KPK Periksa Kadis PUPR Ini terkait Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, 6 Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/3/2022), memeriksa enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Satbrimobda Sumatera Utara, Kota Medan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Enam saksi tersebut, yakni Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Sujarno, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat Deni Turio, pejabat pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat Agung Supriadi, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Langkat Suhardi, mantan Kasubbag Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Langkat Yoki Eka Prianto, dan Kasubbag Pengelolaan Bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat Wahyu Budiman.

KPK menetapkan enam tersangka kasus itu, yakni sebagai penerima Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS).

Sementara sebagai pemberi adalah Muara Perangin Angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan sekitar tahun 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan Iskandar diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

Dalam melakukan pengaturan itu, Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

KPK menyebut agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase “fee” oleh Terbit melalui Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung.

Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp4,3 miliar.

Selain dikerjakan pihak rekanan, ada beberapa proyek yang dikerjakan Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.

Pemberian “fee” oleh Muara diduga dilakukan tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi untuk kemudian diberikan kepada Iskandar dan diteruskan lagi kepada Terbit.

KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang “fee” dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang-orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.

KPK menduga ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh Terbit melalui Iskandar dari berbagai rekanan dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Read More

Ibas Bangga Pacitan Sekarang Punya Jalan yang Bagus

KABARPROGRESIF.COM: (Pacitan) Kondisi hujan yang sedang mengguyur Desa Belah, Kabupaten Pacitan, tak mematahkan semangat Edhie Baskoro Yudhoyono, Anggota DPR RI Dapil Jatim VII untuk bertemu langsung dengan masyarakat di dapilnya. 

Dalam resesnya, Ibas mengawal Program Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa wilayah di Kabupaten Pacitan.

Ibas menyerap aspirasi dan mengawal program tersebut di lima wilayah, yaitu jalan yang menghubungkan Desa Purworejo dengan Desa Mentoro, Ploso dengan Kebonsari, Kalikuning dengan Gasang, Hadiwarno dengan Hadiluwih, dan Desa Belah dengan Desa Cemeng.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini bermaksud kembali menggalakkan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Untuk Ibas, pembangunan infrastruktur yang merata berkelanjutan dan sesuai prioritas merupakan hal penting demi kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah, kita telah memiliki Infrastruktur yang besar sehingga Keberlanjutan program harus terus diikhtiarkan, tidak dengan sendirinya akan terbangun. Kita patut bangga saat ini Pacitan sudah memiliki jalan besar yang bagus, seperti Jalan Lintas Selatan (JLS), PLTU, dan Waduk. Namun tidak hanya itu saja, sekarang kita juga harus berpikir bagaimana dengan jalan-jalan lintas dalam yang ada di pedesaan," terang Ibas.

Ibas berharap, kawalannya ini dapat memberikan banyak manfaat. "PISEW ini berguna untuk pengembangan wilayah, baik dari sisi transportasi, menghemat waktu perjalanan, serta juga untuk peningkatan jalur perekonomian dan perdagangan hasil tani. Mudah-mudahan juga adik-adik yang sekolah menjadi lebih mudah akses keluar-masuknya," tambah Ibas.

Ibas juga menyempatkan waktunya untuk terjun langsung melakukan beberapa aktivitas dengan para warga di Desa Belah. Menanam pohon bersama dan berjalan-jalan mengelilingi desa sembari menyapa warga sekitar. 

Momen ini ia manfaatkan untuk berbincang dan mendengar aspirasi maupun keluh-kesah dari para warga.

Bupati Pacitan, Indarta Nur Bayuaji pun turut mengungkapkan rasa syukurnya. 

"Program PISEW ini jadi rebutan se-Indonesia, banyak wilayah yang mau. Makanya, alhamdulillah Mas Ibas berkenan mengawalnya, istilahne sak meniko jalane jadi mulus terbangun Sat Set, Wat Wet," ungkap Aji.

Read More

Posko Covid-19 Surabaya Permudah Warga Dapatkan Informasi RS hingga Ketersediaan Oksigen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya tidak perlu panik dan bingung ketika menemukan kasus Covid-19 atau varian Omicron. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih membuka posko Covid-19 di lantai 3 Kantor Satpol PP.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Surabaya Ridwan Mubarun mengatakan, posko Covid-19 ini adalah untuk mempermudah warga serta petugas dalam melakukan pendataan dan pencegahan penyebaran virus tersebut. 

“Selama masih ada pandemi Covid-19, posko ini berfungsi sebagai pusat informasi juga koordinasi terpadu sekaligus pengaduan dan penanganan serta pengolahan data Covid-19 di Kota Surabaya,” kata Ridwan, Minggu (6/3).

Di dalam posko Covid-19, BPBD Kota Surabaya mengoptimalkan informasi ketika masyarakat membutuhkan bantuan, mulai ketersediaan tempat perawatan pasien, rumah sakit (RS), ketersediaan oksigen juga terkait tempat isolasi. 

Bukan itu saja, ketika ada RS di Kota Pahlawan yang  membutuhkan bantuan, maka petugas yang berjaga di posko Covid-19 juga segera memberikan pelayanan. 

Lantas siapa saja yang bertugas di dalam posko Covid-19? Ridwan menjelaskan, BPBD Kota Surabaya bekerjasama dengan jajaran Satpol PP, Dishub, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Korem 084/Brawijaya, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Bagpem dan Kesra.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi contact person Posko Satgas Covid-19 Kota Surabaya di nomor telepon 031-5454922 atau Whatsapp di nomor 0811-3344-911,” pungkasnya. 

Read More

Kejagung Jelaskan Perkembangan Dugaan Kasus Korupsi di Krakatau Steel

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan menaikkan peyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Krakatau Steel ke penyidikan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatakan, sudah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan penghitungan kerugian negara terkait proyek pembangunan tungku peleburan tinggi (blast furnace) baja tipis milik perusahaan milik negara tersebut.

Supardi mengatakan, penghitungan BPKP akan menjadi salah satu data bukti yang akan diajukan tim penyelidikan untuk ekspos perkara. 

“Saya tidak pernah janji. Tetapi, mudah-mudahan minggu ini, kita ekspos lagi untuk bisa naik ke tingkat penyidikan,” ujar Supardi kepada Republika, Minggu (6/3). 

Kata dia, tim penyelidikannya, sebetulnya sudah memiliki data minimal terkait kerugian negara, maupun bukti tentang dugaan korupsi terkait kasus tersebut.

Akan tetapi, Supardi mengatakan, penghitungan dari BPKP, punya validasi lebih tinggi untuk memastikan angka pasti kerugian negara. 

“Kalau kerugiannya memang sudah ada. Dan kita sudah ada kesepakatan dengan BPKP, bahwa ini clear, tidak akan lama lagi naik ke penyidikan. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini naik penyidikan,” ujar Supardi.

Dugaan korupsi di PT Krakatau Steel ini, pernah disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 2021. 

Erick saat acara Talkshow Bangkit Bareng yang digelar oleh Republika, Selasa (28/9/2021), pernah mengungkapkan perusahaan baja milik negara itu, mencatatkan utang mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 28,51 triliun. 

Dari utang tersebut, terkait pembuatan tungku peleburan tanur tinggi. Tetapi, proyek tersebut mangkrak. Ada dugaan korupsi dalam pembangunan peleburan baja tersebut.

“Krakatau Steel, punya utang dua miliar dolar (AS). Salah satunya investasi 850 juta dolar dari proyek blast furnace (peleburan tanur tinggi) yang hari ini mangkrak,” ujar Erick. Sementara versi penyelidikan di Kejakgung, Supardi menerangkan duduk kasus ini berawal pada 2011. 

PT Krakatau Steel, lewat PT Krakatau Engineering mengikat kontrak dengan MCC CERI, konsorsium tungku baja asal Cina. Kontraknya senilai Rp 6,92 triliun.

Nilai kontrak tersebut mengharuskan MCC CERI membangun tanur tinggi untuk pabrik baja tipis milik Krakatau Steel di wilayah Cilegon, Banten. 

Dari kontrak tersebut, Krakatau Steel sudah membayar senilai Rp 5,35 triliun. Akan tetapi, kata Supardi, pembangunan tanur tinggi tersebut tak rampung dan tak selesai. 

MCC CERI menghentikan pengerjaannya pada 2019. Sementara proyek pembangunan yang sudah berjalan sebelumnya, sampai kini terbengkalai dan tak dapat difungsikan.

Selain itu, kata Supardi, proses pengerjaannya sampai saat ini, pun belum diserahterimakan dari penyedia jasa, ke Krakatau Steel. 

Hal tersebut, dikatakan Supardi, sudah memenuhi kualifikasi kerugian negara. 

“Nanti, akan kita lihat kronologis hukumnya seperti apa saat penyidikan, dan juga berapa kerugian negara dari penghitungan BPKP,” terang Supardi. Supardi mengatakan, surat resmi dari Jampidsus sudah meminta BPKP untuk melakukan audit khusus kerugian negara untuk mendorong kasus tersebut naik penyidikan, dan dapat menetapkan tersangka.

Read More

MA Tolak Kasasi Eks Bupati Manggarai Barat, Tetap Dihukum 9 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mahkamah Agung RI menghukum bersalah terhadap mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla dengan hukuman penjara selama sembilan tahun dalam kasus korupsi aset tanah milik Pemda Manggarai Barat seluas 30 hektare senilai Rp 1,3 triliun.

"Dalam amar putusan kasasi dari MA dan telah diterima Kejaksaan Tinggi NTT bahwa putusan MA itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim di Kupang, Minggu (6/3/2022).

Ia menjelaskan pada putusan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mantan bupati ujung barat Pulau Flores itu dihukum selama sembilan tahun penjara.

"Namun, terdakwa melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan vonis hukuman sembilan tahun penjara," kata dia.

Menurut Abdul Hakim, putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa Agustinus CH Dulla berdasarkan petikan putusan Nomor 872 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang putusan menolak permohonan kasasi terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

Kejati NTT Ajukan Izin ke Kemendagri Terkait Penahanan Bupati Manggarai Barat Sengketa Tanah di Labuan Bajo, Jaksa Sita Ponsel Bupati Manggarai Barat MA: 3 Sidang MKH pada 2021, Masing-Masing Hakim Dihukum Non-Palu 2 Tahun

Berdasarkan putusan itu, kata Abdul Hakim, maka terdakwa dieksekusi untuk menjalani pidana sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Kpg tanggal 15 September 2021 yang putusan menerima permintaan banding penuntut umum dan menghukum terdakwa Agustinus CH Dulla dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000 subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis kasasi memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021 sehingga menghukum terdakwa Agustinus CH Dulla.

Read More

Pemprov Jatim Akan Gelontorkan 7,5 Juta Kilogram Minyak Goreng

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemprov Jawa Timur (Jatim) dalam waktu dekat akan mengelontorkan 7,5 juta kilogram minyak goreng untuk operasi pasar di pasar-pasar tradisional. 

Operasi pasar tersebut untuk memenuhi kebutuhan minyak masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lamongan, Sabtu (5/3). 

Kunjungan itu juga dalam rangka peninjauan operasi pasar minyak murah, sekaligus penyerahan zakat produktif untuk pelaku usaha ultra mikro.

Diungkapkannya, pada kesempatan tersebut telah disediakan 4 ribu liter minyak goreng dengan harga Rp25 ribu per dua liter. 

Pemprov Jatim juga telah melakukan ikhtiar menggandeng berbagai pihak untuk menggelontorkan sejumlah minyak goreng curah ke berbagai pasar tradisional.

Hal ini dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng di Jatim hingga distributor dan produsen mengeluarkan stok minyak goreng yang dimiliki.

"Terkait minyak goreng, kita lakukan operasi pasar keliling. Tiap hari sebetulnya, kita sudah menggelontorkan minyak goreng curah di berbagai pasar tradisional di Jawa Timur, ini yang terus kita lakukan dari 2 hari yang lalu sampai dengan 8 Maret," terang Gubernur.

Pemprov, lanjut Khofifah, juga akan menggelontorkan 3500 ton atau sama dengan 3,5 juta kilogram minyak goreng, dan pada Rabu (9/3) dijadwalkam juga akan datang lagi minyak sebanyak 4.000 ton.

"Harapan kita pasar akan bisa kita penuhi, sampai kemudian kita menunggu para distributor dan produsen minyak goreng supaya kalau ada stok segera dikeluarkan, supaya upaya pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur ini bisa segera terpenuhi seperti sedia kala," terang Khofifah. 

Read More

Kakanwil Kemenkumham Jambi Ancam Pecat Pegawai Lapas Terlibat Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Jambi Jahari Sitepu dengan tegas mengancam akan memecat dan mempidanakan para pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jika mereka terlibat dalam kasus pengedaran narkoba.

"Hal ini saya lakukan guna mencegah peredaran narkoba di lingkungan lapas maupun rutan di Provinsi Jambi dan jika nanti terbukti ada pegawai yang terlibat akan saya pecat dan pidanakan mereka," kata Jahari Sitepu kepada media, Minggu (6/3).

Kemenkumham sangat serius dalam memerangi narkoba di lembaga pemasyarakatan dan rutan maka dari itu ancam pemecatan hingga pidana bagi petugas lapas yang nekat mengedarkan narkoba di lingkungan warga binaan.

"Saya sebagai pimpinan di Jambi dengan tegaskan mengatakan kepada seluruh petugas lapas maupun rutan di Provinsi Jambi agar jangan ada yang pernah bermain dengan narkoba apalagi mengedarkan nya di dalam lapas atau rutan dan dipastikan akan saya perangi," kata Jahari Sitepu.

Ancaman pemecahan hingga hukuman pidana tidak segan-segan akan diberikan kepada seluruh petugas lapas atau rutan yang nekat mengedarkan narkoba di lingkungan warga binaan.

Tindakan tegas ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas maupun rutan dan selain itu diminta kepada seluruh warga binaan agar tidak terlibat peredaran narkoba selama masa pembinaan.

"Apabila kedapatan pegawai melakukan aksi tersebut dirinya juga segera akan merekomendasikan napi tersebut untuk dipindah ke Lapas Nusa Kambangan," kata Jahari Sitepu.

Jahari juga membantah terkait adanya informasi peredaran narkoba yang dikendalikan oleh warga binaan dari dalam lapas atau ada informasi tersebut dilakukan oleh para tersangka guna memutus jaringan peredaran narkoba agar tidak dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian.

Kanwil Kemenkumham juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk sama-sama memberantas peredaran narkoba khususnya di dalam lapas atau rutan.

Read More

Atasi Genangan Saat Hujan, Wali Kota Eri Petakan Hingga Cari Solusi Penyebabnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memetakan sejumlah permasalahan genangan yang terjadi di tengah kota saat datangnya hujan deras. 

Pemetaan dilakukan untuk memastikan langkah penyelesaian genangan itu berjalan efektif dan efisien.

Maka dari itu, setiap hujan deras turun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selalu berkeliling untuk mengecek langsung wilayah yang mengalami genangan. 

Itu dilakukannya sekaligus untuk memetakan dan mencari solusi penyebab dari genangan tersebut.

"Karena saya inginnya tidak ada genangan sama sekali pada waktu hujan. Dengan begini (mengecek langsung) kita tahu akan bagaimana," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (6/3).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu kembali menegaskan, bahwa pekerjaan rumah (PR) bagi pemkot saat ini adalah bagaimana ketika hujan turun, tidak ada genangan.

"Yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, tantangan kita adalah ketika hujan tidak ada genangan. Karena kalau hujan turun ada genangan, ketika hujan reda surut, itu biasa," pungkasnya.

Read More

Ahmad Muhdor Jabat Kajari Sidoarjo, Arief Zahrulyani Promosi Aspidum Kejati Sumut

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Jabatan Kajari Sidoarjo berganti. Arief Zahrulyani hampir setahun menduduki jabatan tersebut akan digantikan Ahmad Muhdor. 

Sementara Arief mendapat tugas baru di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Ia promosi menududuki jabatan baru sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum).

Kajari Sidoarjo Arief Zahrulyani ketika dikonfirmasi membenarkan mutasi jabatan tersebut. Ia juga membenarkan menduduki jabatan Aspidum Kejati Sumut.

"Iya benar, mohon doanya," ucapnya ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Lalu siapa sosok Ahmad Muhdor. Nama Muhdor memang tak terdengar asing, apalagi namanya hampir sama dengan Bupati Sidoarjo saat ini Ahmad Muhdlor, namun beda orang.

Muhdor yang menggantikan Arief Zahrulyani ini sebelumnya bertugas di Kejati Papua dengan jabatan Asisten Intelijen (Asintel).

"Beliau sebelumnya menjabat Asintel Kejati Papua," ungkap Kasi Intelijen Adityarakatama, Minggu (6/3/2022).

Sementara, informasi yang diterima terkait rencana sertijab kedua pejabat tersebut akan digelar di Kejati Jatim dalam waktu dekat ini, begitupun dengan pisah kenal.

"Insya Allah digelar pekan depan ini," pungkasnya.

Read More

Turnamen Futsal Piala Danrem Antar Santri Resmi Berakhir

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pelaksanaan futsal antar santri piala Danrem 083/Baladhika Jaya, secara resmi ditutup.

Penutupan turnamen itu, ditandai dengan adanya penyerahan piala yang dilakukan langsung oleh Danrem, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo ke salah satu tim futsal. Sabtu, 05 Maret 2022.

“Hasil maupun prestasi yang telah diraih dalam pertandingan ini, merupakan hasil nyata dari latihan yang dilakukan secara konsisten oleh para peserta,” ujar Danrem.

Apresiasi pun tak lupa diberikan oleh Danrem pada salah satu tim futsal antar santri yang berhasil merajai kejuaraan itu.

“Diharapkan, adanya turnamen ini hubungan antara TNI, khususnya Korem dengan pihak Ponpes bisa semakin kuat,” pintanya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Tingkatkan Kemampuan, Gegana Satbrimob Polda Banten Latih Penjinakan Bom

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Meningkatkan kemampuan personel, Unit Penjinak Bom (Jibom) Sub Detasemen (Subden) 1 Gegana Satbrimob Polda Banten melaksanakan latihan tentang penjinakan bom di Satbrimob Polda Banten pada Sabtu (05/03).

Latihan dipimpin Brigadir Siswo dengan memberikan materi tentang dasar hukum penjinakan bom kepada seluruh personel Subden I Gegana.

Saat ditemui Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Dwi Yanto Nugroho mengatakan bahwa pelatihan jibom rutin dilakukan. “Pelatihan Jibom oleh Subden I Gegana rutin dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam menjinakan bom yang menjadi tugas pokok Gegana,” ucap Dwi Yanto Nugroho.

Dwi yanto nugroho mengatakan bahwa penjinak bom yang di singkat Jibom merupakan salah satu unit yang ditempa dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Satuan Brimob di seluruh indonesia.

“Dalam pergerakan unit Jibom terdiri dari 10 personil dan dipimpin oleh kepala unit, dari 10 personel tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam proses penjinakan bom sehingga masing-masing personel harus mengetahui apa yg menjadi tugasnya dan mahir dalam tigas tersebut sehingga bisa sukses dalam menjinakan bom,” ujar Dwi Yanto Nugroho.

Dwi Yanto berharap dengan sering dilatihkan personel cepat tanggap dan mampu menjalankan tugas. 

“Dalam proses penjinakan bom personel harus mahir dan teliti sehingga dalam pelatihan ini saya berharap semua mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada yang menjadi korban atas kelalaian penganannya,” tutur Dwi Yanto Nugroho.

Saat ditemui Brigadir Siswo menambahkan dalam latihan personel diajarkan tentang kegunaan alat dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) penanganan Penjinakan Bom. 

“Dalam latihan ini personel kembali diingatkan bagaimana menggunakan alat deteksi dan alat penjinakan serta melaksanakan tugas sesuai dengan SOP sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak bingung dan mampu menjinakan bom tanpa ada korban baik dari personel maupun dari masyarakat,” tutup Brigadir Siswo. (Bidhumas)

Read More

Buru Teroris, Satgas Operasi Madago Raya Sisir Wilayah Poso Pesisir Selatan

KABARPROGRESIF.COM: (Poso) Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Operasi Madago Raya 2022 Kombes Pol Arif Budiman memimpin patroli skala terbatas memburu sisa DPO teroris Poso, dengan menyisir wilayah Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Didampingi Waka Satgas 3 Penindakan, AKBP Kurniawan Rongre, Komandan Sektor 1 PPS Kompol Agung Prasetia dan Wakasub Satgas Binmas Kompol Adnan Pandibu, serta perwira Sektor III Ipda Haidir.

Kepala Satuan Tugas V Humas Operasi Madago Raya Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan patroli skala terbatas Kepala Satuan Tugas Operasi Madago Raya bersama Wakasatgas 3 Tindak beserta pejabat Operasi Satgas Madago Raya, menggunakan motor trail.

“Tim berangkat dari Poskotis Madago Raya di Tokorondo Poso, menyisir wilayah Poso Pesisir Selatan sekaligus mengecek tiga Pos Pengamanan Sekat Kejar,” kata Didik, Sabtu (5/3).

Tiga Pos Pamrahwan itu adalah Pos Sekat Kelapa dalam Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Pos Sekat Desa Taunca dan Pos Sekat Desa Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

"Patroli skala terbatas Satgas Madago Raya sebagai upaya untuk melakukan pencarian terhadap DPO MIT Poso dan mempersempit pergerakan simpatisan MIT yang akan memberikan bantuan logistik, sekaligus untuk mengecek pos-pos yang tersebar di wilayah Poso Pesisir Selatan," kata Didik.

Kasatgas Humas Operasi Madago Raya itu menjelaskan, patroli skala besar tersebut digunakan Kapolda Sulteng untuk mengecek kondisi personel, memberikan bantuan paket sembako, melihat dari dekat medan operasi, dan sekaligus memberikan motivasi personel TNI Polri di setiap pos.

Saat singgah di salah satu pos, kata Didik, Kasatgas menyempatkan beristirahat dan memberikan arahan kepada personel yang bertugas di pos dan selalu menjaga silaturahmi dengan warga sekitar.

"Mohon doanya kepada masyarakat Sulawesi Tengah semoga para pelaku bisa segera kita tangkap, tetapi satgas tetap mengimbau para pelaku atau DPO MIT Poso sebaiknya menyerahkan diri," ujar Didik.

Operasi tersebut kini telah memasuki tahap I pada tahun 2022. Dalam perpanjangan operasi ini, Tim Satgas Madago Raya yang sebelumnya dipimpin oleh Brigjen Pol Reza Arief Dewanto, saat ini dinahkodai oleh Wakil Komandan Pasukan Gegana Kombes Pol. Arif Budiman.

Read More