Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 04 November 2021

KPK Incar Korupsi Sektor Swasta


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Korupsi sektor swasta tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK menyebut pihaknya telah membuat direktorat baru bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi pada sektor swasta.

"Mulai 2021 KPK punya direktorat baru bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha atau yang kita sebut AKBU," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Pembentukan direktorat AKBU dikhususkan untuk mengurangi peran swasta atau mengurangi jumlah tersangka dari sektor swasta.

Bahkan dari data yang dimiliki KPK, pihak swasta paling banyak menjadi tersangka korupsi.

"Bahwa sepanjang KPK berdiri yang paling banyak menjadi tersangka dari sektor swasta, karena memang ini natural yang terbesar itu adalah suap dan gratifikasi. Kalau dilihat sektornya lagi yang paling banyak pengadaan barang jasa dan perizinan," jelas Pahala.

Pahala berharap direktorat AKBU menjadi sarana pencegahan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi pada sektor swasta.

"Oleh karena itu dari eksekutif legislatif dan yudikatif sudah ada program pencegahan nya, tapi yang swasta ini belum, Oleh karena itu sekali lagi Direktorat itu khusus di desain untuk bagaimana supplier suap dari sektor swasta," pungkasnya.

99 Hari Arungi Lautan Nusantara, Kapal Latih Tiang Tinggi Koarmada II Disambut Di Dermaga Madura Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah 99 hari mengarungi samudera luas dan singgah di 13 kota besar di Indonesia dan 3 pulau terluar Indonesia, KRI Bima Suci dari unsur Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada II bersama Satlat Kartika Jala Krida (KJK) Taruna AAL Angkatan Ke-68 tiba kembali di Pangkalan Surabaya pada Selasa (2/11).

Kedatangan 112 Taruna AAL Angkatan ke-68 dalam Operasi pelayaran KRI Bima Suci yang didukung oleh 90 Anak Buah Kapal (ABK) KRI dan 19 Staf Satlat ini disambut langsung oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, SH., M.A.P, M.Tr.(Han) didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto Turut hadir Gubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah beserta Ibu Asuh Taruna AAL dengan upacara dan tradisi penyambutan.

Tercatat ada 13 kota dan 3 pulau terluar Indonesia yang telah disinggahi KRI Bima Suci selama Operasi KJK 2021 dengan jarak tempuh10.850 Nm. 

Yaitu mulai dari Surabaya-Labuan Bajo-Tual-Jayapura-Raja Ampat-Morotai-Sebatik- Tarakan-Ranai-Sabang-Nias-Cilacap-Bali-Surabaya. Sementara tiga pulau terluar yang dikunjungi yakni  Pulau Bras, Pulau Laut dan Pulau Berhala.

Saat ditemui awak media Pangkoarmada II mengatakan, “Meski dilaksanakan di dalam negeri, tidak menyurutkan semangat para Taruna dan Taruni melaksanakan latihan praktek KJK 2021 bersama KRI Bima Suci. Justru lebih banyak ilmu yang didapat dalam pelayaran ini, diantaranya mengetahui batas-batas wilayah NKRI serta berkesempatan singgah di pulau-pulau terdepan dan terluar NKRI, juga belajar secara visual peralatan yang ada di kapal dan profesional dibidangnya. Mereka belajar agar mampu mengerti kehidupan di kapal, mampu mempratekkan teori yang selama ini didapat di akademi, serta mampu bernavigasi dan menumbuhkan rasa cinta bahari yang luar biasa”,ungkapnya.

“Laksda Iwan menambahkan, Taruna perlu  memiliki fisik maupun mental yang kuat saat ombak besar seperti saat melewati Selat Torres, sehingga disitulah para prajurit taruna terlatih untuk mental juangnya juga karakternya untuk menjadi prajurit pengawak samudera TNI AL yang kita idamkan bersama, serta menjadikan calon-calon pemimpin TNI AL yang akan menjaga lautan kita”, jelasnya.

Pada bagian lain, orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Operasi Bima Suci 2021 adalah wujud dari upaya tindak lanjut terhadap program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, khususnya di bidang Pembangunan SDM TNI AL yang unggul. (Dispen Koarmada II)

Pemkot Libatkan 26.541 Kader Kesehatan Berantas DBD di Kota Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen memberantas Demam Berdarah Dengue (DBD) pada saat musim hujan tahun ini. 

