Minggu, 31 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk menjamin terpeliharanya mutual trus building yang berdampak positif terhadap stabilitas keamanan antara Indonesia dan Australia, TNI Angkatan Laut dalam hal ini  Komando Armada II bersama Royal Australian Navy (RAN) kembali menggelar Latihan Bersama New Horizon 2021. 

Dengan tiga ketukan palu oleh Kepala Staf Koarmada II, Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H,M.A.P., M.Tr.(Han), maka latihan rutin bersama dua tahunan yang sudah berlangsung sejak tahun 1974 ini secara resmi dibuka. Upacara pembukaan berlangsung di Ruang TFG Puslatkaprang Kolat Koarmada II, pada Jumat (29/10/2021).

Melalui sarana video conference, RAN Commander Fleet yakni Rear Admiral Mark Hammond, ikut hadir dalam upacara pembukaan bersama anggota delegasi RAN lainnya yakni CAPT Rodney J.Griffith (Atal Australia), serta Komandan HMAS Anzac CDR David McPherson. Sementara dari delegasi TNI AL ikut hadir Asops dan Asintel Pangkoarmada II, Komandan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 sebagai Dansatgas, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji, Komandan Kolat Koarmada II, dan sejumlah Kasatker Koarmada II.

Dalam New Horison 2021 kali ini, TNI AL mengerahkan dua kapal perang yakni KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan KRI Malahayati-362 dan sebuah Heli Panther. Di pihak RAN, mereka meluncurkan HMAS Anzac F-150 dan sebuah Heli MH-60R. Materi latihan kali ini dititikberatkan pada pengembangan latihan peperangan anti kapal permukaan/Anti-Surface Warfare (ASuW), meliputi fase latihan pangkalan (Harbour Phase) di Gedung Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Komando Latihan Koarmada II, pada tanggal 29 - 30 Oktober 2021. 

Dilanjutkan dengan manuver lapangan (Sea Phase) di Laut Jawa dan Bali pada tanggal 31 Oktober–3 November 2021, yang berupa latihan Photoex, RAS Approach, SURFEX dan GUNEX, dan  MIOEX.

Kemudian ditutup dengan fase pengakhiran dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan secara contactless, dan penerapan protokol kesehatan terkait adanya pandemik global Covid-19.

Sementara itu Pangkoarmada II dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kaskoarmada II mengungkapkan, jika selama bertahun-tahun TNI AL dan RAN telah menjalin hubungan yang sangat kuat. Berbagai macam aktitivitas telah diselenggarakan dalam lingkup kerjasama dan bertukar pengalaman antar kedua angkatan laut. 

“Saya percaya Latma New Horizon 2021 akan berjalan dan tercapai dengan baik, melalui berbagai macam serial latihan yang dilaksanakan saat latihan praktis atau manuver lapangan. Sehingga hal ini bisa menjadi kesempatan baik untuk mempererat komunikasi dan bertukar pikiran, “ ujar Laksda Iwan.

Selanjutnya menandai hubungan baik kedua negara, di penghujung acara dilaksanakan pertukaran cenderamata antar delegasi. Dimana Kasarmada II memberikan plakat kepada Cpt Rodney J. Griffith , dan sebaliknya Ia memberikan cenderamata berupa alat musik khas suku Aborigin Australia. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadaan disinfektan tanpa izin edar (IE), Gerakan Aktivis dan Mahasiswa (GAM) Jatim laporkan dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jatim.

GAM Jatim melaporkan pengadaan disinfektan ilegal dan dugaan korupsi Dana Penanganan pandemi Covid-19 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 29 Oktober 2021.

Dalam laporannya, GAM Jatim menyampaikan terdapat peraktek pengadaan barang ilegal berupa disinfektan yang masuk ke BPBD, dan nilainya cukup fantastis mencapai Rp1,4 miliar.

