Kodim Surabaya Utara Salurkan BTPKLW di Dua Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung atau BPTKLW kali ini disalurkan oleh pihak Kodim 0830/Surabaya Utara di dua Kecamatan yang ada di Surabaya.

Bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu, menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

“Penyerahan dilakukan langsung di Aula Kodim. Itu untuk memastikan jika penyalurannya tepat sasaran,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono Senin 25 Oktober 2021 pagi.

Ia menyebut, bantuan itu merupakan dukungan bagi pelaku usaha, khususnya sector UMKM ditengah pandemi Covid-19.

Bantuan itu, kata Dandim, secara spesifik menyasar para pedagang kaki lima, dan warung yang ada di Kota/Kabupaten yang memasuki masa PPKM.

“Bantuannya melalui system aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Warga yang menerima bantuan itu, dilakukan secara bergelombang dan bergiliran,” papar Sriyono.

Untuk diketahui, bantuan itu dibagikan di dua Kecamatan. Selain pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Sukomanunggal, BTPKLW itu juga dibagikan untuk pedagang yang ada di Kecamatan Bubutan, Surabaya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Kapolres Nunukan Diduga Aniaya Anggota, Propam Turun Tangan

KABARPROGRESIF.COM: (Nunukan) Sebuah video penganiayaan yang diduga dilakukan Kapolres Nunukan AKBP SA terhadap seorang anggotanya di sebuah acara kemanusiaan tersebar dan viral di media sosial.

Video berdurasi 43 detik tersebut menunjukkan peristiwa terjadi saat kegiatan baksos Akabri 1999 Peduli.

Adapun video itu juga tertera waktu peristiwa itu yang diduga terjadi pada 21 Oktober 2021.

Dalam video itu, seorang berseragam anggota Polri tampak hendak memindahkan sebuah meja.

Namun tiba-tiba, seorang pria yang diduga Kapolres Nunukan AKBP SA menendang dan memukul anggota itu hingga tersungkur.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Propam Polda Kalimatan Utara Kombes Pol Dearystone Supit membenarkan adanya video tersebut.

Dia juga membenarkan adanya insiden dugaan penganiayaan tersebut.

"Iya benar (video tersebut, Red)," kata Supit saat dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Menurut Supit, saat ini kasus tersebut masih diperiksa Propam Polda Kalimantan Utara.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono telah menginstruksikan agar kasus ini diproses secara tuntas.

"Sudah diperiksa. Tindak lanjutnya perintah Kapolda diproses tuntas," ujar dia.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan kasus tersebut juga akan segera dirilis oleh Polda Kaltara.

"Malam ini akan disampaikan rilis oleh Polda Kaltara terkait dengan tindakan Kapolres Nunukan," pungkasnya.

Read More

Tak Kenal Lelah, TNI AL Lantamal VII Terus Gencarkan Serbuan Vaksinasi Bagi Masyarakat Maritim

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim yang dilakukan TNI AL terus dilaksanakan. Dengan tak kenal lelah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal VII Kupang selalu setia memberikan vaksinasi kepada masyarakat dalam rangka membentuk Herd Immunity/kekebalan kelompok untuk memutus penyebaran Covid-19. Minggu (24/10).

Kegiatan serbuan vaksinasi tersebut dilaksanakan di Aula Gereja Santa Teresia Kalkuta Hanemasin, Desa Alkani, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, NTT dan dipimpin langsung oleh Kadiskes Lantamal VII Letkol Laut (K) M.Haris Bennu, A.M.Ft., S.K.M., M.Kes., mengerahkan tim vaksinator dari Diskes Lantamal VII, RSAL Samuel J. Moeda, Puskesmas Boking dan dibantu dari Mahasiswa FKM Undana serta Babinpotmar Posal Boking.

Sebelum di vaksin masyarakat Kabupaten Malaka harus melewati protokol kesehatan dengan pengecekan suhu badan, melaksanakan tensi dan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama pelaksanaan vaksinasi berjalan aman dan lancar tanpa ada kejadian KIPI. 

Dalam serbuan vaksinasi kali ini TNI AL Lantamal VII melalui Diskes Lantamal VII yang terdaftar sebanyak 345 orang dan 340 orang yang tervaksin. 

Untuk vaksinasi tahap pertama berjumlah 330 orang dan vaksiknasi tahap kedua 10 orang dengan jenis vaksin Sinovac.

Ditempat terpisah Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa,CHRMP., menegaskan, “ Lantamal VII berkomitmen untuk terus melakukan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di seluruh wilayah kerja Lantamal VII, untuk mengajak kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera melaksanakan vaksin guna memutus mata rantai Covid-19, “ ungkapnya.

Sementara itu Kadiskes Lantamal VII Letkol Laut (K) M.Haris Bennu, A.M.Ft., S.K.M., M.Kes., menambahkan, “ Serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim yang dilakukan Lantamal VII merupakan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., sekaligus bentuk kepedulian TNI AL dalam membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, “ ujarnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Viral, Kapolres Nunukan Tendang dan Tonjok Anak Buahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Nunukan) Viral sebuah video pendek yang memperlihatkan Kapolres Nunukan melakukan kekerasaan kepada anak buahnya. Dia terlihat memukul dan menendang seorang anggota polisi.

Awalnya seorang anggota polisi tengah berdiri di depan meja berisi nasi tumpeng. Dia nampak berniat membantu seorang perempuan menggeser meja tersebut.

Tak lama dari itu, mendadak datang Kapolres Nunukan. 

Dia langsung memberikan tendangan ke bagian badan anggotanya. Dia juga terlihat memberikan bogem mentah ke area wajah.

Anggota polisi itu langsung terkapar di lantai. Kapolres pun terlihat masih menendang sekali lagi. 

Pelaku kemudian ditenangkan oleh istrinya. Sedangkan korban masih duduk di lantai sambil menahan sakit.

Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Budi Rachmat membenarkan adanya peristiwa kekerasaan ini. Pelaku akan diperiksa oleh Propam Polri untuk kasus tersebut.

“Atas kejadian viralnya Kapolres Nunukan, Kapolda Kaltara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan awal,” kata Budi, Senin (25/10).

Selain itu, Kapolres Nunukan juga segera dicopot dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan. 

“Karo SDM akan menerbitkan SKEP non aktifkan Kapolres Nunukan,” pungkasnya.

Read More

Korem 082/CPYJ Peringati Maulid Nabi Muhammad

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Masjid Toudhotul Iman, Makorem 082/CPYJ, Kota Mojokerto, Jawa Timur nampak berlangsung dengan khidmat.

Meski demikian, acara yang diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an tersebut, tak lepas dari adanya penerapan protokol kesehatan.

Melalui hikmah Maulid Nabi Muhammad, kita tingkatkan keteladanan dan etos kerja personel TNI guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI ditengah pandemi Covid-19.

Demikian tema yang diusung dalam acara itu, hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi Logistik, Letkol Inf Kuwat Muljono yang hadir mewakili Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto, Senin, 25 Oktober 2021.

“Sebagai insan yang beriman, peringatan Nabi Muhammad ini sebagai bentuk momentum untuk meningkatkan etos kerja. Itu sesuai dengan tema yang kita usung saat ini,” ujarnya.

Selain pembacaan ayat suci Al-Qur’an, acara tersebut juga diselingi dengan adanya khutbah yang diberikan oleh salah seorang tokoh agama di Kota Mojokerto. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Grebek Pinjol Ilegal, Polda Jatim Amankan Dua Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jawa Timur (Jatim) melakukan penggrebekan terhadap pinjaman online (Pinjol) illegal di Surabaya.

Dalam pengungkapan tersebut, diamankan dua tersangka antara lain berinisial ASA (31) warga Jabar, RH (29) warga Jatiasih Bekasi.

Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, dengan menggunakan pinjol di RUPIAH MERDEKA DAN DANA NOW, para tersangka melakukan penagihan kepada nasabah dengan nada kasar melalui pesan yang dikirimkan.

“Para tersangka ini melakukan teror kepada para nasabah dengan pesan kata-kata yang kurang menyenangkan atau kata-kata kasar,” jelasnya di Mapolda Jatim, Senin (25/10/2021).

Menurut Gatot, motif dari perbuatan tersangka yaitu digaji oleh perusahaannya Rp 4,5 Juta setiap bulannya.

"Lalu mendapat kuota pulsa Rp 100 ribu. Kemudian jika sukses melakukan penagihan, mendapat bonus jika berhasil menagih 60 persen dalam kurun waktu satu minggu mendapatkan Rp 150 ribu. Jika berhasil menagih 70 persen mendapatkan Rp 200 ribu,” jelasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, kata Gatot, diamankan barang bukti antara lain sejumlah ponsel dan laptop yang digunakan tersangka untuk meneror nasabah pinjol tersebut.

Sedangkan untuk menjerat tersangka, penyidik menyiapkan UU RI No 19 Tahun 2019 tentang ITE dengan sanksi pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar.

Read More

Siap Sukseskan Program Pemerintah TNI AL Lanal Banjarmasin Gencarkan Serbuan Vaksin Sasar Warga Pesisir Kuin Cerucuk

KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Dengan terapkan protokol kesehatan yang ketat, bertempat di Jalan Pembangunan Ujung, Desa Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, TNI AL Lanal Banjarmasin jajaran Koarmada II kembali menyelenggarakan Operasi Serbuan Vaksinasi Maritim secara massal kepada masyarakat Pesisir dan para pelajar, baik dosis pertama maupun ke dua, sekaligus menyasar seluruh warga yang belum tersentuh Vaksinasi Covid -19. Senin (25/10).

Diketahui, dari jumlah peserta Vaksinasi 279 orang dan berhasil divaksinasi semuanya dengan aman dan sehat oleh Tim Vaksinator gabungan dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin dan Dinkes Kota Banjarmasin dengan menggunakan Vaksin jenis Sinovac.

Kegiatan Serbuan Vaksinasi yang ke-50 ini sudah berhasil memvaksinasi 17.518 orang, dengan hasil yang sighnifikan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Lanal Banjarmasin dalam pemerataan Vaksinasi untuk membantu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19 dengan membangun Herd Immunity yang kuat di elemen masyarakat.

Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla didampingi perwira staf mengatakan, “telah kita ketahui bersama walaupun jumlah pasien penderita Covid-19 di Wilayah Kalimantan Selatan sudah bertahap mulai surut, namun masih terlihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi”, ungkapnya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi.

“Dengan mengerahkan segala kemampuan dan menggunakan sarana yang ada, Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin siap mendorong dan mensukseskan program pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran Pandemi Covid-19 secara totalitas kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” tambah Danlanal.

Usai bervaksin, Sdri. Linda salah satu warga pesisir menyampaikan terima kasih sudah divaksin dosis pertama dan ke-2 oleh Lanal Banjarmasin, dengan divaksin mudahan aman dan terjaga dari penyebaran wabah Covid-19., ungkapnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

TPDI: Waspadai Keputusan Fiktif Setelah 57 Eks Pegawai KPK Lapor Ke Presiden

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Keputusan Pemberhentian 57 Pegawai KPK oleh Pimpinan KPK sudah sah, final dan mengikat secara hukum, baik dari aspek Pemberhentian dari Pegawai pada KPK maupun aspek gagal menjadi ASN pada KPK, atau institusi negara manapun termasuk pada institusi POLRI.

Namun pada saat ini Surat Keputusan Pemberhentian 57 Pegawai KPK dari Pimpinan KPK tengah diajukan Keberatan oleh ke 57 Pegawai KPK kepada Presiden Jokowi sebagai upaya administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasinya Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, masalahnya sekarang kedudukan atau legal standing Presiden tidak berada pada wewenang untuk memproses upaya administratif berupa Keberatan dimaksud.

“Karena kewenangan untuk itu berada di tangan Pimpinan KPK, tetapi mengapa Keberatan itu ditujukan kepada Presiden, ini langkah licik tetapi sekaligus bodoh," ujarnya, Senin (25/10/21).

Ia menjelaskan, dari segi hukum acara menurut pasal 75 ayat (1) jo. pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan itu wewenang atasan yang mengeluarkan Keputusan Pemecatan terhadap 57 Pegawai KPK, yaitu Pimpinan KPK, sedang Presiden bukan atasan 57 eks Pegawai KPK.

Oleh sebab itu, kata Advokat Peradi ini, wajib hukumnya bagi pihak Sekneg mengabaikan pengajuan Keberatan dimaksud dan dalam tempo 10 hari dari sekarang segera menolak Keberatan itu dengan tetap mengantisipasi ketentuan pasal 77 ayat (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu soal Keputusan Pejabat TUN yang bersifat "Fiktif Positif", dalam tempo 10 hari sejak diajukan harus sudah selesai proses Keberatan, jika tidak maka konsekuensi yuridisnya ialah Keberatan dianggap telah dikabulkan. 

Karena itu, jelas Petrus Selestinus, pengajuan Keberatan kepada Presiden Jokowi dimaksud, diduga dilakukan dengan "Itikad Tidak Baik", guna mendapatkan Keputusan yang besifat "Fiktif Positif" memfait accompli Presiden sekaligus membenturkan Presiden dengan Pimpinan KPK, BKN dan Menpan-RB, terlebih-lebih bertentangan dengan tahapan Upaya Administratif sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. 

Petrus Selestinus menegaskan, semua pihak harus ingat bahwa persoalan 57 mantan Pegawai KPK itu tidak tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, karena 57 Pegawai KPK yang dipecat tidak pernah menjadi ASN di KPK. 

Karena itu menuntut Presiden Jokowi membatalkan Keputusan Pemecatan dengan dasar Presdien Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, jelas sebagai eror in persona dan eror in obyecto.

Ia kembali mengatakan, ke 57 mantan Pegawai KPK itu hanya ingin menciptakan kegaduahan demi kegaduhan di ruang publik dengan target menciptakan opini publik guna mendapatkan panggung politik untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi. 

“Karena itu tidak pada tempatnya jika Presiden Jokowi dan Kapolri membuka pintu mengakomodir ke 57 eks Pegawai KPK menjadi ASN pada Polri, karena tidak ada landasan hukumnya dan karakter mereka bukan konstruktif tetapi destruktif," pungkasnya. (Trs)

Read More

Antisipasi Bencana Alam, Wali Kota Eri Awasi Kawasan Pesisir Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gelar Apel Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam 2021 di halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya.

Apel kali ini, dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan diikuti seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, Senin (25/10).

Di lokasi juga hadir perwakilan personel dari jajaran TNI/Polri, BPB Linmas Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. 

Bukan hanya personel, beberapa sarana dan prasarana (sarpas) untuk mengatasi bencana juga disiagakan di halaman Balai Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menyampaikan, bahwa kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana itu penting. 

Sebab, bencana bisa datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, ia berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi bencana alam.

“Menurut BMKG, terjadinya bencana masih bisa diamati dan dirasakan tanda-tandanya. Ada juga bencana yang tidak bisa diprediksi, seperti hujan dan musim yang berubah-ubah. Maka dari itu Pemkot Surabaya dan seluruh jajaran Forkopimda Surabaya melakukan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu juga telah dipersiapkan mulai dari sarpasnya seperti alat, mobil damkar, ambulance dan lain sebagainya,” kata Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa saat ini Pemkot Surabaya sudah melakukan antisipasi penanggulangan bencana. 

Mulai dari mencegah pohon tumbang dengan perantingan, serta mengantisipasi terjadinya banjir dengan melakukan pengecekan seluruh saluran air.

Menurutnya, ada beberapa titik kawasan yang perlu diantisipasi, yaitu di pesisir pantai seperti Kenjeran dan Kali Lamong. 

Bahkan, untuk mencegah terjadinya banjir di kawasan ini, pemkot akan memperkuat dengan tanggul dan melakukan penyisiran pantai untuk mencari titik mana saja yang berpotensi terjadi bencana besar.

“Kita akan menyisir pantai-pantai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang naik. Selain itu, juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui wilayah Surabaya mana saja yang berpotensi lebih besar terjadi bencana alam. Bila sudah diketahui maka kita fokuskan pada titik yang rawan bencana,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang pertama bila terjadi gangguan atau bencana di Kota Surabaya, bisa segera menghubungi Call Center 112. 

Sedangkan kedua, ia mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan. Sementara ketiga, masyarakat juga diharapkan memperkuat ibadah serta mendoakan Kota Surabaya agar terhindar dari bencana.

“Saya berharap dengan adanya Call Center 112 bila ada bencana bisa segera ditangani, kemudian ayo kita jaga lingkungan masing-masing jangan sampai saluran itu buntu. Kalau bisa kita dikerjakan dengan gotong royong. Seperti halnya saat ini, pandemi Covid-19 sudah mulai melandai, karena itu semua berkat kerja keras dan doa bersama Forkopimda serta masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Kodiklatal Selenggarakan Focus Group Discussion Tentang Mengembalikan Surabaya Sebagai Kota Maritim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Surabaya sebagai Kota Maritim dengan Keynote Speaker Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat yang diwakili Wadan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Agus Hariadi dan menghadirkan para pejabat instansi terkait dan para pakar dari Surabaya. Kegiatan FGD digelar di Joglo Gedung Mulyadi, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Senin,  25 Oktober 2021.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menggali kembali kesadaran warga Surabaya dalam membangun Surabaya sebagai kota maritim,  dengan tujuan agar dijadikan pedoman dalam menyelaraskan tujuan, peran, tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota Surabaya, Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU), Praktisi, Akademisi, dan Insan Pers dalam mengembangkan Surabaya sebagai Poros Maritim Dunia, dan sebagai referensi bagi Siswa Kodiklatal dalam memahami Teori Pembangunan Maritim.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan FGD ini, yaitu Walikota Surabaya yang diwakili BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto, Head Regional III PT. Pelindo, Prof. Dr.Purnawan, S.S., M.Hum. (Ahli Sejarah Surabaya), Prof. Ir. R. Syarif Widjaya , Ph.D., FRINA. (Pakar Ilmu Maritim)  serta moderator Fanny Patricia.

Forum Diskusi ini mempunyai tema “Mengangkat kembali kota Surabaya sebagai Kota Maritim guna mendukung Poros Maritim Dunia”. 

Dalam forum diskusi ini, akan dibahas tentang Sejarah Kota Surabaya, Peluang, dan Tantangan dalam membangun Surabaya sebagai kota maritim, serta  Strategi dan kebijakan negara dalam dalam mewujudkan Surabaya sebagai Poros Maritim Dunia.

Tujuan yang diharapkan dalam penyelenggaraan forum diskusi adalah : Pertama, teridentifikasinya urgensi pengembangan dan peningkatan pembangunan kota Surabaya sebagai kota maritim. 

Kedua, terumuskannya rekomendasi strategi penyiapan, pengembangan dan peningkatan Kota Surabaya sebagai kota maritim. 

Ketiga, adanya dukungan dalam penguatan pengembangan dan peningkatan pembangunan Kota Surabaya sebagai Kota Maritim antara Pemerintah Kota Surabaya, Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU), Praktisi, Akademisi, dan Insan Pers.

Forum diskusi ini diselenggarakan dengan metode luring (Offline) dan daring (Online). Peserta tatap muka (Offline) yang hadir mengikuti forum diskusi berjumlah 30 orang, terdiri dari: Pejabat jajaran Kodiklatal, Koarmada II, AAL, STTAL, Lantamal V, Puspenerbal, Pasmar 2, PT PAL, Media, Anggota DPRD Kota Surabaya dan para Akademisi  dari ITS, Unair, UHT, Politeknik Pelayaran Surabaya. (PenKodiklatal)

Read More

Kepala Staf Koarmada II Hadiri Apel Kontijensi Penanggulangan Bencana di Jawa Timur Tahun 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) menghadiri Apel Kontijensi Penanggulangan Bencana di Jawa Timur Tahun 2021 yang dilaksanakan di Lapangan Kodam V/Brawijaya Surabaya, Senin (25/10).

Apel Kontijensi Penanggulangan Bencana di Jawa Timur tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa di dampingi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta serta Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) ini diikuti oleh ratusan personel gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, SAR, Polisi Pamong Praja, BPBD, Bina Marga, Organisasi Radio Amatir Indonesia dan berbagai Komunitas serta elemen masyarakat Jawa Timur. 

Dalam sambutannya Gubernur Khofifah mengatakan, “ Seluruh stakeholder harus sudah membangun sinergitas dalam menyiapkan segala sesuatu, yang terkait dengan kemungkinan jika ada puncak hujan di bulan November sampai dengan Januari, Februari 2022, yang seringkali dikenal dengan bencana alam hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini bisa karena cuaca ekstrem, bisa hujan dengan kapasitas air yang sangat tinggi, bisa kemudian berakibat pada longsor dan juga bisa karena perubahan iklim global, “ ungkapnya.

“Oleh karena itu semua lini agar mengantisipasi secara komperhensif, sudah harus bersinergi melakukan kesiapsiagaan, melakukan mitigasi, untuk bisa mengantisipasi segala sesuatu yang harus kita lakukan.,” tandasnya usai melakulan pengecekan pasukan dan peralatan dalam rangka kontijensi kesiapan penanggulangan bencana alam di Jatim.

“ 80 % Jawa Timur ini berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, bencana alam akibat hidrometeorologi ini bisa berakibat pada rusaknya infrastruktur, kemudian rumah, karena bisa juga berseiring dengan angin puting beliung, ada hujan ada angin puting beliung, ada longsor dan seterusnya. Jadi setiap bencana alam berpotensi terhadap bertambahnya kemiskinan, “ lanjut  Khofifah.

“Oleh karena itu, daerah-daerah yang dulu sudah pernah mendapatkan pelatihan di kampung siaga bencana, atau Kampung tangguh, sekarang ini sama-sama sudah harus menyiapkan relawannya. Kita tidak berharap bahwa bencana alam itu terjadi, tapi kita harus tetap melakukan kesiapsiagaan karena memang secara scientific itu bisa diprediksi,” pungkas Gubernur Khofifah. (Dispen Koarmada II)

Read More

Sepekan, Surabaya Raih Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional dan ASEAN

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun dan mengembangkan lingkungan sudah diakui di tingkat nasional maupun internasional. 

Pengakuan keberhasilan itu ditunjukkan dengan pemberian penghargaan. 

Dalam sepekan, Kota Surabaya berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam bidang lingkungan, yaitu penghargaan proklim dari KLHK dan penghargaan Udara Terbersih se-Asia Tenggara atau ASEAN.

Penghargaan beruntun itu dimulai pada Selasa (19/10/2021). Kala itu, Wali Kota Surabaya menerima penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. 

Pemberian penghargaan yang digelar secara virtual itu diikuti Wali Kota Eri dari dari lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Saat itu, KLHK RI memberikan penghargaan kepada 10 kampung di Kota Surababaya. Mereka memperoleh Trophy Proklim Utama dan Sertifikat Proklim Utama. 

Sebagai kota besar yang kendaraannya sangat banyak, tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa, makanya Wali Kota Eri pun sangat bersyukur atas prestasi tersebut.

“Alhamdulillah, meskipun kita (Surabaya) kota besar dan banyak kendaraan, tapi di kampung-kampung kita bisa menyabet 10 kategori. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya iklimnya masih nyaman dan bisa dibilang masih sehat, emisi udaranya tidak jelek,” kata Wali Kota Eri.

Menurut dia, perolehan 10 penghargaan Proklim ini merupakan bagian dari kerja keras warga Surabaya. 

Sebab, di setiap kampung ada yang menggerakkan, seperti penanaman pohon, mengembangkan kebersihan seperti pengolahan sampah hingga menjaga kelestarian kampung.

“Ini sebenarnya dampak dari adanya Surabaya Smart City dulu, sehingga program yang sudah ada ini akan terus dilakukan oleh teman-teman, baik dari DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) maupun leadernya di Dinas Lingkungan Hidup. Dengan harapan, membangkitkan keinginan masyarakat untuk terus menjaga kampung dan iklim di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Dua hari kemudian, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan sebagai kota besar dengan udara terbersih se-Asia Tenggara atau ASEAN. Penghargaan yang pertama diraih sepanjang sejarah itu diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang bertajuk “The 5 ASEAN ESC Award and the 4 Certificate of Recognition” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/10/2021). 

Seusai menerima penghargaan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa dalam penghargaan ESC ini ada beberapa kategori baik untuk kota besar maupun kota kecil. 

Kategorinya adalah clean air, clean land, dan clean water. Sedangkan Kota Surabaya mendapatkan penghargaan dengan kategori clean air (udara bersih) kota besar di seluruh ASEAN. 

“Jadi, Kota Surabaya dinilai mampu mengatasi emisi, polusi, dan itulah yang kita lakukan di Surabaya, sehingga kita mendapatkan penghargaan ini,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, penghargaan udara terbersih di tingkat ASEAN ini baru pertama diraih Kota Surabaya. 

Sebab, selama ini Surabaya belum pernah mendapatkan penghargaan semacam ini di tingkat ASEAN. 

“Baru tahun 2021 ini kita mendapat penghargaan ini,” katanya.

Wali Kota Eri juga menjelaskan berbagai inovasi yang terus dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dalam mengembangkan kualitas lingkungan di Kota Surabaya. 

Inovasi itu mulai dari melaksanakan penanaman pohon yang intensif dan merata serta mengembangkan urban farming di taman hutan raya dan kampung-kampung di Surabaya.

“Di bagian pesisir timur dan utara kota, ditanami berbagai jenis pohon bakau dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut untuk melestarikan struktur geologi pesisir serta melindungi satwa liar, termasuk burung migran,” katanya.

Adapun persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surabaya mencapai 21,99 persen, sehingga ini melampaui persyaratan minimal 20 persen dengan luasan sebesar 7356,96 hektar pada 2020. 

RTH tersebut dapat menyerap total CO2 sebesar 642.794,59 ton/tahun. 

“Berdasarkan inovasi tersebut, capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Kota Surabaya sebesar 90,31, yang artinya melebihi capaian IKU nasional,” kata dia.

Ia juga memastikan kualitas udara Kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya, terutama mulai tahun 2016-2020. 

Selain IKU yang menunjukkan peningkatan, Kota Surabaya juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan melalui gerakan partisipasi masyarakat hijau (gerakan 3R) dan juga program Waste to Energy yang menggunakan metode gasifikasi.

“Surabaya juga telah mengembangkan konsep Green Transportation dan Green Buildings. Kita juga sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya di 74 titik persimpang. Berbagai inovasi ini terus kita kembangkan, tujuan utamanya untuk memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya, bukan penghargaan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan penghargaan ESC ini diberikan kepada kota-kota yang telah memenuhi kriteria lingkungan tertentu, tidak hanya bersih dan kota hijau, tetapi juga berhasil menunjukkan perubahan signifikan dalam upaya mengelola limbah domestiknya serta mempromosikan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampahnya. 

“Selamat kepada 23 kota yang telah terpilih untuk menerima penghargaan dan sertifikat pengakuan untuk udara bersih, air bersih, dan tanah bersih,” katanya.

Sebenarnya, di Indonesia itu sudah ada program serupa dengan ESC ini, yaitu penghargaan Adipura. 

Ia juga menegaskan bahwa tiga kota dari Indonesia yang berhasil menerima penghargaan di tingkat ASEAN ini adalah penerima penghargaan Adipura. Selama ini, Kota Surabaya selalu langganan menjadi penerima penghargaan Adipura. 

Menurut Siti Nurbaya, ESC Award yang digagas oleh ASEAN ini bisa menjadi pendekatan paling efektif untuk mendorong kota-kota di ASEAN untuk lebih memobilisasi sumber dayanya dalam membangun kota bersih dan hijau. 

Oleh karena itu, dia berharap penghargaan ini juga bisa memotivasi banyak pihak di seluruh dunia untuk lebih aware terhadap lingkungannya. 

“Saya percaya penghargaan ini serta pengakuan untuk kota-kota yang berhasil mempertahankan tanah air dan udara yang bersih ini memiliki dampak mendalam pada penerimaannya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan bahwa ASEAN bangga mengakui kota-kota yang mendapat penghargaan ESC Award dan Certificate of Recognition tahun ini. 

“Kota-kota ini telah memprioritaskan pengarusutamaan kebijakan dan program pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi, kami sangat bangga mengakui kota-kota ini,” pungkasnya.

Read More