Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Senin, 04 Oktober 2021

Dukung Gaya Kepemimpinan Mensos Risma, Akademisi: Daripada Sopan tapi Perampok Uang Rakyat


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tindakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menjadi sorotan publik.

Pasalnya, mantan Wali Kota Surabaya itu kembali memarahi anak buahnya di depan publik.

Tak sedikit elemen masyarakat yang menyayangkan sikap Risma tersebut.

Meski demikian, adapula yang mendukung tindakan politisi PDIP yang kerap memarahi bawahannya itu.

Dosen Studi Timur Tengah di Universitas Ghent, Belgia, Ayang Utriza Yakin turut memberikan tanggapannya terhadap mantan Wali Kota Surabaya itu.

Melalui akun Twitter-nya, dirinya tetap mendukung cara kerja Mensos Risma baik gaya kepemimpinannya maupun kerjanya selama menjadi Mensos.

"Saya mendukung Menteri @KemensosRI Bu @Tri_Rismaharini dengan semua kebijakan, gaya kepemimpinan, & kerjanya," tulis Ayang Utriza Yakin.

Dalam hal ini, amarah Mensos Risma memuncak karena mengetahui adanya ketidaksinkronan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Meski demikian terkait sikap Mensos Risma ini, Ayang Utriza menuturkan bahwa Indonesia membutuhkan sosok menteri seperti Risma yang memiliki ketegasan, meski keras namun mampu menjaga amanah uang rakyat.

"NKRI butuh menteri, gubernur, bupati/walikota dll. yg tegas-keras u/jaga amanah uang rakyat," kata Ayang Utriza.

Ayang pun mencontohkan kasus yang sebelumnya telah menjerat mantan Mensos Juliari Batubara yang terbukti sebagai tersangka maling uang rakyat (Korupsi) Bansos Covid-19.

"Juliari Batubara: ia sopan, tetapi PERAMPOK uang rakyat triliunan rupiah," kata Ayang Utriza seperti dikutip oleh JakBarNews.com dari Pikiran Rakyat dengan judul Nilai Indonesia Butuh Menteri Seperti Risma, Ayang Utriza: Juliari Batubara Sopan, tapi Perampok Uang Rakyat.

Sebelumnya, Risma kembali memarahi anak buahnya di depan umum melalui video yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, memperlihatkan mantan Wali Kota Surabaya tersebut marah terhadap pegawai Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Awalnya, sejumlah pegawai yang ikut dalam rapat tersebut menganggap hal itu seperti guyonan bahkan mereka pun sempat tertawa saat Risma mengatakan menghampiri dan berkata akan menembak pegawainya itu.

"Jadi bukan kita coret, ya. Kamu tak tembak kamu ya," kata Risma sambil berjalan mendatangi pegawai Dinsos tersebut.

Namun, saat Risma mendatangi pegawainya itu seketika situasi pun hening dan kaget dengan kemarahan Risma.

"Data-data itu yang sering jadi fitnah. Itu saya yang kena, tahu nggak," kata Risma dalam rekaman video berdurasi 1 menit 18 detik.

"DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret," ujar Risma.

Kondisi serupa pernah terjadi pada 13 Juli 2021 lalu.

Saat itu, Risma memprotes kepada sejumlah ASN yang ada di Balai Wyataguna, Bandung lantaran dinilai tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat oleh instansinya untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat.

Saat kunjungan, politisi PDIP ini mendapati adanya dapur umum yang hanya dikerjakan oleh petugas dari Tagana dan petugas lainnya.

Sementara dirinya menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.

Dirinya lantas mengancam akan memutasikan para ASN di Wyataguna itu untuk bekerja di daerah Papua lantaran tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut.

"Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada yang salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," tuturnya.

Hari Pertama Diuji Coba, Sekitar 2000 Pengunjung KBS Manfaatkan Akhir Pekan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Humas PDTS KBS, Agus Supangat menjelaskan, selama uji coba beroperasinya Kebun Binatang Surabaya (KBS), Minggu (3/10) ini pihaknya membatasi maksimal kuota kunjungan per harinya 5000 wisatawan. 

Ini sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Kemenparekraf yang menerapkan pembatasan pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas.

"Pembatasan 25 persen dari kapasitas normal. Jadi kita sediakan 5000 kuota per harinya. Ini kita bagi sesi-sesi, kalau terlalu padat, nunggu yang lainnya keluar. Jadi kita juga lihat kondisi di dalam," kata Agus Supangat, Minggu (3/10).

Agus mengungkapkan, pada uji coba hari pertama, ada sekitar 2000 masyarakat yang berwisata ke KBS. 

Jumlah wisatawan ini sudah termasuk dengan pengunjung yang memanfaatkan gowes akhir pekan di KBS mulai pukul 06.00 - 10.00 WIB. 

"Hari ini (pengunjung) hampir mendekati 2000. Itu termasuk dengan pengunjung gowes. Jadi satu hari itu dibatasi 5000 pengunjung," ungkapnya.

Karena bertepatan pada hari Minggu, maka PDTS KBS juga memulai uji coba program gowes. 

Bahkan, beberapa program lain terkait olahraga juga diuji cobakan. Khusus untuk olahraga, seperti gowes, dibuka mulai pukul 06.00 - 10.00 WIB. Sedangkan pengunjung umum, dibuka mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.

"Karena hari minggu, kita coba juga program gowes. Selama uji coba ini kita buat program-program yang berbau olahraga mengajak masyarakat untuk lebih sehat. Seperti gowes, jogging track, nanti kita juga ada tambah lagi dengan senam," ujarnya.

Akan tetapi, Agus juga memastikan, bahwa setiap pengunjung yang akan memasuki area KBS, diwajibkan menginstal aplikasi PeduliLindungi. 

Di samping mereka juga diharuskan mematuhi protokol kesehatan selama berada di area wisata KBS.

"Untuk anak-anak diberikan kesempatan masuk, tapi dengan syarat orang tuanya sudah vaksin dan wajib mengikuti protokol kesehatan, seperti pakai masker dan menjaga jarak," katanya.

Dari hasil evaluasi hari pertama, Agus menerangkan, bahwa banyak di antara pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi namun belum menginstal aplikasi PeduliLindungi. 

Makanya kemudian Satgas Covid-19 mandiri yang berjaga di depan pintu masuk membantu mereka untuk menginstal aplikasi tersebut.

"Kebanyakan tadi dia (pengunjung) sudah vaksin, tapi belum download, instal aplikasi PeduliLindungi. Sehingga tadi dibantu petugas. Jadi setelah diinstal, kemudian scan barcode, baru boleh masuk," ungkap Agus.

Karena itu, PDTS KBS menyiagakan sedikitnya 85 Satgas Covid-19 mandiri yang disebar ke beberapa titik lokasi. 

Termasuk berada di pintu masuk maupun berpatroli keliling untuk mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. 

"Ada 85 petugas yang disebar. Ada di depan (pintu masuk), belakang dan patroli berkeliling. Istilahnya ada Satgas Covid-19 mandiri, mereka mengingatkan prokes," terang Agus.

Selama dilakukan uji coba, Agus juga menyebutkan, bahwa PDTS belum mengoperasikan wahana yang ada di dalam area KBS. 

Di antaranya, wahana tunggang gajah, wahana animal edutainment, feeding time, wahana akuarium maupun program wisata air.

"Termasuk stand penjual makanan di dalam KBS juga belum diperbolehkan buka. Jadi semua wahana dan stand-stand di dalam masih belum. Pengunjung hanya diperbolehkan masuk saja selama uji coba ini," imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan uji coba ini. 

Evaluasi juga untuk memastikan uji coba KBS berjalan aman dan lancar. 

Dan, yang lebih penting adalah setiap pengunjung yang datang ke KBS disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

"Nanti kita evaluasi setiap minggu, sambil menunggu perkembangan, mungkin aturannya nanti sewaktu-waktu bisa berubah," pungkasnya.

Sambut HUT TNI ke 76 Tahun 2021 Pangkoarmada II Pimpin Upacara Ziarah Di TMP Prawira Reksa Pekalongan


KABARPROGRESIF.COM: (Pekalongan) Dalam rangka menyambut HUT Ke-76 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2021, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto beserta rombongan melaksanakan Upacara Ziarah dan tabur bunga bertempat di TMP  Prawira Reksa Negara Jl. Kusuma Bangsa Kota Pekalongan. Minggu (3/10).

Bertindak selaku pimpinan upacara ziarah adalah Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto dengan beberapa rangkaian acara pokok diawali Penghormatan kepada arwah para pahlawan oleh pimpinan ziarah, Mengheningkan cipta, Peletakan karangan bunga, Penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, Pembacaan doa, dilanjutkan tabur bunga di awali oleh pimpinan ziarah di ikuti para undangan.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoarmada II mengatakan, “Kegiatan ziarah ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan untuk mengenang, menghormati serta menauladani jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”,jelas Laksda Iwan.

Laksda Iwan menjelaskan bahwa TNI  AL  menggelar ziarah ke beberapa daerah yang menjadi saksi perjuangan para prajurit Angkatan Laut Republik Indonesia, pada masa perebutan kemerdekaan Indonesia  terutama di wilayah eks Corps  Armada  (CA)  III cirebon, dan  eks CA  IV Tegal, adapun  wilayah  yang  menjadi  lokasi  ziarah  TNI  AL  yakni  TMP  Bahari  di  Kaki  Gunung Ciremai  Kuningan,  TMP  Kalibakung  Tegal,  TMP  Penggarit  Pemalang,  TMP  Kusuma  Bangsa Pekalongan,  TMP  Kadilangu  Batang. 

“Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat menginspirasi generasi penerus agar dapat mencontoh semangat juang, cinta tanah air, pantang menyerah dari para pendahulu kita untuk meneruskan perjuangan mempertahankan NKRI yang kita cintai saat ini,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadispamsanal Laksma TNI Indaryanto, Kadisenlekal Laksa TNI Endarto Pantja Iriyanto, ST., MT,  Kadiskesal Laksa TNI dr. Agus Guntoro, Kadipsial Laksma TNI Wiwin Dwi Handayani, S.Psi.,M.Si,  Para Asisten Koarmada II, Danlanal Semarang Kolonel Laut (P) Nazarudin, Palaksa Lanal Tegal Mayor Kadrawi, SH., MH, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E. (Walikota Pekalongan), AKBP Wahyu Rohadi, S.I.K.(Kapolres Pekalongan Kota), AKBP.  Arief  Fajar S.IK. ( Kapolres kabupaten Pekalongan) , Adi Wibowo SH (Kejaksaan Kota Pekalongan), seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang hadir. (Dispen Koarmada II)

Natalius Pigai Ancam Dipolisikan, Ini Gegaranya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai akan dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan ujaran rasialisme kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) mengaku akan melaporkannya ke Polda Metro Jaya, Senin (4/10) pagi ini, pukul 10.00 WIB

"Tindakannya itu tidak menunjukkan intelektualitasnya ya sebagai mantan Komisioner Komnas HAM. Harusnya kalau mengkritisi boleh saja, tapi jangan fitnah, jangan rasis," kata Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan, Minggu (3/9).

Ia menyebut ada lama poin yang akan dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait kicauan Natalius Pigai, yang meliputi pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sampai unsur-unsur provokatif.

"Jadi terkait pasalnya itu nanti pihak advokat kita ya teknisnya. Kita melaporkan itu soal UU ITE, lalu pasal ujaran kebencian, ketiga pasal perbuatan tidak menyenangkan, keempat pasal penghinaan kepada kepala negara, dan kelima soal unsur-unsur provokasi. Jadi ada 5 poin itu terkait detailnya nanti tim hukum kami yang jelaskan," terang Adi.

Pigai sendiri membantah dugaan bahwa dirinya menyampaikan pesan rasialisme. Pigai menyampaikan tidak bermaksud melakukan aksi rasialisme terhadap suku Jawa. 

Dia berkata hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar.

"Kan tidak ada koma di situ. Kalau (saya sebut), 'Jawa tengah, Jokowi, dan Ganjar Pranowo', nah itu baru tiga hal variabel yang berbeda-beda. Dua adalah subjek ke individu, satu subjek pulau," kata Pigai, Jumat (1/10).

Pigai mengatakan unggahan itu ia buat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya, sistem yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik.

Dia menyebut selama ini kepala negara selalu berasal dari suku Jawa. Ia juga menyinggung 28 orang menteri Kabinet Indonesia Maju juga berasal dari Jawa.

Pigai menyebut ada orang-orang yang sengaja menggoreng isu rasialisme. Ia menegaskan tidak bermaksud menyampaikankalimat rasialisme yang membawa-bawa nama Jokowi dan Ganjar.

Sebelumnya, Pigai mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Dalam video itu, kader PDIP tersebut menyatakan santapan khas Papua enak.

Pigai lantas membubuhkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Jokowi sambil menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua.

"Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi, Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, setelah itu mereka bunuh rakyat papua, bahkan mereka injak2 harga diri bangsa Papua dengan kata2 rendahan Rasis, monyet dan sampah," tulis Pigai dalam akun Instagram @natalius_pigai, Jumat (1/10).

Kasus 57 Kg Sabu, 11 Oknum Polisi di Tanjungbalai Sudah Ditahan


KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menerima 14 tersangka dan barang bukti (tahap II) kasus sabu 57 kg yang ditemukan tidak bertuan di perairan sungai Asahan dari Polda Sumut.

"Dari 14 orang tersangka, 11 diantaranya adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polisi Perairan dan Udara (Polairud) dan SatNarkoba Polres Tanjungbalai. Tersangka yang dilimpahkan masing-masing dari satuan Polres Tanjungbalai yakni W, AS, JL, HTH dan R. Kemudian lima dari Satuan Polairud yakni T, ART, LA, SN dan K. Lalu K polisi Bhabinkamtibmas Polres Tanjungbalai. Selanjutnya tiga orang sipil yakni HA, S dan H," jelas Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan, Minggu, 03 Oktober 2021.

Selanjutnya, kata Yos Tarigan, para tersangka dilakukan rapid tes dan hasil Negatif Covid-19 dan selanjutnya dibawa untuk dititipkan di Lapas Pulau Simardan, Tanjungbalai.

Masih kata Yos, sebelumnya berkas dari Poldasu tersebut diteliti oleh Tim Jaksa di Kejatisu. Setelah berkas dinyatakan lengkap P21, maka tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Seluruh rangkaian kegiatan Tahap II berlangsung aman dan lancar tanpa hambatan," pungkas Yos.

Diketahui sebelumnya dalam kasus ini, polisi menyita sabu seberat 57 kg tidak bertuan yang diangkut menggunakan perahu bermesin di Perairan Sungai Lunang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Rabu (19/5/2021).

Informasi dihimpun, awalnya petugas Satpol Air Polres Tanjung Balai melakukan patroli di perairan Sungai Asahan.

Petugas curiga dengan sebuah perahu bermesin yang sedang melintas di pinggir Sungai Asahan menuju Sungai Lunang, lalu petugas melakukan pengejaran terhadap sampan yang di atasnya ada dua orang laki-laki tidak dikenal.

Kedua laki-laki yang ada di kapal naik ke darat dan melarikan diri. Sedangkan barang-barang mereka ditinggal di perahu tersebut. Petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 57 kg sabu.

Persiapan Penerapan Level 1 PPKM, Kodam Ingatkan Pentingnya Patuh Protokol Kesehatan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rencananya Kota Blitar akan memasuki babak baru penerapan PPKM. 

Dalam rakor yang digelar secara virtual, wilayah itu rencananya akan ditetapkan masuk ke peringkat level 1 PPKM.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menjelaskan jika daerah itu, akan mempersiapkan berbagai langkah untuk mempertahankan akreditasi penerapan level 1 PPKM.

“Terutama patuh pada protokol kesehatan. Kebetulan, tadi sudah dibahas bersama Kepala Daerah setempat,” ujar Kusdi. Sabtu, 02 Oktober 2021 malam.

Bahkan, rakor pencanangan penerapan level 1 PPKM untuk daerah Blitar itu, kata Kusdi, dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

“Forkopimda Blitar sepakat untuk bersinergi mempertahankan penerapan level PPKM itu,” bebernya.

Bukan hanya langkah itu saja, Kusdi menambahkan jika pemantauan pada isoman yang dilakukan oleh Satgas Covid setempat, akan lebih dioptimalkan. 

Ia menilai, upaya itu dilakukan ditujukan untuk meminimalisi stigma isoman. 

“Sebab, pencapaian level 1 PPKM itu sangat diapresiasi oleh Menko Marves. Nah, ini wajib dipertahankan,” pungkasnya.

Selain membahas soal penerapan level 1 PPKM di Kota Blitar, vicon tersebut juga membahas persiapan kedatangan PMI dan WNA.

Beberapa Bandara, disebut dalam rakor itu, diantaranya ialah Bandara Internasional Juanda, Ngurah Rai dan Kualanamu. (Pendam V/Brawijaya)

Mensos Risma Bakal Berkantor di Papua, Ini Tujuannya


KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Pemerintah saat ini tengah fokus mengatasi masalah kemiskinan di tujuh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Papua.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi sosok yang ditunjuk pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan di Papua.

"Dari Menko Perekonomian menyampaikan ada tujuh provinsi yang harus ditangani kemiskinannya, saya bagi pejabat eselon 1 saya, aku nangani Papua jadi aku yang minta sendiri tangani Papua," ujar Risma di Jayapura, Minggu (3/10/2021).

Meski tidak menjabarkan secara detail, Risma menyatakan tantangan untuk mengentaskan kemiskinan di Papua sangat banyak.

Karenanya, ia pun memiliki niat untuk berkantor sementara di Papua, meski Risma belum tahu kapan waktu pastinya.

"Jadi karena itu mungkin nanti aku berkantor di sini," kata dia.

Salah satu upaya yang tengah ia lakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Papua adalah dengan mendorong dilakukannya kerjasama antara Institut Teknologi Surabaya (ITS) dengan Universitas Cenderawasih.

Kerja sama tersebut akan fokus pada bidang pembuatan kapal yang saat ini menjadi koda transportasi utama di beberapa kabupaten di Papua.

"Salah satu yang diminta setelah saya bicara dengan Pendeta Lipius Biniluk dan beberapa warga dari beberapa daerah, salah satunya mereka meminta bantuan alat transportasi," tutur Risma.

Bila hanya sekadar memberi bantuan kapal yang siap dipakai, terang Risma, maka tidak akan pernah ada transfer ilmu bagi masyarakat Papua.

Oleh sebab itu, ia mendorong ITS untuk membuat sebuah program "training of trainer" dengan Universitas Cenderawasih.

"Nanti kita akan coba membuat perahu untuk yang akses sungai, untuk yang akses darat karena harga bahan bakar sangat mahal di pegunungan, maka kita akan menggunakan solar cell," terangnya.

Program tersebut akan segera dimulai dengan target pembuatan enam unit kapal di Universitas Cenderawasih.

Dalami Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN Cabang Medan, Kejati Sumut Panggil Ahli OJK dan BPKP


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan agunan 93 Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diajukan Canakya Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Muhammad Syarifuddin melalui Kasi Penkum Yos Arnold Tarigan menyebutkan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan pihak penyidik pidsus telah meminta keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.

"Pihak penyidik pidsus Kejatisu telah memanggil ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari BPKP untuk dimintai keterangannya," ujarnya, Minggu, 03 Oktober 2021.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini mengatakan selain meminta keterangan ahli dari OJK dan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, pihak Kejatisu juga telah memanggil kurang lebih 27 saksi.

"Pihak Penyidik Pidsus Kejatisu juga telah memanggil kurang lebih 27 saksi baik dari pihak bank BTN maupun debitur dan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya untuk menggali lebih dalam dari data apa yang sudah didapatkan dengan keterangan-keterangan para saksi yang dipanggil," kata Yos Arnold Tarigan.

Dalam kasus ini, kata Kasi Penkum, diduga ada penyaluran dana yang melanggar hukum sebesar Rp 39,5 miliar. 

Dari Fakta Penyidikan, dugaan korupsi ini diketahui terjadi karena permohonan pengajuan kredit hingga terjadinya pencairan kredit menyalahi SOP dan Perundang-undangan lainnya serta debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

"Kita harapkan dukungan dari rekan-rekan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar untuk mendapatkan hasil penanganan perkara yang berkualitas," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp39,5 miliar ini bermula pada tahun 2014, bahwa Canakya mengajukan kredit pinjaman kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan nilai sebesar Rp 39,5 miliar dengan jaminan sebanyak 93 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Agung Cemara Realty.

Dalam kasus ini, saksi Mujianto memberikan kuasa kepada Canakya Suman di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB dan berdasarkan hal tersebut Canakya Suman mendapat pinjaman kredit sebesar Rp 39,5 miliar.

Proses pengajuan kredit pun dibantu oleh seseorang bernama Dayan Sutomo yang mengenalkan Canakya kepada Ferry Sonefille selaku Kepala Kantor Cabang BTN Medan dan menjadi penghubung ke pejabat bagian kredit BTN Cabang Medan.

Dari hasil kerja yang dilakukan Dayan ke pejabat bagian pihak BTN Cabang Medan, Dayan diduga mendapatkan sukses fee sebesar Rp 2 miliar dan untuk berbagi dengan orang dalam bank.

Sebelumnya, pengajuan 93 SHGB yang diagunkan hanya 58 SHGB telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Sedangkan 35 SHGB diketahui belum dilakukan APHT.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2019 Canakya mengalihkan dan atau menjual ke-35 sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Bersepeda, Wawali Armuji Pantau Hari Pertama Uji Coba Dibukanya KBS


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) mulai melakukan uji coba beroperasinya Kebun Binatang Surabaya (KBS), Minggu (3/10). 

Pada uji coba hari pertama ini, PDTS mencatat ada ribuan pengunjung yang memanfaatkan akhir pekan di KBS.

Dalam uji coba hari pertama, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji didampingi Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS, Choirul Anwar, terlihat menelusuri rute bersepeda di KBS dan melihat kondisi sejumlah Satwa.

"Alhamdulillah pada hari ini Kebun Binatang Surabaya telah buka kembali dengan kapasitas 25 persen dari kondisi normal," kata Wawali Armuji.

Ia juga menyampaikan, bahwa pada uji coba pertama, ikon wisata Kota Surabaya tersebut juga menyediakan tempat vaksinasi sebanyak 1000 dosis. 

Vaksinasi ini diperuntukkan bagi pengunjung baik warga KTP Surabaya atau luar kota. 

"Kebun Binatang Surabaya juga telah menyiapkan 85 Satgas Mandiri Covid-19, sehingga nanti dapat mengingatkan warga agar terus mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Sesekali, Wawali Armuji juga terlihat berinteraksi dengan para pengunjung dan membagikan masker kepada mereka. 

Animo masyarakat pun terbilang cukup tinggi untuk mengunjungi KBS di akhir pekan ini.

89 Taruna Raih Predikat Istimewa Bakkual Pistol, Gubernur AAL: Kalian Hebat Saya Bangga


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) 89 dari 129 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat ll Angkatan ke-69, meraih predikat Istimewa dalam Latihan Praktek Menembak Kualifikasi (Bakkual) Pistol Tahun 2021 yang berakhir kemarin petang di Lapangan Tembak Edi Suwarno, Komando Pendidikan Marinir, Kodiklatal, Gunungsari, Surabaya.

"Saya sangat mengapresiasi capaian anak-anakku Taruna Tingkat ll Angkatan ke-69, 89 Taruna mampu meraih prestasi, predikat Istimewa pada Bakkual Pistol kali ini, bahkan taruna Korps Teknik, 16 dari 18 Tarunanya berpredikat Istimewa, ini luar biasa, kalian hebat, saya bangga pada kalian," terang Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., dalam acara syukuran sebelum pelaksanaan Hanmars di Lapangan Kodikmar, Kodiklatal tadi malam.

Menurut Gubernur, Ini adalah Bakkual Pistol kali pertama dengan jumlah peraihan predikat  petembak Istimewa terbanyak. Dari 129 Taruna peserta Lattek Bakkual Pistol, 89 diantaranya meraih predikat Istimewa (350-400 poin), 39 Taruna raih predikat Ulung (330-349 poin) dan nihil predikat Mahir (300-329 poin).

"Ini adalah awal yang bagus bagi kalian, Brivetnya akan menjadi kebanggaan, akan ditempel dan terpangpang di baju dinas kalian, apakah Istimewa, Ulung atau Mahir," terangnya.

Hal ini paparnya, perlu dicontoh juga menjadi bukti dari tekad, motivasi kuat dan kesungguhan para Taruna untuk bisa tampil maksimal sejak awal pelaksanaan Lattek dibuka 13 September lalu, hingga 2 Oktober 2021 ini.

Menurutnya, dengan pelaksanaan Bakkual Pistol secara terpisah di Kodikmar, diharapkan para taruna Tingkat ll ini lebih konsentrasi dan fokus dalam menjalani Bakkual Pistol untuk raihan hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan.

Untuk itu Gubernur berpesan agar jangan puas dengan raihan prestasi hari ini,  jadikanlah prestasi ini sebagai penyemangat menata diri lebih baik lagi, untuk meraih prestasi berikutnya yang lebih gemilang dan jadilah kelak senopati perang laut yang tangguh yang pilih tanding.

Sementara itu Wagub AAL menambahkan agar para Taruna terus merasa kurang dengan ilmu, agar terus terpacu  untuk belajar dan tidak berhenti belajar serta ciptakan rasa persaudaraan dan satu pemikiran demi tercapainya satu tujuan.

Acara yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini, dihadiri Wakil Gubernur AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara,  S.E., M.Si., M.Tr (Han), para Pejabat Utama AAL, Ketua CBS Jalasenastri yang juga Ibu Asuh Taruna AAL, Ny. Ayu Nur Alamsyah, Wakil Ketua CBS AAL,  Ny. Hesti Rudhi Aviantara beserta Pengurus dan istri para PJU AAL lainnya. (Pen AAL)

Minggu, 03 Oktober 2021

Masa Pandemi, Jasa Web Indonesia Berikan 1000 Wibsite Gratis untuk Organisasi Non-Profit


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 menghantam hampir semua sektor usaha di Indonesia. PT Jasa Web Indonesia yang merupakan penyedia jasa pembuatan website yang berpusat di Kota Surabaya, tergerak untuk membantu organisasi non-profit, seperti rumah ibadah, rumah yatim piatu, dan museum.

Melalui program CSR bertema “gerakan 1.000 website gratis untuk rumah ibadah dan yayasan sosial untuk Indonesia lebih berbahagia“, PT Jasa Web Indonesia siap memberikan 1000 website gratis kepada organisasi non-profit. 

PT Jasa Web Indonesia ingin membangkitkan semangat dan harapan yang tinggi meski di tengah pandemi Covid-19 ini. 

CEO PT Jasa Web Indonesia Billy Lukito Joeswanto mengatakan PT Jasa Web Indonesia akan terus memainkan peran pentingnya dalam perkembangan riset teknologi dan pemasaran produk yang lebih baik lagi ke depannya. 

Makanya, dengan mengeluarkan CSR ini, ia berharap dapat membantu komunitas non-profit untuk memiliki kesempatan hadir secara digital seiring dengan berkembangpesatnya dunia digital di Indonesia saat ini.

“Dengan hadir di dunia digital, kami berharap yayasan atau lembaga non-profit itu bisa menjangkau donatur atau masyarakat luas yang membutuhkan secara cepat dan tepat, terlebih lagi ini memasuki new normal yang sudah terbiasa secara digital dan online aktivitias sehari-hari kita, maka daripada itu pelayanan yayasan atau lembaga non-profit ini harus disajikan penuh kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman,” kata Billy, Minggu (3/10).

Di samping itu, ia juga berharap dapat mengembangkan potensi yang dimiliki PT Jasa Web Indonesia sebagai penyedia jasa teknologi yang terus maju dengan riset dan daya peka sosial yang tinggi untuk semua stakeholders. 

Oleh karena itu, saat ini PT Jasa Web Indonesia membuka kesempatan pada organisasi non-profit, seperti rumah ibadah, rumah yatim piatu, museum dan properti lestari negara (yang tidak bertentangan dengan hukum negara Indonesia) dapat mendaftarkan diri untuk dibuatkan website secara gratis. 

“Silahkan daftarkan organisasi non-profit Anda untuk kami buatkan website secara gratis,” ujarnya.

Adapun pendaftarannya bisa langsung membuka link: https://jasaweb.com/csr/. Selanjutnya, silahkan diisi semua form yang telah disediakan, termasuk mengisi lampirannya yang diminta. Jika semuanya sudah lengkap lalu klik “daftar”. 

“Setelah daftar, lalu tim kami akan melakukan memverifikasi. Kalau semua persyaratannya sudah lengkap dan administrasinya sudah lengkap, maka tim kami akan kontak langsung ke nomor yang sudah dicantumkan. Nanti, isi dalam website itu bisa didiskusikan dengan tim kami, jika sudah fix semuanya akan langsung diproses pembuatannya,” kata dia. 

Ia juga memastikan, garansi kerusakan website itu seumur hidup. Bahkan, ia juga mengaku akan membuat pelatihan untuk mengisi dan meng-update konten yang akan diisikan di dalam website tersebut. 

“Jika ada yang membutuhkan, silahkan langsung mendaftar. Bisa juga menyebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya, mari kita bergerak bersama demi kemanusiaan,” pungkasnya.

Kepala Disdukcapil Malaka Resmi Ditahan Polisi


KABARPROGRESIF.COM: (Malaka) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Malaka, Ferdinandus Rame, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Ia kemudian ditahan oleh pihak Polres Malaka, Sabtu (02/10), sekitar pukul 02.00 dini hari waktu setempat usai diperiksa selama 8 jam.

Kadis Ferdinandus sendiri diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan KTP milik Raiminda Funan, penggugat intervensi dalam sengketa lahan di Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Kasat Reskrim Polres Malaka IPTU Jamari membenarkan penahanan terhadap Kadis Ferdinandus.

“Ini merupakan prestasi dan kerja keras Sat Reskrim Polres Malaka di bawah pimpinan Kapolres AKBP Rudy J. J. Ledoh, SH., SIK dan patut diacungi jempol,” ungkap IPTU Jamari.

Menurut dia, di bawah kepemimpinan AKBP Rudy, dalam waktu singkat Polres Malaka berhasil membongkar kasus dugaan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk oleh pihak Disdukcapil Malaka.

Informasi yang dihimpun proses penyidikan kasus ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Malaka IPTU Jamari.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, dan penyitaan barang bukti hingga pemeriksaan terhadap tersangka Kadis Ferdinandus.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang didampingi pengacara Melkianus Conterius Seran yang dilakukan oleh Aipda Abdullah Donumo berjalan dengan lancar.

Sebelum dimasukkan ke dalam sel tahanan, tersangka terlebih dahulu dibawa ke RSPP Betun untuk pengecekan kondisi kesehatan.

“Tersangka dalam kondisi sehat dan langsung kami tahan,” jelas IPTU Jamari.

Tersangka, kata dia, dijerat dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.