Jajaran Puskesmas dan 26.541 kader kesehatan se Kota Surabaya digerakkan untuk bersama-sama memberantas demam berdarah ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui bahwa beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya yang meminta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyakit DBD ini. 

SE bernomor 443/12475/436.7.2/2021 itu sudah disebarkan kepada Kepala Perangkat Daerah, camat, lurah, RT/RW, sekolah, tempat ibadah, pengelola mal, dan semua perusahaan di Kota Surabaya.

“Melalui SE itu saya sudah meminta untuk menggerakkan masyarakat atau anggota di masing-masing institusi dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit DBD di Kota Surabaya, karena Surabaya akan memasuki musim penghujan,” kata Wali Kota Eri, Rabu (3/11).

Menurutnya, peningkatan kewaspadaan itu bisa dilakukan dengan cara pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus (PSN 3M Plus), yaitu menguras dan menyikat bersih bak mandi atau kolam air minimal satu minggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air seperti tempayan, tandon, drum air dan lainnya untuk mencegah adanya jentik atau telur nyamuk, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, plus menghindari gigitan nyamuk dengan cara memakai anti nyamuk atau memakai kelambu, memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman anti nyamuk, mengganti air vas bunga, dan tempat minum burung.

“Saya juga minta untuk melaksanakan Gerakan 1 Rumah/Gedung 1 Jumantik (G1R1J) dengan melibatkan kader kesehatan atau karyawan institusi untuk memantau dan memastikan tidak ada jentik di lingkungan masing-masing, termasuk lapangan atau tanah kosong dan fasilitas umum lainnya,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta untuk mengaktifkan kegiatan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, pentingnya pelaksanaan PSN 3M Plus secara rutin dan terus-menerus untuk memutus rantai penularan DBD, dan fogging bukan strategi utama dalam mencegah DBD, karena hanya dapat membunuh nyamuk dewasa, tidak dapat membunuh jentik dan telur nyamuk.

“Tolong segera membawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya apabila ada keluarga atau masyarakat yang menunjukkan gejala DBD, dan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan Penyelidikan epidemiologi. Saya juga meminta warga untuk membantu kelancaran kegiatan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan fokus apabila ada kasus DBD di suatu wilayah,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa seluruh kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD ini harus selalu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. 

Sebab, saat ini masih masa pandemi Covid-19 meskipun kondisinya sudah mulai landai.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan dalam rangka pencegahan DBD ini, pihaknya melibatkan semua stakeholder atau lintas sektor di tiap wilayah, mulai dari unsur kecamatan, kelurahan, RT, RW, Babinkamtibmas, Babinsa, puskesmas dan juga para kader yang tersebar di berbagai penjuru Surabaya.

“Jumlah petugas puskesmas yang diturunkan sesuai dengan jumlah penanggung jawab PSN di  wilayah binaan yang ada di setiap kelurahan, rata rata 2-3 orang per RW di bantu RT/RW setempat. Selain itu, kami melibatkan sebanyak 26.541 kader kesehatan untuk bergerak hingga ke rumah-rumah warga. Melalui cara ini semoga DBD di Surabaya bisa ditekan,” pungkasnya. 

Tim Tabur Kejaksaan Amankan Buronan Korupsi Penyimpangan Dana Desa


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berhasil mengamankan Buronan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa Banjar Negara, Kec. Lahat Selatan Tahun Anggaran 2017-2018, yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

"Tersangka diamankan di Jalan Tegar Beriman Nomor B4-Cibinong Bogor Pada Rabu 03 November 2021 pukul 12:30 WIB,.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (3/11).

Identitas orang yang diamankan, yaitu MJBS bin SH, Tempat Lahir : Jakarta, Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 26 Februari 1991, Tempat Tinggal : Jl. Haji Inan II RT 02 / RW 05, Kec. Sukmajaya, Kota Depok - Jawa Barat.

"Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1005/l.6.14/FD.1/06/2020 tanggal 4 Juni 2020," ungkap Leo.

Dijelaskannya, buronan ini melakukan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dana Desa yang merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah

"MJBS bin SH merupakan Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa Banjar Negara, Kec. Lahat Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 573.393.785 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)," jelas Leo.

Ditegaskannya, tersangka Dijerat dengan UU Tindak pidana Korupsi dan juga KUHP

"Tersangka melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," jelas Leo.

Dikatakannya, yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO karena ketika dipanggil sebagai Tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, dia tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan karenanya kemudian yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"MJBS bin SH akhirnya berhasil diamankan ketika pencarian diintensifkan bekerjasama dengan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung. "ujarnya

Saat ini, kata Leo, Tersangka MJBS bin SH dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,

"Untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Sumatera Selatan pada Kamis, 4 November 2021, dengan mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.

Kasi Ops Korem Baladhika Jaya Jelaskan Evaluasi Adminitrasi Penerapan Pelaksanaan PPKM


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Seksi Operasi Korem 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Galih Sakti, secara resmi membuka adanya rapat koordinasi pelaksanaan administrasi Satuan jajaran di wilayah Korem.

Tak lupa, selama pelaksanaan rakor yang digelar di Aula Makorem itu, pihaknya tetap memberlakukan adanya peraturan protokol kesehatan.

“Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan jika pelaksanaan PPKM di wilayah Korem, dapat berjalan dengan bagus dan sesuai dengan rencana,” ujar Kasi Ops. Selasa, 02 Nopember 2021 pagi.

Bahkan, rencananya, pihak Korem bakal melakukan peninjauan di beberapa posko PPKM yang ada di wilayah teritorialnya, terlebih menjelang pelaksanaan perayaan Natal dan tahun baru. 

“Itu sebagai upaya dalam melakukan pengawasan demi terciptanya ketaatan, dan ketertiban patuh protokol kesehatan,” jelasnya.

Ia menilai, meski angka lonjakan Covid sudah mulai menurun, bukan berarti penerapan protokol kesehatan tak diperketat lagi. 

“Justru itu, razia protokol kesehatan, dan penguatan pengawasan soal patuh prokes harus lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Pemkot dan SRC Gelar Pelatihan Perdana, Toko Kelontong Surabaya Diajari Manajemen Ritel


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Sampoerna Retail Community (SRC) mulai merealisasikan program Sinau Kelontong Surabaya (SKS) dengan menggelar pelatihan perdananya di kantor Kecamatan Pakal, Surabaya, Selasa (2/11). 

Pelatihan perdana kali ini diikuti oleh 33 pemilik toko kelontong di wilayah Pakal.

Selain itu pelatihan kali ini untuk menindaklanjuti kolaborasi Pemkot Surabaya dengan pihak SRC dalam program Sinau Kelontong Surabaya. 

Pelatihan kali ini merupakan pelatihan perdana dan merupakan kelas pertama yang akan diikuti oleh para pemilik toko kelontong, dan kelas keduanya akan digelar mulai Januari 2022.

“Peserta yang hadir dalam pelatihan perdana ini sebanyak 33 orang yang merupakan anggota koperasi di Kecamatan Pakal. Mereka dilatih oleh pihak SRC. Khusus pelatihan perdana ini mereka mendapatkan materi manajemen ritel, termasuk pula bagaimana cara membuka pola pikir dari pemilik toko kelontong agar bisa bersaing di era pandemi seperti ini,” kata Kepala Bidang Distribusi Dinas Perdagangan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim di sela-sela acara tersebut.

Setelah menggelar pelatihan di Kecamatan Pakal, pelatihan yang sama juga akan digelar di 11 kecamatan lainnya. 

Sebab, untuk tahap pertama ini masih akan menyasar 12 kecamatan di Surabaya. Sedangkan 19 kecamatan lainnya akan diikutkan pada tahap kedua, sehingga diharapkan semua kecamatan se Surabaya akan tersentuh program SKS ini.

“Jadi, tahap pertama menyasar 12 kecamatan dan akan dilatih dua kali, yaitu kelas pertama dan kelas kedua. Nanti tahap kedua akan menyasar 19 kecamatan dan akan dilatih dua kali juga, sehingga pelatihan ini bisa merata se Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu, Manager Ritel Engagement SRC Area Surabaya Jayagus Pradi yang juga memberikan materi dalam pelatihan itu menjelaskan bahwa materi pertama kali ini adalah dasar-dasar ilmu manajemen ritel, termasuk tentang operasional toko yang biasa disebut dengan rapi, bersih, dan terang. 

Menurutnya, ini materi dasar dan sangat fundamental, sehingga dia berharap para pemilik toko kelontong ini mau melakukan hal-hal yang sangat sederhana dan sangat mendasar.

“Jadi, pertama-tama yang kita sasar adalah mindset para pemilik toko kelontong supaya mereka memiliki kemauan untuk berubah dan berkembang. Hal ini sesuai dengan komitmen kita dengan Pemkot Surabaya untuk bersama-sama mendorong berkembangnya toko kelontong ini,” tegasnya.

 Ia juga mengaku menyampaikan materinya dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pemilik toko kelontong. 

Bahkan, materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang mereka perlukan untuk mengembangkan toko kelontongnya, sehingga para pemilik toko kelontong itu terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan itu.

“Apalagi, materi yang kami sampaikan ini merupakan hasil dari pengalaman kami dalam mengedukasi toko-toko kelontong, sehingga kami sangat yakin apabila peserta SKS ini mau melakukannya dengan serius, pasti akan memperoleh omzet yang signifikan dan pasti meningkat,” ujarnya.

Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo mewakili warga Pakal menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang terus mendorong anggota koperasi toko kelontong untuk segera bangkit dari keterpurukan selama pandemi Covid-19. 

Ia juga menyampaikan terimakasih banyak kepada pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan SRC yang telah menjadikan Kecamatan Pakal sebagai tempat pertama dalam kegiatan SKS ini. 

“Saya juga sudah sampaikan kepada warga yang ikut pelatihan itu untuk tidak kalah dengan semangatnya Pemkot Surabaya dalam mendorong perkembangan toko kelontong. Saya minta warga untuk mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kegiatan SKS ini sekaligus untuk menaikkan kembali pendapatan toko kelontongnya,” kata Tranggono.

Ia juga bersyukur warga yang diundang itu bisa hadir semuanya dan bisa mengikuti pelatihan itu dengan antusias. Tranggono memastikan bahwa 33 peserta yang hadir itu berasal dari semua kelurahan di Kecamatan Pakal dan tergabung dalam koperasi Kecamatan Pakal.

“Karena mereka sudah perwakilan dari semua kelurahan di wilayah Pakal, maka saya meminta kepada mereka untuk memenuhi semua kebutuhan warga Pakal, karena disadari atau tidak, toko kelontong ini yang paling dekat dengan warga. Jadi, saya ajak mereka untuk memperbaiki tokonya supaya bisa memenuhi kebutuhan warga Pakal,” pungkasnya.

KPK Periksa Mantan Dirut dan Direktur SDM Pertamina


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan diperiksa KPK selama 12 jam. 

Selain Karen, KPK juga memeriksa Isabella Hutahaean, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Naga.

KPK membuka penyelidikan baru dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina dengan memanggil dan memeriksa mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Naga Isabella Hutahaean dalam kapasitasnya sebagai terperiksa pada Rabu, 3 November 2021 pagi.

"Keduanya datang didampingi tim penasehat hukum. Isabella Hutahaean lebih dulu melakukan pemeriksaannya tak lama berselang Karen Agustiawan. Karen enggan berkomentar saat ditanya oleh awak media," ucap salah satu pewarta di gedung KPK.

Sejak pertengahan Oktober KPK telah memeriksa sejumlah pihak lainnya yang merupakan pegawai dari PT Pertamina.

Penting, Personel TNI AL Dan US Navy Bertukar Pengetahuan Tentang Perang Ranjau dan Bom


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah resmi dibuka oleh Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P, M.Tr.(Han), Latma CARAT 2021 segera melaksanakan Tahap Pangkalan. 

Adapun agenda kegiatan diawali dengan forum diskusi dan saling bertukar pemahaman serta pengetahuan,  atau yang disebut dengan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) antara delegasi TNI AL dengan US Navy, Senin (1/11/2021) di Puslatkaprang Kolat Koarmada II. 

Kali ini hal yang diangkat mengenai Latihan Perang Ranjau atau Mine Warfare Exercise (Minex),  dan Explosive Ordnance Disposal (EOD) atau Penjinak Bom. 

Kedua kegiatan tersebut diikuti oleh personel Satkopaska dan Satuan Kapal Ranjau Koarmada II, dan personel dari tim Minex/ EOD USN. 

Dalam kesempatan ini Tim EOD berbagi pemahaman dengan personel Satkopaska, tentang upaya perlindungan diri yang harus dilakukan oleh personel,  saat harus menjinakan bahan peledak yang mengandung kimia dan nuklir yang berbahaya. Upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan baju yang dirancang khusus untuk melindungi petugas. 

Berikutnya Tim Minex yang berbagi informasi tentang robot pendeteksi ranjau,  yang amat membantu saat terlibat peperangan ranjau dengan musuh. 

Sementara di tempat berbeda yakni Lakesla,  dilaksanakan Medical SMEE yang membahas tentang Penanggulangan Covid-19. Kegiatan dilaksanakan secara virtual,  dan diikuti oleh personel Kesehatan TNI AL, serta 6 personel US Navy dan USMC. (Dispen Koarmada II)

Bahas Anggaran untuk Kecamatan dan Kelurahan, Ini yang Diharapkan Komisi A DPRD Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat bersama seluruh pejabat terkait yakni Camat dan Lurah se Kota Surabaya untuk membahas anggaran untuk 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, Rabu (3/11/2021).

Namun pelaksanaan pembahasan tidak bisa bersamaan, karena keterbatasan ruangan, sehingga dibagi menjadi beberapa sesi pertemuan yang masing masing 10 -11 Kecamatan dan 50 - 52 Kelurahan.

Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang juga bertindak selaku pimpinan rapat, berpesan kepada Camat dan Lurah agar anggaran yang telah disetujui anggota dewan bisa dipakai dengan tepat guna. Artinya jangan ada penyelewengan apapun.

Untuk pengadaan fisik (terop) misalya, ada aturan di Perwali bahwa hanya lebar 2 meter, sementara pengajuan yang lalu dari sejumlah RW itu bervariasi. 

Ada yang 3 dan 4 meter, maka untuk pergeseran anggaran itu jangan sampai nantina jadi kendala (temuan).

“Karena pengajuannya belum terpisah. Ini yang menjadi kendala dan menjadi sedikit mudur waktunya. Nah ini yang nantinya akan kerjakan oleh Bappeko hingga sore ini, dan jawabannya kemungikinan sampai besok,” jelasnya.

Demikian juga dengan soal pengadaan komputer jenis PC untuk RW. Dulu sebelum adanya inovasi dari Wali Kota soal ini, semua RW sudah mengajukan. Nah itu yang nanti akan diperbaiki.

Namun Ayu juga mengatakan jika kekhawatiran tumpang tindih pengajuan yang bisa saja berakibat kepada dobel anggaran sangat kecil bisa terjadi, karena selama ini Pemkot Surabaya telah menggunakan sistem.

“Ada kemungkinan tidak dilakukan update (pemutakhiran data), karena pengajuan itu di tahun 2020, sementara program ini baru muncul di tahun 2021. Bisa juga karena kurangnya sosialisasi jika satu RW akan dapat satu komputer PC, sehingga ada kemungkinan dobel pengajuan. Jangan sampai nantinya ada yang dapat lebih dari satu, sehingga muncul iri dan lain-lain,’ tandasnya.

Diakhir paparannya, Ayu mendorong kepada Pemkot untuk sesegera mungkin menambah SDM yang mumpuni di setiap Keluarahan, karena tugas Lurah ini lebih lengsung ke pengayoman masyarakat, maka jangan lagi disibukkan soal pengaturan anggaran dan segala macamanya.

“Jadi memang harus ada satu atau dua SDM yang benar benar mumpuni dalam mengerjakan tanggung jawab soal penggunaan anggaran tersebut. Jangan lantas Lurahnya jadi disalahkan, padahal memang kesibukannya tinggi. Belum lagi klo harus menghadiri panggilan Wali Kota, kegiatan Olah Raga, kerja bhakti dan lain-lain,” pungkasnya.

Rabu, 03 November 2021

Prajurit Dan PNS Koarmada II Mendapat Sosialisasi Tentang Pengelolaan Serta Pengurusan Hak-Hak Prajurit TNI AL


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puluhan Prajurit dan PNS Koarmada II mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan serta pengurusan hak-hak prajurit TNI AL oleh Kepala BP Tabplin Dinas Keuangan Angkatan Laut (Diskual) Mabesal Kolonel Laut (S) Rachmat Kurniawan Putra, S.E., bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Surabaya, Selasa, (2/11).

Inspektorat Koarmada II Laksma TNI Bambang Supriyanto, CFra., yang menghadiri secara langsung sosialisasi yang diselenggarakan oleh Tim Diskual yang dipimpin oleh Sekdiskual Kolonel Laut (S) Ida Bagus R. berharap dengan selesainya sosialisasi maka para operator dan staf akun tidak menemui kendala, sehingga pada saat melaksanakan laporan keuangan dapat tersaji dengan baik.

“ Kita berharap selesainya kegiatan ini dapat memberikan gambaran terhadap pengelolaan Tabplin dan administrasi keuangan terkait hak-hak personil. Manfaatkan kegiatan ini dengan baik, simak secara serius apa yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi, sehingga dapat menambah wawasan agar mampu mengaplikasikan materi sosialisasi ini sebagai bekal pengetahuan di kedinasan, “ ungkapnya.

Sementara itu dalam paparannya, Ka BP Tablin Kolonel Rachmat mengatakan, “ Kegiatan ini merupakan sarana dan upaya untuk memberikan pengertian dan petunjuk kepada prajurit Koarmada II berkenaan dengan Tabungan Disiplin Prajurit dan PNS. Tabplin adalah tabungan prajurit dan PNS TNI-AL, yang bersumber dari penyisihan gaji yang bersangkutan, setiap bulan selama berdinas aktif dan sampai diterimakan saat menjalani purna tugas, “ jelasnya.

“ Berkaitan dengan semakin meningkatnya saldo tabplin, penggunaan tablin saat ini dapat dirasakan melalui program yang diselenggarakan oleh Diskual diantaranya undian tabplin, kepemilikan rumah melalui dinas dan program kredit untuk kebutuhan prajurit, “ pungkasnya.

Kolonel Rachmat juga menjelaskan mekanisme pemotongan dan pencairan dana Tabplin yang dilaksanakan secara terpusat di Diskual melalui Akun masing-masing Kotama serta mekanisme pengajuan pinjaman program PPR Tabplin (Pinjaman Pemilikan rumah). (Dispen Koarmada II)

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Persulit Izin Pelaku Usaha


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar kepala daerah tidak mempersulit izin para pelaku usaha. Ia meminta agar para pelaku usaha diberikan kemudahan.

Sebab, KPK kerap menemukan kasus suap yang berkaitan dengan pengurusan izin usaha di daerah.

"Kami berharap kepada para pemangku kepentingan kepala daerah untuk tidak mempersulit izin usaha, bikin dan buat kemudahan usaha, buka investor seluas-luasnya," ujar Firli Bahuri saat menghadiri diskusi secara daring, Rabu (3/11/2021).

Tak sedikit kepala daerah yang mempersulit perizinan para pelaku usaha. Padahal, menurut Firli, para pelaku usaha di daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi.

"Karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi hanya tiga faktor. Satu, adalah belanja APBN dan APBD. Kedua, konsumsi masyarakat, dan yang ketiga adalah investasi," jelasnya.

Firli menekankan bahwa investasi menjadi kata kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab, dengan investasi yang mudah maka berpotensi terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

"Karena lapangan pekerjaan yang terbuka maka tentulah akan berpengaruh terhadap pendapatan. Pendapatan besar meningkat tentunya juga akan meningkatkan dan konsumsi masyarakat," beber Firli.

"Dengan demikian, maka pastilah akan ada pengaruh terhadap kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kecerdasan sehingga cita-cita kita untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera Indonesia yang adil makmur," pungkasnya.

Korem 082/CPYJ Mulai Kumpulkan Data Opswanwil


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Program kegiatan pengumpulan data Opswanwil mulai berjalan di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ.

Setidaknya, dalam kegiatan itu seluruh Pasiter, hingga Danramil di wilayah Korem pun didatangkan ke Makorem.

Kepala Seksi Teritorial Korem, Letkol Inf Andri Risnawan menjelaskan, kegiatan yang dipimpin oleh dirinya itu, ditujukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penghimpunan, penyusunan dan inventarisasi data Wanwil yang dilakukan oleh setiap Kodim.

“Itu dalam rangka kepentingan pembinaan, dan pendayagunaan bidang Wanwil dengan di dukung data-data yang valid, akurat dan uptodate,” kata Kasiter dalam sambutan yang disampaikannya. Selasa, 02 Nopember 2021 siang.

Tak hanya itu saja, ia menambahkan jika saat ini terjadi perubahan cuaca. Pada kesempatan tersebut, ia menginstruksikan seluruh Satuan yang ada di jajaran Korem untuk melakukan konsolidasi dengan semua pihak.

“Terutama berkoordinasi dengan stakeholder terkait soal wilayah-wilayah yang biasa dilanda banjir dan bencana alam lainnya,” pintanya. (Penrem 082/CPYJ)