Kadiv Propam Irjen Sambo Punya Strategi Baru Deteksi Polisi Nakal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan Polri akan melakukan tes psikologi kepada seluruh anggotanya ketika diberi tugas penempatan atau fungsi operasional. 

Menurut dia, hal ini sudah dikomunikasikan dengan SDM Polri.

“Kedepan terkait dengan mental bahwa akan dilaksanakan tes psikologi terhadap anggota-anggota. Jadi sebelum diterjunkan ke fungsi-fungsi operasional, ini harus diketahui dulu,” kata Sambo.

Selama ini, kata Sambo, tes psikologi dilakukan saat proses rekrutmen awal dan proses-proses kepemilikan senjata api secara berkala. 

Kedepan, tes psikologi akan digelar secara rutin untuk menghindari adanya peristiwa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

“Ini mungkin akan kita buat terobosan untuk secara rutin atasan langsung melakukan tes psikologi terhadap anggota-anggota di fungsi operasional, sehingga bisa kita mitigasi dari awal,” ujarnya.

Menurut Sambo, tujuan dilakukan tes psikologi secara rutin untuk mengetahui psikologis anggota kepolisian seperti apa dan bagaimana keluarga maupun kondisi lingkungan, apakah ada masalah atau tidak.

“Ini semua strategi-strategi yang kami sudah jalankan selama sembilan bulan di kepemimpinan kami Divisi Propam,” jelas dia.

Sementara, Sambo menambahkan pengawasan yang dilakukan terhadap institusi Polri ada tiga pengawas internal. Di Divisi Propam, ada pengawasan terkait perilaku dan kode etik anggota.

“Di Itwasum Polri, terkait manajerial dari pimpinan satuan lapangan dan pengawas dari Biro Wasidik Bareskrim yang menangani terkait materi dan proses penyidikan,” katanya.

Selanjutnya, pengawas kedua adalah pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas, KontraS dan elemen masyarakat termasuk IPW (Indonesia Police Watch). Nah, pengawas ketiga sangat penting dan berperan adalah pengawas atasan langsung.

“Ini menjadi titik poin, karena pengawas atasan langsung inilah yang bergaul dan bersama-sama dengan anggota dalam melaksanakan tugas. Makanya Bapak Kapolri menekankan untuk atasan langsung ini harus ikut bersama-sama dengan anggotanya, sehingga tahu problem anggotanya,” pungkasnya.

Read More

Minim Kesadaran, di Surabaya Masih Ada Pelanggar Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Belasan pelanggar protokol kesehatan harus menerima ganjaran dari petugas Covid-19 yang sudah bersiaga di pintu gerbang exit tol Dupak yang berada di Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

Belasan pelanggar itu, menerima beragam sanksi dari tim Satgas Covid yang terdiri dari aparat TNI, Polri dan Dinas terkait.

Danramil Tandes, Mayor Inf Heri Susanto sangat menyayangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat itu.

Pasalnya, ditengah terjangan pandemi saat ini, masih ada saja masyarakat yang enggar mematuhi adanya protokol kesehatan.

“Padahal, itu untuk melindungi diri mereka sendiri,” ujar Danramil. Kamis, 28 Oktober 2021 sore.

Heri menambahkan, pelanggar protokol kesehatan itu ditindak akibat tak menggunakan masker. 

Bahkan, beberapa diantaranya diberikan sanksi tegas berupa penyitaan identitas.

“Iya, kita amankan identitasnya. Itu sebagai efek jera. Sebagian lagi, kita berikan sanksi push up,” tegasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Bangkitkan Semangat UMKM, Pemkot Surabaya bersama Dekranasda Siap Gelar Surabaya Fashion Week 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, berupaya membangkitkan perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan segera menggelar Surabaya Fashion Week (SFW). 

Acara tersebut akan berlangsung secara offline dan online, pada 31 Oktober 2021-7 November 2021 mendatang, di Main Atrium Grand City Surabaya.

Pada perhelatan SFW 2021 kali ini, terdapat serangkaian kegiatan, yakni Pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Fashion Show Bangga UMKM Surabaya, Fashion Show Designer Fashion Show Branded, Launching E-Peken Surabaya, hingga Awarding Pelaku UMKM.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, tujuan digelarnya SFW 2021 untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi UMKM, usai Kota Surabaya resmi menjadi PPKM Level 1.

"Surabaya saat ini sudah level 1, saatnya kita bangkit, berjuang, dan bergotong-royong bersama. Pemkot Surabaya bersama Dekranasda, juga berkolaborasi dengan OJK dalam perhelatan Surabaya Fashion Week ini untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi,” kata Rini IndriyanI usai Press Conference Pameran Surabaya Fashion Week 2021 di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (29/10)

Selain itu, Rini Indriyani juga mengaku akan ada penampilan menarik dalam perhelatan SFW 2021. Nantinya, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya juga akan ikut menampilkan karya-karya UMKM yang telah didesain oleh para desainer. 

Hingga para mahasiswa Internasional yang ikut mempromosikan SFW 2021 melalui media sosial (Medsos), dengan harapan bisa memperkenalkan produk dari Kota Surabaya di negara mereka masing-masing.

“Kita Juga akan membuka gerai vaksinasi. Jadi warga yang melihat Surabaya Fashion Week atau warga yang belum di vaksin bisa datang ke stand vaksinasi kami,” ungkap dia.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 4 Jawa Timur, Ismirani Saputri mengaku, bahwa pihaknya mendukung penuh perhelatan SFW 2021. 

Sebab, hal ini juga sejalan dalam Surat Keterangan (SK) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Surabaya, yakni mendukung UMKM yang belum belum memiliki akses keuangan di perBankan maupun di non perBankan.

“Kami mendukung penuh Surabaya Fashion Week, kami juga akan membuka tenant bank dan non bank. Serta memberikan workshop kepada para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan dari LJK, terkait sosialisasi keuangan,” terang dia.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Wiwiek Widayati juga menjelaskan, bahwa saat ini adalah momentum yang luar biasa, karena Kota Surabaya sudah resmi menjadi PPKM Level 1. 

Maka, perhelatan SFW 2021 ini diharapkan bisa kembali membangkitkan perekonomian.

“Keadaan sudah mulai stabil, melalui Surabaya Fashion Week, harapannya produk yang sudah terkurasi ini bisa dipasarkan untuk domestik hingga Internasional,” jelas Wiwiek sapaan Lekatnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser menerangkan, para pengunjung bisa mendatangi lokasi perhelatan SFW 2021. 

Meski demikian, para pengunjung juga harus menerapkan protokol kesehatan. Salah satu contohnya, para pengunjung harus memiliki Aplikasi PeduliLindungi dengan minimal sudah melakukan vaksinasi dosis pertama.

“Selain bisa digelar secara tatap muka, kami juga menyediakan fasilitas layanan online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram Sapawarga Kota Surabaya dan Bangga Surabaya,” terang dia.

Selanjutnya, untuk konsep yang diusung pada SFW 2021, Founder dan Direktur Next Management, Arif Santoso menjelaskan, dalam perhelatan SFW 2021 tersebut akan berbeda dengan SFW 2019. 

Pada Tahun ini, SFW 2021 mengangkat tema UMKM Journey, yakni UMKM Kota Surabaya dari masa ke masa.

“Melalui UMKM Journey ini, masyarakat bisa mengetahui perkembangan produk UMKM dari sebelum pandemi Covid-19 hingga masa transisi pandemi Covid-19,” ujar Arif.

Selain itu, konsep busana untuk parade fashion show SFW 2021, para pelau UMKM diberikan kebebasan, setelah mendapat pelatihan khusus. 

Mereka diizinkan untuk melakukan variasi dengan konsep Surabaya tempo dulu, saat ini, hingga masa mendatang, dengan total diikuti oleh 60 penampil. 

“Total para desainer dan UMKM yang akan mengikuti parade show ada 60 orang, 40 penampil dari UMKM  dan 20 penampil dari desainer. Kemudian kita juga akan mengadakan workshop yang bisa diikuti oleh para pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Harapannya, SFW 2021 ini juga bisa memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, usai pelaksanaan Press Conference Pameran Surabaya Fashion Week 2021 di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, para tamu undangan dan awak media, juga disuguhkan dengan penampilan fashion show oleh para model Next Management, dengan mengenakan busana dari para pelaku UMKM Kota Surabaya.

Read More

Ditjen Pothan Kemhan Bahas Kesejahteraan Veteran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Veteran, Brigjen TNI Echsan Sutadji menjelaskan pentingnya peningkatan pelayanan bagi para Veteran, terutama menyangkut persoalan adminitrasi.

Dikatakan Brigjen Echsan, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan selama proses penyelesaian administrasi, salah satunya penulisan nama calon Veteran yang tak sesuai dengan data kependudukan atau data pensiun.

“Proses penyelesaian administrasi Veteran membutuhkan ketelitian, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pusat, Daerah dan Stakeholder,” kata Ditjen Pothan Kemhan dihadapan Kakaminved yang ada di jajaran Babinminvetcatdam V/Brawijaya. Kamis, 28 Oktober 2021 siang.

Echsan menilai, adanya sosialiasi yang dilakukan oleh dirinya saat ini, ditujukan untuk menyelaraskan data secara digital. 

“Sehingga, kesalahan administrasi tidak terjadi lagi atau Zero Mistake, atau paling tidak masih bisa diminimalisir,” bebernya.

Adanya pandemi, kata Dirjen Pothan, seakan mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para Veteran. 

Pelayanan bagi Veteran, menurutnya, bukan terhubung dengan beberapa institusi saja. Namun, pelayanan itu, juga terhubung dengan berbagai Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemda hingga instansi terkait lainnya.

“Ini sesuai dengan Perpres yang tertera di nomor 79 tahun 2014 tentangnperaturan pelaksanaan UU nomor 15 tahun 2021, khususnya mengenai hak-hak tertenu bagi veteran. 

Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi, integrase, sinkronisasi dan sinergi semua lintas,” ujarnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Kejati Sulteng Tangkap DPO Kasus Korupsi Rp 1,2 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Palu) Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menangkap terpidana korupsi asal Kabupaten Indragiri Hilir yakni Mujiono atas perkara tindak pidana korupsi PT Inhutani IV yang merugikan negara Rp1,2 miliar.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejati Sulteng Reza Hidayat mengatakan terpidana korupsi tersebut berhasil ditangkap di salah satu rumah di Kota Palu, Jumat pagi, sekitar pukul 11.30 WITA.

Dalam proses penangkapan, Tim Tabur Kejati Sulteng bekerja sama dengan Tim Tabur Kejati Provinsi Riau yang menetapkan Mujiono dalam daftar pencarian orang (DPO), dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir.

"Penangkapan terpidana ini berdasarkan permintaan pantauan pencarian atau penangkapan buron terpidana korupsi atas nama Mujiono dari Kejari Indragiri Hilir," katanya, Jumat, 29 Oktober.

Terpidana bersalah melanggar Pasal 1 ayat 1 sub B Jo. Pasal 28 UU No 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43A UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Bahwa kronologis pencarian dan penangkapan terpidana tersebut yakni Tim Tabur Kejati Sulteng telah melakukan pengintaian di mana ia tinggal. 

Setelah dipastikan bahwa ia berada di rumah, Tim Tabur Kejati Sulteng berkoordinasi dengan Tim Tabur Kejati Riau dan Kejari Indrigiri Hilir untuk menangkapnya," lanjutnya.

Reza mengatakan tim kemudian bergerak cepat dan langsung melakukan pengawasan di rumah terpidana dan terpidana saat itu sedang menjemput anaknya di sekolah.

Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA ia berhasil tanpa ada perlawanan dan selanjutnya ia dibawa ke kantor Kejari Palu.

Read More

Terlilit Korupsi, Mantan Kades di Bangkalan Diamankan Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Mantan Kepala Desa (Kades) Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, inisial MH diamankan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat (28/10/2021).

MH diduga terlibat penggelapan uang negara untuk pembangunan jembatan di desa tersebut.

Kasi Intel Kejari Bangkalan, Dedi Franky menyebutkan, telah menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan yang seharusnya dirampungkan Tahun 2020 tetapi masih dikerjakan di Tahun 2021. 

“Kami sudah tetapkan tersangka dan diamankan,” jelasnya, Jumat (29/10/2021).

Diketahui, kasus terkuat dari kecurigaan masyarakat desa yang melihat proses pengerjaan jembatan memakan waktu cukup lama. 

Masyarakat kemudian melakukan pelaporan pada Kejari Bangkalan dan diselidiki.

“Kami sebelumnya juga telah melakukan penyegelan pengerjaan jembatan tersebut sekaligus mengamankan alat bukti yang diperlukan,” jelasnya.

Saat ini pihaknya telah mengamankan MH dan akan diselidiki selama 20 hari ke depan. Sementara MH telah mendekam di lapas kelar 1 cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Read More

Pangdam dan Kasdam Brawijaya Beri Wejangan Untuk Komandan Satuan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa penekanan disampaikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto ke para Komandan Satuan yang ada di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

Penekanan itu, menyoal adanya loyalitas prajurit Brawijaya yang harus teguh, loyal, serta tegak lurus. Bahkan, beberapa aspek disampaikan oleh Suharyanto, salah satunya menekan terjadinya angka pelanggaran.

“Untuk bidang operasi, Dansat harus menguasai taktik, dan teknis kesenjataan. Terutama untuk selalu mengecek kecakapan anggota,” pinta Pangdam dalam pengarahan yang berlangsung di Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Kamis, 28 Oktober 2021 pagi.

Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Staf Kodam, Brigjen TNI Agus Setiawan membahas soal beberapa aset tanah milik Kodam yang saat ini digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Bahkan, ia pun mengakui adanya penguasaan lahan itu seakan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. 

Pasalnya, pihak Kodam harus rela menggunakan tanah milik instansi lain.

“Terdapat permasalahan, tanah milik instansi lain yang digunakan oleh Kodam, yaitu Koramil Gedangan,” ungkap Agus.

Bukan tanpa sebab, penggunaan lahan tanah milik instansi lain itu, diakibatkan terdapat beberapa lahan milik Kodam yang saat ini telah ditempati oleh masyarakat.

“Ditempati. Sedangkan, tidak ada bukti kepemilikan,” bebernya.

Ironisnya lagi, kata Kasdam, tanah milik negara itu memiliki sertifikat hak milik. Padahal, tanah itu berstatus milik negara.

Beberapa langkah, rencananya bakal dilakukan oleh pihak Kodam, salah satunya ialah pembentukan tim penertiban aset. 

Tim itu, nantinya akan berkoordinasi, hingga melakukan pengamanan aset di lapangan.

“Tim itu akan berkoordinasi langsung dengan BPN, dan melakukan pengamanan aset patok, pagar, papan nama, patrol dan pensertifikatan atau P5,” jelas Kasdam.

Selain pembekalan, acara tersebut juga diwarnai dengan pelepasan 2 pejabat teras Makodam. 2 pejabat itu, adalah Danrindam dan Kainfolahtadam V/Brawijaya, hingga pemberian penghargaan bagi Komandan satuan yang berprestasi.

Tak lupa, selama berlangsungnya kegiatan itu Pangdam juga menekankan seluruh Komandan Satuan untuk tetap memberlakukan adanya protokol kesehatan. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

33 Dentuman Meriam KRI REM-331 Bantu Pendaratan Amfibi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masih terkait dengan gelaran Latihan Operasi Amfibi (Latopsfib) TNI AL tahun 2021 di Dabo Singkep, salah satu unsur yakni KRI R.E. Martadinata-331 sukses meluncurkan 33 meriam dengan dentuman keras dalam pendaratan amfibi saat puncak latihan, yakni Senin (25/10/2021).

Sesaat sebelum fajar menyongsong, 12 km arah laut dari pantai pendaratan amfibi di sebelah barat Pulau Singkep, dilaksanakan aksi bantuan tembakan kapal (BTK) dari KRI Raden Eddy Martadinata – 331 yang sedang melaksanakan operasi gabungan amfibi. 

BTK berfungsi sebagai bantuan serangan penembakan meriam kaliber besar dari kapal guna mengurangi kemampuan pertahanan pantai dan perlawanan dari musuh, sehingga lebih memberikan keunggulan bagi pasukan pendarat Korps Marinir untuk merebut dan menguasai pantai.

Akurasi dan presisi sangat dibutuhkan Gun Control Officer KRI REM-331untuk keberhasilan penembakan tersebut. Hal ini dikarenakan jarak tembak yang cukup jauh dari pantai, dan terdapat beberapa kapal-kapal unsur kawan di sekitar pantai yang siap mendaratkan pasukan pendarat Korps Marinir.

Namun berkat kerjasama tim yang sangat solid, aksi bantuan tembakan kapal berhasil dilakukan. Keberhasilan aksi BTK yang dilaksanakan oleh KRI REM-331 juga tidak luput dari kesiapan tim teknis senjata meriam dalam mempersiapkan kondisi teknis meriam utama kapal perang dari unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II ini.

“Pelaksanaan BTK ini tidak semudah diucapkan seperti saat Tactical Floor Game (TFG). Manajemen waktu dan manajemen resiko harus diaplikasikan dengan tepat. Sedikit terlambat dan sedikit lengah akan mempengaruhi keberhasilan,” ujar Komandan KRI REM-331, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz terkait keberhasilan prajuritnya.

Ia menambahkan jika keberhasilan ini juga tidak lepas dari latihan yang intens, terukur dan terarah yang diberikan kepada seluruh pengawak KRI REM-331 sebagai wujud pembinaan profesionalitas prajurit sebagaimana yang diperintahkan oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) kepada seluruh Kasatker dan Komandan KRI di jajaran Koarmada II.

Pelaksanaan BTK ini juga disaksikan oleh Pangkoarmada II selaku Pembina Kesiapan Tempur Alusista Koarmada II dan Kasal selaku Pemimpin Umum Latihan Operasi Gabungan Amfibi 2021. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pengusaha Diminta Tarik Kembali Mantan Pekerja RHU dan Wisata yang Dirumahkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pembukaan sektor wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU) saat Covid-19 terus menurun menjadi angin segar bagi pengusaha untuk kembali menjalankan bisninya. 

Namun, ada yang luput dari perhatian mengenai mantan pekerja di dua sektor tersebut yang sebelumnya  dirumahkan. Nasib mereka (pekerja,red) untuk dipekerjakan kembali kini sepenuhnya ada di tangan para pengusaha.

Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Norma Yunita. Menurutnya, pengusaha harus mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan. 

Dengan mempekerjakan kembali para karyawan yang dirumahkan saat ada kebijakan penutupan tempat-tempat usaha, dipandang Mbak Norma, sapaan akrab politisi PDIP ini, sebagai langkah membantu pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

''Kita tahu, sektor ekonomi hampir sebagian besar masyarakat terpukul sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Bahkan ribuan pekerja di berbagai sektor terpaksa di rumahkan, menganggur. Ini menjadi perhatian serius dan harus ada report-nya,'' kata dia, Jumat (29/10).

Menurutnya, dua sektor yang saat ini mendapat relaksasi dari Pemkot Surabaya yakni wisata dan RHU menyerap banyak sekali pekerja. Untuk itu, para pengusaha harus menyadari bahwa relaksasi diberikan bukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal, namun juga harus menjadi angin segar bagi para karyawan.

Semestinya, kata dia, menjadi kewajiban pengusaha untuk menarik kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan. Sebab, lanjutnya, banyak dari pekerja saat dirumhakan dengan status yang tidak jelas. 

''Semestinya memang kesanggupan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dirumahkan masuk dalam kalusul relaksasi pembukaan kembali RHU dan wisata,'' kata dia.\

Mbak Norma menyarankan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pekerja ketika hendak kembali direkrut seperti pekerja  harus menyerahkan syarat yang diwajibkan Pemkot Surabaya. 

''Ini terkait kelayakan kerja saat massa normalisasi pandemi Covid-19. Dimana pekerja wajib sudah divaksin,'' katanya.

Kemudian, lanjutnya, pengusaha mesti memrioritaskan pekerja dengan KTP Surabaya agar memudahkan Pemkot Surabaya dalam melakukan traching penyebaran Covid-19. 

''Ini untuk melokalisir kemungkinan munculnya kembali Covid-19, bayangkan ketika mereka bukan penduduk Surabaya, kemudian saat terpapar pulang ke daerah asal, tambah runyam nanti,'' katanya.

Untuk mendukung upaya pencegahan tersebarnya Covid-19 di tempat kerja, tambah Mbak Norma, pengusaha harus menyediakan sarana atau fasilitas guna penerapan protokol kesehatan. 

''Protkol kesehatan ini wajib diterapkan, pengusaha RHU dan wisata bisa juga memfasilitasi sarana untuk tes usap tiap waktu yang mereka tentukan sendiri,'' kata dia.

Menurutnya, apabila hal-hal semacam itu dijalankan maka semua akan mendapat dampak kebaikan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

''Jadi, angin segar juga bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat khusunya pekerja,'' ujar Mbak Norma.

Read More

KRI Bima Suci Akhiri Pelayaran Etape ke 12 di Pulau Bali

KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Menjelang akhir pelayaran pada etape ke-12, Satgas Operasi Kartika Jala Krida (KJK) 2021, yang saat ini telah sampai dan bersandar di Dermaga timur pelabuhan Benoa Provinsi Bali, disambut secara meriah oleh Forkopimda dan masyarakat Bali, Kamis (28/10).

Begitu sandar di dermaga, Komandan KRI Bima Suci yang juga menjabat selaku Komandan Satgas KJK 2021, Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr.Hanla., didampingi Palaklat KJK 2021 beserta perwakilan Taruna disambut dengan tarian Payembrama yang di tujukan sebagai tanda penyambutan selamat datang dilanjutkan dengan laporan Komandan Satgas kepada wakil Gubernur Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si, serta Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P., melaksanakan pengalungan bunga kepada Komandan Satgas KJK dilanjutkan pengalungan selendang oleh Pejabat Forkopimda Provinsi Bali kepada Palaklat dan perwakilan Taruna putra daerah.

KRI Bima Suci sejak 26 Juli 2021 lalu melaksanakan pelayaran Kartika Jala Krida yang dilepas langsung oleh Panglima Koarmada II Dr.Iwan Isnurwanto. S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., juga membawa 89 Taruna Tingkat III AAL Angkatan-68 dengan rute Surabaya, Labuan Bajo, Tual, Jayapura, Raja Ampat, Morotai, Nunukan (Sei Pancang), Tarakan, Ranai, Sabang, Nias, Cilacap, Bali, dan kembali ke pangkalan Surabaya.

Pelayaran selama 99 hari dengan jarak tempuh 11.328 NM ini akan selesai pada 2 November 2021 mendatang. 

Tujuan pelayaran ini adalah untuk melatih Taruna-Taruni AAL Korps Pelaut dalam mempraktikkan ilmu navigasi astronomi atau navigasi bintang.

Sementara untuk Taruna AAL Korps Teknik dapat mengaplikasikan langsung ilmu teknik mesin kapal.

Begitu pun untuk Taruna AAL Korps Elektronika agar mampu mempraktikkan ilmu tentang peralatan komunikasi elektronika di kapal.

Sedangkan Taruna Korps Suplai diharapkan dapat memahami lebih banyak tentang perbekalan. 

Selesai acara seremonial penyambutan di dermaga, kegiatan dilanjutkan dengan acara penyambutan Wakil Gubernur, Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P., Komandan Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara, S.Sos.,M.A.P., Husein Sagaf, S.H.

Danrem 163/Wira Satya., Direktur Polairud Polda Bali, Kombespol Toni Ariadai Efendi, S.H.,S.I.K., beserta Pejabat Utama Provinsi NTT di Ball Room KRI Bima Suci yang dilanjutkan dengan pertunjukan (GS) Genderang Suling Gita Jala Taruna diatas Dermaga serta Ship Tour terbatas guna memperkenalkan fasilitas yang dimiliki oleh Kapal Kebanggaan Koarmada II dan Taruna AAL kepada para Pejabat dan tamu undangan.

Selama pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan sesuai penekanan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M.Tr.(Han), kepada Komandan Satgas guna mencegah penularan Covid-19 di Indonesia yang mulai terkendali saat ini. (Dispen Koarmada II)

Read More

2022, Pemkot Surabaya Disarankan Bentuk Sentra Ekonomi Kreatif

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman menyampaikan, merujuk pada sasaran pembangunan 2022, di antaranya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor strategis dan potensi lokal, produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro. 

Karena itu, dia mendorong terbentuknya _Economy Creative Innovation Centre- atau pusat ekonomi kreatif.

“Saat Reses, ada banyak masukan dari sektor pelaku ekonomi kreatif, bahwa sudah saatnya Surabaya punya semacam _Economy Creative Innovation Centre_ dan Bagian Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya bisa sangat berperan nantinya,”ujar Fatkur, Jumat (29/10).

Fatkur mengaku sudah menyampaikan ide ini ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan mendapatkan informasi bahwa banyak aset Pemkot Surabaya sebenarnya memungkinkan dimanfaatkan untuk cita-cita ini. 

Tinggal hubungan hukumnya seperti apa, apa menempel ke OPD terkait atau skema disewakan ke pihak ketiga, semuanya memungkinkan.

Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, sangat mengapresiasi jika Pemkot Surabaya benar-benar bisa merealisasikan ide tersebut. 

Bagian Administrasi Kerja Sama akan memiliki peran penting mengingat potensi-potensi lokal sangat luar biasa dan potensi marketpun di dalam negeri masih sangat bagus apalagi jika ke depan bisa ada langkah-langkah kerja sama dengan luar negeri melalui Sister City.

“Saya yakin ini akan disambut baik oleh para pelaku ekonomi kreatif. Jika diperlukan, bisa mengundang mereka untuk diskusi konsep dan roadmapnya termasuk melibatkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) misalnya”, pungkas dia.

Menanggapi ide ini, Kabag Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya,Dewi Wahyu Wardani, mengucapkan terima kasih atas masukan tersebut. Pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan beberapa OPD yang lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

“Secara umum kami sepakat. Ini sudah pernah menjadi diskusi di tingkat Pemkot Surabaya terkait memfasilitasi secara serius kebangkitan ekonomi kreatif di Surabaya”, jelas Dewi. 

Read More

Program Kerja Tahun 2021 Korem 083/Baladhika Jaya Dievaluasi

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Seksi Perencanaan Korem 083/Baladhika Jaya, Letkol Inf Teguh Prastowo membahas adanya pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan di tahun 2021 saat ini.

Pada pelaksanaan evaluasi yang digelar di Aula Makorem pada Kamis, 28 Oktober 2021 siang tersebut, Kasiren menjelaskan jika pembahasan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja agar nantinya bisa tercapai sesuai sasaran. 

“Untuk pengambilan keputusan Komando Atas,” ujar Kasiren, singkat.

Beberapa program kerja, disasar oleh dirinya, salah satunya peningkatkan kualitas personel ketika melakukan penanganan terhadap pelaksanaan program kerja yang komperhensif dan berkualitas. 

"Sehingga, bisa mewujudkan laporan evaluasi, serta peningkatan kinerja yang transparan dan akuntabilitas,” jelasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More