Kamis, 18 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Hampir seluruh Babinsa yang ada di wilayah Kodim 0812/Lamongan, serentak melakukan fogging di setiap pemukiman warga.

Bukan tanpa sebab, fogging itu dilakukan guna mengantisipasi timbulnya penyakit malaria dan demam berdarah atau DBD.

Dandim Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan curah hujan yang hampir terjadi setiap hari di Lamongan, seakan membuat dirinya mengambil langkah tegas, salah satunya pencegahan malaria di masyarakat.

“Sebelumnya kita perintahkan untuk melakukan fogging. Ini sebagai langkah antisipasi,” ujar Dandim. Kamis, 18 November 2021 pagi.

Bukan hanya kali ini saja, Sidik menyebut jika fogging itu rencananya akan dilakukan secara rutin.

Selain fogging, beberapa langkah dilakukan oleh personel di jajarannya. Tak hanya fokus terhadap timbulnya penyakit saja, namun, ia juga telah menginstruksikan personelnya untuk rutin menggelar adanya karya bakti.

"Karya bakti itu untuk mencegah terjadinya bencana. Seperti yang dilakukan oleh beberapa Koramil sekarang, semisal pembersihan sungai. Itu juga melibatkan masyarakat,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Sikka) Kinerja Kejaksaan Negeri Sikka patut diberikan apresiasi.

Pasalnya, dalam jangka waktu sebulan, pihak Kejaksaan Negeri Sikka berhasil menangkap dan menahan tiga tersangka kasus korupsi di Kabupaten Sikka yaitu AT, AD, dan PL.

Mantan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Sikka inisial AT pada Kamis (4/11) siang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sikka.

Mantan bendahara pengeluaran Dinas PUPR Sikka berinisial AT diduga melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah di Dinas PUPR Kabupaten Sikka pada tahun 2018 dan 2019.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis (18/11), Kasie Pidsus Kejari Sikka, mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Sikka menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah di Dinas PUPR Kabupaten Sikka pada tahun 2018 dan 2019 dengan kerugian negara kurang lebih Rp 907.379.230.

“Kami sudah serahkan ke JPU dan berkas dinyatakan lengkap pada tanggal 12 November 2021, langsung ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dan rencananya dalam waktu dekat JPU akan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Kasie Pidsus Kejari Sikka, Nurbadi Yunarko.

Ditambahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Fahmi, bahwa atas kasus itu, penyidik juga telah menyita aset tersangka AT berupa sebidang tanah dan bangunan yang diharapkan pada saat pelelangan bisa mengembalikan kerugian negara.

Sementara itu, AD dan PL yang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan trafo IGD RSUD Tc Hillers Maumere, ditangkap di dua tempat berbeda, Senin (15/11).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sikka dan didukung dengan dua alat bukti.

“Oleh karena itu, status AD dan PL yang awalnya sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka dan pada saat itu langsung diterbitkan surat penahanan kedua orang tersebut yaitu AD dan PL,” jelas Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Sikka, saat menggelar Konperensi Pers, Kamis (18/11) di Aula Kejaksaan Negeri Sikka.

Keduanya kemudian ditahan selama 20 hari terhitung sejak Senin (15/11) sampai tanggal 4 Desember 2021.

Ditambahkan bahwa berdasarkan hasil audit kasus dugaan korupsi pengadaan trafo RSUD TC.Hillers Maumere, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 890.300.264.

Dilanjutkan bahwa proses perkara tersebut masih dalam proses pengembangan dan pihak Kejaksaan Negeri Sikka berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Karena menurutnya para ASN telah mendapatkan pendapatan tetap dari pemerintah.

"Karena di peraturannya adalah tidak boleh yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah,"kata Mensos saat konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta, Kamis,(18/11/2021).

Sebelumnya, Mantan Walikota Surabaya ini mengungkapkan ada sebanyak 31.624 ASN terima bansos. Namun setelah dikonfirmasi ke BKN ada sekitar 28.965 ASN yang masih aktif menerima bansos dan sisanya diperkirakan pensiunan.

Untuk sanksi bagi ASN yang terima bansos. Risma belum memberikan keterangan secara rinci apakah nantinya ASN akan mengembalikannya dengan cara pemotongan gaji atau tidak.

"Tunggu ya saya koordinasikan dengan APH belum sampai di situ. Kita terus melakukan improvement untuk kualitas data jadi kita tidak diam,"ucapnya.

Berdasarkan temuan ini, lanjut Risma akan dikembalikan pemerintah daerah (Pemda) yang sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Ini kita akan kembalikan ke daerah seperti apa. Kita sudah konfirmasi dengan BKN seperti ini,"tuturnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji bersama Lurah dan Puskesmas Morokrembangan menilik kondisi terkini Elora, bayi pengidap hidrosefalus yang tinggal di Jalan Gadukan Baru Gang 1 / 227 A, Surabaya, Rabu (17/11).

Wawali Armuji mengatakan, pada 7 Oktober 2021 lalu, Elora sempat dilakukan perawatan medis dan tindakan operasi di RSUD Soewandhie. 

Setelah menjalani proses operasi, Wawali Armuji menyempatkan diri memberikan semangat dan tali asih kepada keluarga Elora.

"Semangat ya, kami akan pantau terus kondisi Elora. Sebisa mungkin akan kami beri penanganan kesehatan yang terbaik", kata Wawali Armuji, Rabu (17/11).

Untuk meringankan beban pasangan suami istri (pasutri)  Yoyok Subiyantoro dan Adila selaku orang tua Elora, Wawali Armuji akan memberikan intervensi berupa rumah susun (rusun) dan jaminan kesehatan.

Wawali Armuji jugq akan menjamin kesehatan Elora dengan dibuatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) yang dibiayai dengan menggunakan APBD.

"Nanti kita urus juga administrasi kependudukan, KK dan akta kelahirannya. Alhamdulillah operasi kemarin berjalan lancar, terima kasih kepada jajaran kecamatan dan kelurahan sudah tanggap memantau lingkungannya," ujarnya.

Sementara itu Lurah Morokrembangan, Suheri Widya Astuti mengatakan, keberhasilan dalam melakukan penanganan bayi penderita hidrosefalus ini berkat adanya gotong royong dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan yang peduli dengan warga Morokrembangan.

"Kami bersyukur Elora bisa ditangani dengan baik. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota dan Pak Wawali, kami diminta agar siap sedia melayani dan membantu menyelesaikan masalah warga, khususnya di wilayah Morokrembangan," pungkas Widya.

Pasutri Yoyok dan Adila bersyukur telah dibantu oleh Pemkot Surabaya secara moril maupun materiil untuk proses kesembuhan buah hatinya. 


KABARPROGRESIF.COM; (Surabaya) Komandan Satkat Koarmada II, Kolonel Laut (P) Awang Bawono, S.E.,M.M.,M.A.P. memimpin upacara penetapan jabatan Komandan KRI Sampari-628 kepada Letkol Laut (P) Aria Candra Yuda M.Arifin pada Rabu (17/11/2021).

Dalam upacara yang berlangsung di geladak KRI Sampari-628, Dansatkat mengatakan bahwa penetapan atau serah terima jabatan dalam suatu organisasi pada hakekatnya merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi dihadapkan pada tantangan tugas.

“Secara umum tolak ukur keberhasilan tugas sangat ditentukan oleh keberhasilan para Komandan KRI sebagai pemegang komando dalam mengembangkan kepemimpinannya di KRI, dalam upaya meningkatkan kesiapan operasional yang memiliki kemampuan sesuai fungsi azasinya,” ujar Kolonel Awang Bawono.

Kolonel Awang juga menyampaikan beberapa penekanan sebagai pengantar tugas bagi Letkol Aria Candra, dan untuk personel Satkat lainnya, diiantaranya agar mereka meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membangun kapasitas untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 yang membentuk lingkungan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Selain itu para prajurit diminta untuk berani bergerak dari comfort zone menuju growth zone, agar lebih kreatif, inovatif dan produktif.

Ia pun menghimbau agar prajurit Satkat dapat meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan KRI yang merupakan bagian dari SSAT, agar memiliki daya gempur yang tinggi.

“Hal ini menindaklanjuti arahan Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P., M.Tr.(Han) sekaligus sebagai implementasi dari program prioritas KASAL, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M. dibidang pengembangan SDM yang profesional dan material yang ready force," pungkasnya. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat di Indonesia. Laporan itu didengar KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"KPK bersama PPATK, KPK menerima LHA (laporan hasil akhir) dari PPATK dan Kami Perlu penjelasan lebih lanjut, kami akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman PPATK untuk membahas ini kira-kira predikat crime-nya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (18/11).

Alex enggan memerinci besaran dan pejabat yang dilaporkan terkait transaksi mencurigakan itu. Namun, laporan itu bisa masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Alex juga mengatakan pihaknya akan mendalami lebih jauh terlebih dahulu soal laporan dari PPATK ini. Lembaga Antikorupsi tidak mau langsung gerak karena tidak semua pencucian uang bisa ditangani KPK.

"TPPU yang ditangani KPK itu kan kalau pidana asalnya hanya dari tindak pidana korupsi, nah ini yang kami dalami," ujar Alex.

KPK juga akan meminta bantuan PPATK untuk mendalami dugaan itu jika masuk dalam ranahnya. Koordinasi dibutuhkan untuk mempertajam pencarian.

"Nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK," tutur Alex.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunda pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. Penundaan dilakukan karena adanya 14 peserta melakukan kecurangan.

Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman mengatakan, pengumuman hasil tes SKD seharusnya keluar pada 13-14 November 2021. Namun setelah diketahui adanya 14 peserta yang melakukan kecurangan pengumuman ditunda.

Penundaan dikeluarkan melalui surat pengumuman Nomor Sek.2.KP.02.01-75 pada tanggal 16 November 2021. 

Pengumuman itu dikeluarkan setelah menerima hasil penyelidikan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mencium adanya indikasi tindakan kecurangan oleh beberapa peserta seleksi.

"Hasilnya, berdasarkan pemeriksaan dan forensik terhadap komputer yang digunakan para peserta, BKN mendapatkan bukti ada 14 peserta seleksi CPNS Kemenkumham yang melakukan kecurangan," kata Tubagus Arif, Kamis (18/11/2021).

Selain menarik kembali dan merevisi pengumuman, BKN juga mendiskusikan 14 orang yang terbukti melakukan Kecurangan. Kemenkumham mendukung tindakan dan kebijakan BKN.

"Kemenkumham berkomitmen untuk menyelenggarakan proses seleksi dan rekrutmen secara fair dan terbuka. Tujuannya adalah agar CPNS yang lolos seleksi akhir adalah benar-benar kader yang berkualitas, jujur dan berakhlak," jelasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menyurati Panglima TNI terkait temuan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos.

Perempuan yang kerap disapa Risma itu menjelaskan temuan tersebut diketahui saat pihaknya melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2021.

Berdasarkan hasil verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil dan BKN, diketahui sejumlah ASN TNI termasuk dalam data DTKS sebagai penerima bansos.

"Saya masih kirim surat ke panglima terkait temuan ini, mudah-mudahan ada respon baik," kata Risma saat konferensi pers 'Pemadanan Data' di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).

Sebelumnya, Risma menyatakan pemutakhiran DTKS itu pihaknya menemukan ada ASN di TNI dan Polri yang terdaftar rutin mendapatkan bansos Kemensos. 

Namun, Risma enggan menyebut berapa jumlah ASN TNI/Polri yang terdata dalam DTKS. Ia juga enggan berkomentar di daerah mana temuan tersebut ditemukan.

"TNI/Polri masih kita proses [angkanya]," kata dia.

Dalam pemutakhiran data itu secara keseluruhan, Risma menyebut pihaknya menemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) di Kemensos. 

Sebanyak 28.965 PNS dalam data tersebut masih aktif menjabat dan sisanya merupakan pensiunan.

Terkait temuan ini, Risma mengatakan akan berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pihaknya masih mengkaji sanksi yang akan diberikan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menangani beberapa titik genangan di Kota Pahlawan. 

Bahkan, kali ini Wali Kota Eri langsung turun menelusuri penyebab genangan tersebut dan langsung dicarikan solusinya.

Dengan menggunakan sepeda motor trailnya, ia beranjak dari rumah dinasnya menuju Jalan Lontar, tepatnya di salah satu jembatan di Jalan Lontar. 

Di tempat tersebut, ia berdiskusi dengan warga dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, sehingga disepakati solusinya.

Selanjutnya, ia menuju sebuah waduk kecil yang masih banyak lahan kosongnya di sisi selatan Jembatan tersebut. 

Untuk menuju ke tempat tersebut, ia melewati semak-semak dan berlumpur, sehingga sepatunya pun berlumur lumpur. 

Perjalannya pun berlanjut ke waduk Unesa untuk meninjau pengerjaan saluran di tempat tersebut. Lalu meninjau beberapa saluran di Kelurahan Kecamatan Wiyung.

Seusai berkeliling, Wali Kota Eri mengatakan bahwa hujan lebat kemarin menyebabkan genangan di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Bahkan, ia mengaku banyak mendapatkan laporan dari beberapa LPMK, karena dia memang meminta kepada LPMK untuk menyampaikan berbagai masalah, terutama banjir di masing-masing wilayahnya.

“Alhamdulillah kemarin teman-teman LPMK sudah menyampaikan titik genangan di beberapa tempat. Ada di Lebak yang akhirnya harus membongkar Gapura, dan warga sendiri yang membongkar. Ada pula di Dukuh Setro yang akhirnya kita potong karena terlalu panjang dan kita cross,” kata Wali Kota Eri saat meninjau saluran di Kelurahan Babatan, Rabu (17/11).

Kemudian untuk di Lontar, ia memastikan sudah menemukan solusinya, yaitu akan membangun dua bozem di dua lokasi. 

Pertama di RW 4 Kelurahan Lontar. Nantinya, bozem ini akan diberi sepeda air dan akan ditata UMKM-nya. 

Bahkan, pengelolaannya akan pasrahkan langsung kepada warga supaya dapat tambahan income dengan adanya bozem baru itu.

“Yang kedua kita akan bangun bozem di titiknya Pakuwon, di sisi selatan jembatan yang saya kunjungi tadi. Bahkan, nanti kita akan tinggikan jembatan yang ada di Jalan Lontar supaya saluran airnya lebih lancar. Saluran air ini akan nyambung ke utara hingga ke laut,” tegasnya.

Sedangkan untuk luberan air di Danau Unesa Kampus Lidah Wetan, Wali Kota Eri memastikan bahwa pemkot sudah mulai membuat  outlet untuk nyeberang crossing ke sisi timur, sehingga ketemulah dengan saluran Kali Makmur hingga ke Rolak.

“Ini sekarang bersama warga meninjau saluran di Babatan, karena katanya warga ada genangan, dan setelah didiskusikan, nanti kita akan buatkan saluran terbuka, supaya luberan airnya tidak tergenang,” ujarnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa inilah sebenarnya yang diinginkan. Jadi, ada komunikasi antara pemerintah dengan warganya, bisa ke lurah atau camatnya. 

Dengan cara dikomunikasikan itu, ia berharap adanya perubahan perilaku, baik perubahan perilaku pemerintah kotanya maupun perubahan perilaku warganya, sehingga tujuan akhirnya bersama-sama menjaga Surabaya.

“Sekuat apapun pemerintahannya, kalau masyarakatnya tidak hebat, ya pasti banjir, tapi kalau masyarakat hebat, menjaga tidak buang sampah sembarangan, pasti tidak banjir karena kekuatan kita digotong-royongnya. Kita ini orang Surabaya yang terkenal dengan tepo selironya dan terkenal dengan gotong-royongnya, dan inilah yang akan saya hidupkan kembali,” pungkasnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Tarakan) Seiring dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, vaksinasi pelajar terus dikebut untuk menekan potensi sekaligus risiko penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.

Kegiatan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para pelajar dan tenaga pendidik di wilayah Kaltara khususnya Kota Tarakan ini terus digencarkan oleh Lantamal XIII Tarakan jajaran Koarmada II yang kali ini digelar di SMKN 1 Tarakan, Jl. Diponegoro, Kel. Pamusian. Rabu, (17/11).

Danlantamal XIII Laksma TNI Edi Krisna Murti didampingi Ketua Korcab XIII DJA II Ny. drg. Sisca Edi Krisna Murti, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bersama dengan Danpomal Lantamal XIII, Kadiskes Lantamal XIII, Ibu-Ibu Pengurus Korcab XIII serta Kepala Sekolah SMKN 1 Tarakan.

Dalam kesempatan tersebut, Danlantamal XIII mengatakan jika Lantamal XIII Tarakan akan terus mendorong persiapan PTM dengan pencanangan vaksinasi bagi pelajar.

"Program vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan imunitas bagi anak sekolah terhadap penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Laksma Edi Krisna menambahkan jika hal tersebut juga merupakan perintah langsung Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han), agar kita semua bahu membahu untuk menciptakan kekebalan Komunal sehingga masyarakat khususnya para pelajar dapat terbebas dari pandemi dan aktifitas dapat kembali normal. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan berkas perkara 12 dari 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe C Batua Makassar telah lengkap. Dengan begitu, perkara tersebut segera akan bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

“Berkas satu tersangka berinisial AEH yang belum lengkap dan dikembalikan ke penyidik Polda,” kata Kepala Seksi Humas Kejati, Muhammad Idil, Selasa (16/11).

AEH merupakan rekanan proyek rumah sakit itu. Menurut Idil, berkas terasngka itu belum lengkap secara formil maupun materiel. 

Dia menolak menjelaskan secara rinci kekurangan berkas yang sejak 4 November lalu diperiksa tim jaksa penuntutan.

Idil menyatakan, setelah menyatakan berkas itu lengkap, pihaknya selanjutnya menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Proyek pembangunan RS Batua Makassar tipe C, menghabiskan anggaran Rp25,5 miliar dari APBD Kota Makassar pada 2018. Dalam kasus ini polisi menetapkan 13 tersangka mulai dari pengguna anggaran hingga pengawasan.

Proyek ini dikerjakan PT Sultana Nugraha. Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan pengelola pagu anggaran. Namun, belakangan proyek ini mangkrak. 

Sehingga polisi melakukan penyelidikan dan menaikkan status itu dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Sulawesi Selatan Komisaris Fadli menyatakan siap menyerahkan tersangka yang berkasnya telah dinyatakan lengkap. 

“Kami menunggu jadwal tahap dua,” ujar Fadli.

Fadli mengatakan, siap melengkapi kekurangan berkas bagi satu tersangka yang dikembalikan.



KABARPROGRESIF.COM: (Maluku) Poltekkes Kemenkes Maluku iku serta dalam kegiatan Edu Health Fair 2021 yang dilaksanakan di Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan.

Kegiatan yang digelar selama 2 hari mulai dari tanggal 17-18 November 2021 bertujuan untuk mengenalkan Poltekkes Kemenkes secara umum kepada masyarakat, Stackholder dan dunia Industri. 

Dimana Poltekkes mempunyai inovasi untuk membuat produk dan inovasi dari dosen maupun mahasiswa dibidang kesehatan. Rabu, (17/11/2021)

Edu Health Fair Tahun 2021 merupakan kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan Republik Indonesia. 

Acara ini diselenggarakan setiap Tahun Dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional. 

Kegiatan EDU HEALTH FAIR TAHUN 2021,sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi besar yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan.

“Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan salah satu institusi pendidikan vokasional di Provinsi Maluku juga ikut serta berpartisipasi dalam ajang ini," kata Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairuddin Rasako, SKM, M.Kes, Rabu (17/11)

Ia menyampaikan tahun ini Poltekkes Kemenkes menampilkan produk lokal karya dosen, mahasiswa diantaranya minyak kayu putih, kue kering pisang tongka langit, permen berbahan minyak kayu putih, permen nangis yang ditata rapi di Booth Poltekes Kemenkea Maluku. 

Bagi pengunjung Booth yang beruntung akan mendapatkan tas tangan terbuat dari batok kelapa yang cantik berlambang ciri khas Maluku. 

Salah satu produk inovasi unggulan Tahun 2021 yang  Poltekkes Kemenkes Maluku yaitu Kue Kering dari Pisang Tongka Langit dimana jenis pisang yang menurut orang Maluku hanya tumbuh subur di Tanah Maluku (di Indonesia). 

Di Maluku sendiri pun, tidak semua daerah bisa ditumbuhi pisang jenis ini. Pisang Tongka Langit biasanya hanya tumbuh subur di Saparua, Seram, Ambon, Nusa Laut dan Haruku.

Disela-sela kegiatan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono berkesempatan mengunjungi langsung Booth Poltekkes Kemenkes Maluku untuk melihat langsung produk Lokal Poltekkes Kemenkes Maluku.

Lebih lanjut, Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku menambahkan bahwa kegiatan Edu Health Fair Tahun 2021 menjadi agenda rutin yang diadakan tiap tahun, selain menampilkan Inovasi Tenaga Dosen yang hadir dalam menampilkan Produk Inovasi diantaranya M. M. Bendesa, S. Pd., S. Kep., Suardi Zurimi, S. STM., M. KKK, Pranata Laboratorium Tenaga Pelaksana Yamin Yaki'i, S. Gz dan Muhamad Natsir Ely, S. ST, serta Ketua Tim Koordinator Evakuasi Medis Laut Kapten Laut (K) Agus Wijaya. 

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada Lantamal IX Ambon sudah mendukung penuh Poltekkes Kemenkes Maluku untuk ikut serta pada kegiatan Edu Health Fair Tahun 2021.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive