Polisi Tangkap Dalang Kerusuhan di Yahukimo Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi menangkap dalang atau pelaku utama penyerangan dan kerusuhan suku Yali di Yahukimo, Papua. 

Tersangka penyerangan tersebut yakni Morume Keya Busup.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Mourume merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada pihak kepolisian. 

Mourome ditangkap pada Sabtu (9/10/2021) dini hari waktu setempat.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 Wit, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis.

Selain itu, polisi juga berhasil menangkap orang lain atas nama Beto Ordias. 

Saat ini, kedua tersangka kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Yahukimo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” kata Argo.

Argo menjelaskan, tersangka Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali, Minggu (03/10/2021). 

Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Sebelumnya usai peristiwa penyerangan tersebut, pihak Kepolisian langsung mengamankan sebanyak 52 orang terduga pelaku penyerangan. 

Saat ini, sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Peristiwa penyerangan diduga dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup saat tugas ke Jakarta. 

Sementara, Abock sendiri ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock akhirnya dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB dan nyawanya tak tertolong.

Read More

Kapolda Sumut Pecat Tidak Hormat 11 Oknum Polisi Terlibat Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak akan memecat secara tidak hormat 11 oknum polisi yang terlibat peredaran sabu di Kota Tanjungbalai. 

Baginya tidak ada ampun kepada anggota Polri yang terlibat jual beli sabu.

Hal ini disampaikan Kapolda Sumut saat menghadiri acara penanganan tindak pidana berkeadilan restoratif. Dia menegaskan, akan memberikan tindakan tegas dengan pemberhentian tidak hormat (PTDH).

"Sekarang masih persidangan, nanti begitu selesai kami langsung PTDH. Termasuk juga bandarnya karena ini dua perkara berbeda, satu peradilan umum untuk bandar dan kode etik kepada anggota," ujarnya, Sabtu (9/10/2021).

Diketahui, kasus ini berawal dari penangkapan 14 tersangka jaringan peredaran narkoba jenis sabu. Dari 14 tersangka, 11 di antaranya merupakan oknum polisi yang bertugas di Polres Tanjungbalai. 

Mereka yakni Bripka SN, Bripka KD, Bripka JSL, Brigadir RA, Bripka ASP, Bripka HTH, Aiptu WO, Brigadir IA, Brigadir ART, Brigadir TH serta Brigadir KT. 

Kemudian tiga tersangka sipil yaitu HD, SP dan HA.

Para oknum yang terlibat ini berpangkat bintara. Mereka bertugas di Polres Tanjungbalai dan Ditresnarkoba Polda Sumut.

Hasil penyelidikan, mereka menjual narkoba sabu hasil tangkapan ke bandar narkoba seberat 76 kilogram. Kemudian menjual sabu sabu 19 kilogram secara bertahap dan untuk diedarkan

Saat ini para oknum polisi ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Tanjungbalai. 

Mereka ditahan di Lapas Kelas IIB Tanjungbalai di Pulau Simardan.

Read More

Mayjen Suharyanto Hadiri Opening Ceremony Jatim Fair

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menghadiri opening ceremony Jatim Fair hybrid online dan offline di Mall Grand City, Surabaya, Jawa Timur0Jumat (8/10).

Selain  opening ceremony Jatim Fair, di lokasi itu juga dilakukan peresmian logo hari jadi Pemprov Jatim ke-76.

Di konfirmasi berkaitan hal itu, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra jika di lokasi itu nantinya terdapat 170 stand pameran produk unggulan dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.

Produk itu, kata dia, meliputi adanya kerajinan tangan, hingga kuliner khas Jawa Timur.

“Jatim fair itu ekspo dari produk-produk unggulan, dan andalan. Itu nanti, dipamerkan secara hybrid. Jadi, ada yang offline maupun online (visual, red),” katanya.

Kusdi menyebut, adanya kegiatan itu seakan memacu perekonomian masyarakat di tengah pandemi, terutama pelaku UMKM dan IKM, hingga gerak ekonomi korporasi yang ada di Jawa Timur.

“Tentunya, kita semua berharap pergerakan ekonomi ini akan tetap berseiring dengan upaya pengendalian, dan pelandaian Covid,” bebernya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

KRI Bima Suci Beserta Satgas KJK 2021 Tiba di Sabang

KABARPROGRESIF.COM: (Sabang) Memasuki etape yang ke-9, KRI Bima Suci kini tiba di kota Sabang, dalam rangka melaksanakan Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021, sandar di dermaga Pangkalan TNI AL Sabang, Kamis (07/10). 

Sandar di dermaga Lanal Sabang, rombongan disambut dengan tarian kesenian Aceh "Ranub Lampuan" yang dimainkan Putri-putri prajurit TNI Lanal Sabang. 

Makna Dari Tarian Ini Yakni menyambut dan menerima tamu yang datang ke tanah Aceh, dengan penuh rasa bahagia dan hari gembira, serta penyuguhan sirih kepada tamu, sebagai simbol kehormatan dan ungkapan rasa terimakasih.

Setelah itu di lanjutkan pengalungan selendang kepada Dansatgas KJK tahun 2021 oleh Walikota Sabang Nazaruddin, S.I.kom, Palaklat KJK tahun 2021 oleh Ketua DPRK Sabang Muhammad Nazir dan Perwakilan Taruna oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M.

Danlanal Sabang, bersama Walikota Sabang Nazaruddin SIKom dan para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sabang, menyambut langsung kedatangan KRI Bima Suci yang membawa kader Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 68 yang tergabung dalam Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021.

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T, M.M, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Kartika Jala Krida Taruna/Taruni  Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke 68 di wilayah kerja Lanal Sabang tahun 2021, walaupun ditengah pandemi Covid-19 saat ini." Ujarnya.

Salah satu dari kegiatan Kartika Jala Krida Taruna/ Taruni Akademi Angkatan Laut untuk mengenalkan TNI - AL kepada masyarakat Kota Sabang, sehingga menarik minat bagi generasi muda mudi Kota Sabang untuk menjadi prajurit TNI AL dan mengabdi kepada bangsa sehingga terwujud pertahanan maritim yang tangguh." Tambahnya.

Selesai kegiatan penyambutan di dermaga Lanal Sabang dilanjutkan dengan acara sambutan Komandan Satgas kepada Forkopimda Kota Sabang menuju ke Longe Room KRI Bima Suci untuk melaksanakan ramah taman.

Selama pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), guna mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang mulai terkendali saat ini. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejari Langkat Sita Tanah Milik Mantan Kadis Bina Marga Sumut Effendi Pohan

KABARPROGRESIF.COM: (Langkat) Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat menyita tanah milik mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara Effendi Pohan.

Penyitaan dilakukan untuk menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan pada UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat tahun 2020.

"Kami telah melakukan penyitaan terhadap aset milik Effendi Pohan," kata Kasi Intel Kejari Langkat Boy Amali, Jumat (8/10/2021).

Ia mengatakan, penyitaan dilakukan karena Effendi Pohan tidak koorperatif mengembalikan kerugian negara.

Menurutnya, dari empat tersangka cuman Effendi Pohan yang belum mengembalikan kerugian negara.

"Yang lain kooperatif mengembalikan kerugian negara," katanya.

Kuasa Hukum Effendi Pohan, Willi Erlangga heran melihat penyitaan yang telah dilakukan Kejari Langkat terhadap kliennya.

Pasalnya, penyitaan aset yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan dugaan korupsi tersebut.

"Aset yang disita tidak ada kaitannya dengan dugaan korupsi itu. Atas dasar apa aset yang dimiliki tahun 2013 kok bisa dikaitkan dengan dugaan korupsi?" kata Willi.

Wili mengatakan, Kejari Langkat juga melakukan penyitaan berlawanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Adapula penyitaan yang dilakukan Jaksa memberikan pilihan, mau aset A atau B. Istri Effendi Pohan juga dibuat takut dengan sikap Kejari Langkat," ungkapnya.

Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya sudah tidak lagi mengacu kepada aturan hukum. Di mana, ia melihat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat seperti memiliki dendam.

"Kelihatannya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat memiliki dendam pribadi yang masih melekat dan makanya kasus ini seperti dipaksakan," ucapnya.

Ia berharap, Kejari Langkat mengikuti aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

Read More

Gaji Rp 15 Juta Pajaknya Bukan 5%, Begini Hitungannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah baru saja memiliki Undang-Undang baru yakni Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Dalam UU baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merubah beberapa aturan salah satunya Pajak Penghasilan (PPh).

Sri Mulyani menambah besaran PPh yang dikenakan pajak di lapisan pertama serta menambah lapisan pajak bagi orang kaya dengan tarif yang lebih tinggi. 

Artinya makin kaya seseorang maka makin besar pajak yang harus dibayar.

"UU HPP memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang pendapatannya rendah, sekaligus menciptakan bracket baru agar masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi juga," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10/2021).

Dengan penambahan ini, maka lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lima. Namun, untuk Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Lalu bagaimana masyarakat kelas menegah dengan penghasilan Rp 15 juta per bulan?

Untuk masyarakat kelas mengah ini, pajak yang dikenakan tetap berlapis. Namun tidak seperti orang kaya dan super kaya, kelas mengah hanya dikenakan tarif hingga lapisan kedua.

Begini perhitungannya:

Penghasilan Rp 15 juta perbulan atau Rp 180 juta pertahun. Maka penghasilan yang dikenakan pajak adalah Rp 180 juta dikurangi Rp 54 juta adalah Rp 126 juta per tahun.

Lapisan tarif di UU HPP

Rp 0-Rp 60 juta tarif 5%

Rp Rp 60- Rp 250 juta tarif 15%

Rp 250 - Rp 500 juta tarif 25%

Rp 500 juta - Rp 5 miliar tarif 30%

Rp 5 miliar ke atas tarif 35%

Maka perhitungan pajaknya menjadi:

5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta

15% x Rp 66 juta (PKP dikurangi lapisan pertama) = Rp 9,9 juta

Total = Rp 12,9 juta.

Dengan demikian, maka karyawan dengan penghasilan Rp 15 juta per bulan harus membayarkan pajak Rp 12,9 juta per tahun kepada pemerintah.

Read More

Pasca Diperiksa Puspomad Brigjen TNI Junior Tumilaar Dicopot dari Jabatannya, Kini Jadi Staf Khusus KSAD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Puspomad akan melakukan proses hukum terhadap Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junir Tumilaar (JT). Hal itu untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD di Jakarta pada 22, 23 dan 24 September 2021.

"Hasil pemeriksaan para Saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT, maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," kata Komandan Pusat Polisi Militer AD Letjen TNI Chandra W. Sukotjo kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT.

Untuk kepentingan tersebut diatas, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari Tugas & Tanggung Jawab Jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus KSAD.

Diketahui, Junior Tumilaar menulis surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Isi surat tersebut sebagai respons pemanggilan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Serma Zet Bengke yang bertugas di Koramil 1309-03/WSM. 

Read More

Kaskoarmada II Terima Courtesy Call Tim Bappenas Di Satsel Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han), menerima Courtesy Call Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Satuan Kapal Selam Koarmada II, tepatnya di Gedung Bramasta, Kamis (7/10).

Kaskoarmada II didampingi sebagian Pejabat Utama Mako Koarmada II, mengucapkan selamat datang sekaligus ungkapan terima Kasih kepada rombongan Tim dari Bappenas sekaligus merasa bangga dan menyampaikan rasa hormat yang tinggi karena Koarmada II diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kebutuhan kedepan, permasalahan yang dihadapi saat ini dan juga kebutuhan Harwat Kapal Selam TNI AL khususnya di Koarmada II.

Dalam kesempatan tersebut Tim Bappenas yang diketuai oleh Bapak Fauzal Muslim Bidang Pertahanan Dithankam Bappenas didampingi oleh 6 orang Staf nya mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan Kaskoarmada II beserta Staf di Koarmada II.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan paparan ruang lingkup kapal selam yang dipaparkan oleh Dansatsel Koarmada II Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya, yang meliputi Kondisi terkini Kasel baik secara teknis dan operasional serta kebutuhan akan Pangkalan Kasel dan Kapal Rescue Kasel dihadapkan dengan kondisi strategis regional.

Usai mendengarkan paparan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penyerahan cinderamata sebagai penutup paparan di ruang Rupat Satsel, serta tim Bappenas beserta rombongan berkesempatan untuk mengunjungi KRI Nagapasa-403 yang berada di pangkalan Surabaya.

Ditempat terpisah Pangkoarmada II berharap agar kunjungan Tim Bappenas di Koarmada II kali ini,dapat memberikan masukan yang besar dalam meningkatkan aspek pertahanan dan keamanan, dalam mewujudkan ketahanan nasional. (Dispen Koarmada II)

Read More

Wali Kota Eri Siapkan Beasiswa Bagi Pelajar SMA/SMK hingga Pondok Pesantren

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan bantuan beasiswa kepada siswa SMA/SMK sederajat hingga pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Beasiswa pendidikan ini diposkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Saat ini anggaran untuk beasiswa pelajar jenjang SMA/SMK sederajat telah dimasukkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2022.

"Kita sudah masukkan ke KUA. Jadi kebijakan kita, seluruh anak SMA/SMK atau yang mondok (pondok pesantren), pun kalau ternyata masuk dalam daftar MBR, maka secara otomatis akan kita berikan bantuan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Jum'at (8/10).

Dia menjelaskan, formula beasiswa yang disiapkan itu sama seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk jenjang SD dan SMP. 

Harapannya, anak dari keluarga MBR baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK mendapatkan akses pendidikan yang sama.

"Jadi seperti BOPDA untuk SD-SMP dan kita lakukan untuk SMA/SMK. Jadi semuanya agar mendapatkan pendidikan yang maksimal," jelasnya.

Wali Kota Eri menyatakan, beasiswa yang sedang disiapkan pada APBD tahun 2022 tersebut, nilainya sekitar Rp47 miliar. 

Bantuan tersebut direalisasikan dalam bentuk seragam dan SPP bagi pelajar dari keluarga MBR. 

Saat ini, pemkot bersama DPRD Surabaya juga tengah mematangkan dalam pembahasan Rancangan APBD 2022.

"Anggaran untuk (beasiswa) SMA/SMK sekitar Rp47 miliar lebih. Saat ini (jumlah pelajar) masih didata terus," terang Wali Kota Eri.

Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Eri menyatakan tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah karena pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian warga. 

Baginya, pemkot harus selalu hadir untuk memastikan pendidikan anak-anak Surabaya terpenuhi.

"Prinsipnya, pemerintah harus bisa hadir. Kami ingin memastikan kualitas pendidikan di Surabaya bisa maksimal. Penerapannya (beasiswa SMA/SMK) pada tahun 2022," imbuhnya.

Komitmen menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta dari keluarga MBR, melengkapi program beasiswa CSR yang diberikan sebelumnya kepada siswa SMP. 

Bahkan, besaran program beasiswa CSR bagi pelajar SMP di tahun 2021 meningkat 300 persen atau sekitar Rp12,513 miliar dari tahun sebelumnya Rp4,057 miliar.

Read More

Pangkoarmada II Terima Sowan Bupati Blitar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) menerima kunjungan kerja Bupati Blitar, Rini Syarifah di Mako Koarmada II, Kamis (7/10/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Rini beserta staf diterima dengan hangat oleh Laksda Iwan di ruang kerjanya. 

Ikut mendampingi beberapa pejabat Koarmada II yakni Asops Pangkoarmada II, Kadispen, Dansatban  dan Komandan KRI Arun sebagai Komandan Satgas Serbuan Vaksinasi Koarmada II.

Ada dua agenda yang dibahas oleh keduanya, yakni mengenai keamanan laut di pesisir selatan dan percepatan vaksinasi. 

Untuk pembentukan herd immunity masyarakat Blitar, dijadwalkan dalam waktu dekat TNI AL melalui Koarmada II bersinergi dengan Pemkab Blitar akan kembali menggelar serbuan vaksinasi dengan target sasaran 30.000 jiwa.

Melalui pertemuan ini, Bupati Rini berharap dapat membuahkan hasil positif terutama untuk kemajuan Kabupaten Blitar. 

Menandai kunjungannya,  Ia juga memberikan cenderamata kepada Laksda Iwan berupa produk unggulan UMKM Kabupaten Blitar yakni Batik Ciprat dan Cakra Palah yang motifnya ini diambil dari relief Candi Penataran, sebuah candi yang reliefnya menggambarkan masa kejayaan Kerajaan Majapahit.

Sementara itu menanggapi serbuan vaksinasi yang dibahas oleh Bupati Blitar, Pangkoarmada II akan mendukung secara maksimal demi terwujudnya pembentukan herd immunity masyarakat Blitar agar mampu menghadapi bilamana gelombang baru Covid-19 kembali menyerang. 

“Serbuan vaksinasi adalah perintah langsung Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M, kepada seluruh jajaran TNI AL dari Sabang hingga Merauke, untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 secara optimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Semoga dengan vaksinasi massal yang kita laksanakan selama ini, mampu membuat rakyat Indonesia lebih kuat dari sebelumnya untuk melawan virus Covid-19”, tandas Laksda Iwan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Latsar Pramugari dan Staf Airline Resmi Berakhir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo mengakhiri latihan dasar kedisiplinan yang ditujukan bagi para pramugari dan staf Airline.

Latihan itu, sebelumnya menyuguhkan berbagai latihan dasar yang mencakup soal kedisiplinan, hingga pembentukan karakter.

Meskipun memakan waktu yang cukup singkat, menurut Danrem, ia percaya jika adanya pelatihan dasar yang diberikan oleh personelnya itu nantinya bisa diaplikasikan oleh para peserta. 

“Materi ini singkat, tapi jelas. Maksudnya, mudah dipahami,” jelas Brigjen Herman, Jumat (8/10).

Sementara itu, Pasi Komsos Korem, Kapten Inf Hendhi Meindrawarman mengapresiasi para peserta yang mengikuti latihan dasar itu.

Ia berharap, dengan adanya pelatihan itu, nantinya bisa membentuk sikap disiplin para peserta. 

“Sebab, kedisiplinan itu modal utama kesuksesan, hingga menjalankan sebuah tanggung jawab,” pungkasnya.

Read More

Permintaan Fadli Zon Bubarkan Densus 88, Kompolnas: Menyesatkan Dan Berbahaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Secara mengejutkan Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mencuitkan saran agar Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dibubarkan saja. 

Fadli awalnya mengutip cuitan sebuah berita tentang wanti-wanti Densus 88 soal potensi Taliban menginspirasi teroris Indonesia, yang kemudian dikomentari Fadli sudah tidak relevan.

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja," tulis Fadli di Twitter-nya, Rabu (6/10). "Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas."

Lalu apa kata Densus 88 mengenai saran dari Fadli ini? Kabag Banops Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar, rupanya hanya memberi tanggapan singkat. 

"Terimakasih informasinya, akan kami pelajari," tutur Aswin, Kamis (7/10).

Reaksi lebih keras disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengaku terkejut dengan permintaan Fadli tersebut. 

Sebab dalam pandangan Kompolnas, biasanya terorislah yang akan menyuarakan narasi seperti itu.

"Kami sangat kaget, heran, dan menyayangkan statement Anggota DPR RI Bapak Fadli Zon," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, melalui pesan singkat. 

"Yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditi."

Menurutnya, permintaan Fadli tidak berdasar, apalagi karena sang anggota dewan sendiri tidak masuk dalam komisi yang mengawasi Polri. 

"Bagi kami statement tersebut sangat tidak berdasar, tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan ahistoris," ujarnya.

"Ahistoris itu maksudnya tidak melihat sejarah. Artinya, ucapan Fadli Zon tidak melihat selama ini Densus 88 secara profesional mengungkap dan memproses hukum kasus-kasus teroris di Indonesia sejak kasus Bom Bali 1 di tahun 2003 hingga kasus-kasus teroris yang terjadi saat ini," imbuh Poengky.

Poengky menyebut, narasi semacam ini biasanya disampaikan oleh kelompok teroris atau radikal. 

"Sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota Dewan mendukung narasi tersebut," sambungnya.

Poengky pun memastikan dukungan pihaknya terhadap kinerja Densus 88 yang dinilai sangat efektif dan profesional dalam memberantas terorisme di Indonesia. 

"Dan bahkan dengan prestasinya, Densus 88 adalah salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia," tegas Poengky.

Sementara dalam cuitannya, Fadli Zon menilai Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah cukup untuk mengatasi masalah terorisme di Tanah Air. 

Sebab menurutnya masalah terorisme di Indonesia tidak tertangani dengan baik karena terlalu banyaknya lembaga yang mengurusi masalah tersebut.

Read More