Selasa, 23 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat lll Angkatan ke-68 dan Taruna Tingkat lV Angkatan ke-67 menerima Kuliah Umum bertema Kepemimpinan Tranformasional TNI Guna menghadapi Tantangan di Era 4.0 dari Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P., di Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Selasa (23/11). 

Tampak hadir Gubernur AAL, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., Wagub AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han)., CHMRP., dan para Pejabat Utama AAL lainnya. Sedangkan dari Akademi TNI tampak hadir Para Direktur, Paban Rendik, Paban Opsdik, Paban Jiandik, Paban Jianjemen Org dan Um, Paban Pers, dan Komandan Menchandra Akademi TNI.

Dalam pembekalannya, perwira Tinggi Bintang tiga TNI AU ini memaparkan gamblang tentang materi yang disuguhkan dalam kuliah umum bagi Taruna Laut kali ini, mulai dari definisi, lingkungan strategis, tantangan dan dampak, kepemimpinan transformasional, penekanan dan diakhiri dengan tanya jawab.

Menurutnya, Kepemimpinan Tranformasional itu adalah sosok pemimpin yang mampu menginspirasi, memberdayakan, memotivasi dan mendorong anak buah atau orang yang dipimpinnya tersebut melakukan hal yang lebih baik.

Ia menukil pendapat dari Prof. Sudarwan Damin, M.P.D (2009:59) bahwa Kepemimpinan Transformasional berasal dari kata “totransform” yang berarti mentrasformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya mentrasformasi visi menjadi realita, potensi menjadi actual leten menjadi manifest dan seterusnya.

Kepemimpinan Tranformasional lanjutnya, pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.

Untuk itu transformasional leadership sangatlah perlu diwujudkan yaitu sosok pemimpin yang visioner, inspiratif, adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan, berfikiran terbuka, progresif, potensi menjadi energy, pemimpin yang mengajak bukan memerintah, berempati tinggi dan mampu merubah kelemahan menjadi kekuatan.

Untuk itu tambahnya, asah, latih dan terus belajar untuk dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi menjadi pemimpin yang sekaligus dapat menempatkan diri ditengah anak buah dan mampu berperan sebagai saudara, menjadi bapak, menjadi guru, menjadi manager, dan pemimpin.

“Belajar tak kenal lelah, berfikir kritis, sensor diri, adaptasi terhadap perubahan, fahami kultur militer, santun bersosial media, perbaiki kemampuan komunikasi, kuasai teknologi dan pegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Trisila TNI AL,” terangnya. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Cirebon) Sebanyak tiga kompi personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar disiagakan di TPS Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2021 Kabupaten Cirebon.

Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, AKBP M Andri, mengatakan, para personel dikerahkan untuk membackup pengamanan, khususnya di wilayah yang dianggap rawan.

"Dari tiga kompi ini dua di antaranya dikerahkan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dan satu kompi di Polresta Cirebon," kata M Andri saat ditemui di TPS Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Minggu (21/11/2021).

Ia mengatakan, satu kompi berisi 100 personel sehingga totalnya terdapat 300 personel yang diterjunkan dalam pengamanan pilwu di Kabupaten Cirebon.

Menurut dia, terdapat 135 desa di 38 kecamatan se-Kabupaten Cirebon yang melaksanakan Pilwu Serentak pada hari ini.

Namun, sebanyak 112 desa berada di wilayah hukum Polresta Cirebon dan 23 desa lainnya masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

"Selain di TPS, personel kami juga disiagakan di titik-titik tertentu dan siap digeser manakala terjadi hal-hal tidak diinginkan," ujar M Andri.

Andri menyampaikan, di wilayah hukum Polresta Cirebon para personel disiagakan di Kecamatan Palimanan, Kecamatan Arjawinangun, dan Kecamatan Lemahabang.

Sementara personel lainnya disiagakan di Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, dan Kecamatan Kapetakan yang masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Skema penempatan personel tersebut disesuaikan pada tinggi atau rendahnya potensi kerawanan gangguan kamtibmas di setiap wilayah.

"Kami pastikan seluruh personel yang diterjunkan siap menangani segala gejolak dalam pelaksanaan Pilwu Serentak di Kabupaten Cirebon," kata M Andri.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kali Perdana Kunjungan Kerja ke Kampus Taruna Laut, Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, Marsdya TNl Andyawan Martono P., S.l.P.,  didampingi Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., meninjau berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki AAL dalam mencetak Perwira Divisi Kapal Perang dan Danton Marinir  yang tanggap, tanggon dan trengginas, Selasa (23/11).

Dalam kunjungan kerjanya di AAL, Danjen Akademi TNI didampingi Para Direktur, Paban Rendik, Paban Opsdik, Paban Jiandik, Paban Jianjemen Org dan Um, Paban Pers, Danmenchandra Akademi TNI. 

Sementara itu Gubernur AAL dalam menyambut tamunya itu didampingi Wagub AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han)., CHMRP., dan para Pejabat Utama AAL lainnya.

Sebelum peninjauan fasilitas pendidikan AAL, terlebih dahulu Danjen Akademi TNI menerima Laporan Perkembangan Pendidikan AAL tahun 2021 yang dipaparkan Direktur Pendidikan AAL, Kolonel Laut (P) Sawa, S.E., M.M., CIQaR., di Rupatama Gedung Mako R. Soebijakto.

Usai Paparan, Gubernur AAL memulai tour facility AAL dengan membawa Danjen Akademi TNI ke Bridge Simulator di Gedung Andromeda, Pelaut di Departemen Pelaut (Deppel). 

Bridge Simulator ini, merupakan salah satu fasilitas pendidikan dan latihan dalam mencetak Taruna Korps Pelaut menjadi pelaut yang handal.

Dalam Simulator tersebut, tampak para Taruna Pelaut memainkan beberapa praktek meliputi materi penggunaan alat berlabuh yang ada di kapal, sistem kemudi kapal, pengaruh luar dan dalam terhadap olah gerak kapal, prosedur lepas dan sandar didermaga, pengenalan alur gerak diperairan sempit dan dangkal, menghitung arah angin dan arus, prosedur lego jangkar, MOB dan prosedur menunda kapal.

Engine Room Simulator (ERS) yang berada di Gedung Sapudi, Departemen Teknik AAL menjadi sasaran kedua dalam kunjungan Kerja Danjen kali ini. 

Diruang tersebut Danjen menyaksikan para Taruna Korps Teknik melaksanakan latihan bagaimana memainkan simulator ERS yang merupakan ruangan kontrol permesinan kapal.

Setelah dari Deptek, kunjungan fasdik dilanjutkan ke Virtual Arm Departemen Marinir (Depmar), dilokasi ini terasa aroma pasukan Marinir yang kuat, mengingat para Taruna memeragakan berbagai senjata yang digunakan dengan berbagai sasaran yang diprogram dalam computer permainan game, dengan tetap memainkan strategi dan teknik tinggi, sehingga lebih menarik dan menantang.

Kunjungan dilanjutkan dengan melihat ketangkasan Taruna Laut dalam memainkan Obstecle Run Departemen Jasmani AAL, meninjau pelaksanaan Rapat Sidang Bapimkortar Akademi TNI dan Akpol di Gedung Salahutu AAL serta meninjau fasilitas Smart Class di Operasi Pengajaran (Opsjar), Gedung Mandalika AAL. (Pen AAL)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyatakan jaminan keamanan bagi para Jaksa dan keluarganya merupakan hal yang mutlak diperlukan, mengingat profesi jaksa rentan terhadap risiko yang mengancam keselamatan nyawanya. 

Hal itu menurutnya, merupakan poin penting yang harus dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Politisi Partai NasDem itu menyebut, dalam menjalankan tugasnya, berbagai ancaman keamanan, tekanan dan teror kerap menimpa para jaksa. 

Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian serius, sehingga diperlukan regulasi sebagai landasan hukum yang mengatur jaminan keamanan bagi jaksa dan keluarganya.

“Dalam konsepnya, dalam RUU Kejaksaaan nanti akan disebutkan mengenai hal tersebut (ancaman keamanan terhadap jaksa dan keluarga), karena memang kita sudah melihat beberapa kejadian, terjadi adanya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terjadi pada jaksa dan keluarganya, terlepas dari jaksa tersebut sedang dalam menangani kasus atau di luar menangani kasus,” kata Eva.

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggungjawab dalam memberi perlindungan kepada aparaturnya, sehingga saat melaksanakan tugasnya, para jaksa dan keluarga bisa terbebas dari risiko yang mengancam keselamatan, bahkan nyawa. 

Hal senada pun turut menjadi permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Babel I Made Suarnawan. 

Kajati Babel mencontohkan berbagai kejadian perihal adanya teror dan ancaman keselamatan para jaksa dan jajarannya saat bertugas menangani berbagai kasus.

Atas hal itu, Eva pun memastikan RUU Kejaksaan akan memuat poin-poin yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaksa. 

“Nah perlindungan ini, pasti kita berikan, karena memang tugas yang dilakukan oleh seorang kejaksaan itu memang sarat dengan adanya pressure, terror, dan sebagainya. Oleh karena itu, pasti negara bertanggungjawab atas keselamatan jaksa dan juga keluarga. Karena memang tugas dan tanggungjawab jaksa itu begitu berat,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kemampuan sebagai Juru I Bintara Elektronika Deteksi di KRI atau jabatan setingkat di pendirat, Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI Angkatan Laut Angkatan Ke-52 Kejuruan Elektronika Deteksi yang saat ini sedang menempuh pendidikan Tahap Dasar Golongan Lanjutan (Sargolan) di Sekolah Bintara Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) mengikuti Latihan Praktek (Lattek) Elektronika Deteksi di Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen) Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Selasa, (23/11/2021).

Kegiatan Lattek yang dilaksanakan selama dua hari dibuka oleh Komandan Pusdiklek (Danpusdiklek) Kodikdukum Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T., CHRMP  selaku Direktur Latihan (Dirlat) Lattek Siswa Diktukba TNI AL Angkatan Ke-52 Kejuruan Elektronika Deteksi. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Sekolah Bintara Pusdiklek selaku Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Lattek, Komandan Sekolah Bintara dan Komandan Sekolah Tamtama Pusdiklek.

Disela-sela Pembukaan Lattek Komandan Pusdiklek Kodikdukum Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T., CHRMP  menyampaikan bahwa tujuan dari Lattek ini adalah untuk membekali para siswa tentang Simulator Deteksi agar memiliki keterampilan tentang melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan simulator deteksi, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kedinasan TNI Angkatan Laut.

Dengan sasaran lattek yaitu melaksanakan pengenalan jenis-jenis peralatan navigasi, melaksanakan pengoperasian peralatan SCC, melaksanakan pengoperasian sensor atas air, melaksanakan pengoperasian sensor bawah air, dan melaksanakan pemeliharaan peralatan simulator deteksi dengan baik dan benar.

Menurutnya berbagai materi Lattek Simulator Deteksi diberikan berkaitan dengan jenis-jenis peralatan deteksi, pengoperasian peralatan SCC, pengoperasian sensor atas air dan bawah air, serta pemeliharaan peralatan simulator. 

Selesai mengikuti Lattek ini diharapkan siswa mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan simulator deteksi dengan baik dan benar, sehingga diharapkan bisa menjadi prajurit TNI AL yang unggul, profesional dan modern sesuai bidang tugasnya.

Mengingat saat ini masih pandemi Covid 19, Danpusdiklek menekankan agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di Kodiklatal harus tetap terlaksana dengan baik agar bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada siswa bisa optimal, oleh sebab itu protokol kesehatan untuk mencegah tertularnya Covid-19 harus ditaati dengan disiplin yaitu memakai masker selama kegiatan lattek berlangsung dan juga pada setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh siswa, mencuci tangan sesering mungkin baik sebelum Lattek maupun sesudah Lattek, menjaga jarak selama kegiatan latihan, menghidari kerumunan seoptimal mungkin dan membatasi mobilitas untuk menghindari terpapar Virus Covid-19. (PenKodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang sejumlah barang yang dirampas dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 24 November 2021 mendatang.

Adapun barang rampasan tersebut bukan hanya berada di Ibu Kota saja, melainkan ada di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan," ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, Minggu (21/11/2021).

Sartono membeberkan barang rampasan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya itu tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya, di Sulawesi Selatan; DKI Jakarta; Jawa Barat yaitu Bogor, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi; Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasih; Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupatem Kutai; dan ada di Banten, yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

"Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan," kata Sartono.

"Secara bersinergi sesuai jadwal nantinya kita juga akan melaksanakan lelang-lelang barang rampasan lain berupa tanah dan sebagainya yang adanya di lokasi-lokasi di provinsi lain," imbuhnya.

Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Sebanyak 27 Perwira Menengah, 8 Perwira Pertama, 297 Bintara dan 6 prajurit dari golongan Tamtama memasuki masa Wisuda Purna Wira di Aula Untung Suropati, Makorem 083/Baladhika Jaya, Kota Malang, Selasa, 23 November 2021 pagi.

Acara itu, dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Personel, Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo.

Apresiasi dan dedikasi pun tak lepas diucapkan oleh para prajurit yang mengikuti MPW tersebut. 

“Prajurit-prajurit itu sebelumnya telah memberikan sumbangsih ketika berdinas, baik kepada negara dan organisasi Angkatan Darat,” ujarnya.

Pun demikian, meski sudah Purna tugas sebagai prajurit, Mayor Dedyk mengimbau para Purnawirawan tersebut untuk tak memutus silahturami begitu saja, terutama terhadap para prajurit Korem, khususnya Angkatan Darat.

“Yang terpenting, adalah menjaga nama baik TNI dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat,” pintanya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi II DPR Pangeran Khairul Saleh memberikan catatannya berkaitan dengan laporan Koalisi Masyarakat Penjaga Adhyaksa (KOMJAK) kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian atas dugaan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki identitas kependudukan ganda atau berbeda.

"Pertama, Harapan kita adalah laporan KOMJAK itu bagian dari niat baik untuk penguatan atas prinsip good government. Oleh karena itu laporan adanya KTP ganda itu, menurut saya tidak lebih dari persoalan tertib administrasi saja. Tidak ada hal krusial, selain memang wajib dibenahi," katanya.

Kedua, jika laporan ini memiliki agenda liar. Artinya tidak untuk kepentingan tertib administrasi, melainkan ada kepentingan untuk menjatuhkan nama baik Jaksa Agung RI.

"Jika ini terjadi, maka tentunya akan menjadi preseden buruk untuk penegakan prinsip good government itu sendiri," ucapnya.

Ketiga, Pangeran menyebut, harus diakui kecurigaan muncul bahwa laporan KTP ganda dan tuduhan poligami terhadap Jaksa Agung, ST Burhanuddin ini tidak terpisahkan dari prestasi atas kinerja Korps Adhyaksa di bawah kepemimpinannya.

"Dari mulai keberhasilannya mengungkap kasus korupsi besar seperti Jiwasraya dan ASABRI sampai menyelamatkan puluhan triliun aset negara, serta capaian transformasi digital di kejaksaan," ucapnya.

Apalagi di saat Jaksa Agung RI juga mulai gencar membangun wacana pentingnya menerapkan hukuman mati, juga kebijakannya membentuk Satgas Mafia Tanah dan Pelabuhan, termasuk membangun Hotline khusus untuk menampung aduan mafia tanah dari masyarakat.

"Keempat, dari komitmen Jaksa Agung yang mewanti-wanti kepada seluruh jajaran Korps Adhyaksa agar senantiasa menjaga integritas dan menjauhi tindakan tercela, mestinya memberi sinyal kuat bahwa tuduhan-tuduhan itu terlihat mengada-ada," tutupnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditengah pandemi, terdapat berbagai rutinitas yang harus dilakukan oleh prajurit TNI sebelum beraktifitas.

Salah satunya, ialah olahraga. Kegiatan itu, kali ini harus dilakukan oleh seluruh prajurit Korem 084/Bhaskara Jaya sebelum beraktifitas.

Bahkan, pihak Korem pun telah menentukan batas waktu bagi prajurit untuk berolahraga sebelum melaksanakan tugas, ialah selama 30 menit.

“Rutinitas itu dilakukan sesudah apel. Jadi, selesai apel, mereka semua (prajurit dan PNS, red) harus berolahraga. Itu wajib,” tegas Kasi Pers Korem, Kolonel Inf Agus Supriyanto. Selasa, 23 November 2021 pagi.

Agus menyebut, instruksi itu merupakan perintah langsung dari Komando Atas yang wajib dilakukan oleh prajurit dan PNS ditengah pandemi yang terjadi saat ini. 

“Sudah kewajiban,” ucapnya singkat.

Bukan hanya itu, selama rutinitas itu berlangsung pihak Korem juga menerjunkan beberapa personel dari Jasmani Korem atau Jasrem.

Kajasrem 084/Bhaskara Jaya, Kapten Arm Didit menjelaskan jika hampir tiap pagi ia telah mengirimkan beberapa personel Jasrem untuk memberikan materi-materi olahraga di Lapangan Korem. 

“Materi olahraga itu, tak lebih dari lari kecil hingga senam pagi,” bebernya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Nganjuk) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara mengenai polemik 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, pihaknya telah menyerahkan data para ASN tersebut ke pemerintah daerah masing-masing untuk dicek ulang.

“Ya ini sekarang kita serahkan ke daerah, untuk daerah bisa cek,” kata Risma kepada wartawan usai menghadiri acara penyaluran bantuan sosial di Gedung Juang 45 Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Risma mengatakan, jika setelah dicek terbukti ASN tersebut menerima bansos, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kalau benar ya, mereka harus dikeluarkan dari bantuan itu,” sebutnya.

Tak hanya ASN aktif, lanjut Risma, seyogianya pensiunan PNS juga tidak mendapatkan bansos. Sebab, mereka mendapat dana pensiun dari pemerintah saban bulannya.

“Jadi pengertiannya itu dia (pensiunan PNS) nerima rutin dari pemerintah. La kalau pensiun kan tetap dia terima dana pension,” sebut Risma.

Diberitakan sebelumnya, Risma mengungkap ada sebanyak 31.624 ASN terindikasi menerima bansos, dengan 28.965 di antaranya berstatus ASN aktif.

Adapun ASN tersebut terindikasi menerima bansos dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Seluruh Babinsa yang ada di setiap Koramil yang ada di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan mulai dikerahkan unutk mensosialisasikan adanya protokol kesehatan.

Uniknya, cara itu dilakukan secara door to door ke rumah warga. Salah satunya, di Desa Tenggulun dan Dadapan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selasa, 23 November 2021 pagi.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menyebut jika upaya itu sengaja dilakukan dalam rangka memutus rantai pandemi Covid-19 di Jawa Timur, khususnya di Lamongan.

Ia menilai, adanya sosialiasi dan edukasi yang dilakukan oleh Babinsa di wilayahnya saat ini diyakini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama untuk patuh pada protokol kesehatan. 

“Jadi, dalam beraktifitas warga selalu memberlakukan protokol kesehatan,” ujarnya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Nganjuk) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Nganjuk, banyak yang belum terdistribusikan. 

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat berkungjung di Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Karena Kartu BPNT yang tidak sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itulah, Risma (sapaan akrab Mensos) mendatangi daerah Nganjuk.

“Makanya, ini aku dateng begitu, aku dateng untuk kontrol kartu-kartu itu. Kenapa tidak nyampe gitu,” ujar Mensos Risma.

Mensos Risma, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, agar segera menyelesaikan masalah kartu itu, besok Senin (22/11/2021).

“Jadi senin (besok, red), saya minta diselesaikan semua, Pak Sekda tadi sudah janji untuk bisa mengumpulkan penerima manfaat seluruhnya. Terutama yang belum terima kartu, dan belum terealisasi,” katanya.

Meskipun hal itu juga terjadi di daerah lain, Risma mengungkapkan, jumlahnya tidak sebesar di Nganjuk. Berdasarkan data dari Kemensos, ada sekitar 7.161 KKS di Nganjuk, yang belum terdistribusi.

Ia menjelaskan, penyaluran BPNT atau bantuan sembako itu lebih lambat. Kalau Program Keluarga Harapan (PKH), itu relatif lancar.

Sedangkan di BPNT, itu memang tergantung e-Warong. Menurutnya, hal itu terjadi di hampir semua daerah.

“BPNT itu memang sangat tergantung terhadap e-Warong-nya. Jadi salurnya, rata-rata hampir setiap daerah rendah, yang e-Warong ini. Jadi karena itu, nanti akan coba evaluasi, karena di perpresnya itu boleh uang, uang tunai, nanti tinggal dia bisa belanja di manapun,” ungkapnya.

Kemudian karena uang tunai itu dapat dibelanjakan dimanapun nanti, tinggal dilakukan pengontrolan pada penggunaanya. 

“Kita sudah siap uji coba untuk KPM belanja di manapun saja. Tapi tetap kita kontrol untuk penggunaannya,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive