Jumat, 12 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sebanyak 41 Bintara Otonomi Khusus yang berasal dari Papua, tiba di Makodim 0812/Lamongan. Sebelumnya, para Bintara itu dikumpulkan terlebih dahulu di Makorem 082/CPYJ. Disana, mereka mengikuti adanya tradisi Satuan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengatakan para Bintara itu nantinya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa.

Beberapa pengarahan, diberikan oleh dirinya dihadapan para Bintara Otsus tersebut, salah satunya terkait peningkatan ilmu teritorial.

“Sebab, mereka nanti dituntut untuk bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat,” ujar Sidik. Jumat, 12 November 2021 pagi.

Tak hanya itu saja, Dandim juga mengimbau seluruh Danramil untuk terus memberikan berbagai wawasan terhadap para Bintara Otsus tersebut.

Pemahaman kearifan lokal dan karakteristik masyarakat, kata Sidik, wajib diketahui oleh para calon Babinsa tersebut. 

“Saya berharap betul, itu bisa dijadikan modal dasar melaksanakan tugas dan kewajiban,” pintanya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hadir di Papua untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Untuk keperluan itu, salah satu langkah Mensos adalah dengan mendirikan peternakan ayam di Kabupaten Asmat..

Dalam kunjungan ke Agats, Mensos menilik langsung salah satu kandang ayam bantuan Kemensos di Kampung Amagais, Distrik Der Komur, Kabupaten Asmat, Kamis, 11 November 2021. 

Hadir mendampingi Mensos, Bupati Elisa Kambu dan Uskup Agats Monsinyur Aloysius Murwito.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan sentra peternakan di Kampung Amagais bisa menjadi ajang pembelajaran bagi daerah lain, seperti dari Kampung Erosaman. 

"Mereka bisa belajar dari sini," kata Mensos.

Risma juga membuka kesempatan masyarakat untuk bisa beternak dengan jenis ternak lainnya, seperti burung puyuh atau babi. 

"Ya kalau di sini dengan beternak ayam sudah berhasil, bisa beternak yang lain. Bisa burung puyuh. Kan bisa diambil dagingnya. Bisa juga babi. Silakan dirancang untuk itu," katanya.

Mantan Wali Kota Surabaya itu berpesan kepada Bupati Asmat dan masyarakat setempat, untuk tidak berhenti berusaha. 

"Hanya dengan usaha keras, kehidupan yang lebih baik di masa depan bisa diraih," kata Mensos.

Usaha peternakan merupakan upaya pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dari peternakan ini bisa dikembangkan menjadi usaha ekonomi yang menambah penghasilan. Bapak ibu harus bisa mengelola dengan baik," katanya.

Bupati Elisa Kambu menyatakan terima kasih atas bantuan Mensos. Kedatangan Mensos dengan membawa bantuan merupakan kehormatan dan bentuk cinta Ibu Risma kepada masyarakat Asmat.

Pada kesempatan sama, Uskup Agats Monsinyur Aloysius Murwito menilai kehadiran Mensos menunjukkan niat sungguh-sungguh pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ia meminta masyarakat bekerja tekun dan memaksimalkan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Peternakan ayam merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial dengan Keuskupan Agats. Program ini meliputi pembuatan peternakan ayam di 10 kampung yang tersebar di delapan distrik (setingkat kecamatan).

Peternakan ayam merupakan sarana untuk menopang peningkatan gizi masyarakat, termasuk anak-anak di Papua. 

Karena dari ayam tersebut bisa diambil telurnya untuk menambah protein. 

Telur juga bisa diperdagangkan sehingga menambah pendapatan masyarakat.



KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Jambi, menahan mantan kades dan sekretaris desa atas dugaan tindak pidana korupsi Rp310 juta anggaran Dana Desa Air Teluh, Kota Sungai Penuh, Jambi, Tahun Anggaran 2017-2018.

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menahan kedua mantan perangkat Desa Air Teluh dalam kasus korupsi anggaran dana Desa Air Teluh, kata Kasi Penkum Kejati Jambi Lexy Fatharany, Jumat (12/11).

Kedua tersangka yakni Arbain (50), mantan kades 2012-2018, dan Resi Vernandes (41), mantan Sekdes 2015-2020, dan keduanya telah dilakukan penahanan.

Kedua tersangka diduga telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa 2017-2018 dalam pembelian tanah serta pembangunan gedung seni dan budaya.

Penyidik Kejari Sungai Penuh menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan fisik dan kelebihan pembayaran honor yang tidak dapat dipertangung jawabkan oleh kedua tersangka.

Selain itu juga ditemukan pengeluaran yang tidak dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ).

Penyidik Kejari Sungai Penuh, juga menemukan adanya silpa anggaran desa yang belum disetorkan ke kas Desa, namun anggaran tersebut sudah dicairkan dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh.

Kedua tersangka terindikasi melakukan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Dana Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2017-2018.

Kedua tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp310.919.002,10 (tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua rupiah sepuluh sen).

Untuk saat ini Kejaksaan Negeri Sungaipenuh telah menitipkan kedua pelaku di tahanan Polres Kerinci.



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mendarat di bumi cendrawasih untuk memulai rangkaian kegiatannya untuk pemberdayaan masyarakat di Papua.

Setelah menempuh perjalanan udara selama lima jam, Risma dan rombongan mendarat di Bandara Mozes Kilangin, Timika. Selanjutnya dari Bandara Mozes Kilangin, dia melanjutkan perjalannya menuju Kabupaten Asmat melalui perjalanan udara.

Di sini, kehadiran Risma disambut Bupati Asmat Elisa Kambu, para tokoh adat, tokoh masyarakat, Uskup Agats Mgr. Aloysius Murwito, dan masyarakat setempat.

Kedatangannya di Kabupaten Asmat disambut Tarian Tobe yang merupakan tarian khas daerah setempat. 

Tarian ini untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Salah seorang penari mengalungkan Noken kepada sang Menteri Sosial.

Dari Pelabuhan Kasuari, Risma dan rombongan bergerak menumpangi speedboat yang memakan waktu selama 30 menit menuju Kampung Erosaman, Distrik Der Komour, Kabupaten Asmat.

Risma langsung menggelar pertemuan terbatas, dengan topik secara umum tentang berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Asmat.

Uskup Agats Mgr. Aloysius Murwito menjelaskan bagaimana kondisi daratan Kabupaten Asmat yang cukup rendah, yakni sekitar 2-3 meter di atas permukaan air laut, sehingga bila air laut naik di atas itu, kawasan ini rawan tergenang air.

Namun Risma meyakini, kendala ini bisa diatasi dengan berbagai cara. Hanya butuh kerja keras untuk mengatasinya. "Saya yakin bisa diatasi," ujarnya dalam keterangannya, Kamis waktu setempat.

Kehadiran Mensos di Bumi Cenderawasih untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial dasar dan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.

Didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Mensos meninjau pembangunan community center yang akan menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, Kemensos secara total menyalurkan bantuan senilai Rp3,7 miliar untuk masyarakat rentan dan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Asmat.

Bantuan meliputi bansos Pemberdayaan KAT tahun ke II berupa jaminan hidup bagi 45 KK selama 6 bulan, balai community center berikut perlengkapan, sarana air bersih, stimulan usaha ayam petelur, baju layak pakai untuk 100 KK dan makanan tambahan bagi 100 anak.

Kemensos juga menyalurkan bantuan bagi Keuskupan Agats yaitu 5 unit kios dan isinya berupa sembako berikut dengan distribusi barang, genset magnetik dan komputer bagi masing-masing kios di 5 lokasi.

Batuan juga dalam bentuk 10 unit peternakan ayam petelur, 3 unit perahu longboat dan honorarium bagi 6 orang pendamping lokal selama 3 tahun.

Kemudian digulirkan bantuan penanganan kemiskinan ekstrem bagi 23 kelompok KAT berupa pertanian sayur dan tanaman hidroponik.

Program pemberdayaan sosial dilakukan dengan melibatkan partisipasi lintas sektor, juga diserahkan bantuan berupa buku-buku, krayon dan globe bekerjasama dengan pihak PT Gramedia Asri Media untuk melengkapi perpustakaan di community center.

Melalui program penguatan sosial ekonomi dan pemberdayaan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Asmat serta mendorong pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19.***



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Asisten Pembinaan Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, S.E., memberikan pembekalan tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) kepada segenap Perwira di jajaran Komando Armada II , Lantamal V dan Pasmar 2 Surabaya, bertempat di Gedung Panti Tjahya Armada Koarmada II, Kamis (11/11).

Pada kesempatan tersebut Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han), dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Aspotmar Kasal beserta Staf di Mako Koarmada II , serta ungkapan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan pembekalan tentang Dawilhanla.

Menurut Pangkoarmada II pada sambutan tertulisnya, “Kegiatan Safari Dawilhanla pada saat ini memiliki arti penting karena sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman dan mensinergikan program kerja dalam rangka terwujudnya pertahanan maritim yang kuat guna mendukung penguatan tugas TNI AL,” jelas Laksma Rachmad.

Adapun fungsi Dawilhanla dilaksanakan dalam rangka menyiapkan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial sebagai ruang, alat dan kondisi (RAK) juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara , serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengikuti kegiatan safari ini, diharapkan para Perwira akan dapat mengetahui kebijakan yang terkait dengan program Dawilhanla, sehingga hal-hal tersebut dapat menambah keyakinan dan memberikan bekal yang memadai dalam pelaksanaan tugas,” tandas Laksma Rachmad.

Pada Safari Dawilhanla ini juga diikuti Irkoarmada II , Kapok Sahli Koarmada II , Komandan Pasmar 2 Surabaya, Aspotmar Lantamal V serta segenap Asisten Pangkoarmada II. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Sulbar) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju.

Keempat tersangka masing-masing M, SB, AW, dan A langsung ditahan. Mereka diduga bersekongkol dalam pembangunan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju yang anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Perempuan tahun anggaran 2018 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

"Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju dilaksanakan oleh PT MJK berdasarkan kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp 17.775.000.000 (Rp 17 M), bahwa dalam pelaporan pekerjaan tersebut dilaksanakan hingga selesai 100 persen dan telah dibayarkan 100 persen. Akan tetapi terdapat kekurangan kuantitas maupun kualitas sehingga diduga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 1,6 miliar," jelas Kasipenkum Kejati Sulbar, Amiruddin, Kamis (11/11/2021).

Amiruddin menyebutkan tersangka M selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada kuasa pengguna anggaran tidak sesuai dengan kenyataan. M juga melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran tidak sesuai dengan progress pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran.

Sementara tersangka SB selaku pelaksana kegiatan atau Direktur PT MJK tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dan menyerahkan kepada orang lain, yaitu tersangka AW, serta bersepakat untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut.

AW selaku pelaksana lapangan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak serta bersepakat dengan SB untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut.

Sedangkan tersangka A selaku konsultan pengawas atau Direksi CV CPN melaksanakan tugasnya dengan melaporkan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan.

Kelima tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 subsidair pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti serta mempengaruhi saksi-saksi lainnya," ujar Amiruddin.

Keempat tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Klas II B Mamuju sejak tanggal 11-30 November 2021.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada II (KDJA II) Ny. Dewi Iwan Isnurwanto memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Cabang 4 Daerah Jalasenastri Armada II, dari Ny. Heni Heri Triwibowo kepada Ny. Tetty Tunggul , bertempat di Gedung Pertemuan Jalasenastri R-4 Denma Koarmada II pada hari Kamis (11/11). 

Dalam kesempatan tersebut Ny. Dewi Iwan Isnurwanto menyampaikan, serah terima jabatan Ketua Cabang dan Pengurus merupakan kebutuhan yang diimplementasikan dalam suatu tanggung jawab jabatan, memelihara momentum, kinerja dan penyegaran organisasi.

Sedangkan dari sisi pembinaan organisasi serah terima jabatan pengurus merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka regenerasi guna meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta meningkatkan kualitas baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan sebagai keluarga prajurit TNI AL.

“Saya yakin dengan bekal pengalaman dan penugasan sebelumnya, serta melalui improvisasi dan inovasi serta daya, ibu – ibu yang memiliki jabatan baru akan mampu meningkatkan kinerja organisasi Daerah Jalasenastri Armada II," harapnya.

Acara serah terima jabatan tersebut berlangsung sederhana namun khidmat, diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DJA II, seluruh pengurus DJA II, dan seluruh pengurus inti DJA II. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menetapkan dua tersangka berinisial RF dan RL terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit modal kerja PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah senilai Rp27,89 miliar.

Kasie Intel Kejari Jakarta Selatan, Odit Megonondo mengatakan, kedua tersangka diduga terlibat korupsi pemberian dan penggunaan pembiayaan musyarakah (kredit modal kerja) oleh PT Capitalinc Finance bersama “end user” dari PT BNI Syariah.

Odit menjelaskan, tim penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menyatakan pembiayaan tersebut tidak dapat dikembalikan (kolektibilitas lima), sehingga merugikan keuangan negara dengan “outstanding” sebesar Rp27.899.712.513 terhitung sejak Desember 2016.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup,” ujar Odit, Kamis (11/11).

Alat bukti tersebut menurut Odit, antara lain, keterangan dari 28 orang dan surat berupa data dan dokumen terkait proses pembiayaan yang telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Odit menjelaskan, RF adalah pengelola pembiayaan PT BNI Syariah, sedangkan RL sebagai Direktur PT Capitalinc Finance.

Kronologis aksi tindak pidana sekitar 2012 hingga 2013, tersangka RL memproses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola Pembiayaan, sehingga pada saat terjadi kolektibilitas lima pada 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp27,89 miliar.

Sementara itu, tersangka RF sejak 2012-2014 telah mengajukan pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan kerugian Rp27,89 miliar.

Odit menuturkan, penetapan kedua tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Prin-266/M.1.14/Fd.2/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 juncto Surat Penyidikan Nomor: Prin-01/M.1.14/Fd.2/11/2021 tertanggal 11 Agustus 2021.

Penyidik juga menahan kedua tersangka sesuai Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Prin-01/M.1.14/Fd.1/09/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama RF juncto Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Prin-02/M.1.14/Fd.1/09/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama RL.

Kedua tersangka dijerat pasal Primair, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tersangka RF dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tersangka RL dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pada 11-30 November 2021.

Odit menambahkan, proses hukum mulai dari pemeriksaan saksi, penetapan, hingga penahanan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Genap sebulan menjabat Kepala Dinas penyelamatan Bawah Air (Kadislambair) Koarmada II, Kolonel Laut (T) Sugeng Priono, S.E.,M.M., resmi mendapatkan Tanda kehormatan Brevet Penyelam TNI AL. Brevet disematkan oleh para penyelam handal TNI AL di Monumen Underwater Navy Diver yang berada di Pasir Putih Situbondo, pada Kamis (11/11/2021).

Sebelum disematkan Tanda Kehormatan Brevet Penyelam, Kadislambair harus melewati serangkaian prosesi yang tidak mudah. 

Saat tiba di titik lokasi menggunakan dua unit rubber boat Dislambair Koarmada II, Kolonel Sugeng segera melaksanakan penyelaman kerja Underwater Light Recovery atau Pekerjaan Bawah Air Ringan.  Yakni simulasi dimana Kadislambair harus turun menyelam ke kedalaman 33 feet atau sekitar 10 meter tanpa menggunakan fins, di sekitar Monumen Under Water Navy Diver.

Kemudian melakukan pencarian Objek Flenge (Pipa Sambungan Baja) lalu membongkar objek tersebut dengan peralatan yang dibawa. 

Dalam tahap ini Kadislambair harus bisa mengeluarkan Pin Brevet yang ada di dalam pipa tersebut.Setelah berupaya keras,  Pin berhasil dikeluarkan dan diserahkan kepada perwira pendamping penyelaman. Sejurus kemudian Pin tersebut resmi disematkan sebagai Tanda Kehormatan Brevet Lumba-Lumba Penyelam TNI AL kepada Kolonel Sugeng oleh Mayor Laut (T) Eko Wahyu selaku Perwira Pendamping.

Usai Penyelaman dan Penyematan, Kadislambair dan para penyelam pendamping segera naik ke permukaan dan menuju bibir Pantai Pasir Putih, untuk  selanjutnya melaksanakan pembacaan Piagam Penyelam TNI AL. 

Prosesi penyematan  ditutup dengan lagu Mars Penyelam TNI AL diiringi tepuk tangan seluruh Prajurit Penyelam Dislambair Koarmada II, yang  menandakan jika seluruh tahapan rangkaian Penyematan Tanda Kehormatan sudah selesai  dilaksanakan dengan aman dan sukses. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbagai terobosan dan inovasi dalam pelayanan publik terus dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi supaya lebih dekat dengan warga. 

Terbaru, Wali Kota Eri bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar cangkrukan dengan warga di Balai RW. Pertemuan yang digelar dengan duduk lesehan itu untuk menyerap aspirasi dan langsung beri solusi.

Cangkrukan perdana yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya itu digelar di Balai RW X, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Selasa (26/10/2021) malam. Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi publik antara wali kota, pejabat pemkot dan warga. 

Bahkan, saat itu satu persatu perwakilan warga di enam kelurahan Kecamatan Wonokromo menyampaikan aspirasinya. Ada yang menyampaikan terkait masalah genangan air, rumah tidak layak huni (Rutilahu), persoalan pendidikan, akta kematian hingga program dana kelurahan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan pernah sempurna tanpa adanya masukan atau saran dari warga. 

Makanya, melalui cangkrukan bareng ini, ia ingin warga menyampaikan 'uneg-unegnya' supaya bisa langsung dicarikan titik temu penyelesaiannya. 

"Pergerakan kami di pemkot tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada panjenengan (Anda) semuanya, karena kami semua (pejabat pemkot) adalah sayyid, yang berarti pelayan masyarakat," kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga di Kecamatan Wonokromo itu untuk bergotong-royong bersama menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

Misalnya, perangkat kampung seperti PKK, RT/RW atau LPMK aktif melaporkan kondisi warganya yang membutuhkan intervensi dari pemerintah. 

"Saya nyuwun tulung (minta tolong) kepada Bapak/Ibu semuanya, mulai sekarang bantu pemkot untuk mensejahterakan warga dan membahagiakan warganya. Sebab, kalau tanpa bantuan panjenengan (Anda) semua, pemkot tidak akan bisa sempurna," tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa cangkrukan semacam ini sengaja digelar untuk menyempurnakan program-program yang ada di Pemkot Surabaya. 

Apalagi, dengan hadirnya pejabat struktural pemkot yang berkaitan dengan masyarakat, maka segala permasalahan diharapkan bisa langsung dicarikan solusi bersama. 

"Ketika ada pertemuan semacam ini, ternyata solusinya bisa langsung diambil," ujarnya.

Terbukti, dalam cangkrukan kali ini ada sekitar 10 permasalahan yang disampaikan warga Wonokromo langsung diberi solusi penyelesaiannya. 

Melalui langkah ini pula, ia berharap ke depan semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat, dapat berhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan. 

"Karena kemarin sempat terhenti ada Covid-19 dan sekarang kita mulai lagi. Tadi ada sekitar 10 permasalahan yang alhamdulillah bisa langsung diselesaikan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta kegiatan cangkrukan semacam ini harus terus digalakkan. Sebab, berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa langsung dicarikan solusi penyelesaiannya. 

"Di sini saya ingin menunjukkan bahwa njenengan (warga) dan kami yang ada di pemkot tidak ada bedanya. Saya berharap acara seperti ini akan terus berlanjut, sehingga ada kedekatan antara lurah, camat, sampai wali kota dengan warganya," tegasnya.

Setelah Cangkrukan di Wonokromo, Wali Kota Eri beserta jajaran Pemkot Surabaya menggelar cangkrukan serupa di Balai RW 3, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pada Rabu (27/10/2021) malam. 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri banyak menjelaskan tentang pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang akan diselesaikan di tingkat kelurahan. Tujuannya, agar masyarakat Kota Surabaya bisa mendapat pelayanan yang nyaman dan maksimal.

"Kantor kelurahan akan saya ubah, saya pastikan stafnya kelurahan adalah orang yang hebat, sehingga pelayanan bisa berhenti di kelurahan. Jadi, para staf tidak bingung saat membantu pelayanan adminduk kepada masyarakat, apalagi saya sudah meluncurkan Media Publikasi Swargaloka, sehingga pelayanan adminduk bisa berhenti di tingkat kelurahan,” tegasnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa berbagai pelayanan ini sengaja dibuat untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada warga Kota Surabaya. 

Selain itu, ia juga menyadari bahwa dia bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah pelayan bagi masyarakat. 

Makanya, dia selalu berpesan kepada jajaran pemkot untuk tidak pernah merasa menjadi orang yang paling hebat dan sempurna di dunia ini. 

“Bagi saya, pemkot itu adalah rumah atau perahu besar untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat. Jadi, lurah, camat dan PD (Perangkat Daerah) harus menjadi satu bagian, menjadi perahu besar untuk menyelesaikan masalah Surabaya," ujarnya. 

Oleh karena itu, demi menyempurnakan berbagai pelayanan dan program-program pemkot yang akan direalisasikan untuk masyarakat, dia menggelar cangkrukan semacam ini. Ia juga memastikan bahwa giat cangkrukan semacam ini akan terus dilakukan ke depannya. 

Bahkan, ia berencana menyambangi setiap wilayah kecamatan untuk bertemu langsung dengan warganya.

"Kita akan terus keliling. Nanti saya minta diteruskan dua minggu sekali, diteruskan sama lurah, camat dengan Perangkat Daerah (PD) yang ada. Dengan begitu, kita tahu betul apa keinginan masyarakat dan kita bisa segera bantu," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Sebanyak 93 anggota Bintara Otonomi Khusus atau Otsus yang berasal dari Papua, kini sudah tiba di Makorem 082/CPYJ.

Beberapa prosesi pun, harus dilewati para Bintara Otsus itu, salah satunya ialah tradisi Satuan. 

Tak lupa, protokol kesehatan pun diberlakukan selama proses tradisi Satuan itu berjalan.

“Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi seorang prajurit guna menumbuhkan kecintaan terhadap Satuan,” ujar Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto. Kamis, 11 November 2021 siang.

Bahkan, para Bintara itu nantinya siap disebar di beberapa Satuan, diantaranya Kodim Kediri, Tuban, Lamongan, Bojongeoro, Jombang dan Kodim Mojokerto.

Bintara itu, kata Kolonel Dariyanto, nantinya mengemban tugas sebagai aparat teritorial, atau Babinsa. Beberapa penekanan disampaikan oleh dirinya terhadap para Bintara Otsus tersebut.

Salah satunya, ialah meningkatkan tugas dan tanggung jawab selama berada di Satuan baru. 

“Keberadaan mereka, harus bisa menjadi solusi,” pintanya. (Penrem 082/CPYJ)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mempertahankan kemampuan tempur unsurnya, salah satu unsur Satkat Koarmada II, KRI Tombak-629 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Reza Achwandi, MBA, M.Tr.Hanla, melaksanakan Uji Glagaspur Tingkat 1 atau yang biasa disebut L1, pada Kamis (11/11).

Uji L1 dilaksanakan di Kolat Koarmada II dan di KRI Tombak-629. Uji L1 tersebut meliputi ujian kompetensi tulis yang mencakup seluruh pos tempur di KRI kelas KCR-60 dan praktek Peran Kebakaran dan Kebocoran Kapal (PEK). 

Selain itu, juga dilaksanakan pengecekan dan penilaian terhadap kelengkapan software di KRI.

Ditempat terpisah Komandan Satkat Koarmada II Kolonel Laut (P) Awang Bawono,S.E.,M.M.,M.A.P mengatkan, “Pada dasarnya Uji Glagaspur Tingkat 1 atau L-1 bertujuan untuk menjaga kondisi kesiapan tempur prajurit matra laut,” ungkapnya.

“Kecakapan seluruh prajurit akan dinilai dari tingkat paling dasar yaitu tugas dan tanggung jawab pada pos tempurnya masing-masing. Apabila kecakapan dasar tersebut terpenuhi maka sebuah KRI dapat mencapai derajat Battle Efficiency,” lanjut Kolonel Awang.

“Hal ini juga dalam rangka menindaklanjuti arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., bahwa Uji Glagaspur Tingkat 1 sangat mendasar dan penting untuk dilaksanakan, hal ini juga sebagai salah satu implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dibidang pengembangan SDM yang profesional dan material yang ready force,” pungkasnya. (Dispen Koarmada II)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive