Tim Gabungan Kejagung hingga Kejari Tangkap Buronan Korupsi RSUD Bangkinang di Solo

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Tim gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo menangkap buronan kasus korupsi pembangunan ruang instalasi rawat inap RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Buronan bernama Emrizal itu ditangkap di kawasan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/1/2022) lalu dengan nilai kerugian menyentuh angka Rp 8 Miliar.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Surya F Diansyah menjelaskan, awalnya pihaknya mendapat kabar dari Kejaksaan Agung yang meminta bantuan guna menangkap buronan korupsi di Solo.

"Kemudian kita mencari informasi, kemudian mendapati kalau DPO ini sembunyi disalah satu mess PT dikawasan Nusukan," ujarnya, Rabu (2/2/2022).

Setelah mendapatkan lokasi, Surya menjelaskan tim gabungan mendatangi lokasi tersebut. Awalnya satpam mess mengatakan jika Emrizal tidak ada di dalam.

"Namun kita tidak percaya begitu saja. Setelah kita masuk, dia berada di toilet lantau dua bangunan tersebut. Kemungkinan dia sudah tahu kalau kita datang, kemudian sembunyi saat digerebek," paparnya.

Ditambahkan Surya untuk tersangka sendiri telah dibawa tim Kejagung Selasa (1/2/2022) untuk selanjutnya diserahkan ke Kejati Riau.

"Kalau kasusya seperti apa saya tidak berani. Kita hanya bakcup penangkapan saja," tegas Surya.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi atau Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto membenarkan perihal diamankan seorang saksi Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Benar telah diamankan saksi DPO dalam perkara dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang rawat inap tahap III di RSUD Bangkinang inisial E,” ujarnya, Selasa (1/2/2022).

“Dia ditangkap tanpa perlawanan, yang bersangkutan kemudian sudah dibawa ke Kantor Kejari Surakarta sambil menunggu koordinasi dengan Kejati Riau,” sambungnya.

Read More

Besok, Laksdya TNI Agung Prasetiawan Dilantik Menjadi Pangkoarmada RI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono akan melantik Laksdya Agung Prasetiawan , Kamis (3/2/2022), sebagai Panglima Komando Armada Republik Indonesia ( Pangkoarmada RI ). Sebelumnya, Laksdya Agung menjabat sebagai Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal).

"Komando Armada RI besok akan kita laksanakan upacara pelantikan, di mana Keputusan Panglima TNI sudah terbit sehingga harus kita laksanakan untuk pengangkatan," tutur Yudo kepada wartawan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Lebih jauh disampaikan Yudo, Pangkoarmada RI akan membawahi Koarmada I, II, hingga III. Menurutnya, di bidang operasional Koarmada RI berada di bawah Panglima TNI, sedangkan pembinaan berada di bawah KSAL.

"Jadi hampir sama fungsinya dengan Koarmada I, II, III. Namun, karena ini Koarmada RI, sehingga dia membawahi operasionalnya Komando Armada I, II, III," katanya.

Dalam sementara waktu, Markas Besar Koarmada RI akan mengambil tempat di Ibu Kota Jakarta. Wilayah tugas Koarmada I meliputi wilayah laut Indonesia bagian barat.

Sementara, Koarmada II membawahi wilayah laut Indonesia bagian tengah. Sedangkan Koarmada III membawahi wilayah laut Indonesia bagian timur.

Sebagai informasi, Koarmada RI merupakan satu dari 4 satuan baru yang dibentuk oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Pembentukannya resmi tertuang dalam SK Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Read More

Komandan Pasukan Elite Polri Tiba di Ambon

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Anang Revandoko mendatangi Kota Ambon.

Kedatangannya dalam rangka untuk memberikan penghargaan secara langsung kepada Satuan Brimob Daerah (Satbrimobda) Maluku dan Komandan Satuan Brimob.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan kedatangan komandan pasukan elite Polri tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada dan Satuan Brimob Polda Maluku dan Dansat Brimob Polda Maluku atas keberhasilan dalam menangani konflik di Poso dan Papua serta beberapa daerah lain termasuk Maluku.

"Jadi penghargaan diberikan atas keberhasilan Dansat Brimob dan Satbrimob Polda Maluku dalam menangani beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Papua dan Poso serta Maluku dan beberapa daerah lain," kata Roem Ohoirat, Rabu.

Selain untuk memberikan penghargaan, kedatangan Dankor Brimob Polri juga untuk melakukan kunjungan kerja beberapa hari ke depan.

"Tadi Dankor Brimob Polri tiba di Ambon, Maluku juga dalam rangka kunjungan kerja," kata Roem.

Komandan Korps Brimob Polri dijemput langsung oleh Gubernur Maluku Irjen Murad Ismail dan Wakapolda Maluku Brigjen de Fretes.

Penjemputan berlangsung di Gedung VVIP Bandara Pattimura, Kota Ambon.

Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Anang Revandoko mendatangi Kota Ambon.

Turut hadir dalam penjemputan yaitu Dansat Brimob Polda Maluku, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Organisasi, dan Kepala Biro Umum Provinsi Maluku.

Kedatangan Anang Revandoko disambut hangat oleh Gubernur dan Wakapolda Maluku serta para pihak lainnya.

Dia disambut dengan pengalungan syal kain adat, tari lenso dan diiringi musik tifa totobuang.

Read More

Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan PCR Dinkes Sultra

KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Aliran duit Rp431 juta dugaan gratifikasi pengadaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra perlahan terkuak. 

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra sudah menuntaskan pemeriksaan 14 saksi. Enam saksi diantaranya dari perusahaan PT.Genecraft Labs. 

14 saksi yang telah diperiksa itu berasal dari ASN Dinkes Sultra hingga pihak rekanan PT.Genecraft Labs. 

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, sudah mengerucut ke calon tersangka.

Kejati Sultra segera menetapkan nama tersangka baru dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan PCR. 

“Untuk kasus PCR di Dinkes Sultra yang kita OTT itu, kan sudah ada tiga terpidana yang sudah incracht. Nah, setelah dilihat dari fakta persidangan, memungkinkan ada tersangka lain, sehingga penyidik terus bekerja,” ujar Sarjono Turin, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra dalam sebuah kesempatan.

Mantan Wakajati DKI Jakarta itu membenarkan dari hasil pengembangan penyidikan oleh anak buahnya terhadap 14 saksi yang telah menjalani pemeriksaan, berpotensi ada tambahan tersangka baru. 

“Setelah penyusunan laporan pengembangan penyidikan (Lapbangdik), sebentar lagi akan ada yang kita akan naikan jadi tersangka, tunggu aja kalau sudah selesai Lapbangdik ya,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dody, SH mengatakan, untuk ekspose penyusunan laporan pengembangan penyidikan (Lapbangdik) sudah selesai. 

Saat ini, kata dia, tinggal menunggu tahap penetapan tersangka dari pimpinan. 

“Penyidik sudah selesai ekspose pada Jumat kemarin, saat ini tinggal menunggu petunjuk dari pimpinan untuk penetapan tersangkanya,” kata Dody, Selasa (1/2) kemarin.

Read More

Kembalikan Fungsi Pedestrian, Satpol PP Surabaya Tertibkan Pedagang Gembong di Pinggir Jalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di pinggir Jalan kawasan Kapasari, Gembong dan Ngaglik. 

Mereka pun difasilitasi berupa relokasi ke stand jualan yang lebih layak di Pasar Gembong Asih.

Relokasi PKL di kawasan Gembong semata-mata untuk mengembalikan pedestrian dan tepi jalan sebagaimana fungsinya. 

Ini sesuai Perda 10 tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan dan Perda No 2 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum

"Namun, mereka (PKL) kembali jualan di jalan, padahal sudah punya stand di Pasar Gembong Asih. Sehingga pedagang di dalam, mengajukan keberatan, karena pembeli tidak mau masuk ke dalam," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Rabu (2/2).

Bahkan, Eddy menyebut, sejak tahun 2018, surat pemberitahuan sudah sering kali diberikan Satpol PP agar para PKL tak lagi berjualan di jalan. 

Akan tetapi, ketika pihaknya mulai konsentrasi ke lokasi lain, para PKL ini rupanya mencari kesempatan untuk kembali. 

"Hak sudah diberikan oleh pemkot dengan relokasi ke sentra Gembong Asih. Pemkot hanya minta kewajiban mereka untuk mematuhi tidak jualan lagi di jalan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Pedagang Pasar Gembong Asih, Mulyono Samsul Arifin mengaku menjadi salah satu warga yang turut merekomendasikan lokasi Pasar Gembong Asih sebagai tempat relokasi PKL. 

"Seiring berjalannya waktu saat tempat sudah dibangun selesai, Alhamdulillah arus lalu lintas yang di Kapasari sudah tidak macet dan pedagang itu sudah ada tempatnya," kata Samsul sapaan lekatnya.

Namun demikian, kata Samsul, ketika pandemi melanda, jajaran Satpol PP tentu saja lebih fokus menangani Covid-19. 

Sehingga, intensitas untuk menertibkan para pedagang di jalan itu berkurang. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh para pedagang untuk kembali berjualan di jalan.

"Sehingga pedagang yang ada di pasar itu keluar lagi jualan di Jalan Kapasari, Ngaglik. Itu sudah lama, sejak pandemi sekitar setahun lalu. Banyak yang keluar sampai akhirnya membludak di luar," ungkap dia.

Bahkan, Samsul menyebut, hampir 100 lebih pedagang memilih berjualan kembali ke pinggir jalan. 

Hal ini lantas kemudian diikuti oleh pedagang-pedagang baru yang semakin menambah kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gembong. 

"Akhirnya empat hari yang lalu ada pedagang memvideo dan dikirim ke wali kota. Sehingga wali kota memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan," ujarnya.

Samsul menduga dalam penertiban itu, ada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan. Artinya, kata dia, kegiatan penertiban itu dijadikan panggung seolah-olah Satpol PP arogan.

"Karena penertiban itu mungkin tidak ada pemberitahuan atau tidak ada secara tertulis. Tapi penertiban yang dilakukan Satpol PP itu sudah sesuai ketentuan karena PKL tidak ada alasan mendasar untuk balik jualan di luar," tegas dia.

Samsul bersama para pedagang asli Pasar Gembong Asih pun menyatakan sepakat dan siap mendukung langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP Surabaya. 

Apalagi, lokasi relokasi yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya ini tersedia fasilitas yang mumpuni. 

"Fasilitas umumnya ada, toilet, dan tidak dikenakan retribusi mulai masuk pasar," pungkasnya. 

Read More

Berkunjung ke Korem 083/Baladhika Jaya, KSAD Apresiasi Babinsa dan Persit Majukan UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrachman menggelar kunjungan kerjanya ke Makorem 083/Baladhika Jaya, Selasa, 02 Februari 2022.

Kedatangan pejabat nomor satu di tubuh TNI-AD itu, disambut oleh beberapa pejabat TNI lainnya, salah satunya Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo. Di lokasi itu, KSAD meninjau kegiatan prajurit beserta para Persit.

Ada yang menarik pada peninjauan itu, pasalnya KSAD mengapresiasi peran Babinsa dan Persit Korem dalam memajukan perekonomian keluarga prajurit di bidang UMKM, salah satunya adalah kopi Babinsa.

“Ada juga produksi pupuk organik. Dan itu, bekerjasama dengan kelompok tani,” ujar Danrem.

Sementara itu, KSAD berujar jika dirinya sangat mengapresiasi kreativitas para Babinsa dan Persit yang ada di wilayah Korem. 

Bahkan, KSAD memotivasi anggota dan Persit lainnya untuk bisa berinovasi.

“Dengan demikian akan terasa kehadiran prajurit di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

KSAL Pimpin Sertijab 7 Jabatan Strategis TNI AL, Ini Daftarnya…

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Rabu (2/2/2022).

“Sertijab para petinggi TNI AL ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Keputusan/66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI,” demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu sore.

Adapun tujuh jabatan strategis tersebut meliputi:

1. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) dari Laksdya Agung Prasetiawan kepada Laksdya Nurhidayat.

2. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) dari Laksdya Nurhidayat kepada Mayor Jenderal (Mar) Suhartono.

3. Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Mayjen (Mar) Nur Alamsyah kepada Laksda Denih Hendrata.

4. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) dari Brigjen (Mar) Markos kepada Brigjen (Mar) Andi Rukman.

5. Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma Edi Krisna Murti

6. Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut (Kadisbintalal) dari Laksma Ian Heriyawan kepada Laksma TNI Daradjat Hidajat.

7. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr Ramelan Surabaya dari Laksma Radito kepada Kolonel Laut (K) Gigih Imanta.

Read More

Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra Resmi Dikukuhkan

KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Kapolda Sultra Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto meresmikan pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sultra di Mako Satbrimob Polda Sultra, Rabu (2/2).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, PJU Polda Sultra dan PJU Satbrimobda Sultra.

“Keberadaan Brimob merupakan tuntutan situasi dan kondisi wilayah yang merupakan bagian dari upaya memelihara kamtibmas,” tutur Irjen Teguh dalam rilisnya, Rabu (2/2).

Lanjut Teguh, bahwa sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sultra, ia percaya dengan diresmikan dan dikukuhkannya Batalyon C Pelopor akan memberikan pengaruh dan dampak yang positif bagi kesatuan Polda Sultra.

“Dan juga akan memberikan motivasi bagi para personel Sat Brimob untuk lebih menampilkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan utamanya adalah Penyerahan Tunggul Batalyon dari Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto kepada Dansat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Adarma Sinaga serta Penandatangan Berita Acara dan Prasasti, dimana Pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimobda Sultra ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1884 / XII / 2021 dengan Tunggul “Satya Dharma Waspada”.

Tunggul tersebut bermakna bahwa sebagai insan Bhayangkara Polri, wajib memiliki kesetiaan kepada negara dan pimpinannya, selalu mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, peka terhadap perubahan situasi serta selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penanggulangan kejahatan yang berintensitas tinggi demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Read More

Kejati Periksa 5 Orang soal Dugaan Korupsi di Dinas Pertamanan DKI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memeriksa lima orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta pada 2018.

"Pada hari ini penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Distamhut DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018," kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022 dikutip Antara.

Ashari menjelaskan kelima orang yang diperiksa oleh Kejati terdiri atas Kasubbag TU pada Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) DKI Jakarta yang menjabat pada 2018. Kemudian PT Timah selaku pemilik lahan.

Yang ketiga adalah Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta yang menjabat pada 2018, Lurah Setu 2018 dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Setu 2018.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 20 Januari 2022 untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018.

Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, adalah tindak lanjut dari penyidikan yang menemukan pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah senilai Rp326 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran tersebut untuk pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp26,7 miliar.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ujar Ashari, Kamis, 20 Januari 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut pembebasan lahan itu berlangsung pada 2018.

"Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Kecamatan Cipayung tahun 2018 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 November 2021.

Surat perintah penyelidikan bernomor Print-2709/M.1/Fd.1/11/2021 itu ditandatangani Kepala Kejati DKI Febrie Adriansyah pada 17 November 2021. Leonard tak merincikan lokasi tanah dan dugaan korupsi yang dimaksud.

Menurut dia, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini merespons perintah Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin soal pemberantasan mafia tanah. “Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya,” kata jaksa agung dalam keterangannya, Jumat, 12 November 2021.

Read More

Pemkot Surabaya Terus Perbaiki dan Evaluasi Berbagai Fasilitas di Hotel Asrama Haji

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak awal Januari 2022 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di Gedung Zam-zam, Hotel Asrama Haji (HAH), Sukolilo, Surabaya. 

Pasalnya, tempat tersebut dipakai lagi sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Hal itu dilakukan seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Kota Surabaya.

“Jadi, beberapa bagian di bangunan itu memang sedang kami perbaiki hingga saat ini. Insyallah beberapa hari ke depan Gedung Zam-zam sudah selesai direnovasi. Lalu akan dilanjutkan di Gedung Shofa. Namun, renovasi itu lebih banyak dilakukan di luar kamar, karena yang banyak rusak memang di luar kamar. Kalau kamar-kamarnya yang ditempati para pasien itu tentu sangat layak huni,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ridwan Mubarun, Rabu (2/2).

Menurut Ridwan, pada tahun 2021 lalu, tepatnya saat puncak gelombang 2 Covid-19 sedang menggila di Surabaya, dua gedung karantina itu, yakni Gedung Zam-zam dan Shofa menjadi rebutan banyak orang, karena memang kamarnya bagus seperti hotel dan fasilitasnya lengkap. 

Setelah puncak gelombang 2 itu, Covid-19 di Surabaya landai hingga Surabaya masuk level 1, dan HAH saat itu sudah tidak berpenghuni.

“Nah, saat landai itu sepertinya kurang diperhatikan bangunannya, sehingga beberapa ada yang rusak. Makanya, ketika ada lonjakan kasus lagi seperti sekarang, kita cek lagi dan ternyata banyak yang harus diperbaiki, sehingga teman-teman pemkot mengejar perbaikannya mulai awal Januari itu, karena ini juga untuk antisipasi lonjakan kasus,” kata dia.

Oleh karena itu, apabila ada pasien yang kurang puas dengan fasilitas gedung itu hingga cerita dan viral di Twitter, ia pun memakluminya. 

Sebab, hingga saat ini memang masih dalam perbaikan. Bahkan, ia pun memastikan bahwa berbagai pelayanan di HAH terus dievaluasi secara berkala, tujuannya hanya untuk melayani warga dengan sebaik-baiknya.

Ridwan mengaku sudah membaca cuitan salah satu pasien HAH yang cerita panjang lebar di Twitter. 

Menurutnya, sejak awal pasien tersebut memang tidak mau diajak isolasi di HAH, sehingga tak heran jika semuanya dianggap tidak sempurna.

"Ya mohon maaf, mungkin ada yang menilai sesuatu itu dengan kadar biasa, ada juga yang menilai harus perfect dan sebagainya, dan kita tidak bisa sampai se-perfect itu," imbuhnya.

Ridwan juga menjelaskan, apabila pasien tersebut mengkritik tentang pelayanannya, hal itu karena petugas yang ada di sana jumlahnya berkurang jika dibandingkan saat gelombang II lalu, sehingga disesuaikan dengan pasien yang dilayani. 

Makanya, berbagai pelayanannya terus dievaluasi dan akan ditingkatkan.

"Kalau makan memang karena pasien banyak, satu sisi petugas mungkin kurang. Sambil jalan kita evaluasi mana kekurangan tersebut. Termasuk kemarin belum ada senam, sekarang sudah ada senam setiap pagi. Evaluasi terus," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan nakes yang slow respon, Ridwan menjelaskan bahwa ada kemungkinan nakes tersebut sedang menangani pasien yang lainnya. Oleh karena itu penanganan atau responnya sedikit lama.

"Slow respon itu kita tidak bisa menilai 1 orang semuanya seperti itu. Mungkin ketika dia butuh nakes, nakesnya sedang mengecek yang lain. Mungkin saat dia butuh, agak lama, karena nakesnya juga melakukan penanganan yang lain. Jadi, mohon bersabar. Yang pasti, pemkot akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, terutama yang menjalani isolasi di HAH," pungkasnya. 

Read More

Mayjen TNI (Mar) Suhartono Resmi Menjabat Komandan Kodiklat TNI AL

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Marinir Suhartono resmi menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) menggantikan Laksamana Madya TNI Nurhidayat. 

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di lapangan Apel Denma Mabesal Cilangkap Jakarta, Rabu, (2/2/2022).

Sebelum menjabat Dankodiklatal,  Mayjen TNI (Mar) Suhartono menjabat Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL, sedangkan Laksamana Madya TNI Nurhidayat selanjutnya menempati jabatan sebagai Komandan Pusat Hidro Ocenaografi TNI AL (Danpushidrosal).

Hadir dalam sertijab tersebut para pejabat Utama Mabesal diantaranya Wakasal Laksdya TNI Ahmad Heri Purwono, S.E., M.M, Para Pangkotama TNI AL serta para Kadis Jajaran Mabesal.

Mayjen TNI (Mar) Suhartono adalah Perwira Tinggi (Pati) TNI AL kelahiran Kabupaten Batang Jawa Tengah 15 April 1966, merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-34 Tahun 1988 dan mengawali kedinasan di TNI AL sebagai Komandan Peleton (Danton) 2 Kompi C Pasmar 2 Kormar.

Selama 33 tahun pengabdian di TNI telah banyak jabatan yang diemban antara lain Wadan Tim B Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Kormar, Pasops Denjaka, Wadan Denjaka, Komandan Grub A Paspampres, Komandan Denjaka, Kas Brigifmar 2 Pasmar 2, Asintel Lantamal VIII Manado, Komandan Lanal Biak Lantamatal X Jayapura, Komandan Brigifmar 2, Asrena Kormar, Komandan Resimen AAL, Komandan Lantamal XI Merauke, Komandan Paspampres Mabes TNI, Komandan Kormar  dan Komandan Kodiklatal terhitung mulai hari ini.

Sedangkan pendidikan yang telah diikuti antara lain Pendidikan Komando (Dikko), Dik AAL Angkatan Ke-34 tahun 1988, Dikpasis Angkatan Ke-1, Dikbrevet Taifib, Dikspespa Angkatan Ke-6, Suslapa Inf TNI AD, Counters Terorisme Inteligence Analisys, Post Incident Inteligence Colection, Terrorist Devices Tecnical Response, Dikreg Seskoal Angkatan ke-39, Militaire De Parachutistte Perancis, The Rok Counter Terrorism Korea, Sus Opsgab TNI Angkatan ke-6 dan Dikreg Sesko TNI Angkatan ke-40.

Untuk tanda jasa yang dimiliki antara lain Bintang Yudha Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, The Royal Cambodian Sahak Metrey Sarewath, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Ksatria Yudha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Siaga. (Dispen Kodiklatal)

Read More

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik IKN Mulai Semester II 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara IK (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II 2022.

Mengingat berbagai persiapan nonfisik IKN baru telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.

"Jadi kami sarankan awal semester kedua tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. 

Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desai basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," turu Imam.

Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik IKN Nusantara harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersedian anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. 

Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Tinggal Tunggu Keputusan Desain Anggaran

Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. 

Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.

Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.

"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.

Read More