Rabu, 02 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang dibukanya Pasar Turi Baru, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama-sama meninjau dan mengecek kesiapan sarana dan prasarana bangunan Pasar Turi Baru Surabaya, Rabu (2/3). 

Sebelum pengecekan, mereka mendapatkan pengarahan dari Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Irvan Widyanto. 

Bahkan, ia juga memimpin pembagian tim di lantai dasar Pasar Turi Baru itu.

Pengecekan itu dilakukan bersama-sama oleh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Bagian Hukum dan Kerjasama, dan tim dari PT Gala Bumi Perkasa. 

Bahkan, juga dihadiri oleh tim dari Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengecekan kali ini dilakukan di semua bagian dan semua lantai, mulai dari lantai LG, lantai G, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai parkir yaitu lantai 5,6, dan 7. 

“Demi mempercepat pengecekannya, maka setiap lantai dicek oleh satu tim yang terdiri dari berbagai dinas,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos di sela-sela mengarahkan anak buahnya di Pasar Turi Baru.

Menurutnya, setiap tim ini akan mengecek hasil kajian kelayakan struktur bangunan dari Tim ITS, lampu penerangan gedung, perbaikan keramik lantai, dinding kaca pembatas void dan railingnya, ekskalator dan lift, fasilitas toilet dan kelengkapannya, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, fasilitas ventilasi dan air conditioner seluruh gedung, fasilitas genzet dan perlengkapannya, fasilitas stand yang disiapkan (khusus pedagang Tempat Penampungan Sementara), dan fasilitas layak sehat (sanitasi dan tampungan air).

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengecekan lantai parkir dan ram, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan pengecekan terkait rekomendasi drainase, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terkait IPAL dan lokasi TPS limbah B-3 serta proses persetujuan lingkungan, termasuk di dalamnya persetujuan teknik dan pemenuhan baku mutu air limbah. Tim-tim ini juga didampingi oleh pihak PT Gala Bumi Perkasa.

“Nah, setiap tim pengecekan sarpras bangunan ini dilengkapi form ceklist dari masing-masing perangkat daerah, sehingga nanti akan diketahui mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah cukup baik,” ujarnya.

Fauzie Mustaqiem Yos memastikan bahwa hasil pengecekan dari setiap tim, akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan akan dilaporkan kepada beberapa pihak. 

Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Pasar Turi Baru, terutama soal sarana dan prasarananya.

“Kita bersama-sama ingin memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para pedagang maupun para pengunjung nanti,” pungkasnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pantauan harga bahan kebutuhan pokok (Bapok) ke Pasar Tambahrejo Surabaya, Rabu (2/3). 

Pantauan juga dilakukan untuk memastikan stok Bapok aman menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H Tahun 2022.

Tiba sekitar pukul 08.05 WIB, kedatangan Puan Maharani disambut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya. 

Hadir pula sejumlah Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dalam pantauannya kali ini, Puan Maharani terlihat menyapa beberapa pedagang dan para pengunjung di sana. 

Mulai dari penjual kebutuhan pokok seperti sembako, bumbu dapur, jajanan tradisional, hingga produk tas dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas.

Stan pertama yang dikunjunginya yakni Toko Warinten. Di toko ini, Puan terlihat bercengkrama dengan pedagang, sembari menanyakan harga kebutuhan pokok seperti sembako, cabai, tahu, tempe hingga minyak goreng. 

"Cabai rawit harganya sekarang berapa? Apakah ada kenaikan? Kalau minyak goreng stoknya aman ya," kata Puan Maharani pada pedagang.

Tak hanya sekadar memastikan stok kebutuhan pokok aman menjelang bulan suci Ramadhan. 

Namun, Puan Maharani juga nampak membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan tomat di stan pedagang tersebut.

Setelah dari Toko Warinten, Puan kemudian berkeliling ke beberapa stan jajaran tradisional yang ada di Pasar Tambahrejo. Dia juga nampak bercengkrama dan membeli sejumlah jajanan lokal di sana.

"Gimana yang beli? Selama Covid-19 ini yang beli masih ada?" tanya Puan sembari dijawab oleh pedagang. 

"Kadang habis kadang tidak bu. Selama Covid-19 juga masih ada yang beli, tapi tidak seperti yang dulu," ujar pedagang itu.

Di akhir tinjauannya itu, Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut lantas meninjau stan penjahit tas UMKM. 

Setelah mengobrol sejenak, Puan lalu membeli sejumlah tas yang dibuat oleh penjahit disabilitas tersebut.

Terpisah, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Devie Afrianto menyebutkan, bahwa salah satu fokus yang menjadi pantauan Ketua DPR RI bersama Wali Kota Eri Cahyadi di Pasar Tambahrejo adalah ketersediaan minyak goreng.

"Kalau minyak goreng, pantauan harga yang kami lakukan di beberapa pasar sudah mulai mendekati HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah per liter," kata Devie Afrianto.

Ia mengungkapkan, bahwa dari hasil pantauannya di sejumlah pasar tradisional, harga minyak goreng kemasan sederhana di angka Rp 13,500. 

Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium, harga Rp 14 ribu. 

