Sabtu, 06 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah kembali memperpanjang seleksi bakal calon Direksi Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH). 

Masa pendaftaran seleksi ini diperpanjang mulai tanggal 5-12 November 2021.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, bahwa ada dua formasi calon Direksi PD RPH yang diperpanjang masa pendaftarannya. 

Yakni, Direktur Administrasi dan Keuangan (DAK), serta Direktur Jasa dan Niaga (DJN). Sedangkan untuk formasi Direktur Utama (DU), kuota peserta sudah terpenuhi.

"Perpanjangan pendaftaran dilakukan selama seminggu ke depan. Nah, khusus untuk formasi Direktur Utama, kuota pesertanya sudah tercukupi," kata Agus Hebi saat menggelar konferensi pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Jumat (5/11).

Pihaknya pun mendorong seluruh warga Kota Surabaya untuk dapat memberikan kontribusinya bagi PD RPH sebagai palang pintu ketahanan pangan. 

Ia pun menargetkan, dari kedua formasi itu, pada tahap akhir dapat terjaring 3-5 kandidat untuk kemudian diajukan ke Wali Kota Surabaya.

"Kalau misal ada 3 (kandidat), maka akan lebih baik daripada cuma 1. Paling tidak 3-5 orang nanti yang bisa diajukan ke wali kota. Karena kalau banyak yang mendaftar, maka semakin banyak pilihan terbaik bagi perusahaan ini," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Seleksi Anggota Direksi PD RPH Kota Surabaya, drh Mardha Rubianto menjelaskan, bahwa perpanjangan ini dilakukan karena pendaftar di dua formasi tersebut masih dinilai kurang. 

Namun, perpanjangan ini bukan berarti menggugurkan peserta yang sudah mengikuti tahapan pertama.

"Karena kuota peserta pada posisi Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Jasa dan Niaga masih kurang, sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga seminggu ke depan," kata Mardha.

Di sisi lain, kata dia, ketika semakin banyak peserta yang mendaftar, maka pilihan kandidatnya akan lebih kompetitif. Oleh karenanya, pihaknya berharap, dari kedua formasi yang diperpanjang masa pendaftarannya itu minimal dapat terjaring 10 orang peserta. 

"Sebisa mungkin memenuhi minimal 10 orang. Agar dari 10 orang itu kami bisa mengambil terbaik, minimal 3 hingga 5 orang untuk kemudian diusulkan ke wali kota," terangnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas (Bawas) PD RPH Surabaya, Nur Cholifah menyebutkan, bahwa seleksi calon anggota Direksi PD RPH Surabaya dilakukan melalui tiga tahapan. 

Yakni seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta tahap wawancara akhir. 

"Seleksi dilakukan melalui sistem gugur. Begitu lolos tahap administrasi, maka kita lanjutkan ke tahapan UKK dan kemudian wawancara akhir final," kata Ifah panggilan lekatnya.

Sedangkan untuk syarat dan kualifikasi calon direksi PD RPH, bersifat umum. Yakni, Warga Negara Indonesia (WNI), sehat jasmani dan rohani, tidak pernah menjalani hukuman pidana karena kejahatan, serta berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1 (S1) atau yang setara.

“Kemudian, calon direksi berusia paling sedikit 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Lalu, memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pemimpin atau pernah mengkoordinasi sebuah perusahaan," terang Ifah.

Ia menambahkan, melalui perpanjangan yang keempat kalinya ini, pihaknya menargetkan ketiga formasi direksi PD RPH Surabaya dapat segera terisi. Sebab, pada akhir Januari 2022, masa jabatan Bawas PD RPH sudah berakhir.

"Pendaftaran kami buka hingga seminggu ke depan, atau sampai 12 November 2021. Harapan kami semoga segera ada anggota direksi PD RPH secara definitif," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya untuk meningkatkan capaian vaksinasi terus dilakukan oleh semua pihak di Jawa Timur. Bahkan, di Lamongan sendiri, vaksinasi saat ini digelar di dua Kecamatan.

Adalah Kecamatan Sekaran, dan Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan,

Jawa Timur. Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, jika vaksinasi itu menyasar para lansia.

Tak tanggung-tanggung, beberapa personel Koramil pun dikerahkan untuk mengawal jalannya vaksinasi tersebut.

Menurutnya, pengawalan soal vaksinasi yang digencarkan kali ini, dinilai sangat penting.

"Supaya, disiplin protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik,” ujar Dandim. Kamis, 04 Nopember 2021. 

Selain melibatkan aparat TNI, khususnya Koramil, pelaksanaan vaksinasi itu juga melibatkan beberapa pihak terkait lainnya, salah satunya Puskesmas di masing-masing Kecamatan. 

“Untuk TNI, memiliki tugas mengamankan. Mereka juga dibantu aparat Polsek setempat,” jelas Sidik. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jenderal Andika Perkasa melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR RI. Andika pun hadir tanpa didampingi KSAL Laksmana Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kan belum resmi, Enggak enak lah kan masih ada Panglima TNI-nya," kata Andika usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Sabtu (6/11).

Dia menjelaskan tidak ada tradisi dalam tubuh TNI terkait panglima TNI mengantarkan calon panglima TNI untuk mengikuti fit and proper tes.

"Sebetulnya enggak ada tradisi, enggak ada tradisinya emang," katanya.

Untuk diketahui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang melakukan kunjungan ke Labuan Bajo. Dalam kunjungan tersebut berdialog Dengan Para Tokoh Agama

Hadi pun mengajak kepada semua unsur, untuk bersatu untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya. 

Dengan situasi keberagamaan yang harmonis dan masyarakat majemuk yang toleran serta kekayaan alamnya yang indah, Panglima TNI yakin Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo akan tumbuh pesat menjadi daerah yang maju.

“Semoga kita mampu bersinergi dan berkolaborasi sesuai bidang masing-masing untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dikutip dalam keterangan pers.

Tak lupa Panglima TNI mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan yang baik. Panglima TNI juga menegaskan untuk merapatkan barisan, saling bahu-membahu untuk menjaga agar Labuan Bajo semakin maju dan sejahtera.

"Bersama kita bisa. Bersinergi untuk negeri," tegas Panglima TNI.

Kegiatan dilanjutkan Panglima TNI dengan meninjau Vaksinasi dengan target Lansia, Pelayanan Publik, Pelajar Usia 12-17 Tahun, Masyarakat Umum.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur NTT, Bapak Drs. Josef Nae Soi, M.M., Pengurus FKUB Labuan Bajo, Kapolda NTT, Kasdam IX/Udayana, Danlanud El Tari, Danlantamal VII Kupang, Danrem 161/Wira Sakti, Kabinda NTT, Bupati Manggarai Barat, Ketua DPRD Manggarai Barat, Jajaran Forkopimda Manggarai Barat, Para Pejabat Utama TNI-Polri dan Para Tokoh Lintas Agama di Labuan Bajo.



KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian orang hilang dan penanganan banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur/Ist

Guna percepatan penanganan banjir bandang Kota Batu, jajaran pemangku kebijakan setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, dalam keterangan terulisnya, Sabtu (6/11).

Abdul Muhari menjelaskan, kesepakatan diambil oleh para pemangku kebijakan Kota Batu meliputi Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Kasrem, Kapolres Kota Batu, Dandim Kota Batu, Sekda Kota Batu dan OPD terkait, setelah menggelar rapat pembentukan posko darurat di Kantor Wali Kota.

"Hasil rapat tersebut ditetapkan bahwa periode tanggap darurat direncanakan selama 14 hari terhitung tanggal 4-17 November 2021," ujar Abdul Muhari.

Selain itu, Abdul Muhari menyatakan bahwa Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) juga segera disusun, dan Wakil Wali Kota Batu ditunjuk untuk memimpin penanganan darurat bencana banjir bandang Kota Batu.

Adapun untuk meringankan beban para penyintas, bantuan berupa logistik dan peralatan telah didistribusikan dan terus berdatangan dari BNPB, BPBD setempat, instansi terkait dan unsur-unsur dunia usaha lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Batu.

Hingga Sabtu (6/11) pukul 13.00 WIB, Abdul Muhari menyebutkan jumlah korban meninggal dunia yang sudah ditemukan tim SAR gabungan sudah sebanyak 7 orang, di mana satu orang korban baru saja ditemukan dan langsung dievakuasi.

Sementara, sisanya yang sebanyak 6 orang ditemukan selamat dari bencana banjir bandang.

Adapun dua orang yang diduga hilang ternyata orang yang sama dan sudah ditemukan. Hal itu terjadi karena ada kesalahan pencatatan data atau data ganda.

"Atas penemuan itu pula, maka seluruh korban sudah ditemukan, baik yang ditemukan dalam keadaan selamat maupun yang tidak bernyawa. Adapun dua orang yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata terdata dua kali," papar Abdul Muhari.

Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat 89 KK dan 5 jiwa masih mengungsi di Gedung Kesenian Bulukerto.

Sementara itu, kerugian materil yang ditimbulkan atas kejadian bencana banjir bandang itu meliputi 35 unit rumah rusak, 33 unit rumah terendam lumpur, 73 unit sepeda motor rusak, 7 unit mobil rusak, 107 hewan ternak hanyut dan 10 kandang ternak rusak berat.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Cilacap jajaran Koarmada II yang disambut langsung oleh Danlanal Cilacap Kolonel Laut (PM) Sugeng Subagyo beserta Istri, pada Kamis (4/11).

Beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan Pangkoarmada II dan juga Ketua Daerah Jalasenastri Armada II saat mengunjungi daerah pesisir yang landai dan terletak di pantai selatan Jawa ini meliputi tatap muka dengan seluruh prajurit ,PNS serta Jalasenastri Lanal Cilacap, Penyerahan Tali Asih kepada Anggota yang sakit dan juga kepada anak anggota yang berkebutuhan khusus , dilanjutkan dengan peninjauan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Cabang 3 Korcab V DJA II.

Dalam pengarahannya Pangkoarmada II mengucapkan banyak terimakasih atas sambutan hangat dari Komandan beserta seluruh Prajurit Lanal Cilacap, Tujuan kunker ini selain untuk menjalin silahturahmi pada Lanal jajaran Koarmada II juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dilapangan dan mencarikan solusi jalan keluar masalah tersebut.

Disamping itu Pangkoarmada II mengatakan nantinya akan mendatangkan KRI dr. Soeharso-990 untuk membantu program vaksinasi bagi masyarakat Cilacap dengan harapan warga cilacap sehat semua dan segera mencapai herd imunity juga sebagai pemecah rekor bagi cilacap untuk kedatangan Kapal Perang Koarmada II.

Sementara itu KDJA II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto berkesempatan memberikan tali asih kepada Warakawuri A.n Ny. Kasminah istri dari Serka Sarkono (Alm),tali asih kepada anggota yang sakit A.n Neneng Fazariah istri dari Peltu Yoyok K, kemudian kepada anak berkebutuhan khusus A.n Irene Febrian anak dari Serka Robertus Hari P serta pemberian tas sekolah kepada perwakilan siswa dan Guru TK Hangtuah 20 Cilacap.

Turut hadir Aspers Pangkoarmada II beserta Istri , Aslog Pangkoarmada II beserta Istri ,Seluruh Prajurit dan PNS serta Ibu-Ibu Jalasenastri Lanal Cilacap. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengunjungi UPTD Griya Werdha di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. 

Pada kesempatan itu, Wawali Armuji melakukan pengecekan pelayanan dan fasilitas, sembari menghibur para lansia, Jumat (5/11).

Wawali Armuji meyakinkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selalu hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Surabaya. 

Saat dikunjungi oleh Wawali Armuji, para lansia terlihat asyik melakukan aktivitas keseharian di dalam Griya Werdha. 

Tanpa canggung, Wawali Armuji kemudian menyapa para lansia. 

Ia juga mengajak berbincang-bincang, hingga mendengarkan kisah dari para penghuni Griya Werdha. 

“Ayo Mbah, apa masih ingat lagu Indonesia Raya? mari kita nyanyikan bersama,” hibur Wawali Armuji.

Pria yang akrab disapa Cak Ji itu tampak heran ketika melihat kegiatan para lansia di Griya Werdha. Ia tak menyangka, para lansia masih bersemangat dalam beraktivitas, meskipun berada di Griya Werdha. Bahkan, Ia juga sempat bermain karambol dengan para lansia.

“Mereka ini sangat bersemangat. Mereka juga beraktivitas seperti biasa, ada yang berolahraga, latihan Hadroh, ada yang melakukan permainan untuk meningkatkan kapasitas ingatan, lalu ada yang bermain karambol, halma sampai dakon juga ada,” terang dia.

Cak Ji juga sempat membagikan buah dan beberapa bingkisan kepada para lansia. Hal ini dilakukan, sebagai tanda penyemangat kepada para lansia, agar tak mengingat masa lalu yang pernah mereka alami sebelum tinggal di Griya Werdha

“Selain melakukan pendampingan, tentunya kami akan pertimbangkan penambahan  kapasitas dan pelayanan apabila diperlukan,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Jombang)
Perhatian dan keseriusan Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto terus dibuktikan terhadap Yayasan yang saat ini sedang menjalani proses perbaikan bangunan.

Hampir seluruh Yayasan maupun Pondok Pesantren pun, disasar oleh Danrem. 

Beberapa bantuan berupa material pun, disalurkan oleh pihak Korem. 

Seperti adanya bantuan berupa ratusan dus keramik yang saat ini disalurkan ke MI Miftahul Ilmi, Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kamis, 4 Nopember 2021.

Penyaluran 160 dus keramik itu, diterima langsung oleh pihak Kepala Sekolah, Ilmi Achmad Dani Yachya. Prosesi penyaluran itupun, dilakukan oleh salah satu Perwira Korem yang sudah ditunjuk oleh Danrem untuk memberikan bantuan tersebut.

“Bantuan ini, wujud kepedulian Danrem terhadap pendidikan maupun tempat ibadah yang saat ini sedang dibangun,” ujar Letda Chb Slamet.

Meski tak seberapa, ia berharap jika adanya penyaluran bantuan itu nantinya bisa meningkatkan kualitas bangunan MI tersebut. 

“Bantuan ini, sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan,” bebernya. (Penrem 082/CPYJ)



KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Nico Afinta bersama kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan meninjau langsung penanganan korban banjir Bandang di Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jumat (5/11/2021).

Sementara ini Irjen Pol Nico Afianta mengatakan, peninjauan ini merupakan wujud hadirnya TNI-Polri dan pemerintah Kota Batu di tengah-tengah masyarakat yang ditimpa bencana. katanya

Penanganan terhadap suatu bencana harus meliputi, termasuk ketersediaan tempat pengungsian, dapur umum, healing treatmen, pembersihan lokasi, pencarian korban hilang dan meninggal dunia.

"Forkopimda termasuk Polres kota Batu sudah bergerak cepat dengan melakukan evakuasi korban banjir sejak semalam," ujarnya.

Nico mengungkapkan, saat ini korban pengungsian telah tertangani dengan baik oleh semua pihak termasuk korban yang selamat sudah tertangani dengan baik. ucapnya.

"Untuk korban hilang, saya meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pejabat setempat dalam hal pendataan jumlah korban terdampak banjir bandang tersebut." tegas Nico.

"Lakukan pendataan, sehingga kita mengetahui jumlah korban yang hilang ataupun yang meninggal dunia. Selain itu dapat diketahui jumlah warga yang ada di posko pengungsian," tuturnya.

Hadir pula dilokasi bencana, Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, ketua BPBD Kota Batu, jajaran Polres Batu dan anggota Koramil Batu.



KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut diinformasikan telah melimpahkan berkas 2 tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp2,39 miliar di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut IBN Wiswantanu melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan lewat sambungan WhatsApp (WA),Sabtu (5/11/2021).

Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri (pasutri) yaitu Devi Andria Sari, selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) UPC Perdamaian dan suaminya, Syafda Ridha Syukurillah alias Ridho.

"Sudah dilimpahkan tim pidsus ke JPU pada Kejati Sumut juga, bang. Iya. Jumat kemarin," kata Yos.

Kedua tersangka dilaporkan nekat menggadaikan perhiasan emas palsu alias 'kw' untuk mendapatkan pencairan jaminan pada Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Perdamaian berdasarkan hasil investigasi ahli independen dan tim audit dari Pegadaian terhadap uji kadar emas yang diagunkan.

Bedanya, tersangka Ridho juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut lebih dulu dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Labuhandeli, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Kamis (14/10/2021).

Sedangkan istrinya, tersangka Devi Andria Sari masih berstatus tahanan kota sejak, Rabu (13/10/2021) lalu dikarenakan dua anaknya masih balita dan salah satunya masih menyusui. Tersangka juga kooperatif dan wajib melaporkan keberadaannya.

Devi diduga kuat menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala PT Pegadaian (Persero) UPC Perdamaian atas pencairan uang pinjaman tersebut dan diserahkan kepada suaminya.

Lebih lanjut juru bicara Kejati Sumut itu mengatakan, dalam kurun waktu dimaksud telah dilakukan pencairan uang pinjaman sebanyak total 306 transaksi (Surat Gadai) berupa perhiasan emas palsu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya di BUMN tersebut sebesar Rp2.394.468.800.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Setidaknya, terdapat 40 anggota Korem 083/Baladhika Jaya yang saat ini diminta untuk mengikuti adanya tes urin yang dilakukan oleh pihak Korem.

Bukan tanpa sebab, pengecekan urin yang dilakukan secara acak itu, dilakukan sebagai bentuk komitmen TNI-AD, khususnya Korem 083/Baladhika Jaya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, sekaligus peredaran gelap narkoba atau narkotika.

“Pas dilakukan pengecekan, semuanya negative narkotika,” ujar Kepala Penerangan Korem, Mayor Inf Prasetya, H. K. Kamis, 04 Nopember 2021 siang.

Selain melibatkan aparat internal TNI, pengecekan itu ternyata juga melibatkan aparat BNNK Batu. Selain diberlakukan pada prajurit, pengecekan itu juga ditujukan untuk para Keluarga Besar Tentara atau KBT.

"Untuk KBT, ada 40 orang. Semuanya negatif,” jelasnya.

Prasetya menambahkan, jika pengecekan urin bagi prajurit Korem itu merupakan suatu rutinitas yang sering dilakukan oleh pihak Korem. Hal itu, kata dia, merupakan ketegasan, dan komitmen TNI dalam upaya memerangi narkoba.

“Semua Satuan TNI, sudah menabuh genderang perang terhadap narkoba. Itu sudah perintah wajib dari Komando Atas,” tegas Kapenrem. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Calon Panglima TNI KSAD Jenderal Andika Perkasa tengah menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Sabtu (6/11). 

Selama fit and proper test Andika tampak didampingi oleh beberapa jenderal staf TNI AD.

Staf TNI AD yang terlihat mendampingi Andika yakni Staf Ahli KSAD Mayjen Jani Iswanto, Irjen Letjen TNI Benny Susianto, Asrena KSAD Mayjen Hendrasto Joko Sasono, dan Wakil Asrena KSAD Brigjen AF Tarigan.

Mereka terlihat duduk di belakang Andika saat melakukan fit and proper test di ruangan Komisi I DPR.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo tak terlihat hadir mendampingi Andika saat fit and proper test.

Andika menjelaskan Hadi tak dapat hadir mendampingi lantaran sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Namun, Hadi sudah memberikan pesan agar Andika sukses dalam mengikuti uji kelayakan.

"Pak Hadi dinas luar dan sudah juga mengucapkan selamat. Ya, pokoknya semoga sukses gitu, ya. Itu kata beliau," kata Andika di Gedung DPR, Senayan.

Saat ini, uji kelayakan Andika Perkasa tengah berlangsung secara tertutup. Dalam pemaparan visi misi yang disampaikan secara terbuka, Andika mengusung visi 'TNI adalah kita'.

Andika tidak ingin masyarakat menaruh harapan tinggi untuk TNI. Namun, ia memastikan akan melakukan sejumlah perbaikan di tubuh TNI jika menjadi Panglima TNI.

"Berangkat dari vision statement, saya memilih 'TNI adalah kita'. Saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat Internasional, melihat TNI sebagai bagian dari mereka," kata dia.

"Saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi, karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman, semuanya. Inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tapi itu proses yang kami bangun," lanjutnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyebut sedikitnya telah memeriksa 30 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Lampung.

Sampai saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan.

Hal ini diungkapkan Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra Adyana, Jumat (5/11/2021).

"Proses kasus KONI masih dalam penyelidikan, dan masih terus berjalan," kata dia.

Informasi yang diperoleh Tribun, di antara 30 saksi yang sudah diperiksa, terdapat dua pejabat teras Pemprov Lampung, yakni Minhairin dan Budi Darmawan.

Benarkah informasi itu? Made menegaskan pihaknya tidak dapat membeberkan siapa saja yang telah diperiksa.

Namun, ia mengakui jika sudah ada beberapa orang yang dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

"Pemanggilan untuk dimintai klarifikasi itu kurang lebih sudah 30-an saksi," kata Made.

Made menambahkan, pihaknya akan menyampaikan kembali informasi selanjutnya jika sudah naik ke tahap penyidikan.

"Untuk tahapan selanjutnya tentu akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan media," kata Made.

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan perkara kasus korupsi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung.

Adapun dugaan korupsi yang dimaksud terkait dana hibah dari Pemprov Lampung yang disalurkan ke KONI sebesar Rp 30 miliar.

Informasi yang dihimpun Tribun beberapa waktu lalu menyebutkan, dana hibah dari Pemprov Lampung itu disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung.

Anggaran yang disiapkan Pemprov sebesar Rp 60 miliar.

Dana itu sedianya digunakan untuk biaya Pemusatan Latihan Provinsi/Daerah (Pelatprov), peralatan, ujicoba atlet ke daerah lain bahkan ke luar negeri, termasuk untuk honor atlet, pelatih, dan wasit.

Pada tahap pertama, dana sudah cair Rp 30 miliar.

Anggaran itu dipergunakan saat persiapan PON Papua beberapa waktu lalu.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Kejati Lampung untuk mencari oknum KONI Lampung kalau memang ada yang menyelewengkan anggaran.

Namun, ia berharap diberikan kesempatan agar KONI Lampung ini tidak terganggu dalam mengikuti PON.

Arinal mengatakan membaca di Harian Tribun Lampung, jika KONI akan diperiksa.

“Saya ini bingung. Saya mendengar ada oknum di situ dan sudah dipersilakan kepada Kejati untuk memeriksa. Tidak ada satupun titipan saya," ungkapnya.

Ia pun menegaskan akan menyelesaikan persoalan ini dan meminta para atlet fokus dalam mengikuti PON.

"Saya akan kirimkan surat kepada cabor pusat untuk diganti apabila ada yang terbukti oleh Kejati," katanya.

Arinal juga mengatakan, agar Ketua KONI jangan takut jika tidak terlibat.

"Kalau KONI tidak terlibat tolong diamankan. Kalau KONI tak bersalah buktikan, tunjukan kepada saya dan tidak ada setoran kepada provinsi," kata Arinal.

Di sisi lain, Ketua KONI Lampung Prof M Yusuf Sulfarano Barusman menjamin, KONI Lampung bersih dan sudah disusun tata kelola yang ketat.

Penggunaan dana KONI bisa dipertanggungjawabkan dengan auditor secara profesional.

"Kita kontrol (dana hibah) dan sebagian besar itu bagus dan kita lihat dari perolehan medali nanti."

"Saya jamin tidak ada oknum dan kita komitmen. Ini saya membantu Pak Gubernur," kata Yusuf.

Dana untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI sering menjadi kasus korupsi di berbagai daerah di Indonesia.

Apakah itu bersumber dari APBD atau dana hibah. Ada yang naik hingga penuntutan dan persidangan, ada pula yang kemudian mengendap lalu hilang tak jelas ke mana rimbanya.

Di Lampung pun seperti itu. Beberapa tahun lalu pernah ramai kasus dugaan korupsi pada anggaran KONI Rp 55 miliar.

Kejati Lampung sudah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tanggal 30 November 2016.

Hingga saat ini, kelanjutan kasus tersebut tidak jelas meski sejumlah saksi sudah diperiksa.

Mulai dari pengurus KONI Lampung, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Benang merah kasus tersebut tidak pernah kelihatan.

Anggaran sebesar Rp 55 miliar yang sedianya digunakan untuk persiapan dan mengikuti PON di Jawa Barat itu diduga mengalami penyimpangan.

Tak pernah terang benderang apakah penyimpangan itu terjadi di hulu atau di hilir atau di tengah-tengahnya. Atau sama sekali tidak terjadi penyimpangan, tidak ada penjelasan lanjutan.

Kasus lain terjadi di KONI Kota Tangerang Selatan. Kejaksaan setempat menyebut kerugian negara mencapai Rp 1,12 miliar.

Kejari pun telah menetapkan dua tersangka, yakni Ketua KONI Tangsel Ria Juwita dan Bendahara Suharyo.

Dana senilai Rp 1,12 miliar itu diduga diselewengkan oleh tersangka dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terkait kegiatan yang dilakukan KONI Tangerang Selatan.

"Pertanggungjawabannya ini diduga manipulatif," kata Kejari Tangsel, Aliansyah.

Di Bengkulu juga terjadi kasus yang sama. Mantan Bendahara KONI Provinsi Bengkulu, Hirwan Fuadi, menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah tahun 2020 senilai Rp 15 miliar.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Sudarno mengatakan penetapan tersangka F adalah pengembangan kasus dari tersangka terdahulu yaitu eks Ketua KONI Bengkulu Mufran Imron.

Mufron telah ditetapkan tersangka pada April 2021 dan ditangkap pada 7 Mei di sebuah hotel di Jakarta.

Berdasar audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negara berkisar Rp 11 miliar dari Rp 15 miliar yang merupakan dana hibah KONI Bengkulu pada 2020. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive