Ultimatum Jaksa Agung, Kejatisu Lakukan 2 Penyelidikan Terkait Mafia Tanah di Sumut

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menindaklanjuti perintah dari Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin terkait Pemberantasan Mafia Tanah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), IBN Wiswantanu merespons cepat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap 2 kasus masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 November 2021.

"Adapun 2 kasus terkait dengan masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yakni penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Penyelidikan terhadap kegiatan perambahan itu, kata Eben, dinilai berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.

Kedua, sambung Kapuspenkum, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Perambahan Hutan Lindung di Kabupaten Serdang Bedagai, yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-27/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumatera Utara, fokus pada kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Hal itu disampaikan ST Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 12 November 2021.

Menurutnya, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial, sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.

"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah," tegasnya.

"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah," jelasnya.

Jaksa Agung mengatakan salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah.

Oleh karenanya, dirinya meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah.

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," kata Jaksa Agung.

Oleh karena itu, ST Burhanuddin meminta kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar segera bentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.

"Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus, saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," pungkasnya. 

Read More

Antusias Masyarakat Tinggi, Koarmada II Yakin Serbuan Vaksinasi Di Pacitan Capai Target

KABARPROGRESIF.COM: (Pacitan) Di hari ke-3 atau hari terakhir Serbuan Vaksinasi Maritim TNI AL di wilayah Pacitan, antusias masyarakat mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat Koarmada II sebagai satuan pelaksana merasa yakin target 30.000 dosis vaksin dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han)  sewaktu meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi di Gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan, Rabu (17/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada II yang hadir didampingi oleh Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Gagarin, serta Dansatgas Serbuan Vaksinasi Pacitan Kolonel Laut (P) Maman Nurachman, mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah bahwa kita terus ingin mempertahankan kekebalan komunal di seluruh Indonesia, khususnya saat ini di wilayah Pacitan.

“Memang betul Kabupaten Pacitan saat ini sudah mencapai kurang lebih 70 % untuk vaksinasi.Tapi tetap kami Koarmada II berkomitmen bersama-sama untuk terus melaksanakan  vaksinasi di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan vaksin,” ungkap Laksda Iwan.

“Alhamdulilah saat ini sudah mencapai kurang lebih 25 ribuan peserta tervaksin , yang berasal dari 29 puskesmas yangada di jajaran Kabupaten Pacitan serta dua pusat lokasi vaksin yakni Gedung Karya Dharma dan AKN Pacitan saat ini. Keberhasilan ini adalah karena adanya soliditas kita bersama-sama melaksanakan kerjasama vaksinasi ini. Kami Koarmada II tidak mungkin bisa melaksanakan vaksinasi jika tidak didukung oleh Bapak Bupati Pacitan beserta seluruh staf , “ tambahnya.

Laksda Iwan juga menegaskan jika kebersamaan inilah  yang bisa membawa kita menuju ke new normal yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. “Kita berharap 30 ribu vaksin yang dipersiapkan  bisa dihabiskan. Dan saya yakin Kita mampu untuk menciptakan kekebalan komunal di wilayah Kabupaten Pacitan, “ tegas orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa TNI AL melalui Koarmada II kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di wilayah Kabupaten Pacitan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Armada RI tahun 2021 pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang, selain sebagai wujud implementasi dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang diteruskan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., yakni mempercepat terbentuknya herd immunity rakyat Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pengabdian Untuk Negeri, Koramil Pabean Bersih-Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengabdian terus diberikan oleh pihak Koramil Pabean Cantian, salah satunya terhadap warga di wilayah teritorialnya.

Kali ini, pengabdian itu dibuktikan dengan adanya bersih-bersih yang dilakukan di salah satu tempat ibadah yang berada di Jalan Muteran, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Selasa, 16 November 2021 siang.

Danramil Pabean Cantian, Mayor Inf Sumarsono menjelaskan jika bersih-bersih yang dilakukan oleh personelnya itu, merupakan program karya bakti TNI Satkowil. 

“Karya bakti ini juga melibatkan masyarakat. Itu sebagai bentuk Kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah kami,” ujar Danramil.

Ia menyebut, kegiatan serupa tak hanya dilakukan di wilayah Semampir saja. Namun, hampir seluruh Satuan TNI-AD saat ini juga menggelar hal serupa.

"Dari kegiatan itu, kita bisa memupuk Kemanunggalan yang sudah terwujud dengan baik,” cetusnya. (Kosim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Kejaksaan Masuki Era Digitalisasi, Kejari Bangka Barat Maksimalkan Fungsi Intelijen

KABARPROGRESIF.COM: (Bangka) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, dan Kasubsi Intelijen M. Syaran Jafizhan.

"Sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Negara dalam penegakan hukum perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Ini dilakukan terhadap berbagai bentuk dan sifat yang berupa Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT), baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas," ujar Helena Octavianne, Rabu (17/11/2021).

Diketahui penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional, diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini. Dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman, yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional," tuturnya.

Helena mengatakan Intelijen Kejaksaan berfungsi sebagai intelijen penegakan hukum, perlu adanya upaya digitalisasi ini untuk dapat diterapkan pada satuan kerja Intelijen Kejaksaan.

"Diharapkan agar dibentuk wadah sinergitas dalam pelaksanaan tugas intelijen demi kepentingan nasional, mengembangkan pendidikan bagi personel intelijen. Perlu dipertimbangkan adanya leading sector yang mengelola, semua kegiatan intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

"Isu mengenai keamanan siber dengan mengantisipasi adanya potensi ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, tantangan dalam literasi digital dengan adanya konten negatif. Serta diperlukan adanya support anggaran untuk meningkatkan kinerja intelijen penegakan hukum yang sampai dengan saat ini masih minim dukungan anggaran, terutama untuk penggalangan yang mendukung kegiatan intelijen dalam penegakan hukum bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan," tambahnya.

Sementara itu Helena berharap Intelijen Kejaksaan, dapat menjaga NKRI terutama dalam era digital serta meningkatkan sinegritas dengan instansi Intelijen lainnya.

"Membangun kesadaran keamanan bagi semua personil intelijen, mengetahui dan memahami dinamika perkembangan teknologi informasi komunikasi. Termasuk tren penggunaan media sosial serta dampaknya bagi masyarakat dari perspektif ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam)," ucapnya.

Read More

Latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO Aparat Teritorial di Malang Resmi Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto secara resmi menutup adanya latihan pratugas penebalan Satuan Bawah Kendali Operasi atau BKO aparat teritorial yang sebelumnya dilaksanakan di Aula Rahlat Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kegiatan yang sebelumnya berjalan selama 21 hari itu, digelar dalam rangka meningkatkan kemampuan sekaligus profesionalisme prajurit Kodam.

“Mereka akan diberangkatkan ke wilayah Kodam Cendrawasih dan Kodam Kasuari,” ujar Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra.

Di sela penutupan latihan itu, Mayjen TNI Suharyanto menegaskan jika latihan itu bukan hanya bersifat aplikasi dari berbagai teori saja. 

Akan tetapi, latihan itu merupakan ajang uji coba kemampuan, hingga ketrampilan para prajurit yang nantinya akan dikirim ke wilayah konflik.

“Sebelumnya, mereka sudah dibekali wawasan tentang tugas pembinaan teritorial,” kata Pangdam.

Suharyanto mengatakan, Provinsi Papua sendiri terdapat salah satu kelompok bersenjata yang selama ini telah menimbulkan berbagai konflik hingga berpotensi merusak stabilitas.

“Kemarin saya meninjau rute 521 dan 512 di rute perbatasan. Dua-duanya bagus, tidak ada masalah dan berhasil merebut hati rakyat,” papar Pangdam.

Kodam Brawijaya, menurutnya, berhasil menyandang prajurit ataupun Satuan Bhirawa Anoraga selama menjalankan tugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

“Tantangan yang dihadapi oleh pelaku Satgas yang akan ditugaskan, adalah masyarakat pada daerah rawan konflik tersebut. Anggota TNI-AD yang ditugaskan disana, harus bisa merangkul dan merebut hati rakyat,” pinta Pangdam. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Pangkoarmada II Hadiri Entry Meeting Tim BPK RI Di Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto., S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., menghadiri Entry Meeting Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dengan para Pangkotama/Kasatker TNI AL di wilayah Surabaya. 

Entry Meeting yang diadakan di Gedung R. Moelyadi Kodiklatal ini, dibuka oleh Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, Selasa (16/11).

Ikut hadir Pangkotama/ Kasatker TNI AL lainnya di wilayah Surabaya, yakni Gubernur AAL, Komandan Puspenerbal, Komandan Pasmar-2, Kepala RSPAL dr. Ramelan, Komandan STTAL, dan para pejabat utama dari masing-masing satuan kerja.

Kedatangan Tim BPK RI yang berjumlah 12 orang tersebut adalah dalam rangka melaksanakan pemeriksaan interim di Kotama atau Satuan Kerja TNI AL wilayah Surabaya. Ada empat bidang yang akan menjadi fokus pemeriksaan Tim BPK RI, yakni Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemenuhan Alutsista, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Keamanan dan Pertahanan Siber, serta Pemeriksaan atas Selisih TKTM antara Baranahan Kemhan dengan Satuan Kerja terkait.

Sementara itu dalam sambutannya Komandan Kodiklatal mengatakan, bahwa sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “ Sehingga perlu dilaksanakan pemeriksaan BPK untuk menyakinkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP dan perundang-undangan,”  terang Laksdya Nurhidayat.

Lebih lanjut Laksdya Nurhidayat mengungkapkan, jika pemeriksaan Interim BPK ini merupakan pemeriksaan pada tahun berjalan atau sebelum laporan keuangan diserahkan oleh Kemhan dan TNI kepada BPK, yang bertujuan mengumpulkan data/dokumen terkait penyusunan laporan keuangan unit organisasi (U.O) TNI AL, laporan keuangan U.O Kemhan TA. 2021 dan Kinerja Siber serta Kinerja Perencanaan Pemenuhan Alutsista. 

“Dari pemeriksaan BPK atas LK ini kita berharap nantinya akan diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemhan dan TNI, yang tentunya opini tersebut dapat diperoleh dengan usaha keras kita bersama,” tegasnya.

“Saya berharap Kotama/Satker TNI AL wilayah Surabaya bersinergi dengan menjadikan Tim BPK sebagai Consulting Partner dalam menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum bisa diselesaikan sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan di jajaran Kotama/Satker TNI AL Tahun 2021 di wilayah Surabaya menjadi lebih baik,”  pungkasnya di akhir sambutan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kadishub Kota Binjai Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan CCTV

KABARPROGRESIF.COM: (Binjai) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV tahun anggaran 2019.

Adapaun identitas tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Syahrial dan Direktur CV Tunas Asli Mulia CSA

"Iya, kita telah menetapkan Kadis sebagai tersangka baru," kata kata Kasi Intel Kejari Binjai, Muhammad Harris, Rabu (17/11/2021).

Penetapan tersangka ini dilakukan setalah penyidik Kejari Binjai menemukan adanya dua alat bukti yang mengarah pada kedua tersangka tersebut.

"Berdasarkan nilai yang telah dihitung, kerugian negara mencapai Rp 388 juta lebih," katanya.

Harris mengatakan, total anggaran Rp 700 juta lebih terhadap empat kegiatan di dinas tersebut.

"Tersangka sudah kita panggil namun tidak hadir," katanya.

Sebelumnya, Kejari Binjai juga telah menaikkan status Juanda sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kejari Binjai akan meminta bantuan kepada Kejagung RI, guna mencari keberadaan Juanda yang DPO dalam kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.

"Jadi, saat ini kami tengah meminta bantuan kepada Kejagung untuk melakukan pelacakan terhadap Juanda," kata Kasi Intel Kejari Binjai Muhammad Harris, Jumat (24/9/2021).

Read More

Korem 082/CPYJ Sosialiasikan Bahaya Laten Komunis dan Paham Radikal

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Bahaya laten komunis dan radikalisme seakan menjadi ancaman bagi keutuhan negara.

Adanya bahaya itupun, disampaikan oleh pihak Korem 082/CPYJ terhadap para pemuda yang berada di dalam suatu organisasi.

“Sosialiasi ini sudah masuk dalam program Korem dengan tujuan untuk membekali prajurit, PNS dan keluarga besar TNI terkait pentingnya memahami adanya bahaya laten komunis dan radikalisme,” ujar Kasiter Korem, Letkol Inf Andri Risnawan pada sosialiasi yang berlangsung di Pendopo Agung Cikaran, Kota Mojokerto. Selasa, 16 November 2021 siang.

Beberapa materi lainnya, juga disampaikan oleh Kasiter, salah satunya terkait wawasan kebangsaan, hingga Kemanunggalan antara TNI dan rakyat,

“Terutama untuk mewaspadai adanya penyusupan. Sebab, Komunis di Indonesia merupakan bahaya laten yang tidak pernah mati. Itu hanya berubah bentuk, serta akan terus berkembang dengan gaya baru,” jelasnya.

Tak kalah pentingnya, adalah munculnya hoak yang dinilai bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Letkol Andri menyebut, di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, masyarakat sangat mudah sekali termakan adanya hoak atau berita yang belum diketahui kebenaran informasinya.

“Disinilah upaya proaktif dari aparat Komando Kewilayahan dan unsur intelijen sangat diperlukan, terutama dalam membantu pengawasan dan upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi,” tegasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Gubernur AAL Ikuti Entry Meeting Tim BPK RI Dengan Pangkotama TNI AL Wilayah Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Mayjend TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., bersama para Pangkotama TNI AL Wilayah Surabaya menerima Tim Pemeriksa Interim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dikemas dalam acara Entry Meeting Tim BPK RI dengan Pangkotama/Kasatker TNI AL Wilayah Surabaya di gedung Moeljadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro, Surabaya, Selasa, (16/11).

Para Pangkotama TNI AL yang turut serta dalam Entry Meeting tersebut antara lain Dankodiklatal Laksdya TNI Nur Hidayat, Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Danpuspenerbal, Laksda TNI Edwin, Danlantamal V Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Dan STTAL Laksma TNI Dr. Ir. Avando Bastari, Danpasmar - 2 Brigjen TNI (Mar) Suherlan, Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Laksma TNI Dr. Radito Soesanto, dan Kepala Dopusbektim Kolonel Laut (T) Iwan Indrawan.

Sementara tim BPK RI yang hadir dalam acara Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Kotama TNI AL Wilayah Surabaya ini, berjumlah 24 personel yang dipimpin Hendra Gunawan, S.E., M.Si., A.K., C.A., A.C.P.A., selaku wakil penanggung jawab Tim BPK RI.

Gubernur AAL usai acara penerimaan Tim BPK RI mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 69 disebutkan bahwa  pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini, nantinya akan diperoleh opini atas laporan keuangan Kemhan dan TNI. Kita semua berharap dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang tentunya opini tersebut dapat diperoleh dengan usaha keras kita bersama.

Gubernur AAL berharap, pelaksanaan pemeriksaan interim BPK atas laporan keuangan TNI AL tahun 2021 khususnya nanti di AAL dapat berjalan lancar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan bersama, dan berharap satuan dijajaran AAL dengan tim BPK bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan di jajaran AAL menjadi lebih baik.

Sementara itu Hendra Gunawan, S.E., M.Si., A.K., C.A., A.C.P.A., selaku Wakil Penanggung Jawab I Tim BPK RI menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Pangkotama TNI AL Wilayah Surabaya atas sambutan yang diberikan kepada Tim BPK RI. Selama di Kotama TNI AL Wilayah Surabaya ini, Tim BPK RI yang berjumlah 24  personel ini, akan melaksanakan pemeriksaan interim di Kotama atau Satuan Kerja TNI AL wilayah Surabaya.

Ada empat bidang yang akan menjadi fokus pemeriksaan Tim BPK RI, yakni Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pemenuhan Alutsista, Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Keamanan dan Pertahanan Siber, serta Pemeriksaan atas selisih TKTM antara Baranahan Kemhan dengan Satuan Kerja terkait. (Pen AAL)

Read More

Wakil Jaksa Agung RI Puji Kinerja Visioner Kejari Mempawah Raih WBK dan WBBM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, saat menggelar video conference perdana usai meresmikan Studio Online Kejari Mempawah, pada Kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK dan WBBM di Kejari Mempawah, Rabu 17 November 2021.

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Rabu 17 November 2021.

Kunker yang dilaksanakan adalah, monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di .

Kedatangan Wakil Jaksa Agung yang didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Masyhudi serta Kajari Pontianak Wahyudi, disambut Kajari Mempawah Didik Adyotomo beserta jajaran.

Selama berada di Mempawah, pria yang akrab disapa Untung ini juga meresmikan Studio Online Kejari Mempawah, serta bersilaturahmi via video conference dengan hakim Pengadilan Negeri dan pihak Rutan Kelas II Mempawah.

"Hari ini, saya datang ke untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi," ujar Untung kepada awak media.

Dari hasil pengamatannya, Untung melihat fakta bahwa Kajari Mempawah beserta jajarannya telah menunjukkan suatu tindakan visioner untuk melakukan perubahan-perubahan di institusinya.

"Banyak perubahan-perubahan yang saya lihat di . Termasuk dari segi fasilitas, kekompakan, bahkan kebersihannya terjaga dengan baik," ungkap mantan Kajati Jawa Barat ini.

Salah satu fasilitas di yang menarik perhatian Untung adalah keberadaan Studio Online.

Ia memberikan apresiasi, karena itu bisa dipergunakan untuk sidang online selama pandemi, serta webinar dengan Kajati dan Kajagung.

"Bahkan saya mencobanya langsung untuk berkomunikasi dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mempawah dan pihak Rutan Mempawah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Untung juga memuji kerja keras Kajari Mempawah dan jajarannya. Kendati gedung kantornya masih bangunan lama, tetapi tidak menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa.

"Kajari dan jajarannya punya tekad dan komitmen ingin melakukan perubahan. Termasuk ingin melakukan yang terbaik, sehingga kehadiran diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, tugas OB atau petugas kebersihan di juga tak luput dari pujian Wakil Jaksa Agung.

Lingkungan kantor yang rapi dan bersih membuat ia merasa betah dan nyaman berlama-lama di sana.

"Ini membuktikan, apa yang dilakukan Kajari telah didukung jajarannya termasuk para OB. Kita lihat disini begitu bersih tempatnya, ini baik sekali. Saya imbau terus dukung tugas Pak Kajari selaku penanggung jawab satuan kerja di ," katanya.

Tidak lupa, Untung berpesan kepada Kajari dan jajarannya. Karena ingin meraih predikat sebagai wilayah bebas korupsi, maka mereka diminta melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP.

"Hindari perbuatan yang membuat cela dan pelanggaran, stop itu! Jangan ada pungli, berikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan termasuk kepada mereka menghendaki adanya pencerahan hukum. Jangan lupa selalu laksanakan Tri Krama Adhyaksa," ucapnya.

Sementara itu, Kajati Kalbar Masyhudi, turut berpesan kepada Kajari Mempawah dan jajaran agar hasil yang sudah bagus terus dijaga dan ditingkatkan.

"Tentunya kekompakan semua pegawai harus dinomorsatukan," tutupnya.

Read More

Dongkrak Capaian Vaksinasi, Kodam Brawijaya Kerahkan Danrem dan Dandim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya percepatan vaksinasi terus digencarkan oleh pihak Kodam V/Brawijaya. Tak tanggung-tanggung, dalam upaya percepatan itu, pihak Kodam mengerahkan seluruh Korem hingga Kodim di wilayah teritorialnya.

“Penentuan indikator status level PPKM itu, dilihat dari capain vaksinasi. Khususnya, dilihat dari capaian vaksinasi lansia dan umum,” ujar Kepala Staf Kodam V/Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan dalam

rakor secara vicon di ruang Command Center Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Selasa, 16 November 2021 sore.

Sesuai data dari Kementerian Kesehatan, kata Brigjen Agus, capaian vaksinasi yang dilakukan secara umum dosis pertama sudah mencapai tahap 66,42 persen. Sedangkan, untuk dosis kedua sudah mencapai 41,99 persen.

“Dari 34 Provinsi, Jawa Timur berada di nomor urut 8,” kata Agus.

Agus menambahkan, pada cakupan vaksinasi untuk lansia Jawa Timur berada diurutan 12. Untuk dosis pertama pada lansia, Jawa Timur masih mampu mencapai 43,73 persen. 

Untuk capaian dosis kedua sendiri, sebesar 24,05 persen. “Jadi, masih jauh dari 60 persen. Sedangkan, capaian kita untuk masuk ke level I itu harus mencapai 60 persen,” tegasnya.

Pengerahan Korem dan Kodim di jajaran Kodam Brawijaya, kata dia, sangat penting untuk dilakukan guna memenuhi capaian vaksinasi itu. 

Bahkan, beberapa daerah yang masuk dalam daftar cakupan rendah vaksinasi pun disebut oleh dirinya.

“Untuk Nganjuk, Bangkalan, Sumenep, Sampang dan Pamekasan. Itu capaian secara umum masih berada di bawah 50 persen,” ungkap Kasdam. 

“Kalau capaian lansia, itu Bangkalan, Sumenep, Sampang, Jember dan Pamekasan,” imbuhnya.

Minimnya cakupan vaksinasi di beberapa daerah itu, seakan membuat pihak Kodam mengambil langkah tegas, terlebih dalam sepekan. 

Dijelaskan Agus, dalam kurun waktu satu minggu, beberapa daerah itu harus mengalami peningkatan capaian vaksinasi.

“Ini perlu saya sampaikan pada pejabat Danrem dan Dandim, satu minggu ke depan ini atas perintah Pangdam, kita harus melaksanakan vaksinasi, khususnya lansia untuk mendongkrak capaian secara keseluruhan diatas 60 persen,” tegas Kasdam. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

LCVP KRI Teluk Banten – 516 Jadi Sarana Angkut Serbuan Vaksinasi Masyarakat Maritim Sabu Raijua

KABARPROGRESIF.COM: (NTT) Setelah melaksanakan serbuan vaksinasi selama dua hari bagi masyarakat maritim di Kabupaten Rote Ndao, kini TNI AL Lantamal VII Kupang yang masih berada di jajaran Koarmada II, kembali menggelar kegiatan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, Perairan Seba, NTT, Senin (15/11/2021).

Geladak KRI Teluk Banten-516, salah satu unsur Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II dalam Satuan Tugas Operasi Gapura Laut-21 di bawah komando Guspurla Koarmada II masih menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi tersebut. 

Demi terwujudnya herd immunity masyarakat Sabu Raijua, sewaktu pelaksanaan para peserta vaksinasi diangkut dengan menggunakan LCVP KRI Teluk Banten -516. Tiba di atas geladak KRI Teluk Banten, mereka kemudian diarahkan oleh petugas kesehatan gabungan dari Diskes Lantamal VII dan RSAL Samuel J Moeda Kupang yang di bantu oleh Tenaga Medis dari RSUD Sabu Raijua serta Puskesmas Seba, untuk melaksanakan registrasi awal yang kemudian dilanjutkan screening sebagai syarat apakah memenuhi syarat untuk divaksinasi.

Untuk mencegah kerumunan massa, selain di geladak KRI Teluk Banten-516 yang sedang lego jangkar di perairan Seba, pelaksanaan serbuan vaksinasi juga di adakan di Kantor Desa Raemadia dan Kantor Desa Delo, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua. 

Dalam serbuan vaksinasi tersebut masyarakat maritim Sabu Raijua yang melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan kedua sebanyak 569 orang, dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac. 

Selama kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa ada gejala KIPI.

"Saya berpesan kepada prajurit KRI Teluk Banten ketika bertugas saat embarkasi maupun debarkasi menggunakan sarana LCVP masyarakat yang akan di vaksin di kapal agar tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan baik personel maupun material demi kelancaran serta kesuksesan program serbuan vaksinasi ini, “ tegas Komandan KRI Teluk Banten-516 Letkol Joko Purwanto, M.M.

Hal tersebut tambahnya, selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam kutipan menyampaikan “Jadilah contoh dan teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki". (Dispen Koarmada II)

Read More