Menkumham Mutasi Sejumlah Kakanwil dan Kalapas, Berikut Daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly melakukan pemberhentian dan memutasi sejumlah kepala kantor wilayah (Kakanwil) dan kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas). Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Menkumham nomor M.HH-04.03.03 tahun 2022.

Sejumlah pejabat yang dimutasi kembali melakukan pelantikan yang dipimpin langsung Menkumham Yasonna secara hybrid. Mutasi jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhadap 119 orang. 

Sebagian bersifat promosi, sebagian lagi rotasi.

Yasonna berharap para pejabat yang baru dilantik ini dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, serta mampu meningkatkan kualitas kinerja.

Sebagai parameter keberhasilan, Yasonna menyebut tiga tolok ukur. 

Pertama peningkatan kualitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Kedua, dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketiga, serapan anggaran minimal 95 persen.

“Parameter keberhasilan (kinerja) adalah dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas WBK dan WBBM, dapat mempertahankan Opini WTP dari Badan Pemeriks Keuangan dan memiliki serapan anggaran minimal 95 persen sesuai dengan standar minimal nasional,” ucap Yasonna, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta.

Yasonna juga mengingatkan bahwa menjaga, bahkan meningkatkan kinerja di tengah situasi pandemi Covid-19 bukanlah hal mudah. 

Kendati demikian, Yasonna tetap minta agar semuanya bekerja secara maksimal dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Dukung, sukseskan dan pastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Berikut beberapa pejabat Kakanwil dan Kalapas yang dimutasi :

Haris Sukamto sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham NTB dipindahkan menjadi Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. 

Dan digantikan oleh Romi Yudianto yang sebelumnya menjabat Kepala kantor imigrasi kelas I khusus TPI Soekarno Hatta.

Lilik Sujandi sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dipindahkan menjadi Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. 

Dan digantikan oleh Budi Argap Situngkir yang sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham DI Yogyakarta.

Imam Jauhari sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham Bengkulu dipindahkan menjadi Kakanwil Kemenkumham DI Yogyakarta. 

Dan digantikan oleh Erfan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur informasi HAM pada Kemenkumham.

Lalu, Gun Gun Gunawan yang sebelumnya menjabat Kalapas Kelas I Surabaya dipindahkan menjadi Kepala divisi pemasyarakatan pada Kantor wilayah Bali. 

Dan digantikan oleh Jalu Yuswa Panjang yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas I Batu Nusakambangan.

Muhammad Tito Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala divisi Keimigrasian dipindahkan menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta.

Erwendi Supriyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas I Medan dipindahkan menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah di Sumatera Utara. 

Dan digantikan oleh Maju Amintas Siburian yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Binjai.

Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas I Semarang dipindahkan menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah di Jawa Tengah. 

Digantikan oleh Tri Saptono Sambudji yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Banceuy Bandung.

Rudy Fernando Sianturi yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar dipindahkan menjadi menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah Bengkulu.

Saiful Sahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Ambon dipindahkan menjadi menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah Maluku.

Dannie Firmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Batam dipindahkan menjadi menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah Papua Barat.

Kunrat Kasmiri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala bidang pembinaan, bimbingan dan teknologi informasi pada kantor wilayah Kepulauan Riau dipindahkan menjadi Kalapas Kelas I Madiun.

Lili yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas perempuan Kelas IIA Kerobokan dipindahkan menjadi Kadiv pemasyarakatan pada Kantor wilayah Maluku Utara.

Read More

Polisi Naikkan Status Dugaan Korupsi Pengadaan Westafel di Disdik Aceh ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Banda Aceh) Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh menaikkan status hukum kasus dugaan korupsi pengadaan sanitasi dan tempat cuci tangan (westafel) di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh dari penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status tersebut berdasarkan bukti permulaaan yang cukup serta dua alat bukti yang ditemukan penyidik dan hasil gelar perkara, Jumat (4/3/2022) di Mapolda Aceh.

"Status hukum kasus dugaan korupsi pengadaan westafel di Disdik mulai hari ini masuk tahap penyidikan," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya melalui Kabid Humas Kombes Winardy di Banda Aceh.

Ia juga menjelaskan, dalam perkara tersebut penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi, mulai dari Kadis sampai pelaksana di lapangan.

Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen yang diduga terkait dengan proyek pengadaan barang tersebut.

Untuk diketahui, penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh, 1 Juli 2021 melakukan penyelidikan atas kegiatan pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi sekolah SMA dan SMK seluruh Aceh.

Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana refocusing Covid-19 dengan nilai pagu Rp41,214 milyar.

Read More

Gegara Banjir, Bobby Nasution Copot Pejabat Dinas Pekerjaan Umum

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Wali Kota Medan, Bobby Nasution mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Hal ini merupakan hasil evaluasi wali kota dengan sejumlah organisasi perangkat daerah saat menggelar rapat usai meninjau banjir.

Penyataan penggantian pejabat ini pun diucapkan Bobby saat menghadiri kegiatan seminar di Wisma Benteng pada Kamis (3/3/2022). Dia mengatakan, ada sejumlah anak buahnya yang bekerja di dinas pekerjaan umum yang harus digantikan.

"Intinya kemarin saya sampaikan kepada jajaran Pemko Medan kemarin, kita melayani masyarakat tentu harus secara hati," ucap Bobby, Kamis (3/3/2022).

Bobby menuturkan, jika banjir Medan tidak bisa terselesaikan dengan cepat. Namun, dia mengingatkan jika sebagai pejabat tentunya bisa hadir di tengah masyakat mengecek tugasnya.

"Bagaimana masyarakat kita sedang kesulitan terkena musibah banjir, entah karena hujan atau kiriman itu kita harus turun cek luapan sungai, saluran drainase kita. Memang tidak bisa terselesaikan dengan cepat, namun kita harus hadir di lapangan, mengantisipasi, memberikan informasi dan bantuan ke masyarakat," katanya.

Disinggung siapa saja yang diganti, Bobby tidak menyebutkan secara detail. Dia hanya mengatakan banyak yang tidak turun ke lapangan.

"Banyak lah OPD yang enggak hadir, mereka yang punya wilayah itu bukan cuma camat," ucapnya.

Read More

Kolonel Unang Pusatkan Penanaman Mangrove di Pantai Jenu

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Penanaman mangrove yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo kali ini dipusatkan di pesisir pantai Jenu, tepatnya di Dusun Mentoso, Desa Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Penanaman mangrove itu, dilakukan di 2 wilayah Kodim. Selain Kodim Tuban, penanaman itu juga berlangsung di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan.

“Penanaman mangrove ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo pada kegiatan rakornas penanggulangan bencana alam,” ujar Danrem. Jumat, 04 Maret 2022.

Adanya penanaman mangrove itu, menurut Danrem, merupakan salah satu sarana yang dinilai mampu menekan terjadinya bencana, khususnya di pesisir pantai.

“Kami juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga apa yang sudah dilakukan Pemerintah,” bebernya. (Kapenrem 082/CPYJ)

Read More

Di HUT Satpol PP Ke 72 dan Satlinmas Ke 60 Bagikan 2.550 Liter Migor Gratis kepada Warga Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Surabaya membagikan 2.550 liter minyak goreng (migor) gratis dan sembako kepada masyarakat. 

Ini merupakan rangkaian agenda bakti sosial memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Satpol PP dan Satlinmas ke-60.

Peringatan ini ditandai dengan upacara yang berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya. 

Upacara yang dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut, juga diikuti secara virtual oleh camat, lurah dan anggota Satpol PP di 31 kecamatan Surabaya, Jumat (4/3).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Satpol PP dan Satlinmas adalah bagian dari pembangunan dan penggerak perekonomian warga Kota Surabaya. 

Karenanya, melalui momen ini, dia berharap ke depan Satpol PP dan Satlinmas dapat menjadi lebih dewasa.

"Satpol PP dan Satlinmas harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Karena mereka semua warga Surabaya adalah saudara-saudara kita," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Dalam arahannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga berpesan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas agar ketika menegakkan peraturan, supaya lebih mengedepankan hati dan sikap humanis. 

Misalnya, ketika petugas di lapangan menemukan ada warga yang melanggar Perda.

"Saya matur nuwun (terima kasih) dalam menyambut HUT Satpol PP dan Satlinmas sudah melakukan tindakan-tindakan yang humanis. Melaksanakan donor darah, dan setelah upacara njenengan (anda) membagikan 2.550 liter minyak goreng ke seluruh kecamatan," ujar dia.

Dia meyakini, dengan terus mengedepankan hati nurani serta empati pada setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas, maka pembangunan di Surabaya akan menjadi lebih baik lagi. 

Sebab, bagaimanapun kekuatan garda terdepan pemkot untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat ada di Satpol PP dan Satlinmas. 

"Ayo kita turun ke masyarakat menggunakan hati, dan rasa empati kita. Karena bagaimanapun seluruh warga Surabaya adalah keluarga kita," terangnya

Di samping itu, kata dia, seluruh warga Kota Pahlawan dalam kondisi dan keadaan apapun itu juga sudah menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. 

Bukan hanya wali kota dan pejabat struktural saja. Melainkan, juga menjadi tanggung jawab para petugas lapangan seperti Satpol PP dan Satlinmas. 

"Karena Satpol PP dan Satlinmas adalah garda terdepan pemkot untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Kasus Aktif Covid-19 di Surabaya Berkurang, Tingkat Kesembuhan Capai 93 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus berupaya dalam menangani Covid-19 di Kota Pahlawan. 

Hasilnya, dalam satu minggu terakhir angka kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya mulai berkurang.

Berdasarkan data di laman web lawancovid-19.surabaya.go.id tercatat kasus aktif di Kota Surabaya pada 23 Februari 2022  sebanyak 5.117 kasus dan pada 2 Maret 2020 menjadi 3.769 kasus. 

Selama periode tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya berkurang sebanyak 1.348 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, berdasarkan data assessment situasi Covid-19 di Kota Surabaya oleh Kemenkes RI pada Minggu ke 3-4 di bulan Februari, kasus konfirmasi Covid-19 berada di angka 455,39 per 100 ribu penduduk, menjadi 324,04 per 100 ribu penduduk.

"Untuk angka rawat inap di Rumah Sakit mencapai 31,49 per 100 ribu penduduk, menjadi 27,15 per 100 ribu penduduk. Sedangkan, angka positif rate (perbandingan jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan) sebesar 19,17 persen, menjadi 14,51 persen," kata Nanik, Kamis (3/3).

Nanik menjelaskan bahwa pasien Covid-19 di Kota Surabaya pada tahun 2022, sebagian besar yang terpapar berada pada usia produktif, yakni sebanyak 79,99 persen dengan penyebab penularan adalah tingginya mobilitas dari masyarakat yang meningkatkan risiko untuk terpapar.

"Terhitung pada Rabu (2/3), angka kesembuhan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai 93,96 persen dan angka kematian mencapai 2,52 persen dari total kasus kumulatif Covid-19," jelas dia.

Selanjutnya, untuk upaya tracing yang dilakukan di Kota Surabaya, pihaknya melakukan dua teknik, yakni tracing secara langsung dan tidak langsung. 

Pada teknik tracing secara langsung, petugas tim tracing akan mendatangi alamat rumah pasien sesuai notifikasi dari aplikasi Kemenkes dengan menggunakan APD dan minimal masker N95.

"Kedua, yakni teknik tracing secara tidak langsung. Nantinya para petugas dari tim tracing akan menghubungi pasien via telepon sesuai dengan nomor yang tertera pada aplikasi Kemenkes," ujar dia.

Ia menerangkan, jika terdapat warga yang terkonfirmasi Covid-19, maka akan dilakukan tracing untuk mencari kontak erat. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan swab kepada semua kontak erat. 

"Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang bergejala ringan atau tidak bergejala (OTG), akan dievakuasi ke isolasi terpusat (Isoter) di Hotel Asrama Haji (HAH) atau hotel berbayar yang direkomendasikan Pemkot Surabaya. Sedangkan pasien yang bergejala sedang sampai berat, akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang menangani pelayanan Covid-19," terang dia.

Nanik menambahkan, terkait penanganan warga yang terpapar Covid-19 di HAH, tingkat keterisian tempat tidur pada minggu lalu mencapai 51,62 persen. 

Namun, per Rabu (2/3/2022) hanya mencapai 10,65 persen dari total tempat tidur yang tersedia.

Sedangkan untuk keterisian Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak (RSLT) yang dibuka sejak awal bulan Februari 2022, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan tempat isolasi bagi pasien Covid-19, tidak sempat digunakan.

"Karena ketersediaan tempat tidur di isoter dan RS rujukan Covid-19 di Kota Surabaya, masih dapat memfasilitasi untuk penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19," imbuhnya.

Di sisi lain, Nanik tak memungkiri bila terdapat temuan klaster baru di Kota Surabaya pada tahun 2022, yakni klaster fasilitas umum, keluarga, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri, PTM Sekolah, dan perkantoran. 

"Penyebab terjadinya klaster tersebut karena tingginya mobilitas warga Surabaya, lalu menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes, dan munculnya varian Omicron dengan tingkat penularan yang tinggi," ungkap dia.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 di Kota Surabaya, pihaknya berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster (dosis ketiga) untuk masyarakat umum. 

Bahkan, pelaksanaan vaksinasi booster di Kota Surabaya sejak Rabu (12/1/2022) yang sebelumnya menyasar usia 18 tahun ke atas dengan prioritas lansia, telah dilakukan perluasan untuk masyarakat umum.

Untuk itu, vaksinasi booster saat ini dapat diberikan kepada masyarakat dengan interval 3 bulan dari dosis 2 dengan capaian vaksinasi booster Kota Surabaya sampai dengan Rabu (2/3), untuk dosis 3 lansia sebanyak 87.626 atau 96,63 persen dari total sasaran lansia siap vaksin dengan interval 3 bulan dari Dosis 2 sebanyak 90.678 orang.

"Capaian dosis 3 Non-Lansia sebanyak 328.163 atau 56,47 persen dari total sasaran Non-Lansia siap vaksin dengan interval 3 bulan dari dosis 2 sebanyak 581.134 orang," pungkasnya. 

Read More

Sowan ke PWNU Jawa Timur, Puan Disambut Hangat dan Dapat Wejangan Tentang Intisari Pancasila

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana hangat penuh kekeluargaan melingkupi pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Selasa (1/3) malam. 

Kehadiran Puan disambut oleh Wakil Rais Syuriah KH Agoes Ali Masyhuri.

Selain itu hadir pula sejumlah pengurus PWNU Jatim lainnya, seperti KH Abdul Adhim Cholili, KH Syafruddin, KH Marzuki Mustamar, KH Sholeh Hayat, KH Dzul Hilmy, dan KH Djazuli Nur. 

"Tadi saya diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi itu intinya adalah gotong royong sementara gotong royong itu inti sari dari Pancasila. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi yang sekarang terkena pandemi COVID-19 tidak mungkin kita bangun sendirian. Perlu gotong royong dari semua pihak,” kata Puan, Rabu (2/3).

Ketua DPR RI perempuan pertama ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut, para masyayikh NU yang hadir yakni Gus Ali dan Kyai Marzuki, menyegarkan lagi ingatannya tentang silaturahmi dan kedekatan yang terjalin antara Presiden Sukarno, kakeknya, dengan Hadratussyekh K.H. Hasyim Ashari, juga antara Presiden Megawati, ibundanya dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur. 

“Silaturahmi ini saya lakukan sebagai Ketua DPR RI dan sebagai cucu proklamator Bung Karno yang menjalin hubungan dekat dengan Kyai Haji Hasyim Ashari, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega bersama dengan Gus Dur, dan sekarang saya berusaha menjahit kembali silaturahmi dan kedekatan yang pernah ada dalam dua generasi tersebut, untuk bisa tetap melakukan sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini tidak mungkin kita bisa bangun jika kita tidak bergotong royong,” katanya. 

Pentingnya menghidupkan Kembali gotong royong dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu pokok pembicaraan yang mencuat dalam pertemuan antara Puan dengan PWNU Jawa Timur itu. 

Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga bercerita bahwa ia diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi merupakan inti dari gotong royong yang merupakan sari dari Pancasila. 

Puan sendiri amat sepakat bahwa untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mungkin dilakukan sendirian. 

“Perlu gotong royong dari semua pihak,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kyai Ali menyatakan apresiasinya atas silaturahmi Puan tersebut dengan menyitir sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang merawat silaturahminya, akan memiliki rezeki yang baik dan umur yang panjang. 

“Haditsnya sahih dan bisa didekati secara empiris, karena saya melihat banyak orang yang senang bersilaturahmi, rata-rata sehat badannya,” ungkap Kyai Ali.

Menurutnya, di negeri yang penuh keragaman seperti Indonesia, silaturahmi dan kebersamaan amat dibutuhkan. 

“Kita cari titik persamaan, jangan titik perbedaan. Dibutuhkan juga tolong menolong dan gotong royong. Ini penting untuk Kembali dihidupkan karena mulai padam dan ditinggalkan oleh masyarakat,” katanya. 

Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mengingatkan lagi bahwa kemerdekaan yang dicapai Indonesia pun merupakan hasil dari kumpulan rasa cinta yang amat besar terhadap negara serta gotong royong dari begitu banyak elemen bangsa, antara lain kaum nasionalis dan juga para ulama. 

“Bagi warga NU, NKRI harga mati itu bukan jargon semata. Merawat dan menjaga NKRI sama pentingnya menjaga Islam,” jelas Marzuki.

Ia juga menjelaskan sebuah analogi yang menggambarkan pernyataannya tersebut.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia ini merupakan berkah luar biasa bagi NU dan juga bangsa Indonesia. 

“Kami tidak tahu andai kita tidak merdeka seperti sekarang, apakah Islam di Indonesia akan bisa semaju ini? Segala prestasi dan pencapaian yang diraih para santri baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, ini semua karena berkah NKRI berdiri. Kalau NKRI tidak merdeka dan kondusif seperti ini, tidak mungkin para masyayikh dan kyai bisa melakukan pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran dakwah maupun taklim sampai akhirnya mencapai prestasi seperti itu,” kata Marzuki.

Hal tersebut membuat seluruh warga NU menyadari bahwa menjaga harapan serta mempertahankan NKRI itu sama pentingnya dengan merawat Islam itu sendiri.

“Tidak usah dibeda-bedakan. Bila kita sangat mencintai Rasul, kalau tidak diikuti dengan nilai-nilai cinta tanah air, syubbanul wathan, itu sama-sama belum menyempurnakan. Kalau tidak cinta Rasul tidak sempurna imannya, maka tidak cinta NKRI, tidak cinta tanah air, juga belum sempurna imannya. Hubbul wathan minal iman,” ujar Marzuki. 

Ia juga mengenang persahabatan antara Bung Karno dan Hadratussyaikh Hasyim Ashari yang terjalin panjang dan mewarnai sejarah bangsa Indonesia.

“Kaum Nasionalis dahulu sangat dekat dengan ulama dan dunia santri. Bung Karno, Mbah panjengenan dahulu, misalnya, kalau ada kesulitan, sowannya ke Mbah Hasyim. Lalu Bung Tomo, yang full pejuang nasionalis itu ternyata juga santri. Dia nyantri ke Malang. Jadi dahulu itu, yang nasionalis nyantri ke Kyai, yang Kyai juga nasionalis. Klop sudah,” papar Marzuki.

Ia juga berharap, hubungan baik antara kaum nasionalis dan kaum ulama yang telah terjalin sejak lama itu hendaknya bisa terus dirawat dan dilanjutkan. 

“Kalau dulu Indonesia merdeka didukung oleh kerjasama antara para ulama dan kaum nasionalis, maka kami semua, para kyai dan juga Mbak Puan yang ingin terus menjaga bangsa ini, harus bergotong royong melakukannya. Bersama-sama, kaum ulama dan kaum nasionalis bahu membahu menjaga NKRI,” tegas Marzuki.      

Bagi Puan sendiri, Jawa Timur memiliki nilai emosional yang besar. 

“Di Jawa Timur ini Bung Karno lahir dan besar, kemudian wafat dan dimakamkan di Jawa Timur. Karenanya, saya sebagai salah satu cucu Bung Karno, merasa punya kedekatan secara psikologis dengan  Jawa Timur,” katanya.

Ia berharap, Jawa Timur bisa menjadi tempat bersemi dan berkembangnya cita-cita dari para pendiri bangsa yang terangkum dalam dasar negara, Pancasila.

“Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di NU Insha Allah bisa diteruskan oleh kita semua secara bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara,” tandas Puan.

Read More

Program Rutilahu Pemkot Surabaya Sasar 800 Rumah, Ini Kriteria Penerimanya!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2022 ini sebanyak 800 unit. 

Setiap unit, pemkot menganggarkan perbaikan sebesar Rp 35 juta. Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022 ini. 

Anggaran program Rutilahu sebelumnya berada di Dinas Sosial, namun tahun ini di DPRKPP. Makanya, Peraturan Wali Kota (Perwali)-nya juga berubah. 

“Kalau sekarang dasar hukumnya Perwali nomor 9 tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Perwali ini terus kita sosialisasikan di tingkat kelurahan-kelurahan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyu Drajat, Rabu (2/3).

Irvan juga memastikan bahwa para penerima program Rutilahu ini tidak sembarangan. Sebab, ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. 

Khusus untuk kriterianya adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum pernah mendapat bantuan perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

Selain itu, Rutilahu yang dapat diperbaiki itu adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya. 

Kriteria detailnya adalah dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Posisi lantai lebih rendah dari jalan dan/atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak. 

“Dan yang terakhir rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban, tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan dan sirkulasi udaranya,” tegasnya.

Sedangkan untuk persyaratan penerima manfaat Rutilahu ini harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga Surabaya, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. 

Lalu kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana. Kemudian harus direkomendasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW yang diketahui oleh lurah. 

Lalu rumah berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah.

Selanjutnya, penerima itu juga harus melampirkan beberapa surat pernyataan. Pertama, surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah. 

Kedua, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana. 

Ketiga, surat pernyataan kesediaannya tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 tahun dan surat pernyataan ini harus bermaterai.

“Jadi, setelah kita perbaiki rumahnya tidak boleh dijual atau disewakan, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi penerima manfaat program Rutilahu ini,” pungkasnya.

Read More

Dukungan Merebak, Pekik “Puan Presiden” Muncul di Titik-titik Kunjungan Ketua DPR RI di Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di depan Pasar Tambahrejo, Kota Surabaya, Rabu (2/3) sejak pagi hari, sekelompok orang berkumpul membawa sebidang kanvas dilapis plastik mika. Wajah Puan Maharani terlukis di sana. 

Di sudut kiri bawah kanvas tersebut, tertera tiga huruf: DST. 

“Ini inisial nama pelukisnya, Desemba Titaheluw,” kata beberapa orang dari kelompok yang tengah menunggu itu berbarengan.

Mereka tengah menanti kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani yang Rabu pagi  dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pasar Tambahrejo.

Lalu seorang pria dari kelompok itu didaulat oleh teman-temannya untuk berbicara terkait karya tersebut. 

“Saya Nanang Supriyanto, dari Gema Puan,” katanya saat ditanya namanya.

Menurut Nanang, karya tersebut baru saja selesai dibuat. 

“Bikinnya sekitar tiga hari lebih. Desemba membuatnya dibantu seorang asisten,” katanya. 

Ditanya tentang Gema Puan, Nanang mengatakan organisasi Gema Puan di Surabaya dan di Jawa Timur itu berdiri sekitar tiga tahun yang lalu, pada 2019.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendorong mereka membuat Gema Puan. 

“Hal pertama, kami yang tergabung dalam Gema Puan ini pendukung keluarga Bung Karno. Saya, misalnya, sejak 1996 sudah mengawal Bu Mega dan saya ingin agar keberlangsungan untuk menjamin tegaknya NKRI. Sesungguhnya, hal ini yang paling penting, menjamin tegaknya NKRI. Bagaimana cara menggaransinya? Adalah keluarga dari Bung Karno yang sudah teruji bahwa mereka ini mengawal NKRI hingga sekarang,” kata Nanang, Rabu (2/3).

Hal lain, yang menurutnya, merupakan alasan digagasnya Gema Puan adalah mereka ingin perempuan kembali memimpin. 

"Bu Puan, menurut kami, bukan perempuan biasa. Beliau satu-satunya ketua DPR RI perempuan, dan pernah jadi Menteri Koordinator perempuan pertama juga.

Satu lagi, Bu Puan ini juga sudah teruji. Teruji itu bagaimana? Ditaruh di dapilnya di Jawa Tengah, beliau mendapat suara terbanyak. Kemudian ditugaskan oleh penugasan-penugasan yang lain terbukti sukses. Kemudian kalau diragukan prestasinya, apa yang diragukan? Selama ini DPR RI itu selama ini terlihat kacau saat dipimpin oleh laki-laki. Sekarang ketika dipimpin oleh perempuan yang diragukan, justru keadaan tenang. Sekarang ini DPR RI paling tenang menurut pengamatan saya,” katanya. 

Faktor lain yang menurut Nanang juga penting dipertimbangkan untuk mendukung Puan maju ke gelanggang pencalonan presiden pada 2024 mendatang adalah perannya yang mampu menjadikan DPR RI yang dipimpinnya menjadi mitra yang suportif bagi pemerintah. 

“Pak Jokowi presiden kita sudah sangat hebat. Namun beliau tetap harus didampingi oleh Lembaga mitra yang bisa mendukung kerja-kerja pemerintah.

Presiden harus ditemani lembaga mitra, yaitu DPR RI karena fungsi budgeting, pengawasan, pembuatan undang-undang. Ini kan sangat penting untuk merealisasikan program-program yang sudah ada. Contohnya, IKN itu kan bukan program sembarangan. Baru kali ini bisa direalisasikan, itu karena Presiden didampingi mitra strategis yang sangat cocok,” kata Nanang. 

Menurutnya, Puan adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras. “Bu Puan itu tidak banyak ngomong. 

Negara ini butuh orang-orang pekerja keras yang tidak banyak omong. Itu yang kami lihat dari sosok Ibu Puan. 

Bukan kita menafikkan yang lain, kita lihat kerja-kerja yang nyata yang dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Dalam kunjungan Puan ke Jawa Timur selama tiga hari ini, ia kerap disambut pekikan, “Puan? Presiden” di beberapa titik kunjungannya.

Pekikan itu juga diserukan mayarakat yang datang dan ikut berdialog ketika Puan meninjau dampak banjir berkepanjangan yang terjadi di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Lamongan. 

Puan yang datang didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dan  Aria Bima, Ketua Komisi VI DPR RI mendapat apresiasi tinggi dari warga enam kecamatan terdampak banjir yang selama berbulan-bulan setiap tahunnya harus berjibaku dengan air yang menggenangi desa dan tak jarang juga huniannya. 

“Ini pertama kalinya Ketua DPR RI datang ke desa kami dan berkenan berdialog. Semoga kedatangan Ibu bisa membantu kami mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini,” pungkas Kepala Desa Soko, Imam Fuad.

Read More

Silaturahmi dengan Kader Surabaya Hebat, Walikota Eri Cahyadi Bicara Soal Isu Pemecatan hingga Insentif

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan seluruh Kader Surabaya Hebat di Gedung Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (2/3) siang. 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menampung keluhan, masukan, hingga soal keterlambatan insentif untuk para kader. 

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, tidak ada perbedaan antara kader satu dengan lainnya serta tidak ada kader yang dipecat. 

Kader yang selama ini telah berkontribusi masih bertugas sebagai anggota, sedangkan tiga orang kader yang masuk di dalam Surat Keputusan (SK) Kader Surabaya Hebat bertugas sebagai koordinatornya. 

"Jadi, bagi anggota kader sebelumnya, maupun itu yang berpendidikan SD, tidak berijazah dan sudah lanjut usia (lansia) iku dadi anggotae (jadi anggotanya). Makannya saya bilang, kader ini semuanya sama, masio koordinator masio anggota tetep podo (meskipun koordinator, meskipun anggota, tetap sama) Rp 400 ribu insentifnya. Makannya, saya bingung ada yang bilang lulusan SD nggak dipakai lagi," tegas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dari zaman kepemimpinan wali kota terdahulu hingga sekarang, yang namanya kader itu bekerja dari hati. 

Semua kader sama hebatnya dengan kader yang ada saat ini, bahkan sebelumnya tidak ada kader yang mendapatkan insentif ataupun uang transport. 

Di acara silaturahmi bersama Kader Surabaya Hebat, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan soal insentif. 

Bahwa pemberian intensif itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai bentuk apresiasi kepada para kader. 

"Karena apresiasi pemkot, mundak dadi (naik dari) Rp 25 ribu, terus zaman saya jadi Kepala Bappeko naik lagi jadi Rp 50 ribu, terus ada yang Rp 100 ribu. Tapi sendiri-sendiri, tergantung dari SK masing-masing kepala dinas. 

Lek wes dadi kader, gak onok lulusan SD, lulusan SMP (kalau sudah jadi kader, tidak ada yang namanya lulusan SD dan SMP)," papar Wali Kota Eri Cahyadi. 

Terkait pencairan insentif kader yang akhir-akhir ini terlambat dan menjadi perbincangan hangat. 

Wali kota Eri mengatakan, keterlambatan pencairan insentif itu lumrah terjadi di awal tahun. Karena harus menunggu anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk, setelah uang hasil dari PAD masuk, bisa dipastikan pemberian insentif di bulan berikutnya bakal berjalan lancar.

"Pencairan insentif Januari - Februari minggu ini, sebelum 10 Maret 2022. Insentifnya Rp 400 ribu. Kan nunggu PAD masuk, awal tahun kan biasa kayak gini (terlambat), nanti setelah dua bulan baru lancar PAD-nya," katanya.

Terakhir, Wali Kita Eri Cahyadi berpesan kepada para kader, yang pertama bagi kader yang sudah masuk di dalam SK tahun sebelumnya masih tetap menjadi bagian kader di Surabaya. 

Sedangkan yang masuk di dalam SK tahun 2022, itu menjadi koordinator bagi para kader sebelumnya untuk memudahkan koordinasi. 

Begitu pula dengan insentifnya, ia menegaskan sekali lagi tidak ada perbedaan antara koordinator dengan anggota. 

Yang kedua, ia menyampaikan tidak ada batasan terkait dengan pendidikan dan usia kader. 

Sedangkan ketiga, kader yang menjadi satu di setiap RT itu nantinya akan bertugas membantu menyampaikan permasalahan warga kepada lurah dan camat. 

Terakhir, bila nanti para kader sudah masuk ke dalam Kader Surabaya Hebat, maka tidak akan ada lagi sekat antara kader satu dengan lainnya yang diatur ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). 

"Saya yakin dan panjenengan sampaikan kepada para kader yang ada di Surabaya, kalau sudah masuk ke dalam SK terdahulu, maka hari ini tetap menjadi kader hebatnya Surabaya. Jadi nanti kalau saya panggil tidak perlu semuanya, cukup saya panggil koordinatornya. Saya nyuwun tulung sanget kepada panjenengan semua (minta tolong kepada semuanya), saya tidak ingin dengar lagi panjenengan meminta hak, karena panjenengan tidak perlu meminta hak, tapi itu sudah kewajiban pemerintah memberikan apresiasi kepada para kader - kader yang hebat ini," pungkasnya.

Read More

Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Desak Pemkot Penuhi Hak Kader Sosial, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memenuhi hak para kader sosial.

Sebab dimasa pandemi Covid-19 ini, jiwa sosial dari para kader harus mendapat apresiasi lebih melalui kebijakan matang dari Pemkot Surabaya.

“Pemkot harus memberikan kebijakan yang matang. Kondisi sedang Covid, jiwa sosial warga jangan semakin dikecewakan,” kata Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Rabu (2/3).

Perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, mengatakan, sikap dari pernyataan ini merupakan pendapat Fraksi Gerindra, usai menerima keluhan dari para kader Airlangga dan Simokerto. 

Bahwa selama ini para kader hanya sebagai petugas pendata masyarakat dengan memahami administrasi.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat bukan petugas pendata masyarakat. Konsepnya jiwa sosial bukan jiwa adminitrasi. Itu harus jelas,” tandasnya.

Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, pemberian insentif yang tinggi bagi para kader di tiap-tiap RW telah menimbulkan dampak sosial bagi para kader lainnya diseluruh wilayah. 

Untuk itu Fraksi meragukan konsep bergotong-royong membangun kota Surabaya. 

Apalagi kadernya dipilih-pilih oleh Pemkot Surabaya. Sehingga kesannya menjadi tugas perorangan.

“Kader tidak mau dipilah pilih. Kader mau bekerjasama dan bergotong-royong dengan banyak kader. Misinya memberi insentif tinggi untuk 3(tiga) kader per-RW, tapi berdampak buruk dengan nilai sosial. Tugasnya jadi perorangan bukan gotong-royong lagi,” papar Ajeng meneruskan keluhan para kader.

Lanjut Ajeng, Fraksi Gerindra juga mendesak Pemkot Surabaya untuk memberikan keadilan bagi para kader Lansia. 

Menurut pengurus Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Partai Gerindra Surabaya ini, keberadaan kader Lansia terkesan terpinggirkan dengan para kader lainnya. Terlebih sejak munculnya tuntutan menggunakan aplikasi handphone (HP).

“Perhatikan kader Lansia. Kemarin di RAPBD Komisi D, saya meminta kader Lansia di aktifkan dan ditambahkan vitaminnya supaya Lansia bisa meningkat imun kesehatan dalam melaksanakan tugas. Tetapi jika yang dituntut Pemkot adalah isi Aplikasi di HP, maka saya takutkan kader Lansia yang terpinggirkan dibandingkan kader Posyandu dan Jumantik. Ini tidak adil, sehingga saya minta diurungkan saja jika harus mengorbankan kader yang usianya lanjut,” jelas Ajeng.

Disarankan Fraksi untuk pemberian insentif para kader sosial tidak diperbolehkan double penerimaan. 

“Persyaratan insentif tidak boleh double dengan insentif PAUD, Modin, atau RW. Saya tidak setuju karena setiap kinerja kader seharusnya dapat apresiasi. Berapapun nilainya seharusnya tetap dapat diapreasiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajeng menambahkan, Fraksi juga meminta para kader tidak dibebani oleh aplikasi apapun dalam hal pendataan masyarakat. 

“Pendataan aplikasi apapun kader tidak boleh sendiri harus ada Pendamping laporan.Kader jangan dibebani pelatihan aplikasi, cukup sosialisasi ke warga itu yang utama. Berbicara ke warga dan mengubah cara prilaku atau keputusan itu tidak gampang, konsep kader sebenar-benarnya adalah pemberdayaan masyarakat bukan pendata,” paparnya.

Terakhir soal misi nol stunting, kata Ajeng, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Surabaya tidak PHP untuk mengganti biaya operasional para kader yang pernah dijanjikan.

“Misi Nol stunting jangan sampai tidak sesuai dengan ongkos transport. Jika pernah disampaikan Rp 30 ribu perhari karena 3 kali antar, ya, harus sesuai. Jangan sampai PHP kader stunting. Fraksi minta penuhi hak semua kader dan ubah kebijakan. Jangan sampai ada pemangkasan kader sekaligus kembalikan misinya sebagai kader pemberdayaan masyarakat sesungguhnya,” pungkasnya.

Read More

Jelang Dibuka, Pemkot Surabaya Cek Ulang Sarana dan Prasarana Pasar Turi Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang dibukanya Pasar Turi Baru, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama-sama meninjau dan mengecek kesiapan sarana dan prasarana bangunan Pasar Turi Baru Surabaya, Rabu (2/3). 

Sebelum pengecekan, mereka mendapatkan pengarahan dari Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Irvan Widyanto. 

Bahkan, ia juga memimpin pembagian tim di lantai dasar Pasar Turi Baru itu.

Pengecekan itu dilakukan bersama-sama oleh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Bagian Hukum dan Kerjasama, dan tim dari PT Gala Bumi Perkasa. 

Bahkan, juga dihadiri oleh tim dari Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengecekan kali ini dilakukan di semua bagian dan semua lantai, mulai dari lantai LG, lantai G, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai parkir yaitu lantai 5,6, dan 7. 

“Demi mempercepat pengecekannya, maka setiap lantai dicek oleh satu tim yang terdiri dari berbagai dinas,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos di sela-sela mengarahkan anak buahnya di Pasar Turi Baru.

Menurutnya, setiap tim ini akan mengecek hasil kajian kelayakan struktur bangunan dari Tim ITS, lampu penerangan gedung, perbaikan keramik lantai, dinding kaca pembatas void dan railingnya, ekskalator dan lift, fasilitas toilet dan kelengkapannya, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, fasilitas ventilasi dan air conditioner seluruh gedung, fasilitas genzet dan perlengkapannya, fasilitas stand yang disiapkan (khusus pedagang Tempat Penampungan Sementara), dan fasilitas layak sehat (sanitasi dan tampungan air).

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengecekan lantai parkir dan ram, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan pengecekan terkait rekomendasi drainase, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terkait IPAL dan lokasi TPS limbah B-3 serta proses persetujuan lingkungan, termasuk di dalamnya persetujuan teknik dan pemenuhan baku mutu air limbah. Tim-tim ini juga didampingi oleh pihak PT Gala Bumi Perkasa.

“Nah, setiap tim pengecekan sarpras bangunan ini dilengkapi form ceklist dari masing-masing perangkat daerah, sehingga nanti akan diketahui mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah cukup baik,” ujarnya.

Fauzie Mustaqiem Yos memastikan bahwa hasil pengecekan dari setiap tim, akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan akan dilaporkan kepada beberapa pihak. 

Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Pasar Turi Baru, terutama soal sarana dan prasarananya.

“Kita bersama-sama ingin memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para pedagang maupun para pengunjung nanti,” pungkasnya. 

Read More