Siapkan 5000 Dosis Vaksin, TNI AL Bersama Pemkot Surabaya Sukseskan Pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Maritim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M meninjau serbuan vaksinasi Covid-19 di Dua (2) titik lokasi bertempat di Vihara Budhayana Dharmawira Centre dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pregolan Bunder, Selasa (12/10). 

Pada serbuan Vaksinasi ini disiapkan masing-masing 2500 dosis Vaksin di Vihara BDC dan GKI sehingga total yang disiapkan sejumlah 5000 dosis Vaksin Sinovac tahap 2 yang siap digelontorkan ke sasaran yakni masyarakat Surabaya berusia 12 tahun ke atas.

Dengan mengedepankan nilai nilai Pancasila, sebagai wujud toleransi kerukunan antar umat beragama di Indonesia vaksinasi massal kali ini digelar di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Tenggilis dan delapan kecamatan sekitarnya yang pelaksanaannya dipusatkan di Vihara Budhayana Centre. Selanjutnya di Kecamatan Tegalsari dan dua kecamatan sekitarnya dipusatkan di GKI Pregolan Bunder, jln. Tegalsari no. 36 Surabaya. 

Menurut Kasal, “Serbuan Vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut ini dinamakan Serbuan Vaksinasi Maritim. Pelaksanaan vaksinasi maritim ini yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya dan Kotama TNI AL yang ada di Surabaya seperti Lantamal V Surabaya dan Koarmada II serta seluruh lapisan masyarakat dengan harapan agar wilayah surabaya dapat segera mencapai PPKM level 1, meskipun wilayah pendukung di sekitar Surabaya masih belum maksimal dalam pelaksanaan vaksinasinya. 

TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan serbuan vaksinasi maritim sehingga harapannya seluruh wilayah Jawa Timur dapat segera mencapai PPKM level-1 sehingga masyarakat dapat bergiat seperti sediakala. 

Tak hanya itu TNI AL juga kemarin sudah menyerbu ke tempat-tempat sekolah dan universitas-universitas dengan harapan tatap muka dapat segera terlaksana dengan baik, dan tercapai Herd Immunity semuanya. 

Saat ini pencapaian vaksinasi nasional sudah mencapai 48% dosis pertama dan 27% dosis kedua,  katanya saat dijumpai wartawan di Vihara Budhayana.

Dalam kegiatan serbuan vaksinasi maritim ini dilaksanakan oleh Koarmada II dengan bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan 6 tenaga Kesehatan, sedangkan dari pihak Dinkes Surabaya mendukung 75 nakes, 25 personel entry data, 2 mobil ambulance dan perlengkapan pendukung lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P,M.Tr.(Han) bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, ikut bersama mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M. meninjau langsung pelaksanaan Serbuan Vaksinasi di kedua tempat ibadah tersebut.

Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di dua lokasi tersebut Kasal Beserta Rombongan Berangkat Menuju Ponpes Darul Ulum Jombang untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya meninjau pelaksanaan vaksin. (Dispen Koarmada II)

Read More

Jadi Narasumber Bersama UNICEF, Wali Kota Eri Paparkan Pembelajaran Tatap Muka Aman di Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk Pembelajaran Tatap Muka Secara Aman untuk Setiap Anak Di Kota Surabaya, Selasa (12/10). 

Talkshow bersama UNICEF dan Radio RRI  tersebut digelar secara virtual dari ruang kerja Wali Kota Surabaya. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan rangkaian tahapan dalam menjamin keamanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk anak-anak di Kota Surabaya. 

Mulai dari vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar, vaksinasi anak, meminta surat persetujuan orang tua, hingga pembentukan Tim Siswa Satgas Sekolah.

“Kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Ada asesmen yang kita lakukan, dimana pemerintah meyakinkan keamanan anak-anak kita saat berada di lingkungan sekolah,” kata Cak Eri sapaan lekatnya.

Cak Eri juga memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meyakinkan masyarakat, terutama wali murid, bahwa semua perangkat sekolah sudah melakukan vaksinasi.

“Sebagai pemerintah kita meyakinkan orang tua, bahwa semua perangkat sekolah sudah divaksin. Kemudian vaksinasi untuk anak di tingkat SD dan SMP juga terus dijalankan,” ujarnya.

Bahkan, ia juga menerangkan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Siswa Satgas Sekolah yang bertugas melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah.

“Setiap sekolah memiliki satgas anak, bahkan kita juga memberikan rompi. Mereka bertugas memantau penerapan prokes di sekolah dan menegur hingga melarang warga sekolah yang mengabaikan prokes. Itu saya bangga betul, terhadap anak-anak, bisa menjadi satgas untuk saling mengingatkan temannya,” kata dia.

Selain itu, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meyakinkan kepada orang tua, bahwa tidak adanya klaster sekolah. 

Ia menjelaskan,  apabila terdapat anak yang terpapar Covid-19, hal itu bisa dipastikan bila sekolah bukan menjadi satu-satunya tempat penularan  Covid-19.

“Lalu bila ada anak yang terpapar, sebetulnya dia juga bisa jadi tidak terpapar di sekolah. Tapi terpapar di luar sekolah. Ini harus disampaikan bahwa penularan Covid-19 tidak mesti dari lingkungan sekolah, bisa saja kena di tempat lain,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Surabaya Ermi Ndoen mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk membuat suasana PTM di masa pandemi yang aman untuk anak.

“UNICEF sangat mengapresiasi langkah-langkah Pak Eri. Kota Surabaya juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki Satgas anak untuk pemantauan Covid-19 di sekolah, ini merupakan langkah dari partisipasi anak, sehingga anak berpartisipasi dalam pemantauan sekolah yang sehat dan aman,” kata Ermi Ndoen.

Menurutnya, Kota Surabaya sudah melakukan pemantauan secara rutin. Salah satunya mengikuti Asesmen Nasional. 

Hal ini membuktikan bahwa semua kriteria yang diminta oleh kementerian bisa terpenuhi dalam melaksanakan kegiatan PTM dan mengapresiasi Kota Surabaya dalam cakupan vaksinasi untuk tenaga pendidik.

“Tadi disampaikan Pak Wali Kota, bahwa tenaga pendidik sudah 100 persen. Surabaya juga membantu wilayah aglomerasi untuk mempercepat vaksinasi. Itu akan mempercepat kesiapan PTM di Kota Surabaya. Hal-hal itu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada orang tua, bahwa pemerintah siap menjamin adanya PTM terbatas ini,” ujarnya.

Selain itu, UNICEF juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, untuk mengembangkan dashboard menggunakan sistem Whatsapp, nantinya pengawasan tersebut juga bisa dilakukan oleh masyarakat.

“Bisa secara aktif memantau kesiapan pelaksanaan PTM ini dengan menghubungi 08115009000 dengan kata kunci 3M dan akan langsung muncul serangkaian pertanyaan. Fungsi dari pengawasan ini, Pak Eri dan masyarakat bisa langsung tau kelurahan dan sekolah mana saja yang patuh dalam menjalankan prokes. harapan kami warga Surabaya bisa berpartisipasi menggunakan nomor ini,” pungkasnya.

Read More

Serunya Kompetisi Ketangkasan Kebaharian Taruna AAL Disela Pelayaran Sabang-Nias

KABARPROGRESIF.COM: (Nias) Ini serunya kompetisi Ketangkasan Kebaharian Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Disela Pelayaran Sabang-Nias dalam upaya tetap menjaga semangat dan team work serta menguji sejauh mana penguasaan Ilmu Kebaharian  89 Taruna AAL Tingkat lll Angkatan ke-68, Satuan Latihan Kartika Jala Krida (Satlat KJK) 2021 saat KRI Bima Suci lego jangkar di Pulau Dalam Nias, Selasa (12/10).

Menurut Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) KJK 2021, Letkol Laut (P) Pungki Kurniawan, M.Tr.Opsla., mengatakan, Kompetisi Ketangkasan Bahari menjaga semangat saat kapal lego jangkar di posisi 00° 32’ 18” U, 097° 49’ 36” T ini, antara lain melombakan Bongkar Pasang Senjata SS-1, Tali Temali dan keterampilan Peluit antar Divisi Jaga Taruna AAL, yaitu Divisi Jaga A (Ambon), Divisi Jaga B (Bandung) dan Divisi Jaga C (Cepu).

Kompetisi ini, berada di bawah koordinator Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Bima Suci, Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, M.Tr.Opsla., beserta panitia gabungan dari Satgas maupun Staflat KJK Taruna AAL tahun 2021.

Pelaksanaan lomba diawali briefing tentang tata cara  kompetisi, lalu perwakilan dari tiap-tiap tim mengambil nomor undian untuk menentukan siapa yang akan tampil perdana dan seterusnya. 

Sebelum kompetisi dimulai seluruh peserta di cek kesehatannya oleh Lettu Laut (K) dr. Nevan Bagus dan Bintara kesehatan dari staf latihan KJK Th. 2021 untuk menyakinkan tentang kesehatan dari tiap-tiap peserta.

“Disamping kompetisi harus dilaksanakan dengan penuh  semangat dan cepat, tapi ingat tetap perhatikan faktor keamanan dan keselamatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan,”ujar Letkol Pungki, Palaklat KJK 2021 ini.

Tim Taruna  Divisi  jaga A, menjadi tim pertama yang tampil. Dengan penuh percaya diri dan langkah yang pasti tim A menuju garis start yang berada di buritan, begitu bendera start diangkat oleh panitia, peserta dengan cepat dan lincah  berlari menuju tiang Tanggon yang berada di geladak tengah.

Problem pertama, peserta lomba harus menaiki tiang Tanggon yang berada di geladak utama KRI Bima Suci, naik dari sisi lambung kanan dan turun dari sisi lambung kiri, kemudian langsung melaksanakan Bongkar Pasang Senjata SS-1.

Setelah dicek oleh panitia  dan dinyatakan benar, baru melanjutkan problem kedua di bawah tiang Trengginas untuk melaksanakan problem Tali Temali. Setelah di cek dan dinyatakan benar, seluruh anggota Tim mengambil soal undian Peluit.

Kemudian menaiki tiang Trengginas dari lambung kanan dan turun ke sebelah kiri, lalu menuju di pos III  yang berada di Haluan untuk melaksanakan keterampilan peluit sesuai hasil undiannya masing-masing. 

Setelah selesai dan dinyatakan benar oleh panitia baru tim tersebut berlari menuju Geladak Utama untuk melepas tali Safety Harness dan dimasukan ke dalam tasnya lagi kemudian orang yang paling terakhir memukul lonceng sebagai pertanda tim sudah finish.

“Event seperti ini rutin dilaksanakan oleh Satgas KJK KRI Bima Suci saat membawa Taruna Satlat KJK. Pada lomba kali ini, Juara l diraih Divisi Jaga A, disusul Divisi Jaga B di posisi kedua dan Divisi Jaga C harus puas di posisi ketiga,” pungkasnya. (Pen AAL)

Read More

Kolaborasi dengan SRC, Wali Kota Eri Launching Sinau Kelontong Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan SRC (Sampoerna Retail Community) dalam mengembangkan toko kelontong di Kota Pahlawan. 

SRC merupakan Toko Kelontong Masa Kini yang tergabung dalam program kemitraan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS). 

Kolaborasi ini ditandai dengan launching program Sinau Kelontong Surabaya (SKS) yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (12/10).

Peluncuran program itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur SRCIS Rima Tanago. Hadir dalam peluncuran itu jajaran Pemkot Surabaya, jajaran PT SRCIS dan juga sejumlah pengusaha toko kelontong yang ada di Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur SRCIS Rima Tanago dan jajarannya.

Karena dia menyadari bahwa yang punya kewajiban untuk menjalankan roda ekonomi melalui toko kelontong adalah Pemkot Surabaya. 

Namun, ia juga sadar bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa berjalan sendirian, karena ada keterbatasannya, sehingga hadirlah kerjasama dengan PT SRCIS ini untuk meningkatkan kualitas semua toko kelontong di Kota Surabaya.

“Jadi, insyallah semua toko kelontong di Surabaya akan diajarkan dalam melakukan peningkatan penjualan. Kita berkolaborasi dengan PT SRCIS melakukan pendampingan toko kelontong, karena bagaimana pun kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh betul pada penjualan," kata Wali Kota Eri, Selasa (12/10)

Menurutnya, jika nanti toko kelontong sudah diedukasi dan ditata rapi, insyallah mereka akan lebih hebat lagi dari sekarang. 

Bahkan, ia berharap nanti ke depannya toko kelontong di Surabaya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi warga Kota Surabaya dalam berbelanja. 

“Mulai sekarang, jenengan harus menyiapkan perubahan itu,” tegasnya.

Apalagi, lanjut dia, ke depan mulai dari wali kotanya hingga seluruh staf di Pemkot Surabaya harus belanja kebutuhan sehari-harinya di toko kelontong Surabaya. 

Saat ini, di Pemkot Surabaya ada sekitar 15 ribu ASN, dan kalau setiap ASN dalam sebulan belanja rata-rata Rp 2 juta, maka diperkirakan ada sekitar Rp 30 miliar uang yang akan berputar di toko kelontong Surabaya dalam setiap bulannya.

“Kenapa saya wajibkan semua ASN belanja di toko kelontong? Karena gaji kita dapat dari jenengan yang bayar pajak dan lain-lain. Makanya, uang warga Surabaya itu harus bergerak di Kota Surabaya dan harus bermanfaat kembali kepada warga Kota Surabaya. Selain itu, ini juga untuk memberikan contoh kepada warga dalam menggerakkan UMKM di Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa dalam membangun Kota Surabaya ke depannya, akan berkolaborasi dengan semua elemen dan berbagai stakeholder. 

Bagi dia, ini penting untuk melakukan percepatan-percepatan, sehingga pemkot membuka diri untuk melakukan kolaborasi demi kepenting warga Kota Surabaya.

“Jadi, SRC ini akan kita sinergikan dengan e-peken yang sudah kita buat. Ini bukan persaingan, tapi kita bersinergi untuk membina dan meningkatkan UMKM-nya Kota Surabaya. Makanya, kalau ada toko kelontong yang masih belum terdata atau belum terdaftar, silahkan daftar lewat aplikasi e-peken dan melaporkan kepada lurah dan camat untuk dimasukkan ke dalam data kami,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur SRCIS Rima Tanago mengatakan program Sinau Kelontong Surabaya (SKS) ini adalah program pembinaan toko kelontong secara berkelanjutan, supaya di tengah perkembangan zaman seperti ini, mereka juga bisa bertahan bahkan juga bisa lebih maju. 

“Jadi, kita melihat ada visi misi yang sama untuk memajukan toko kelontong, sehingga kita berkolaborasi melalui program SKS ini,” kata Rima.

Ia juga menjelaskan bahwa di Surabaya ini sudah ada sekitar 1.530 toko kelontong yang bekerjasama dengan SRCIS. Ke depan, ia memastikan akan ada kelas-kelas edukasi yang akan menyasar 12 kecamatan di Kota Surabaya. 

“Sementara kita akan jalan dulu di 12 kecamatan di Surabaya. Kita akan edukasi mulai dari penataan toko supaya rapi, bersih, terang dan supaya konsumen berbelanja merasa nyaman,” ujarnya.

Bahkan, ke depan juga akan ada edukasi tentang digitalisasi, seperti berbelanja dengan aplikasi, menyediakan promosi untuk konsumen dan berbagai edukasi lainnya. 

Sedangkan kelas-kelasnya itu nanti akan ada daring maupun dilihat langsung ke lapangan. 

“Jadi, nanti ada kelas edukasi berbagai macam seri,” pungkasnya.

Read More

Mayjen TNI Suharyanto Kawal Kedatangan Presiden di Gresik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto mengawal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Gresik, Jawa Timur.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menjelaskan, kedatangan Presiden dalam rangka melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (FI).

"Beliau (Presiden, red) juga neninjau Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik," ujar Kapendam, Selasa, 12 Oktober 2021.

Selain didampingi Pangdam, beberapa Menteri juga turut mendampingi kunjungan kerja Presiden, diantaranya Menteri BUMN Erick Tohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Moeldoko Ajukan 3 Saksi ke Bareskrim Terkait Aduan soal ICW

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim kuasa hukum dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan mengajukan 3 saksi ke Bareskrim Polri terkait laporannya terhadap peneliti Corruption Watch (ICW) bernama Egi Primayoga dan Miftah.

Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan, 3 saksi tersebut untuk merupakan yang melihat langsung video Youtube milik 2 terlapor.

“Nanti akan mengajukan saksi juga. Saksi yang diajukan ya mungkin 2-3 orang yang bisa kita ajukan dari pihak Pak Moeldoko yang melihatnya,” kata Otto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Otto menuturkan, tujuan pengajuan saksi untuk memperkuat laporan Moeldoko. Selain itu, pihaknya juga sudah menyerahkan semua barang bukti ke polisi.

“Jadi itu semua telah dibuktikan, karena kalau pihak yang kita laporkan itu menyatakan sesuatu tanpa menyebutkan bukti-bukti, kita mau melaporkan sesuatu harus memiliki bukti-bukti. Itulah yang kami sampaikan,” ujar Otto.

Otto menegaskan, laporan itu untuk meminta pertanggungjawaban agar orang lain tak sembarangan bicara dan menuduh orang lain.

“Supaya jangan setiap orang sewenang-wenang menuduh orang lain,” tandasnya.

Read More

Panglima Koarmada II Sambut Presiden Jokowi Di Juanda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) , ikut serta menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo , Selasa (12/10/2021).

Presiden Jokowi hari ini dijadwalkan kunjungan kerja ke Jawa Timur, dalam rangka peletakan batu pertama atau “Groundbreaking” pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) tambang milik PT. Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Gresik. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi ditemani Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tampak hadir ikut menyambut kedatangan Presiden Jokowi, yakni Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. (Dispen Koarmada II)

Read More

Diperiksa Bareskrim, Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan terdapat sekitar 20 pertanyaan yang diajukan kepadanya saat memberikan keterangan sebagai saksi pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dua peneliti ICW di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/10).

“Ya saya memenuhi panggilan selaku saksi pelapor, ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, sudah saya jawab,” kata Moeldoko saat ditemui di Lobby Bareskrim Polri.

Pemeriksaan Moeldoko sebagai saksi pelapor dijadwalkan pukul 15.00 WIB.

Moeldoko ditemani tim pengacaranya keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.16 WIB.

Moeldoko menyebut, kedatangannya sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur kepolisian untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Saya selaku warga negara yang baik mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan oleh kepolisian,” ujar Moeldoko.

Usai memberikan keterangan singkat kepada awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi, Moeldoko menyerahkan penjelasan terkait substansi dari pemeriksaan yang dijalaninya.

Kasus pelaporan Moeldoko terhadap dua peneliti ICW telah bergulir sejak mantan jenderal tersebut membuat laporan polisi pada medio September 2021.

Mantan Panglima TNI itu melaporkan dua peneliti ICW Egi Primayoga dan Miftahul Huda ke Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Menurut Moeldoko, dirinya tidak serta merta melaporkan dua peneliti ICW tersebut. Tetapi sudah memberikan kesempatan untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya terkait “pemburu rente”.

Kesempatan itu, kata Moeldoko, telah diberikan sebanyak tiga kali, namun sampai saat laporan dibuat kedua hal tersebut tidak dilakukan.

Read More

Tim Vaksinator RSAU Soemitro Lanud Muljono Berkolaborasi Dengan Nakes Pasuruan Laksanakan Vaksinasi

KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Tepat di hari jadi Prov Jatim ke 76, Lanud Muljono bersinergi dengan Forkopimda Pasuruan dalam melaksanakan serbuan vaksin secara serentak dan tersebar desa desa yang ada di Pasuruan. 

Hari ini pusat kegiatan vaksin berada di Taman Dayu Pasuruan, Selasa (12/10).

Pada kesempatan vaksinasi ini tim kesehatan RSAU Soemitro Lanud Muljono berkolaborasi dengan tenaga kesehatan Kodim, Polresta Pasuruan, Polres Kabupaten, Zonzinpur, Yonkav, dan Dinas Kesehatan Pasuruan untuk melaksanakan vaksinasi di Taman Dayu dengan target 3000 dosis jenis sinovac.

Perlu diketahui bersama bahwa program serbuan vaksin kerap dilaksanakan Lanud Muljono melalui RSAU Soemitro guna membantu pemerintah dalam menjalankan program serbuan vaksin satu juta orang. Sasaran vaksinasi kali ini adalah ponpes, pelajar, lansia, disabilitas, dan masyarakat umum.

Diharapkan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Covid 19, dapat mendaftarkan diri segera untuk mendapatkan perlindungan diri. Dengan vaksinasi Covid 19, dapat mengurangi morbiditas rate dan mortalitas rate sehingga kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku. 

Dimulai dari pendaftaraan, pemanggilan, tensi dan pengecekan suhu tubuh peserta vaksin. 

Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data dan penyuntikan vaksin. Pada tahap akhir peserta vaksin harus melaksanakan observasi selama 30 menit. 

Observasi dilakukan sebagai pemantauan pasca vaksinasi dan diakhiri dengan pencetakan kartu vaksinasi sebagai bukti telah melaksanakan vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi ini digelar sejak pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat selama pelaksanaan vaksinasi.

Read More

Sore Ini, Bareskrim Polri Akan Periksa Kepala Staf Presiden Moeldoko

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Selasa 12 Oktober 2021 sore. Pemeriksaan kepada Moeldoko dijadwalkan pada pukul 15.00 WIB.

"Pukul 15.00 WIB Pak Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor di Mabes Polri," ucap kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, Selasa 12 Oktober 2021.

Pemeriksaan tersebut terkait laporannya terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Seperti diketahui Moeldoko melaporkan Egi Primayogha dan Miftah atas dugaan pencemaran nama baik pendistribusian obat antiparasit Ivermectin dan impor beras.

Otto juga memastikan bahwa dirinya akan mendampingi Moeldoko dalam pemeriksaan sore nanti.

Selain itu, Otto mengatakan kliennya, tak akan melayangkan somasi lagi terhadap ICW dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Tidak lagi ada somasi, tetap mengikuti saja ya proses hukum," tuturnya.

Read More

TNI di Kecamatan Pucuk Putus Pandemi Melalui Kesadaran Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aparat TNI di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terus berupaya memutus rantai penyebaran pandemi melalui beragam cara, salah satunya menggugah kesadaran masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh Serma Mike, anggota Koramil Pucuk di beberapa kedai kopi yang ada di wilayah teritorialnya, Selasa 12 Oktober 2021 siang.

Selain mensosialisasikan protokol kesehatan, dirinya juga membagikan beberapa masker pada masyarakat. Hal itu, kata dia, dilakukan guna mengantisipasi timbulnya klaster baru pandemi. 

“Iya, kita tingkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi pentingnya protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, di konfirmasi mengenai hal tersebut, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menambahkan jika dirinya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh personelnya itu. 

Pasalnya, cara yang dilakukan oleh anggotanya tersebut, sudah sesuai prosedur. 

“Kita lakukan cara humanis dan santun,” jelas Dandim.

Bukan hanya itu saja, sosialisasi yang dilakukan oleh personelnya itu juga rangkaian adanya dukung terhadap Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran pandemi. 

“Pemerintah sekarang fokus memutus rantai pandemi. Ini penting untuk dilakukan,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut dilakukan usai tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara sebelumnya yakni dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

"Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi Gratifikasi dan TPPU," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Ali menjelaskan, untuk pengumpulan alat bukti pada perkara gratifikasi dan TPPU saat ini pihaknya telah memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan Puput dan Hasan.

Pada Senin 11 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan Puput.

Para saksi itu antara lain, Perangkat Desa Hendro Purnomo, DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Nasdem Sugito, Notaris Hapsoro Widyonondo, swasta Pudjo Witjaksono, Kadis Tenaga Kerja Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Sugeng Wiyanto.

Sekretaris Daerah Probolinggo Soeparwiyono, Honores Dinas PUPR Probolinggo Winata Leo Chandra, Kepala Badan Kepegawaian Probolinggo Hufan Syarifuddin, Kepala Dinas Perikanan Pemda Probolinggo Dedy Isfandi, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan Probolinggo Mariono.

Sebelumnya, pada Sabtu 9 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Diantaranya empat orang PNS yakni Miske, Meliana Dita, El Shinta N, Wonda Permata, dan Tatug Edi U. Srrt seorang wiraswasta bernama Nunik.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua puluh dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai tersangka penerima, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara delapan belas orang tersangka sebagai pemberi suap, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). Kesemuanya merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 27 Desember 2021 dimana pada saat itu akan dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Namun, ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Maka dimintailah tarif menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Atas ulahnya, sebagai pemberi SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Read More