlanal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Laut Drs. Dahnial Kifli menyampaikan apresiasi kepada TNI AL, dalam hal ini Lanal Banjarmasin yang telah menyelenggarakan program Operasi Karya Bhakti Sosial, dengan kegiatan ini,  sehingga dapat membantu kekurangan sarana dan prasarana di Desa Tabanio ini.

" Desa Tabanio ini, merupakan Desa binaan Lanal Banjarmasin dan sesuai rencana akan dijadikan sebagai Kampung Bahari Nasional (KBN). Semoga sinergitas yang baik ini dapat bermanfaaf bagi warga Pesisir dalam mewadahi kebutuhan masyarakat dan mendapat nilai ibadah dari Tuhan YME, kebersamaan ini tidak berhenti sampai disini saja, kedepan tetap akan kita agendakan kembali secara berkelanjutan," tambah Sekda Tanah Laut.

Usai acara peresmian pembukaan Bhakti Sosial, rombongan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan diantaranya pembangunan tempat ibadah, renovasi tempat pendidikan (sekolahan), perbaikan sarana jalan, pembuatan MCK dan acara terakhir ditutup dengan peninjauan ke Pos TNI AL Tabanio. (Dispen Koarmada II)

Read More

Bupati Indramayu Apresiasi Kejaksaan Tangkap Dua Pejabat Pemkab Dalam Kasus Dugaan Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Indramayu) Bupati Indramayu, Jawa Barat Nina Agustina apresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ia mengatakan hal ini terkait penangkapan terhadap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP) Kabupaten Indramayu, S dan Kepala Bidang Kawasan Pemukiman di DPKPP BSM oleh Kejaksaan Tingi (Kejati) Jabar, Rabu (29/9).

"Mari kita hormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan," tutur, Nina Agustina, Jumat (1/10).

S dan BSM ditangkap setelah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Kabupaten Indramayu. 

Proyek tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2019. Dalam kasus itu, Kejati Jawa Barat juga menetapkan dua tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu PPP selaku kontraktor dan N selaku makelar.

Nina menilai perilaku kedua oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut sangat merugikan. 

"Penangkapan itu menunjukkan masih terjadi tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Indramayu," tutur Nina.

Ia berharap kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran dan tidak boleh terjadi di masa kepemimpinannya. 

Nina menambahkan, sebagai kepala daerah dirinya sudah melakukan langkah, baik internal maupun eksternal, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Diantaranya dengan melakukan pembenahan semua birokrasi serta mengupayakan agar pengadaan dari proyek dan penganggaran sesuai dengan aturan. "Tidak boleh ada yang bermain-main soal anggaran negara, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten," tegas Nina.

Read More

Pangkoarmada II Dampingi Kasal Dalam Serbuan Vaksinasi Nelayan Rembang

KABARPROGRESIF.COM: (Rembang) Dari Rembang Jawa Tengah, Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M.,meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi bagi kalangan nelayan dan masyarakat maritim di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (27/9).

“TNI AL melaksanakan serbuan Vaksinasi untuk mencapai herd immunity, sehingga masyarakat di sini semuanya sehat, terlebih merupakan tempat pelelangan ikan, sehingga  pemulihan ekonomi dapat segera terwujud sesuai dengan pekerjaan masyarakat yang mayoritas merupakan nelayan,” ujar Kasal saat meninjau serbuan Vaksinasi bersama dengan Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas.

Lebih lanjut Kasal menyampaikan bahwa Serbuan vaksinasi TNI AL kepada masyarakat Rembang dengan sasaran nelayan tradisional, tokoh agama, pelajar dan siswa pondok pesantren ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtjanto, S.I.P dalam rangka untuk mempercepat target capaian vaksinasi Covid-19 khususnya di Kawasan TPI dan untuk mempercepat tercapainya herd immunity.

Vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar  dan santri Pondok Pesantren di Sekitar Rembang juga bertujuan mempersiapkan proses pelaksanaan belajar mengajar dengan  tatap  muka para siswa dan guru, sekaligus untuk segera memulihkan perekonomian Kota Rembang,  Jawa Tengah yang bertumpu pada perikanan dan hasil laut. 

Serbuan vaksinasi TNI AL ini merupakan wujud nyata sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Rembang bersama Forkopimda serta pemuka agama setempat termasuk dilibatkannya secara aktif Gerakan Pemuda Ansor dalam  mendukung terlaksananya Vaksinasi ini. Sinergitas komponen bangsa ini diperlukan guna mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Serbuan vaksinasi menggunakan vaksin  jenis Sinovac untuk dosis 1 dan 2 dengan target 1.100 orang ini melibatkan 40 tenaga kesehatan (Nakes) sebagai vaksinator yang berasal dari TNI AL yakni, Balai Kesehatan (BK) Lanal Semarang, Dinkes Lantamal V Surabaya, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang, Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Rembang, RSI Rembang, RSI Arafah Rembang, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, Puskesmas Rembang, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Rembang. 

Sementara itu di sisi lain Pangkoarmada II mengatakan bila saat ini jajarannya juga telah melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Kasal terkait percepatan vaksinasi Covid-19, yakni dengan bersinergi bersama pemerintah kabupaten menggelar serbuan vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar dan santri di pondok pesantren, sebagai langkah persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka sekaligus percepatan pemulihan ekonomi daerah terkait.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, M.Tr (Han), Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Danlantamal V Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr. Opsla., CHRMP., Danlanal Semarang Kolonel Laut (P) Nazarudin CHRMP., Wakil Bupati Hanis Khalil Barok, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rembang. (Dispen Koarmada II)

Read More

Libatkan UMKM, Pemkot Surabaya Siapkan Seragam Sekolah untuk 46 Ribu Pelajar MBR

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang menyiapkan seragam sekolah untuk 46 ribu pelajar SD dan SMP yang masuk dalam kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). 

Bahkan, anggaran untuk pembuatan seragam itu sudah disiapkan dan disetujui oleh DPRD Kota Surabaya.

Pembuatan seragam, tas, dan sepatu para pelajar itu akan melibatkan UMKM Kota Surabaya. 

Melalui cara ini, maka pergerakan ekonomi melalui UMKM bisa tumbuh dan pelajar MBR juga bisa mendapatkan bantuan seragam.

“Jadi, ke depan saya tidak ingin ada peserta didik dari MBR yang masih dibebani biaya seragam sekolah, karena seragam pelajar yang MBR itu kita tanggung,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (2/10).

Nah agar pembuatan seragam, tas, dan sepatu para pelajar dengan melibatkan UMKM Kota Surabaya. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya memibta Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) untuk pemenuhan seragam itu.

“Lakukan berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Dinas Perdagangan untuk menyiapkan ini semua,” pungkasnya.

Read More

Tingkatkan Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi, Puskopal Koarmada II Gelar Pelatihan Perkoperasian Tahun 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Pusat Koperasi Angkatan Laut (Kepuskopal) Koarmada II, Kolonel Laut (S) Tri Hartono, S.E., didampingi perwakilan Kadiskop Jawa Timur Syamsul Hidayat, S.E., M.A.,resmi membuka Pelatihan Perkoperasian Primkopal Jajaran Puskopal Koarmada II yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Semut Surabaya, Selasa (28/9).

Pelatihan diikuti oleh sejumlah primkopal di jajaran Puskopal Koarmada II,diantaranya  Koarmada II, Lanal Batuporon,  Lanudal Juanda, Balur Jaltim, Dopusbektim, Lanal Yogyakarta, Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Malang, Grati, Lanal Semarang, Lanal Denpasar, Lanal Banyuwangi, Arsenal, RSAL, Lantamal V, Lantamal VII, Lanal Mataram, Dispsial,  serta UPT Dislitbangal. 

Pelatihan berlangsung selama 2 hari,  yaitu tanggal 28 dan 29 September 2021.

Kepuskopal Kolonel Tri Hartono menjelaskan jika tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari pengawak Primkopal dalam mengelola koperasi. 

Karena keberhasilan pengelolaan suatu koperasi banyak tergantung pada tingkat pengetahuan dan pendidikan dari pengurus pengawak koperasi tersebut.

“Untuk itulah pada pelaksanaan Pelatihan Perkoperasian tahun ini kami fokuskan pada pelatihan keuangan, perpajakan, dan mekanisme penyelanggaraan Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK), dan Rapat Anggota Pertanggungjawaban (RAPJ). Dengan penyelenggaran rapat anggota yang benar, sesuai aturan dan pengelolaan keuangan yang baik, maka diharapkan rapat anggota koperasi akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan koperasi dan pengelolaan usaha-usahanya,”jelas Tri Hartono.

"Saya harap para peserta   mengikuti pelatihan ini secara sungguh-sungguh. Ikuti seluruh tahapan pelajaran dan proses pelatihan yang disampaikan oleh Widya Iswara dan Pengajar serta ambil ilmu dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari pelatihan ini, agar nantinya pengetahuan yang didapatkan bisa diaplikasikan di koperasi  masing-masing ", tegasnya. (Dispen Koarmada II)

Read More