Diduga Korupsi Dana Desa Senilai Rp 434 Juta, Kades dan Bendahara di Maluku Tengah Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menahan dua tersangka dugaan Korupsi alokasi dana desa (ADD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (17/11/2021) sore.

Kedua tersangka yang ditahan adalah Raja (Kepala Desa) Negeri Haruku Zefnath Ferdinandus dan bendaharanya, Semol Ferdinandus.

Zefnath dan Semol ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Kejari Ambon atas dugaan penyimpangan pengelolaan ADD 2017-2018. Mereka membuat laporan fiktif.

Dari hasil audit Inspektorat Maluku Tengah terungkap kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 434 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Fris Nalle mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kepala desa dan bendahara itu menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Ambon terkait peran dan keterlibatannya dalam kasus ini.

“Tadi ada 60 pertanyaan yang dilayangkan penyidik ke kedua tersangka,” ujar Dian kepada wartawan, Rabu (17/11).

Keduanya diperiksa selama tujuh jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diperiksa sejak pukul 09.00 WIT.

Kedua tersangka dibawa ke Rutan Kelas II A Ambon menggunakan mobil tahanan pada pukul 16.10 WIT.

“Langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon berdasarkan pertimbangan penyidik, sesuai Pasal 21 KUHAP,” katanya.

Berdasarkan hasil perhitungan bersama Kejari Ambon dan ahli dari Inspektorat Maluku Tengah perbuatan kedua tersangka merugikan keuangan negara mencapai lebih Rp 434 juta.

“Kedua tersangka ditahan 20 hari ke depan. Saya berharap penyidikan segera selesai dengan cepat, dan kasusnya segera bergulir di Pengadilan," ujar dia.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan, kedua tersangka tampak menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol.

Read More

Usai Dilantik Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Langsung Soroti Konflik Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung menyoroti konflik di Papua.

"Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI," kata Andika dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.

Terkait hal itu, ia menyatakan, sudah punya konsep besar soal pendekatan baru untuk Papua.

Namun hal itu baru akan mengumumkan konsep itu jika evaluasi menyeluruh telah dilakukan.

Ia sedikit membuka bahwa pendekatanya akan dikembalikan ke undang-undang. Andika ingin para prajuritnya bertindak sesuai amanat perundangan.

"Saya ingin menggunakan peraturan perundangan sehingga jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang," ucap Andika.

Konflik antara TNI-Polri dengan Organisaai Papua Merdeka (OPM) terus meningkat sejak April 2021. Korban berjatuhan dari dua pihak dalam kontak senjata di berbagai daerah.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pernah menyatakan perang terhadap TNI-Polri. Mereka mengajak aparat keamanan bertempur di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.***

Read More

Dilantik Jadi Kepala BNPB, Ini Kata Mayjen Suharyanto

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, BNPB akan memberikan respons cepat dan segera turun ke lapangan saat terjadi bencana. Hal ini, kata dia, guna membantu penanganan serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Demikian diungkapkan Suharyanto dalam keterangan resmi usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNPB yang baru, menggantikan Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito yang sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11).

"Pada saat terjadi bencana, BNPB akan hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana ini segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak hidup yang mendasar," kata Suharyanto.

Sebagai 'nahkoda' baru di bawah bendera BNPB, Suharyanto memahami, bahwa Indonesia tidak dapat lepas dari rangkaian peristiwa bencana alam. 

Mulai dari bencana hidrometeorologi, bencana geologi, bencana vulkanologi hingga bencana non-alam seperti pandemi COVID-19.

Pada kondisi itu, Suharyanto akan berupaya agar BNPB selalu hadir dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. 

Mulai dari peningkatan kesiapsiagaan, edukasi, mitigasi, tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di samping itu, dia juga akan memastikan bahwa masyarakat tidak akan berlama-lama menanggung dampak bencana. 

"Dalam penanggulangan bencana, negara Indonesia ini tidak bisa lepas dari bencana. Karena letak geografisnya sedemikian rupa, sehingga hampir dipastikan banyak bergerak, banyak gempa kemudian di pengujung dan awal tahun seperti ini banjir di mana-mana ini perlu kehadiran BNPB," ucap Suharyanto.

Dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, lanjutnya, adalah dengan mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi. Kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat.

"Sehingga, masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan tidak terlalu lama menanggung akibat dampak bencana," imbuhnya.

Di ujung keterangan resmi usai dilantik, Suharyanto juga mengaku, mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo agar BNPB di bawah kepemimpinannya dapat terus bekerja secara maksimal. 

Mengingat, wilayah Indonesia saat ini tengah memasuki musim penghujan dan ditambah adanya fenomena La Nina, yang mana pada fase itu tingkat intensitas curah hujan menjadi tinggi dan dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

"Bapak presiden berpesan kepada kami, ini musim bencana sehingga kami harus segera bekerja," pungkas Suharyanto.

Read More

Panglima TNI: Calon Pangkostrad Diputuskan Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan calon Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia mengaku hanya menyerahkan nama-nama perwira tinggi TNI yang berkompeten menjadi Pangkostrad ke Presiden Jokowi.

"Itu diputuskan beliau, kami hanya menyiapkan data, yang memutuskan Presiden. Saya hanya bertugas menyiapkan data beliau silakan memilih sesuai yang eligible," kata Andika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Dia enggan menyebut siapa saja perwira tinggi TNI yang akan menjadi Pangkostrad.

Andika mengatakan bahwa banyak perwira TNI yang saat ini berhak dan memiliki kompetensi menjadi Pangkostrad.

"Saya akan lapor ke Presiden karena ini hubungannya dengan Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi), karena ini kan mekanismenya lewat Wanjakti," kata dia.

Adapun posisi Pangkostrad saat ini otomatis menjadi kosong usai dilantiknya Dudung Abdurachman sebagai KSAD menggantikan posisi Andika Perkasa.

Letjen TNI Dudung Abdurachman terpilih menggantikan Andika Perkasa sebagai KSAD. Dudung merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 yang sempat menjadi Pangdam Jaya dan Pangkostrad.

Penjelasan Dudung soal Pangkostrad

Sebelumnya, Dudung mengaku hingga kini belum ada nama yang pasti siapa sosok yang bakal menjadi penggantinya.

"Belum tahu sampai sekarang, belum tahu," ucap Dudung kepada wartawan usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Dudung menuturkan dalam waktu dekat akan segera melaporkan progres terkait pengisian posisi Panglima Kostrad kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Presiden Jokowi.

"Nanti akan kami laporkan kepada Panglima TNI dan nanti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Dudung.

Read More

Soal Penjualan Mobil Fortuner, Jaksa Segera Panggil Oknum ASN Dinas Perhubungan NTT

KABARPROGRESIF.COM: (NTT) Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan (Dishub) NTT, terancam dipidana oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Oknum ASN pada Dinas Perhubungan (Dishub) NTT ini terancam dipidana oleh Kejati NTT, karena diduga kuat terlibat dalam pelelangan guna penjualan mobil jenis Fortuner seharga Rp. 89 juta (bukan Rp. 94 jut) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada pihak ketiga.

“Oknum Dinas Perhubungan (Dishub) NTT, akan kami panggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Rabu (17/11/2021) pagi.

Untuk itu, kata Abdul, oknum ASN pada Dinas Perhubungan NTT tersebut bakal dipanggil oleh penyidik Kejati NTT, untuk dilakukan pemeriksaan terkait proses pelelangan mobil Fortuner milik Pemprov NTT seharga Rp. 89 juta.

“Yang jelas kami segera panggil oknum aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan NTT untuk dimintai klarifikasi soal penjualan mobil Fortuner milik Pemprov NTT seharga Rp. 89 juta,” tegas Abdul.

Read More

Keluarga Besar TNI Dibina, Ini Pesan Korem 083/Baladhika Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Keberadaan organisasi Keluarga Besar TNI merupakan salah satu wadah yang bisa mendukung tugas pokok TNI-AD.

Namun, masyarakat yang tergabung dalam organisasi itu tak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pihak TNI. Bukan tanpa sebab, pembinaan itu dilakukan demi terciptanya organisasi yang profesional dan militan.

Demikian diktakan Pgs Kasiter Korem 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Teguh Heri dalam komsos bertajuk pembinaan KBT yang digelar di Aula Skodam V/Brawijaya. Rabu, 17 November 2021. 

“Kegiatan ini, bisa memperkuat komitmen persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Organisasi KBT, kata dia, merupakan salah satu komponen bangsa, dan mitra baik bagi TNI dengan jumlah anggota organisasi yang cukup banyak dan tersebar hampir di sejumlah daerah di Indonesia.

“Organisasi ini merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk berperan aktif turun ke lapangan. Terutama membangun nasionalisme dan semangat bela negara di kalangan masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, Teguh menyebut jika Korem saat ini fokus terhadap beberapa upaya penanganan yang bisa saja terjadi di wilayah teritorialnya. 

“Terutama soal penanggulangan bencana,” beber Teguh.

Ia juga menghimbau organisasi KBT yang berada di Aula Skodam saat ini untuk ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan adanya program vaksinasi nasional.

“Tantangan terbesar bangsa ini, adalah bagaimana caranya bisa terlepas dari pandemi, serta bencana alam yang terjadi setiap saat,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Irjen Ferdy Sambo: Polisi Nakal Ngapain Dibela, Pecat!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengeluarkan ancaman kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Menurut dia, jika personel Polri terbukti ada yang melanggar hukum bakal dipecat tanpa ada belas kasihan.

Memang, beberapa waktu ini Polri lagi menjadi sorotan atas perbuatan anggotanya yang melakukan penyimpangan hingga viral di media sosial. 

Tapi, Sambo tidak menampik adanya angka penurunan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, baik pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana cukup signifikan hampir 100 persen di tahun 2021.

Divisi Propam mencatat data pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri (KEPP) dan pelanggaran pidana periode Januari hingga Oktober 2021. 

Pelanggaran dispilin anggota Polri, tercatat ada 1.694 kasus. Kemudian, pelanggaran KEPP ada 803 kasus dan pelanggaran pidana ada 147 kasus.

Dibanding tahun 2020, pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP maupun pidana mengalami penurunan pada 2021. 

Tahun 2020, tercatat pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus atau turun 48,7 persen pada 2021. 

Lalu, pelanggaran KEPP ada 2.081 kasus atau turun 61,4 persen pada 2021. Dan, pelanggaran pidana tahun 2020 sebanyak 1.024 kasus atau turun 85,6 persen pada 2021.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo

"Perlu dicatat bahwa tahun 2021, secara kuantitas justru menurun pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana oleh anggota. Ini kita base on data. Jadi semua data kita kumpulkan di seluruh Indonesia," kata Sambo saat wawancara khusus dengan VIVA.

Mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ini menegaskan, penurunan angka pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana yang dilakukan anggota Polri bukan sebatas statistik. 

Atas kejadian yang viral beberapa waktu ini, memang peristiwa itu ada. 

Namun, kata dia, tidak boleh juga menutup mata atas penurunan jumlah pelanggaran yang tak viral di media sosial.

Read More

KPK Periksa Mantan Bupati Dan Eks Ketua DPRD Muara Enim Terkait Korupsi Dinas PUPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK memeriksa dua orang saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Mantan Ketua DPRD Kabupten Muara Enim yakni Aries HB dan mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

"Pemeriksaan dilakukan di Rumah Tahanan Klas I Palembang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati kepda wartawan, Rabu (17/11).

Dalam kasus tersebut terungkap pada sekitar Agustus 2019, Robi Okta Fahlevi bersama dengan A. Elfin MZ Muhtar menemui Ahmad Yani, yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim.

Dalam pertemuan tersebut Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A Elfin MZ Muchtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10 % dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim, dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019.

Setelah Robi Okta Fahlevi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang Rp129 miliar, kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan Robi Okta Fahlevi melalui Elfin MZ Muhtar.

Pemberian uang dimaksud diterima Ahmad Yani sekitar sejumlah Rp1,8 miliar, Juarsah sekitar sejumlah Rp2, 8 miliar dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah Rp5,6 Miliar.

Terkait penerimaan para tersangka, diberikan secara bertahap yang diantaranya bertempat di salah satu Rumah Makan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dengan nominal minimal pemberian dari Robi masing-masing mulai dari Rp50 juta sampai Rp500 juta.

Uang-uang tersebut, diduga digunakan para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu.

Read More

Kejati Amankan 16 Unit Mobil Milik Pemprov NTT

KABARPROGRESIF.COM: (NTT) Tim percepatan asset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil mengamankan enam belas (16) unit mobil dinas milik Pemprov NTT dari 65 unit mobil yang terdata.

Enam belas (16) mobil dinas milik Pemprov NTT ini diamankan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. DR. Yohanes Kupang.

Pengamanan asset berupa mobil milik Pemprov NTT ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Pemprov NTT pekan lalu mengenai asset.

Terpantau, mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) NTT, sejak pukul 09 : 00 wita, membawa sedikitnya 16 unit mobil dinas milik Pemprov NTT dari RSUD Prof. Dr. Yohanes Kupang dan beberapa instansi pemerintah provinsi (Pemprov) NTT seperti, Dinas Sosial dan Dinas PUPR NTT.

Enam belas (16) unit mobil dinas milik Pemprov NTT ini setelah diderek oleh mobil Dishub NTT, dikumpulkan dilokasi Kantor Kejati NTT untuk didata ulang.

Wakajati NTT, Dr. Rudi Margono, S. H, M. H yang didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H di Kantor Kejati NTT mengatakan bahwa untuk jumlah mobil yang bakal diamankan itu sebanyak 65 unit.

Namun, kata Wakajati, untuk hari ini tim percepatan asset Pemprov NTT baru berhasil mengamankan 16 unit mobil yang dikuasai perorangan yang saat ini sudah habis masa tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jumlah seluruhnya ada 65 unit. Tapi untuk hari ini baru 16 unit yang diamankan oleh tim percepatan pengamanan asset pemerintah provinsi NTT,” jelas Rudi Margono.

Ditegaskan Wakajati, asset milik Pemprov NTT ini ditarik kembali karena mereka tidak memiliki hak lagi untuk menguasai asset berupa mobil tersebut. Seharusnya dikembalikan dan digunakan untuk operasional dinas terkait.

“Ada pensiunan ASN yang sudah pakai lebih dari 1 tahun. Untuk itu, Kejati NTT harus pro aktif untuk kembalikan asset milik pemerintah,” ujar Wakajati.

Dilanjutkan Wakajati, untuk sementara sesuai data yang ada bahwa asset pemerintah provinsi NTT yang banyak dikuasai oleh mantan ASN itu pada Dinas PUPR NTT.

Ditambahkan Wakajati, tim percepatan asset Pemprov NTT akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh asset pemrrintah yang dikuasai oleh oknum tertentu dikembalikan kepada Pemprov NTT.

Read More

Usai Tak Jabat Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto: Besok Saya Serahkan Panji TNI ke Andika Perkasa

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kepada perwira tinggi (Pati) TNI untuk menempatkan TNI sebagai perekat kemajemukan dalam menjaga persatuan bangsa.

"Jaga dan tempatkan TNI sebagai perekat kemajemukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Marsekal Hadi saat mengadakan acara exit briefing dengan para Perwira Tinggi TNI baik secara tatap muka maupun virtual, di Aula Mako Akademi TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 17 November 2021.

Marsekal TNI Hadi juga berpesan kepada para Pati TNI untuk melanjutkan pengabdian terbaik kepada TNI bangsa dan negara.

"Tetaplah berpegang teguh kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan menyerahkan Panji TNI kepada Panglima TNI yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dengan dilantiknya Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, maka secara "de jure" hari ini Panglima TNI adalah Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Dengan demikian besok saya akan menyerahkan secara tradisi Panji TNI kepada Panglima TNI yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Marsekal Hadi.

Kegiatan exit briefing ini adalah tradisi yang harus dipegang teguh karena untuk menjaga hubungan erat antara senior dan junior, sebagai tradisi yang sangat bagus di tubuh TNI.

Disebutkannya, jabatan Panglima TNI adalah jabatan yang bersifat strategis. Oleh karena itu, untuk menentukan Panglima TNI yang baru adalah berdasarkan dari pengajuan presiden dan atas persetujuan DPR RI.

Pada kesempatan tersebut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI mulai dari Perwira sampai dengan Tamtama dan PNS TNI atas dedikasi, loyalitas yang diberikan selama menjabat dalam kurun waktu 3 tahun 11 bulan.

"Saya pamit undur diri dari dinas keprajuritan, namun kita tetap menjadi satu bagian dan semangat kita untuk tetap menjaga tetap utuhnya NKRI," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini.***

Read More

Jenderal Andika Jadi Panglima TNI, Kapolri: Semoga Sinergitas TNI-Polri Makin Kuat Hadapi Berbagai Tantangan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI. Listyo berharap TNI-POlri makin kuat dalam bersinergi.

"Dalam kesempatan ini saya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarga besar Polri mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata Sigit dalam akun Instagram resminya miliknya @kepalakepolisian_ri, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Mantan Kapolda Banten ini berharap, dengan dilantiknya Jenderal Andika sebagai Panglima, kedepannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

"Semoga soliditas dan sinergitas TNI-Polri semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang akan mengaggu stabilitas bangsa dan negara sebagai modal utama dalam proses pembangunan nasional," ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, kata Sigit, TNI senantiasa harus selalu siap siaga dalam menghadapi perkembangan dinamika lingkungan strategis yang makin kompleks serta spektrum ancaman yang makin luas seperti ancaman siber, perang hybrid, pelanggaran kedaulatan dan ancaman lainnya.

"Untuk itu diperlukan sosok TNI yang profesional dan modern sehingga dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global," ucap Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyebut, TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pada masa Pandemi Covid-19 ini, TNI bersama Polri senantiasa hadir sebagai sumber kekuatan strategis dalam rangka pengendalian Covid-19 dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tutur Sigit.

Sigit meyakini, kedepannya TNI akan bisa semakin dicintai oleh masyarakat dan selalu berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Saya yakin TNI akan makin profesional dan dicintai rakyat serta hadir dalam menjaga kedaulatan NKRI baik di darat, laut maupun udara. Selamat bertugas. TNI adalah kita," tutur Sigit.

Read More

Tersenyum dan Terus Genggam Tangan Istri, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Sampaikan Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dengan tersenyum dan terus menggenggam tangan sang istri, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan perasaannya untuk mandat baru yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Waduh ini satu kehormatan besar bagi Saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik,” kata Jenderal TNI Andika Perkasa seusai dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Dikonfirmasi soal program kerja yang akan dilakukannya dengan jabatan Panglima TNI, Andika menegaskan akan terus melanjutkan kerja-kerja Panglima TNI secara umum sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

“Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang-ruang di mana tugas-tugas kita tuh sudah juga dicantumkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004,” ujarnya.

“Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini.”

Andika lebih lanjut mengungkap dirinya mendapatkan pesan khusus dari Presiden Jokowi terkait mandat baru yang diterimanya sebagai Panglima TNI.

Kendati demikian, Andika menolak untuk mengungkapkan apa isi pesan Presiden Jokowi kepadanya.

“Ada, tapi ya itu untuk Saya dengan keluarga Saya, tapi Intinya Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andika pun berpesan agar seluruh prajurit TNI di seluruh Indonesia menjadi bagian dari kita sendiri.

“Saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri dari kita semua di tengah keluarga teman maupun sanak saudara kita semua karena kita adalah bagian dari mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pada 8 November 2021.

Dibuka dengan iringan lagu Indonesia Raya, pelantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Pimpinan DPR, Pimpinan MPR, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 TNI tahun 2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima Tentara Nasional Indonesia.

Read More