Dirugikan Belasan Miliar, Tamara Bleszynski Menangis Minta Keadilan di Bareskrim

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tamara Bleszynski menyambangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, T Djohansyah SH. 

Setelah cukup lama berada di dalam gedung, sayangnya laporan yang ingin dibuat belum juga diterima.

Hal itu karena ada beberapa berkas dan bukti yang belum lengkap. Tamara sendiri tak kuat menyampaikan kasusnya ini ia mengaku sudah rugi hingga miliaran rupiah. 

Tamara Bleszynski akhirnya keluar dari gedung Bareskrim Polri setelah 5 jam membuat laporan. 

Namun, Djohansyah kuasa hukumnya menyampaikan jika ada berkas yang harus dilengkapi terlebih dahulu.

"Tadi kita diskusi ke penyidik dari Bareskrim untuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepada Tamara. Pihak dari penyidik masih meminta kami untuk memenuhi beberapa dokumen-dokumen. Jadi kita masih mesti sedikit lagi kerja. Mudah-mudahan masih terpenuhi," ucap Djohansyah di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Oktober 2021.

Djohansyah juga belum dapat menyampaikan kronologi kejadian karena laporan yang ingin dibuatnya belum juga diterima. 

Namun, ia memastikan jika kliennya mengalami kerugian hingga belasan miliar.

"Kerugian yang jelas angkanya belasan miliar. Kronologi nya belum bisa kita jelaskan di sini karena ini mendahului dari laporan kita, kita belum sampai ke buat laporan. Jadi tolong kawan-kawan membantu untuk kita bisa bersama-sama buat laporan dulu. Masih kita penuhi beberapa dokumen dokumen," katanya.

Djohansyah menyampaikan jika kerugian yang dialami Tamara Bleszynski hingga belasan miliar itu dialaminya sejak belasan tahun lalu. 

Untuk itu, ia saat ini sedang berjuang untuk bisa melaporkan kasus tersebut.

"Sudah belasan tahun. Ya ini masih dilengkapi semua dokumen dokumennya, baru nanti by list," ucap Djohansyah.

Sementara itu, Tamara Bleszynski berharap bisa mendapatkan keadilan karena sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Saat menyampaikan hal tersebut ibunda Teuku Rassya tak kuasa menahan tangis.

Dengan suara yang berat, mantan istri Mike Lewis ini juga meminta doa agar kasusnya ini bisa berjalan baik. 

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan kepadanya.

"Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman, kepada keluarga saya juga. Berdoa, semoga saya bisa mendapatkan keadilan. Saya belum bisa ngomong banyak karena saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang orang lain yang terlibat di dalamnya," ujar Tamara Bleszynski yang tak kuasa menahan tangisnya.

Read More

Penyidik Kejari Aceh Besar Geledah Kantor Dinas Pengairan, Ini Dugaan Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Aceh) Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menggeledah Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty atau dermaga dengan nilai Rp13,3 miliar di Kabupaten Aceh Besar.

"Penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar Deddi Maryadi di Aceh Besar, Selasa, 12 Oktober.

Dalam penggeledahan tersebut, kata Deddi Maryadi, tim penyidik Kejari Aceh Besar menyita 14 dokumen terkait pembangunan dermaga di Kuala Krueng Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

"Saat penggeledahan, tim penyidik didampingi Sekretaris Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Penggeledahan selesai dilaksanakan dengan aman dan lancar," ucap Deddi Maryadi.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial MZ (55) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, TH (39) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YR (41) selaku Direktur PT BYA, perusahaan kontraktor pelaksana.

"Penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Alasan penanganan karena dikhawatirkan para tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya," ujar Deddi Maryadi.

Deddi Maryadi mengatakan modus dilakukan tersangka dimulai dari perencanaan, di mana tersangka MZ dan YH memanipulasi data seolah-olah sesuai ketentuan. Padahal, dokumen yang dibuat tidak dengan sebenarnya.

"Karena dokumen yang dibuat tidak benar, maka terjadi kekurangan volume pekerjaan, sehingga merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh sebesar Rp2,3 miliar," tutur Deddi Maryadi.

Read More

Polda Kalbar Gagalkan Upaya Perdagangan Orang ke Malaysia

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggagalkan upaya perdagangan manusia dan mengamankan sebanyak 18 orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus sebagai pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dalam kasus TPPO ini kami juga mengamankan satu orang tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes (Pol) Luthfie Sulistiawan di Pontianak, Selasa (12/10).

Dia menjelaskan, korban TPPO sebanyak 18 orang tersebut terdiri dari 13 pria dan lima wanita, dimana tiga orang di antaranya berasal dari luar Provinsi Kalbar.

"Dari tangan tersangka kami juga mengamankan uang hasil kejahatan, dan satu handphone sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatannya untuk menghubungi para agen luar yang ada di Malaysia," ungkapnya.

Luthfie mengatakan, bahwa modus pelaku TPPO tersebut adalah menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, sehingga para korbannya tergiur untuk bekerja di negara tetangga, Malaysia, meskipun secara ilegal.

"Modus operandinya kurang lebih sama dengan yang terdahulu. Mereka bujuk rayu keluarga dan para calon PMI dengan menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi untuk bekerja di Malaysia," tambahnya.

Dia mengimbau kepada warga agar tidak mudah tergiur dengan gaji besar dan fasilitas yang diterima selama bekerja di luar negeri. Jika hendak bekerja di luar negeri agar sesuai dengan prosedur dan jangan melalui calo.

Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendalami adanya pihak lain yang diduga terlibat, dan ke-18 korban sudah mendapat penanganan intensif. Pelaku perdagangan orang diancam hukuman minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara sesuai UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. 

Read More

Kejati NTT Buru DPO Kalumban Mali, Terpidana Korupsi Pupuk

KABARPROGRESIF.COM: (NTT) Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), kini terus berburu terpidana korupsi kasus pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTT, Kalumban Mali.

Kalumban Mali divonis selama lima belas (15) tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang sejak tahun 2016 lalu.

Wakajati NTT, Dr. Rudi Margono mengaku bahwa saat ini tim Tabur Kejati NTT masih terus melakukan pencarian terhadap terpidana korupsi Kalumban Mali.

Dijelaskan Rudi, Kalumban Mali kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2016 lalu.

“Saat ini tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih terus melakukan pencarian terhadap Kalumban Mali,” kata Wakajati NTT.

Ditambahkan Rudi, status dari Kalumban Mali sebagai DPO telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Dan, nama Kalumban Mali masuk dalam daftar pencarian tim Tabur Kejagung RI.

Saat ini, lanjut Rudi, Kalumban Mali dilakukan pencarian menggunakan alat milik Kejagung RI yakni Adhyaksa Media Center (AMC) yang sering digunakan untuk mencari DPO Kejaksaan RI.

Informasi terakhir, lanjut Rudi, terpidana korupsi pengadaan pupuk pada Distanbun NTT yang divonis 15 tahun ini berada di negara tetangga yakni Timor Leste (Tiles) sejak berstatus sebagai DPO.

“Informasi terakhir kalau terpidana sementara berada di Timor Leste yang merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia,” terang Rudi.

Wakajati NTT ini meyakini bahwa terpidana korupsi pengadaan pupuk ini dapat ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati NTT.

Untuk diketahui, bahwa terpidana kabur dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, saat proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang berlangsung yang mana saat itu menjelang tuntutan terhadap terpidana, Kalumban Mali.

Terpidana Kalumban Mali divonis selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang sejak tahun 2016 lalu. Dan, saat itu juga terpidana ditetapkan sebagai DPO oleh Kejati NTT.

Read More

Polres Samarinda OTT Lurah Pungli PTSL Rp 600 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Samarinda) Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, menetapkan seorang oknum lurah dan satu rekanannya sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus pungutan liar (Pungli) di kota setempat.

Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyampaikan OTT kasus Pungli itu dilakukan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 oleh Satreskrim Polresta Samarinda.

"Kami telah melakukan OTT terhadap oknum Lurah di Samarinda terkait perkara pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Eko di Samarinda, Selasa, 12 Oktober.

Dia mengungkapkan kronologis kasus berawal adanya informasi yang diterima bahwa setiap mengurus atau membuat PTSL di Kelurahan Sungai Kapih selalu dimintai sejumlah uang.

"Informasi itu kami kembangkan oleh Unit Tipikor dan berhasil mengumpulkan bukti kuat yang mengarah kepada dua tersangka yang sudah kami tangkap," lanjutnya.

Wakapolresta terus mengatakan, OTT dilakukan pada Selasa, 5 Oktober siang, sekitar pukul 13.00 WITA, Unit Tipikor segera melakukan OTT dengan proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku berinisial EA (oknum lurah) dan RA (rekanan), Dimana mereka berperan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

"Kami terapkan di Pasal 12 E UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kemudian atas nama RA sama, kami kenakan pasal serupa dengan Juncto Pasal 55 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun," tutur perwira menengah Polri itu.

AKBP Eko juga mengatakan untuk masing-masing tersangka memiliki peran, yang satu orang ini adalah oknum lurah, disaat masyarakat datang untuk mengajukan permohonan atau mengajukan sertifikat tanah, itu di kumpulkan oleh oknum pejabat kelurahan tersebut melalui RA.

RA tidak ada jabatan di lingkup kelurahan tersebut, tapi orang luar yang difungsikan oleh oknum lurah untuk mengumpulkan semua masyarakat yang melakukan permohonan sertifikat tanah.

Di mana, masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah dimintai biaya sebesar Rp1,5 juta per kapling (200 meter persegi).

"Pungli ini dilakukan sejak November tahun 2020. Barang bukti saat OTT berjumlah Rp600 Juta lebih uang tunai. Ada yang dalam rekening dan ada didalam meja kerja. Diperkirakan ada 1.500 pengajuan dari masyarakat yang mengajukan untuk membuat sertifikat tanah, ada sebagian yang bayar cash, ada juga yang mencicil," ungkapnya.

Tersangka baru dua. Ini diperoleh atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Karena memang pengajuan PTSL ini tidak dipungut biaya sama sekali sesuai amanat Presiden. 

Ditambah lagi dengan adanya SKB 3 menteri antaranya Mendagri, Kementerian ATR dan Kemendes PDTT.

"Dalam proses penyidikan masih dua tersangka. Kami terus lakukan pengembangan untuk menyelidiki apakah ada keterlibatan tersangka lain," ujar AKBP Eko.

"Ada juga barang bukti lainnya yang kami sita antara lain Handphone, kalkulator, buku tabungan dan lainnya," pungkasnya.

Read More

Satu Polisi Meranti Dipecat Tidak Dengan Hormat, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Meranti) Polres Kepulauan Meranti, Riau, menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap seorang anggota berinisial Aiptu IP yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Aiptu disebut terlibat penyalahgunaan narkoba.

Upacara PTDH tersebut langsung dipimpin Kapolres AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, dan dihadiri Wakapolres Kompol Robet Arizal SSos, para Kabag, Kasat, Perwira dan Personel Polres Kepulauan Meranti.

Meskipun Aiptu IP tidak hadir, tetapi proses upacara pemberhentian tetap dilaksanakan dengan menghadirkan foto yang bersangkutan, dibawa oleh personel Polres didampingi anggota Propam.

Kapolres dalam amanatnya mengatakan, pemecatan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Kapolda Riau No: Kep/409/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

PTDH ini menurutnya, merupakan salah satu wujud dan realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik kepolisian.

"Rasa berat dan sedih untuk melakukan upacara ini, karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, tetapi juga kepada keluarga besarnya. Namun hal ini telah dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku," kata Andi Yul.

Ia menyebut, PTDH seharusnya tidak terjadi apabila masing-masing anggota Polri mampu mengendalikan diri sebagai insan Bhayangkara, abdi utama masyarakat sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang menjadi tauladan bagi kesatuan, masyarakat dan keluarga.

"Ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang mengakibatkan kerugian diri sendiri maupun keluarga," ujarnya mengingatkan.

Untuk diketahui, yang bersangkutan pernah ditangkap karena terlibat kasus narkoba pada tahun 2015 lalu. Bahkan dia sempat dipenjara selama 4 tahun lebih, dan bebas pada tahun 2020.

Putusan PTDH baru keluar tahun ini karena yang bersangkutan sempat mengajukan banding.

Read More

Makogabwilhan I di Tanjungpinang Diresmikan

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Pinang) Gedung Makogabwilhan I di Tanjungpinang, Kepri, diresmikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Dompak, Selasa (12/10/2021).

Peresmian ini sekaligus untuk Makogabwilhan II di Penajam Pasir dan Makogabwilhan III di Timika, Papua. 

Di Tanjungpinang, selain Makogabwilham juga diresmikan Monumen Tri Matra.

Setelah diresmikan, khusus untuk monumen Tri Matra langsung dihibahkan dari TNI kepada kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Kogabwilhan menjadi manivestasi keterpaduan antara kekuatan dan kemampuan TNI.

Mereka adalah alat pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin beragam.

Kogabwilhan yang dibentuk 27 September 2019 telah berfungsi secara aktif menjadi Kotamaops (Komando Utama Operasi) TNI.

Fungsi itu berguna dalam melaksanakan operasi militer maupun operasi militer selain perang di wilayah tanggung jawab masing-masing.

Pemilihan lokasi Markas Kogabwilhan sendiri telah direncanakan secara matang, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, dan salah satunya adalah korelasinya dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Menurut Panglima TNI, Gedung Makogabwilham I begitu megah, mirip dengan Markas Besar TNI di Cilandak.

“Tidak beda, semuanya mirip hanya dimensinya yang beda,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama ditandatangani prasasti oleh Panglima TNI didampingi oleh Gubernur Kepri dan Panglima Kogabwilhan I, II dan III.

Dilanjutkan pemberian plakat dari Panglima TNI ke Gubernur Kepri, serta warga yang menyumbangkan tanahnya untuk Makogabwilham.

Penandatangan serah terima aset Monumen Tri Matra dari Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Sujadmiko ke Pj. Sekda Lamidi sebagai pihak Pemprov Kepri. Serta Pemotongan pita oleh Panglima TNI yang didampingi Gubernur Kepri.

Read More

Kejari Sorong Selamatkan Kerugian Negara Dan Denda Senilai Rp 863 Juta Lebih

KABARPROGRESIF.COM: (Sorong) Setelah sekian lama akhirnya Kejaksaan Negeri Sorong menerima pengembalian kerugian negara serta denda dari terpidana korupsi proyek pengadaan air bersih di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Marthen Luther Loupatty.

Penyerahaan kerugian negara sebesar Rp 663.360.000 serta denda Rp 200.000.000 dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Selasa, 12 Oktober 2021

Kerugian negara beserta denda yang jumlahnya sebesar Rp 863.360.000 tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Sorong.

Kepala Kejaksan Negeri Sorong melalui Kasi Intelijen, I Putu Sastra Adi Wicaksana membenarkan adanya pengembalian kerugian negara serta denda dari terpidana Marthen Luther Loupatty, yang diwakili oleh perwakilan keluarga.

Lebih lanjut Sastra menjelaskan, Kejari Sorong telah melakukan eksekusi pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013.

Terpidana Marthen Luther Loupatty selaku Direktur PT Delta Metamani terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubhan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” ujarnya.

Sastra menambahkan, yang bersangkutan dijatuhi pidana oleh Mahkamah Agung selama 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsider 4 bulan kurungan. 

Marthen Luther Loupatty pun di hukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 663.360 000, jika tidak maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun.

Dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung ini otomatis perkara tipikor pengadaan air bersih di dinas perikanan dan kelautan kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 telah berkekuatan hukum tetap.

” Saat ini terpidana Marthen Luther Loupatty masih menjalani hukuman di Lapas Sorong,” ujar Sastra.

Sastra tak menampik bahwa setelah putusan PN Tipikor Manokwari nomor 17/ Pid.Sus.TPK/2017 tanggal 22 Maret 2018 kemudian berlanjut putusan PT Jayapura nomor 27/Pid.Sus.TPK/2018 tanggal 28 Juni 2018 hingga putusan MA nomor 2504 K/PID.SUS/2018 tanggal 3 Desember 2018 terpidana langsung menjalani hukuman di Lapas Sorong.

Diketahui, Marthen Luther Loupatty yang adalah direktur PT Metamani memenangkan tender proyek pengadaan air bersih dari dinas KKP kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 senilai Rp 2.178.000.000, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Read More

Studi Ekskursi Bamasisi D4 Poltekad Kodiklatad di AAL

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam menjalin silaturahmi dan menggali ilmu serta pengalaman tentang pengajaran, Politeknik Angkatan Darat, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Poltekad Kodiklatad) melaksanakan Studi Ekskursi ke Kampus Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro, Surabaya, Selasa (12/10).

Kunjungan 50 mahasiswa yang dipimpin Komandan Satuan Pendidikan Poltekad, Kodiklatad, Kolonel Arh Fahrudin Ursuludin beserta 50 siswa Poltekad  yang didampingi beberapa pengasuh ini, diterima Kepala Operasi Pengajaran (Kaopsjar) AAL, Kolonel Mar Ahmad Fauzy M. mewakili Gubernur AAL, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., di Gedung Dewakang, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Selasa (12/10).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Kaopsjar mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada AAL, sehingga Poltekad Kodiklatad mengadakan Studi Ekskursi Bamasisi di Lembaga AAL.

Sementara itu Dansatdik Poltekad Kodiklatad berterima kasih atas sambutan hangat pihak AAL atas kunjungannya ke AAL. Menurutnya kunjungan ini bertujuan saling berbagi pengalaman dan wawasan untuk meningkatkan kemampuan di masing-masing institusi, tentunya dengan belajar bersama untuk mendapatkan manfaat.

“Pada dasarnya Poltekad Kodiklatad dan AAL sama-sama di bagian pendidikan, punya prinsip yang sama serta bertanggung jawab atas SDM yang ada di lingkungan TNI dengan berusaha meningkatkan SDM yang ada di lingkungan kita masing-masing,” terangnya.

Usai acara penerimaan dan menyampaikan maksud dan tujuan kali ini, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke laboratorium teknik dan laboratorium elektronika tempat belajar Taruna AAL melaksanakan praktek. (Pen AAL)

Read More

Jabatan Wagub DKI Berakhir, Ini yang Dilakukan Riza Patria

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masa jabatan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan memasuki purna tugas pada 2022 mendatang. Ariza pun akan kembali ke Partai Gerindra.

"Tugas saya sekarang oleh partai sebagai Wagub DKI. Nanti selesai saya kembali ke partai kembali kepada yang diamanahkan apa yang ditugaskan oleh saya," ujar Ariza di Balai Kota, Senin (11/10).

Ariza pun memastikan, tidak ada pikiran untuk maju di Pilkada 2024 menjadi Calon Gubernur (Cagub). 

"Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu (Cagub 2024)," ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat jangan memikirkan urusan politik. Sebab, Pilkada 2024 masih 2 tahun lagi lebih baik memikirkan penanganan pandemi Covid-19 yang belum selesai.

"Saya minta semua masyarakat Jakarta jangan apa-apa urusan politik. saat ini fokus kesehatan, ekonomi kita jaga masalah-masalah sosial apalagi masalah politik masih 2024 terlalu jauh bicara Pilkada di 2024 mari kita laksanakan tugas yang ada," pungkasnya.

Read More

Bekali Taruna ALL, Laksdya TNI (Purn) A Taufiquerrochman: Bangun Karakter Trisula TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat ll Angkatan ke-69 dan Tingkat lV Angkatan ke-67 mendapatkan masukan berharga dalam pembekalan bertema Membangun Karakter Trisila TNI AL dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) periode 2017 dan Kepala Badan Keamanan Laut RI periode 2018, Laksdya TNI (Purn) A. Taufiquerrochman, S.E., di Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Selasa (12/10).

Wakil Gubernur AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han)., didampingi Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.E., M.M., dan para Pejabat Utama AAL lainnya turut menyambut kedatangan Laksdya (Purn) Taufiq ini.

Gubernur AAL dalam amanat tertulis pembukaan pembekalan yang dibacakan Wagub AAL ini mengucapkan terimakasih atas kesediaan Laksdya (Purn) berbagi ilmu dan pengalaman kepada para Taruna AAL sebagai calon-calon pemimpin masa depan TNI/TNI AL, bangsa dan negara ini.

Gubernur berharap kepada seluruh Taruna AAL yang hadir agar benar-benar memperhatikan dan menyimak dengan seksama hal-hal yang akan disampaikan serta manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kedepan.

Pembekalan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Laksdya (Purn) A. Taufiquerrochman menjelaskan bahwa aspek kunci dalam kesiapan operasional militer adalah Manusia, Peralatan dan Latihan. 

Untuk itu Gubernur AAL ke-37 periode 2014 ini mengingatkan para taruna untuk lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan di AAL ini.

Menurutnya, perwira sebagai pemimpin, bukan hanya manajer saja. Perwira harus memiliki visi tidak hanya target, dapat membawa perubahan, unik, perwira harus mampu mengambil resiko dengan apa yang telah dikerjakannya baik ataupun buruk, berpikir jangka panjang, selalu bertumbuh, melatih dirinya sebagai pribadi yang tangguh, berkarakter serta memiliki keimanan yang kuat dan memiliki pengikut.

Perwira lanjutnya, harus memiliki keberanian dalam bertindak yakin pada kemampuan diri sendiri serta melakukan tindakan apapun dilandasi dengan kecerdasan, keberanian dan keteguhan, karena keteguhan adalah produk dari kecerdasan dan keberanian.

“Seorang perwira harus memiliki elemen utama komando yaitu Authority dan Responsibility,” tegasnya.

Semua orang jelasnya, bisa mengemudi kapal tapi, hanya komandan yang bisa menentukan arah. Dalam berperang harus memiliki karakter dan strategi dengan memegang Prinsip Operasi yaitu Objektif,  Offensive,  Mass, Maneuver, Economy of Force, Unity if Command, Simplicity, Security dan Surprise. (Pen AAL)

Read More

Dispendik Surabaya Siapkan Kelas Khusus Bagi Pelajar SD-SMP dengan IQ di Atas Rata-rata

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) terus concern memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak Surabaya. 

Selain perhatian diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau inklusi, Dispendik juga sedang menyiapkan program kelas khusus bagi pelajar SD-SMP yang memiliki IQ di atas rata-rata.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo mengatakan, selama ini Pemkot Surabaya sudah concern menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi. 

Sekarang ini, pihaknya berencana untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang memiliki IQ di atas rata-rata.

"Sekarang ini kita tangani lagi anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata itu dimasukan ke dalam kelas khusus. Mereka nanti dibina oleh guru-guru pilihan dari semua sekolah swasta dan negeri di Kota Surabaya," kata Supomo saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa peserta kelas khusus ini berasal dari para pelajar SD-SMP baik swasta maupun negeri di Kota Surabaya. 

Namun, sebelum mengikuti kelas khusus, para pelajar ini akan dilakukan seleksi dan tes secara bertahap.

"Tesnya nanti bertahap, mulai Tes Potensi Akademik (TPA) hingga Tes IQ. Baru setelah itu kemudian mereka mengikuti pembelajaran. Karena itu, SD-SMP seluruh Surabaya silahkan mengirimkan anak-anak terbaiknya, kemudian nanti kita pilih," katanya.

Supomo juga memastikan, bahwa kelas khusus ini tidak akan mengganggu waktu pelajaran normal di sekolah. Sebab, pelaksanaannya berlangsung di luar jam sekolah. 

Nantinya, kelas khusus akan diisi sekitar 15-20 anak dan akan terbagi di wilayah Surabaya Utara, Timur dan Barat. "Kelasnya nanti kecil-kecil. Satu kelas isinya sekitar 15-20 anak. Nanti kita lihat juga potensinya anak-anak itu bagaimana," paparnya.

Rencananya, program kelas khusus bertajuk "Free Extraordinary You" tersebut, akan dimulai pada November 2021. 

Saat ini, Supomo mengaku, pihaknya sudah mulai melaksanakan tahapan seleksi kepada para pelajar Surabaya. 

"Ini sudah mulai tesnya (seleksi). Insya Allah awal November 2021 sudah pelaksanaan," ujarnya.

Menariknya, dalam program kelas khusus ini, Dispendik Surabaya juga bekerjasama dengan Prof Yohanes Surya. 

Seorang fisikawan Indonesia itu selama ini dikenal sebagai pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia/TOFI.

Nantinya, kata Supomo, Prof Yohanes tak hanya memberikan pembelajaran bagi para pelajar peserta kelas khusus. 

Tapi, juga memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dalam program tersebut agar mereka memiliki kemampuan yang lebih dan terarah.

"Targetnya adalah anak-anak pintar di Kota Surabaya semakin terasah. Jangan sampai ada anak pintar kemudian tidak ada pembinaan, perhatian khusus, kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak biasa-biasa saja," jelas Supomo.

Supomo berharap, melalui program kelas khusus tersebut, kemampuan anak-anak Surabaya yang memiliki IQ di atas rata-rata dapat semakin terasah. 

Karenanya, Dispendik Surabaya terus berkomitmen menyediakan wadah atau fasilitas untuk mengasah kemampuan anak-anak Surabaya.

"Misal ada yang pintar olahraga, maka Dispendik melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada mereka yang pintar olahraga. Begitu pula yang pintar seni. Termasuk yang pintar ini tadi, karena kelebihan pikirannya (IQ-nya) itu maka kemudian kita harus wadahi. Sehingga semuanya terpoles sedemikian rupa," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Supomo menambahkan, bahwa pelajaran di kelas khusus nantinya tak hanya fokus pada bidang eksak saja. 

Melainkan, beberapa bidang lain atau non-eksak yang tentu disesuaikan dengan intelektual para peserta. 

"Jadi, bukan hanya bidang eksak, nanti kalau dia ternyata kemampuan intelektual tinggi kita akan siapkan itu (non-eksak)," pungkasnya. 

Read More