Kamis, 28 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat secara resmi menutup program Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Angkatan ke-51 dan Pendidikan Pembentukan Perwira Singkat (Diktupakat) TNI AL TA 2021. 

Penutupan pendidikan yang diikuti 758 siswa tersebut dilaksanakan di Lapangan Laut Maluku Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Rabu, (27/10/2021).

Dari 758 orang perwira yang mengikuti Tupdik tersebut terdiri  469 siswa Diktukpa Angkatan LI dengan rincian 100 orang Siswa Korps Pelaut, 76 orang siswa Korps Teknik, 46 orang siswa Korps Elektronika, 93 orang Korps Suplai, 27 orang Korps Kesehatan, 19 orang Korps Pomal, 23 orang Korps Khusus dan 85 orang siswa Korps Marinir.

Sedangkan 289 orang sisanya merupakan siswa Diktupakat TA 2021 dengan rincian 80 orang Siswa Korps Pelaut, 58 orang siswa Korps Teknik, 29 orang Korps Elektronika, 25 orang Korps Suplai, 2 orang Korps Kesehatan, 11 orang Korps Pomal, 26 orang Korps Khusus dan 55 orang siswa Korps Marinir.

Prosesi Tupdik diawali dengan pernyataan resmi Penutupan Pendidikan (Tupdik) oleh Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, penyerahan medali siswa terbaik tiap-tiap Korps dan dilanjutkan dengan penyerahan Ijazah kepada wisudawan. Lulusan terbaik pada Diktukpa angkatan ke-51 diraih oleh Siswa Diktukpa Bahrul Ulum korps Marinir sedangkan Diktupakat lulusan terbaik adalah Siswa Diktupakat Ahmad  Sobli Korps Pelaut. Kedua lulusan terbaik ini akan menjadi perwakilan perwira pada pelaksanaan Praspa yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI TNI Yudo Margono, S.E., M.M pada Jumat, 27 Oktober mendatang.

Adapun lulusan terbaik tiap tiap korps sebagai berikut untuk Diktukpa korps pelaut Siswa Diktukpa Sugianto, korps Teknik Siswa Diktukpa Agun Widyanto, korps Elektronika Siswa Diktukpa Teguhh setiono, korps Suplai Siswa Diktukpa Pulty Johaningsih, korps marinir Siswa Diktukpa Bahrul Ulum, korps Kesehatan Siswa Diktukpa Willy Deska, S.Kep, korps khusus Siswa Diktukpa Aryadi, korps Pomal Siswa Diktukpa Bagus Endar P.

Sedangkan lulusan terbaik tiap tiap korps untuk Diktukpakat adalah korps Pelaut Siswa Diktukpa Ahmad Sobli, korps Teknik Siswa Diktukpa Dwi Budianto, korps Elektronika Siswa Diktukpa Ahyudin Liomba, korps Suplai Siswa Diktukpa Ermi Wuryaningsih, korps marinir Siswa Diktukpa Bomflet Sirait, korps Kesehatan Siswa Diktukpa Nonky Husein, korps khusus Siswa Diktukpa Agus Suprianto, korps Pomal Siswa Diktukpa Fatkhur Rozak.

Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dalam sambutanya menyampaikan selaku Komandan Kodiklatal, dirinya mengucapkan selamat atas keberhasilan para mantan siswa dalam menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, aman dan lancar yang Insya Allah, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2021, akan dilantik menjadi perwira pertama TNI AL sekaligus diambil sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira.

Pada kesempatan ini, Dankodiklatal mengucapkan selamat kepada Siswa Diktukpa Bahrul Ulum korps marinir sebagai siswa berprestasi terbaik dari Diktukpa dan Siswa Diktukpa Ahmad Sobli korps Pelaut sebagai siswa berprestasi terbaik dari Diktukpakat. Kedua perwira ini yang meraih penghargaan “Jala Wira Adhiguna”, serta saya sampaikan selamat kepada saudara yang  berhasil  meraih  prestasi  terbaik  di tiap-tiap korps. Semoga prestasi tersebut dapat dipertahankan dimanapun saudara nanti  ditugaskan.

Menurutnya perubahan status menjadi seorang perwira diharapkan mampu  mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai seorang perwira TNI AL yang senantiasa memahami besarnya tugas dan tanggung jawab terhadap anak buah dan keluarga, perwira muda harus berani mengambil inisiatif, mengajukan saran dan tampil dalam hal positif, sehingga  selalu berusaha mengembangkan ilmu dan keterampilannya guna mendukung pelak-sanaan tugas. (PenKodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Situasi Covid-19 Kota Surabaya telah ditetapkan level 1 sesuai hasil asesmen Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 per tanggal 19 Oktober 2021. 

Capaian ini pun diiringi dengan sejumlah kelonggaran dan salah satunya diizinkannya kegiatan Car Free Day (CFD) dengan pembatasan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan, pihaknya berencana kembali mengadakan kegiatan CFD mulai bulan depan. 

Saat ini, pihaknya tengah mematangkan SOP teknis pelaksanaan di lapangan.

"CFD Insya Allah masih dihitung (teknisnya) bersama teman-teman, tapi dengan batasan-batasan, sehingga tidak dibuka los (bebas)," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (27/10)

Secara teknis, ia menyatakan, bahwa kegiatan CFD ini pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan SOP protokol kesehatan. 

Seperti di antaranya, penyesuaian kapasitas pengunjung CFD, hingga penerapan scan barcode PeduliLindungi.

"Misalnya berapa jumlah pengunjung CFD nanti. Terus di ujung-ujung (jalan) ada yang menjaga berapa orang dan yang penting ada PeduliLindungi saat masuk ke CFD-nya. Itu yang kita lakukan dan kita sedang diskusikan dengan teman-teman," katanya.

Menurutnya, perhitungan ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Jangan sampai, ketika CFD kembali diadakan, hal ini kemudian menimbulkan euforia masyarakat yang berlebihan. 

"Kita mulai menggerakkan menuju new normal tapi tidak euforia yang berlebihan," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Setelah mengikuti gowes sejauh 18 kilometer di kawasan Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa, 26 Oktober 2021 pagi, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto langsung bertandang ke Makorem 083/Baladhika Jaya.

Di Makorem, Mayjen Suharyanto meresmikan adanya bangunan Yayasan Baladhika Jaya. Yayasan itu, dibangun untuk menampung anak yatim piatu.

Beberapa hal, disampaikan oleh Pangdam usai menandatangani prasasti pada bangunan itu, salah satunya mengayomi anak yatim piatu yang nantinya tinggal di Yayasan tersebut.

“Pengurus Yayasan Baladhika, harus berkompeten dan tidak mengutamakank kepentingan pribadi,” tegas Suharyanto.

Pengurus Yayasan, kata dia, diharuskan untuk bisa bertanggung jawab terhadap para yatim piatu yang nantinya tinggal di lokasi itu. 

Sebab, Mayjen Suharyanto berujar, yatim piatu merupakan amanah yang harus dijaga. 

“Pengurus Yayasan harus bisa bertanggung jawab penuh,” pintanya.

Untuk diketahui, pembangunan Yayasan Baladhika Jaya itu dimulai pada awal tahun 2021. 

Beberapa pihak, telah memberikan dukungan penuh dengan didirikannya Yayasan itu, salah satunya BRI cabang yang telah menyalurkan bantuan berupa Corporate Social Responsibility atau CSR ke Yayasan tersebut. (Pendam V/Brawijaya)




KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, menetapkan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

Ketiga tersangka itu yakni, Dody Agus Suprianto pejabat Dinas Lingkungan Hidup terkait kasus pengadaan alat berat Buldozer, Mulyadi dan Eman Suherman di Dinas Perdagangan terkait kasus pengelolaan retrebusi.

“Sudah tahap penyidikan dengan tindakan penahanan terhadap para tersangka,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko, Rabu (27/10).

Dijelaskannya, pertama perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat berat buldozer anggaran tahun 2019 dengan merk Zoomlion model ZD220S-3 sebesar Rp8,4 miliar di Dinas Lingkungan Hidup dengan kerugian negara sebesar Rp1,4 Miliar.

Kedua dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan retribusi pelayanan tera ulang pada tahun 2017 dengan kerugian negara dalam kasus retribusi tera ulang di Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi kisaran Rp1 Miliar.

“Untuk kasus tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup kami melaksanakan tindakan penahanan terhadap 1 orang tersangka DS sebagai PPK dengan total kerugian negara dalam proses penghitungan kisaran Rp1,4 miliar,” ulasnya.

Sedangkan, lanjut Barkah Dwi Hatdoko, dalam perkara Tipikor retribusi tera ulang Kejari Kabupaten Bekasi menahan dua orang tersangka ML dan ES sebagai pejabat struktural pada Dinas Perdagangan dengan total kerugian negara sebesar Rp1 Miliar.

Barkah Dwi Hatmoko menegaskan penyidikan Kejari Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan untuk melakukan pengembangan. Untuk sementara ke tiga tersangka DAS, ML dan ES ditahan di Polres Metro Bekasi selama 20 Hari kedepan.

“Kita belum menutup penyidikan, memang masih dikembangkan baik tindak pidana yang sedang kami tangani saat ini, maupun tindak pidana lainnya,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Masih dalam suasana Hari Santri Nasional dan menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, Vaksinator Akademi Angkatan Laut (AAL) tak berhenti dan kembali melanjutkan Serbuan Vaksin Maritim TNI AL dengan menyasar 189 siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama (MA NU) yang digelar di Auditorium MA NU Sidoarjo Jln. Raden Patah No.78 Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/10).

Serbuan Vaksin Maritim TNI AL sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi AAL ini, sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., untuk terus gencarkan serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim dalam upaya membantu pemerintah  mempercepat penanganan covid-19 di Indonesia.

Menurut penanggungjawab kegiatan yang juga Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka PPM), Setlem AAL, Kolonel Laut (KH) Dr. Muh. Saichu, mengatakan bahwa dalam serbuan vaksinasi maritim di MA NU Sidoarjo ini, AAL  menurunkan Sembilan tenaga kesehatan yang berhasil melayani 189 orang (15 Dosis pertama dan 174 dosis vaksin kedua).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ka PPM, Setlem AAL, mewakili Gubernur AAL, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., Kepala Sekolah MA NU Sidoarjo, Minhawa Hawaina S.Pd.I., Kasubditkes, Ditpers AAL, Letkol Laut (K) dr. Heru Nurdianto, Sp.U. dan Karumkit drg, Nainggolan AAL, drg. Sophian.

Gubernur AAL ditempat terpisah  mengatakan bahwa Serbuan Vaksinasi maritim ini, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-70 AAL tahun 2021, Hari Santri Nasional dan Peringatan Sumpah Pemuda 2021 yang mengusung tema “Bersatu, Bangkit dan Tumbuh”.

Gubernur AAL mengucapkan terimakasih kepada MA NU Sidoarjo atas kerjasama yang sudah dibangun antara AAL dengan MA NU Sidoarjo, dan berharap pelaksanaan kerjasama ini dapat terlaksana di bidang lainnya di waktu mendatang, tidak hanya dalam vaksinasi saja.

Ia menegaskan bahwa gelaran Vaksin ini akan terus berlanjut dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki AAL, selain sebagai bakti TNI/TNI AL kepada bangsa dan negara, juga sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi AAL dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini lanjutnya, merupakan komitmen dari TNI AL dalam membantu program vaksinasi covid-19 sesuai arahan KASAL dalam upaya menciptakan Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang dicanangkan pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19 di Indonesia.

Sementara itu Kepala Sekolah MA NU Sidoarjo mengucapkan terimakasih atas kegiatan ini, sehingga dapat membangun sinergitas civitas akademika MA NU Sidoarjo atas kepercayaan AAL yang telah menjadikan civitas akademika MA NU Sidoarjo sebagai sasaran serbuan vaksinasi Maritim TNI AL dan semakin yakin untuk menggelar pembelajaran tatap muka kedepan. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagug) menetapkan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU), WW, dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo, FB, sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Rabu (27/10), menyampaikan, penyidik menetapkan kedua orang di atas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT AMU tahun anggaran 2016–2020.

Penyidik menetapkan WW sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-32/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Sedangkan FB berdasarkan Sprindik Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-36/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-33/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Leo menjelaskan, kronologi singkat kasus yang membelit kedua tersangka, yakni dalam kurun waktu antara tahun 2016–2020, terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT AMU, anak usaha dari perusahaan Askrindo.



KABARPROGRDSIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyerahkan piagam penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) kepada sejumlah RW di Kota Pahlawan. 

Acara penyerahan penghargaan ini berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (27/10).

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan selamat kepada sejumlah kampung yang berhasil meraih penghargaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Bagi dia, keberhasilan ini tak lepas dari peran serta para kader penggerak lingkungan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kampungnya.

"Saya mewakili Pemkot Surabaya mengucapkan selamat kepada panjenengan (anda) semuanya. Panjenengan (anda) adalah agen-agen perubahan yang bisa memberikan contoh kepada kampung-kampung yang lain," kata Wali Kota Eri mengawali sambutannya.

Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas pula dari peran serta lurah dan camat yang tidak pernah berhenti memberikan pendampingan dan semangat kepada warganya. 

Ia berharap, penghargaan yang diterima itu bisa menjadi pemicu semangat bagi kampung-kampung yang lain.

"Semoga hari ini yang diterima panjenengan (anda) berupa trophy maupun sertifikat bisa menular ke kampung-kampung lain," katanya.

Wali Kota Eri menyatakan, sebenarnya penghargaan Proklim yang didapat sejumlah RW di Surabaya sudah diserahterimakan pada pekan lalu. 

Melalui acara ini, pihaknya ingin memberikan apresiasi sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras seluruh warga Surabaya.

"Ini adalah rasa terima kasih Pemkot Surabaya kepada seluruh RW dan  masyarakatnya yang hari ini berhasil dan menjadi juara Proklim dan memberikan yang terbaik bagi Kota Surabaya," katanya.

Meski telah bertransformasi menjadi kota besar, Wali Kota Eri mengungkapkan, bahwa kondisi iklim di Surabaya terbilang nyaman. 

Hal ini dibuktikan dengan Indeks Kumulatif Udara (IKU) di Kota Surabaya yang mencapai 90,31 yang artinya melebihi capaian IKU Nasional.

"Dari perjuangan seluruh warga, Surabaya juga mendapatkan (penghargaan) udara terbersih tingkat ASEAN. Ayo tetap dijaga sehingga ke depannya Surabaya menjadi kota yang nyaman dan lebih hebat lagi," pesan dia.

Namun demikian, Wali Kota Eri juga mengakui, bahwa capaian ini tak lepas dari peran serta pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan di Surabaya. 

Salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) melalui program CSR Geblak (Gerakan Balik Kanan) yang menjadikan lingkungan di sekitar bantaran sungai wilayah Kecamatan Jambangan menjadi lebih hijau, rapi dan nyaman.

"Inilah salah satu yang akhirnya bisa membuat Kecamatan Jambangan hari ini meraih banyak Proklim dari Kementerian LH," terang Wali Kota Eri.

Pihaknya pun berharap, keberhasilan ini dapat ditransformasikan dan ditiru oleh kampung-kampung yang lain. 

Ia meyakini, ketika semakin banyak warga di kampung peduli terhadap lingkungan, maka udara di Surabaya akan semakin bersih dan nyaman.

"Saya berharap ini nanti bisa ditransformasikan dan ditiru kampung-kampung lainnya. Sehingga Insya Allah semakin banyak kampung yang seperti ini, maka udara di Surabaya juga semakin nyaman dan bersih," pungkasnya.

Sebagai diketahui, kampung di Surabaya yang mendapatkan penghargaan Proklim Lestari dari KLHK RI adalah RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan. 

Sedangkan yang mendapatkan trophy Proklim Utama, ada dua kampung, yakni RW 6 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep dan RW 6 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo.

Sedangkan tujuh kampung lain yang mendapat sertifikat Proklim Utama adalah RW 1, RW 2, RW 4 dan RW 5 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan. 

Lalu, RW 3 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan serta RW 1 Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, dan RW 2 Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambikerep. 



KABARPROGRESIF.COM: (Magelang) Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian 2021 yang dilaksanakan di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (27/10).

Dalam upacara tersebut, Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, Marsdya TNI Andyawan Martono P, S.I.P., bertindak sebagai Inspektur Upacara. 

Tampak hadir Gubernur Akademi Militer, Gubernur Akademi Angkatan Udara, Gubernur Akademi Kepolisian, pejabat Akademi TNI, Direktur Pendidikan dan Komandan Resimen tiap Akademi Angkatan serta undangan lainnya.

Menurut Danjen Akademi TNI, Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Akademi TNI dan Akpol untuk Tahun pendidikan 2021/2022 diikuti oleh 982 Taruna yang terdiri dari 779 Prajurit Taruna Akademi TNI  (449 orang Matra Darat, 190 Matra Laut, 140 Matra Udara) dan 203 Taruna Akpol.

Setelah dinyatakan lulus menjalani pendidikan Chandradimuka selama 3 bulan di Menchandra Akademi TNI Magelang, khusus untuk para Taruna Akpol setelah selesai pendidikan dasar ini akan dikembalikan ke Akpol guna mengikuti pendidikan tahap lanjutan di Akpol Semarang selama 3 tahun 6 bulan.

Sedangkan Taruna Akademi TNI masih akan melanjutkan pendidikan integratif tahap-2 selama 3 bulan di Menchandra Akademi TNI, hingga lulus dan dinaikan pangkat menjadi Kopral Taruna untuk selanjutnya diserahkan ke Akademi Angkatan guna melanjutkan pendidikan sesuai kematraan di  Akmil, AAL dan AAU selama 3 tahun 6 bulan, hingga mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Perwira TNI dengan pangkat Letnan Dua.

Tujuan dari pendidikan integratif ini lanjutnya, adalah untuk membentuk, menanamkan dan menumbuhkembangkan sikap, semangat dan jiwa keprajuritan bagi calon Prajurit Taruna (Capratar) Akademi TNI dan calon Bhayangkara Taruna (Cabratar) Akpol mengingat mereka sebelumnya adalah masyarakat sipil.

“Pendidikan dasar gabungan ini sebagai upaya untuk membangun semangat integrasi dan mewujudkan sinergitas antara TNI dan Polri mengingat para Cabratar adalah calon-calon generasi pemimpin TNI-Polri di masa datang,” terangnya.

Sementara itu usai upacara, Gubernur AAL turun dari mimbar tamu undangan dan menyapa langsung Taruna yang menjadi perhatian undangan, karena postur yang tinggi pada posisi penjuru barisan.

Disaat itu Peraih Bintang Adi Makayasa AAL Angkatan ke-35 tahun 1989 ini, juga memberikan semangat dan motivasi agar para taruna tetap bisa menjalani proses pendidikan dengan baik, meski jalannya masih panjang.

Pada Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Akademi TNI/Akpol 2021 ini, juga diserahkan piagam dan apresiasi pada lulusan terbaik tiap angkatan yaitu Taruna AL terbaik diraih Eka Putra Al Ayubby dan Taruna Wanita AL, Gigih Novita Salamun, kemudian Taruna AD terbaik diraih Giofrist Eykman Tomasoa, Taruna terbaik AU, Evan Basith Reswara, Taruna Wanita AU, Salma El Mutafaqqiha Putri A, Taruna terbaik Akpol, Alfath Syahda Kesha Purba dan Taruna Wanita Akpol, Oxana Licanissya. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ir SF Hariyanto MSi, dan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, Kamis (28/10). 

Kedua pejabat itu diperiksa sebagai saksi terkait suap pengesahaan RAPBDP Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015.

Dugaan korupsi suap itu menjerat mantan Gubernur Riau, H Annas Maamun. Keterangan saksi akan dicantumkan dalam berkas perkara yang melibatkan politikus gaek tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, sejumlah pejabat dipanggil sebagai saksi. 

"Hari ini (28/10/2021), pemeriksaan saksi TPK suap pembahasan RAPBD.P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 Provinsi Riau," ujar Ali.

Selain SF Hariyanto dan Muflihun, penyidik KPK juga memanggil Suwarno selaku Kepala Sub Bagian Anggaran II Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Riau, dan Syahril Abu Bakar selaku Ketua PMI Provinsi Riau.

Kemudiannya, Wan Amir Firdaus selaku Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Riau, dan M Yafiz selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.

Ali menyebut, pemeriksaan para pejabat itu dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru nomor 13. 

"Diperiksa di Ditreskrimsus Polda Riau," kata Ali.

Sebelumnya, Selasa (26/10), KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap eks Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. 

Pemanggilan jiga dilakukan pada mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Ahmad Kirjuhari, Gumpita, Iwa Sirwani Bibra, Riki Hariansyah, dan Solihin Dahlan.

Pada Rabu (27/10), KPK juga memeriksa Kepala Disnaker Riau, M Jonli, Kepala UPT Bappeda Riau di Kabupaten Indragiri Hilir, Fuadilazi, RM Eka Putra, dan Said Saqlul Amri.

Selain itu, juga dipanggil mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Suparman dan Rusli Effendi. 

Suparman yang merupakan politisi Partai Golkar pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Riau pada 2014-2015, batal diperiksa karena ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Diketahui, Annas Maamun baru satu tahun bebas dari penjara terkait perkara suap alih fungsi hutan Riau. 

Pada Oktober 2019, Dia mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo dengan pengurangan hukuman selama 1 tahun.

Setelah bebas pada 21 September 2020, Annas Maamun kembali ke Riau. Pada 13 Oktober 2021 lalu, Annas Maamun yang besar di Partai Golongan Karya (Golkar) bergabung jadi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Annas Maamun diduga memberikan suap ke anggota DPRD Riau terkait pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPRD Riau kala itu, terseret dan sudah divonis. Di antaranya dua mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus dan Suparman. 

Keduanya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani masa penahanan.

Selain Annas Maamun, Johar Firdaus dan Suparman, suap juga menjerat mantan anggota DPRD Riau,Ahmad Kirjauhari. 

Mereka dinyatakan turut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Suparman dan Johar Firdaus didakwa menerima uang suap dan janji atas pembahasan APBD. 

Johar menerima uang Rp155 juta dan janji pinjam pakai mobil dinas sedangkan Suparman menerima janji pinjam pakai mobil dinas.

Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Suparman dinyatakan bebas oleh majelis hakim yang diketuai Rinaldi Triandiko. 

Suparman dikatakan tidak terbukti menerima suap.

Tak puas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan kasasi ke MA dan dikabulkan. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 menetapkan vonis 6 tahun penjara untuk Suparman.

Berbeda dengan Suparman, justru Pengadikan Tipikor pada PN Pekanbaru menyatakan Johar Firdaus bersalah. 

Ia divonis penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan 3 bulan. Oleh MA, ia juga divonis 6 tahun penjara.




KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Tiga pilar Lamongan yang terdiri dari TNI, Polri dan Dinas Kesehatan tak berhenti untuk terus melakukan upaya tracing atau penelusuran kontak erat guna mencegah timbulnya penyebaran Covid-19.

Seperti yang dilakukan oleh tiga pilar di Desa Bulu Brangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan pada Kamis, 28 Oktober 2021 siang.

Meski terik panas menyengat, tak melunturkan petugas tracer itu untuk melakukan upaya pemutusan rantai pandemi. 

Beberapa rumah warga pun, disasar oleh petugas untuk mengetahui informasi berkaitan pelacakan kontak erat saat ini.

“Kami tidak ingin terlena dengan situasi Covid yang sudah melandai ini. Upaya pelacakan terus kita lakukan bersama instansi terkait,” ujar Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Sidik menambahkan, beberapa langkah bakal dilakukan oleh petugas tracher di lapangan ketika ditemukannya warga yang terpapar Covid. Langkah itu, berupa pemberlakuan isolasi. 

“Pasti langsung kita arahkan untuk isolasi. Tapi sesuai informasi, sementara ini tidak ada warga yang terjangkit,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah meminta semua pihak untuk mewaspadai gelombang tiga Covid-19 yang diprediksi bisa terjadi awal tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bahkan melarang warga untuk bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini untuk memutus mata rantai virus Covid-19.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," ucapnya, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, kebijakan pembatasan pergerakan orang memang memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

Oleh sebab itu, pihaknya juga telah membuat berbagai program untuk mencegah gelombang Covid di akhir tahun. 

Seperti memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021, melarang ASN cuti dan memanfaatkan momentum libur akhir tahun, memperketat syarat perjalanan, hingga menerapkan protokol kesehatan ketat di sejumlah sektor.

"Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kota Surabaya.

Terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Media Publikasi Suara Warga Mengelola Kebutuhan Adminduk (Swargaloka) yang dibuat oleh Dispendukcapil Kota Surabaya.

Peresmian Media Publikasi Swargaloka tersebut, digelar di Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3 Kota Surabaya, Rabu (27/10). 

Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut Wali Kota Eri juga didapuk menjadi narasumber perdana di Podcast Swargaloka, yang juga disiarkan oleh Radio Suara Surabaya. 

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa Swargaloka ini merupakan Media Publikasi yang berkaitan dengan informasi seputar pelayanan Adminduk di Kota Surabaya. 

Nantinya, informasi pelayanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat Kota Surabaya melalui media sosial (Medsos), yakni YouTube, Instagram, Twitter, hingga Spotify.

“Alhamdulilah kita meluncurkan Swargaloka, yaitu Suara Warga Mengelola Kegiatan Adminduk. Ini yang membuat saya semakin yakin, bahwa pelayanan kependudukan bisa berhenti di tingkat Kelurahan. Bila hal itu tercapai, berarti semua pelayanan sudah dekat dengan masyarakat. Nantinya akan beralih menggunakan aplikasi online,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri berharap dengan adanya Media Publikasi Swargaloka, akan lebih memudahkan jalinan komunikasi antara Pemkot Surabaya dengan masyarakat terkait pelayanan Adminduk, agar lebih mudah mendengarkan aspirasi warga. 

Sebab, pada Januari 2022, Wali Kota Eri mengaku, warga Kota Surabaya diharapkan sudah bisa mengakses pelayanan Adminduk melalui aplikasi online.

“Insyaallah nanti per 1 Januari 2022, warga bisa mendapat pelayanan Adminduk cukup menggunakan aplikasi online. Jadi bisa diakses dirumah atau dimana saja,” ujar dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya juga menerangkan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dispendukcapil telah memiliki aplikasi Kalimasada, yakni aplikasi yang memudahkan warga untuk mendapat pelayanan Adminduk dan akan memberikan pelatihan di tingkat RT terkait aplikasi tersebut.

Hal ini dilakukan, karena Wali Kota Eri mengaku, saat menghadiri kegiatan cangkrukan di Balai RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Surabaya pada Selasa (26/10) kemarin, ia mendapati Ketua RT yang mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan Adminduk melalui aplikasi online. 

Tetapi, juga terdapat Ketua RT yang sudah sering menggunakan layanan tersebut untuk membantu memasukkan atau melakukan perubahan data warganya.

“RT yang sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut nanti akan membantu kami menjadi mentor untuk RT yang lainnya. Sehingga untuk warga Kota Surabaya memiliki rasa memiliki dan gotong-royong,” terang dia.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, peluncuran Media Publikasi Swargaloka tersebut, terinspirasi dengan sosial media yang dimiliki oleh Humas Pemkot Surabaya. 

Serta, menjadi salah satu cara untuk mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat. 

“Kami mencoba mengemas informasi pelayanan Adminduk melalui platform YouTube, Instagram, dan Podcast untuk lebih memudahkan warga,” kata Agus sapaan lekatnya.

Selanjutnya, Agus mengaku tengah menyiapkan 3 (tiga) langkah strategis untuk aplikasi online yang akan diakses oleh masyarakat Kota Surabaya pada Januari 2022 mendatang. 

Pertama ia akan menyiapkan peraturan, karena tidak semua warga bisa melakukan layanan online secara mandiri. Kedua, menyiapkan sistem aplikasi, dan ketiga adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari warganya. 

“Swargaloka ini menjadi salah satu perkakas melalui materi informasi media sosial yang akan membantu warga Surabaya untuk mulai belajar menggunakan aplikasi online nantinya,” pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive