Jaksa Agung Perintahkan Semua Kejaksaan Berantas Korupsi di Seluruh Penjuru Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan semua kejaksaan agar ikut mengawasi penganggaran dalam rangka pemberantasan korupsi di seluruh penjuru negeri.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan Kejagung memiliki kontribusi besar dalam upaya pengawalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Menurut dia, peran pengawasan itu dilakukan dalam setiap implementasi kebijakan dan alokasi anggaran.

“Jaksa Agung telah memerintahkan segenap jajaran Kejaksaan baik pada level Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh penjuru negeri untuk melakukan pendampingan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta mendampingi hal pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,” kata Leonard dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/10).

Hal itu juga disampaikan Leonard dalam diskusi hybrid bertajuk “Refleksi Dua Tahun Jaksa Agung; Kinerja Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan lembaga studi anti-korupsi (LSAK). 

Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. 

Menurut Fahri pencapaian kejaksaan agung tak lepas dari dukungan kerja-kerja kolektif dalam menindak perkara.

Fahri menyatakan penegakan hukum di negeri ini harus disinergikan bersama-sama, mengingat masih ada perkara kasus korupsi yang mangkrak tak terselesaikan. 

Misalnya, penanganan kasus korupsi Hambalang yang belum menemukan penyelesaian.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, Kejagung perlu memastikan agar kerja-kerja pemberantasan korupsi harus dilakukan lintas sektoral. 

Lebih tegas, Fahri pun meminta Kejagung membangun orkestra penanganan korupsi di Indonesia.

“Saya berharap Kejagung mengambil inisiatif untuk memimpin konsolidasi sistem terhadap kejaksaan di seluruh Indonesia, kita harus mampu menghadirkan keadilan restorative,” kata Fahri menegaskan.

Anggota Komisi III DPR RI Arteri Dahlan juga mengapresiasi kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajarannya. Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, Jaksa Agung telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan kasus korupsi di tahapan penyidikan dan penuntutan. 

Bahkan, secara konkrit aset negara sebesar Rp35 triliun berhasil terselamatkan.

“Kami mengapresiasi, Jaksa Agung ini tidak hanya bertindak sebagai eksekutor yang baik, tetapi mampu menyelami masalah-masalah hukum di masyarakat,” ujar Arteria

Dikatakan Arteria, Jaksa Agung pun berani secara tegas menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri (kejari) untuk menerapkan restoratif justice. 

Selain itu, Jaksa Agung dalam periode ini sudah berupaya mencegah perilaku koruptif terjadi di ruang publik.

Read More

Perseteruan Bupati Dan Wakil Bupati Bojonegoro Berlanjut Ke Kepolisian

KABARPROGRESIF.COM: (Bononegoro) Konflik antara Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irwanto terus berlanjut. Saat ini, kasus tersebut dalam penanganan jajaran Polda Jatim.

Kepala Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKB Wildan membenarkan, kasus ini sekarang sedang ditangani sub direktorat Polda Jawa Timur. 

Ia mengatakan kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk di antaranya sejumlah saksi ahli untuk mendapatkan keterangan. 

"Kami telah memeriksa satu saksi ahli," ujarnya di Surabaya, Selasa (26/10).

Wakil Bupati Bojonegoro yang akrab disapa Wawan melaporkan Anna Muawanah ke kepolisian setempat pada 9 September lalu karena dugaan pencemaran nama baik. 

Terkait saksi lainnya, kata Wildan, polisi juga sudah mengambil keterangan dari admin WhatsApp Group (WAG).

Sebabnya, dugaan pencemaran nama baik terhadap Wabup Wawan itu mencuat di salah satu WAG yang ada di Bojonegoro. 

"Materinya terkait admin dan juga siapa yang membuat grup. Kemudian, grup itu apa saja aturannya dan lain-lain," katanya.

Berdasarkan laporan Wawan Wabup Bojonegoro, pemeriksa dan penyelidikan yang dilakukan polisi mengarah pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Perseteruan dua pucuk pimpinan di Bojonegoro ini sebelumnya pernah dimediasi oleh DPD PDIP Jawa Timur. 

Sebab keduanya adalah berangkat dari partai tersebut saat Pilkada Bojonegoro.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengatakan, permasalahan kadernya itu akan ditarik seluruhnya oleh partai. Pihaknya punya mekanisme untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

"Seluruh urusan Bojonegoro (terkait perseteruan bupati-wakil bupati, Red) akan menjadi urusan DPD PDIP Jatim," jelasnya

Namun, Untari belum bersedia membuka hasil pertemuan kemarin. Pihaknya akan mengadakan rapat pleno untuk menyelesaikan masalah yang membelit Wawan, sapaan akrab Budi Irawanto. Pendalaman permasalahan akan dibahas DPD PDIP Jatim. 

Read More

Kasus Suap Proyek Infrastruktur, KPK Panggil Tiga Kasi Dinas PUPR Muba

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga kepala seksi (Kasi) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin . Ketiganya bakal diperiksa kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur.

Ketiganya yakni, Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Apriansyah; Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Jayanegara Sediyatma; Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Suandi Effendi.

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021, untuk tersangka HM (Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

"Pemeriksaan dilakukan di Satbromobda Sumatera Selatan Jalan Srijayanegara Bukit Besar Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang," tambahnya.

Selain memeriksa tiga Kasi Dinas PUPR, tim penyidik juga memanggil lima saksi lainnya. Mereka yakni

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Kabupaten Muba, Lupi; Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR Kabupaten Muba, Suhari; Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Muba, Ade Irawan.

Lalu Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin, Rudianto dan Staff Bagian Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Deni Sapatra.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di daerahnya.

Putra kandung mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya.

Ketiga orang lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Muba, Herman Mayori (HM); Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Muba, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH). Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan Suhandy, pemberi suap.

Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Muba. Adapun, komitmen fee yang dijanjikan oleh Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut, sebesar Rp2,6 miliar.

Suhandy diduga baru menyerahkan uang senilai Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayori dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayori dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK. 

Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta. 

Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Muba.

Read More

Resmikan Monumen Cakra, Pangkoarmada II : Jadi Inspirasi Prajurit Meningkatkan Profesionalisme

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P,M.Tr.(Han) meresmikan Monumen Cakra, yang menjadi ikon baru di Koarmada II pada Rabu, (27/10/2021). 

Berada tepat di depan pintu masuk sisi selatan gedung Lounge Majapahit, Monumen Cakra sebelumnya telah mengalami pemugaran hingga terlihat lebih megah saat ini. 

Dalam sambutannya, Pangkoarmada II mengungkapkan jika keberadaan Monumen Cakra diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi prajurit Koarmada II untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengabdian mereka.Dimana hal tersebut tersirat dari bentuk Cakra yang sarat akan makna penting. 

“Cakra adalah sebuah senjata yang memiliki arti penting bagi Koarmada II sebab lambang Cakra tidak lepas dari sejarah lahirnya Armada Republik Indonesia. Dimana seiring waktu saat ini armada RI terpecah menjadi tiga yaitu Koarmada I, Koarmada II, dan Koarmada III,” ujar Laksda Iwan.

Tidak hanya itu, menurut Laksda Iwan arti Cakra yang dalam Bahasa Sanskerta berarti Cakram atau roda mengandung makna keseimbangan perputaran roda kehidupan. Sehingga hidup menjadi dinamis. 

Dan sebagai senjata sakti Dewa Wisnu dalam Agama Hindu, Cakra merupakan senjata yang dalam membela kebenaran dan keadilan serta diyakini ampuh bagi siapa saja yang berpihak pada kebajikan.

Sementara itu roda pada Cakra yang  memiliki delapan gigi berupa Obor, Laksda Iwan menjelaskan bila pada ketentuan tentang lambang Koarmada ke delapan obor tersebut memiliki arti masing-masing yang mewakili kekuatan manusia. 

“ Yaitu tulus ikhlas, perilaku terpuji, pancaran mata yang tajam, komunikatif, siaga waspada , daya pikir, keputusan yang tepat dan keyakinan yang kuat,” jelasnya.

Selanjutnya di tengah Cakra ada Trisula yang merupakan senjata Dewa Neptunus dan melambangkan tiga unsur kemampuan pokok Koarmada yakni Di atas permukaan laut, Di bawah permukaan laut, dan di udara. 

“ Secara keseluruhan arti dari simbol Cakra dan Trisula adalah menggambarkan bahwa Koarmada sebagai bagian integral TNI  AL dengan segenap komponen SSAT, siap menghadapi ancaman terhadap kedaulatan NKRI di seluruh perairan yurisdiksi nasional,” tandas orang nomor satu di Koarmada II ini.

Turut hadir dalam acara peresmian Monumen Cakra antara lain Kaskoarmada II, Irkoarmada II, Kapoksahli Koarmada II, serta para Asisten Pangkoarmada II dan Kasatker Mako Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More

KPK Incar Pejabat Kemensos dan DPR Terkait Kasus Korupsi Dana Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus menggarong uang rakyat alias korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa, 26 Oktober 2021.

Disebutkan, kini penyidik KPK tenga membidik sejumlah pejabat di Kementerian Sosial dan anggoat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu menindaklanjuti fakta persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Menss) Juliari Peter Batubara dan antek-anteknya yang merembet ke sejumlah nama pejabat di Kemensos maupun DPR.

"Itu semua sudah dilakukan penyelidikan. Nanti, misalnya bukti-buktinya sudah cukup kuat didukung keterangan saksi, nanti akan diekspose ke pimpinan untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu bisa dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Untuk itu, KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penyaluran bansos.

Soalnya KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbedaan harga paket bansos.

"Kita juga menggandeng BPKP untuk mengaudit investigasi penyaluran bansos tersebut," ujarnya.

Dalam proses persidangan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sejumlah nama di lingkaran Kemensos dan DPR disebut terlibat dalam kasus korupsi bansos Covid-19.

Juliari disebut membagi jumlah alokasi kuota 1,9 juta paket bansos Covid-19 menjadi beberapa kelompok penyedia.

Sebanyak 1 juta paket diberikan kepada kelompok Herman Hery/Ivo Wongkaren; 400 ribu kuota untuk grup Ihsan Yunus/Iman Ikram/Agustri Yogasmara; 300 ribu kuota untuk kepentingan Bina Lingkungan; dan 200 ribu paket untuk Juliari sendiri.

Adapun KPK sudah memintai keterangan atau klarifikasi Juliari dan Ketua Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery dalam proses penyelidikan baru ini.

Read More

Deteksi Dini, Dispendik Surabaya Lakukan Swab RT-PCR bagi Siswa dan Guru SMP yang Gelar PTM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) SMP negeri dan swasta di Kota Surabaya serentak melakukan pemeriksaan Swab RT-PCR berkala, bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

Pemeriksaan Swab RT-PCR ini, dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 27 - 29 Oktober 2021.

Pelaksanaan Swab RT-PCR untuk siswa SMP negeri dan swasta ini mengikuti rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkup pendidikan.

“Jadi di dalam SOP Dinkes Surabaya disampaikan, sekolah yang mendapat rekomendasi PTM supaya dilakukan Swab RT-PCR terlebih dahulu. Untuk memastikan seluruh siswa dan gurunya dalam kondisi sehat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugrohoerang dikutip Kantor Berita RMOLJatim  Rabu (27/10).

Aji mengatakan, Swab RT-PCR yang digelar Dispendik dan difasilitasi Dinkes Surabaya ini, merupakan bagian dari bentuk kehati-hatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melaksanakan PTM. 

Pihaknya memastikan, jika dari hasil Swab RT-PCR di lingkungan sekolah ada yang positif, itu belum tentu bisa disebut sebuah klaster. 

“Kita memastikan, ini kan bentuk dari deteksi dini. Semakin cepat diketahui, semakin cepat penanganannya,” kata Aji.

Aji melanjutkan, setelah hasil test Swab RT-PCR keluar dan dinyatakan seluruhnya negatif, maka Dispendik Surabaya akan mengeluarkan surat rekomendasi PTM. 

Nantinya dalam surat rekomendasi itu, akan disebutkan pelaksanaan PTM dengan batasan siswa maksimal 25 persen.

Sedangkan siswa yang belajar daring, tidak perlu mengikuti Swab RT-PCR, karena test swab ini hanya untuk siswa yang diizinkan oleh wali murid mengikuti PTM. 

Sementara untuk sistem belajar mengajarnya masih sama dengan PTM sebelumnya.

Aji menambahkan, ketika guru mengajar PTM di kelas, maka guru juga harus mengajar melalui daring. Pihaknya berharap, dengan cara ini guru akan lebih mudah mengajar para muridnya.

“Sasarannya ada 72.003 siswa SMP negeri dan swasta se-Surabaya, sedangkan jumlah SMP yang sudah melaksanakan PTM total ada 115 sekolah,” pungkasnya. 

Read More

Arahan Dan Penekanan Pangkoarmada II Sebagai Penerima Apel Khusus Di Dermaga Madura

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H., M.A.P., M,TR.(HAN)  bertindak selaku penerima apel khusus memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh peserta apel khusus yakni seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang di helat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada hari Rabu (27/10).

Dalam amanatnya Pangkoarmada II menyampaikan, “bahwa kondisi Indonesia masih dalam Pandemi Covid-19 yang masih mengancam sampai saat ini, untuk itu saya mengajak seluruh Personel Koarmada II beserta keluarga besar agar tetap taat dan disiplin menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 terutama menggunakan masker, dan menjaga kondisi tubuh sesuai anjuran pemerintah serta penekanan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, disamping itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan , bahwa beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2021 di Papua yang merupakan salah satu tolok ukur negara luar melihat penanganan Covid-19 di Indonesia”, Jelasnya.

“Perlu diketahui dalam pelaksanaan PON tersebut beberapa Prajurit Koarmada II Turut berperan mensukseskan hingga mampu meraih medali, untuk itu saya selaku Pangkoarmada II sangat mengapresiasi hasil yang diraih para Prajurit Koarmada II yang ikut dalam ajang PON Papua 2021 tersebut”, tambah Laksda Iwan.

Adapun Prajurit Koarmada II yang menorehkan prestasi pada ajang tesebut yakni Serka Bah Nurhadi Anggota Disyahal Makassar meraih medali perunggu kelas 470 Internasional Cabang olahraga layar, Sertu Nav Bobi Muhammad Hakim, satker KRI Arung Samudera Satban Koarmada II meraih 2 mendali perunggu pada kelas Laser standar nomor maraton, Trapesoid Cabang olahraga layar, Serda Jas Ardi Isadi Lantamal V meraih 1 medali emas, perak dan perunggu Cabang olahraga Dayung Rowing, Serda Jas /W Jeni Elvis Kause meraih medali emas Cabang olahraga pencak silat kelas B Putri 51-55 Kg.

Dalam kesempatan tersebut Laksda Iwan juga mengingatkan agar jangan terlalu puas atas hasil yang diraih sekarang ini, terus kembangkan kemampuan dan prestasi dalam segala bidang, melalui latihan rutin dan terukur selain itu melalui pembinaan-pembinaan di lingkungan Koarmada II dengan harapan mampu mengharumkan nama Koarmada II di berbagai ajang perlombaan.

Dihadapan para peserta Apel, Pangkoarmada II juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang telah berkontribusi dalam pembinaan-pembinaan profesionalisme yang dilaksanakan di lingkungan Koarmada II kedepan, ia juga berpesan agar jangan menghabiskan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi menjurus pada hal-hal negatif.

“Kembangkan kreatifitas dan kemampuan kalian untuk meraih prestasi yang membanggakan”, ungkap Iwan sapaan-akrab Pangkoarmada II saat menutup amanat.

Turut hadir Kaskoarmada II, Irkoarmada II, Kapok Sahli Koarmada II, Danguspurla Koarmada II, Para Asisten Pangkormada II, Seluruh Kasatker Koarmada II, Seluruh Dan KRI yang berada di Pangkalan Koarmada II, seluruh Prajurit dan PNS Mako Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kodim 1702/Jayawijaya Siagakan Personel Bantu Kepolisian Pasca Penahanan Mantan Bupati Yalimo

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Mantan Bupati Yalimo, Lakius Peyon ditahan Ditreskrimsus Polda Papua setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial Rp 1 miliar.

Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel Infanteri Arif Budi Situmeang menyatakan pihaknya telah menyiagakan personel.

Hal itu untuk memberikan dukungan kepada polisi mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin muncul akibat penahanan Lakius Peyon.

"Kalau ada permintaan dari kepolisian untuk melapis jika ada tindakan-tindakan anarkis, maka kami siap untuk membantu mengamankan Kabupaten Yalimo yang masih masuk dalam wilayah teritorial Kodim 1702/Jayawijaya," kata Situmeang di Wamena, Rabu (27/10).

Situmeang mengatakan ada aksi unjuk rasa dari pendukung Lakius Peyon yang merupakan peserta pemilu bupati dan wakil bupati Yalimo itu.

Dia membenarkan telah menerima laporan bahwa sejak pagi massa menuju Polres Yalimo untuk menyerahkan aspirasi agar polisi membebaskan Peyon.

Massa menduga, penetapan tersangka berkaitan dengan pilkada yang hendak dilaksanakan di sana.

"Memang benar ada unjuk rasa dari massa yang merasa tidak puas dengan masalah ini, tetapi sampai saat ini belum ada penonjolan dampak dari aksi unjuk rasa seperti perusakan dan lain-lain," ungkap Situmeang.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Infanteri Arif Budi Situmeang telah menyiagakan personel untuk memberikan dukungan kepada polisi mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin muncul akibat penahanan mantan Bupati Yalimo Lakius Peyon.

Dandim 1702/Jayawijaya memastikan bahwa situasi di Yalimo masih kondusif.

Dia menyatakan tidak ada aksi pemalangan akses jalan darat antar-Kabupaten Yalimo-Jayawijaya.

"Tidak ada gangguan dengan lintasan jalan darat Wamena-Yalimo, hanya jembatan kilometer 97 yang kemarin dirusak namun sudah ada warga yang melakukan perbaikan sementara," katanya.

Situmeang mengimbau masyarakat Yalimo tidak menjadikan politik pemilihan kepala daerah sebagai media untuk memecah belah persaudaraan.

"Semua masyarakat Yalimo itu bersaudara. Jangan menjadikan politik sebagai bentuk perpecahan dari masyarakat," imbau Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arif Budi Situmeang.

Ditreskrimsus Polda Papua menetapkan mantan Bupati Yalimo Lakius Peyon sebagai tersangka penyalahgunaan bansos Rp 1 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes Ricko Taruna mengungkapkan LP telah ditahan sejak Senin (25/10), setelah sebelumnya diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus tersebut berawal adanya berita di media sosial terkait Pemerintah Kabupaten Yalimo melakukan pembayaran kepada perwakilan masyarakat dengan menggunakan dana bansos senilai Rp 1 miliar.

Pembayaran tuntutan masyarakat itu tidak sesuai dengan kriteria pemberian dana bansos Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 1 miliar berdasarkan LHAPKKN dari BPKP Perwakilan Papua.

"Tercatat 18 orang saksi yang dimintai keterangannya termasuk tiga saksi ahli," jelas Kombes Ricko Taruna di Jayapura, Selasa (26/10).

Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUP, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Pengacara LP, Iwan Niode menyatakan timnya akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Papua yang menetapkan kliennya sebagai tersangka korupsi bansos.

"Saat ini kami masih mengumpulkan bahan-bahan sebelum mengajukan prapradilan di pengadilan," kata Iwan Niode di Jayapura, Selasa (27/10).

Menurut dia, penetapan kliennya sebagai tersangka bansos bermuatan politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), yang mana LP adalah salah satu calon yang ikut pilkada bupati dan wakil bupati.

Iwan Niode yang didampingi rekannya Eugen Ehrlich Arie juga mempertanyakan keterlibatan sekda Yalimo atas kasus korupsi yang dituduhkan kepada kliennya.

Karena dalam kasus ini, kata Iwan Niode, pembayaran dana bansos itu dilakukan sekda.

"Yang bertemu dengan pedemo di Dinas Kesehatan adalah sekda, sehingga seharusnya yang menjadi tersangka adalah sekda,” kata Iwan Niode.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi di Pabrik Gula PTPN XI, KPK Periksa 14 Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 saksi sekaligus dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan six roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT. Perkebunan Nusantara XI Periode Tahun 2015-2016.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mulyono (Kepala Urusan Sertifikasi Divisi Pengolahan PTPN XI), Sugeng Juantoro Wiji Utomo (Karyawan PTPN XI, Driver), Flora Puji Lestari (Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Medika), Handy Ermawan (Karyawan PTPN XI, Bagian Perpajakan), Binardi Soenarto (Kepala Urusan Teknik PTPN XI Tahun 2015).

Pemeriksaan juga dilakukan pada Ninik Utari (Pensiunan Karyawan PTPN XI), Catur Budi Putranto (Mantan Manager Tehnik / Instalasi PG, Djatiroto tahun 2016), dan Aries Budianto (Project Manager PT. Wahyu Daya Mandiri 2015 s.d Sekarang).

Ali menambahkan, penyidik juga memanggil Kurniawan Eko Saputro (Kepala Seksi Mekanik Gilingan PG Djatiroto periode tahun 2010 s.d 2017), Agus Widodo Pracahyo (Mantan Asisten Manager Tehnik PG. Djatiroto tahun 2016), Yosep Soepandi (Asisten Manager Pengolahan PG. Djatiroto tahun 2016), Suwito (Kasi Energi / Kasi Tehnik Turbin PG. Djatiroto tahun 2016), Sutarno (Staff Divisi Tehnik PTPN XI, Tahun 2015/2016), dan Winarsono (Manager QC PG. Djatiroto tahun 2016).

Ali tidak menjelaskan kaitan para saksi dalam kasus ini. Hingga saat ini pun KPK belum mau mengungkap siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Prov. Jawa Timur,” ujar Ali singkat.

Read More

Pangdam Sebut Jawa Timur berada di Level 3, Masih Kalah dengan Jawa Tengah

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto kembali melakukan manuver untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Provinsi Jawa Timur.

Bahkan, dalam rapat evaluasi tentang Covid-19 yang diikuti oleh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, Suharyanto mengungkapkan jika cakupan vaksinasi di Jawa Timur, berada dibawah Provinsi Jawa Tengah.

“Jawa Timur menjadi level 3, kalah dengan Jawa Tengah. Padahal, Jawa Tengah memiliki angka positif Covid dan kematian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur,” ujar Pangdam.

Ternyata, kata Suharyanto, penetapan penetapan status level 3 tersebut diakibatkan masih rendahnya cakupan vaksinasi terhadap para lansia.

Bahkan, dalam rakor evaluasi itu ia menghimbau semua pihak untuk tak beranggapan jika pandemi di Jawa Timur telah usai.

“Jangan terbawa euphoria, seakan-akan pandemi Covid-19 tidak ada. Kita sebagai aparat negara harus tetap waspada, dan bahu-membahu sampai pandemi ini benar-benar hilang,” pintanya.

Selain upaya peningkatan capaian vaksinasi harian, Pangdam juga mengambil beberapa langkah manuver lainnya dalam upaya pencapaian itu, salah satunya adalah pemetaan di setiap Kota/Kabupaten yang minim capaian vaksinasi harian.

"Termasuk prioritas kegiatan vaksinasi serentak dalam 2 minggu ke depan dengan rasio lansia 40 prsen, dan umum 60 persen pada tingkat Provinsi Jatim,” bebernya.

Strategi lainnya ialah soal sinkronisasi vaksinasi, hingga penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Ia menilai, beberapa langkah diyakini bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti adanya vaksinasi.

“Dan yang paling utama adala, evaluasi terkait langkah-langkah yang telah dibuat, dan capaian vaksinasi harian dalam rangka menekan lonjakan kasus Covid menjelang perayaan natal dan tahun baru,” bebernya.

Selama perayaan natal dan tahun baru, Suharyanto menegaskan jika dirinya akan mengambil beberapa langkah tegas yang berkaitan dengan pengerahan personel, hingga penyekatan di beberapa titik. 

“Ada 321 titik penyekatan,” jelasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Cangkrukan di Balai RW, Wali Kota Eri Serap Aspirasi Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beragama inovasi terkait pelayanan publik rupanya terus digeber Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Bahkan terbaru, ia bersama jajarannya mengadakan giat cangkrukan bareng warga di Balai RW. Pertemuan langsung melalui duduk bersama 'lesehan' ini, dilakukannya agar bisa lebih dekat dengan warganya.

Balai RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Surabaya, menjadi lokasi jujukan perdananya, Selasa (26/10) malam. 

Di sana, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu, terlihat menerjunkan kekuatan penuh dengan menghadirkan seluruh pejabat terkait yang tupoksinya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Hadir pula, Ketua RT/RW, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas) hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang berada di 6 wilayah kelurahan Kecamatan Wonokromo Surabaya. 

Bahkan, tiga pilar kecamatan juga kompak hadir bersama masing-masing jajarannya.

Wali Kota Eri mengatakan, kegiatan cangkrukan semacam ini harus terus digalakkan. 

Dengan cara demikian, maka segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat bisa dicarikan titik solusi penyelesaiannya.

"Di sini saya ingin menunjukkan bahwa njenengan (warga) dan kami yang ada di pemkot tidak ada bedanya. Saya berharap acara seperti ini akan terus berlanjut. Jadi ada kedekatan antara lurah, camat, sampai wali kota dengan warganya," kata Wali Kota Eri.

Pertemuan ini pun menjadi sebuah ajang diskusi publik antara wali kota, pejabat pemkot dan masyarakat. 

Satu persatu perwakilan warga di enam kelurahan Kecamatan Wonokromo, menyampaikan aspirasinya. 

Ada yang menyampaikan terkait masalah genangan air, rumah tidak layak huni (Rutilahu), soal pendidikan, akta kematian hingga program dana kelurahan.

Wali Kota Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya tidak akan pernah sempurna tanpa adanya masukan atau saran dari warga. 

Makanya melalui cangkrukan bareng ini, ia ingin warga menyampaikan 'uneg-unegnya' agar bisa langsung dicarikan titik temu penyelesaian.

"Pergerakan kami di pemkot tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada panjenengan (anda) semuanya. Karena kami semua (pejabat pemkot) adalah sayyid, yang berarti pelayan masyarakat," katanya.

Karenanya, melalui momentum ini, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengajak seluruh warga di Kecamatan Wonokromo untuk bergotong-royong bersama menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. 

Misalnya, perangkat kampung seperti PKK, RT/RW atau LPMK aktif melaporkan kondisi warganya yang membutuhkan intervensi dari pemerintah.

"Saya nyuwun tulung (minta tolong) ke bapak/ibu semuanya, mulai sekarang bantu pemkot untuk mensejahterakan warga dan membahagiakan warganya. Sebab, kalau tanpa bantuan panjenengan (anda) semua, pemkot tidak akan bisa sempurna," tuturnya.

Ia menjelaskan, bahwa giat cangkrukan semacam ini dilakukannya sekaligus untuk menyempurnakan program-program yang ada di Pemkot Surabaya. 

Apalagi, dengan hadirnya pejabat struktural pemkot yang berkaitan dengan masyarakat, maka segala permasalahan diharapkan bisa langsung dicarikan solusi bersama. 

"Ketika ada pertemuan semacam ini, ternyata solusinya bisa langsung diambil," ujarnya.

Dalam cangkrukan ini, Wali Kota Eri mengaku, setidaknya ada 10 permasalahan yang disampaikan warga Wonokromo dan langsung diambil solusi penyelesaiannya. 

Melalui langkah ini pula, ia berharap ke depan semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat, dapat berhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan. 

"Karena kemarin sempat terhenti ada Covid-19 dan sekarang kita mulai lagi. Tadi ada sekitar 10 permasalahan yang bisa selesai langsung," ungkap dia.

Rencananya, giat cangkrukan seperti ini bakal terus diagendakan Wali Kota Eri bersama jajarannya. 

Bahkan, ia berencana menyambangi setiap wilayah kecamatan untuk bertemu langsung dengan warganya.

"Terus keliling ini. Nanti saya minta diteruskan dua minggu sekali diteruskan sama lurah camat dengan Perangkat Daerah (PD) yang ada. Dengan begitu kita tahu betul apa keinginan masyarakat," jelas dia.

Di lain hal, Wali Kota Eri juga kembali berpesan kepada seluruh jajarannya, bahwa di Pemkot Surabaya tidak ada pejabat atau PD yang paling hebat dan sempurna. 

Bagi dia, pemkot adalah rumah atau perahu besar untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat.

"Sehingga saya selalu mengatakan, di pemkot itu tidak ada yang paling hebat. Jadi, lurah, camat dan PD (Perangkat Daerah) harus menjadi satu bagian, menjadi perahu besar untuk menyelesaikan masalah Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Kasal Pimpin Tupdik Dikmaba dan Dikmata TNI AL Satdik 1 Tanjung Uban

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.,  secara resmi menutup program Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AL Angatan XLI TA 2021 Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal), Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Selasa, (26/10/2021).

Penutupan pendidikan tersebut diikuti oleh 245 orang siswa Satdik 1 Tanjung Uban, yang terdiri dari 100 orang Dikmaba dan 145 orang Dikmata TNI AL Angatan XLI. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Komandan Sekolah Bintara (Danseba) Satdik 1 Letkol Mar Endik Catur S., S.H. 

Usai mengikuti tupdik, para Bintara dan Tamtama remaja ini selanjutnya berdinas di beberapa Kapal perang Republik Indonesia (KRI) maupun Staf yang berada dibawah Koarmada I.

Acara penutupan pendidikan dimeriahkan dengan demo dari siswa Dikmaba dan Dikmata Satdik 1 Tanjung Uban, berupa demo Kolone Senapan, demo bongkar pasang senjata laras panjang dan laras pendek dengan mata tertutup, demo pluit khas TNI AL serta demo bela diri militer.

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono, Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal Ny. Titi Nurhidayat, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, S.E., M.M. 

Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwika Tjahja Setiawan, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa jatidiri Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. 

Prajurit TNI AL merupakan prajurit yang terlatih, terdidik, dan pantang menyerah, rela berkorban jiwa dan raga dan berbakti kepada Ibu pertiwi, Prajurit matra laut selalu gigih mengatasi segala bentuk ancaman bangsa dan senantiasa mengawal Indonesia tumbuh, serta bersama rakyat mengabdi menuju Indonesia tangguh.

Menurut Kasal upacara ini sebagai tanda selesainya pendidikan pertama bintara dan tamtama TNI AL Angkatan ke-41 Tahun 2021, juga sebagai pengakuan serta penghargaan TNI AL terhadap keberhasilan para prajurit dalam menjalani pendidikan di Satdik 1 Kodiklatal Tanjung Uban Kepulauan Riau.

“Atas nama pribadi dan TNI AL, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan kalian menjadi bintara dan tamtama dengan pangkat Sersan Dua dan Kelasi Dua,” Jelas Kasal.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peristiwa ini merupakan keberhasilan pertama para prajurit dalam menghadapi medan tugas sebagai personel TNI AL. 

Namun perlu diingat bahwa kedepan tantangan bangsa Indonesia semakin besar, sehingga tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai prajurit matra laut akan semakin meningkat. (PenKodiklatal)

Read More