Jumat, 29 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa penekanan disampaikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto ke para Komandan Satuan yang ada di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

Penekanan itu, menyoal adanya loyalitas prajurit Brawijaya yang harus teguh, loyal, serta tegak lurus. Bahkan, beberapa aspek disampaikan oleh Suharyanto, salah satunya menekan terjadinya angka pelanggaran.

“Untuk bidang operasi, Dansat harus menguasai taktik, dan teknis kesenjataan. Terutama untuk selalu mengecek kecakapan anggota,” pinta Pangdam dalam pengarahan yang berlangsung di Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Kamis, 28 Oktober 2021 pagi.

Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Staf Kodam, Brigjen TNI Agus Setiawan membahas soal beberapa aset tanah milik Kodam yang saat ini digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Bahkan, ia pun mengakui adanya penguasaan lahan itu seakan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. 

Pasalnya, pihak Kodam harus rela menggunakan tanah milik instansi lain.

“Terdapat permasalahan, tanah milik instansi lain yang digunakan oleh Kodam, yaitu Koramil Gedangan,” ungkap Agus.

Bukan tanpa sebab, penggunaan lahan tanah milik instansi lain itu, diakibatkan terdapat beberapa lahan milik Kodam yang saat ini telah ditempati oleh masyarakat.

“Ditempati. Sedangkan, tidak ada bukti kepemilikan,” bebernya.

Ironisnya lagi, kata Kasdam, tanah milik negara itu memiliki sertifikat hak milik. Padahal, tanah itu berstatus milik negara.

Beberapa langkah, rencananya bakal dilakukan oleh pihak Kodam, salah satunya ialah pembentukan tim penertiban aset. 

Tim itu, nantinya akan berkoordinasi, hingga melakukan pengamanan aset di lapangan.

“Tim itu akan berkoordinasi langsung dengan BPN, dan melakukan pengamanan aset patok, pagar, papan nama, patrol dan pensertifikatan atau P5,” jelas Kasdam.

Selain pembekalan, acara tersebut juga diwarnai dengan pelepasan 2 pejabat teras Makodam. 2 pejabat itu, adalah Danrindam dan Kainfolahtadam V/Brawijaya, hingga pemberian penghargaan bagi Komandan satuan yang berprestasi.

Tak lupa, selama berlangsungnya kegiatan itu Pangdam juga menekankan seluruh Komandan Satuan untuk tetap memberlakukan adanya protokol kesehatan. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masih terkait dengan gelaran Latihan Operasi Amfibi (Latopsfib) TNI AL tahun 2021 di Dabo Singkep, salah satu unsur yakni KRI R.E. Martadinata-331 sukses meluncurkan 33 meriam dengan dentuman keras dalam pendaratan amfibi saat puncak latihan, yakni Senin (25/10/2021).

Sesaat sebelum fajar menyongsong, 12 km arah laut dari pantai pendaratan amfibi di sebelah barat Pulau Singkep, dilaksanakan aksi bantuan tembakan kapal (BTK) dari KRI Raden Eddy Martadinata – 331 yang sedang melaksanakan operasi gabungan amfibi. 

BTK berfungsi sebagai bantuan serangan penembakan meriam kaliber besar dari kapal guna mengurangi kemampuan pertahanan pantai dan perlawanan dari musuh, sehingga lebih memberikan keunggulan bagi pasukan pendarat Korps Marinir untuk merebut dan menguasai pantai.

Akurasi dan presisi sangat dibutuhkan Gun Control Officer KRI REM-331untuk keberhasilan penembakan tersebut. Hal ini dikarenakan jarak tembak yang cukup jauh dari pantai, dan terdapat beberapa kapal-kapal unsur kawan di sekitar pantai yang siap mendaratkan pasukan pendarat Korps Marinir.

Namun berkat kerjasama tim yang sangat solid, aksi bantuan tembakan kapal berhasil dilakukan. Keberhasilan aksi BTK yang dilaksanakan oleh KRI REM-331 juga tidak luput dari kesiapan tim teknis senjata meriam dalam mempersiapkan kondisi teknis meriam utama kapal perang dari unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II ini.

“Pelaksanaan BTK ini tidak semudah diucapkan seperti saat Tactical Floor Game (TFG). Manajemen waktu dan manajemen resiko harus diaplikasikan dengan tepat. Sedikit terlambat dan sedikit lengah akan mempengaruhi keberhasilan,” ujar Komandan KRI REM-331, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz terkait keberhasilan prajuritnya.

Ia menambahkan jika keberhasilan ini juga tidak lepas dari latihan yang intens, terukur dan terarah yang diberikan kepada seluruh pengawak KRI REM-331 sebagai wujud pembinaan profesionalitas prajurit sebagaimana yang diperintahkan oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) kepada seluruh Kasatker dan Komandan KRI di jajaran Koarmada II.

Pelaksanaan BTK ini juga disaksikan oleh Pangkoarmada II selaku Pembina Kesiapan Tempur Alusista Koarmada II dan Kasal selaku Pemimpin Umum Latihan Operasi Gabungan Amfibi 2021. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pembukaan sektor wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU) saat Covid-19 terus menurun menjadi angin segar bagi pengusaha untuk kembali menjalankan bisninya. 

Namun, ada yang luput dari perhatian mengenai mantan pekerja di dua sektor tersebut yang sebelumnya  dirumahkan. Nasib mereka (pekerja,red) untuk dipekerjakan kembali kini sepenuhnya ada di tangan para pengusaha.

Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Norma Yunita. Menurutnya, pengusaha harus mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan. 

Dengan mempekerjakan kembali para karyawan yang dirumahkan saat ada kebijakan penutupan tempat-tempat usaha, dipandang Mbak Norma, sapaan akrab politisi PDIP ini, sebagai langkah membantu pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

''Kita tahu, sektor ekonomi hampir sebagian besar masyarakat terpukul sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Bahkan ribuan pekerja di berbagai sektor terpaksa di rumahkan, menganggur. Ini menjadi perhatian serius dan harus ada report-nya,'' kata dia, Jumat (29/10).

Menurutnya, dua sektor yang saat ini mendapat relaksasi dari Pemkot Surabaya yakni wisata dan RHU menyerap banyak sekali pekerja. Untuk itu, para pengusaha harus menyadari bahwa relaksasi diberikan bukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal, namun juga harus menjadi angin segar bagi para karyawan.

Semestinya, kata dia, menjadi kewajiban pengusaha untuk menarik kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan. Sebab, lanjutnya, banyak dari pekerja saat dirumhakan dengan status yang tidak jelas. 

''Semestinya memang kesanggupan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dirumahkan masuk dalam kalusul relaksasi pembukaan kembali RHU dan wisata,'' kata dia.\

Mbak Norma menyarankan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pekerja ketika hendak kembali direkrut seperti pekerja  harus menyerahkan syarat yang diwajibkan Pemkot Surabaya. 

''Ini terkait kelayakan kerja saat massa normalisasi pandemi Covid-19. Dimana pekerja wajib sudah divaksin,'' katanya.

Kemudian, lanjutnya, pengusaha mesti memrioritaskan pekerja dengan KTP Surabaya agar memudahkan Pemkot Surabaya dalam melakukan traching penyebaran Covid-19. 

''Ini untuk melokalisir kemungkinan munculnya kembali Covid-19, bayangkan ketika mereka bukan penduduk Surabaya, kemudian saat terpapar pulang ke daerah asal, tambah runyam nanti,'' katanya.

Untuk mendukung upaya pencegahan tersebarnya Covid-19 di tempat kerja, tambah Mbak Norma, pengusaha harus menyediakan sarana atau fasilitas guna penerapan protokol kesehatan. 

''Protkol kesehatan ini wajib diterapkan, pengusaha RHU dan wisata bisa juga memfasilitasi sarana untuk tes usap tiap waktu yang mereka tentukan sendiri,'' kata dia.

Menurutnya, apabila hal-hal semacam itu dijalankan maka semua akan mendapat dampak kebaikan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

''Jadi, angin segar juga bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat khusunya pekerja,'' ujar Mbak Norma.



KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Menjelang akhir pelayaran pada etape ke-12, Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021, yang saat ini telah sampai dan bersandar di Dermaga timur pelabuhan Benoa Provinsi Bali, disambut secara meriah oleh Forkopimda dan masyarakat Bali, Kamis (28/10).

Begitu sandar di dermaga, Komandan KRI Bima Suci yang juga menjabat selaku Komandan Satgas KJK 2021, Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr.Hanla., didampingi Palaklat KJK 2021 beserta perwakilan Taruna disambut dengan tarian Payembrama yang di tujukan sebagai tanda penyambutan selamat datang dilanjutkan dengan laporan Komandan Satgas kepada wakil Gubernur Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si, serta Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P., melaksanakan pengalungan bunga kepada Komandan Satgas KJK dilanjutkan pengalungan selendang oleh Pejabat Forkopimda Provinsi Bali kepada Palaklat dan perwakilan Taruna putra daerah.

KRI Bima Suci sejak 26 Juli 2021 lalu melaksanakan pelayaran Kartika Jala Krida yang dilepas langsung oleh Panglima Koarmada II Dr.Iwan Isnurwanto. S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., juga membawa 89 Taruna Tingkat III AAL Angkatan-68 dengan rute Surabaya, Labuan Bajo, Tual, Jayapura, Raja Ampat, Morotai, Nunukan (Sei Pancang), Tarakan, Ranai, Sabang, Nias, Cilacap, Bali, dan kembali ke pangkalan Surabaya.

Pelayaran selama 99 hari dengan jarak tempuh 11.328 NM ini akan selesai pada 2 November 2021 mendatang. 

Tujuan pelayaran ini adalah untuk melatih Taruna-Taruni AAL Korps Pelaut dalam mempraktikkan ilmu navigasi astronomi atau navigasi bintang.

Sementara untuk Taruna AAL Korps Teknik dapat mengaplikasikan langsung ilmu teknik mesin kapal.

Begitu pun untuk Taruna AAL Korps Elektronika agar mampu mempraktikkan ilmu tentang peralatan komunikasi elektronika di kapal.

Sedangkan Taruna Korps Suplai diharapkan dapat memahami lebih banyak tentang perbekalan. 

Selesai acara seremonial penyambutan di dermaga, kegiatan dilanjutkan dengan acara penyambutan Wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P., Komandan Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara, S.Sos.,M.A.P., Husein Sagaf, S.H.

Danrem 163/Wira Satya., Direktur Polairud Polda Bali, Kombespol Toni Ariadai Efendi, S.H.,S.I.K., beserta Pejabat Utama Provinsi NTT di Ball Room KRI Bima Suci yang dilanjutkan dengan pertunjukan (GS) Genderang Suling Gita Jala Taruna diatas Dermaga serta Ship Tour terbatas guna memperkenalkan fasilitas yang dimiliki oleh Kapal Kebanggaan Koarmada II dan Taruna AAL kepada para Pejabat dan tamu undangan.

Selama pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), kepada Komandan Satgas guna mencegah penularan Covid-19 di Indonesia yang mulai terkendali saat ini. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman menyampaikan, merujuk pada sasaran pembangunan 2022, di antaranya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor strategis dan potensi lokal, produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro. 

Karena itu, dia mendorong terbentuknya _Economy Creative Innovation Centre- atau pusat ekonomi kreatif.

“Saat Reses, ada banyak masukan dari sektor pelaku ekonomi kreatif, bahwa sudah saatnya Surabaya punya semacam _Economy Creative Innovation Centre_ dan Bagian Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya bisa sangat berperan nantinya,”ujar Fatkur, Jumat (29/10).

Fatkur mengaku sudah menyampaikan ide ini ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan mendapatkan informasi bahwa banyak aset Pemkot Surabaya sebenarnya memungkinkan dimanfaatkan untuk cita-cita ini. 

Tinggal hubungan hukumnya seperti apa, apa menempel ke OPD terkait atau skema disewakan ke pihak ketiga, semuanya memungkinkan.

Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, sangat mengapresiasi jika Pemkot Surabaya benar-benar bisa merealisasikan ide tersebut. 

Bagian Administrasi Kerja Sama akan memiliki peran penting mengingat potensi-potensi lokal sangat luar biasa dan potensi marketpun di dalam negeri masih sangat bagus apalagi jika ke depan bisa ada langkah-langkah kerja sama dengan luar negeri melalui Sister City.

“Saya yakin ini akan disambut baik oleh para pelaku ekonomi kreatif. Jika diperlukan, bisa mengundang mereka untuk diskusi konsep dan roadmapnya termasuk melibatkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) misalnya”, pungkas dia.

Menanggapi ide ini, Kabag Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya,Dewi Wahyu Wardani, mengucapkan terima kasih atas masukan tersebut. Pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan beberapa OPD yang lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

“Secara umum kami sepakat. Ini sudah pernah menjadi diskusi di tingkat Pemkot Surabaya terkait memfasilitasi secara serius kebangkitan ekonomi kreatif di Surabaya”, jelas Dewi. 



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Seksi Perencanaan Korem 083/Baladhika Jaya, Letkol Inf Teguh Prastowo membahas adanya pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan di tahun 2021 saat ini.

Pada pelaksanaan evaluasi yang digelar di Aula Makorem pada Kamis, 28 Oktober 2021 siang tersebut, Kasiren menjelaskan jika pembahasan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja agar nantinya bisa tercapai sesuai sasaran. 

“Untuk pengambilan keputusan Komando Atas,” ujar Kasiren, singkat.

Beberapa program kerja, disasar oleh dirinya, salah satunya peningkatkan kualitas personel ketika melakukan penanganan terhadap pelaksanaan program kerja yang komperhensif dan berkualitas. 

"Sehingga, bisa mewujudkan laporan evaluasi, serta peningkatan kinerja yang transparan dan akuntabilitas,” jelasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya (Dispora) memaparkan program – program kegiatan dalam rapat pembahasan RAPBD 2022 bersama Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (27/10).

Salah satu program yang dipaparkan oleh Dispora adalah Peningkatan Daya Saing Wirausaha Pemula.

Program yang dalam RAPBD 2022 dianggarkan senilai Rp 1,5 Milyar ini, berupa kegiatan pelatihan, gathering, event ataupun kompetisi bagi wirausaha pemula.

Menanggapi hal tersebut, Cahyo Siswo Utomo, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, menyampaikan program tersebut merupakan program yang bagus dan mengusulkan anggaran untuk program tersebut bisa ditambah, sehingga konten – konten pelatihan yang ada bisa dikembangkan.

“Program Peningkatan Daya Saing Wirausaha Pemula yang dipaparkan oleh Dispora merupakan Program yang bagus, saya usulkan agar anggaran yang ada bisa ditambahkan sehingga bisa dikembangkan konten – konten pelatihan yang ada, misalnya pelatihan yang disampaikan tidak dalam bentuk konvensional tetapi juga dalam bentuk digital dan kekinian. Hal ini bisa menarik minat entrepreneur - entrepreneur muda, ” ujar Cahyo

Selain itu, Politisi Muda PKS ini juga menambahkan kegiatan yang diberikan tidak hanya sekedar pelatihan tetapi juga diberikan pendampingan setelah pelatihan.

“Dengan tambahan anggaran yang diberikan, saya berharap Dispora juga bisa memberikan perhatian yang lebih untuk kegiatan pasca pelatihan, misalnya diberikan pendampingan buat para entrepreneur muda mulai dari permodalan, jaringan hingga pendampingan mentor usaha, sehingga bisa menciptakan entrepreneur - entrepreneur muda baru.” Tambah Cahyo.

Terakhir, Cahyo berharap, Pemkot bisa menindaklanjuti usulan yang disampaikan melalui Dispora Kota Surabaya.

“Saya berharap usulan ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot melalui Dispora, sebagai kado terindah bagi para pemuda yang ada di Surabaya dalam moment peringatan 93 tahun Sumpah Pemuda, ” tutup Cahyo.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI Angkatan Laut melalui Koarmada II secara optimal membantu upaya pencarian dan penyelamatan KM Liberty 1, yang mengalami kecelakaan laut di perairan utara Pulau Bali dengan mengerahkan dua kapal perang yakni KRI Singa-651 dan KRI Terapang-648, serta satu Pesud Patmar CN-235 di lokasi kejadian, pada Kamis (28/10/2021).

Komandan KRI Singa-651 Letkol Laut (P) Andi Kristianto, M.Tr.(Hanla) menuturkan, kapalnya menerima informasi pada Rabu (27/10) siang jika KM Liberty 1 mengalami Laka Laut pada koordinat 07°48' 00" S - 115° 32' 50" T utara Pulau Bali jarak 21 Nm pukul 14.00 WITA tanggal 23 Oktober 2021 lalu.

Lima belas menit kemudian KRI SNA-651 melaksanakan lintas laut menuju lokasi SAR dari APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya). Setibanya di lokasi SAR pada Kamis (28/10) pukul 06.00 WITA, KRI Singa segera melaksanakan manuver pencarian dengan memperhatikan faktor keamanan personel dan material serta melaksanakan broadcast kepada seluruh kapal yang melintas di sekitar lokasi.

“Walau sampai saat ini kita belum menemukan korban, tetapi barang-barang bawaan penumpang dan kapal berupa Snack, makanan, sandal, kaleng cat, air mineral kita temukan terapung pada koordinat 07°57' 402" S - 115° 16' 003" T. Dan setelah dikonfirmasi dengan agen, benar itu adalah milik KM Liberty 1,” terang Andi.

Andi lantas menambahkan jika kejadian ini mendapat perhatian besar dari Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) yang langsung memberikan perintah untuk mengerahkan Pesud Patmar CN-235, dan KRI Terapang – 648 membantu pencarian KM Liberty 1.

“Alhasil CN-235 pada pukul 11.15 WITA menemukan benda terapung berwarna putih dengan ukuran 1-2 m pada koordinat 07°46' 10" S - 115° 12' 58" T yang lantas segera diaksi oleh KRI Terapang. Lanjut pada pukul 12.27 WITA, CN-235 kembali menemukan benda terapung berwarna tosca dan orange pada koordinat 07°58' 07" S - 115° 28' 27" T yang segera diaksi oleh KRI Singa. Dan pada pukul 13.29 WITA, Kita juga menemukan yang diduga tumpahan minyak di koordinat 07°59.471' S - 115° 20.462' T,” ungkap Andi mengenai hasil temuan yang mereka dapatkan siang ini.

Andi mengatakan jika semua temuan tersebut telah mereka laporkan ke Kansar Denpasar dan Pasops Lanal Denpasar. Sementara seluruh unsur TNI AL yang terlibat tetap melakukan upaya pencarian bersama dengan unsur Basarnas Bali dan unsur terkait lainnya. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Insentif pajak ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan, pemberian insentif pajak ini bertujuan merelaksasi beban masyarakat untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam rangka (pemberian insentif pajak) itu pemkot memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, peringanan dan atau pembebasan sanksi administrasi pajak BPHTB,” kata Basari, Jum'at (29/10).

Lantas siapa saja yang berhak mendapat insentif pajak BPHTB ini? Basari menguraikan, pemberian insentif ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan untuk setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan yang melakukan peralihan hak mendapatkan insentif BPHTB. Insentif besaran perolehan BPHTB ini, dibagi menjadi tiga periode sesuai tanggal yang berlaku.

Pada periode pertama berlaku mulai dari 26 Oktober - 10 November 2021. Di periode ini, yang wajib melakukan pembayaran BPHTB mendapat pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar 50 persen.

Kemudian, pada periode kedua berlangsung pada 11 November - 5 Desember 2021, yang membayar BPHTB dengan NPOP sampai dengan Rp 1 miliar diberikan pengurangan 50 persen. 

Sedangkan untuk NPOP antara Rp 1 - 2 miliar, diberikan pengurangan 25 persen dan NPOP lebih besar dari Rp 2 miliar akan diberikan insentif 10 persen.

Selanjutnya, di periode ketiga yaitu 6 - 31 Desember 2021, dengan ketentuan NPOP sampai dengan Rp 1 miliar diberi pengurangan 50 persen. 

Sedangkan NPOP antara Rp 1 - 2 miliar mendapat insentif 15 persen. 

Kemudian, untuk NPOP lebih besar dari Rp 2 miliar diberi insentif 5 persen.

Basari melanjutkan, Pemberian insentif ini diberikan kepada masing - masing pembelian/pengalihan tanah atau untuk setiap kali pembelian tanah. 

Perwali ini didasari oleh Permendagri No 64 Tahun 2020 namun tidak mengesampingkan peraturan ketentuan tentang Pajak Daerah. 

Pemberian Insentif ini tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

Dimana nilai NPOP atas pengurangan apabila lebih rendah/kecil daripada NJOP maka yang digunakan adalah NJOP PBB.

Basari juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada penghapusan sanksi administrasi BPHTB yang perlu dicermati. 

Penghapusan sanksi ini, diberikan kepada masyarakat daÅ‚am bentuk penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan daÅ‚am melakukan pembayaran angsuran pokok BPHTB dan keringanan. 

Menurutnya, penghapusan sanksi administrasi ini terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pokok BPHTB tidak berlaku surut, juga tidak dapat direstitusi ataupun kompensasi.

Basari juga menjelaskan soal pengajuan permohonan keringanan pajak. Dalam aturan perwali ini masyarakat tidak dapat mengajukan pembetulan, pengurangan dan atau keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Selanjutnya, jika permohonan BPHTB yang telah divalidasi dan memperoleh keputusan pengurangan pokok BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang telah ataupun belum dibayarkan sebelum berlakunya perwali ini, tidak dapat diberikan pengurangan BPHTB.

Sedangkan bagi wajib pajak yang telah memperoleh keputusan pemberian keringanan BPHTB berupa pembayaran secara angsuran dan belum diterbitkan surat paksa sebelum diberlakukannya perwali ini, maka tidak dapat diberikan pengurangan.

“Jadi, harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan fiskal berupa insentif pajak sanksi administrasi ini. Karena aturan ini hanya berlaku dari 26 Oktober sampai 31 Desember 2021. Semoga dengan adanya Perwali ini dapat meringankan beban masyarakat, menggewrakkan perekonomian . Bila kurang jelas dapat menghubungi kantor BPKPD Surabaya di Jalan Jimerto No 25-27, Kota Surabaya, atau UPTB terdekat,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kursi kepemimpinan Dandim 0832/Surabaya Selatan secara resmi beralih. 

Jabatan yang sebelumnya diduduki Kolonel Inf Budi Yuono tersebut, kini telah digantikan oleh Letkol Kav Jacov Janes Patty.

Peralihan jabatan itu, ditandai dengan adanya serah terima jabatan di Aula Makorem 084/Bhaskara Jaya dengan dipimpin langsung oleh Danrem, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo. Kamis, 28 Oktober 2021 siang.

“Di kehidupan militer, rotasi jabatan itu sudah jadi hal yang wajar. Itu sebagai pembinaan karir, dan pembinaan personel,” kata Danrem.

Beberapa hal, disampaikan oleh Danrem, terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja, dan organisasi dalam rangka mewujudkan Korem Bhaskara Jaya yang handal dan profesional. 

“Itu wajib dilakukan,” tegas Brigjen Herman.

Bahkan, Danrem pun mengapresiasi Dandim sebelumnya yang telah berdedikasi dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawab di wilayah teritorialnya. 

“Untuk pejabat lama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan kinerjanya,” pungkasnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bakal menggelar Car Free Day (CFD) namun dengan pembatasan.

CFD tersebut bakal digelar mulai tanggal 7 November 2021 di kawasan Jalan Kembang Jepun Surabaya.

Sebelum dilakukan CFD, kawasan tersebut juga sudah dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya.

"Nanti kita akan mulai Bulan November 2021. Jadi sudah ada asemen dari Tim Satgas Covid-19 Surabaya untuk mengatur prokes di sana," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo di lantai II Balai Kota Surabaya, Jum'at (29/10).

Anang panggilan lekatnya menjelaskan, pemilihan kawasan Kembang Jepun sebagai lokasi CFD, tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan. 

Salah satunya adalah karena kawasan itu lebih mudah untuk dilakukan penyekatan dan pengawasan.

"Jadi tidak terlalu banyak jalannya, hanya ada dua. Sehingga kita siapkan aplikasi peduliLindungi, dan masyarakat yang masuk area itu sudah melaksanakan vaksin dua kali," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pelaksanaan CFD ini akan dipantau secara ketat oleh petugas di lapangan. 

Baik dari jajaran BPB dan Linmas, Satpol PP maupun petugas kecamatan dan kelurahan.

"Ada petugas dari BPB Linmas, Satpol PP dan kecamatan kelurahan yang melakukan pengawasan di CFD," katanya.

Selain Jalan Kembang Jepun, Anang juga mengaku sudah menyampaikan surat ke Tim Satgas Covid-19 untuk pengajuan beberapa lokasi lain. 

Namun begitu, ia mengharapkan, pembukaan kembali kegiatan CFD tidak menimbulkan euforia masyarakat yang berlebihan. 

"Kita juga tunggu asesmen dulu apakah CFD juga bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang lain," pungkasnya.

Seperti diberitakan dengan situasi Covid-19 Kota Surabaya telah ditetapkan level 1 sesuai hasil asesmen Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 per tanggal 19 Oktober 2021. 

Capaian ini pun diiringi dengan sejumlah kelonggaran dan salah satunya diizinkannya kegiatan Car Free Day (CFD) dengan pembatasan.


KABARPROGRESIF.COM: (Tarakan) Sebagai upaya membantu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Tarakan,  TNI AL melalui Lantamal XIII kembali mengadakan vaksinasi massal dengan target sasaran mahasiswa. Sekitar 1.500 dosis vaksin  jenis Sinovac disiapkan dalam serbuan vaksin yang berlangsung di Kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT), Jl. Amal Lama, Laboratorium Umum Terpadu UBT pada Selasa (26/10/21). 

Kegiatan yang ditinjau langsung oleh Danlantamal XIII Laksamana Pertama TNI Edi Krisna Murti didampingi  ini, melibatkan 53 nakes yang berasal dari Diskes Lantamal XIII, RSAL Ilyas Tarakan, Yonmarhanlan XIII, KKP Kelas II Tarakan, Politeknik Kaltara, RS Bhayangkara dan nakes UBT. Di tengah kegiatan, Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron ikut bergabung melaksanakan peninjauan.

Danyonmarhanlan XIII Letkol Marinir Parison Renaldo Siregar, S.H., M.M. mewakili Danlantamal XIII menuturkan, bahwa  TNI AL melalui Lantamal XIII menggelar serbuan vaksinasi massal kepada para mahasiswa  adalah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

“Kegiatan serupa, sebelumnya juga sudah banyak dilaksanakan oleh Lantamal XIII, baik kepada masyarakat maritim, maupun masyarakat umum yang ada di daerah di wilayah Kaltara, bahkan pelajar setingkat SMP dan SMA di Tarakan juga turut divasinasi oleh Lantamal XIII. Harapannya, percepatan vaksinasi segera terpenuhi, sehingga semua aktivitas dapat berjalan normal kembali,” tutur Parison.

Pada kesempatan tersebut Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan UBT Dr. Ir. Ing. Daud Nawir, M.T. menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI AL dalam hal ini Lantamal XIII , atas bantuan vaksinasi kepada mahasiswanya yang memang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Ia berharap seluruh mahasiswanya mendapatkan vaksinasi sehingga dapat segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  (Dispen Koarmada II)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive