Terima SK, Dirut RPH yang Baru Siapkan Berbagai Gebrakan di Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah memberikan SK Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) kepada Direktur Utama (Dirut) terpilih, Fajar Arifianto Isnugroho. 

Penyerahan SK tersebut, berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Sabtu (15/1).

Direktur PD RPH Fajar Arifianto Isnugroho menyatakan, setelah menerima SK dari wali kota, dalam waktu dekat pihaknya bersama Badan Pengawas (Bawas) PD RPH berjanji akan menata RPH menjadi lebih baik dengan beberapa rencana kinerja.

Rencana kinerja selama setahun tersebut, di antaranya soal relokasi RPH Pegirian, antisipasi kenaikan harga daging dengan cara operasi pasar dan persiapan untuk Hari Raya Idul Adha di bulan Juli 2022.

"Intinya kami berusaha melakukan perbaikan RPH. Kami belum bisa menjanjikan yang berlebihan, karena diketahui, RPH sendiri masih banyak PR (pekerjaan rumah), seperti arahan Pak Wali Kota," kata Fajar.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama Bawas PD RPH terlebih dahulu akan melakukan penataan struktur organisasi internal. 

"Beberapa arahan beliau cukup menyemangati kami, ini menjadi semangat kami untuk merancang rencana kerja selama setahun," ujarnya.

Sementara Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa target kinerja yang diterapkan kepada Direktur PD RPH sama halnya dengan para pejabat lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Dengan kontrak kinerja itu, dia berharap, ada terobosan-terobosan baru dan perubahan besar di lingkup PD RPH.

"Jadi Mas Fajar, setelah saya kasihkan SK-nya, saya ingin ada percepatan-percepatan. Kontrak kinerja harus sesuai output dan outcome-nya selama setahun itu nanti rencananya apa saja," kata Wali Kota Eri.

Selain itu, wali kota Eri juga menyarankan PD RPH agar segera menuntaskan rencana relokasi RPH yang ada di kawasan Pegirian. 

Nantinya, setelah RPH Pegirian dilakukan relokasi, kawasan tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi Kawasan Wisata Ampel.

"Saya juga ingin itu (RPH-nya) dipindahkan, karena mau dijadikan Kawasan Wisata Ampel. Tolong nanti bisa dicari solusi dan inovasinya," ujarnya.

Bukan itu saja, Cak Eri berharap, setelah penyerahan SK ini, Dirut PD RPH bisa memberikan manfaat dan dampak positif untuk warga Kota Pahlawan. 

Misalnya, turun ke lapangan melihat langsung perkembangan harga dan kualitas daging di pasar.

Menurutnya, kontrak kinerja ini tak hanya diterapkan bagi direktur PD RPH. Akan tetapi, juga berlaku bagi Badan Pengawas (Bawas) PD RPH. Wali Kota Eri pun berharap hal sama kepada Bawas PD RPH.

"Ketika Bawas PD RPH terpilih, juga harus ada kontrak kinerja selama setahun. Pak direktur semoga bisa membawa perubahan besar, sehingga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak pernah ikut campur dengan BUMD, pokoke (yang penting) output dan outcome-nya tercapai wes apik (sudah bagus)," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawas RPH Surabaya, Muhammad Faiz menambahkan, terpilihnya Fajar Arifianto Isnugroho sebagai Dirut PD RPH diharapkan kedepannya dapat memberikan perubahan yang lebih baik.

"Kami yakin, optimis PD RPH akan jauh lebih bagus bersama Pak Fajar," pungkasnya.

Read More

Pasca Rilis Surabaya Kota Termacet di Indonesia, INRIX Pilih Sembunyi, Pakar: Tak Bisa Menghubungi Perusahan Itu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sanggahan terhadap hasil survey dari Global Traffic Scorecard pada 2021 yang dirilis INRIX terus dilakukan.

Survey yang dirilis perusahaan analisis data lalu lintas (lalin) yang menyebut bahwa Surabaya menjadi kota termacet di Indonesia terus mendapat penolakan.

Usai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polrestabes Surabaya.

Kali ini juga dilontarkan oleh Pakar Laboratorium Transportasi Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Surabaya.

Namun sayangnya INRIX lebih memilih 'sembunyi' alias lepas tangan.

Hal ini dikatakan Pakar Laboratorium Transportasi Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Surabaya, Hera Widyawati.

Ia menjelaskan, pihaknya juga tidak bisa menghubungi perusahan analisis data lalu lintas tersebut. 

Oleh karena itu, terus melakukan pemantauan melalui pemberitaan pada beberapa media.

“Perhitungannya adalah selisih gate (gerbang) antara pada waktu macet dan tidak macet. Jadi kalau macetnya pendek, maka gate-nya banyak, kalau melihat dari itu akan susah,” kata Hera Widyawati, Jum'at (14/1).

Padahal, menurut dia, kemacetan yang terjadi di Kota Surabaya adalah pada waktu tertentu, serta pada beberapa akses keluar masuk kendaraan di Kota Pahlawan. Indikator lainnya adalah menggunakan GPS anonim.

“Dulu kami memiliki ide, bahwa untuk melihat suatu kepadatan jalan adalah menggunakan big data yang diambil dari mobile atau dari provider. Kemudian yang tidak bisa terdeteksi adalah jenis kendaraan,” ujar dia.

Sebagai pengamat sekaligus pengguna jalan, ia menyampaikan, bahwa arus lalu lintas Kota Surabaya masih bisa terjangkau. 

Maka, menurut dia alangkah lebih bijak bila melihat sebuah kemacetan adalah berdasarkan travel time.

“Kalau kita mau melihat suatu kemacetan, satu jalan saja itu mungkin akan berbeda dengan kalau kita melihat beberapa jalan. Jadi mungkin akan lebih bijak kalau kita melihat travel time,” ungkap dia.

Senada dengan hal tersebut, Pakar Laboratorium Transportasi Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Surabaya Wahyu Herianto menyampaikan, bahwa dia juga heran dengan kesimpulan survei tersebut. 

Menurut dia, apabila survei yang dilakukan pada tahun 2021 saat pandemi dan pengguna angkutan umum yang kurang maksimal, maka bisa menjadi catatan penting.

“Sebetulnya melalui aplikasi Maps akan memudahkan para pengguna untuk memantau kepadatan lalu lintas. Semoga di masa depan bila angkutan umum semakin banyak, maka pengguna kendaraan pribadi bisa beralih atau pindah ke angkutan umum,” kata dia.

Ia menambahkan, apabila melihat situasi kepadatan lalu lintas sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, terlihat bahwa kondisi saat ini level service di Kota Surabaya menunjukkan pada kategori C. 

Artinya, cukup bagus, padahal sebelum pandemi Kota Surabaya berada pada kategori D yang berarti relatif macet.

“Jika survei dilakukan pada saat pandemi, artinya belum normal bila kita semua tidak berupaya agar pengendara kendaraan pribadi itu beralih ke angkutan umum, maka akan terjadi Surabaya semakin macet,” pungkasnya.

Read More

Bantu Pemasaran, PDAM Surya Sembada Gelar Produk UMKM di Kantornya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangkitkan kembali perekonomian di Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya menggelar Produk UMKM Surabaya di Open Space kantor pusat PDAM di Jl Prof Dr Moestopo Nomor 2 Surabaya, Jumat (14/1).

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu mengatakan sesuai arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pihaknya diminta untuk turut serta membantu memasarkan produk UMKM. 

Sebab, bagaimana pun juga PDAM Surya Sembada merupakan salah satu BUMD yang ada di bawah Pemkot Surabaya, sehingga sudah sepatutnya untuk membantu program pemkot.

"Melalui kegiatan gelar produk ini diharapkan akan menumbuhkan kecintaan kita pada produk lokal serta kebanggaan pada produk Indonesia," kata Arief.

Menurutnya, ada empat skema yang akan dikembangkan untuk membantu pemasaran UMKM ini. 

Pertama, PDAM membantu pemasaran UMKM, termasuk hari ini PDAM memfasilitasi UMKM berpameran di gedung PDAM. 

Gelar pameran itu rencananya akan terus dilanjutkan setiap bulannya. 

“Jadi, saya berharap di sini setiap bulan ada gelar UMKM semacam ini, dan tidak hanya sehari, tapi kami minta selama tiga hari,” kata dia.

Kedua, PDAM akan memastikan keandalan layanan air, sehingga mendukung operasional UMKM. 

Ketiga, PDAM akan memberdayakan UMKM dengan cara membeli produk - produk UMKM untuk karyawan maupun operasional perusahaan. 

Kegiatan yang dilakukan antara lain pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk event perusahaan dengan membeli dari UMKM dan seluruh elemen PDAM diminta untuk memakai pakaian batik khas Surabaya, minimal 1 kali dalam seminggu.

“Selain itu juga akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk terlibat dalam pembinaan UMKM seperti menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan sebagainya,” kata dia.

Keempat, turut mensosialisasikan aplikasi PEKEN Surabaya kepada karyawan PDAM Surya Sembada. Bahkan, PDAM juga akan mengoptimalkan aplikasi milik mereka supaya bisa disisipi promosi UMKM. 

“Aplikasi pembayaran itu kalau disisipi iklan UMKM pasti sangat luar biasa, karena kita punya pelanggan sebanyak 600 ribuan pelanggan, jadi cocok untuk online marketing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan usaha Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya Farida Fitrianing Arum menyampaikan terimakasih kepada Direktur Utama PDAM Surya Sembada yang telah membantu memfasilitasi UMKM Surabaya menggelar produk di kantornya.

“Apalagi ini akan dilakukan setiap bulan, tentunya para UMKM ini akan sangat membantu,” kata Farida saat meninjau gelar produk UMKM di kantor pusat PDAM Surya Sembada itu. 

Ia juga menjelaskan bahwa pada gelar Produk UMKM Surabaya kali ini ada 7 UMKM yang bergabung, yaitu Ning Nina Batik, Kriya Punden Batik, Wistara Batik, Chawaty Collection, Mak Mar (minuman herbal), Cenda (cendol susu), dan KUB Mampu Jaya (sepatu kulit sintetis). 

Ke depannya, para UMKM yang akan mengikuti pameran di kantor PDAM itu akan diseleksi lagi.

“Kita kurasi lagi nanti, sehingga UMKM yang kita pajang di sini produknya sudah layak dijual dan dari segi legalitasnya pasti sudah lengkap,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengakui bahwa dukungan dari PDAM Surya Sembada ini akan menjadi semangat baru untuk terus memasarkan produk-produk UMKM ke depannya. 

Apalagi, PDAM itu menjangkau semua kalangan, sehingga diharapkan pemasaran UMKM itu bisa menjangkau lebih banyak lagi warga Kota Surabaya atau pun luar warga Surabaya. 

“Sekali lagi terimakasih banyak Pak Dirut dan teman-teman PDAM, ini sangat membantu UMKM kita,” pungkasnya.

Read More

Sidak di Kawasan Surabaya Pusat, Wali Kota Eri Temukan Saluran Belum Terkoneksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan sejumlah saluran dan brandgang yang berada di kawasan Surabaya Pusat.

Sejumlah saluran itu berada di Jalan Kayoon, Jalan Embong Kenongo (Trillium), Jalan Karimun Jawa, serta Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

Dari hasil tinjauannya tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa sejumlah saluran di kawasan Surabaya Pusat, masih belum terkoneksi satu sama lain. 

Makanya, dia ingin agar pengerjaan tersebut masuk dalam anggaran tahun 2022.

"Ada saluran yang tidak konek satu dengan lainnya. Pertama, saya harus memastikan saluran terkoneksi dan kedua (pengerjaan) harus sudah masuk dalam anggaran," kata Wali Kota Eri, Jum'at (14/1).

Langkah tersebut, kata dia, untuk mengantisipasi terjadinya genangan air di sejumlah kawasan Surabaya Pusat hingga Jalan Dharmawangsa. 

Sebab, ketika hanya mengandalkan pompa Kalidami, maka upaya itu tidak akan mampu mencegah genangan. 

Apalagi dengan intensitas hujan sekarang yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Jalan Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, dan Dharmawangsa meskipun ada sekru di (pompa) Kalidami, itu pun tidak akan pernah mampu (menampung) kalau airnya yang dari Jalan Biliton difull lari ke Dharmawangsa," terangnya.

Makanya, Wali Kota Eri berencana membagi aliran air di kawasan tersebut agar tak hanya menuju ke Kalidami tapi juga ke Sungai Kalimas. 

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan membangun crossing saluran di kawasan Karimun Jawa untuk memecah aliran air tersebut.

"Maka, salah satunya jalan air ini dipecah, digembosi, jangan hanya lari ke sana (Kalidami) semua. Nah, yang di Jalan Biliton saya tarik ke arah depannya Siloam (Sungai Kalimas), saya kasih pompa biar masuk ke sana," ujarnya.

Upaya yang sama juga diterapkan Wali Kota Eri di kawasan Jalan Kayoon Surabaya. 

Terlebih, dari hasil pengecekannya di lokasi tersebut, saluran yang ada di Jalan Kayoon justru tidak terisi air.

"Tadi yang saya lihat, di Kayoon realnya (saluran) yang besar itu kosong kan. Yang besar itu hanya menampung air dari Kayoon saja, padahal itu dekat dengan Kalimas," katanya.

Tak hanya berencana mengkoneksikan saluran di kawasan Kayoon. Wali Kota Eri menilai, bahwa saluran di Jalan Panglima Sudirman, juga harus terkoneksi agar bisa langsung menuju ke Sungai Kalimas. 

Sehingga, aliran air akan terpecah tak hanya menuju ke Grahadi tapi juga ke Sungai Kalimas.

"(Aliran air) yang mengarah ke Basuki Rahmat dan arah Grahadi, tadi saya juga minta (dibuatkan) crossing ke arah Jalan Kenari," pungkasnya. 

Read More

Jaga Stabilitas Harga, Wali Kota Eri Dampingi Menko Airlangga Sidak Operasi Minyak Goreng

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto, melakukan pengecekan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar, khususnya minyak goreng. 

Tinjauan kali ini berlangsung di Pasar Wonokromo Kota Surabaya, Kamis (13/1).

Setelah melakukan pengecekan pada pelaksanaan operasi minyak goreng, Menko Airlangga didampingi Wali Kota Eri dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, langsung berkeliling menuju ke dalam Pasar Induk Wonokromo Surabaya. 

Di sana, dia juga melakukan pengecekan harga bahan pokok di beberapa stand pasar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Deputi Kemenko Perekonomian Rudy Salahudin dan Musdalifah Mahmud, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, dan Ketua Komisi DPR XI RI Dito Ganinduto.

Selain itu, hadir pula Direktur PT. HM Sampoerna Elvira Lianita, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, dan Pimpinan Wilayah Bulog Surabaya Ermin Tora.

Wali Kota Eri mengatakan terkait pantauan dari Menko Airlangga, menginginkan bahwa untuk harga minyak goreng tetap berada di kisaran Rp 14.000. 

Nantinya, apabila ada kenaikan harga, akan segera ditekan oleh pemerintah.

"Pemerintah pusat melalui Pak Menko Airlangga, harga ini normal untuk operasi pasar. Pemkot Surabaya nanti akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar bisa menekan harga dan diupayakan ada subsidi," kata Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menambahkan, berdasarkan tinjauan sidak operasi pasar bersama Menko Airlangga, terdapat beberapa kenaikan harga pada gula dan minyak.

"Pak Menko Airlangga tadi mengatakan gula dan minyak. Tapi yang pasti dari operasi tadi adalah penurunan harga, tetapi juga ada kenaikan harga, namun tidak signifikan," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mengatakan, bahwa tinjauan pasar yang dilakukan adalah untuk melakukan pengecekan harga bahan pokok. 

Salah satunya adalah harga minyak goreng yang sempat melambung tinggi.

"Kami cek operasi pasar, untuk mendukung kebijakan pemerintah dan sekaligus menekan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000," kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan, dalam operasi pasar ini, selain tersedia minyak goreng dengan harga murah, juga terdapat penjualan komoditas lainnya. 

Seperti beras, telur, cabe, dan bawang, yang langsung didukung pemerintah dan Bulog.

"Meski harga gula sempat naik sampai Rp 13.000, tapi di pasar tadi harganya ada yang Rp 11.000 dan bahkan minyak curah harganya mencapai Rp 17.000 - Rp 18.000. Maka kami akan terus memantau dan mendorong penyediaan minyak goreng untuk masyarakat," jelas dia.

Menurut dia, dengan adanya operasi minyak goreng dengan kisaran harga Rp. 14.000, menjadi salah satu regulasi yang sedang diatur dalam keputusan Mendag (Menteri Perdagangan) yang telah diterbitkan. 

Dengan dasar itu, rencananya pada minggu depan harga minyak goreng akan menjadi Rp 14.000.

"Sedangkan gula akan dilihat lagi, karena di Jatim ini kan produksi dan produsen gula sangat baik dari pabrik gula atau kombinasi lain," ujar dia.

Di sisi lain, mengenai intervensi atau kombinasi bersama kementerian yang lainnya, Menko Airlangga menjelaskan, bahwa saat ini Kemendag RI dan Kementerian Pertanian RI sedang berfokus untuk melihat produksi yang dihasilkan petani dan harga yang berkembang di pasar.

"Untuk menstabilkan harga, salah satunya dengan operasi pasar. Selisih harga minyak goreng merk tertentu akan ditanggung pemerintah menjadi harga untuk masyarakat dan didorong dengan harga Rp. 14.000," pungkasnya. 

Read More

Survey Global Traffic Scorecard Tak Sesuai Kenyataan, Polisi: Lalu Lintas Surabaya Kategori Aman dan Lancar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang gerah terhadap hasil survey dari Global Traffic Scorecard pada 2021 yang dirilis INRIX. 

Hasil survey dari perusahaan analisis data lalu lintas (lalin) yang merilis bahwa Surabaya menjadi kota termacet di Indonesia. 

Padahal kenyataannya klaim Dishub Surabaya tak sesuai kenyataan.

Hal yang sama juga dilontarkan Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra.

Menurutnya Polrestabes Surabaya setiap hari melakukan pengaturan, penjagaan, dan patroli di bidang lalu lintas dengan melakukan pemetaan waktu, terkait ruas jalan di Kota Surabaya yang terjadi peningkatan volume kendaraan.

“Secara aplikatif kami akan menugaskan personel dan mempertebal personel bila terjadi kemacetan di suatu titik di Kota Surabaya. Untuk Kota Surabaya berdasarkan tugas kami di bidang lalu lintas, arus lalu lintas bersifat situasional,” jelas AKBP Teddy Chandra, Jum'at (14/1).

Ia juga memaparkan bahwa kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya terjadi saat pagi hari ketika masyarakat mulai beraktifitas. 

Ini disebabkan pula karena Surabaya menjadi daerah aglomerasi keluar masuknya kendaraan para pekerja dari dalam maupun luar kota.

“Ada masyarakat dari luar Kota Surabaya, tentunya terjadi peningkatan volume ketika pagi hari dan pada sore hari saat mereka pulang kerja. Kemudian secara situasional ketika di ruas jalan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat insidentil (aksi unjuk rasa),” paparnya.

Selanjutnya adalah faktor cuaca. Menurut dia, dengan adanya curah hujan dan terjadinya genangan air, menyebabkan kendaraan memperlambat laju kecepatan dan bisa menimbulkan antrian yang panjang. 

Namun, kemacetan yang terjadi di Kota Surabaya, tidak membuat arus lalu lintas menjadi terhenti, melainkan tetap bisa bergerak.

“Jumlah traffic light yang ada di Kota Surabaya dan bidang jalur kereta api juga bisa menjadi hambatan. Tetapi pantauan kami selaku petugas di lapangan, lalu lintas Kota Surabaya masih masuk kategori aman dan lancar,” pungkasnya.

Read More

Gerak Cepat Tangani Balita Kenzo, Wawali Armuji Apresiasi Kerja Camat dan Lurah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tidak tinggal diam ketika melihat warganya yang mengalami kesusahan. 

Terutama kesulitan dalam hal kesehatan, seperti yang dialami oleh bayi Kenzo yang menderita hidrosefalus.

Meskipun Kenzo telah mendapatkan perawatan medis di RS Universitas Airlangga (RS Unair) dan pendampingan intensif dari Puskesmas Balongsari, Wawali Armuji menyempatkan diri menilik kondisi balita tersebut. 

Bersama camat, lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Tandes, ia memberikan semangat kepada keluarga bayi usia enam bulan tersebut.

"Alhamdulillah bayi Kenzo sudah diambil dua kali tindakan medis, secara berkala akan didampingi oleh Puskesmas setempat agar kondisi kesehatan tetap prima," kata Armuji, Kamis (13/1).

Wawali yang akrab disapa Cak Ji itu menuturkan, peran camat, lurah dan LPMK sangat penting mengetahui kondisi warganya. 

Sehingga, ketika ada yang mengalami kesulitan dapat segera tertangani dengan baik.

"Ayo Pak Camat, Pak Lurah sering-sering blusukan, biar tahu kondisi warganya. Sehingga, ketika ada warga yang membutuhkan bantuan bisa cepat teratasi," tutur Cak Ji.

Cak Ji mengusulkan, agar beban keluarga Kenzo tidak terlalu berat, supaya dimasukkan ke database program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih mudah memberikan intervensi.

"Permasalahan di Kota Pahlawan itu kompleks, oleh karena itu butuh gotong royong banyak pihak dan sinergitas lintas sektor. Saya sangat apresiasi camat dan lurah Tandes mau bergerak cepat," imbuhnya.

Setelah mendapat kunjungan dari dari Cak Ji, orang tua Kenzo, Amalia Maharani bersyukur dan berterimakasih. Warga Gedang Asin, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes itu juga berharap, setelah dikunjungi oleh Cak Ji, anaknya bisa lekas sembuh dan tumbuh jadi anak yang sehat.

"Terima kasih Pak Armuji sudah memperhatikan dan menyemangati kami" kata Amalia. 

Read More

Maksimalkan Pelayanan Warga, Pegawai Kelurahan di Surabaya Terus Ditingkatkan Kompetensinya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jajaran tingkat kelurahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus dibekali kompetensi dan pengetahuan. 

Ini sebagaimana instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginginkan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Seperti kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Sawunggaling Lantai 6 Pemkot Surabaya, Kamis (13/1). 

Dalam giat tersebut, Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi pelayanan kelurahan/kecamatan berbasis IT.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi, bahwa garda terdepan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil adalah kelurahan.

"Garda terdepan pelayanan Adminduk tersebut, meliputi aspek edukasi, aspek registrasi (mulai menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi permohonan) dan aspek advokasi," kata Agus.

Menurut dia, saat ini seluruh pelayanan Adminduk bisa didapatkan warga melalui kelurahan. 

Bahkan, produk Adminduk juga dapat dicetak di kelurahan. Termasuk yang dapat dicetak adalah legalisir dokumen Adminduk lama yang formatnya sudah dalam bentuk legalisir digital.

"Kecuali rekam dan pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak bisa dilakukan di kelurahan. Namun, untuk pengambilannya bisa dilakukan di kelurahan," katanya.

Setidaknya ada sejumlah pelayanan yang bisa didapatkan warga melalui kelurahan. Yakni, Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW), Pelayanan Surat Pengantar Nikah, Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha), Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan untuk non formal, Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah, Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dan Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda.

Ada pula, Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKPB), Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah, Pelayanan Surat Pernyataan untuk Persyaratan Pasang Baru (PSB-SR) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Pelayanan Surat Kuasa Khusus untuk Pembayaran Pensiun serta Pelayanan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali dan Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI).

Selain itu, Agus juga menyebut, bahwa jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan sangat perlu untuk kembali memasifkan pendataan kepada penduduk non permanen. 

Pendataan ini dapat dilakukan melalui aplikasi PUNTADEWA. 

"Khususnya bagi wilayah-wilayah yang banyak orang kost sangat perlu untuk dilakukan pendataan secara masif," ujarnya.

Kadispendukcapil Surabaya itu juga berharap, jajaran di tingkat kelurahan terus memasifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan terintegrasi lintas sektor berupa LONTONG BALAP dan LONTONG KUPANG. 

Sebab, masih banyak warga kesulitan karena produk Adminduknya perlu dasar penetapan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama dan belum mengetahui adanya layanan tersebut. 

"Dengan begitu diharapkan agar mendapat perhatian lebih supaya (Duo Lontong) tersebut di-edukasikan ke masyarakat secara masif," tegasnya.

Dalam rangka membantu aspek edukasi ke masyarakat, kata Agus, lurah juga mempunyai kolega kerja yaitu RT Kalimasada dan Ning / Cak Minduk. 

Ia berharap, lurah memasifkan pembinaan agar makin bisa berkolaborasi menyadarkan masyarakat supaya sadar adminduk.

"Agar lebih mantap lagi dalam menyadarkan masyarakat agar lebih sadar adminduk, dalam waktu dekat, segera dicanangkan penyiapan RT rintisan Kalimasada yang merata di seluruh kelurahan ada," terangnya.

Di lain hal, Agus juga menerangkan, bahwa saat ini pelayanan Adminduk di Surabaya sudah tidak perlu lagi meminta surat pengantar dari RT/RW. 

Kecuali, beberapa layanan yang penduduk tersebut datanya belum ada di database seperti KK merah dan penduduk terlantar.

Bahkan, kata dia, surat pengantar untuk pindah datang atau pindah dalam kota dari RT, sekarang sudah tidak diperlukan lagi sebagai syarat pemohon. 

Namun, petugas kelurahan tetap melakukan verifikasi kebenaran informasi tempat tinggal bersama dengan RT. 

"Mohon petugas kita yang datang ke tempat tinggal atau rumahnya. Jadi, bukan pemohon yang disuruh untuk ke Pak RT membawa berita acara," pungkasnya. 

Read More

Stabilkan Harga, Pemkot Surabaya Gelontorkan Minyak Goreng Seharga Rp 14 Ribu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar operasi pasar minyak goreng di sejumlah lokasi di Kota Pahlawan. 

Kali ini operasi pasar minyak goreng di RW 9 Jalan Tambak Dukuh 1, Kelurahan Kepasari, Kecamatan Genteng dan Balai RW 3 Jalan Peneleh Gang 3 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam operasi pasar kali ini, Pemkot Surabaya menggelontorkan minyak goreng yang harganya sangat terjangkau, yaitu Rp 14 ribu. 

Akhirnya, warga pun sangat antusias memanfaatkan operasi pasar itu. 

“Tujuan operasi pasar ini untuk menstabilkan harga pasar. Kita akan melakukan operasi ini hingga beberapa hari ke depan,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Fauzie Mustaqiem, Jum'at (14/1).

Menurutnya, dalam operasi pasar kali pihaknya bekerjasama dengan produsen atau distributor dari PT Mega Suryamas yang menyediakan 700 karton (per karton isi 12 = 8.400 lt), dan PT Smart 500 karton (per karton isi 12 = 6.000 lt). 

“Jadi, kita disupport oleh mereka, makanya harganya hanya Rp 14 ribu,” kata Bang Yos- sapaan Fauzie Mustaqiem.

Ia juga menjelaskan bahwa operasi pasar ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya terutama yang terdampak langsung kenaikan harga minyak goreng itu, seperti para pelaku usaha kecil yang bahan bakunya menggunakan minyak goreng dan juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Makanya kami batasi juga pembeliannya, maksimal setiap orang membeli 2 liter. Masing-masing pembeli juga harus membawa dan menyerahkan fotocopy KTP supaya tidak ada yang double pembeliannya. Kami juga berharap tetap menerapkan protokol kesehatan dan diharapkan membawa tas kantong sendiri serta membawa uang pas,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bang Yos juga berharap kepada warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan operasi pasar tersebut. Sebab, ini adalah salah satu cara untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

“Kebetulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan menggelar operasi pasar di Pasar Wonokromo, yaitu minyak goreng. Artinya, kita sepakat dengan teman-teman di pusat bahwa yang saat ini tidak stabil adalah harga minyak goreng, makanya kita menggelar operasi pasar,” kata dia.

Sementara itu, Nuraini, salah satu warga Tembok Dukuh yang memanfaatkan operasi pasar itu menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan jajaran Pemkot Surabaya yang telah menggelar operasi pasar. Sebab, operasi pasar semacam ini sangat bermanfaat, apalagi minyak goreng harganya terus merangkak naik.

“Alhamdulillah ada operasi pasar semacam ini, jadi lebih ringan. Apalagi keluarga saya sering goreng-goreng, tentu sangat membantu ini. Sekali lagi terimakasih banyak Pak Wali Kota dan jajaran Pemkot Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

Dishub Sebut Survei Surabaya Kota Termacet 'Ngawur'

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menanggapi adanya hasil survey dari Global Traffic Scorecard pada 2021 yang dirilis INRIX. 

Yakni, sebuah perusahaan analisis data lalu lintas (lalin) yang merilis bahwa Surabaya menjadi kota termacet di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan (Dishub), lalu lintas di Kota Surabaya saat ini dinyatakan cukup baik atau relatif lancar.

“Ditandai dengan survei dan data kami bahwa vc ratio di Kota Surabaya cukup bagus, yaitu 0,6 berarti masih kondisi yang cukup bagus. Artinya, kendaraan yang melewati jalan tersebut masih bisa ditampung,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru saat menggelar konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Jumat (14/1).

Sedangkan untuk kecepatan rata-rata atau kecepatan antar kendaraan, berada di angka 40 sampai 41. 

Kemudian, terkait dengan adanya 63 jam atau waktu kehilangan akibat kemacetan, Tundjung menguraikan, apabila dibagi menjadi 360 hari, maka sekitar 10 saja menit waktu yang terbuang di setiap kemacetan.

Tundjung mengaku, tidak mengetahui indikator apa saja yang digunakan oleh perusahaan tersebut dengan menjadikan Surabaya sebagai kota termacet di Indonesia. 

Sebab, bila dilihat pada situasi dan kondisi, Kota Surabaya hanya menunjukkan kemacetan pada pagi dan sore hari.

“Saya tidak tahu yang menjadi dasar apa Surabaya menjadi kota termacet, mereka dihubungi juga tidak bisa. Tapi di situ ditulis bahwa membandingkan jam sibuk dengan jam tidak sibuk, memang ada waktu yang terbuang, tetapi mereka tidak berbicara soal waktu yang ditempuh,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menekan angka kemacetan di Kota Surabaya, pihaknya akan memperbanyak moda transportasi, seperti angkutan massal. Bahkan, di tahun 2022 ini pihaknya mengaku akan mengembangkan feeder.

“Kita juga ada Suroboyo Bus hingga BTS Trans Semanggi Suroboyo, tahun ini juga ada rencana pengadaan feeder sebanyak 36 unit. Mungkin kita menggunakan mobil yang cukup bagus, tapi disesuaikan dengan lebar jalan yang ada,” pungkasnya.

Read More

Petani Kedurus Surabaya Panen Beras Merah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kelompok Tani Kedurus Subur, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berhasil memanen beras merah di lahan seluas 1.500 meter persegi, Jumat (14/1). 

Panen tersebut menjadi salah satu percontohan hasil pembinaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya.

Kegiatan panen kali ini dilaksanakan Kelompok Tani Kedurus Subur bersama Tiga Pilar Kecamatan Karangpilang Surabaya. 

Bahkan, panen dihadiri langsung Camat Karangpilang Febriadhitya Prajatara, Kapolsek Karangpilang Kompol Eko Sudarmanto, Lurah Kedurus serta perwakilan dari DKPP Surabaya.

Camat Karangpilang, Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, penanaman beras merah merupakan salah satu program yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Pada intinya wali kota menginginkan agar ekonomi warga dapat lebih meningkat, salah satunya melalui bidang pertanian.

"Karena kita ketahui rata-rata petani di Indonesia tanamnya beras putih. Jadi beliau (wali kota) menyampaikan agar bagaimana bisa meningkatkan produktivitas, salah satunya melalui beras merah dan nanti akan dilanjut ke beras hitam," kata Febriadhitya saat ditemui di sela kegiatan panen.

Menariknya, panen beras merah di wilayah Kedurus ini dijadikan sebagai salah satu percontohan di bidang pertanian. 

Bahkan sebelum menanam di lahan pertanian, para petani Kedurus telah berinovasi mencoba menanam beras merah di sebuah bak dan berhasil. 

"Setelah pembinaan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DKPP dan dilakukan penanaman sesuai dengan arahan Pak Wali Kota di (lahan) Kedurus ini. Alhamdulillah, pagi ini bisa dipanen, berhasil," terangnya.

Ke depan, pihaknya memastikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal terus hadir di tengah masyarakat. 

Baik itu dalam hal pembinaan, penyuluhan maupun pemberian bibit kepada para petani. 

Bahkan, dia berharap, ke depan wilayah Kedurus tak hanya dimanfaatkan sebagai ekosistem pertanian, tapi juga edukasi dan wisata. 

"Nanti akan ditingkatkan menjadi suatu tempat wisata dan edukasi. Harapan kami bisa lebih mensejahterakan warga Surabaya sendiri, terutama di Kecamatan Karangpilang," tuturnya.

Tak hanya itu, Febri juga menyatakan bakal terus berkoordinasi dengan DKPP Surabaya dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani. Seperti di antaranya, manajemen pemasaran untuk hasil pertanian. 

"Tentunya ketika teman-teman pemkot sudah bisa memetakan dimana harus dipasarkan, nantinya DKPP akan mencoba menularkan kembali agar diperluas," ujarnya.

Sementara untuk pemanfaatan lahan di RW 5 Kelurahan Kedurus sendiri, kata Febri, merupakan bentuk gotong-royong bersama. Lahan tersebut merupakan milik swasta yang diperbolehkan dikelola warga sekitar sebagai ekosistem pertanian. 

"Jadi warga berupaya memanfaatkan lahan ini. Salah satunya untuk pertanian, ada peternakan juga. Nah, disinilah peran dari swasta, pemerintah maupun warga untuk bergotong-royong meningkatkan ekonomi dan membangun suatu wilayah," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangpilang DKPP Surabaya, Yusuf Indra Suryono mengungkapkan, pihaknya sudah lama memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Kelompok Tani Kedurus Subur. 

Bahkan, pembinaan tak hanya dilakukan kepada petani di bidang tanaman pangan, tapi juga hortikultura.

"Di wilayah Kedurus ini kami membina ada dua kelompok tani. Pertama, Kedurus Subur untuk menangani masalah tanaman pangan dan Urban Farmer untuk menangani tanaman horti, budidaya maggot dan ikan," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, lahan di wilayah Kedurus dinilai cocok untuk dijadikan ekosistem pertanian beras merah. 

Nah, sebagai langkah awal, lahan seluas 1.500 meter persegi tersebut dijadikan percontohan sebelum nantinya dikembangkan lebih luas. 

"Jadi di Kedurus ini lahannya cocok, sehingga kami tawarkan kepada Ketua Kelompok Tani untuk ditanam lahan demplot (percontohan). Sementara ini kita beri percontohan dengan bibit sebanyak 15 kilogram," katanya.

Dari hasil menanam bibit 15 kilogram beras merah tersebut, Yusuf menyebut, Kelompok Tani Kedurus Subur telah sukses memanen gabah sekitar 1,2 ton. 

Melihat hasil tanam itu, secara bertahap para petani di wilayah ini akan diajak untuk mulai menanam beras merah.

"Karena kebanyakan petani di sini pakai varietas daerah (beras putih). Nanti perlahan menanam padi beras merah sekaligus ini menjadi program kami. Nah, kalau memang dari kelompok tani mau, kita juga akan menanam padi beras hitam," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kedurus Subur, Miskan menjelaskan, sebetulnya lahan tanam yang sesuai untuk beras merah sekitar 2.500 meter persegi. 

Namun, karena sebagai percontohan di awal, maka penanaman dilakukan di lahan 1.500 meter persegi.

"Berhubung kita masih ragu dengan kondisi lahan yang agak becek, akhirnya kita coba dulu di lahan 1.500 meter persegi, dengan benih 15 kilogram. Kalau hasil panen kurang lebih 1,2 ton gabah, sedangkan berasnya itu biasanya jadi sekitar 70 persen," kata Miskan.

Miskan mengaku, hasil panen beras merah ini pun sebelumnya sudah dipesan oleh sejumlah instansi. 

Menurut dia, menanam beras merah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari beras putih. 

"Dari segi ekonomi lebih menguntungkan beras merah. Bahkan, beras merah ini sudah ada yang menawar sekitar Rp15 ribu per kilogram, berupa beras siap dikonsumsi," pungkasnya.

Read More

Hadiri Pelantikan PWI Jatim, Wali Kota Eri: Pers Harus Sehat, Cerdas, dan Berwibawa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghadiri pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) Periode 2021-2026, yang berlokasi di Grand Ballroom Mercure Hotel, Rabu (12/1). 

Turut dalam acara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Waka Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, dan Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua PWI Jatim terpilih Lutfil Hakim dan seluruh jajaran pengurus PWI Jatim periode 2021-2026, yang telah dilantik. 

Menurut dia, dengan terpilihnya ketua dan pengurus untuk periode 2021-2026, diharapkan bisa memegang amanah dan semangat untuk seluruh insan pers yang ada di wilayah Provinsi Jawa timur.

"Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk pers yang sehat, cerdas, dan berwibawa di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri, Kamis (13/1).

Selain itu, Wali Kota Eri berharap kepada para insan pers di Jatim bisa menjunjung tinggi persaudaraan, kejujuran, yang dilandasi keimanan. 

Sebab, tugas utama pers adalah untuk memberikan bimbingan, penerangan, dan konfirmasi kepada masyarakat.

"Terus semangat dan kuat untuk mengemban amanah, demi seluruh insan pers," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua PWI Jatim terpilih, Lutfil Hakim beserta seluruh pengurus PWI Jatim periode 2021-2026. 

Ia berharap, dengan amanah yang diemban bisa membantu untuk mengcover kebutuhan seluruh insan pers di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"Karena tim squad PWI Jatim ini terbanyak di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Selamat semua, mudah-mudahan sehat, sukses, dan berkah," ujar Gubernur Khofifah.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengatakan bahwa kehadiran para pemimpin daerah, dalam acara Pelantikan PWI Jatim periode 2021-2026, merupakan bentuk kepedulian para pemimpin pada kehidupan pers di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"Karena tanggung jawab kehidupan pers juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder," ujar Lutfil Hakim.

Lutfil melanjutkan bahwa PWI Jatim, merupakan komponen masyarakat pers yang memiliki 1.300 ribu anggota dengan 1.200 anggota sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) melalui PWI.

"Mudah-mudahan atensi dan perhatian para pimpinan daerah bisa menjadi semangat kawan-kawan pers untuk bekerja terus profesional dan kredibel, untuk menunjukan pers yang sehat, cerdas, dan berwibawa," pungkasnya. 

Read More