Program Rutilahu Pemkot Surabaya Sasar 800 Rumah, Ini Kriteria Penerimanya!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2022 ini sebanyak 800 unit. 

Setiap unit, pemkot menganggarkan perbaikan sebesar Rp 35 juta. Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022 ini. 

Anggaran program Rutilahu sebelumnya berada di Dinas Sosial, namun tahun ini di DPRKPP. Makanya, Peraturan Wali Kota (Perwali)-nya juga berubah. 

“Kalau sekarang dasar hukumnya Perwali nomor 9 tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Perwali ini terus kita sosialisasikan di tingkat kelurahan-kelurahan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyu Drajat, Rabu (2/3).

Irvan juga memastikan bahwa para penerima program Rutilahu ini tidak sembarangan. Sebab, ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. 

Khusus untuk kriterianya adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum pernah mendapat bantuan perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

Selain itu, Rutilahu yang dapat diperbaiki itu adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya. 

Kriteria detailnya adalah dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Posisi lantai lebih rendah dari jalan dan/atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak. 

“Dan yang terakhir rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban, tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan dan sirkulasi udaranya,” tegasnya.

Sedangkan untuk persyaratan penerima manfaat Rutilahu ini harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga Surabaya, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. 

Lalu kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana. Kemudian harus direkomendasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW yang diketahui oleh lurah. 

Lalu rumah berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah.

Selanjutnya, penerima itu juga harus melampirkan beberapa surat pernyataan. Pertama, surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah. 

Kedua, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana. 

Ketiga, surat pernyataan kesediaannya tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 tahun dan surat pernyataan ini harus bermaterai.

“Jadi, setelah kita perbaiki rumahnya tidak boleh dijual atau disewakan, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi penerima manfaat program Rutilahu ini,” pungkasnya.

Read More

Dukungan Merebak, Pekik “Puan Presiden” Muncul di Titik-titik Kunjungan Ketua DPR RI di Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di depan Pasar Tambahrejo, Kota Surabaya, Rabu (2/3) sejak pagi hari, sekelompok orang berkumpul membawa sebidang kanvas dilapis plastik mika. Wajah Puan Maharani terlukis di sana. 

Di sudut kiri bawah kanvas tersebut, tertera tiga huruf: DST. 

“Ini inisial nama pelukisnya, Desemba Titaheluw,” kata beberapa orang dari kelompok yang tengah menunggu itu berbarengan.

Mereka tengah menanti kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani yang Rabu pagi  dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pasar Tambahrejo.

Lalu seorang pria dari kelompok itu didaulat oleh teman-temannya untuk berbicara terkait karya tersebut. 

“Saya Nanang Supriyanto, dari Gema Puan,” katanya saat ditanya namanya.

Menurut Nanang, karya tersebut baru saja selesai dibuat. 

“Bikinnya sekitar tiga hari lebih. Desemba membuatnya dibantu seorang asisten,” katanya. 

Ditanya tentang Gema Puan, Nanang mengatakan organisasi Gema Puan di Surabaya dan di Jawa Timur itu berdiri sekitar tiga tahun yang lalu, pada 2019.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendorong mereka membuat Gema Puan. 

“Hal pertama, kami yang tergabung dalam Gema Puan ini pendukung keluarga Bung Karno. Saya, misalnya, sejak 1996 sudah mengawal Bu Mega dan saya ingin agar keberlangsungan untuk menjamin tegaknya NKRI. Sesungguhnya, hal ini yang paling penting, menjamin tegaknya NKRI. Bagaimana cara menggaransinya? Adalah keluarga dari Bung Karno yang sudah teruji bahwa mereka ini mengawal NKRI hingga sekarang,” kata Nanang, Rabu (2/3).

Hal lain, yang menurutnya, merupakan alasan digagasnya Gema Puan adalah mereka ingin perempuan kembali memimpin. 

"Bu Puan, menurut kami, bukan perempuan biasa. Beliau satu-satunya ketua DPR RI perempuan, dan pernah jadi Menteri Koordinator perempuan pertama juga.

Satu lagi, Bu Puan ini juga sudah teruji. Teruji itu bagaimana? Ditaruh di dapilnya di Jawa Tengah, beliau mendapat suara terbanyak. Kemudian ditugaskan oleh penugasan-penugasan yang lain terbukti sukses. Kemudian kalau diragukan prestasinya, apa yang diragukan? Selama ini DPR RI itu selama ini terlihat kacau saat dipimpin oleh laki-laki. Sekarang ketika dipimpin oleh perempuan yang diragukan, justru keadaan tenang. Sekarang ini DPR RI paling tenang menurut pengamatan saya,” katanya. 

Faktor lain yang menurut Nanang juga penting dipertimbangkan untuk mendukung Puan maju ke gelanggang pencalonan presiden pada 2024 mendatang adalah perannya yang mampu menjadikan DPR RI yang dipimpinnya menjadi mitra yang suportif bagi pemerintah. 

“Pak Jokowi presiden kita sudah sangat hebat. Namun beliau tetap harus didampingi oleh Lembaga mitra yang bisa mendukung kerja-kerja pemerintah.

Presiden harus ditemani lembaga mitra, yaitu DPR RI karena fungsi budgeting, pengawasan, pembuatan undang-undang. Ini kan sangat penting untuk merealisasikan program-program yang sudah ada. Contohnya, IKN itu kan bukan program sembarangan. Baru kali ini bisa direalisasikan, itu karena Presiden didampingi mitra strategis yang sangat cocok,” kata Nanang. 

Menurutnya, Puan adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras. “Bu Puan itu tidak banyak ngomong. 

Negara ini butuh orang-orang pekerja keras yang tidak banyak omong. Itu yang kami lihat dari sosok Ibu Puan. 

Bukan kita menafikkan yang lain, kita lihat kerja-kerja yang nyata yang dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Dalam kunjungan Puan ke Jawa Timur selama tiga hari ini, ia kerap disambut pekikan, “Puan? Presiden” di beberapa titik kunjungannya.

Pekikan itu juga diserukan mayarakat yang datang dan ikut berdialog ketika Puan meninjau dampak banjir berkepanjangan yang terjadi di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Lamongan. 

Puan yang datang didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dan  Aria Bima, Ketua Komisi VI DPR RI mendapat apresiasi tinggi dari warga enam kecamatan terdampak banjir yang selama berbulan-bulan setiap tahunnya harus berjibaku dengan air yang menggenangi desa dan tak jarang juga huniannya. 

“Ini pertama kalinya Ketua DPR RI datang ke desa kami dan berkenan berdialog. Semoga kedatangan Ibu bisa membantu kami mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini,” pungkas Kepala Desa Soko, Imam Fuad.

Read More

Silaturahmi dengan Kader Surabaya Hebat, Walikota Eri Cahyadi Bicara Soal Isu Pemecatan hingga Insentif

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan seluruh Kader Surabaya Hebat di Gedung Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (2/3) siang. 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menampung keluhan, masukan, hingga soal keterlambatan insentif untuk para kader. 

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, tidak ada perbedaan antara kader satu dengan lainnya serta tidak ada kader yang dipecat. 

Kader yang selama ini telah berkontribusi masih bertugas sebagai anggota, sedangkan tiga orang kader yang masuk di dalam Surat Keputusan (SK) Kader Surabaya Hebat bertugas sebagai koordinatornya. 

"Jadi, bagi anggota kader sebelumnya, maupun itu yang berpendidikan SD, tidak berijazah dan sudah lanjut usia (lansia) iku dadi anggotae (jadi anggotanya). Makannya saya bilang, kader ini semuanya sama, masio koordinator masio anggota tetep podo (meskipun koordinator, meskipun anggota, tetap sama) Rp 400 ribu insentifnya. Makannya, saya bingung ada yang bilang lulusan SD nggak dipakai lagi," tegas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dari zaman kepemimpinan wali kota terdahulu hingga sekarang, yang namanya kader itu bekerja dari hati. 

Semua kader sama hebatnya dengan kader yang ada saat ini, bahkan sebelumnya tidak ada kader yang mendapatkan insentif ataupun uang transport. 

Di acara silaturahmi bersama Kader Surabaya Hebat, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan soal insentif. 

Bahwa pemberian intensif itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai bentuk apresiasi kepada para kader. 

"Karena apresiasi pemkot, mundak dadi (naik dari) Rp 25 ribu, terus zaman saya jadi Kepala Bappeko naik lagi jadi Rp 50 ribu, terus ada yang Rp 100 ribu. Tapi sendiri-sendiri, tergantung dari SK masing-masing kepala dinas. 

Lek wes dadi kader, gak onok lulusan SD, lulusan SMP (kalau sudah jadi kader, tidak ada yang namanya lulusan SD dan SMP)," papar Wali Kota Eri Cahyadi. 

Terkait pencairan insentif kader yang akhir-akhir ini terlambat dan menjadi perbincangan hangat. 

Wali kota Eri mengatakan, keterlambatan pencairan insentif itu lumrah terjadi di awal tahun. Karena harus menunggu anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk, setelah uang hasil dari PAD masuk, bisa dipastikan pemberian insentif di bulan berikutnya bakal berjalan lancar.

"Pencairan insentif Januari - Februari minggu ini, sebelum 10 Maret 2022. Insentifnya Rp 400 ribu. Kan nunggu PAD masuk, awal tahun kan biasa kayak gini (terlambat), nanti setelah dua bulan baru lancar PAD-nya," katanya.

Terakhir, Wali Kita Eri Cahyadi berpesan kepada para kader, yang pertama bagi kader yang sudah masuk di dalam SK tahun sebelumnya masih tetap menjadi bagian kader di Surabaya. 

Sedangkan yang masuk di dalam SK tahun 2022, itu menjadi koordinator bagi para kader sebelumnya untuk memudahkan koordinasi. 

Begitu pula dengan insentifnya, ia menegaskan sekali lagi tidak ada perbedaan antara koordinator dengan anggota. 

Yang kedua, ia menyampaikan tidak ada batasan terkait dengan pendidikan dan usia kader. 

Sedangkan ketiga, kader yang menjadi satu di setiap RT itu nantinya akan bertugas membantu menyampaikan permasalahan warga kepada lurah dan camat. 

Terakhir, bila nanti para kader sudah masuk ke dalam Kader Surabaya Hebat, maka tidak akan ada lagi sekat antara kader satu dengan lainnya yang diatur ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). 

"Saya yakin dan panjenengan sampaikan kepada para kader yang ada di Surabaya, kalau sudah masuk ke dalam SK terdahulu, maka hari ini tetap menjadi kader hebatnya Surabaya. Jadi nanti kalau saya panggil tidak perlu semuanya, cukup saya panggil koordinatornya. Saya nyuwun tulung sanget kepada panjenengan semua (minta tolong kepada semuanya), saya tidak ingin dengar lagi panjenengan meminta hak, karena panjenengan tidak perlu meminta hak, tapi itu sudah kewajiban pemerintah memberikan apresiasi kepada para kader - kader yang hebat ini," pungkasnya.

Read More

Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Desak Pemkot Penuhi Hak Kader Sosial, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memenuhi hak para kader sosial.

Sebab dimasa pandemi Covid-19 ini, jiwa sosial dari para kader harus mendapat apresiasi lebih melalui kebijakan matang dari Pemkot Surabaya.

“Pemkot harus memberikan kebijakan yang matang. Kondisi sedang Covid, jiwa sosial warga jangan semakin dikecewakan,” kata Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Rabu (2/3).

Perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, mengatakan, sikap dari pernyataan ini merupakan pendapat Fraksi Gerindra, usai menerima keluhan dari para kader Airlangga dan Simokerto. 

Bahwa selama ini para kader hanya sebagai petugas pendata masyarakat dengan memahami administrasi.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat bukan petugas pendata masyarakat. Konsepnya jiwa sosial bukan jiwa adminitrasi. Itu harus jelas,” tandasnya.

Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, pemberian insentif yang tinggi bagi para kader di tiap-tiap RW telah menimbulkan dampak sosial bagi para kader lainnya diseluruh wilayah. 

Untuk itu Fraksi meragukan konsep bergotong-royong membangun kota Surabaya. 

Apalagi kadernya dipilih-pilih oleh Pemkot Surabaya. Sehingga kesannya menjadi tugas perorangan.

“Kader tidak mau dipilah pilih. Kader mau bekerjasama dan bergotong-royong dengan banyak kader. Misinya memberi insentif tinggi untuk 3(tiga) kader per-RW, tapi berdampak buruk dengan nilai sosial. Tugasnya jadi perorangan bukan gotong-royong lagi,” papar Ajeng meneruskan keluhan para kader.

Lanjut Ajeng, Fraksi Gerindra juga mendesak Pemkot Surabaya untuk memberikan keadilan bagi para kader Lansia. 

Menurut pengurus Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Partai Gerindra Surabaya ini, keberadaan kader Lansia terkesan terpinggirkan dengan para kader lainnya. Terlebih sejak munculnya tuntutan menggunakan aplikasi handphone (HP).

“Perhatikan kader Lansia. Kemarin di RAPBD Komisi D, saya meminta kader Lansia di aktifkan dan ditambahkan vitaminnya supaya Lansia bisa meningkat imun kesehatan dalam melaksanakan tugas. Tetapi jika yang dituntut Pemkot adalah isi Aplikasi di HP, maka saya takutkan kader Lansia yang terpinggirkan dibandingkan kader Posyandu dan Jumantik. Ini tidak adil, sehingga saya minta diurungkan saja jika harus mengorbankan kader yang usianya lanjut,” jelas Ajeng.

Disarankan Fraksi untuk pemberian insentif para kader sosial tidak diperbolehkan double penerimaan. 

“Persyaratan insentif tidak boleh double dengan insentif PAUD, Modin, atau RW. Saya tidak setuju karena setiap kinerja kader seharusnya dapat apresiasi. Berapapun nilainya seharusnya tetap dapat diapreasiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajeng menambahkan, Fraksi juga meminta para kader tidak dibebani oleh aplikasi apapun dalam hal pendataan masyarakat. 

“Pendataan aplikasi apapun kader tidak boleh sendiri harus ada Pendamping laporan.Kader jangan dibebani pelatihan aplikasi, cukup sosialisasi ke warga itu yang utama. Berbicara ke warga dan mengubah cara prilaku atau keputusan itu tidak gampang, konsep kader sebenar-benarnya adalah pemberdayaan masyarakat bukan pendata,” paparnya.

Terakhir soal misi nol stunting, kata Ajeng, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Surabaya tidak PHP untuk mengganti biaya operasional para kader yang pernah dijanjikan.

“Misi Nol stunting jangan sampai tidak sesuai dengan ongkos transport. Jika pernah disampaikan Rp 30 ribu perhari karena 3 kali antar, ya, harus sesuai. Jangan sampai PHP kader stunting. Fraksi minta penuhi hak semua kader dan ubah kebijakan. Jangan sampai ada pemangkasan kader sekaligus kembalikan misinya sebagai kader pemberdayaan masyarakat sesungguhnya,” pungkasnya.

Read More

Jelang Dibuka, Pemkot Surabaya Cek Ulang Sarana dan Prasarana Pasar Turi Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang dibukanya Pasar Turi Baru, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama-sama meninjau dan mengecek kesiapan sarana dan prasarana bangunan Pasar Turi Baru Surabaya, Rabu (2/3). 

Sebelum pengecekan, mereka mendapatkan pengarahan dari Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Irvan Widyanto. 

Bahkan, ia juga memimpin pembagian tim di lantai dasar Pasar Turi Baru itu.

Pengecekan itu dilakukan bersama-sama oleh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Bagian Hukum dan Kerjasama, dan tim dari PT Gala Bumi Perkasa. 

Bahkan, juga dihadiri oleh tim dari Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengecekan kali ini dilakukan di semua bagian dan semua lantai, mulai dari lantai LG, lantai G, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai parkir yaitu lantai 5,6, dan 7. 

“Demi mempercepat pengecekannya, maka setiap lantai dicek oleh satu tim yang terdiri dari berbagai dinas,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos di sela-sela mengarahkan anak buahnya di Pasar Turi Baru.

Menurutnya, setiap tim ini akan mengecek hasil kajian kelayakan struktur bangunan dari Tim ITS, lampu penerangan gedung, perbaikan keramik lantai, dinding kaca pembatas void dan railingnya, ekskalator dan lift, fasilitas toilet dan kelengkapannya, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, fasilitas ventilasi dan air conditioner seluruh gedung, fasilitas genzet dan perlengkapannya, fasilitas stand yang disiapkan (khusus pedagang Tempat Penampungan Sementara), dan fasilitas layak sehat (sanitasi dan tampungan air).

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengecekan lantai parkir dan ram, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan pengecekan terkait rekomendasi drainase, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terkait IPAL dan lokasi TPS limbah B-3 serta proses persetujuan lingkungan, termasuk di dalamnya persetujuan teknik dan pemenuhan baku mutu air limbah. Tim-tim ini juga didampingi oleh pihak PT Gala Bumi Perkasa.

“Nah, setiap tim pengecekan sarpras bangunan ini dilengkapi form ceklist dari masing-masing perangkat daerah, sehingga nanti akan diketahui mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah cukup baik,” ujarnya.

Fauzie Mustaqiem Yos memastikan bahwa hasil pengecekan dari setiap tim, akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan akan dilaporkan kepada beberapa pihak. 

Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Pasar Turi Baru, terutama soal sarana dan prasarananya.

“Kita bersama-sama ingin memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para pedagang maupun para pengunjung nanti,” pungkasnya. 

Read More

Jelang Ramadhan, Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wali Kota Eri Cahyadi Pantau Harga Sembako di Pasar Tambahrejo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pantauan harga bahan kebutuhan pokok (Bapok) ke Pasar Tambahrejo Surabaya, Rabu (2/3). 

Pantauan juga dilakukan untuk memastikan stok Bapok aman menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H Tahun 2022.

Tiba sekitar pukul 08.05 WIB, kedatangan Puan Maharani disambut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya. 

Hadir pula sejumlah Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dalam pantauannya kali ini, Puan Maharani terlihat menyapa beberapa pedagang dan para pengunjung di sana. 

Mulai dari penjual kebutuhan pokok seperti sembako, bumbu dapur, jajanan tradisional, hingga produk tas dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas.

Stan pertama yang dikunjunginya yakni Toko Warinten. Di toko ini, Puan terlihat bercengkrama dengan pedagang, sembari menanyakan harga kebutuhan pokok seperti sembako, cabai, tahu, tempe hingga minyak goreng. 

"Cabai rawit harganya sekarang berapa? Apakah ada kenaikan? Kalau minyak goreng stoknya aman ya," kata Puan Maharani pada pedagang.

Tak hanya sekadar memastikan stok kebutuhan pokok aman menjelang bulan suci Ramadhan. 

Namun, Puan Maharani juga nampak membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan tomat di stan pedagang tersebut.

Setelah dari Toko Warinten, Puan kemudian berkeliling ke beberapa stan jajaran tradisional yang ada di Pasar Tambahrejo. Dia juga nampak bercengkrama dan membeli sejumlah jajanan lokal di sana.

"Gimana yang beli? Selama Covid-19 ini yang beli masih ada?" tanya Puan sembari dijawab oleh pedagang. 

"Kadang habis kadang tidak bu. Selama Covid-19 juga masih ada yang beli, tapi tidak seperti yang dulu," ujar pedagang itu.

Di akhir tinjauannya itu, Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut lantas meninjau stan penjahit tas UMKM. 

Setelah mengobrol sejenak, Puan lalu membeli sejumlah tas yang dibuat oleh penjahit disabilitas tersebut.

Terpisah, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Devie Afrianto menyebutkan, bahwa salah satu fokus yang menjadi pantauan Ketua DPR RI bersama Wali Kota Eri Cahyadi di Pasar Tambahrejo adalah ketersediaan minyak goreng.

"Kalau minyak goreng, pantauan harga yang kami lakukan di beberapa pasar sudah mulai mendekati HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah per liter," kata Devie Afrianto.

Ia mengungkapkan, bahwa dari hasil pantauannya di sejumlah pasar tradisional, harga minyak goreng kemasan sederhana di angka Rp 13,500. 

Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium, harga Rp 14 ribu. 

"Kemudian untuk minyak goreng curah, teman-teman pedagang itu menetapkan per kilonya Rp 13 ribu atau Rp 11,500 per liter," ujar dia.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dan dukungan dari Pemerintah Pusat, pihaknya optimistis, stok Bapok dipastikan aman menjelang bulan Suci Ramadhan. 

"Daging stoknya juga ada," pungkasnya. 

Read More

Peringati HUT ke-72, Satpol PP Kota Surabaya Gelar Bakti Sosial Donor Darah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pada hari ini, Rabu (2/3).

Perayaan HUT Satpol PP ke-72 dan Satlinmas yang ke-60 kali ini digelar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggelar donor darah di halaman Kantor Satpol PP, Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 6 Kota Surabaya. 

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, berdasarkan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam memperingati HUT Satpol PP dan Satlinmas di masa pandemi Covid-19, pihaknya menggelar kegiatan bakti sosial.

"Kita melaksanakan bakti sosial dengan melakukan donor darah dengan mengundang 550 anggota Satpol PP yang bertugas di 31 kecamatan dan Kota Surabaya," kata Eddy.

Ia menjelaskan, dari 550 anggota yang ikut melakukan donor darah, paling tidak 300 diantaranya bisa lolos skrining. 

Sebab, stok darah di PMI Kota Surabaya membutuhkan bantuan penambahan darah.

"Sehingga bisa membantu memberikan sumbangsi untuk ketersediaan darah di PMI. Target kita 300 pendonor, agar Surabaya sehat dan kuat," jelasnya.

Kegiatan donor darah tersebut, juga tak hanya diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Surabaya, melainkan juga diikuti oleh para pegawai Perangkat Daerah (PD) lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Kami tidak membatasi, siapapun boleh ikut mendonorkan darahnya. Masyarakat umum kami persilahkan untuk ikut mendonor, karena saya lihat tadi juga ada teman media, PKL, dan OPD lainnya yang juga ikut mendonorkan darah," ungkapny.

Selain kegiatan donor darah, Satpol PP Kota Surabaya juga akan menggelar kegiatan bakti sosial yang akan diberikan kepada UMKM dan PKL kuliner yang terdampak Covid-19, pada Jumat (4/3) mendatang.

"Insya Allah akan kita laksanakan setelah pelaksanaan upacara. Nantinya Insya Allah Pak Wali Kota Eri Cahyadi juga akan ikut kegiatan bakti sosial, yakni membagikan kepada UMKM dan PKL," pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Pastikan Tidak Ada Kader di Surabaya yang Dipecat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada kader di Kota Pahlawan yang dipecat. 

Sebagai salah satu bagian dari pegiat sosial, kader telah memiliki andil besar dalam membantu pemkot menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

"Kita membangun Kota Surabaya dengan gotong-royong dan kekeluargaan. Dan saya pastikan pemerintah tidak akan tutup mata untuk kehebatan orang-orang seperti kader-kader yang ada di Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat memimpin acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 103 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMKP) Kota Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (1/3).

Selama ini, dia menyatakan, bahwa kader telah banyak membantu Pemkot Surabaya dalam menuntaskan berbagai persoalan di tengah masyarakat. 

Tak terkecuali, upaya penyelesaian kemiskinan, bayi stunting hingga kesehatan. Itu dilakukan pemkot dengan cara gotong-royong bersama kader dan masyarakat.

"Sehingga kader-kader inilah yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Makanya kader ini bekerja hanya untuk kepentingan umat, kekeluargaan dan gotong-royong dengan pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku heran ada isu yang menyebutkan jika kader Surabaya akan dipecat. 

Dia pun kembali memastikan bahwa tidak ada kader Surabaya yang dipecat.

"Onok seng ngomong kader e kene kok dipecat? (Ada yang bilang kader di sini kok dipecat?) Sing ngomong sopo? (Yang bicara siapa?). Nah, kalau tidak mengerti, jangan menimbulkan sesuatu yang tidak. Akhirnya apa? Kasihan kader-kader yang bekerjanya dengan hati," tuturnya.

Makanya, Wali Kota Eri Cahyadi juga menginginkan agar seluruh kader yang ada di Surabaya menjadi satu bagian. Sehingga, tidak ada kader yang paling lebih hebat. 

Sebab, seluruhnya memiliki tujuan sama, yakni bekerja atas dasar sosial kemanusiaan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

"Jika kekuatan hati ini jadi satu dengan kekeluargaan dan gotong-royong, maka selesai masalah di Surabaya. Tidak ada orang miskin, tidak ada bayi stunting, tidak ada gizi buruk," tegas dia.

Bahkan, sebagai bentuk perlindungan kepada para kader, Wali Kota Eri Cahyadi berencana membuat sebuah sistem. 

Melalui sistem tersebut, maka diharapkan eksistensi kader Surabaya tak akan bisa digeser oleh siapapun.

"Makanya saya membuat sistem. Kalau output nya ada, maka kader ini tidak bisa digeser oleh siapapun. Karena mereka orang-orang hebat dan ikhlas," pungkasnya.

Read More

Puluhan ibu-ibu di Putat Jaya kompak mundur dari Kader Buser Surabaya Hebat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puluhan ibu-ibu Kader Buru Sergap atau Buser Surabaya Hebat dan Kader Surabaya di RW 13, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan kompak mengundurkan diri.

Aksi pengunduran diri ini dilakukan karena para kader merasa keberatan dengan tugas yang diberikan.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mencanangkan perampingan Kader, yang terdiri dari Kader Bumantik, Kader Lingkungan, hingga Kader Kesehatan akan menjadi satu bagian, menjadi Kader Surabaya. 

Kemudian, untuk Buser Surabaya Hebat, tiap RT nantinya akan dipilih dari kader yang aktif.

Sehingga, sekitar 45 ribu kader di Kota Pahlawan, 28 ribu diantaranya akan dipilih menjadi Buser Surabaya Hebat.

Tak sepakat dengan kebijakan Wali Kota Surabaya, Ketua PKK RT 07, RW 13 Tatik Ningsih menyatakan, bahwa pihaknya bersama seluruh kader di RW 13, yang selama ini mengabdi kepada masyarakat, sepakat untuk mengundurkan diri dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut.

“Dasarnya kami keberatan dengan tugas yang diberikan, dan tidak masuk akal untuk dijalani. Terutama untuk kami yang seorang Ibu Rumah Tangga,” ungkapnya, saat ditemui usai rapat koordinasi dengan seluruh kader di Balai RW 13, Kelurahan Putat Jaya, Senin (28/02/2022) malam.

Padahal, kata Tatik, prosedur lama dengan menggunakan sistem pelaporan kinerja secara manual atau ditulis tangan, lebih memudahkan dalam membuat laporan. 

Sehingga, pihaknya merasa kesulitan dan keberatan, dengan kebijakan sistem pelaporan menggunakan aplikasi dan internet.

“Sedangkan ibu ibu rumah tangga, itu tidak canggih dalam penggunaan HP, maupun komputer dengan menggunakan internet. Itu yang membuat kita berat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk yang pembentukan Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat. 

Menurutnya, pemikiran Walikota Surabaya untuk membentuk program tersebut kurang tepat, jika diterapkan kepada ibu rumah tangga.

“Harusnya, kalau Pemkot Surabaya memberikan tugas seperti itu, ya merekrut aja pegawai dengan kualifikasi seperti yang diharapkan pemkot. Jangan dibebankan kepada ibu-ibu rumah tangga seperti kami,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Suci Agus Arianti, Koordinator Kader Bumantik RW 13 berharap, agar kebijakan Walikota Surabaya di kaji ulang dan lebih menyerap aspirasi kader di lapangan.

“Karena tidak hanya RW sini saja, mas. Bahkan kami mendengar, kalau seluruh kader di Surabaya ini banyak yang kecewa, dan banyak yang mundur,” katanya.

Sementara itu Ketua RW 13, Setyowati menegaskan, bahwa seluruh kader di wilayah RW-nya, sudah kompak, dan kinerjanya juga bagus, disaat menggunakan sistem pelaporan dan tugas yang menjadi kebiasaan.

Namun, dengan adanya kebijakan baru dari Pemkot Surabaya, seluruh kader merasa dibebani dengan tugas yang tidak cocok sebagai pekerjaan sosial dari ibu rumah tangga.

“Para ibu-ibu kader tidak begitu paham tentang IT, jadi merasa berat. Sebetulnya, meskipun berat, atau dengan cara yang manual, mereka sudah terbiasa menjalaninya,” ujarnya.

Mengenai perampingan Kader Surabaya dan Buser Surabaya Hebat, pihaknya mengaku kecewa. 

Dikarenakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang sudah disahkan, semestinya sudah mengakomodir insentif para Kader.

“Kalau sudah didok atau disahkan, berarti kan sudah siap untuk dijalankan, tidak perlu kemudian dirampingkan lagi. Tetapi kenyataannya kemudian dikurangi, lalu uangnya mau dikemanakan,” pungkasnya.

Read More

Kader Kesehatan Surabaya Sepakat Serentak Mogok Layani Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ratusan kader kesehatan di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya, sepakat "mogok kerja". 

Mereka sepakat menghentikan seluruh kewajiban layanan dan tugas mereka sebagai penggerak warga di bidang kesehatan dan lingkungan.

Para kader kesehatan, kader lingkungan, yang di dalamnya ada kader Posyandu, Bumantik, kader balita, kader lansia, termasuk Bunda PAUD, memilih menghentikan kegiatan mereka karena kecewa dengan kebijakan Pemkot Surabaya.

Pemkot akan menata kembali para kader kesehatan tersebut. Seluruh kader-kader itu akan dijadikan Kader Hebat. 

Namun untuk menjadi kader ini harus diseleksi ulang. 

Selain minimal harus berijazah SMP, para kader itu harus bisa memasukkan dokumen dan data lewat aplikasi.

Para kader juga tidak boleh merangkap tugas dan hanya fokus pada kader kesehatan. 

Tidak bisa kader kesehatan menjadi Bunda PAUD. Oleh para kader, kebijakan ini dinilai sama saja memangkas keberadaan para kader. Saat ini setiap RW ada puluhan kader.

"Kami para kader kesehatan sudah terlanjur sepakat menghentikan semua kegiatan mulai 1 Maret 2022 ini. Sampai menunggu keputusan terbaru Pak Wali Kota," kata Lila Kuntari, kader kesehatan senior Kelurahan Bulak, Selasa (1/3/2022).

Puluhan kader Kesehatan Kelurahan Bulak Selasa sore tadi menyatukan suara mogok layani warga menggelar pertemuan dengan Lurah Bulak Anis Pudji Astutik dan LPMK kelurahan setempat. 

Mereka sepakat melepas semua tugas sosial yang selama ini mereka emban.

Para kader itu tidak tergoda dengan Program kader hebat yang nanti mendapatkan insentif hingga Rp 1,2 juta per bulan. Selama ini, insentif kader kesehatan itu Rp 400.000 per bulan.

Lila menambahkan bahwa para kader tidak mengejar materi. Sebab akan makin bahyak waktu tersita. 

Sementara mereka punya keluarga. Para kader kesehatan dan kader-kader yang lain itu mendesak agar seluruh kader dikembalikan seperti semula.

"Kami sudah mengabdi puluhan tahun. Mana ada petugas Puskesmas mau door to door mendatangi warga. Mulai mengecek kesehatan hingga menyadarkan vaksin," tambah Lila yang diamini puluhan kader kesehatan.

Mereka menuntut kader sesuai porsinya. Kader lansia ya lansia. Kader balita ya balita. 

Ada 15 poin yang memberatkan. Termasuk tugas RT dan RW yang kini akan dibebankan kepada kader.

Pertemuan kader kesehatan dengan Bu Lurah tersebut digelar terbuka di Balai RW Bulak Rukem. 

Suara kader yang menghentikan layanan kepada masyarakat itu disampaikan di ujung pertemuan dengan Lurah Anis beserta seluruh jajaran Kelurahan Bulak.

"Saya tidak menginginkan para kader mogok. Tapi mau bagaimana lagi. Meski mogok tugas sebagai kader, saya berharap tugas sosial tetap berjalan. Silakan kalau kewajiban dan tugas administratif sebagai kader berhenti," kata Anis

Read More

Kader Kesehatan Wadul ke Wakil Wali Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah Pentolan Pegiat Sosial di dampingi oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI PDI Perjuangan sambat ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji terkait permasalahan kader kesehatan hingga kader lingkungan yang akan dilakukan seleksi menjadi Kader Surabaya Hebat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dyah Katarina didampingi oleh Wihartuti Dwi Rahayu dan Iin Mutmainah menyampaikan bahwa para kader Posyandu, Bumantik, hingga kader lingkungan berangkat dari semangat kesukarelawanan ibu - ibu di kampung.

“Kami meneruskan aspirasi dibawah dan berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa memperhatikan keresahan kader – kader yang telah berjuang bagi Kota Surabaya,” kata Dyah Katarina, Selasa (1/3/2022).

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menjadikan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

“Nanti akan kami sampaikan dan bicarakan bersama Pak Wali Kota terkait dengan keluhan dan aspirasi dari kader – kader tersebut,” kata Armuji.

Dirinya juga mengapresiasi atas kerja - kerja kerakyatan para kader yang ada di kampung selama ini. 

Armuji menyebutkan bahwa peran kader lingkungan, bumantik, posyandu dan lansia telah memudahkan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

“Kami senantiasa mendengarkan apa yang menjadi keresahan ibu - ibu kader sekalian, nanti dibicarakan dengan kepala dingin sehingga mendatangkan maslahat banyak pihak,” tegasnya.

Ia berharap, nantinya akan dimantapkan sistem yang memudahkan kader – kader dalam segi pelaporan sehingga fokus dalam konsentrasi melayani warga masyarakat. 

Read More

TP PKK Surabaya Terima Penghargaan dari BKKBN Pusat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani menerima penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, di lantai 3, Ballroom Hotel Vassa, Selasa (1/3). 

Penghargaan itu diterima oleh Ketua TP PKK Rini dalam rapat kerja daerah yang bertajuk "Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Jawa Timur. 

Di dalam bingkai penghargaan yang diberikan kepada Ketua TP PKK Rini itu tertulis, bahwa TP PKK Surabaya telah berkontribusi dalam Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana pada Kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bersama Mitra Kerja pada Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2021. 

Usai menerima penghargaan tersebut, Ketua TP PKK Rini mengatakan, apresiasi yang diberikan oleh BKKBN pusat ini merupakan bukti nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui TP PKK menekan angka stunting di Kota Pahlawan. Rini menyampaikan, menekan angka dan mencegah stunting bukan hanya dengan asupan gizi seimbang untuk ibu hamil dan setelah anak lahir saja, akan tetapi juga dengan program KB (keluarga berencana) dan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) yang digerakkan oleh TP PKK Pendamping Keluarga. 

Diperolehnya penghargaan ini, Ketua TP PKK Rini berharap, kedepannya bisa lebih baik lagi dan menjadi motivasi untuk menekan permasalahan stunting di Surabaya. 

"Ini menjadi stimulus bagi kami, memacu lebih cepat lagi mengatasi stunting di Kota Surabaya, supaya angka stunting menurun. Matur nuwun (terima kasih) atas apresiasinya dan kami jadikan penyemangat supaya lebih baik ke depannya," kata Ketua TP PKK Rini.

Rini menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya fokus dengan Tim Pendamping Keluarga yang bergerak di kantor kelurahan dan kecamatan. 

Dengan adanya tim tersebut, diharapkan angka stunting bisa menurun drastis. "Bersama Tim Pendamping Keluarga ini, kami melakukan berbagai penyuluhan. 

Karena stunting itu bisa terjadi pada saat kehamilan, kita bisa cegah, agar anak yang terlahir tidak stunting. 

Dengan adanya KB kita bisa menekan angka kematian ibu dan anak hingga stunting," jelas Rini. 

Rini menambahkan, sampai saat ini di Kota Surabaya masih banyak terjadi kehamilan ibu berisiko melahirkan anak stunting. 

Biasanya, lanjut dia, kehamilan anak berisiko stunting itu terjadi pada kelahiran ketiga atau keempat. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya KB untuk mencegah anak terlahir stunting dari hulunya.

"Jadi yang kita cegah bukan hanya stuntingnya, tapi yang juga kita cegah adalah jangan sampai ada stunting baru di Surabaya," imbuhnya. 

Senada dengan Ketua TP PKK Rini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, pentingnya pencegahan stunting dari hulu dengan cara KB. 

"Sebenarnya, KB itu kan untuk pengendalian penduduk, agar nantinya anak-anak yang terlahir itu berkualitas. Maka dari itu kita sosialisasikan terus, mulai manfaat dari alat kontrasepsi, seperti penggunaan kondom, intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW). Karena kontrasepsi itu sebenarnya untuk mengurangi beban hidup dari pasangan suami istri (pasutri) ke depannya, salah satunya mencegah anak terlahir stunting," kata Tomi. 

Tomi menambahkan, pencegahan stunting melalui program KB di Surabaya sangat masif, bukan hanya kepada pasutri, akan tetapi juga kepada catin. 

Mengapa catin dan pasutri perlu mengikuti sosialisasi soal KB? Karena, ketika anak berada di dalam kandungan hingga terlahir, orang tua harus paham terlebih dahulu tugas dan kewajibannya. 

"Bukan hanya memahami soal tugas dan kewajiban sebagai orang tua saja, akan tetapi juga harus paham soal kewajiban dan hak-hak terhadap anak. Misalnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, nah itu orang tua harus tahu. Kalau catin dan pasutri paham soal itu, maka kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkurang dan stunting juga bisa berkurang," pungkasnya.

Read More