"Kemudian untuk minyak goreng curah, teman-teman pedagang itu menetapkan per kilonya Rp 13 ribu atau Rp 11,500 per liter," ujar dia.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dan dukungan dari Pemerintah Pusat, pihaknya optimistis, stok Bapok dipastikan aman menjelang bulan Suci Ramadhan. 

"Daging stoknya juga ada," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pada hari ini, Rabu (2/3).

Perayaan HUT Satpol PP ke-72 dan Satlinmas yang ke-60 kali ini digelar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggelar donor darah di halaman Kantor Satpol PP, Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 6 Kota Surabaya. 

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, berdasarkan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam memperingati HUT Satpol PP dan Satlinmas di masa pandemi Covid-19, pihaknya menggelar kegiatan bakti sosial.

"Kita melaksanakan bakti sosial dengan melakukan donor darah dengan mengundang 550 anggota Satpol PP yang bertugas di 31 kecamatan dan Kota Surabaya," kata Eddy.

Ia menjelaskan, dari 550 anggota yang ikut melakukan donor darah, paling tidak 300 diantaranya bisa lolos skrining. 

Sebab, stok darah di PMI Kota Surabaya membutuhkan bantuan penambahan darah.

"Sehingga bisa membantu memberikan sumbangsi untuk ketersediaan darah di PMI. Target kita 300 pendonor, agar Surabaya sehat dan kuat," jelasnya.

Kegiatan donor darah tersebut, juga tak hanya diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Surabaya, melainkan juga diikuti oleh para pegawai Perangkat Daerah (PD) lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Kami tidak membatasi, siapapun boleh ikut mendonorkan darahnya. Masyarakat umum kami persilahkan untuk ikut mendonor, karena saya lihat tadi juga ada teman media, PKL, dan OPD lainnya yang juga ikut mendonorkan darah," ungkapny.

Selain kegiatan donor darah, Satpol PP Kota Surabaya juga akan menggelar kegiatan bakti sosial yang akan diberikan kepada UMKM dan PKL kuliner yang terdampak Covid-19, pada Jumat (4/3) mendatang.

"Insya Allah akan kita laksanakan setelah pelaksanaan upacara. Nantinya Insya Allah Pak Wali Kota Eri Cahyadi juga akan ikut kegiatan bakti sosial, yakni membagikan kepada UMKM dan PKL," pungkasnya. 

Selasa, 01 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada kader di Kota Pahlawan yang dipecat. 

Sebagai salah satu bagian dari pegiat sosial, kader telah memiliki andil besar dalam membantu pemkot menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

"Kita membangun Kota Surabaya dengan gotong-royong dan kekeluargaan. Dan saya pastikan pemerintah tidak akan tutup mata untuk kehebatan orang-orang seperti kader-kader yang ada di Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat memimpin acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 103 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMKP) Kota Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (1/3).

Selama ini, dia menyatakan, bahwa kader telah banyak membantu Pemkot Surabaya dalam menuntaskan berbagai persoalan di tengah masyarakat. 

Tak terkecuali, upaya penyelesaian kemiskinan, bayi stunting hingga kesehatan. Itu dilakukan pemkot dengan cara gotong-royong bersama kader dan masyarakat.

"Sehingga kader-kader inilah yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Makanya kader ini bekerja hanya untuk kepentingan umat, kekeluargaan dan gotong-royong dengan pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku heran ada isu yang menyebutkan jika kader Surabaya akan dipecat. 

Dia pun kembali memastikan bahwa tidak ada kader Surabaya yang dipecat.

"Onok seng ngomong kader e kene kok dipecat? (Ada yang bilang kader di sini kok dipecat?) Sing ngomong sopo? (Yang bicara siapa?). Nah, kalau tidak mengerti, jangan menimbulkan sesuatu yang tidak. Akhirnya apa? Kasihan kader-kader yang bekerjanya dengan hati," tuturnya.

Makanya, Wali Kota Eri Cahyadi juga menginginkan agar seluruh kader yang ada di Surabaya menjadi satu bagian. Sehingga, tidak ada kader yang paling lebih hebat. 

Sebab, seluruhnya memiliki tujuan sama, yakni bekerja atas dasar sosial kemanusiaan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

"Jika kekuatan hati ini jadi satu dengan kekeluargaan dan gotong-royong, maka selesai masalah di Surabaya. Tidak ada orang miskin, tidak ada bayi stunting, tidak ada gizi buruk," tegas dia.

Bahkan, sebagai bentuk perlindungan kepada para kader, Wali Kota Eri Cahyadi berencana membuat sebuah sistem. 

Melalui sistem tersebut, maka diharapkan eksistensi kader Surabaya tak akan bisa digeser oleh siapapun.

"Makanya saya membuat sistem. Kalau output nya ada, maka kader ini tidak bisa digeser oleh siapapun. Karena mereka orang-orang hebat dan ikhlas," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puluhan ibu-ibu Kader Buru Sergap atau Buser Surabaya Hebat dan Kader Surabaya di RW 13, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan kompak mengundurkan diri.

Aksi pengunduran diri ini dilakukan karena para kader merasa keberatan dengan tugas yang diberikan.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mencanangkan perampingan Kader, yang terdiri dari Kader Bumantik, Kader Lingkungan, hingga Kader Kesehatan akan menjadi satu bagian, menjadi Kader Surabaya. 

Kemudian, untuk Buser Surabaya Hebat, tiap RT nantinya akan dipilih dari kader yang aktif.

Sehingga, sekitar 45 ribu kader di Kota Pahlawan, 28 ribu diantaranya akan dipilih menjadi Buser Surabaya Hebat.

Tak sepakat dengan kebijakan Wali Kota Surabaya, Ketua PKK RT 07, RW 13 Tatik Ningsih menyatakan, bahwa pihaknya bersama seluruh kader di RW 13, yang selama ini mengabdi kepada masyarakat, sepakat untuk mengundurkan diri dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut.

“Dasarnya kami keberatan dengan tugas yang diberikan, dan tidak masuk akal untuk dijalani. Terutama untuk kami yang seorang Ibu Rumah Tangga,” ungkapnya, saat ditemui usai rapat koordinasi dengan seluruh kader di Balai RW 13, Kelurahan Putat Jaya, Senin (28/02/2022) malam.

Padahal, kata Tatik, prosedur lama dengan menggunakan sistem pelaporan kinerja secara manual atau ditulis tangan, lebih memudahkan dalam membuat laporan. 

Sehingga, pihaknya merasa kesulitan dan keberatan, dengan kebijakan sistem pelaporan menggunakan aplikasi dan internet.

“Sedangkan ibu ibu rumah tangga, itu tidak canggih dalam penggunaan HP, maupun komputer dengan menggunakan internet. Itu yang membuat kita berat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk yang pembentukan Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat. 

Menurutnya, pemikiran Walikota Surabaya untuk membentuk program tersebut kurang tepat, jika diterapkan kepada ibu rumah tangga.

“Harusnya, kalau Pemkot Surabaya memberikan tugas seperti itu, ya merekrut aja pegawai dengan kualifikasi seperti yang diharapkan pemkot. Jangan dibebankan kepada ibu-ibu rumah tangga seperti kami,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Suci Agus Arianti, Koordinator Kader Bumantik RW 13 berharap, agar kebijakan Walikota Surabaya di kaji ulang dan lebih menyerap aspirasi kader di lapangan.

“Karena tidak hanya RW sini saja, mas. Bahkan kami mendengar, kalau seluruh kader di Surabaya ini banyak yang kecewa, dan banyak yang mundur,” katanya.

Sementara itu Ketua RW 13, Setyowati menegaskan, bahwa seluruh kader di wilayah RW-nya, sudah kompak, dan kinerjanya juga bagus, disaat menggunakan sistem pelaporan dan tugas yang menjadi kebiasaan.

Namun, dengan adanya kebijakan baru dari Pemkot Surabaya, seluruh kader merasa dibebani dengan tugas yang tidak cocok sebagai pekerjaan sosial dari ibu rumah tangga.

“Para ibu-ibu kader tidak begitu paham tentang IT, jadi merasa berat. Sebetulnya, meskipun berat, atau dengan cara yang manual, mereka sudah terbiasa menjalaninya,” ujarnya.

Mengenai perampingan Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat, pihaknya mengaku kecewa. 

Dikarenakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang sudah disahkan, semestinya sudah mengakomodir insentif para Kader.

“Kalau sudah didok atau disahkan, berarti kan sudah siap untuk dijalankan, tidak perlu kemudian dirampingkan lagi. Tetapi kenyataannya kemudian dikurangi, lalu uangnya mau dikemanakan,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ratusan kader kesehatan di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya, sepakat "mogok kerja". 

Mereka sepakat menghentikan seluruh kewajiban layanan dan tugas mereka sebagai penggerak warga di bidang kesehatan dan lingkungan.

Para kader kesehatan, kader lingkungan, yang di dalamnya ada kader Posyandu, Bumantik, kader balita, kader lansia, termasuk Bunda PAUD, memilih menghentikan kegiatan mereka karena kecewa dengan kebijakan Pemkot Surabaya.

Pemkot akan menata kembali para kader kesehatan tersebut. Seluruh kader-kader itu akan dijadikan Kader Hebat. 

Namun untuk menjadi kader ini harus diseleksi ulang. 

Selain minimal harus berijazah SMP, para kader itu harus bisa memasukkan dokumen dan data lewat aplikasi.

Para kader juga tidak boleh merangkap tugas dan hanya fokus pada kader kesehatan. 

Tidak bisa kader kesehatan menjadi Bunda PAUD. Oleh para kader, kebijakan ini dinilai sama saja memangkas keberadaan para kader. Saat ini setiap RW ada puluhan kader.

"Kami para kader kesehatan sudah terlanjur sepakat menghentikan semua kegiatan mulai 1 Maret 2022 ini. Sampai menunggu keputusan terbaru Pak Wali Kota," kata Lila Kuntari, kader kesehatan senior Kelurahan Bulak, Selasa (1/3/2022).

Puluhan kader Kesehatan Kelurahan Bulak Selasa sore tadi menyatukan suara mogok layani warga menggelar pertemuan dengan Lurah Bulak Anis Pudji Astutik dan LPMK kelurahan setempat. 

Mereka sepakat melepas semua tugas sosial yang selama ini mereka emban.

Para kader itu tidak tergoda dengan Program kader hebat yang nanti mendapatkan insentif hingga Rp 1,2 juta per bulan. Selama ini, insentif kader kesehatan itu Rp 400.000 per bulan.

Lila menambahkan bahwa para kader tidak mengejar materi. Sebab akan makin bahyak waktu tersita. 

Sementara mereka punya keluarga. Para kader kesehatan dan kader-kader yang lain itu mendesak agar seluruh kader dikembalikan seperti semula.

"Kami sudah mengabdi puluhan tahun. Mana ada petugas Puskesmas mau door to door mendatangi warga. Mulai mengecek kesehatan hingga menyadarkan vaksin," tambah Lila yang diamini puluhan kader kesehatan.

Mereka menuntut kader sesuai porsinya. Kader lansia ya lansia. Kader balita ya balita. 

Ada 15 poin yang memberatkan. Termasuk tugas RT dan RW yang kini akan dibebankan kepada kader.

Pertemuan kader kesehatan dengan Bu Lurah tersebut digelar terbuka di Balai RW Bulak Rukem. 

Suara kader yang menghentikan layanan kepada masyarakat itu disampaikan di ujung pertemuan dengan Lurah Anis beserta seluruh jajaran Kelurahan Bulak.

"Saya tidak menginginkan para kader mogok. Tapi mau bagaimana lagi. Meski mogok tugas sebagai kader, saya berharap tugas sosial tetap berjalan. Silakan kalau kewajiban dan tugas administratif sebagai kader berhenti," kata Anis



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah Pentolan Pegiat Sosial di dampingi oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI PDI Perjuangan sambat ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji terkait permasalahan kader kesehatan hingga kader lingkungan yang akan dilakukan seleksi menjadi Kader Surabaya Hebat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dyah Katarina didampingi oleh Wihartuti Dwi Rahayu dan Iin Mutmainah menyampaikan bahwa para kader Posyandu, Bumantik, hingga kader lingkungan berangkat dari semangat kesukarelawanan ibu - ibu di kampung.

“Kami meneruskan aspirasi dibawah dan berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa memperhatikan keresahan kader – kader yang telah berjuang bagi Kota Surabaya,” kata Dyah Katarina, Selasa (1/3/2022).

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menjadikan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

“Nanti akan kami sampaikan dan bicarakan bersama Pak Wali Kota terkait dengan keluhan dan aspirasi dari kader – kader tersebut,” kata Armuji.

Dirinya juga mengapresiasi atas kerja - kerja kerakyatan para kader yang ada di kampung selama ini. 

Armuji menyebutkan bahwa peran kader lingkungan, bumantik, posyandu dan lansia telah memudahkan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

“Kami senantiasa mendengarkan apa yang menjadi keresahan ibu - ibu kader sekalian, nanti dibicarakan dengan kepala dingin sehingga mendatangkan maslahat banyak pihak,” tegasnya.

Ia berharap, nantinya akan dimantapkan sistem yang memudahkan kader – kader dalam segi pelaporan sehingga fokus dalam konsentrasi melayani warga masyarakat. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani menerima penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, di lantai 3, Ballroom Hotel Vassa, Selasa (1/3). 

Penghargaan itu diterima oleh Ketua TP PKK Rini dalam rapat kerja daerah yang bertajuk "Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Jawa Timur. 

Di dalam bingkai penghargaan yang diberikan kepada Ketua TP PKK Rini itu tertulis, bahwa TP PKK Surabaya telah berkontribusi dalam Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana pada Kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bersama Mitra Kerja pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2021. 

Usai menerima penghargaan tersebut, Ketua TP PKK Rini mengatakan, apresiasi yang diberikan oleh BKKBN pusat ini merupakan bukti nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui TP PKK menekan angka stunting di Kota Pahlawan. Rini menyampaikan, menekan angka dan mencegah stunting bukan hanya dengan asupan gizi seimbang untuk ibu hamil dan setelah anak lahir saja, akan tetapi juga dengan program KB (keluarga berencana) dan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) yang digerakkan oleh TP PKK Pendamping Keluarga. 

Diperolehnya penghargaan ini, Ketua TP PKK Rini berharap, kedepannya bisa lebih baik lagi dan menjadi motivasi untuk menekan permasalahan stunting di Surabaya. 

"Ini menjadi stimulus bagi kami, memacu lebih cepat lagi mengatasi stunting di Kota Surabaya, supaya angka stunting menurun. Matur nuwun (terima kasih) atas apresiasinya dan kami jadikan penyemangat supaya lebih baik ke depannya," kata Ketua TP PKK Rini.

Rini menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya fokus dengan Tim Pendamping Keluarga yang bergerak di kantor kelurahan dan kecamatan. 

Dengan adanya tim tersebut, diharapkan angka stunting bisa menurun drastis. "Bersama Tim Pendamping Keluarga ini, kami melakukan berbagai penyuluhan. 

Karena stunting itu bisa terjadi pada saat kehamilan, kita bisa cegah, agar anak yang terlahir tidak stunting. 

Dengan adanya KB kita bisa menekan angka kematian ibu dan anak hingga stunting," jelas Rini. 

Rini menambahkan, sampai saat ini di Kota Surabaya masih banyak terjadi kehamilan ibu berisiko melahirkan anak stunting. 

Biasanya, lanjut dia, kehamilan anak berisiko stunting itu terjadi pada kelahiran ketiga atau keempat. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya KB untuk mencegah anak terlahir stunting dari hulunya.

"Jadi yang kita cegah bukan hanya stuntingnya, tapi yang juga kita cegah adalah jangan sampai ada stunting baru di Surabaya," imbuhnya. 

Senada dengan Ketua TP PKK Rini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, pentingnya pencegahan stunting dari hulu dengan cara KB. 

"Sebenarnya, KB itu kan untuk pengendalian penduduk, agar nantinya anak-anak yang terlahir itu berkualitas. Maka dari itu kita sosialisasikan terus, mulai manfaat dari alat kontrasepsi, seperti penggunaan kondom, intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW). Karena kontrasepsi itu sebenarnya untuk mengurangi beban hidup dari pasangan suami istri (pasutri) ke depannya, salah satunya mencegah anak terlahir stunting," kata Tomi. 

Tomi menambahkan, pencegahan stunting melalui program KB di Surabaya sangat masif, bukan hanya kepada pasutri, akan tetapi juga kepada catin. 

Mengapa catin dan pasutri perlu mengikuti sosialisasi soal KB? Karena, ketika anak berada di dalam kandungan hingga terlahir, orang tua harus paham terlebih dahulu tugas dan kewajibannya. 

"Bukan hanya memahami soal tugas dan kewajiban sebagai orang tua saja, akan tetapi juga harus paham soal kewajiban dan hak-hak terhadap anak. Misalnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, nah itu orang tua harus tahu. Kalau catin dan pasutri paham soal itu, maka kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkurang dan stunting juga bisa berkurang," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keresahan para Kader Kesehatan di Kota Surabaya ditangkap oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo. 

Ia pun menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mensosialisasi kepada masyarakat terutama kader kesehatan tentang peraturan yang terkait dengannya, dilakukan dengan lebih baik dan lebih bijak. 

“Termasuk juga soal ada pemberhentian itu mohon disosialisasikan dengan lebih baik dan lebih bijak,” kata Cahyo, Selasa (1/3).

Disamping itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini juga menyoal tentang penentuan jumlah Kader Kesehatan. 

“Pertimbangan dalam menentukan jumlah Kader Kesehatan, mohon jangan hanya bersandar pada jumlah KK atau jumlah penduduk di suatu wilayah RT ataupun RW. Tetapi juga mempertimbangkan peran-perannya,” kata Cahyo.

Politisi muda PKS ini kemudian menyampaikan bahwa peran-peran Kader Kesehatan ini sangat signifikan. 

“Mulai sebagai Pemantau Lingkungan, Penyakit dan Kesehatan serta Pelayanan Masyarakat seperti Jumantik, kemudian sebagai fasilitator lingkungan-sanitasi, termasuk juga pemantauan penyakit lainnya seperti TBC dan penyakit paliatif, posyandu balita, pralansia dan lansia, KB dan sebagainya. Juga termasuk peran dalam kelurahan siaga, kampung ASI dan lain-lain. Ini harus dipertimbangkan,” tegasnya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini juga masih menyebut beban lain Kader Kesehatan.

“Iya belum lagi juga yang menurut saya menjadi beban Kader Kesehatan atau Kader Surabaya Hebat nantinya itu adalah tugas adminsitratif yang tidak ringan meskipun itu lewat aplikasi,” ungkapnya.

Karena itu Cahyo meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang. 

“Jadi hemat saya, mohon ada peninjauan kembali soal pengurangan jumlah Kader Kesehatan. Mohon ada kebijakan dari pemkot Surabaya terutama dari Dinas Kesehatan untuk menyandarkan kebijakan itu tidak hanya pada jumlah KK tetapi juga beban kerja di masing-masing wilayah,” kata Politisi asli Surabaya ini.

Cahyo menyampaikan akan terus menyuarakan persoalan ini hingga ada kejelasan. 

“Kami di sini DPRD Surabaya terutama Fraksi PKS dalam posisi bersama Kader-kader Kesehatan. Keluhan-keluhan ataupun masukan kepada Pemkot Surabaya bisa disampiakan melalui kami. Baik melalui Anggota Dewan langsung, melalui Pimpinan Dewan dimana ada Ibu Reni Astuti dari PKS, ataupun melalui staf-staf Fraksi PKS,” jelasnya 

Cahyo mengajak agar semua warga tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. 

“Salah satunya adalah menjaga kondisi psikis kita agar tetap berpikir positif dan saling mendoakan,” pungkas pria yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya yang menggabungkan kader kesehatan, menjadi Kader Surabaya Hebat, mendapat tentangan dari para kader di Kupang Gunung Jaya.

Susiati kader kesehatan RT 06 RW 07 Kupang Jaya mengatakan, dulu insentifnya masih Rp28 ribu setiap minggu, para kader merasa sudah sejahtera dan nyaman, serta ikhlas menjalankan tugas. 

Namun kini ada kabar kenaikkan insentif menjadi Rp400 ribu tiap bulan malah kerjanya semakin tertekan.

"Sekarang dijanjikan insentif naik menjadiRp 400 ribu, tapi kerjanya seperti dipecuti. Banyak link-link (aplikasi) yang harus di kerjakan yang bikin bingung. Banyak kader yang belum paham," kata Susiati, Selasa (1/3).

Susiati menambahkan, belum lagi adanya peraturan bahwa tiap RT dengan jumlah penduduk 200 Kepala Keluarga (KK) kebawah, hanya di isi oleh 3 kader.  

"Bisa ta seperti itu kita melakukannya. Opo ga botak kepala. Kalau kebijakan ini diteruskan monggo (silahkan), tapi saya tak mundur alon-alon saja," tegasnya.

Sementara itu Anis Arianti, kader kesehatan RT 01 RW 06 juga merasa dengan pemangkasan kader di tiap RT.

"Ditempat saya kader ada 9 orang.  Informasi yang kita dapat, kalau warga kurang dari 200 KK kadernya 2. Nah misalnya kalau ada kegiatan posyandu yang serentak itu kan satu hari harus sudah selesai. Apakah ini bisa kalau layanan posyandu hanya 2 kader. Dengan jumlah balita 20 sampai 50," terangnya.

Anis mengaku senang ketika mendapat kabar ada penambahan insentif. 

"Tapi kan juga harus dilihat kemampuan kita. Kebanyakan. kader inikan ibu-ibu. Ketika kita selesai menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga baru kemudian menjalankan tugas posyandu. Sampai jam berapa selesainya kalau seperti ini," tandasnya.

Anis menceritakan, kalau sudah lama dirinya menjadi kader kesehatan, menggantikan ibunya. 

"Ukuran kita bukan insentif tapi pengabdian. Kita iklas meski diberi insentif 28 ribu. Maksud kami kalau insentif dinaikkan ya kondisinya seperti dulu. Mantik ya jobnya mantik, Posyandu ya posyandu. Meski tidak dinaikkan ga papa. tapi jobnya sendiri-sendiri," ucapnya.

Sedangkan Rahmawati kader kesehatan RT 05 RW 07, mengaku prihatin dengan adanya pemangkasan jumlah kader.

"Kita kemarin senang karena honor dinaikkan, kenapa terus ada pemangkasa. Kita kerjanya susah door to door. Ada teman kita yang karena ada kenaikkan insentif itu kemudian kredit HP sebagai penunjang kegiatan. Tapi sekarang malah dipangkas," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMKP) Kota Surabaya yang ke-103, di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (1/3).

Dalam peringatan HUT Pemadam Kebakaran itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaunching aplikasi Madagaskar sekaligus mengukuhkan 154 Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran). 

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri juga memberikan penghargaan kepada tiga personel Tim Rescue Dinas PMKP atas keberhasilannya melakukan penyelamatan terhadap warga yang terjebak kebakaran di kawasan Ngagel Surabaya. 

Usai launching aplikasi dan pengukuhan Kader Madagaskar, beberapa perwakilan kader yang didampingi oleh para personel Dinas PMKP melakukan simulasi pemadaman kebakaran di halaman Balai Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan TP PKK Kota Surabaya ikut berperan untuk membantu Pemkot Surabaya dalam meringankan, menghentikan, dan mencegah bencana, khususnya bencana kebakaran. 

Maka, Kader Madagaskar dibentuk untuk membantu memberikan sosialisasi penanganan kebakaran di tingkat kelurahan hingga RT/RW. 

“Kader Madagaskar ini dibentuk melalui TP PKK dan njenengan (anda) adalah orang hebat yang mau memberikan yang terbaik untuk warga Kota Surabaya. Sebab, kader ini bersifat sosial yang merupakan orang-orang pilihan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi juga berjanji, bahwa tidak akan tinggal diam atau membiarkan para kader. 

Ia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya akan terus menggandeng para kader yang telah menciptakan kebaikan dan amal jariyah untuk Kota Surabaya. 

"Kader  bekerja untuk kepentingan umat dan Kota Surabaya. Tidak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu," tegas dia. 

Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Kader Madagaskar, serta seluruh kader Pemkot Surabaya atau Kader Surabaya Hebat yang telah bergerak untuk membangun Kota Surabaya. 

“Saya titip Kota Surabaya kepada kader-kader Madagaskar untuk mencegah bencana, wabil khusus di Dinas PMKP untuk ikut memberikan sosialisasi dari hati. Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) semoga Kota Surabaya terhindar dari bencana,” ujar dia. 

Tak hanya itu saja, atas keberhasilan Dinas PMKP dalam melakukan pemadaman dan penyelamatan terhadap salah satu warga yang terjebak kebakaran di kawasan Jalan Ngagel. 

Wali Kota Eri Cahyadi kemudian memberikan penghargaan kepada tiga personel Tim Rescue, yang diberikan kepada saudara Sutresno, Miftahul Ilmi, dan Supriyanto. 

“Saya matur nuwun (terima kasih) atas respon cepat di Ngagel, kami juga beri penghargaan kepada teman-teman Dinas PMKP yang memberikan pertolongan pertama dan akhirnya bisa diselamatkan. Padahal dia baru saja sembuh dari Liponsos dan ketika diselamatkan, dia sedang membaca surat Yasin,” ungkap dia. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menjelaskan, Kader Madagaskar diharapkan bisa membantu para ibu rumah tangga agar tidak panik dalam menangani kebakaran. 

Sebab, lingkup terkecil yang dapat membantu pemadaman adalah warga sekitar. 

“Sehingga dengan adanya Kader Madagaskar ini, pada tiga menit pertama adalah kunci penanganan kebakaran dan harus diselesaikan sebelum menyebar,” jelas Rini Indriyani. 

Menurut Rini Indriyani, dengan adanya penanganan pada tiga menit pertama bisa membantu menurunkan angka kebakaran di Kota Surabaya. 

Maka, PKK Kota Surabaya bersama Dinas PMKP bergerak bersama untuk membentuk Kader Madagaskar, sesuai dengan program PKK Pusat. 

“Pembentukan kader ini adalah untuk mendukung program Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana Siaga Kebakaran. Selama bulan Februari kita sudah melakukan pelatihan kepada para kader,” ujar dia. 

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinas PMKP Kota Surabaya Dedik Irianto menerangkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada para Kader Madagaskar adalah pelatihan pemadaman api pada tiga menit pertama. 

Sebab, respon cepat Dinas PMKP untuk sampai di lokasi kebakaran adalah 7 menit. 

“Meskipun sesuai Inmendagri adalah 15 menit, tetapi Kota Surabaya memiliki respon tercepat di Indonesia, dengan waktu maksimal 7 menit. Alhamdulillah sampai saat ini respon time kita tercapai 100 persen,” imbuhnya. 

Sekedar diketahui, angka kebakaran di Kota Surabaya berangsur-angsur menurun dari tahun-tahun sebelumnya. 

Tercatat pada tahun 2019 terdapat 946 kejadian dan 39 persen diantaranya telah berhasilkan dipadamkan oleh warga. 

Tahun 2020, terdapat 694 kejadian dan 43 persen diantaranya telah berhasil dipadamkan warga. Tahun 2021 terdapat 644 kejadian, dengan 47 persen diantaranya berhasil dipadamkan warga, serta tahun 2022 pada bulan Januari hingga Februari terdapat 50 kejadian dan 53 persen diantaranya telah berhasil dipadamkan warga. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, terhitung sudah satu tahun memimpin Kota Pahlawan. 

Selama setahun menjabat, sejumlah capaian dan kinerja menjadi catatan penting banyak pihak. 

Tak terkecuali dari kalangan legislatif sebagai salah satu mitra kerja dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi atas kinerja setahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji. 

Terlepas dari beberapa catatan, Eri Cahyadi-Armuji dinilainya relatif mampu menjalankan kepemimpinan yang efektif, terutama untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. 

"Saya menggarisbawahi tiga hal. Dua hal apresiasi. Satu hal catatan perbaikan ke depan," kata Adi Sutarwijono, Selasa (1/3).

Pertama, Adi menyatakan, bahwa setahun pertama Eri-Armuji menjabat, penanganan pandemi di Surabaya berjalan cukup baik. 

Gotong-royong seluruh kalangan mampu mengelola pandemi, dengan vaksinasi yang masif serta pelaksanaan 3T yang baik. 

"Eri-Armuji juga mampu menumbuhkan inisiatif kerelawanan sosial dengan menggandeng berbagai pihak untuk saling bantu di masa pandemi," ujarnya.

Kedua, Adi juga berpandangan, bahwa pemulihan ekonomi Surabaya sudah fokus terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Bahkan, UMKM Surabaya terus didorong agar survive, termasuk lewat inovasi berbasis digital seperti e-Peken. Apalagi, sentra-sentra UMKM juga dihidupkan dan diberdayakan. 

"Ketiga, sebagai catatan, saya berharap ke depan Pemkot Surabaya menaruh perhatian serius pada pengelolaan banjir dan upaya perlindungan sosial warga. Soal banjir, solusi terintegrasi dari hulu ke hilir harus dijalankan," harap dia.

Kemudian terkait perlindungan sosial, Adi juga mendorong pemkot agar upaya-upaya jemput bola harus rutin dilakukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. 

Baik itu terkait warga sakit, putus sekolah, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sebagainya. 

"Pola bottom up dalam strategi perlindungan sosial harus terus didorong dengan membuka ruang masukan warga seoptimal mungkin. Sehingga semua problem cepat teratasi dan tidak menjadi bom waktu," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Bagi dia, soal perlindungan sosial tersebut harus menjadi atensi yang ke depan diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Eri Cahyadi-Armuji. 

"Karena pandemi ini sejak 2020 ke 2021, Surabaya mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 5,02 persen menjadi 5,23 persen atau naik 0,21 persen, dengan total jumlah penduduk miskin 152.000," ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H. Thony berpandangan, bahwa Eri Cahyadi-Armuji mampu mengubah masa transisi pemerintahan dengan smooth dari para pemimpin sebelumnya. 

Masa transisi itu diawali dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang visioner dan mencakup kepentingan lebih besar.

"Secara lengkap RPJMD ini memang dibutuhkan waktu lama, tidak bisa dijadikan ukuran dalam kurun satu tahun. Namun kami sebagai wakil ketua melihat kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji cukup bagus, karena banyak target-target yang sudah dilakukan mendekati kepada progres yang sudah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya," kata AH Thony.

Misalnya, dia menyebut, target setahun mengenai recovery ekonomi dan pemulihan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kedua target pada sektor tersebut, dinilainya telah mampu dilampaui Eri Cahyadi-Armuji dengan baik. 

"Tapi di sisi lain, memang ada beberapa tantangan yang ke depan harus diselesaikan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, salah satunya soal penyelesaian pemetaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Meski begitu, dia menilai, di masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya berani memaparkan masalah itu secara terbuka dan terang. 

Hal tersebut menjadikan persoalan lebih jelas mana sasaran yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.

"Dengan tidak adanya sesuatu permasalahan MBR yang disembunyikan, ini menjadikan kita bisa membidik lebih jelas. Bahwa yang diselesaikan dari mana dulu hulunya dan hilirnya ke mana," jelas dia.

Kemudian berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat melalui rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan fasilitas-fasilitas sosial juga dinilainya lebih berorientasi pada keadilan. 

Artinya, kata dia, yang mendapatkan fasilitas sosial saat ini lebih difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Sementara warga yang sudah mulai mampu, didorong agar lebih mandiri menaikkan statusnya menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan yang sudah memiliki penghasilan tinggi didorong untuk keterlibatannya menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui CSRnya, dan itu berjalan," imbuhnya.

AH Thony menambahkan, setahun Eri Cahyadi-Armuji memimpin Surabaya, simbiosis mutualisme dan ekosistem sosial masyarakat itu berjalan sedemikian rupa. 

Dari sini, dia berasumsi, apabila sistem yang dibangun dapat terus berjalan, maka ke depan tentu menjadikan pemkot mampu mengawali sebuah pembangunan dengan lebih baik. 

"Bahkan kalau sudah golnya nanti bisa menjadi auto pilot. Karena secara sistem sudah tertata sedemikian rupa," tuturnya.

Penilaian yang sama juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. 

Dia menilai, Eri Cahyadi-Armuji memberikan keteladanan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi publik dalam setiap denyut nadi Pemkot Surabaya. 

"Kita semua tahu bahwa Pak Eri-Armuji diberikan mandat oleh rakyat di saat kondisi ketatanegaraan tidak bagus karena pandemi Covid-19. Artinya, beliau memimpin Surabaya langsung dihadapkan dengan penanganan pandemi yang cukup menguras keuangan pemerintah kota," kata Ari Fathoni.

Meski demikian, dia bersyukur, Eri Cahyadi-Armuji mampu menggerakkan partisipasi publik untuk bergotong-royong menangani pandemi. 

Sehingga, saat ini warga Surabaya bisa merasakan manfaatnya. Mulai dari pemulihan ekonomi berjalan, capaian vaksinasi yang tinggi dan bahkan masih bisa membantu warga yang terkena musibah di luar Kota Surabaya. 

"Ini tidak akan bisa kalau tidak dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai leadership yang cukup," ujar Arif Fatoni.

Bahkan ketika Surabaya hujan deras dan terjadi genangan, dia menyebut, Eri Cahyadi menyampaikan permohonan maaf langsung kepada warga serta berjanji menyelesaikan persoalan itu agar tidak terulang. 

"Menurut saya ini luar biasa bagus dalam konteks keteladan seorang pemimpin," tambahnya.

Di lain hal, Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji dalam konteks penyelenggaraan pemerintah. 

Baginya, kedua pemimpin ini mampu membangun hubungan yang harmonis baik antara DPRD, stakeholder, maupun tokoh masyarakat. 

"Inilah yang kemudian membuat harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya relatif jauh lebih bagus," kata dia.

Apalagi, Arif berpendapat, bahwa membangun Surabaya itu tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Partisipasi pihak swasta dalam upaya menggerakkan sektor ekonomi juga dinilainya menjadi sebuah kewajiban. 

"Nah, Pak Eri Cahyadi mampu dengan gaya komunikasinya, dengan gaya kepemimpinannya itu mampu meminang kalangan swasta bahu membahu membangun Surabaya. Tentu ini prestasi yang bagus," tegasnya.

Namun begitu, dia juga mendorong Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot agar dapat mengikuti ritme kerja yang sama dengan Eri Cahyadi-Armuji. 

Dia menyadari bahwa kepemimpinan Eri-Cahyadi masih berjalan satu tahun. Artinya, setahun pertama menjabat, tentu saja RPJMD itu belum bisa tercapai secara maksimal.

"Saya berharap kepada Kepala PD bisa tune in, bisa memiliki chemistry yang sama dengan ritme kerja wali kota dan wakil wali kota. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Surabaya berlangsung dengan baik," imbuhnya.

Oleh karenanya, Arif menyatakan, bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap Kepala PD untuk bagaimana mengakselerasikan apa yang menjadi visi misi wali kota dan wakil kota. 

Artinya, visi misi tersebut harus dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk program kerja yang nyata. 

"Jadi, tidak berbicara lagi soal bagaimana mekanisme eksekusinya, tetapi bagaimana merealisasikan program," pungkas dia. 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive