Senin, 15 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung tengah mengkaji soal pasal korupsi yang dapat menjerat sindikat mafia pertanahan. 

Lantaran, ada sejumlah modus dalam praktik-praktik sindikat mafia pertanahan di Indonesia.

“Kami akan mengkaji dari pasal korupsi itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Pasal pemalsuan surat ada, nanti kita lihat kira-kira pasal korupsi pas atau tidak,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Supardi, Sabtu (13/11/2021).

Salah satu modus tersebut ialah pemalsuan sertifikat hingga pemalsuan administrasi dalam kepengurusan tanah. Kemudian, tim penyidik akan mencocokan apakah sejumlah pasal soal pemalsuan itu dapat memenuhi kualifikasi atau tidak.

“Kami sudah tangkap isu masalah mafia tanah ini ada mafia pelabuhan. Sudah kami bahas. Akan kami analisis lebih mendalam,” tambah Supardi.

Kejaksaan tidak akan menunggu ada laporan dari masyarakat untuk memproses dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kasus pertanahan. Alasannya, dugaan korupsi pertanahan itu bukan delik aduan.

“Ini yang jelas bukan delik aduan. Kami akan analisis disitu. Banyak perkara lain yang bukan delik aduan, seperti dugaan kasus Krakatau Steel. Sebentar lagi kita akan minta keterangan,” jelas Supardi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan kepada jajarannya untuk menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Jaksa Agung saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.

Burhanuddin menyampaikan, pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. 

Terlebih, keberadaan sindikat mafia tanah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, bisa menghambat proses pembangunan nasional hingga memicu terjadinya konflik sosial dan lahan yang beru

“Jadi, sudah disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah,” kata Jaksa Agung, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11).

Menurut Burhanuddin, salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah adalah dengan menutup dan memperbaiki peluang masuknya jaringan mafia tanah di pemerintahan. 

Karena itu, Jaksa Agung meminta kepada jajaran intelijen kejaksaan agar mempersempit ruang gerak para mafia tanah itu. 

Apalagi, para sindikat bisa saja ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, penegak hukum hingga ketua adat.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” tambah Jaksa Agung.

Selain itu, Jaksa Agung juga memerintahkan jajarannya egera bentuk tim khusus yang terdiri dari unsur intelijen, pidana umum dan pidana khusus. Tim ini, nantinya untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.

“Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu. Segera antisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia,” tambah Burhanuddin.

Tim khsusus itu, lanjut Jaksa Agung, nantinya akan menerima aduan dari masyarakat melalui nomor aduan 081914150227. Dia juga memsatikan tak akan segan-segan menyeret para pelaku ke jalur pidana tanpa pandang bulu.

Tak hanya masalah mafia tanah, Jaksa Agung memerintahkan jajarnanya untuk memberantas mafia pelabuhan. Menurut dia, mafia pelabuhan menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. 

Faktanya, biaya logistik pelabuhan Indonesia lebih tinggi 15% apabila dibandingkan pelabuhan di China dan berbeda 13% apabila dibandingkan pelabuhan Malaysia.

Kata Burhanuddin, tingginya biaya logistik di pelabuhan Indonesia karena belum tertatanya proses bongkar muat kapal. Hal itu mengakibatkan kurangnya minat investor terhadap bisnis di pelabuhan Indonesia.

Terkait mafia pelabuhan ini, Burhanuddin memerintahkan jajaran intelijen untuk segera melakukan operasi guna menemukan para sindikat mafia pelabuhan. 

Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan

“Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan,” tegas Burhanuddin.



KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku bangga dengan loyalitas yang dimiliki anggota Korps Brigade Mobil ( Brimob ) Polri. Dia meminta agar anggota Brimob tetap mempertahankan pengabdian kepada negara.

"Kesetiaan dari anggota Brimob di dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga bangsa dan negara tidak diragukan lagi," kata Listyo dalam acara HUT Brimob ke-76 di Depok Jawa Barat, Minggu (14/11/2021).

Listyo juga membeberkan dua penghargaan yang diterima oleh Bapak Korps Brimob, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Moehammad Jasin. 

Mendapat penganugerahan tertinggi Nugraha Sakanti Yana Utama sebagai satu-satunya penghargaan terhadap kesetiaan.

Tidak hanya itu, Moehammad Jasin juga diberi gelar pahlawan nasional pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo. 

"Tentunya dua penghargaan dari dua pimpinan negara ini tentunya harus dipertahakan semangat memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara harus dipertahankan," katanya.

Dia mengakui sejumlah kontribusi besar yang dilakukan oleh Korps Brimob baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Operasi Madago Raya, penegakan hukum teroris Poso, Operasi Nemangkawi penumpasan terhadap kelompok teroris Papua.

Brimob juga telah melakukan pengamanan even nasional seperti giat PON XX dan Peparnas XXI di Papua, pengiriman pasukan ke misi perdamaian, penindakan kelompok terorisme, dan penindakan pengamanan kejahatan dengan eskalasi tinggi, pengamanan unjuk rasa. 

"Moto Brimob sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil," katanya.

Dalam kegiatan kemanusiaan, Korps Brimob dinilai juga telah hadir di tengah-tengah masyarakat seperti penanganan banjir, bencana longsor, pencarian korban bencana alam. Listyo menyebut semua ini bentuk representasi negara. 

"Hadirlah, jadilah sosok yang dicintai masyarakat, sebagai motor Brimbo Jiwa Raguku demi kemanusiaan," katanya.



KABARPROGREDIF.COM: (Lamongan) Adanya gerai vaksin di setiap Desa yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menarik perhatian masyarakat untuk berbondong-bondong menjadi pemohon vaksin.

Keberadaan gerai vaksin itupun, diapresiasi oleh Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Menurutnya, gerai vaksin yang berada di setiap Desa tersebut, merupakan salah satu cara ampu untuk menarik warga agar mau mengikuti adanya vaksinasi nasional. 

“Vaksinasi ini program Pemerintah, semua pihak harus mendukung adanya program ini,” ujar Sidik. Minggu, 14 November 2021 siang.

Meski akhir pekan, kata Dandim, beberapa personelnya tampak mengawal adanya vaksinasi yang berlangsung di Kecamatan Deket tersebut. 

“Di gerai itu, sudah ada tim vaksinator yang bersiaga,” jelasnya.

Selain keberadaan gerai, aparat tiga pilar juga tak sungkan-sungkan datang ke rumah-rumah warga untuk memberikan vaksinasi. 

Selain humanis, aparat yang tergabung dalam tim Satgas Covid itu juga harus bisa memberikan pelayanan vaksin secara maksimal. 

“Pada intinya, mereka semua harus bisa memberikan pelayanan di masyarakat,” pungkas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)


Minggu, 14 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, 15 November mendatang berulang tahun yang ke-76.

Sebagai pasukan elit kebanggaan Polri, Brimob memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman penjajahan Jepang.

Namanya juga berganti-ganti, mulai dari Tokubetsu Kaisatsu Tai, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade), hingga Brimob.

Dilansir dari kompas.com, kelahiran Brimob terjadi sekitar 1943-1944, yaitu saat momen perang Asia Timur Raya.

Jepang yang mengalami kekalahan dua kali berturut-turut kemudian mengubah strateginya, yaitu dengan menambah tenaga bantu militer.

Orang-orang Indonesia pun diubahnya menjadi tentara dalam organisasi-organisasi semimiliter dan militer.

Ada Seinendan, Keibodan, Heiho, Pembela Tanah Air (Peta), dan terakhir Tokubetsu Keisatsu Tai yang merupakan cikal bakal Brimob.

Tokubetsu Keisatsu Tai lahir pada April 1944. Anggotanya adalah polisi muda dan pemuda polisi.

Para calon anggotanya diasramakan dan dapat pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang.

Pada akhir 1944, kekuatan satu kompi beranggotakan antara 6-200 orang.

Ketika Jepang menyerah pada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pada saat itu pula masa penggemblengan Tokubetsu Keisatsu Tai telah cukup.

Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Keisatsu Tai bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka seluruh satuan semimiliter dan militer di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsu Tai.

Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi pioner dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Satuan ini juga yang melakukan pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagi-bagikan kepada mantan anggota semimiliter dan militer, serta para pejuang lainnya.

Pada tanggal 21 Agustus 1945 di Markas Kesatuan Polisi Istimewa dibacakan teks Proklamasi oleh pasukan Polisi Istimewa.

Bunyinya: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia“.

Polisi Istimewa adalah cikal bakal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada saat pemerintahan Jepang di sebut dengan Tokubetsu Keisatsu Tai.

Setelah setahun lebih Polisi Istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di pulau Jawa dan Sumatera, pada tanggal 14 November 1946 seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau sekarang terkenal dengan Brimob.

Dalam menghadapi tantangan, terutama karena banyaknya pemberontakan dan separatisme, pimpinan Mobrig memandang perlu pembentukan pasukan khusus yang mempunyai kemampuan khusus.

Maka, sekitar tahun 1954-1959 mulai dirintis pembentukan pasukan Ranger (Pelopor).

Nama Ranger berubah menjadi Pelopor setelah mencapai angkatan ke-6, yaitu pada 1961. 

Setelah itu, pada 13 Maret 1961, Kompi Pelopor dikembangkan menjadi Batalyon Pelopor hingga dikembangkan lagi menjadi Resimen Pelopor (Menpor).

Berdasarkan surat order Y. M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23/61/tanggal 12 Agustus 1961, ditetapkan tanggal 14 November 1961 merupakan hari Mobile Brigade ke-16.

Pada tanggal 14 November 1961 tersebut, Presiden Indonesia Soekarno selaku Irup upacara menganugerahkan Pataka “Nugraha Cakanti Yana Utama“ sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobrig.

Saat itu pula, Soekarno secara resmi mengubah nama satuan ini dari Mobrig menjadi Brimob. 

Pengubahan nama ini dilakukan dengan alasan penyesuaian nama Brigade Mobile yang berkaidah bahasa Indonesia.

Lalu di era reformasi, Polri memisahkan diri dari TNI. Hal itu ditandai dengan Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut.

Setelah itu, keluar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

TNI berada di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada langsung di bawah presiden.

Polri memiliki fungsi pemerintahan negara yang berperan mewujudkan keamanan dalam negeri.

Tugasnya meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur Polisi sipil.

Korps Brimob Polri sebagai bagian integral Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa hingga kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif.

Brimob ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi.

Korps Brimob memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) yang digunakan dalam tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam.

Dilansir dari wikipedia, berikut tujuh fakta tentang sejarah terbentuknya Korps Brimob Polri

1. Korps Baret Biru Tua

Korps Brimob adalah unit tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945.

Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru Tua.

Brimob adalah pasukan yang tergolong Paramiliter karena ditugaskan untuk menangani kriminalitas berintensitas tinggi dalam jajaran kesatuan Polri.

2. Dulu Bernama Tokubetsu Keisatsutai 

Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa.

Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibukota.

Brimob turut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Mohammad Yasin, Pasukan Polisi Istimewa ini ikut terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 melawan Tentara Sekutu.

Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno yaitu Sakanti Yano Utama.

3. Pembentukan Brimob

Pada 14 November 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir membentuk Mobile Brigade (Mobrig) sebagai ganti Pasukan Polisi Istimewa.

Berdasar tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru.

Pembentukan Mobrig ini dimaksudkan Sjahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer.

4. Mulai Gunakan Nama Brimob

Pada 14 November 1961 bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama, satuan Mobrig berubah menjadi Korps Brigade Mobil (Korps Brimob).

Brimob sampai sekarang ini kira-kira berkekuatan 30.000 personel, ditempatkan di bawah kewenangan Kepolisian Daerah masing-masing provinsi.

5. Bentuk Sub Unit Jihandak

Pada tahun 1981 Brimob membentuk sub unit baru yang disebut unit Penjinak Bahan Peledak (Jihandak).

6. Dibentuk PHH

Semenjak huru-hara yang terjadi pada bulan Mei 1998, Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) kini telah menerima latihan anti huru-hara khusus.

Terus menerus melakukan pembaharuan dalam bidang materi pelaksanaan Pasukan Huru-Hara(PHH).

Beberapa elemen dari Brimob juga telah dilatih untuk melakukan operasi lintas udara. Dan juga sekarang sudah melakukan pelatihan SAR(Search And Rescue)

7. Gegana

Gegana adalah bagian dari Kepolisian Indonesia (Polri).

Pasukan ini mulai ada sejak tahun 1976, meski ketika itu baru berupa detasemen.

Baru pada tahun 1995, dengan adanya pengembangan validasi Brimob bahwa kesatuan ini harus memiliki resimen.

Detasemen Gegana lalu ditingkatkan menjadi satu resimen tersendiri, yakni Resimen II Brimob yang sekarang berubah nama Sat I Gegana.

Tugas utama Gegana ada tiga: mengatasi teror, SAR dan jihandak (penjinakan bahan peledak)

Resimen Pelopor

Berbicara mengenai Korps Brimob tidak bisa dilupakan nama Resimen Pelopor atau kerap disingkat Menpor.

Nama Resimen Pelopor mungkin sangat asing ya di telinga. Nggak heran sih karena pasukan kepolisian elit ini sudah lahir di masa kemerdekaan.

Dulu pasukan ini adalah salah satu andalan Indonesia dan pernah diturunkan dalam berbagai konflik.

Makanya, soal kualitas dan pengalaman, Resimen Pelopor boleh dibilang adalah yang terbaik di Indonesia kala itu.

Sayangnya, Resimen Pelopor para akhirnya dihapus dengan alasan khusus. Padahal lagi moncer-moncernya.

Sebagai orang Indonesia yang cinta akan sejarah, kita juga harus tahu nih soal pasukan elit satu ini.

Misalnya tentang bagaimana mereka, apa yang sudah dilakukan, bagaimana jasanya bagi Indonesia, dan lain sebagainya.

Alasan Resimen Pelopor Dibentuk

Keadaan Indonesia yang baru merdeka sangat rentan sekali dengan yang namanya ancaman.

Entah agresi-agresi dari luar, lebih-lebih kudeta yang juga cukup mungkin terjadi.

Alhasil, untuk memproteksi republik ini dari hal-hal semacam itu dibentuklah satuan khusus yang anggotanya adalah orang-orang pilihan.

Singkat kata, inilah yang mendasari lahirnya Resimen Pelopor.

Sesuai dengan prediksi, kehadiran satuan ini memang benar-benar sangat membantu kestabilan NKRI.

Resimen Pelopor tercatat berhasil melakukan banyak aksi yang membuat negara kita bisa tetap aman dari segala ancaman.

Seumpama Resimen ini tidak dibentuk ketika itu, mungkin jalannya sejarah bangsa kita ini akan sedikit banyak berubah.

Berbicara soal kemampuan, Resimen Pelopor selalu dianggap lebih mematikan dari kebanyakan pasukan lainnya di masa itu.

Secara umum satuan ini ada di bawah kepolisian, tapi mereka punya kemampuan militer.

Alhasil, para anggota Resimen Pelopor pun memiliki dua keahlian yang berbeda dan membuat mereka sangat mematikan.

Anggota Resimen Pelopor dipilih dari para anggota kepolisian terbaik.

Bahkan beberapa mereka sampai ada yang kursus langsung kepada pasukan elit Amerika yang ketika itu bertugas di Okinawa.

Nggak pelak, hal ini membuat Resimen Pelopor makin maut saja.

Nggak hanya itu, pasukan ini juga didukung oleh persenjataan canggih di masanya, misalnya senjata AR-15 yang di masa itu sudah yang paling gahar.

Nggak hanya kemampuan, Resimen Pelopor ini juga punya semacam tekad yang sangat luar biasa.

Sejarah mengatakan kalau pasukan satu ini mentalnya benar-benar super.

Dalam setiap misi, mereka selalu menganggap itu sebagai tugas akhir. Alhasil, pasukan ini pun pol-polan alias maksimal banget dalam tugasnya.

Melawan SAS Inggris

Berbicara soal pengalaman, Resimen Pelopor tentu sangat memilikinya. Selama terbentuk sampai tamat, pasukan ini sudah melakukan banyak misi.

Beberapa sangat mematikan, misalnya pertempuran melawan SAS.

SAS sendiri adalah pasukan spesialnya Inggris yang namanya sudah terkenal seantero jagad akan kemampuannya.

Resimen Pelopor melawan SAS ketika Indonesia menyatakan perang terhadap Malaysia.

Ketika itu TNI dan Pelopor bahu membahu mempertahankan nama baik Indonesia yang sudah diinjak-injak Malaysia.

Hasilnya bisa dibilang luar biasa. Pasukan kita, termasuk Pelopor, sanggup memberikan perlawanan yang bagus sekali di pertempuran itu.

Kalau berbicara soal jasa sih, mungkin nggak bisa dihitung ya seberapa besar sumbangsih pasukan khusus ini bagi Indonesia.

Resimen Pelopor tercatat sudah melakukan banyak sekali pertempuran penting. Selain melawan SAS tadi, masih ada beberapa perang yang mereka jalani.

Salah satunya adalah misi pembebasan Irian Barat. Ketika itu Resimen Pelopor bekerja sama dengan TNI untuk mengusir Belanda.

Nggak hanya itu, dalam dua agresi Belanda, Resimen satu ini juga berperan sangat aktif.

Resimen ini juga pernah memberangus beberapa aksi pemberontakan seperti DI/TII.

Meskipun jasanya sangat luar biasa, tapi pada akhirnya resimen ini dihapuskan.

Alasannya sendiri nggak begitu prinsip sih, hanya karena pemindahan kekuasaan saja.

Begitu Presiden Soekarno lengser, pasukan ini pun langsung dilebur.

Meskipun satuannya hilang, tapi anggota Resimen Pelopor tetap masuk dalam kepolisian.

Brimob dalam peristiwa


Pendaratan di Irian Barat

Korps Brimob Polri mempesiapkan sejumlah Resimen Tim Pertempuran (RTP)di pulau-pulau di Provinsi Maluku yang terdekat dengan Irian Barat sebagai respon atas perintah Presiden Soekarno untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.

Perintah Bung Karno itu dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora). Dalam operasi ini Korps Brimob bergabung dalam Komando Mandala pimpinan Mayjen Soeharto.

Satu tim Brimob pimpinan Hudaya Sumarya berhasil mendarat di Fak-Fak Irian Barat menggunakan sebuah speedboat.

Dari Fak-Fak pasukan ini menusuk masuk ke pedalaman Irian Barat untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Pada masa olah Yudha sebelum pendaratan di Papua, Brimob sempat dimasukkan kedalam daftar unit untuk operasi Naga, tetapi kemudian di batalkan mengingat terbatasnya kualitas Parasut yang dimiliki anggota Brimob saat itu.

Operasi Naga akhirnya dilakukan oleh RPKAD dibawah komando Jend (purn) Benny Moerdani yang kemudian mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno.

Peristiwa G-30-S

Pada hari-hari setelah peristiwa G-30-S, Brimob tetap netral.

Hal ini membingungkan banyak pihak, karena pada September 1965 Brimob adalah unsur yang sangat dekat dengan Amerika.

Karena sikap ini, sebagian pengamat menganggap Brimob sebagai unsur yang setia kepada Presiden Soekarno.

Brimob juga melindungi Presiden Soekarno dari kudeta militer.

Timor Timur

Pada pembebasan Timor Timur tahun 1975 Brimob membentuk satu detasemen khusus untuk bergabung dalam Operasi Seroja, bergabungan dengan pasukan ABRI lainnya.

Detesemen khusus ini diberinama Detasemen Khusus (Densus) Alap-alap. 

Personil Densus Alap-alap terdiri dari mantan anggota Menpor (Resimen Pelopor).

Resimen Pelopor merupakan kesatuan khusus Brimob, yang berkualifikasi Ranger.

Resimen ini dibubarkan tahun 1974 setelah ikut malang melintang dalam beberapa operasi pertempuran, di antaranya dalam Operasi Trikora di Irian Barat dan Dwikora atau Ganyang Malaysia.(*)



KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Sebanyak 62 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur mengajukan diri untuk mendapat otonomi lebih luas dalam hal pengelolaan usaha dan keuangan di bidang kependidikan dengan menjadi SMK Badan Layanan Umum daerah (BLUD).

"Ditargetkan akhir 2021 akan meningkat menjadi 77 SMK BLUD. Ini membuktikan bahwa SMK-SMK di Jawa Timur terus meningkatkan kualitas dengan terobosan inovasi dan kreasi yang terus dicetuskan," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Ponorogo, Senin (8/11/2021).

Saat ini, SMK berstatus BLUD di Jatim telah ditetapkan sebanyak 20 lembaga. Salah satunya SMK BLUD di SMKN 1 Jenangan yang secara khusus dikunjungi Khofifah berkat keberhasilan para siswa di sekolah membuat alat produksi pengolahan Pupuk Organik Granula (POG).

Dengan 20 SMK BLUD ini saja, Jawa Timur, sudah menjadi provinsi yang terdepan dan terbanyak dalam pengembangan SMKN menjadi SMK BLUD.

Jumlah itu bahkan disebut yang terbanyak dibanding 31 provinsi lain di seluruh Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, dalam pengurusan status SMK BLUD persyaratan yang dilampirkan cukup ketat, meliputi persyaratan substantif, teknis dan persyaratan administratif.

"Substantif artinya bahwa SMK tersebut mempunyai kompetensi keahlian yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jadi, sekolah harus punya keunggulan tertentu sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut," ujarnya.

Kemudian, secara teknis merupakan persyaratan kelayakan kinerja pelayanan dan keuangan. Sedangkan administratif adalah menilai kelayakan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan persyaratan legalitas lain yang dipersyaratkan.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar laporan penilaian potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator atau kepada Jabatan Fungsional yang setara.

Acara ini digelar, Selasa, 9 November 2021 di tiga lokasi, yaitu Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor Regional XI BKN Manado dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN BKN Pontianak.

Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk menciptakan SDM yang unggul di pemerintahan demi merealisasikan target pemerintahan yang baik di Indonesia.

"Untuk mewujudkan itu semua kami sudah merencanakan strategi untuk melakukan penilaian potensi dan kompetensi ASN ini," tutur dia.

Dia menekankan, ini penting karena tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan talent pool di pemerintahan, melainkan juga untuk mewujudkan ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Menurut Supranawa, kegiatan ini juga tidak hanya menjadi perhatian bagi BKN, namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab menjadi bentuk strategi nasional dalam pencegahan korupsi.

"Jika proses ini berjalan dengan baik kemudian dikaitkan dengan proses pengisian jabatan, maka kemungkinan pejabat melakukan tindakan yang tidak baik akan berkurang atau bahkan bisa dihilangkan," tuturnya.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil negara Wakiran menambahkan, kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini akan difokuskan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator atau Kepala Jabatan Fungsional yang setara.

Namun, pada 2020, dia mengungkapkan, pemetaan potensi dan kompetensi ini akan diarahkan kepada administrator ke bawah atau Jabatan Fungsional Madya yang setara dan lebih difokuskan untuk persiapan pengalihan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Karena dalam persiapan tersebut tentunya diperlukan pemetaan data-data ASN yang akan dipindah ke IKN yang baru, kemudian akan menjadi pertimbangan dalam menyiapkan anggaran untuk pemindahannya," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Sumut) Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin meminta seluruh jajaran untuk memberantas mafia tanah. 

Dia meminta seluruh jajaran di daerah membuka pintu seluas-luasnya untuk menyerap laporan masyarakat yang berhadapan dengan mafia tanah.

Dia bahkan memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus. 

Hotline ditujukan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.

Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227. 

Langkah di tingkat pusat ini diharapkan diikuti oleh jajaran di level daerah.

"Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah," tegas dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat (12/11)

Dia memerintahkan jajarannya segera membentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. 

Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.

"Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya," ujar dia.

Dia juga mewanti-wanti segenap anak buah agar jangan coba-coba 'main mata' dengan sindikat mafia tanah. Sebab ada tindakan tegas yang sudah menanti.



KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima penganugerahan Warenteri Pertahanan (Menhan) menerima penganugerahan Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri. 

Penghargaan ini diberikan untuk memperingati HUT ke-76 yang jatuh pada 14 November 2021.

Penganugerahan berlangsung di Mako Brimob, Kelapa Dua, Jumat (12/11/2021). Dankorbrimob Irjen Pol Anang Revandoko memimpin upacara penganugerahan itu sekaligus menyematkan Brevet Roda Kompas Brimob kepada Menhan.

Prabowo mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada Dankorbrimob beserta seluruh jajarannya atas penganugerahan tersebut. Mantan Danjen Kopassus ini menekankan TNI, Polri, dan aparatur sipil yang unggul merupakan kunci kebangkitan bangsa Indonesia.

“Jagalah kehormatan dan nama baik karena Korbrimob Polri adalah salah satu pasukan andalan Indonesia, Korbrimob harus menjadi pasukan yang tangguh, kuat, dan andalan bangsa, serta dicintai rakyat,” kata Prabowo.

Profil Anang Revandoko

Irjen Pol Anang Revandoko merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1988. Kariernya sebagian besar di Korps Brimob.

Polisi kelahiran Semarang ini mula-mula menjabat Paur Latsat Brimob Polda Jawa Tengah pada 1989 atau selepas dari Akpol. Selanjutnya dia dipromosikan sebagai Wadanki 5108 Brimob Simongan, Jateng dan Wadanyon D Men I Korps Brimob Polri.

Kariernya terus menanjak. Anang dipercaya sebagai Dansat Brimob Polda Riau pada 2005. Promosi kembali diterimanya sebagai Kapolres Rokan Hilir Polda Riau (2006) dan Kapolres Bengkalis Polda Riau (2007-2008).

Portofolionya juga diwarnai dengan penugasan di Bumi Serambi Mekah. Pada 2013 Anang dipercaya sebagai Karo Ops Polda Aceh. Setelah itu dia ditarik ke Mabes Polri dengan menjabat Kabaginfung Rorenmin Baharkam.

Pada 2015 dia dipromosikan sebagai orang nomor 2 di Korbrimob. Selanjutnya pada 2017 Anang ditunjuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Kapolda Kalimantan Tengah. Dia menggantikan Brigjen Fakhrizal yang dirotasi sebagai Kapolda Sumatera Barat.

Pengabdiannya di Kalteng hanya dua tahun. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2023/VIII/KEP./2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Eko Indra Heri, Anang diberi tugas baru sebagai Dankorbrimob Polri.

Dia bertukar posisi dengan Irjen Pol Ilham Salahuddin. Ilham yang sebelumnya Dankorbrimob dipromosikan sebagai Kapolda Kalteng.



KABARPROGRESIF.COM: (Lumajang) Dandim 0821/Lumajang, Letkol Inf A. Andi Wibowo menjelaskan jika pihaknya bakal menargetkan capaian vaksinasi untuk para lansia hingga 70 persen dalam kurun waktu 2 minggu.

Capaian itu, ia katakana dalam kunjungan yang dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto di Makodim 0821/Lumajang pada Sabtu, 13 November 2021 sore.

Bahkan, Andi menyebut jika dalam sehari dirinya bakal mengebut capaian vaksinasi bagi para lansia sebanyak 1.600 dosis.

Optimisme itu, kata Dandim, didasari banyaknya jumlah Kecamatan yang ada di wilayah teritorialnya. 

“Tidak terlalu berat. Sebab, di Lumajang ini ada 21 Kecamatan,” ujar Dandim.

Andi membeberkan, dalam sehari ia mememastikan jika terdapat 100 dosis vaksin yang bisa disebar untuk warga dalam sehari. 

Itu berlaku, bagi setiap Kecamatan yang ada di Lumajang. 

“Itu kalau kita mau mencapai angka capaian sebesar 70 persen,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan jika pihak Kodam bakal mem-back up langkah percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pihak Kodim tersebut, salah satunya dengan menyuplai dosis vaksin.

“Nanti kita dukung mulai kendaraan vaksin, sampai soal vaksin. Kita ada stok,” tegas Pangdam.

Dijelaskan Pangdam, terdapat 7 daerah yang masih minim cakupan vaksinasi. 7 daerah itu, adalah Kabupaten Pamekasan, Bondowo, Nganjuk, Tuban, Jember, Lumajang dan Situbondo. 

“Lumajang masuk daftar capaian vaksinasi yang masih rendah,” ungkap Mayjen Suharyanto. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Tim Kejaksaan Tinggi Riau menahan dua tersangka korupsi proyek pembangunan ruang rawat inap RSUD Bangkinang, senilai Rp46,6 miliar tahun 2019. 

Keduanya dinilai telah merugikan negara sebesar Rp8 miliar lebih.

Kedua tersangka yakni, MYS selaku pejabat pembuat komitmen dan RA selaku Team Leader pada management konstruksi (pengawas). 

Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Tri Joko, Jumat, 12 November 2021, mengatakan, dugaan korupsi ini bermula tahun 2019, RSUD Bangkinang melakukan kegiatan pembangunan ruang instalasi rawat inap (IRNA) kelas III mempergunakan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 46.6 miliar

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.4 miliar lebih. 

Sementara Manajemen konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan, selaku pemenang lelang. 

Namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada 22 Desember 2019 sebagaimana isi kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia.

Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender (sampai dengan 21 Maret 2020) yang dituangkan dalam addendum perjanjian pelaksanaan pekerjaan.Tetapi tetap tidak dapat diselesaikan.

Kedua tersangka diduga tidak melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana mestinya, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Manajemen konstruksi (pengawas).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli, terdapat item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak tidak dikerjakan oleh penyedia dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp8 lebih. 

Selanjutnya terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan.



KABARPROGRESIF.COM: (Sumut) Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin menyampaikan, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. 

Lantaran sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.

Selain menghambat proses pembangunan nasional, para mafia tanah juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah yakni dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. 

Jaksa Agung meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa 'main mata' atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," ungkap dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat (12/11)

Dia pun memerintahkan agar segera bentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. 

Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung ini diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.

"Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana," lanjutnya.

Mafia Pelabuhan juga Diwaspadai

Selain mafia tanah, Jaksa Agung juga berfokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan. Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan.

Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.

Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.

Oleh karena itu, dia memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen guna memberantas mafia pelabuhan. 

Dia pun memerintahkan agar anggotanya menindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan mem-backing para mafia pelabuhan.



KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto tak henti-hentinya menggebrak. Kali ini ia menerima penganugerahan Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat, (12/11/2021).

Penganugerahan ini juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri yang ke-76 yang jatuh pada 14 November 2021.

Dalam momen penganugrahan ini, Menhan Prabowo mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada Dankorbrimob Inspektur Jenderal Polisi Drs. Anang Revandoko beserta seluruh jajarannya atas penganugerahan yang diberikan sebagai Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri.

Menhan Prabowo pun berpesan kepada Korbrimob Polri bahwa TNI dan Polri harus kompak dan bersatu, dan tidak mudah dipecah belah.

Ia menekankan bahwa TNI, Polri, dan aparatur sipil yang unggul adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia.

“Jagalah kehormatan dan nama baik karena Korbrimob Polri adalah salah satu pasukan andalan Indonesia, Korbrimob harus menjadi pasukan yang tangguh, kuat dan andalan bangsa, serta dicintai rakyat,” kata Menhan Prabowo.

Dalam rangkaian kunjungan Menhan Prabowo ke Mako Korbrimob Polri ini, Menhan juga menerima Brevet Roda Kompas Brimob yang disematkan oleh Dankorbrimob Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Anang Revandoko.

“Hari ini saya besar hati karena saya melihat bahwa negara kita punya Korps Brimob yang sangat terampil, disiplin, dan semangat,” ujar Prabowo usai menerima penyematan gelar.

Selain itu, Menhan Prabowo juga berkesempatan meninjau Mako Korbrimob dengan mengendarai Kendaraan Khusus Maung didampingi Komandan Korps Brimob Polri, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Anang Revandoko,

“Kalau komandannya lesu, kalau komandannya malas, kalau komandannya ele-elean, kalau komandannya penakut, anak buahnya biasanya ikut-ikut seperti itu,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo warga kehormatan Brimob pun menggema di media sosial Twitter. Mantan Danjen Kopassus ini di elu-elukan netizen.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive