Pemkot Pastikan Pasien Omicron di Surabaya Tinggal Satu Kasus

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan empat pasien Omicron yang sebelumnya terpapar akibat melakukan perjalanan ke luar kota, semuanya telah dinyatakan sembuh oleh tim medis.

“Empat itu sudah sembuh semuanya. Kemudian, terdapat tambahan pasien yang terkonfirmasi Omicron, yakni sebanyak 13 pasien,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, Rabu (26/1).

Nanik menerangkan bahwa 13 pasien yang terkonfirmasi varian Omicron tersebut, adalah orang-orang yang telah melakukan perjalanan luar kota dan terdeteksi oleh ITD (Institute of Tropical Disease) secara bergiliran. 

Beruntungnya, setelah mendapat perawatan di rumah sakit, 12 diantaranya telah dinyatakan sembuh.

“Kemudian, berdasarkan hasil swab ulang dari kasus tersebut, satu pasien masih dinyatakan positif. Jadi yang masih dalam perawatan ada satu pasien dan mudah-mudahan segera sembuh,” terangnya.

Sebagai upaya untuk mencegah varian Omicron di Kota Surabaya, Nanik meminta kepada seluruh masyarakat untuk konsisten dalam menerapkan prokes dalam berkegiatan sehari-hari di lingkungan publik.

“Kami juga terus memperkuat upaya 3T (Testing, Tracing dan Treatment) secara agresif dan massif, kemudian memfasilitasi tempat isolasi terpusat bagi yang terkonfirmasi positif sampai sembuh,” kata dia,

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap keluar masuknya warga luar Kota Surabaya, serta memastikan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) telah melakukan karantina sesuai SOP melalui peran Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo di masing-masing wilayah.

“Masyarakat harus selalu patuh dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi secara tertib agar bisa terlacak jika ada kasus konfirmasi ataupun kontak erat di tempat umum. Disamping itu juga, dapat mendeteksi kapasitas layanan publik telah overload atau belum,” jelas dia.

Nanik menambahkan, secara umum gejala yang ditunjukkan oleh pasien yang terpapar varian Omicron adalah gejala ringan. 

Sehingga, apabila mempunyai gejala batuk dan pilek, serta telah melakukan perjalanan dengan riwayat perjalanan luar kota yang berisiko, harap segera memeriksakan diri untuk dilakukan swab.

“Hal ini  sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran varian Omicron,” kata dia.

Oleh karena itu, Nanik memastikan bahwa tingkat kesembuhan dari paparan varian Omicron cukup cepat. 

Maka, ia meminta masyarakat agar tidak panik dan tetap melakukan aktivitas sehari-sehari seperti biasa dengan menerapkan prokes dengan ketat.

“Varian Omicron  di Kota Surabaya rata-rata menunjukkan keluhan tanpa gejala sampai dengan gejala ringan, akan tetapi kita wajib tetap waspada terhadap penyebaran varian omicron dimanapun berada,” pungkasnya.

Read More

Kelengkapan Identitas Merupakan Disiplin Awal Seorang Prajurit

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Wujudkan Puspenerbal yang tertib dan disiplin, Satuan Provos (Satprov) Denma Puspenerbal melaksanakan Operasi penegakan ketertiban dan disipilin (Opsgaktibplin) di Kesatrian Markas Komando (Mako) Puspenerbal jalan Raya Juanda Kec. Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Rabu (26/1/2022).

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan displin prajurit dan menindaklanjuti perintah Kasal Laksamana Yudo Margono, agar Pomal jajaran mengaktifkan Opsgaktif di pintu-pintu keluar masuk kompleks Angkatan laut guna cegah dini terjadinya pelanggaran hukum terhadap prajurit dan keluarganya.

Kegiatan Opsgaktibplin yang di pimpin oleh Kasatprov Mayo Laut (PM) Anang Ardiono diawali dengan apel kelengkapan, pengarahan Kasatprov Denma dan selanjutnya  pembagian tupoksi (Tugas Pokok Fungsi) personil dalam pelaksanaan Opsgaktibplin tersebut.

Menurut Mayor Anang dalam pelaksanaan Opsgaktibplin ini dengan tujuan untuk Pemeriksaan Identitas diri/KTA, surat dan kelengkapan kendaraan,  kelengkapan fisik kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor registrasi kendaraan TNI, penyalahgunaan stiker TNI, Pelanggaran kelengkapan surat kendaraan TNI dan peruntukkannya termasuk pemakaian seragam dinas yang resmi.

Pada pelaksanaan Opsgaktibplin yang dilaksanakan Satprov Denma sebagai bentuk meminimalisir tindak pelanggaran personil maupun materiil yang ada. Saya selaku Kasatprov mengharap agar dengan dilaksanakannya Opsgaktibplin tersebut semakin meningkatkan disiplin prajurit dan menekan angka pelanggaran prajurit, Jelasnya.

“Pelaksanaan Opsgaktibplin kali ini berjalan dengan tertib, Prajurit dan PNS yang tidak bisa menunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan akan diberikan sanksi berupa tilang,” pungkas Kasatprov. (Dispen Puspenerbal)

Read More

Terkait Dugaan Korupsi Kapal, Kejari Aceh Singkil Tunggu Audit BPKP

KABARPROGRESIF.COM: (Banda Aceh) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menyebutkan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal dengan nilai Rp1,2 miliar masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen Kejari Acej Singkil Rahmad Syahroni Rambe di Banda Aceh, Rabu, mengatakan secara umum proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kapal tersebut sudah tuntas.

"Penyidik telah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab. Namun, nama-nama tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Aceh," kata Rahmad Syahroni Rambe.

Rahmad Syahroni mengatakan pengadaan kapal dengan nama Kapal Singkil 3 dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. 

Anggaran pengadaan sebesar Rp1,2 miliar, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2018.

"Dari hasil penyidikan ditemukan pengadaan kapal tidak sesuai spesifikasi dan penggelembungan harga. Kapal jarang terlihat beroperasi. Selain itu, tutup mesin kapal hilang tidak lama sejak kapal tersebut tiba di Singkil," kata Rahmad Syahroni Rambe.

Rahmad Syahroni Rambe mengatakan penyidikan sempat terkendala pandemi COVID-19. 

Penyidik juga harus ke Surabaya di Jawa Timur dan Medan di Sumatera Utara untuk meminta keterangan ahli.

Selain itu, kata Rahmad Syahroni, penyidik juga menyita kapal dengan daya tampung 16 penumpang tersebut sebagai barang bukti. 

Selanjutnya, penyidik menitipkan kapal tersebut ke Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

"Penyidikan perkara telah selesai dilakukan penyidik. Penyidik segera menetapkan para tersangka setelah menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Aceh," kata Rahmad Syahroni Rambe.

Read More

Yang Lain Pria, Hanya Polwan ini Wanita Jadi Brimob, Komandan Sampai Beri Jempol

KABARPROGRESIF.COM: (Tarakan) Ada momen tak terduga saat penyambutan Bintara Remaja (Baja) Angkatan 45 di Makosat Brimob Polda Kaltara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. 

Terdapat seorang Polisi wanita (Polwan) yang menjadi satu-satunya wanita di penerimaan pasukan Brimob baru tersebut.

Para bintara muda itu digembleng tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. 

Hal itu dilakukan sebelum mereka memasuki markas Satuan Brimob Polda Kaltara.

Sang komandan bahkan tampak bangga dengan kehadiran sang Polwan lantaran menjadi wanita satu-satunya yang menjadi anggota baru pasukan Brimob.

Penerimaan Bintara Remaja di Markas Brimob Kaltara

Melansir dari kanal YouTube BUSET KALTARA, bertajuk 'Selamat Datang Baja Angkatan 45'. Dalam video berdurasi 6 menit 43 detik tersebut, menampilkan momen kala para Bintara Remaja Polri yang diterima di markas Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara.

Seperti tradisi Brimob pada umumnya, sebelum memasuki gerbang markas, Baja Angkatan 45 itu harus melewati sejumlah rintangan.

Mereka berjalan kaki dan berlari menyusuri jalan, bahkan melalui Resor Tarakan. Nyanyian yel-yel begitu kompak terus dilantunkan pasukan muda tersebut hingga mendekati markas Satuan Brimob Polda Kaltara.

Satu-satunya Polwan Jadi Anggota Baru Pasukan Brimob.

Sosok seorang Polwan bernama Merlin menjadi sorotan dalam penerimaan anggota baru pasukan Brimob tersebut. 

Wanita yang kini berpangkat Brigadir Polisi Dua Polri (Bripda) tersebut menjadi wanita satu-satunya anggota baru Brimob di angkatannya.

Bahkan dalam perjalanan menuju markas, ia sekian kali diamanahi menjadi pimpinan pasukan. Merlin bertindak memimpin yel-yel hingga mengarahkan barisan.

"Kamu kenapa masuk Brimob?," tanya komandan Hady.

"Siap, karena saya adalah jiwa pasukan," tegasnya.

Bikin Komandan Salut.

Sebelum memasuki markas Satuan Brimob Polda Kaltara, pasukan diwajibkan jalan jongkok belasan meter. 

Mereka kemudian mengikuti serangkaian acara sambutan ditutup dengan doa bersama dan bersujud di depan gerbang.

Semua anggota baru itu disiram dengan air bunga oleh Komandan Satbrimob Polda Kaltara, Kombes Pol Muhajir. 

Bahkan dia memberi semangat kepada mereka, satu per satu dengan membelai kepala.

Kehadiran Merlin membawa warna baru dan semangat juang hingga membuat salah seorang perwira Brimob berpangkat AKBP salut. Sang komandan bahkan memberinya acungan jempol, tanda kagum.

"Harus kuat. Mantap," ujar perwira menengah Polri itu.

Read More

Ramai Dana Hibah PJU, Kadishub Bungkam, Inspektur Jatim: Saya Cek Lapangan!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Inspektur Provinsi Jatim, Helmy Perdana Putra belum mau bicara banyak terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah lampu penerangan jalan umum (PJU) tahun anggaran 2020, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jatim.

“Itu hasil pemeriksaannya BPK RI, jadi Itprov (Inspektorat Provinsi) tidak punya kewenangan terhadap masalah yang sudah diperiksa BPK RI. Masalah adanya penyimpangan PJU dan perintah (dari Pj Sekdaprov Jatim) kepada Itprov baru tahu dari berita sampeyan ini, jadi bagaimana bisa jawab?” kata Helmy, Rabu (26/1/2022).

Ketika ditanya apa langkah Inspektorat Jatim, Helmy berjanji akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. 

“Saya kan harus cek lapangan dulu terkait kebenaran masalah tersebut, baru bisa beri penjelasan. Posisi saya lanjut ke Jambi mendampingi Ibu Gubernur (acara Misi Dagang),” tuturnya.

Sedangkan Kadishub Jatim Nyono yang sempat ditanya wartawan ketika menghadiri sebuah acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu, mempersilakan media agar menanyakan kepada Inspektorat Jatim. 

Saat diklarifikasi melalui ponsel setelah Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi bersuara, Nyono pun masih bungkam. 

Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Wilayah Provinsi Jatim diminta turun untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah lampu penerangan jalan umum (PJU).

Hal ini disampaikan Pj Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertemu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Selasa (25/1/2022).

“Tentunya Inspektorat turut membantu mengkomunikasikan temuan BPK itu dengan OPD terkait, untuk menangani kasus itu,” kata Wahid.

Menurut Wahid, nomenklatur anggaran hibah lampu PJU ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim. Apakah ada di dinas lain juga? 

“Nggaklah, lampu PJU ada di dinas perhubungan, karena itu lampu,” tegasnya.

Wahid tidak merinci terkait langkah lain yang akan dilakukan Pemprov Jatim terkait masalah ini. 

“Itu ranahnya aparat hukum, karena sudah jadi temuan BPK”. Sejauh ini ada laporan? 

“Lha itu hasil temuan BPK,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim Mathur Husairi mengatakan ini sebenarnya bukan ranahnya Inspektorat. 

Ia menambahkan Inspektorat ini hanya ketika audit internal. 

“Karena ini sudah melewati 60 hari dari LHP BPK, maka BPK sebenarnya bisa melempar kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” jelasnya.

Mathur meminta Kejaksaan Tinggi dan jajarannya mengungkap siapa yang terlibat dalam dana hibah di Jatim. 

"Jangan hanya kelompok masyarakat (pokmas) yang jadi korban. Kejati harus segera bertindak ketimbang KPK yang membuka kasusnya. Nah, kalau anggaran yang diduga disalahgunakan itu dikembalikan saya rasa kok enak banget, karena mens rea-nya ada,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur Amar Syaifudin mengatakan, sebenarnya BPK sudah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Jatim agar mengembalikan uang senilai Rp 40,9 miliar ke kas daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini karena dinilai BPK ada ketidaksesuaian spesifikasi dan pemahalan harga.

Hanya saja, menurutnya, hingga Laporan Pertanggungjawaban Gubernur belum juga dikembalikan. 

“Kalau belum dikembalikan ini kan harusnya sudah masuk ranah hukum. Sebenarnya meskipun tidak ada laporan APH sudah bisa langsung memprosesnya,” jelasnya.

Read More

Pupuk Sinergitas, Dandim Lamongan Adakan Turnamen Voli

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya mewujudkan herd immunity terus dilakukan di lingkungan Kodim 0812/Lamongan. 

Salah satunya, melalui adanya turnamen voli Dandim Cup pada Rabu, 26 Januari 2022.

Turnamen itu, digelar antar instansi dan jajaran yang ada di wilayah teritorial Kodim dengan harapan terwujudnya kebersamaan dan sinergitas.

Demikian dikatakan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf.

Dijelaskan Dandim, adanya gelaran turnamen itu diharapkan bisa meningkatkan sinergitas antar institusi yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Jadi, sinergitas itu perlu kita jaga dan kita rawat dengan sebaik mungkin,” kata Letkol Endi.

Bukan kemenangan, menurut Dandim, pelaksanaan turnamen itu mengutamakan adanya soliditas, sinergitas dan sportifitas.

“Kemenangan, bukan tujuan utama diadakannya turnamen ini, tapi bagaimana caranya supaya semua institusi ini bisa saling kompak,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Wali Kota Makassar Laporkan Kerugian Negara dalam Proyek Jalan Metro Tanjung Bunga

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Wali Kota, Danny Pomanto melaporkan potensi kerugian negara dalam proyek jalan metro tanjung bunga.

Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Balaikota, Selasa (25/1/2022).

Kunjungan membahas rencana tim pemeriksa melakukan audit interim terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2021.

Danny usai pertemuan mempersilahkan dan memberi keleluasaan dalam pengungkapan fakta.

"Saya sudah perintahkan untuk support BPK semaksimal mungkin dalam pengungkapan fakta yang akan diaudit," ujarnya.

Dia menyebutkan sejumlah masalah yang perlu diungkap, seperti pengerjaan jalan metro tanjung bunga.

Dalam pandangannya, ada kerugian negara yang besar. Menyusul biaya proyek sangat besar, namun hanya menjangkau 250 meter.

Kemudian dibandingkan proyek di tempat yang sama. Biaya tidak berbeda jauh dengan panjang hingga 5 kilometer.

"Potensi kerugian negara itu jelas-jelas, (di Jl Metro) itu Rp 33 miliar cuma 250 meter. Ini kita (sekarang) tidak cukup 90 miliar 5 KM, 2 arah lagi. Itu aneh jelas sekali. itu masuk tahun lalu jadi sekarang diaudit," jelasnya.

Masalah lainnya, kebocoran pajak di Bapenda hingga dan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lebih lanjut, Danny berharap berharap dibawah kepimpinannya bersama Fatmawati Rusdi bisa mengantar pemerintah kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Saya kira di zaman saya dengan ibu Fatma, tentunya kita akan optimis meraih WTP," harapnya.

Read More

Ketua KPK Mulai Kini Putuskan Tak Ada Lagi OTT, Ini Sebabnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai saat ini tak akan lagi menggunakan istilah Operasi Tangkap Tangan alias OTT. 

Sebagai gantinya, lembaga anti rasuah itu bakal menyebut kode tersebut dengan ungkapan Tangkap Tangan (TT).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di kompleks Senayan, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK untuk menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III soal pendekatan apa yang dilakukan KPK sebelum melakukan tangkap tangan.

“Dalam kesempatan ini perkenankan menyampaikan, kami tidak lagi menggunakan istilah OTT, tapi tangkap tangan,” katanya dikutip pada Rabu, 26 Januari 2022.

Lebih lanjut Firli menjelaskan alasannya, yakni dasarnya prinsip hukum.

“Kenapa (tak lagi pakai OTT)? Karena dalam konsep hukum yang dikenal adalah tertangkap tangan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua KPK menjawab pendekatan lembaganya dalam sebelum tangkap tangan koruptor.

Setidaknya, kata dia, KPK akan lakukan tiga pendekatan sebelum menangkap koruptor dan sejenisnya.

“Karena itu sebelum seseorang kita lakukan tangkap tangan, tentulah kita sudah lakukan tiga pendekatan sebelumnya,” tuturnya.

Hal yang dimaksud, kata Firli, yaitu mulai upaya pendidikan masyarakat, upaya pencegahan melalui 8 area intervensi.

Menurutnya, bila sebuah area pelayanan publik itu punya angka indeks bersih korupsi yang rendah maka KPK meyakini area tersebut rawan korupsi. ***

Read More

BPK Temukan Penyimpangan Hibah PJU Rp40,9 Miliar, DPRD Jatim: Aparat Hukum Harus Turun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meminta Inspektorat menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyimpangan dana hibah Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp40,9 miliar. 

Sebab, proyek tersebut ada di Dinas Perhubungan Jatim.

"Itu sudah masuk ranah hukum karena jadi temuannya BPK. Tentu Inspektorat akan membantu mengomunikasikan temuan BPK itu dengan OPD terkait," kata Pj Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi, Rabu (26/1/2022).

Namun, permintaan itu ditentang anggota DPRD Jatim Mathur Husairi. Sebab, menurutnya persoalan pengadaan lampu PJU ini bukan ranah Inspektorat. Menurutnya, Inspektorat ini hanya ketika audit internal.

"Karena ini sudah melewati 60 hari dari LHP BPK, maka BPK sebenarnya bisa melempar kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH)," ujarnya.

Dia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan jajarannya mengungkap siapa yang terlibat dalam dana hibah di Jatim. 

"Kejati harus segera bertindak ketimbang KPK yang membuka kasusnya. Kalau anggaran yang diduga disalahgunakan itu dikembalikan saya rasa kok enak banget," ujarnya.

Terpisah, Ketua lembaga Center For Islam and Democracy Studie's (CIDe') Ahmad Annur mengaku sempat melakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terkait hal ini. 

Dia mengungkapkan, pada September 2019 lalu, ada sebanyak 210 proposal kelompok masyarakat (pokmas) yang mengajukan pengadaan LPJU.

Kemudian Juli 2020, sejumlah pokmas yang telah didisposisi itu direkomendasi untuk mendapat kucuran dana pengadaan lampu PJU. 

Kemudian, pokmas-pokmas ini pun menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). 

"Tahun itu, anggaran untuk dana hibah pengadaan LPJU mencapai Rp75,134 miliar.

Setidaknya, ada dua kabupaten yang paling besar penerimaan anggarannya, yaitu Kabupaten Lamongan menerima Rp65,4 miliar dan Kabupaten Gresik Rp6,45 miliar. 

"Dari hasil investigasi dan analisis terhadap penggunaan dana hibah ini, terdapat dugaan korupsi dalam pengadaan lampu PJU ini sebesar Rp40,9 miliar di Lamongan," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim Amar Syaifudin mengatakan, sebenarnya BPK sudah merekomendasikan kepada Dishub Jatim utuk mengembalikan Rp40,9 miliar ke kas daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Hanya saja hingga Laporan Pertanggungjawaban Gubernur belum juga dikembalikan.

"Kalau belum dikembalikan ini kan harusnya sudah masuk ranah hukum. Sebenarnya meskipun tidak ada laporan, APH sudah bisa langsung memprosesnya," katanya.

Read More

Dinkes Surabaya Gerak Cepat Tangani DBD di Menur Pumpungan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya gerak cepat menangani kasus DBD di wilayah RW 10 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. 

Bahkan, Dinkes Surabaya sudah melakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah Menur Pumpungan itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan epidemiologi terkait laporan 15 anak yang terserang DBD di wilayah RW 10 Menur Pumpungan itu. 

Hasilnya ditemukan adanya 4 kasus DBD, dan hanya 1 suspek dengan gejala demam tetapi hasil laboratorium dalam kondisi normal.

“Satu pasien yang suspek ini langsung kami rujuk ke RSU Haji untuk mendapatkan pemantauan yang lebih intensif. Dia juga sudah dirawat secara intensif. Selain itu, tidak ditemukan kasus konfirmasi DBD lainnya,” tegas Nanik, Rabu (26/1).

Di samping itu, terkait adanya laporan anak yang meninggal akibat DBD di wilayah itu juga telah dilakukan penelusuran, dengan hasil adanya surat keterangan surat persangkaan penyebab kematian dari RS adalah gagal sirkulasi dan MODS. 

Menurut Nanik, hasil konfirmasi lanjutan terhadap kasus tersebut memang didapatkan pasien terkonfirmasi positif DBD berdasarkan hasil laboratorium pada tanggal 24 januari 2022.

“Sebelumnya di tanggal 22 Januari 2022 juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil normal. Namun, ternyata perubahan kondisi klinis pasien cepat berubah,” ujarnya.

Oleh karena itu, mengingat cepatnya perubahan kondisi klinis pasien Demam Berdarah Dengue, maka diharapkan masyarakat segera melakukan pemeriksaan laboratorium rutin terhadap kasus demam lebih dari 3 hari, tentunya dengan gejala yang mengarah ke infeksi dengue seperti nyeri kepala, mual, nyeri otot, nyeri di belakang bola mata dan adanya bercak kemerahan di kulit.

“Nah, apabila sudah didiagnosa positif DBD, maka segera melaporkan ke puskesmas terdekat atau ke kelurahan atau kecamatan untuk segera dilakukan penyelidikan epidemiologi, yaitu kegiatan pencarian penderita demam serta pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD di rumah penderita dan rumah sekitarnya dalam radius 100 meter,” kata dia.

Setelah itu, penyelidikan epidemiologi juga akan dilanjutkan dengan penanggulangan fokus yang terdiri dari penguatan PSN. 

Hal ini penting dilakukan untuk memastikan benar-benar tidak ada jentik nyamuk, lavarsidasi selektif untuk memberantas jentik penampungan air yang sulit dikuras, dan juga fogging fokus untuk memutus mata rantai penularan apabila ditemukan adanya jentik atau nyamuk penular di wilayah tersebut.

“Selanjutnya, upaya penting yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit DBD adalah Gerakan 3M Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik secara serentak dan terus menerus oleh seluruh masyarakat bersama stakeholder, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan bersama dengan puskesmas dan kader kesehatan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, dapat pula dilakukan upaya pencegahan lainnya untuk mengurangi resiko tergigit nyamuk. 

Salah satunya dengan menanam tanaman pengusir nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, memasang kasa nyamuk, menggunakan kelambu, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan baju panjang, serta menghindari menumpuk barang-barang dan menggantung pakaian, karena itu akan menjadi tempat peristirahatan nyamuk.

Menurut Nanik, kondisi musim penghujan dengan curah hujan yang tidak menentu disertai cuaca panas, memang menimbulkan potensi peningkatan populasi nyamuk dan tingkat agresifitas nyamuk vektor atau pembawa virus dengue. 

Makanya, kasus DBD di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan di awal Januari 2022.

“Berdasarkan data yang kami miliki, pada bulan Januari 2022 telah ada 31 kasus yang terkonfirmasi DBD dengan mayoritas menyerang anak usia 5-14 tahun,” katanya.

Oleh karena itu, seluruh warga Surabaya dihimbau untuk waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan tidak ada jentik di lingkungannya masing-masing, baik di dalam maupun di luar rumah. 

Ia juga memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan terus menguatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD.

“Salah satunya dengan melakukan kerja bakti massal dan PSN serentak untuk memberantas tempat berkembangbiaknya nyamuk, menguatkan peran dan fungsi kader kesehatan untuk memantau lingkungan di masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Dinkes akan terus melakukan konsultasi dengan ahli/pakar terkait perkembangan kondisi Infeksi Dengue di Indonesia, melakukan pemeriksaan identifikasi spesies jentik di Kota Surabaya dari beberapa habitat pontensial lain, selain air bersih yang dicurigai berisiko menjadi tempat berkembangbiaknya jentik aedes seperti genangan di selokan atau parit.

“Berbagai upaya ini penting supaya kita bisa melakukan pencegahan yang lebih optimal. Jadi, ayo kita bersama-sama mencegah DBD dengan memberantas jentik,” pungkasnya. 

Read More

Interoperabilitas Kekuatan Otot Lengan, Keseimbangan, dan Kecepatan Reaksi Tatkala Melesatkan Anak Panah

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Dalam rangka menyambut HUT Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Kupang Ke 25 Tahun, Lanudal Kupang menggelar lomba olahraga Panahan dan Lempar pisau beregu antar bagian bertempat di Gedung Serbaguna dan area Lempar Pisau Mako Lanudal Kupang. Selasa (25/1/2022).

Kegiatan yang dibuka oleh Komandan Lanudal Kupang Letkol Laut (E) Nasrul Azharudin C. S.T., M.Tr. Hanla ini, melibatkan peserta dari seluruh personel Lanudal Kupang yaitu Perwira, Bintara, Tamtama, PNS dan PHL, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Sekretariat, Staf Operasi, Staf Minlog, Staf progar, Staf Satma, Staf Satbek, Staf Satang dan Balai Pengobatan, terbagi dalam 4 group.

Adapun hasil perlombaan internal panahan barebow jarak 20 meter dengan rincian, Juara 1 diraih oleh  Staf Minlog, Juara 2 Staf Satang dan Juara 3 dari Staf Satma, sedangkan untuk perlombaan lempar pisau jarak 6 meter, Juara 1 diraih oleh Balai Pengobatan, Juara 2 Staf Sekretariat dan Juara 3 dari Staf Satma.

Selama kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. (Dispen Puspenerbal)

Read More

Sejumlah Kapolres jajaran Polda Jatim dimutasi, ini daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia (TR) nomor ST/164/1/KEP/2022.

Untuk wilayah Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko dipromosikan menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri. Posisinya digantikan Kombespol Dirmanto yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Dirintelkam Polda Jatim Kombespol Yuda Gustawan menjabat Dirpolitik Baintelkam Polri. 

Kepemimpinan Yuda akan digantikan Kombespol Dekananto Eko Purwono yang sebelumnya menjabat Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri.

Selain itu, ada sejumlah Kapolres jajaran Polda Jatim masuk ke telegram itu. Salah satunya, Kapolres Malang AKBP Bagus Wibisono Handoyo yang akan menjabat sebagai Wadirresnarkoba Polda Jatim.

Posisinya digantikan AKBP Ferly Hidayat yang sebelumnya menjabat Kasubbag Bungkol Spripim Mabes Polri.

Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto akan digantikan AKBP Wimboko. 

Alumni Akademi Kepolisian (AKPOL) 2001 itu sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. 

Perwira menengah lain yang masuk gerbong mutasi AKBP Eka Yekti Hananto yang bakal menjabat sebagai Dirtahti Polda Jatim menggantikan AKBP Deni Abraham.

Jabatan sebagai Kapolres Lumajang akan diganti AKBP Dewa Eka Putu Darmawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota. 

Terakhir, Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Suryono menjabat sebagai Kapolres Madiun Kota.

“Ya betul, mutasi hal yang alamiah dalam rangka pembinaan karir. Selain itu untuk meningkatkan performa kinerja serta penyegaran di lingkup organisasi,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko yang dalam waktu dekat naik pangkat menjadi Brigjen, Selasa (25/1/2022) malam.

Read More