Kemhan Tinjau Kinerja Tim Siber Kodam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di era perkembangan teknologi saat ini, tim siber memiliki peranan penting di setiap Satuan TNI.

Bahkan, kinerja tim Siber Kodam V/Brawijaya kali ini, mendapat pantauan langsung dari pihak Kementerian Pertahanan.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan jika tim siber memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas keamanan nasional, terutama menilai efektifitas keamanan dan pertahanan siber.

Dalam pertahanan siber itu, terdapt beberapa staf maupun Satuan yang dilibatkan diantaranya Sandidam, Srendam, Sinteldam, Hubdam, Infolahtadam dan beberapa staf maupun Satuan terkait lainnya.

“Hal-hal yang menjadi perhatian diantaranya, dukungan data dan informasi terkait pelaksanaan. Diantaranya, komunikasi aktif dan efektif,” ujar Mayjen Suharyanto dalam rapat terbatas yang berlangsung di Aula Makodam pada Senin, 15 November 2021 siang.

Untuk diketahui, selama berlangsungnya rapat koordinasi bersama pihak Kemhan tersebut, protokol kesehatan pun tetap diberlakukan. 

Penerapan itu, sebagai bentuk komitmen Kodam V/Brawijaya dalam upaya pemutusan rantai pandemi Covid-19. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Kejati Bali Tahan Enam Tersangka Korupsi Aset Negara Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Tiga orang tersangka yang diduga melakukan korupsi aset negara, yakni aset Kejaksaan Negeri Tabanan, Senin (15/11) ditahan penyidik Pidsus Kejati Bali. 

Ke enam tersangka itu yakni berinisial IWA, IYM, INS, IKG, PM dan KD. Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 14 miliar.

Kasipenkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto mengatakan, penahanan tersangka itu juga dirangkai dengan pelimpahan tugas dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi aset negara kepada penuntut umum Kejati Tinggi Bali. 

“Adapun berkas perkara tindak pidana korupsi terhadap aset negara berupa tanah Kantor Kejari Tabanan dibagi menjadi dua berkas perkara dimana tersangka IWA, IYM, INS dalam satu berkas perkara sedangkan tersangka IKG, PM, KD dalam satu berkas perkara tersendiri,” ucap Luga.

Kata Luga, para tersangka telah menempati atau mempergunakan atau menguasai tanah aset pemerintahan cq Kejaksaan Agung yang digunakan untuk Kantor Kejari Tabanan dengan membangun warung, rumah tinggal serta kos-kosan. 

Sehingga, kata Luga, mereka merugikan keuangan negara sebesar Rp. 14.394.600.000,- berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka dilakukan test kesehatan dan juga test antigen dengan hasil negatif Covid-19. 

Atas hasil itu, ke enam orang ditahan dan ditipkan di Lapas Kerobokan. Sementara barang bukti yang diserahkan ke JPU dalam tahap II itu sejumlah sekitar 90 barang bukti yang didominasi barang bukti dokumen.

Sebelumnya dalam penyidikan dijelaskan pihak kejaksaan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara sejak Desember 1968. 

Di atas tanah tersebut telah dibangun kantor dan rumah dinas. Sejak tahun 1997, saat berpindahnya kantor Kejari Tabanan ke lokasi saat ini, keluarga dari tersangka IKG, PM dan MK mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. 

Mereka mendirikan bangunan secara bertahap berupa kos-kosan yang saat ini dikelola oleh IKG, PM dan MK.

Pada tahun 1999 terdapat keluarga WS, NM dan NS yang membangun rumah tinggal sementara diatas tanah aset Kejari Tabanan tersebut tanpa ada alas hak yang sah bedasarkan peraturan perundang-undangan. 

WS, NM dan NS, kata Kasipenkum Luga, bahkan membangun toko dan mendapatkan hasil sewa dari pemanfaatan aset tanah milik Kejari Tabanan. 

Read More

Menkeu Sri Mulyani Bongkar Habis Cara Berantas Mafia Tanah!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk segera melakukan sertifikasi semua barang milik negara (BMN), termasuk aset yang baru-baru ini disita oleh Satgas BLBI.

Sri Mulyani mengungkapkan seluruh aset negara harus diamankan secara administratif di bawah badan hukum secara legal. Ini merupakan upaya akuntabilitas negara untuk menciptakan kepastian hukum.

Pasalnya, kata Sri Mulyani seringkali jika aset negara tidak diadministrasikan atau tidak memiliki status yang legal, maka akan menjadi 'sasaran empuk' oknum-oknum tidak bertanggung jawab, seperti mafia tanah.

"Terus terang, kalau aset negara tidak diadministrasikan, tidak memiliki status legal yang kuat, mudah sekali dilakukan penyerobotan. Penyerobotan oleh oknum bekerja sama dengan mafia aset atau mafia tanah," jelas Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara 2021 secara virtual, Senin (15/11/2021).

Hal tersebut, kata Sri Mulyani yang juga harus diperangi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibawah kepemimpinan Rionald Silaban, yang juga menjadi Ketua Harian Satgas BLBI.

Sertifikasi aset atau terdaftar secara administratif di badan hukum, kata Sri Mulyani berlaku untuk seluruh aset yang dimiliki negara, termasuk aset-aset rampasan negara.

"Ini hal yang saya minta diperangi oleh DJKN. Apalagi saat ini sedang juga melakukan kegiatan penting untuk mengembalikan hak negara melalui Satgas BLBI. Bangunan-bangunan milik negara harus kita lindungi," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Satgas BLBI secara tegas menarik aset-aset para pengemplang yang terlibat dalam BLBI.

Baru-baru ini Satgas BLBI melakukan penyitaan aset yang menjadi jaminan PT Timor Putra Nasional (TPN) dibawah tanggung jawab Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Setidaknya ada empat aset Tommy yang disita, di mana luas tanah sekira 124 hektar (ha) dengan harga Rp 600 miliar hingga Rp 1,2 triliun. Aset tersebut akan segera balik nama ke negara.

Total aset tersebut masih belum cukup untuk memenuhi utang senilai Rp 2,61 triliun setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.

Aset yang disita diantaranya yakni pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Read More

Tingkatkan Kemampuan Apkowil, Korem 083 Berlakukan Pendayagunaan Koramil Model

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pihak Korem 083/Baladhika Jaya bakal meningkatkan kemampuan aparat Koramil yang ada di wilayah teritorialnya. Upaya itu, kali ini dilakukan melalui adanya penerapan Koramil Model.

Pgs Kasiter Korem, Mayor Inf Teguh menjelaskan, Koramil merupakan salah satu Satuan yang menjadi ujung tombak TNI-AD. 

Peningkatkan kemampuan personel, dinilai sangat penting untuk dilakukan terutama soal kemampuan teritorial.

“Dengan tujuan meningkatkan kemampuan Babinsa, serta kualitas aparat Komando Kewilayahan sehingga mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan profesional,” ujar Pgs Kasiter dalam rapat terbatas yang digelar di Aula Makorem. Senin, 15 November 2021 pagi.

Tuntutan dan tugas Satuan Komando Kewilayahan, kata dia, adalah melakukan pembinaan teritorial atau binter.

Menurutnya, pembinaan teritorial sangat penting dilakukan oleh prajurit Babinsa ditengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks.

“Pengetahuan binter membutuhan pengetahuan personel yang bersifat aplikatif dalam menyikapi dinamika ataupun persoalan yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.

Ditengah pandemi Covid-19, menurutnya Babinsa harus bisa diandalkan, terlebih soal kesigapan dalam menghadapi berbagai masalah. 

“Apalagi kita sekarang dihadapkan dengan adanya persoalan bencana Hydrometeorologi,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Erick Thohir Tunjuk Mantan Napi Korupsi Jadi Komisaris, Ini Penjelasan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri BUMN Erick Thohir menilai penunjukan Izedrik Emir Moeis , mantan narapidana kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), tidak menyalahi undang-undang.

Menurut Erick, penunjukkan Emir Moeis menjadi bagian dari proses. Dia pun membuka diri untuk semua masukan bila keputusan yang diambil ternyata keliru dan salah.

"Undang-undang tidak melarang, itu menjadi bagian dari proses, kembali check and balance. Kalau ada keputusan saya yang salah, ya kita koreksi," ujar Erick, Senin (15/11/2021).

Erick juga tak menapikan dugaan bahwa dirinya kecolongan saat menetapkan Emir Moeis sebagai Komisaris perseroan pelat merah. 

Artinya, ada kemungkinan dirinya tak mengetahui bila Emir merupakan mantan narapidana.

"Itu bagian dari koreksi diri saya, pasti pemilihan direksi, saya juga mengangkat tiga direksi di zaman saya, saya ganti, karena itulah kepemimpinan. Saya tidak sempurna," ungkap dia.

Pada Agustus 2021 lalu, pemegang saham menyetujui pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris PIM, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). 

Pengangkatan Emir Moeis tercantum dalam laman website PT PIM.

Dalam struktur dewan komisaris perseroan, nama Emir dicatatkan sebagai komisaris. Dia ditunjuk pemegang saham sebagai komisaris Pupuk Iskandar Muda sejak tanggal 18 Februari 2021.

Read More

Komisi III DPR Desak Kejaksaan Agung dan Polri Menindak Oknum BPN Diduga Terlibat Mafia Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota Komisi III DPR Santoso, menilai Kejaksaan Agung dan Polri tidak bisa bekerja sendirian dalam menindak aksi mafia tanah di tengah masyarakat.

Oleh karenanya dia meminta kedua lembaga penegak hukum itu, untuk bekerjasama dan tindak berjalan sendiri-sendiri.

“Kejaksaan Agung, kepolisian, tidak bisa bekerja sendirian dalam penanganan mafia tanah ini tapi harus bersama-sama dengan pihak terkait untuk memberantas mafia tanah ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Karenanya, Santoso mendorong pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah. Satgas ini bisa terdiri dari jaksa, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, Satgas tersebut didesak dapat melakukan tindakan hukum yang memberikan efek jera bagi para mafia tanah. Terlebih para oknum BPN yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Penindakan hukum harus berikan efek jera agar masalah pertanahan bersih dari mafia termasuk menindak oknum BPN yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Selain itu, melalui pembentukan Satgas tersebut diharapkan setiap aduan dan laporan yang masuk ke pihak berwajib dapat ditindaklanjuti.

Read More

Posbindu Gresik Siap Antisipasi Penyakit Tidak Menular

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Beberapa Pos Binaan Terpadu yang ada di setiap Kodim di wilayah teritorial Korem 084/Bhaskara Jaya, satu-persatu mulai diresmikan.

Setelah sebelumnya Posbindu di wilayah Kodim 0831/Surabaya Timur, kini Ketua Persit Korem, Tutik Herman Hidayat meresmikan adanya Posbindu yang berada di Kodim 0817/Gresik.

Peresmian Posbindu itu, ditandai dengan adanya pemotongan pita yang disaksikan langsung oleh Ketua Persit Kodim Gresik, hingga beberapa pejabat terkait lainnya.

“Posbindu-PTM merupakan langkah awal Kodim Gresik dalam melakukan deteksi dini faktor penyakit yang tidak menular,” ujar Tutik. Minggu, 14 November 2021 siang.

Ia menambahkan, beberapa langkah harus dilakukan oleh petugas Posbindu itu, salah satunya mensosialiasikan adanya penyakit tidak menular, terlebih ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Saya berharap, mekanisme pelaksanaan Posbindu ini tidak hanya sebulan sekali. Tapi, setiap saat harus bisa melakukan pembekalan dan sosialiasi terhadap para Kadernya,” pinta Istri Danrem 084/Bhaskara Jaya itu. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More

Komisi II dan Menpan RB Gelar Rapat Tertutup, Bahas Kecurangan Tes CPNS

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Salah satu agenda rapat yakni membahas kecurangan pada pelaksanaan tes calon pegawai sipil negeri (CPNS) 2021.

Namun, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyatakan, rapat yang dihadiri 32 anggota dari 9 fraksi secara fisik dan virtual itu bersifat tertutup.

“Rapat ini dinyatakan tertutup untuk umum,” kata Junimart, saat membuka rapat, Senin.

Junimart menuturkan mengatakan, dalam rapat tersebut Komisi II akan meminta penjelasan Tjahjo terkait kecurangan pada tes CPNS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Karena pemerintah masih menyelidiki penyebab kecurangan, maka rapat dilakukan secara tertutup.

Dalam rapat tersebut hadir pula perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Dalam rangka untuk mendapatkan jawaban dan masukan yang masih dalam proses penyelidikan tentu ini hanya menjadi konsumsi internal Komisi II dan Kementerian PAN RB,” ucap Junimart.

Diberitakan sebelumnya, Tjahjo menemukan dugaan kecurangan yang dilakukan 225 peserta dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) 2021.

Dugaan kecurangan tersebut ditemukan tepatnya dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan adanya indikasi kecurangan dalam seleksi calon ASN di beberapa titik lokasi.

BKN setidaknya menemukan ada 225 kasus terkait kecurangan seleksi CASN. Sebanyak 202 orang terlibat kecurangan seleksi CASN di Makassar dan 23 orang di Lampung.

“225 itu termasuk lampung. Jadi 202 orang di wilayah Makassar dan ada 23 orang di Lampung,” kata Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN (Sinka) BKN, Suharmen, dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/11/2021).

BKN bersama tim panselnas juga akan menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta, serta bagi oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Read More

Kian Ketat, 184 Peserta Seleksi CPNS KemenPANRB Ikuti Tes SKB

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah mengumumkan Hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi pelamar formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungannya.

Sebanyak 184 peserta lolos tes SKD dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi bidang (SKB).

Adapun nama-nama peserta yang lulus ke tahap SKB ini disampaikan dalam Pengumuman No. B/223/S.KP.01.00/2021 tentang Hasil Nilai SKD dan Yang Berhak Mengikuti SKB Pengadaan CPNS Kementerian PANRB.

“Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi nilai SKD,” bunyi salah satu poin dalam surat yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris KemenPANRB Rini Widyantini dikutip dari pers rilis Humas KemenPANRB, Senin (15/11/2021).

Selain menyebutkan nama para peserta yang berhak untuk ikut SKB, surat pengumuman ini juga melampirkan nilai SKD dari setiap peserta. 

Tak hanya itu, dalam pengumuman ini juga terdapat materi pokok soal SKB yang bisa dipelajari peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi berikutnya.

Meski demikian, jadwal pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian setelah mendapatkan jadwal resmi dari BKN. 

Para peserta diminta untuk secara aktif mengecek laman resmi Kementerian PANRB di https://menpan.go.id agar mendapatkan informasi terbaru.

“Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta,” tegas surat yang ditandatangani pada 12 November 2021 ini.

Ditegaskan juga bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan KemenPANRB ini tidak dipungut biaya.

Masyarakat diharapkan berhati-hati dan tetap waspada dengan segala bentuk modus penipuan yang menjanjikan kemudahan dalam menjadi abdi negara.

Untuk diketahui, KemenPANRB telah menyelesaikan rangkaian SKD yang telah digelar pada 1 September hingga 31 Oktober 2021 lalu. 

Tahap SKD tersebut dilakukan di 33 provinsi dan satu lokasi di Malaysia dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tahap SKD ini diikuti oleh 2.222 peserta dari 2.610 peserta yang lulus seleksi administrasi.

Read More

Pantau Saluran Penyebab Genangan, Wali Kota Eri Beri Solusi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) melakukan pengecekan saluran di Lebak Permai III, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Senin (15/11)

Saat di lokasi, Wali Kota Eri menemukan beberapa masalah yang menyebabkan kawasan ini tergenang air ketika hujan. 

Diantaranya, saluran yang menyempit dan adanya sampah yang menyumbat sehingga membuat air mengalir tidak lancar.

"Nanti pavingnya kita bongkar dulu biar nggak ambles jalannya. Insya allah nanti nggak tergenang air," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri melanjutkan pengecekan. Setelah di gang Lebak Permai III, ia bersama Kepala DPUBMP Surabaya, Erna Purnawati, RT/RW, Kelurahan, Camat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat, berboncengan menuju Jalan Setro Gang V dan Gang II, Kelurahan Gading.

Di dua gang tersebut, Wali Kota Eri menemukan beberapa masalah saluran yang hampir mirip. 

Diantaranya ada saluran yang mampet, terhalang tumbuhan liar hingga saluran air menyempit. 

Setelah ditemukan masalah itu, ia mengajak DPUBMP serta warga untuk saling bergotong royong mengatasi hal tersebut dengan cara kerja bakti.

"Ayo lungguh (duduk) bersama, RT/RW, LMPK, Pak Lurah, Pak Camat itu nanti tanamannya dicabut biar nggak terlalu kumuh. Selain kelihatan kumuh, itu (saluran) kalau tersumbat kan bisa ketahuan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPUBMP Erna mengatakan, pengecekan saluran ini berawal dari adanya laporan warga setempat. Ketika hujan, air tidak kunjung surut dan menggenangi jalan kampung. Penyebabnya, saluran air kecil dan tertutup pondasi gapura sehingga air tidak bisa mengalir ke saluran air Kenjeran.

"Nah masalah yang ke dua, itu saluran airnya kecil dan tidak tersambung satu sama lain. Seperti tadi yang ada di Blauran dan Kedungdoro, itu juga ada genangan semalam. Waktu paginya kita buka, ternyata saluran air di situ (Blauran dan Kedungdoro) banyak lemak berasal dari rumah makan," jelas Erna.

Untuk menindak lanjuti hal itu, Erna menjelaskan, saluran air di Lebak Permai III, Jalan Setro Gang V dan Jalan Setro Gang II akan dibuatkan koneksi untuk menuju ke arah Jembatan Suramadu.

"Jadi saluran yang ke arah Suramadu itu kan relatif kosong, itu kita buatkan shortcut (koneksi) ke sana supaya bebannya tidak di saluran air Kenjeran semua. Tadi warga juga kami minta bongkar gapuranya, supaya saluran airnya lancar," urainya.

Untuk permasalahan saluran pada bangunan pabrik yang ada di lingkungan kampung tersebut, nantinya DPUBMP akan membebankan pembetulan saluran kepada pemilik persil. 

Sedangkan untuk penanganan saluran di persil milik warga akan dikerjakan secara bergotong royong.

"Jadi Pemerintah Kota (Pemkot) hanya membenahi saluran di persil yang dimiliki warga, nanti kita kerja sama untuk membenahi itu. Sampahnya juga banyak, itu harus dikerjakan bersama-sama, kita harus peduli," pungkasnya.

Read More

Lima Personel Pasrat Terpapar Radioaktif di Daerah Operasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Kesehatan Bantuan (Kesban) Satuan Tugas Dukungan Kesehatan (Satgasduk) TNI melaksanakan dekontaminasi Nubika terhadap lima personel Pasukan Pendarat (Pasrat) yang diduga terpapar radioaktif saat melaksanakan operasi militer.

Akibat terkontaminasi radioaktif tersebut, kelima personel Pasrat tersebut mengalami luka yang cukup parah dan tidak bisa melanjutkan tugas berikutnya di medan operasi. 

Para personel Pasrat tersebut mengalami mual, muntah, pusing, sakit kepala dan ada beberapa yang mengalami sampai kulit merah, gatal dan rasa terbakar. 

Apabila tidak segera ditangani, maka akan sangat berbahaya.

Oleh sebab itu, Tim Evakuasi Satgasdukkes segera bergerak dengan mobile ambulance serta peralatan khusus menjemput kelima personel Pasrat tersebut untuk dievakuasi ke Rumah Saki Lapangan (Rumkitlap).

Sementara itu, Tim Hospitalisasi yang bersiaga di Rumkitlap menyiapkan kelengkapan untuk memberikan bantuan dan melaksanakan perawatan lanjutan terhadap kelima personel Pasrat tersebut.

Tim kesehatan melakukan pemeriksaan aktivitas radiasi dan terdeteksi adanya radioaktif. 

Tim kesehatan kemudian memandikan kelima personel Pasrat tersebut dengan menggunakan cairan khusus untuk mencuci zat radioaktif. 

Prosedur tersebut dilaksanakan untuk memastikan tidak ada zat radioaktif yang menempel di tubuh (kontaminasi).

Demikian skenario geladi lapangan yang dilaksanakan Satgasdukkes dalam Latihan Operasi Dukungan (Latopsduk) Kesehatan TNI AL tahun 2021 di Karang Pilang, Surabaya. 

Latihan yang berlangsung selama 14 hari tersebut diikuti oleh 245 personel TNI AL dari berbagai Kotama, diantaranya personel Kodiklatal sebagai penyelenggara dan  personel dari Mabesal sebagai peninjau. Sedangkan peserta latihan dari Koarmada, Lantamal, Pasmar serta dari RSPAL dr. Ramelan.

Latopsduk Kesehatan bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan unsur-unsur dan personel kesehatan dalam melaksanakan Operasi Dukungan Kesehatan pada Operasi Gabungan TNI, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menggelar Latihan Operasi Dukungan (Latopsduk) Kesehatan tahun 2021.

Sedangkan Tema latihan kali ini adalah Satgas Dukungan Kesehatan melaksanakan Operasi Dukungan Kesehatan di mandala operasi Jawa Timur dan sekitarnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kogab TNI. Usai mengikuti latihan ini, diharapkan seluruh peserta mahir dan menguasai dalm pelaksanaan dukungan kesehatan pada Opsgab TNI. (Pen Kodiklatal)

Read More

Pemko Medan Lantik 202 Pejabat Pengawas

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Pelantikan pejabat kembali dilakukan di lingkungan Pemko Medan. 

Kali ini yang dilantik Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang diwakili Sekda Wiriya Alrahman sebanyak 202 pejabat pengawas, di Stadion Kebun Bunga, Senin (15/11/2021).

Dalam sambutannya, Wiriya Alrahman mengatakan seluruh pejabat yang baru dilantik diingatkan untuk tidak bekerja secara sporadis dan menghilangkan ego sektoral, kini saatnya bekerja dengan memperkuat kolaborasi.

Kemudian, dia juga menyampaikan sambutan tertulis Wali Kota, Bobby Nasution, yang mengatakan, pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Medan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembinaan aparatur dan perkuatan struktur organisasi secara berkesinambungan.

"Meski merupakan hal yang biasa namun penting dilakukan untuk membangun birokrasi yang efektif. Sebab, pelantikan ini juga merupakan langkah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus penataan aparatur setelah melakukan evaluasi," ujar Bobby Nasution melalui Wiriya Alrahman, Senin, (15/11/2021).

Kemudian, Wiriya juga mengingatkan agar pejabat yang dilantik dapat memahami lima program prioritas Pemko Medan saat ini yakni kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, heritage dan kebersihan.

“Pahami dan sesuaikan ritme terkait lima program prioritas serta saling berkolaborasi. Sudah tidak zamanya lagi bekerja secara sporadis secara tidak merata dan mengedepankan ego sektoral, kini saatnya bekerja dengan memperkuat kolaborasi," tegasnya seraya menambahkan untuk selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebab tantangan dan tugas yang dihadapi ke depan sangat besar.

Dikatakannya, bekerjalah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Sebab, kalau niat awalnya sudah baik tentunya pekerjaan yang dilakukan sudah pasti 50% akan baik.

“Jadi teruslah belajar, berfikir, bersikap serta berprilaku selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,"pungkasnya.

Read More