Ketua Satgas KONI Lampung Frans Nurseto Diperiksa Kejati

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Ketua Satgas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Frans Nurseto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi, Rabu (17-11-2021).

Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) lampung kepada KONI sebesar Rp30 miliar.

Usai jalani pemeriksaan, Frans langsung diserbu awak media yang sudah menunggu di lokasi.

“Diperiksa sejak jam 10.00 WIB terus istirahat siang. Lalu masuk lagi dan pukul 15.00 WIB istirahat lagi. Baru keluar sekarang,” sebutnya.

Dia menyebutkan, pemeriksaan itu hanya bersifat santai. 

“Diperiksanya sebentar tapi akhirnya jadi ngobrolin semua,” ujarnya.

Dia mengatakan, pertanyaan penyediki Kejati hanya seputar bidang yang dijabatnya, yakni teknik kegiatan. Mulai dari target medali cabang-cabang yang dilombakan hingga pembinaan atlet.

“Misalnya pembinaan prestasi, seperti atlet khusus peraih dua medali emas. Kenapa ada perbedaan gaji? Ya jelas berbeda, masa atlet yang dua emas disamakan dengan yang gak dapet emas,” tuturnya.

Meski demikian, dia mengaku tidak ada pertanyaan terkait anggaran secara spesifik. Karena hal itu merupakan bagian bidang rencana anggaran.

“Saya optimis di bidang saya tidak ada penyelewengan anggaran. Di KONI juga saya optimis,” terangnya.

Menurut dia, para pengurus KONI lain sudah diperiksa, hanya kepala bidang saja yang belum.

“Pengurus lain sepertinya sudah, tinggal kabid-kabidnya, kayaknya saya pamungkasnya ini. Setelah ini akan dipanggil lagi karena ada data yang akan perlu dibawa seperti SK, saya gak tau,” jelasnya.

Read More

Cek Kondisi Prajurit, Pangkoarmada II Tinjau Poskamladu Pacitan

KABARPROGRESIF.COM: (Pacitan) Usai meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim TNI AL Koarmada II di Gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan,  Pangkoarmada II, Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) menyempatkan waktu mengunjungi Pos Keamanan Kelautan dan Perikanan Terpadu (Poskamladu) yang berada tepat di Pelabuhan Perikanan, kelurahan Sidoharjo kec.Pacitan, Rabu (17/11/21).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pacitan Indarta Nur Bayuaji Gagarin, serta pejabat Forkopimda Pacitan,  ikut serta bersama Pangkoarmada II meninjau Poskamladu Pacitan yang berada di bawah komando Lantamal V jajaran Koarmada II. 

Kedatangan Pangkoarmada II beserta rombongan disambut oleh  Danposkamladu, Peltu Mar Ator dan personel Poskamladu Pacitan lainnya. 

Sementara itu menurut Pangkoarmada II,  kunjungannya tersebut tidak lain ingin bertatap muka langsung dengan anggota Poskamladu, serta melihat  kondisi pos. 

Pangkoarmada II menyampaikan terimakasih atas sinergi yang dibangun selama ini antara Babinpotmar dan Personel Polairud di Pos Kamladu. "Semoga kedepannya kalian tetap solid untuk terus menjaga keamanan laut dan pantai, khususnya pelabuhan perikanan Pacitan, "ujar Laksda Iwan

Turut hadir dalam acara kunjungan ini yaitu perwakilan Lanal Malang Mayor laut (T) Heru Setiawan, Kepala BPBD Pacitan Didik Alih Wibowo, Danramil 0801/ Pacitan Kapten Kav Dadut Setyawan, Ditjen Perikanan Tangkap-KKP  Fauzan, dan Kasi UPT Tamperan Otik Widowati. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ini Jurus Mensos Risma Cegah Korupsi di Kemensos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini memperkuat berbagai upaya mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Sosial. Ia mengaku telah menyusun strategi pencegahan korupsi.

“Kami sudah menyusun strategi pencegahan korupsi meskipun memang belum sempurna. Ke depan kami akan terus berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan,” kata Risma dalam siaran tertulisnya, Rabu (17/11/2021).

1. Risma membuka diri terhadap masukan

Untuk terus memperkuat pencegahan korupsi, Risma membuka diri terhadap masukan dan kerja sama dengan penegak hukum, termasuk KPK. Ia pun mengharapakan KPK bersedia memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kemensos.

Misalnya, memberikan pelatihan baik pada aspek pemeriksaan maupun pelaporan.

“Saya membuka diri bila KPK bisa memberikan pelatihan kepada jajaran inspektorat. Ini untuk memperkuat pemeriksaan internal kami,” kata Risma.

2. Kemensos melaksanakan sejumlah langkah pencegahan tindak pidana korupsi

Risma memaparkan Kemensos sudah melaksanakan sejumlah langkah penting dalam pencegahan korupsi. 

Salah satu langkah penting adalah penerbitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemensos.

Peraturan yang diteken 22 April 2020 tersebut diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi ASN untuk memahami, mencegah dan menangani gratifikasi.

Permensos Nomoe 5 Tahun 2020 tersebut juga dimaksudkan memberikan arah dan acuan bagi ASN mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya, maupun keluarganya dari ancaman dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi.

3. Transparansi pengelolaan bantuan sosial

Mensos juga memberikan perhatian serius pada penegakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial dengan melakukan perbaikan sistem.

Hal ini dilakukan dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), membersihkan data ganda dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Aminduk) Kemendagri.

“Perbaikan kualitas DTKS memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda). Sesuai amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data dilakukan oleh pemda,” katanya.

4. Kemensos bekerja sama dengan KPK

Untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK, dan Bareskrim Polri. Harapannya, tidak ada pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

Risma berkoordinasi dengan pemda agar di setiap desa/kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SMA.

“Hal ini untuk memastikan transparansi di lingkungan setempat. Masyarakat setempat bisa memonitor secara langsung proses salur bansos,” katanya.

Read More

Surabaya Dijadikan Percontohan Nasional Menuju PTM 100 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya bakal dijadikan percontohan Nasional dalam menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. 

Ini lantaran Kota Surabaya dinilai pemerintah pusat berhasil cepat dalam menangani pandemi Covid-19 serta penyelenggaraan PTM.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, pada Senin (15/11) lalu, pihaknya menerima kunjungan kerja tenaga ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Andani Eka Putra. 

Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas mengenai pelaksanaan PTM di Surabaya.

"Kemarin (Senin) tenaga ahli Kemenkes dr Andani datang ke Surabaya. Salah satunya ketika Surabaya ini sudah 100 persen vaksinnya, sudah level 1, (vaksin) lansia sudah 94 persen. Maka ada kesepakatan bersama 4 Menteri, itu akan 100 persen sekolahnya Surabaya," kata Wali Kota Eri, Rabu (16/11/2021).

Wali Kota Eri menyatakan, pada intinya pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan Nasional dalam menuju penyelenggaraan PTM 100 persen. 

Sebab, pemerintah pusat menilai, Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu.

"Kota Surabaya dijadikan acuan. Karena selama ini asesmennya, cek lapangan, setelah itu melakukan (Surveilans) 10 persen di sekolah tadi itu ternyata Surabaya yang paling siap," ujarnya.

Menurut dia, terkait penanganan Covid-19 maupun penyelenggaraan PTM, Kota Surabaya dipandang paling berhasil oleh pemerintah pusat. 

Makanya kemudian, Surabaya bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota atau kepala daerah lain di Indonesia.

"Ternyata dipandang pemerintah pusat ini (Surabaya) yang terbaik. Sehingga Kota Surabaya bisa dicontohkan ke tempat-tempat (daerah) lainnya," ungkap dia.

Bagi Wali Kota Eri, yang terpenting adalah PTM di Surabaya dapat berjalan. Sebab, ketika para pelajar hanya mengikuti pendidikan melalui daring, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk lebih intens memahami pembelajaran yang diberikan.

"Yang penting pendidikan ini berjalan. Karena bagaimanapun kalau tidak bertemu (PTM), ini agak susah. Yang kedua selalu saya katakan minta izin orang tua," katanya.

Meski demikian, Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa sekolah bukanlah satu-satunya tempat penularan Covid-19. 

Sebab, bisa saja anak itu tertular Covid-19 ketika bermain atau beraktivitas di luar sekolah.

"Jadi sekolah bukan satu-satunya tempat penularan. Kalau sekolah dilarang tapi anaknya di rumah dibiarkan, tidak pakai masker dan nanti waktunya sekolah kena, terus sekolah yang disalahkan," tegasnya.

Makanya, Wali Kota Eri berpesan kepada seluruh masyarakat agar saling introspeksi diri, saling menjaga dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) di manapun berada. Dengan gotong-royong dan kerja sama, ia meyakini pandemi Covid-19 bisa terlewati.

"Saya berharap semua yang ada di Surabaya selalu introspeksi diri, menjaga prokes, tidak saling menyalahkan. Inilah Surabaya, yang penuh gotong-royong, Insya Allah Covid-19 bisa dilewati," tandasnya. 

Read More

Pejabat Kementan Pakaian Loreng Partai, Ini Bantahannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan pakaian loreng atau seragam Komando Strategis NasDem (Kostranas) yang dipakai pejabat kementerian telah disiapkan pihak Kostranas sebagai bagian menghormati tuan rumah.

Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian mengatakan pejabat kementerian hadir atas undangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kementerian Pertanian memastikan bahwa penggunaan pakaian loreng tetap dalam koridor pemahaman tentang netralitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN).

“Setelah kegiatan selesai, pakaian langsung dilepaskan. Untuk tetap menjaga netralitas sebagai ASN, para pejabat pun tidak mengikuti kegiatan inti dan tetap berada di tenda luar kegiatan,” ungkap Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dalam keterangan resmi, Selasa (16/11).

Selain itu, pemerintah mengatakan pejabat Kementerian Pertanian tetap netral dan melayani seluruh kalangan masyarakat.

“Para pejabat ini adalah birokrat karir yang tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN,” jelasnya.

Sebelumnya, sebuah foto menampilkan sejumlah pejabat Eselon I Kementan mengenakan seragam Kostranas Partai NasDem saat berfoto dengan Paloh dan Mentan yang juga merupakan kader NasDem, Syahrul Yasin Limpo, di acara HUT ke-10 NasDem.

Di antara para pejabat ini ada Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto, dan beberapa pejabat lainnya.

Read More

Diduga Korupsi Alat Pertanian Ponorogo, Polres Ponorogo Tetapkan 1 Orang Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). 

Tersangkanya berinisial M, pegawai di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo. 

Saat itu tersangka M menjabat sebagai Kasie Alsintan. 

Penetapan tersangka setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah ke tersangka M.

“Penetapan tersangka sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Namun untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 15 November kemarin,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Jeifson Sitorus, Rabu (17/11/2021).

Usai dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka M, polisi langsung melakukan penahanan di Rutan Mapolres Ponorogo. 

Dari kasus korupsi alsintan tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,3 miliar.

“Hasil audit dari lembaga yang berwenang atau auditor, kerugian negara mencapai Rp 4,3 miliar,” katanya.

Pengadaan alsintan ini merupakan dari anggaran hibah APBD Provinsi dan APBN 2018. 

Dimana dalam proses pengadaan atau pemberian hibah alsintan ini, diawali dengan proposal dari kelompok tani. 

Nah, oleh tersangka M ini, alsintan yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani, malah dialihkan ke pihak lain.

“Jadi yang menerima bantuan ini, tidak semua berdasarkan oleh pengajuan atau melalui proposal yang masuk. Artinya tersangka M juga memberikan bantuan alsintan kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerima,” pungkasnya.

Read More

Prajurit Korem Bhaskara Jaya Asah Kemampuan Menembak di Seruni

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peningkatkan kemampuan menembak terus digencarkan oleh seluruh Satuan TNI-AD, khususnya di wilayah Korem 084/Bhaskara Jaya.

Kali ini, beberapa personel Korem mulai diminta meningkatkan dan mengasah kembali kemampuan menembak.

Latihan tembak itu, merupakan program wajib yang ada di lingkungan TNI.

Demikian dikatakan Pasi Ops Korem, Mayor Arm Imam Subandi yang mendapat amanah sebagai pengendali dan pengawas latihan menembak yang digelar di Lapangan Tembak Yonarhanudse 8, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Rabu, 17 November 2021 pagi.

“Latihan ini, salah satu bagian dari pembinaan personel, khususnya di bidang menembak,” ujar Imam.

Sementara itu, Dandenmarem, Mayor Inf Agung Prasetyo Budi yang ditunjuk sebagai Komandan Latihan dalam pelaksanaan menembak itu menuturkan jika program menembak, merupakan salah satu program berkelanjutan. 

“Sebagai aparat Komando Kewilayahan, kemampuan menembak harus dan wajib dimiliki,” jelasnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More

KPK Mensinyalir 2 Perusahaan Rokok Dapat Untung dari Kasus Korupsi Cukai

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua korporasi di antara CV Megah Sejahtera dan PT Pura Perkasa Jaya mendapatkan keuntungan dari izin kuota rokok dan minuman alkohol yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Diketahui, CV Megah Sejahtera dan PT Pura Perkasa Jaya merupakan produsen rokok. Penerbitan izin kuota rokok oleh BP Bintan kepada dua perusahaan rokok tersebut diduga karena adanya arahan dari Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi (AS).

Hal ini setelah tim penyidik KPK mendalami hal tersebut, melalui saksi Robby Demas Kosasih, Direktur CV Megah Sejahtera dan Rezano Rahardjo, Direktur Utama PT Pura Perkasa Jaya.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain mengenai keuntungan perusahaan yang diperoleh terkait dengan izin kuota rokok dan minuman beralkohol yang di terbitkan oleh BP Bintan yang diduga karena adanya arahan dan rekomendasi dari tersangka AS dkk,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (16/11).

Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan periode 2016–2021, Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H. Umar sebagai tersangka.

Keduanya terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

KPK menduga, Apri Sujadi menerima uang senilai Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di BP Bintan pada 207-2018. Sementara itu, Saleh diduga menerima uang senilai Rp 800 juta pada 2017-2018.

Akibat ulah kedua orang tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.

Apri Sujadi dan Mohd Saleh H. Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Kapolda Sulut Susun Kembali Jajaran Kapolres dan Karlog

KABARPROGRESIF.COM: (Sulut) Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno memimpin upacara Serah Terima Jabatan Kepala Biro (Karo) Logistik dan sejumlah Kapolres jajaran

Sebanyak lima Kapolres dan Karo Logistik (Karlog) di jajaran Polda Sulut kini berganti.

Kelima pejabat yaitu Karlog Kombes Pol Yohanes Soeharmanto digantikan oleh Kombes Pol Ahmad Surbana yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Gorontalo. Selanjutnya pejabat lama bertugas di STIK Lemdiklat Polri.

Kemudian Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot dipromosikan menjadi Wadir Reskrimum Polda Sulut, digantikan oleh AKBP Yuli Kurnianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Bolsel.

Sedangkan Kapolres Bolsel kini dijabat oleh AKBP Ketut Suryana.

Kapolres Kotamobagu kini dijabat oleh AKBP Irham Halid yang sebelumnya menjabat Kapolres Boltim.

Irham menggantikan AKBP Prasetya Sejati yang dipercayakan menjadi Wadir Binmas Polda Sulut.

Dan Kapolres Boltim kini dijabat oleh AKBP I Dewa Nyoman Agung Surya Negara.

Dan untuk Kapolres Kepulauan Sangihe dijabat oleh AKBP Denny Wely Wolter Tomponuh menggantikan AKBP Tony Budhi Susetyo yang kini menjabat sebagai Kabag Binkar Biro SDM Polda Sulut.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno yang memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Biro (Karo) Logistik dan sejumlah Kapolres jajaran mengatakan agar semua pihak bisa saling berkoordinasi.

"Kepada para pejabat baru agar terus tingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak," pesan Kapolda, Rabu (17/11/2021).

Ia melanjutkan, tidak hanya dengan Pemerintah Daerah, namun koordinasi dengan semua pihak saling sinergi.

"Sehingga Polri mampu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Irjen Pol Mulyatno.

Kepada pejabat baru, Kapolda Irjen Pol Mulyatno berharap harus segera kuasa kondisi daerah, kearifan lokal, budaya, gaya setempat sehingga pejabat baru mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Segera kuasai tugas pokok dan fungsinya dan terus tingkatkan kinerja Polri," ujar Irjen Pol Mulyatno.

Sebelumnya, Sertijab diawali dengan upacara dan pembacaan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep 1665 dan 1667/X/2021.

Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan kepada para pajabat baru didampingi rohaniawan, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan serta Pakta Integritas.

Read More

Wali Kota Kotamobagu Hadiri Serah Terima Hibah Rusunawa dari Kementerian PUPR

KABARPROGRESIF.COM: (Kotamobagu) Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara menghadiri sekaligus menandatangani naskah dan berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Kementerian PUPR di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu, Chelsia Paputungan ST menjelaskan, bahwa Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, kini resmi diserahkan sepenuhnya menjadi aset Pemerintah Kota Kotamobagu.

“Sejak hari ini, seluruh hak dan kewajiban Rusunawa sudah beralih ke Pemkot Kotamobagu,” ungkap Chelsia Paputungan ST, kepada Bolmora.com, Rabu 17 November 2021.

Menurutnya, dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, maka seluruh proses hibah antara Kementerian dan Pemkot Kotamobagu telah selesai.

“Segala proses hibah antara Kementerian PUPR dan Pemkot Kotamobagu dinyatakan selesai,” terang Chelsia Paputungan.

Diketahui, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR membangun dua unit Rusunawa, masing-masing di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Rusunawa dengan jumlah 68 kamar dan 92 kamar ini adalah salah satu pos penyumbang PAD di Kotamobagu yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Read More

Kejari Jakpus Tahan Dua Oknum Pimpinan Bank DKI dan Pengusaha

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, resmi melakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhadap tiga tersangka dugaan korupsi yakni, RI, MT dan JP.

Ketiganya terjerat pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tunai bertahap melalui Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT. Broadbiz tahun 2011 hingga 2017, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp39 miliar lebih.

“Tersangka RI dan MT ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan JP ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur,” terang Kajari Jakarta Pusat, Bima Suprayoga kepada awak media seusai menjebloskan ketiganya, Selasa (16/11/2021) malam.

Dikatakan Bima, penetapan dan penahanan terhadap oknum pejabat Bank DKI, setelah Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejari Jakarta Pusat, melakukan pemeriksaan dan penyidikan secara intensif.

“Ketiga tersangka yakni, RI selaku Dirut PT. Broadbiz Asia, MT selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan JP selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Permata Hijau,” ungkapnya.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Jaksa penyidik ditemukan dugaan penyimpangan dalam proses pemberian KPA Tunai Bertahap pada Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau.

“Penyimpangan yang dimaksud adanya pemalsuan data terhadap debitur seperti debitur ternyata tidak pernah mengajukan kredit ke Bank DKI dan tidak adanya jaminan atas KPA Tunai Bertahap yang dikucurkan Bank DKI,” jelasnya.

Sehingga, sambung Bima, Kredit KPA Tunai Bertahap menjadi macet. Sedangkan pihak Bank DKI tidak mempunyai agunan untuk pemulihan atas KPA tunai bertahap yang macet tersebut. Akibat perbuatan ketiga tersangka terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp39.151.059.341.

“Ketiga tersangka diduga melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor,” pungkas Bima.

Read More

Ini Yang Membuat Wakil Bupati Sumba Timur Dan Para Pelajar Antusias Kunjungi KRI Teluk Banten-516

KABARPROGRESIF.COM: (Sumba Timur) Kehadiran KRI Teluk Banten-516 di Pulau Sumba menjadi magnet bagi TNI Angkatan Laut dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan kuda poni tersebut.

Sejak awal, kapal perang dari unsur Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II ini, menjadi markas pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Maritim yang digagas oleh TNI AL dalam hal ini Lantamal VII Kupang jajaran Koarmada II.

Serbuan vaksin digelar bertahap di tiga wilayah yakni Pulau Rote, Pulau Sabu Raijua dan Waingapu.

Menjadi salah satu “tulang punggung” keberhasilan serbuan vaksinasi maritim di Pulau Sumba, Wakil Bupati Sumba Timur  David Melo Wadu, S.T., menyempatkan diri berkunjung ke KRI Teluk Banten sewaktu  sandar di Dermaga Waingapu, sesaat sebelum pelaksanakan vaksinasi.

Kunjungan diterima dengan hangat oleh Komandan KRI Teluk Banten-516 Letkol Laut (P) Joko Purwanto, M.M., pada Selasa (16/11/2021).

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran TNI AL di Kota Waingapu dalam rangka meningkatkan cakupan vaksinasi untuk Kabupaten Sumba Timur, sehingga dapat membentuk herd immunity masyarakat  Sumba Timur di masa pandemi Covid-19 ,”ucap Wabup Sumba Timur.

Tercatat sekitar 1.074 masyarakat Sumba telah mengikuti vaksinasi massal baik dosis 1 maupun dosis 2 dengan jenis Sinovac. Servak dengan target sasaran para pelajar dan masyarakat umum Pulau Sumba ini, difasilitasi oleh Diskes Lantamal VII bekerja sama dengan puskesmas setempat.

Sementara itu sebanyak 46 pelajar dari SMP 1 Pandawai dan siswa Saka Bahari Sumba Timur yang turut serta pada pelaksanaan serbuan vaksinasi di Waingapu, mendapat kesempatan mengunjungi bagian lain dari KRI Teluk Banten.

Kunjungan dilakukan usai mereka di vaksin dan menjalani observasi.  Para pelajar tersebut menikmati swafoto di sekitar geladak heli. Selain bisa berfoto di geladak kapal, mereka juga diberikan pengetahuan tentang fungsi-fungsi peralatan yang ada di kapal yang dijelaskan oleh ABK KRI Teluk Banten-516.

Pada bagian lain, Komandan KRI Teluk Banten mengungkapkan rasa syukur atas keamanan dan kelancaran terhadap serbuan vaksinasi maritim yang digelar TNI AL Lantamal VII di tiga lokasi di Pulau Sumba.

"Syukur Alhamdulillah semua kegiatan Serbuan Vaksinasi Maritim di tiga lokasi telah berjalan dengan aman dan lancar. Ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam percepatan program vaksinasi ,karena semakin cepat seluruh masyarakat tervaksin maka pemulihan ekonomi akan berjalan semakin cepat juga dan masyarakat tentunya tetap harus menjaga dan melaksanakan prokes meski sudah di vaksin,” ungkap Joko Purwanto. (Dispen Koarmada II)

Read More