"Hasil pemeriksaan keuangan pemprov jatim barang hasil pengadaan dalam rangka

penanganan Covid-19 yang diterima BPBD diketahui terdapat alat kesehatan dan PKRT yang tidak mempunyai izin edar, padahal menurut Permenkes Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan wajib mempunyai izin edar berdasarkan penilaian keamanan, mutu dan kemanfaatan," Ungkap GAM melalui Kuasa Hukumnya M. Syafi'i saat konferensi Pers di depan Kejaksaan Tinggi Jatim.

Selain itu, yang tidak kalah penting menurut Syafi'i, adalah pelaporan dugaan korupsi dana Covid 19 sebesar Rp6.036.276.736,00, yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Berdasarkan hasil kajian kami terhadap laporan pemeriksaan keuangan Pemprov Jatim, terdapat 6 Miliar lebih Dana Penanganan Covid-19 yang disalahgunakan,' ungkapnya.

Secara khusus, Ketua GAM Jatim, Musfiq meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jatim untuk menyelediki dan mengusut tuntas beberapa kasus yang ia laporkan. Apalagi yang ia bawa adalah dugaan korupsi Dana Covid-19.

"Saat masyarakat tercekik karena pandemi Covid-19, pemerintah kita malah asyik merampok uang penanganan Covid-19 dengan berbagai macam modus. Dan ini perlu diberikan hukuman yang sangat berat sebagaimana intruksi Presiden Jokowi dan agar tidak bermain-main dengan Pandemi," Pungkasnya.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari kejaksaaan Tinggi Jatim mengenai pelaporan tentang adanya dugaan korupsi dana penanganan Covid-19.

Kasus adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana penanganan Covid-19 memang perlu perhatian dari publik.

Pasalnya dana tersebut merupakan anggaran langsung dari pemerintah untuk penanganan kasus Covid-19.

Rakyat seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut, pengelolaan dana bantuan Covid-19 sangat rentan akan dugaan penyelewengan.

Nilai uang yang sangat besar membuat banyak orang tergiur untuk memiliki dana tersebut.

Langkah yang diambil GAM ini merupakan tindak nyata atas pengawasan rakyat terhadap kinerja dari pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah, terus bergulir di beberapa Satuan TNI-AD.

Kali ini, peringatan Maulid Nabi itu digelar di Makodim 0812/Lamongan.

Tak lupa, protokol kesehatan pun diberlakukan selama berlangsungnya Maulid Nabi itu.

Tema yang diusung kali ini, adalah melalui hikmah Maulid Nabi Muhammd, kita tingkatkan keteladanan dan etos kerja personel TNI guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI ditengah pandemi, kata Letkol Inf Sidik Wiyono, bisa dijadikan suatu pedoman bagi personelnya.

“Meskipun pandemi, semua tugas pokok Kodim harus bisa berjalan dengan baik,” pinta Dandim. Jumat, 29 Oktober 2021 pagi.

Tak hanya itu saja, adanya peringatan Maulid Nabi, menurutnya bisa dijadikan suatu momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Maulid Nabi ini diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi prajurit dan PNS Kodim,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)


Sabtu, 30 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Omzet pedagang dari sejumlah total 48 Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya, tercatat mulai merangkak naik. 

Kenaikan ini salah satunya disebabkan karena faktor melandainya pandemi Covid-19 dengan diikuti sejumlah kelonggaran.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, kondisi pandemi di Kota Surabaya yang terus melandai rupanya, berdampak positif bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali para pedagang di SWK yang tersebar di beberapa wilayah Surabaya.

"Kalau saat ini omzet mereka (pedagang SWK) sudah luar biasa, setelah dibuka kesempatan (diizinkan) sampai jam 12 malam," kata Widodo, Sabtu (30/10).

Kebijakan tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, 2, dan 1 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Inmendagri itu, salah satunya diatur mengenai jam operasional bagi warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang diizinkan hingga pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung 75 persen. 

Sementara bagi pelaku usaha yang operasionalnya mulai malam hari, dapat beroperasi maksimal hingga pukul 00.00 WIB dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Widodo menjelaskan, sejak PPKM Darurat diterapkan, beberapa pelanggan SWK sendiri juga bertanya kapan diizinkan buka. 

Nah, setelah situasi Covid-19 di Surabaya ditetapkan level 1, maka pedagang SWK akhirnya diizinkan beroperasi hingga tengah malam dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Pelanggan (SWK) mereka sendiri juga sudah lama menunggu kapan SWK kembali boleh dibuka," terang mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya ini.

Widodo juga mengungkapkan, dari total 48 SWK yang ada di Surabaya, 22 di antaranya kini omzet penjualannya sudah mencapai sekitar 85 persen. Sedangkan 12 SWK lain, omzetnya sudah 100 persen bahkan lebih.

"Sudah sekitar 85 persen seperti normal. Tapi untuk 12 SWK itu omzetnya sudah normal, bahkan ada yang lebih, seperti SWK Bratang dan Dharmahusada, sudah lebih dari normal," ungkap dia.

Meski sudah diizinkan buka hingga pukul 12 malam, Widodo menyatakan, seluruh pedagang di SWK tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. 

Tak terkecuali bagi para pengunjung atau pembeli. Seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Tapi pedagang kan macam-macam, jadi kita juga selalu ingatkan dan kita dampingi. Ada pendamping di sana yang selalu mengingatkan prokes," ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan kondisi Covid-19 yang terus melandai dan diiringi sejumlah kelonggaran, omzet atau pendapatan para pedagang di SWK dapat kembali normal. "Saat ini omzet mereka mencapai sekitar 85 persen. Semoga bisa segera kembali seperti sediakala," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SH,MAP,M.Tr (Han) turut hadir dalam pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada Siswa Diktukpa LI Diktukpakat TNI AL TA 2021 bertempat di Gedung Graha Samudera Bumi Moro Surabaya, pada Kamis (28/10). 

Menjelang pelaksanaan Praspa (Prasetya Perwira) kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, memberikan pembekalan kepada 469 siswa Diktukpa dan Diktukpakat 289 jumlah keseluruhan 758. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Laporan Dankodiklatal dilanjutkan dengan acara inti pembekalan oleh Kasal. 

Mengawali pembekalannya Kasal menyampaikan bahwa dirinya terus berkomitmen dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meraih Kejayaan TNI Angkatan Laut, pembangunan SDM ini merupakan prioritas pertama dari sembilan prioritas selama kepemimpinannya.

Menurutnya transformasi menjadi perwira merupakan momen istimewa perubahan status dari bintara menjadi perwira, karena menjadi perwira merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus harus disyukuri sebagai Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu menjadi perwira merupakan titik awal untuk merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesuai dengan kode etik perwira TNI.

Kasal juga menyampaikan bahwa perubahan strata pangkat juga menjadi perubahan status sosial hal ini haruslah tetap bergaya hidup sebagai prajurit yaitu Prasaja, jujur dan irit. Selain itu agar sebagai perwira juga menjadi pemimpin yang memiliki beban tugas, wewenang dan tanggung jawab berupa moril, terhadap keluarga, anak buah dan lingkungan. Sebagai perwira juga dituntut untuk berani mengambil inisiatif, inovatif dan tampil secara positif serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

Pembekalan ini diikuti 758 orang Siswa Diktukpa dan Diktukpakat yang berasal dari tiga Kodik di bawah Kodiklatal yaitu Kodikopsla, Kodikmar dan Kodikdukum. Ke-758 orang siswa ini terdiri 469 siswa Diktukpa Angkatan LI dengan rincian 100 orang Siswa Korps Pelaut, 76 orang siswa Korps Teknik, 46 orang siswa Korps Elektronika, 93 orang Korps Suplai, 27 orang Korps Kesehatan, 19 orang Korps Pomal, 23 orang Korps Khusus dan 85 orang siswa Korps Marinir.

Sedangkan 289 orang sisanya merupakan siswa Diktupakat TA 2021 dengan rincian 80 orang Siswa Korps Pelaut, 58 orang siswa Korps Teknik, 29 orang Korps Elektronika, 25 orang Korps Suplai, 2 orang Korps Kesehatan, 11 orang Korps Pomal, 26 orang Korps Khusus dan 55 orang siswa Korps Marinir.

Hadir dalam pembekalan tersebut para Asisten Kasal, Dankodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dan pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksda TNI Agus Hariadi, Inspektur Kodiklatal, Kepala Kelompok Tenaga Pendidik (Kapokgadik), para Direktur, para Komandan Kodik dan Komandan Pusdik dijajaran Kodiklatal, selain itu hadir para Pangkotama TNI AL Wilayah Surabaya. (Dispen Koarmada II)


KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Selama penyidikan dugaan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,07 Miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur, telah berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada keterkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana tersebut. 

Satu diantarnya penyitaan uang atau berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp384,8 Juta.

"Kami masih mendalami, kemana sisa uang yang diambil tersangka dengan cara yang tidak benar itu," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Badrut Tamam.

"Ini sebagai bukti yang kami bawa di persidangan. Itu kami peroleh dari lembaga-lembaga penerima bantuan yang dengan kesadaran sendiri mengembalikan. Setelah menyadari perbuatan yang dilakukan melawan hukum," tandasnya.

Sementara mengenai saksi yang telah diperiksa, Badrut Tamam mengungkapkan, bahwa jumlahnya total mencapai 120 saksi. 

Terdiri dari saksi di FKPQ kabupaten, tingkat wilayah hingga saksi dari kementerian agama di tingkat wilayah dan pusat. 

Dan juga para kepala kepala lembaga sebagaimana yang diusulkan oleh yang bersangkutan.

Didapati dari hasil pemeriksaan, tersangka SDK selaku Ketua Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro melakukan pemotongan bantuan sebesar Rp1 Juta dari setiap lembaga penerima dengan dalih sebagai infaq.

"Tersangka melakukan itu juga dibantu oleh pihak-pihak yang nota bene merupakan suruhannya. Ini adalah inisiatif tersangka sendiri. Dan hasilnyapun dinikmati oleh mereka. Orang yang melakukan suruhan inipun berada di bawah kekuasaan tersangka SDK," terang Kajari.

Dijelaskan, selain pungutan berdalih infaq yang melanggar perundang-undangan yang berlaku, juga ada dobel dana bantuan yang diterima para lembaga lebih kurang sebanyak lima lembaga.

"Tetapi kami berharap selama dalam proses penyidikan ini sampai kepada penuntutan, agar lembaga-lembaga tersebut bersedia mengembalikan dana dengan kesadaran sendiri," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan Polri akan melakukan tes psikologi kepada seluruh anggotanya ketika diberi tugas penempatan atau fungsi operasional. 

Menurut dia, hal ini sudah dikomunikasikan dengan SDM Polri.

“Kedepan terkait dengan mental bahwa akan dilaksanakan tes psikologi terhadap anggota-anggota. Jadi sebelum diterjunkan ke fungsi-fungsi operasional, ini harus diketahui dulu,” kata Sambo.

Selama ini, kata Sambo, tes psikologi dilakukan saat proses rekrutmen awal dan proses-proses kepemilikan senjata api secara berkala. 

Kedepan, tes psikologi akan digelar secara rutin untuk menghindari adanya peristiwa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

“Ini mungkin akan kita buat terobosan untuk secara rutin atasan langsung melakukan tes psikologi terhadap anggota-anggota di fungsi operasional, sehingga bisa kita mitigasi dari awal,” ujarnya.

Menurut Sambo, tujuan dilakukan tes psikologi secara rutin untuk mengetahui psikologis anggota kepolisian seperti apa dan bagaimana keluarga maupun kondisi lingkungan, apakah ada masalah atau tidak.

“Ini semua strategi-strategi yang kami sudah jalankan selama sembilan bulan di kepemimpinan kami Divisi Propam,” jelas dia.

Sementara, Sambo menambahkan pengawasan yang dilakukan terhadap institusi Polri ada tiga pengawas internal. Di Divisi Propam, ada pengawasan terkait perilaku dan kode etik anggota.

“Di Itwasum Polri, terkait manajerial dari pimpinan satuan lapangan dan pengawas dari Biro Wasidik Bareskrim yang menangani terkait materi dan proses penyidikan,” katanya.

Selanjutnya, pengawas kedua adalah pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas, KontraS dan elemen masyarakat termasuk IPW (Indonesia Police Watch). Nah, pengawas ketiga sangat penting dan berperan adalah pengawas atasan langsung.

“Ini menjadi titik poin, karena pengawas atasan langsung inilah yang bergaul dan bersama-sama dengan anggota dalam melaksanakan tugas. Makanya Bapak Kapolri menekankan untuk atasan langsung ini harus ikut bersama-sama dengan anggotanya, sehingga tahu problem anggotanya,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Belasan pelanggar protokol kesehatan harus menerima ganjaran dari petugas Covid-19 yang sudah bersiaga di pintu gerbang exit tol Dupak yang berada di Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

Belasan pelanggar itu, menerima beragam sanksi dari tim Satgas Covid yang terdiri dari aparat TNI, Polri dan Dinas terkait.

Danramil Tandes, Mayor Inf Heri Susanto sangat menyayangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat itu.

Pasalnya, ditengah terjangan pandemi saat ini, masih ada saja masyarakat yang enggar mematuhi adanya protokol kesehatan.

“Padahal, itu untuk melindungi diri mereka sendiri,” ujar Danramil. Kamis, 28 Oktober 2021 sore.

Heri menambahkan, pelanggar protokol kesehatan itu ditindak akibat tak menggunakan masker. 

Bahkan, beberapa diantaranya diberikan sanksi tegas berupa penyitaan identitas.

“Iya, kita amankan identitasnya. Itu sebagai efek jera. Sebagian lagi, kita berikan sanksi push up,” tegasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, berupaya membangkitkan perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan segera menggelar Surabaya Fashion Week (SFW). 

Acara tersebut akan berlangsung secara offline dan online, pada 31 Oktober 2021-7 November 2021 mendatang, di Main Atrium Grand City Surabaya.

Pada perhelatan SFW 2021 kali ini, terdapat serangkaian kegiatan, yakni Pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Fashion Show Bangga UMKM Surabaya, Fashion Show Designer Fashion Show Branded, Launching E-Peken Surabaya, hingga Awarding Pelaku UMKM.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, tujuan digelarnya SFW 2021 untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi UMKM, usai Kota Surabaya resmi menjadi PPKM Level 1.

"Surabaya saat ini sudah level 1, saatnya kita bangkit, berjuang, dan bergotong-royong bersama. Pemkot Surabaya bersama Dekranasda, juga berkolaborasi dengan OJK dalam perhelatan Surabaya Fashion Week ini untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi,” kata Rini IndriyanI usai Press Conference Pameran Surabaya Fashion Week 2021 di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (29/10)

Selain itu, Rini Indriyani juga mengaku akan ada penampilan menarik dalam perhelatan SFW 2021. Nantinya, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya juga akan ikut menampilkan karya-karya UMKM yang telah didesain oleh para desainer. 

Hingga para mahasiswa Internasional yang ikut mempromosikan SFW 2021 melalui media sosial (Medsos), dengan harapan bisa memperkenalkan produk dari Kota Surabaya di negara mereka masing-masing.

“Kita Juga akan membuka gerai vaksinasi. Jadi warga yang melihat Surabaya Fashion Week atau warga yang belum di vaksin bisa datang ke stand vaksinasi kami,” ungkap dia.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 4 Jawa Timur, Ismirani Saputri mengaku, bahwa pihaknya mendukung penuh perhelatan SFW 2021. 

Sebab, hal ini juga sejalan dalam Surat Keterangan (SK) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Surabaya, yakni mendukung UMKM yang belum belum memiliki akses keuangan di perBankan maupun di non perBankan.

“Kami mendukung penuh Surabaya Fashion Week, kami juga akan membuka tenant bank dan non bank. Serta memberikan workshop kepada para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan dari LJK, terkait sosialisasi keuangan,” terang dia.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Wiwiek Widayati juga menjelaskan, bahwa saat ini adalah momentum yang luar biasa, karena Kota Surabaya sudah resmi menjadi PPKM Level 1. 

Maka, perhelatan SFW 2021 ini diharapkan bisa kembali membangkitkan perekonomian.

“Keadaan sudah mulai stabil, melalui Surabaya Fashion Week, harapannya produk yang sudah terkurasi ini bisa dipasarkan untuk domestik hingga Internasional,” jelas Wiwiek sapaan Lekatnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser menerangkan, para pengunjung bisa mendatangi lokasi perhelatan SFW 2021. 

Meski demikian, para pengunjung juga harus menerapkan protokol kesehatan. Salah satu contohnya, para pengunjung harus memiliki Aplikasi PeduliLindungi dengan minimal sudah melakukan vaksinasi dosis pertama.

“Selain bisa digelar secara tatap muka, kami juga menyediakan fasilitas layanan online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram Sapawarga Kota Surabaya dan Bangga Surabaya,” terang dia.

Selanjutnya, untuk konsep yang diusung pada SFW 2021, Founder dan Direktur Next Management, Arif Santoso menjelaskan, dalam perhelatan SFW 2021 tersebut akan berbeda dengan SFW 2019. 

Pada Tahun ini, SFW 2021 mengangkat tema UMKM Journey, yakni UMKM Kota Surabaya dari masa ke masa.

“Melalui UMKM Journey ini, masyarakat bisa mengetahui perkembangan produk UMKM dari sebelum pandemi Covid-19 hingga masa transisi pandemi Covid-19,” ujar Arif.

Selain itu, konsep busana untuk parade fashion show SFW 2021, para pelau UMKM diberikan kebebasan, setelah mendapat pelatihan khusus. 

Mereka diizinkan untuk melakukan variasi dengan konsep Surabaya tempo dulu, saat ini, hingga masa mendatang, dengan total diikuti oleh 60 penampil. 

“Total para desainer dan UMKM yang akan mengikuti parade show ada 60 orang, 40 penampil dari UMKM  dan 20 penampil dari desainer. Kemudian kita juga akan mengadakan workshop yang bisa diikuti oleh para pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Harapannya, SFW 2021 ini juga bisa memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, usai pelaksanaan Press Conference Pameran Surabaya Fashion Week 2021 di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, para tamu undangan dan awak media, juga disuguhkan dengan penampilan fashion show oleh para model Next Management, dengan mengenakan busana dari para pelaku UMKM Kota Surabaya.

Jumat, 29 Oktober 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Veteran, Brigjen TNI Echsan Sutadji menjelaskan pentingnya peningkatan pelayanan bagi para Veteran, terutama menyangkut persoalan adminitrasi.

Dikatakan Brigjen Echsan, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan selama proses penyelesaian administrasi, salah satunya penulisan nama calon Veteran yang tak sesuai dengan data kependudukan atau data pensiun.

“Proses penyelesaian administrasi Veteran membutuhkan ketelitian, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pusat, Daerah dan Stakeholder,” kata Ditjen Pothan Kemhan dihadapan Kakaminved yang ada di jajaran Babinminvetcatdam V/Brawijaya. Kamis, 28 Oktober 2021 siang.

Echsan menilai, adanya sosialiasi yang dilakukan oleh dirinya saat ini, ditujukan untuk menyelaraskan data secara digital. 

“Sehingga, kesalahan administrasi tidak terjadi lagi atau Zero Mistake, atau paling tidak masih bisa diminimalisir,” bebernya.

Adanya pandemi, kata Dirjen Pothan, seakan mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para Veteran. 

Pelayanan bagi Veteran, menurutnya, bukan terhubung dengan beberapa institusi saja. Namun, pelayanan itu, juga terhubung dengan berbagai Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemda hingga instansi terkait lainnya.

“Ini sesuai dengan Perpres yang tertera di nomor 79 tahun 2014 tentangnperaturan pelaksanaan UU nomor 15 tahun 2021, khususnya mengenai hak-hak tertenu bagi veteran. 

Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi, integrase, sinkronisasi dan sinergi semua lintas,” ujarnya. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Palu) Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menangkap terpidana korupsi asal Kabupaten Indragiri Hilir yakni Mujiono atas perkara tindak pidana korupsi PT Inhutani IV yang merugikan negara Rp1,2 miliar.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejati Sulteng Reza Hidayat mengatakan terpidana korupsi tersebut berhasil ditangkap di salah satu rumah di Kota Palu, Jumat pagi, sekitar pukul 11.30 WITA.

Dalam proses penangkapan, Tim Tabur Kejati Sulteng bekerja sama dengan Tim Tabur Kejati Provinsi Riau yang menetapkan Mujiono dalam daftar pencarian orang (DPO), dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir.

"Penangkapan terpidana ini berdasarkan permintaan pantauan pencarian atau penangkapan buron terpidana korupsi atas nama Mujiono dari Kejari Indragiri Hilir," katanya, Jumat, 29 Oktober.

Terpidana bersalah melanggar Pasal 1 ayat 1 sub B Jo. Pasal 28 UU No 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43A UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Bahwa kronologis pencarian dan penangkapan terpidana tersebut yakni Tim Tabur Kejati Sulteng telah melakukan pengintaian di mana ia tinggal. 

Setelah dipastikan bahwa ia berada di rumah, Tim Tabur Kejati Sulteng berkoordinasi dengan Tim Tabur Kejati Riau dan Kejari Indrigiri Hilir untuk menangkapnya," lanjutnya.

Reza mengatakan tim kemudian bergerak cepat dan langsung melakukan pengawasan di rumah terpidana dan terpidana saat itu sedang menjemput anaknya di sekolah.

Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA ia berhasil tanpa ada perlawanan dan selanjutnya ia dibawa ke kantor Kejari Palu.



KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Mantan Kepala Desa (Kades) Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, inisial MH diamankan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat (28/10/2021).

MH diduga terlibat penggelapan uang negara untuk pembangunan jembatan di desa tersebut.

Kasi Intel Kejari Bangkalan, Dedi Franky menyebutkan, telah menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan yang seharusnya dirampungkan Tahun 2020 tetapi masih dikerjakan di Tahun 2021. 

“Kami sudah tetapkan tersangka dan diamankan,” jelasnya, Jumat (29/10/2021).

Diketahui, kasus terkuat dari kecurigaan masyarakat desa yang melihat proses pengerjaan jembatan memakan waktu cukup lama. 

Masyarakat kemudian melakukan pelaporan pada Kejari Bangkalan dan diselidiki.

“Kami sebelumnya juga telah melakukan penyegelan pengerjaan jembatan tersebut sekaligus mengamankan alat bukti yang diperlukan,” jelasnya.

Saat ini pihaknya telah mengamankan MH dan akan diselidiki selama 20 hari ke depan. Sementara MH telah mendekam di lapas kelar 1 cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive