Kamis, 25 November 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kedisiplinan merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh prajurit TNI dan PNS Korem dalam mendukung kinerja dan tugas sehari-hari.

Bahkan, sebelum menjalankan tugas prajurit dan PNS Korem 084/Bhaskara Jaya diminta untuk memeragakan keahlian Pelatihan Baris-Berbaris atau PPB yang merupakan simbol kedisiplinan.

Ditemui usai memantau pelaksanaan PBB di Lapangan Apel Makorem, Kepala Seksi Personel Korem, Kolonel Inf Agus Suprayitno menjelaskan jika PBB itu, wajib dikuasai oleh personelnya, terutama soal kedisiplinan.

“Disiplin itu penting,” jelasnya.

Ia menyebut, keahlian PBB merupakan salah satu bentuk pembinaan personel yang rutin dilakukan di seluruh Satuan TNI. 

“Terutama, untuk mempertahankan pengetahuan dasar kemiliteran,” ujarnya. Rabu, 24 November 2021 pagi.

Dirinya menyebut, bukan hanya soal kedisiplinan dan dasar militer saja. Namun, kekompakan pun bisa dilihat ketika para prajurit memperagakan PBB.

“Bisa dilihat, mana yang kompak dan mana yang tidak. PBB, itu kunci utama kita dalam melakukan penilaian terhadap masing-masing prajurit,” bebernya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menahan Kepala Desa (Kades) Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Hudi Mariyono.

Hudi Mariyono ditahan sejak Senin (22/11/2021) sore atas dugaan kasus korupsi atau penyelewengan dana desa (DD) tahun 2020.

Mulanya, Hudi Mariyono menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejari Kabupaten Malang. Setelah pemeriksaan, Hudi langsung mengenakan rompi tahanan warna oranye dan kemudian dibawa ke mobil tahanan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang Edi Suhandojo melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Agus Hariyono membenarkan adanya penahanan kepala desa. Bahkan, tahanan sudah dititipkan di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru, Malang.

“Benar (ada kepala desa) sudah ditahan. Sudah sembilan orang saksi yang kami periksa dalam perkara korupsi DD tahun 2020,” ungkap Agus Hariyono yang sekaligus mebeberkan alasan penahanan ini agar tersangka tidak kabur serta menghilangkan barang bukti.

Dijelaskan Agus, dari hasil pemeriksaan, tersangka menyelewengkan anggaran yang meliputi DD dan ADD yang seharusnya untuk proses pembangunan di Desa Tulus Besar.

“Jadi tersangka membuat laporan fiktif. Dari situ, kerugian negara sesuai hasil perhitungan inspektorat sebesar Rp 240 juta,” beber Agus.

Agus menambahkan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak Senin (22/11/2021) kemarin. Sementara Kejaksaan sejauh ini sudah memeriksa 9 orang saksi.

Di sisi lain, pihaknya akan segera menyusun dakwaan terkait dengan kasus korupsi tersebut. “Secepatnya kami susun, untuk kemudian kami limpahkan ke Pengadilan (Negeri Kabupaten Malang),” tutup Agus.



KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan sosial (bansos) tunai.

Para ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai ini dikabarkan sedang diperika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini karena ASN dilarang mendapat bansos tunai.

Sekretaris Dinas Sosial Bandar Lampung Santoso Adhy membenarkan mengenai adanya pemeriksaan ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Namun Adhy mengaku belum mengetahui data siapa saja ASN Pemkot Bandar Lampung yang mendapat bansos tunai.

Adhy mengatakan, ASN Pemkot Bandar Lampung yang menerima bansos tunai didata langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Nama-nama penerima BST langsung dari Kementerian, sehingga kami pun belum tahu ASN mana saja yang menerima BST tersebut," kata Adhy, Selasa (23/11/2021).

"Ya, ASN tidak boleh dapat BST. Biasanya nanti data DTKS langsung dihapuskan dari penerima bantuan, dari kejadian ini ke depan kami akan turun lapangan mendata kembali siapa-siapa saja PNS akan langsung dicoret dan dihapuskan daru data penerima bantuan," ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima bantuan sosial tunai tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan data dari BPS tahun 2011 yang diperbaiki tahun 2015.

"Sehingga, data yang diambil untuk penyaluran BST dari data yang diambil BPS tahun 2015 lalu. Nah, mungkin pada waktu itu (ASN, red), dia belum bekerja kemudian keluar namanya dapat BST, setelah itu barulah yang bersangkutan diterima pegawai," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Dinsos baru bisa mengusulkan data untuk masuk DTKS pada tahun 2017 namun itu pun yang menentukan warga menerima bantuan tetap di kementerian.

"Jadi kita pun hanya bisa mengusulkan yang menentukan itu di pusat. Sehingga tidak semua yang kita usulkan itu dapat menerima bantuan atau masuk DTKS," kata dia.

Dia menjelaskan pendataan warga untuk menerima manfaat bantuan sosial ataupun masuk ke dalam DTKS dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang diberi kewenangan langsung oleh Kemensos.

"Jadi TKSK ini lah yang mendata masyarakat, kemudian mengajukan ke Dinsos untuk di input atau diajukan menjadi DTKS dan yang verifikasi Kemensos. Syarat-syarat pendataan itu meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan, serta rekening listrik," kata dia.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) sudah menyita total Rp 90 miliar aset-aset milik empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan gas bumi di Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel). 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Supardi mengatakan, sejumlah aset tersebut terdiri dari ragam bentuk, termasuk pemblokiran rekening.

“Kurang lebih sudah (Rp) 90 miliar lah yang disita. Itu terkait keseluruhan empat tersangka itu,” terang Supardi, Selasa (23/11).

Empat tersangka dalam kasus korupsi tersebut adalah Alex Noerdin (AN), Muddai Maddang (MM), Caca Isa Saleh S (CISS), dan A Yaniarsyah Hasan (AYH). 

Kasus korupsi tersebut merugikan negara kurang lebih sekitar Rp 480an miliar. 

Kata Supardi, penyidikan lanjutan tetap akan mengupayakan pengembalian kerugian negara lewat perampasan aset milik tersangka.

Dalam proses penyidikan lanjutan, tim di Jampidsus masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, tim penyidik memeriksa satu saksi terkait kasus tersebut pada Selasa.

“Saksi yang diperiksa adalah RY,” kata Ebenezer dalam keterangan resminya. RY diketahui adalah Ratna Yulita, isteri dari tersangka MM.

Pemeriksaan terhadap RY bukan kali pertama. Oktober lalu, nama tersebut juga diperiksa. 

RY diperiksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga menyasar suaminya. 

“Diperiksa terkait dengan aliran-aliran dana dan transaksi keuangan tersangka MM,” ujar Ebenezer.

Supardi melanjutkan, peran RY adalah orang yang ada dalam struktur direksi perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN). 

Perusahaan tersebut adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan PDPDE Sumsel untuk membentuk badan hukum baru, yakni PDPDE Gas.

Perusahaan kongsi bisnis tersebut adalah modus korupsi yang dilakukan para tersangka. 

Namun terkait RY, kata Supardi, namanya hanya digunakan sebagai alat oleh tersangka MM.

Dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumsel terjadi pada 2008-2018. AN selaku mantan Gubernur Sumsel, saat menjabat 2008-2018 menyetujui pembentukan PDPDE Gas. 

Pembentukan PDPDE Gas karena PDPDE Sumsel tak mampu mengelola dan tak memiliki modal.

Padahal diketahui, perusahaan milik pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan dan modal dalam pembelian dan pengelolaan gas bagian negara yang sudah di setujui Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas). 

“PDPDE Gas ini hanya modus. Di situlah terjadi dugaan tindak pidana (korupsinya). Karena PDPDE Sumsel, yang seharusnya bisa (mengelola gas bumi), tetapi setuju dengan swasta membuat PDPDE Gas,” terang Supardi.

Pembentukan kongsi bisnis itu juga sepihak menempatkan MM dan CISS sebagai komisaris PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas, serta AYH sebagai direktur di PDPDE Gas. 

Empat tersangka, sementara ini dijerat dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pekan lalu, Jampidsus memperberat sangkaan dengan penjeratan Pasal 3 dan Pasal 4 TPPU 8/2010 terhadap tiga tersangka, MM, CISS, dan AYH. 

Namun terhadap tersangka AN, penyidikan di Jampidsus masih mendalami adanya dugaan TPPU. 

Keempat tersangka pun sampai sekarang masih dalam tahanan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Provinsi Jawa Timur mengembangkan kerjasama dengan Jerman. 

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin melakukan kerjasama dengan Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman.

Kerjsama ini untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). 

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jatim. 

Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No 80 Tahun 2019. 

Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. 

Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng - Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000. 

Olaf Georke, kata dia, telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas.

Selanjutnya akan dilakukan komunikasi dengan Wali Kota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. 

“Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa hari terakhir, intensitas hujan terbilang cukup tinggi terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Surabaya. Hal itu yang kemudian membuat beberapa wilayah Kota Pahlawan mengalami genangan. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan.

Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terjun langsung ke kawasan-kawasan yang berpotensi terjadi genangan. 

Ini dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi untuk mencarikan solusi langsung di lapangan dengan melihat setiap kasus permasalahan.

Seperti yang dilakukannya pada Rabu, (17/11) lalu. Saat meninjau ke kawasan Lontar, Wali Kota Eri Cahyadi langsung menginstruksikan jajarannya membangun dua bozem dan meninggikan jembatan untuk mengatasi genangan.

Bahkan, di hari yang sama pula, Wali Kota Eri juga memberikan arahan jajarannya agar membangun crossing saluran untuk menyelesaikan kasus genangan akibat luberan air di Danau Unesa Kampus Lidah Wetan.

Apalagi, pada akhir pekan kemarin, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga terjun langsung bersama warga melakukan kerja bakti normalisasi saluran di kawasan Setro, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari.

Kepala Bidang Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Eko Yuli Prasetya mengatakan, bahwa penanganan genangan itu dilakukan dengan melihat setiap kasus permasalahan. 

Misalnya, dengan melihat dari sisi kapasitas saluran, tingginya sedimen lumpur hingga sampah yang menyumbat.

"Jadi penanganan genangan itu dilihat dari kasusnya. Misal dari kondisi saluran. Kalau kapasitas saluran kecil, maka kita besarkan, atau ada sedimen kita lakukan pengerukan (normalisasi)," kata Eko, Kamis (25/11)

Menurut Eko, beberapa hari terakhir, intensitas hujan memang terjadi cukup tinggi di Kota Surabaya. 

Ini sebagaimana informasi dini yang disampaikan BMKG Juanda mengenai peringatan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang diprediksi terjadi pada 23-25 November 2021.

"Jadi kan terakhir ini ada curah hujan dengan intensitas tinggi. Sempat ada genangan daerah Lontar, Wiyung dan Lebak Permai (Kelurahan Gading) yang ditinjau langsung sama Pak Wali Kota di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa untuk penanganan genangan yang berada di kawasan Lontar, penyelesaiannya dilakukan secara komprehensif. 

Yakni, dimulai dari hulu dengan pembuatan dua bozem, peninggian jembatan hingga pengaturan debit air di rumah pompa. Penanganan itu sebagaimana yang telah diinstruksikan Wali Kota Eri Cahyadi.

"Pak Wali Kota waktu meninjau ke sana (Lontar), mengarahkan untuk pembuatan bozem di Dukuh Hulu. Kemudian peninggian jembatan di Jalan Raya Lontar dan pengaturan debit air. Jadi lebih komprehensif terkait penanganan di Lontar," jelas Eko.

Sedangkan untuk penanganan di kawasan lain, kata Eko, masih dilakukan per spot sesuai dengan kasus permasalahan. 

Misalnya, di sekitaran danau Unesa, Kampus Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, penanganan dilakukan dengan pembangunan crossing saluran.

"Di Unesa kemarin, air sempat meluap juga waduknya, itu kan di spot sekitaran waduk Unesa. Maka kemudian penanganannya kita pakai crossing," terang dia.

Penanganan yang sama pula dilakukan pemkot untuk mengatasi genangan yang terjadi di kawasan ketintang. Di sana,  pemkot membangun box culvert untuk menyelesaikan persoalan genangan. 

"Ada pembuatan saluran box culvert yang di Ketintang Selatan, itu kita lakukan," ungkap Eko.

Di samping itu, Eko juga memastikan, selama musim hujan ini, pihaknya sudah menyiagakan penuh 1400 satgas DPUBMP Kota Surabaya. Selama musim hujan, mereka siaga bergantian selama 24 jam.

"Ada sekitar 1400 personil yang kita siagakan. Mereka terdiri dari satgas pengerukan, operator alat berat, hingga tenaga penyarang (sampah) di rumah pompa," kata Eko.

Menurut Eko, ketika datang musim hujan, pihaknya memang fokus untuk menguatkan personel di 62 rumah pompa dan pembersihan saluran. 

"Terutama untuk tenaga penyarang di rumah-rumah pompa itu memang harus tidak boleh sampai ada sampah yang masuk ke pompa," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya pengoptimalan vaksinasi terus digencarkan oleh aparat Kodim 0812/Lamongan.

Dengan bersinergi bersama instansi terkait, aparat Babinsa di Koramil Pucuk mulai melakukan vaksinasi terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rabu, 24 November 2021 pagi.

Selain vaksinasi, aparat tiga pilar di lokasi itu juga melakukan adanya monitoring, sekaligus pengamanan tertib protokol kesehatan.

“Meskipun di lokasi vaksin, protokol kesehatan harus diberlakukan,” ujar Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Setidaknya, kata Dandim, terdapat ratusan warga dari berbagai golongan yang saat ini menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi.

Namun, sebelum dinyatakan layak divaksin, terdapat beberapa langkah yang harus dilewati oleh para pemohon vaksin, salah satunya tes kesehatan. 

“Untuk meyakinkan kalau pemohon vaksin ini, benar-benar dalam kondisi sehat,” ungkapnya. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) “Logistik tidak memenangkan pertempuran, tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapat dimenangkan”, demikian bunyi kalimat yang menjadi doktrin bagi prajurit Departemen Logistik KRI Malahayati-362 dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, disaat menunaikan tugas negara.

“Doktrin tersebut sudah tertanam di hati kami para prajurit Departemen Logistik,” ujar Kapten Laut (S) Hendrik Candra Purwita, S.ST.Han., yang sehari-hari menjabat Kepala Departemen Logistik KRI Malahayati-362, di sela kegiatan pada Rabu (24/11).

Bermodal doktrin tersebut lanjut Hendrik, prajurit Departemen Logistik KRI Malahayati-362 dengan penuh semangat dan ikhlas setiap detik berjibaku di dapur kapal demi menyiapkan dan menyajikan menu makanan yang higienis dan bergizi untuk prajurit KRI Malahayati-362, yang saat ini sedang mengemban tugas Operasi Siaga Segara-21 di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I dalam rangka menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI di Laut Natuna. 

Sementara itu menurut Komandan KRI Malahayati-362, Letkol Laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo, M.Sc, rutinitas di dapur ini dilaksanakan prajurit Departemen Logistik dalam setiap penugasan operasi maupun latihan dengan penuh disiplin, ikhlas dan semangat.

“Memasak termasuk dalam operasional KRI yang menentukan kualitas prajurit KRI, karena selain dari faktor pembinaan jasmani dan rohani, masakan higienis dan bergizi juga akan berpengaruh terhadap kesehatan prajurit sehingga akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan tugas operasi, “ tegas Zemy-sapaan karibnya.

Zemy menambahkan jika kemampuan dan profesionalisme Prajurit KRI Malahayati-362 dalam memasak dan menyiapkan menu masakan yang higienis dan bergizi, tidak terlepas dari pembinaan personel yang dilaksanakan melalui kursus-kursus dan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut,  yang sejalan dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han), yakni prajurit profesional adalah prajurit yang selalu berlatih dan belajar tanpa mengenal lelah. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pimpinan DPR resmi melantik Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III. Usai dilantik menggantikan Herman Herry, ia mengaku bukan orang yang berlatar belakang hukum.

“Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA (Magister Administrasi Bisnis) saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,” ujar Bambang di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11).

“Karena tidak ada kaitannya dengan hukum, maka para pimpinan yang sudah lama di sini pasti akan membimbing kami bersama-sama,” sambungnya.

Meski begitu, ia yakin bahwa anggota Komisi III akan membimbing dirinya dalam mengembang posisi barunya tersebut. 

Apalagi jika mengingat, latar belakang pendidikan sejumlah anggota komisi tersebut tak ada kaitannya dengan hukum.

“Jadi kami akan jalani, tentu dengan pengalaman yang saya dapat. Ini prinsip politisi itu hanya satu yang selalu dipegang bersama-sama, yaitu konsensus,” ujar Bambang.

Lewat konsensus, kata Bambang, menjadi poin penting dalam pengambilan keputusan saat dirinya menjadi ketua Komisi bidang hukum dan HAM. Termasuk dalam fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran.

“Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,” ujar Bambang.

Adapun Herman, mengaku tak menyesal dengan keputusan rotasi yang dilakukan oleh Fraksi PDIP DPR. Menurutnya, ini merupakan bentuk loyalitas terhadap tanggung jawab yang diberikan partai kepadanya.

“Terima kasih kepada Ibu Megawati yang sudah menugaskan saya sebagai Ketua Komisi selama dua tahun lebih. Itu adalah bentuk kepercayaan pimpinan kepada saya sebagai petugas partai,” ujar Herman.



KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menerima pembayaran denda dari terpidana kasus korupsi berupa suap atas nama Aritsu Mughni Al Hadi sebesar Rp50 juta.

“Hari ini kami menerima pembayaran denda sebesar Rp50 juta dari terpidana kasus suap yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama, di Padang, Senin (23/11).

Ia mengatakan setelah uang diterima dari pihak terpidana maka langsung disetorkan ke kas negara oleh Kepala Subseksi Penuntutan Eksaminasi dan Eksekusi Pidana Khusus Kejari Padang Liranda Mardhatillah.

Therry menjelaskan denda itu dibayarkan oleh terpidana atas kasus suap yang menjeratnya, yaitu oknum polisi yang menerima suap dari salah seorang terdakwa terjerat kasus narkotika.

Terpidana Aritsu dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan, dan denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan (subsider) selama satu bulan.

“Terpidana memiliki iktikat baik dalam membayar pidana dendanya, dengan pembayaran itu maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani hukuman kurungan,” ujarnya pula.

Therry menegaskan bahwa Seksi Pidana Khusus Kejari Padang akan terus melaksanakan putusan pengadilan terhadap perkara korupsi, termasuk soal pengembalian kerugian keuangan negara.

“Jika terpidana tidak memiliki iktikat baik, maka aset serta kekayaannya akan kami telusuri untuk disita demi membayar kerugian keuangan negara,” katanya lagi.

Therry membeberkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyetorkan uang ke kas negara dari perkara tindak pidana korupsi sebanyak Rp250 juta. 

Dengan rincian sebesar Rp200 juta dari terpidana kasus pengadaan Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, dan Rp50 juta dari terpidana Artisu.

Selain itu, Kejari Padang pada 5 November 2021 juga melakukan penyitaan terhadap tanah terpidana kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang atas nama Adrian Asril. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat sudah menelan begitu banyak pengalaman pahit terkait pinjaman online (pinjol) ilegal.

Pasalnya, cukup banyak masyarakat yang tak mendapatkan informasi mana saja pinjol yang legal dan ilegal.

“Banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan. Niatnya baik, tapi di tengah jalan ada pihak jahat yang menghalangi,” ujarnya dalam kegiatan “Sosialisasi Securities Crowdfunding bagi Pelaku UMKM di Wilayah Jawa Timur & Kalimantan”, Selasa (23/11).

Khofifah mengatakan bahwa sumber-sumber pendanaan baru sebenarnya untuk daerah diperlukan untuk menambah pemasukan yang sempat terhenti akibat pandemi covid-19.

Sumber pendanaan baru itu diwujudkan lewat program Securities Crowdfunding (SCF) yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Khofifah, SCF akan memberikan kabar baik dan harapan baru bagi para pelaku UMKM, koperasi, dan perusahaan start-up.

“Hampir dua tahun pandemi ini mendera dan menghentikan pemasukan dari banyak sektor, seperti pariwisata dan ekraf,” katanya.

Khofifah memaparkan bahwa sosialisasi SCF berperan sangat penting dalam percepatan pemulihan ekonomi.

“Saya berharap agar apa yang disampaikan dari sosialisasi ini bisa sampai dengan utuh kepada seluruh pelaku usaha terkait,” paparnya.

Meskipun begitu, Khofifah tak memungkiri bahwa masih ada pinjol legal pun masih banyak yang nakal dan kerap menyusahkan masyarakat.

“SCF yang mengantongi izin kadang suka ikut-ikutan bandel, sehingga pengawalan, penjagaan, dan perlindungan kepada UMKM dan perusahaan lain harus dilakukan,” ungkapnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dihari kedua kegiatan Rakorpim dan Sidang Bapimkortar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian TW lV th 2021, 23-25 November di Kampus Akademi Angkatan Laut (AAL), Gubernur AAL, Mayjend TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr (Han)., mengajak Komandan Jenderal Akademi TNl Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.l.P., bersepeda santai keliling Kota Surabaya, Rabu (24/11).

Sepeda santai yang mengambil start di pelataran depan Hotel JW. Marriott, Jl. Embong Malang Surabaya ini, diikuti Wagub AAL, Laksma TNI Rudhi Aviantara, S.E., M.Si., M.Tr (Han)., CHMRP., Seklem AAL, Laksma TNI Syamsul Rizal, S.H., M.M., CHRMP., para Direktur, Paban Rendik, Paban Opsdik, Paban Jiandik, Paban Jianjemen Org dan Um, Paban Pers, Danmenchandra Akademi TNI dan Pejabat Utama AAL lainnya.

Tepat pukul 06.00 WIB, rombongan gowes santai ini bergerak menyusuri rute sejauh 19.6 Km dimulai dari Hotel JW Marriott Jl. Embong Malang - Jl.  Bubutan - Tugu  Pahlawan - Jl. Indrapura, Jl. Rajawali – Kalimas Barat – Jl. Jakarta – Jl.Hang Tuah – Gajah Mada – Monjaya Dermaga Madura Koarmada ll – Dermaga Penjelajah – Lapangan Ambalat – Jl. Hang Tuah – Jl. Jakarta – Jl. Perak Barat – Jl. Tanjung Sadari – Jembatan Bungkuk – Pos II AAL – Lapangan Aru – Halong – Taman Tanjung Mako Timur AAL.

Menurut Gubernur AAL, olahraga apapun harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bahwa manfaat akan kembali dirasakan oleh pribadi masing-masing. Olahraga bersama santai ini, juga dilakukan untuk menambah silaturahmi dan keakraban diantara Akademi TNI dan AAL, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kinerja yang lebih baik lagi.

“Berolahraga dapat dilakukan dengan mudah dan murah, salah satunya dengan bersepeda. Bersepeda adalah salah satu solusi terbaik untuk mengurangi dampak gaya hidup pasif,” ujar Gubernur AAL.

Bersepeda mudah dilakukan, tidak memerlukan keterampilan fisik tingkat tinggi, tetapi baik untuk kekuatan, stamina dan kebugaran aerobic untuk menjaga imunitas tubuh dimasa pandemic covid-19 seperti saat ini.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari olahraga ini antara lain  dapat mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, meminimalisir risiko diabetes, dan meningkatkan kesehatan mental, seperti depresi, stres dan kecemasan dapat dikurangi dengan mengendarai sepeda secara teratur. (Pen AAL)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive