Setelah Raker, Inilah Sejumlah Program Kerja DMI Surabaya yang Bakal Dilaksanakan di Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengurus Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Surabaya menetapkan sejumlah program utama dan unggulan di tahun 2022 ini. 

Program utama itu di antaranya penyusunan penyusunan database masjid se-Surabaya dan impelementasi memorandum of understanding (MoU) lembaga wakafrising yang bekerja sama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI).

Sekretaris PD DMI Surabaya Agus Prastyo mengatakan program-program tersebut telah dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) DMI Surabaya, Minggu (6/3) lalu. 

“Program ini juga telah diputuskan dan direkomendasikan untuk dijalankan di tahun ini,” ungkapnya, Selasa (8/3).

Ia menjelaskan program penyusunan database masjid sebenarnya telah dijalankan. 

Menurut dia, sebelum raker DMI Surabaya, pihaknya telah bergerak melakukan pendataan masjid se-Kota Pahlawan.

Langkah yang telah dilakukan yakni dengan mengirimkan surat ke takmir-takmir masjid untuk menginput data tentang masjid. 

Agar lebih efektif, pendataan dilaksanakan secara online melalui Google Form.

“Sementara ini yang terdata di kami, ada sekitar 1.700 masjid se-Surabaya. Namun kami terus melakukan update, baik melalui Google Form maupun pengurus cabang DMI kecamatan. Sebab, siapa tahu ada masjid yang belum terdata,” terangnya.

Sedangkan untuk program implementasi MoU lembaga wakafrising, dikatakan Agus, DMI Surabaya menginginkan bahwa masjid juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi umat. 

Melalui wakaf jamaah yang bisa dilaksanakan di masing-masing, dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat itu.

“Jadi, wakaf kan tidak hanya berwujud tanah. Wakaf bisa berwujud uang, seperti infaq. Dengan wakaf uang itu, masjid sebagai pemberdayaan ekonomi umat bisa terealisasi,” jelas dia.

Di sisi lain, Agus Prastyo menjabarkan DMI Surabaya juga memiliki sejumlah program unggulan yang juga dihasilkan dari raker. 

Beberapa program unggulan itu, misalnya melaksanakan bootcamp kewirausahaan bagi remaja masjid (Remas). 

Bootcamp yang dimaksudkan adalah menampung para remas untuk diberikan pelatihan tentang berwirausaha. 

Mereka akan ditraining dan diarahkan sesuai dengan spesifikasi bidang usaha apa yang diinginkan.

“Bahkan pasca bootcamp, mereka juga akan terus didampingi mentor untuk menjalankan bidang usaha yang diinginkan itu,” ujar Agus.

Program unggulan berikutnya adalah menggelar Liga Masjid. Konsep Liga Masjid ini adalah kegiatan berbasis olahraga dan para pesertanya adalah remas.

Selanjutnya, program yang lain yakni melakukan kerjasama dengan instansi tertentu untuk memberikan pelatihan khusus pada takmir atau remas. 

Misalnya, pelatihan jasa service AC dan mobile bengkel (bengkel bergerak) untuk sepeda motor.

Tak kalah penting, DMI Surabaya juga akan melaksanakan penguatan peran dan eksistensi pengurus cabang melalui mandatory pembentukan ranting-ranting. 

Berikutnya, pemenuhan sarana prasarana, seperti kantor atau sekretariat yang bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya. 

“Kami juga akan tetap melakukan program rutin tahunan dalam peringatan hari besar Islam, seperti Kampung Ramadan, Safari Ramadan serta mendirikan posko Lebaran,” kata Agus Prastyo kembali.

Program turunan atau program rancangan dari DMI Jawa Timur termasuk tetap akan dilaksanakan. Seperti, bintek untuk para pengurus cabang dan bakti sosial.

“Kami juga akan menyalurkan bantuan dana dari gubernur Jatim terkait uang kehormatan bagi imam/takmir masjid,” pungkasnya. 

Read More

Gaji ASN Bakalan Naik Lagi, Kemendagri Telah Setujui Besaran TPP

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun berapa besaran tambahan penghasilan dengan memperhatikan keuangan daerah, dan mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

Dalam penjelasannya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan, pihaknya akan mengeluarkan kebijakan persetujuan TPP ASN di daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan.

"Persetujuan TPP ASN daerah yang disampaikan ke Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kementerian Keuangan," ungkap Fatoni di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Fatoni mengakui sudah menerima pertimbangan dari Kemenkeu untuk pengajuan dari daerah gelombang pertama.

"Kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Ortala, pertimbangan Menteri Keuangan dan hasil rapat," tambah Fatoni.

Dijelaskan dia, dasar hukum TPP yakni Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat memberikan TPP dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

"Pemberian TPP ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Perkada) dan berpedoman pada PP. Jika belum ada PP, kepala daerah dapat memberikan TPP berdasarkan persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan," lanjut Fatoni.

Read More

Taruna AAL Tingkat III Korps Teknik dan Korps Elektronika Laksanakan Lattek di BBPPMPV BOE Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Sebanyak 31 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-68 Korps Teknik dan Korps Elektronika melaksanakan Pembukaan Latihan dan Praktek (Lattek) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) di Teluk Mandar Arjosari, Malang, Jawa Timur.

Lattek yang diikuti 16 Taruna AAL Korps Teknik dibawah pengawasan  Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) yang dijabat oleh Letkol Laut (T) Emil Syam sedangkan 15 Taruna AAL Korps Elektronika dibawah pengawasan Palaklat Letkol Laut (E) Ketut Riasmaja. 

Kegiatan ini dibuka oleh Kabagum BBPPMPV, Dr. Abdur Rohim, M. M., dan dihadiri Nurhadi Budi Santosa M. Pd., sebagai dosen Korps Elektro dan Moch Arifin S. Pd., S.T., sebagai dosen Korps Tehnik.

Dalam amanat Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Denih Hendrata yang dibacakan Kepala Departemen Elektronika (Kadeplek) AAL Kolonel Laut (E) Abdul Aziz mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Pusat BBPPMPV BOE Malang atas kesempatan yang diberikan kepada Taruna AAL, dapat melaksanakan latihan praktek dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di BBPPMPV BOE Malang, sehingga visi dan misi pendidikan di AAL khususnya Prodi Teknik Mesin Kapal Perang dan Prodi Elektronika Kapal Perang dapat tercapai.

Lebih lanjut Kadeplek AAL mengatakan maksud dari kegiatan Lattek ini adalah untuk memberikan bekal kepada para Taruna AAL Tingkat III Korps Teknik dan  Korps Elektronika tentang materi pokok korps sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta dapat mengaplikasikan pelajaran teori tentang Mekatronika  dan PLC serta Elektronika yang telah didapat di kelas secara baik dan benar.

Sementara itu BBPPMPV BOE Malang dipilih sebagai tempat pelaksanaan lattek karena lembaga pelatihan / training center ini merupakan mitra Akademi Angkatan Laut dalam menyelenggarakan lattek bagi Taruna AAL terutama Korps Teknik dan Elektronika, yang memiliki fasilitas praktek yang lengkap dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni dan profesional, sehingga para Taruna memiliki bekal yang baik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan profesi korps.

Sesuai rencana Lattek Taruna AAL Korps Teknik akan berlangsung selama 21 hari mendatang hingga tanggal 25 Maret 2022, sedangkan Lattek Taruna AAL Korps Elektronika akan berlangsung selama 12 hari hingga tanggal 18 Maret 2022 mendatang.

Setelah pembukaan Lattek Taruna AAL selesai dilaksanakan Kadeplek AAL menyempatkan sowan dan bertandang ke Lanal Malang dan diterima langsung oleh Komandan Lanal Malang Kolonel Laut (P/W) Ni Ketut Made Prabawati.

Read More

Pemkot Salatiga Optimalkan Program Puskesos

KABARPROGRESIF.COM: (Salatiga) Pemkot Salatiga optimalkan program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) terkait penanganan kemiskinan. 

Program ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan warga rentan miskin.

Walikota Salatiga, Yuliyanto saat membuka Sosialisasi Puskesos dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Tahun 2022, mengatakan, Puskesos menjadi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang perlu dikembangkan. 

Program ini penting dilakukan untuk memastikan masyarakat miskin atau rentan, mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial dengan cepat dan tepat.

“Saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum mengoptimalkan fungsi Puskesos di Kota Salatiga,” kata walikota, Senin (07/03/2022).

Menurut walikota, Puskesos bisa dijadikan tempat pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat sehingga akan mendapatkan penanganan yang tepat. 

Masyarakat bisa mendapatkan rujukan program, yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan ekonomi.

Program Puskesos ini didalamnya harus secara aktif menerima ragam keluhan dari berbagai bidang sosial masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi hingga usaha.

“Keluhan terkait permasalahan sosial akan ditangani melalui SLRT yang bisa dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis),” jelas Walikota Salatiga.

Puskesos memiliki tugas sebagai database pusat aduan yang terpercaya. Masyarakat bisa menyampaikan persoalannya tanpa khawatir dan tidak mendapatkan pelayanan bantuan. 

Data diri dari penerima bantuan ini juga dijamin aman di dalam database resmi.

Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Salatiga, Sri Rahmini Boganiwati, mengatajan sosialisasi Puskesos diikuti 165 anggot Puskesos tingkat kelurahan. Diharapkan, peserta lebih memahami kebijakan lembaga dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan, strategi komunikasi dan advokasi di daerah, serta penyusunan rencana aksi Puskesos. 

Read More

Rakor Panitia Pusat Pelatihan Komcad, Danrem 082/CPYJ: Menjaga Kedaulatan Negara Hak Semua Komponen Bangsa

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Kolonel Inf Unang Sudargo menegaskan jika semua pihak maupun komponen bangsa, memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara (Indonesia).

Kewajiban itu, tanpa terkecuali diberlakukan pada komponen cadangan atau Komcad. Hal itu, ditegaskan oleh Danrem usai mengikuti rakor secara virtual bersama pihak Dirjen Kementerian Pertahanan pada Selasa, 08 Maret 2022.

“Menjaga kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah NKRI dibutuhkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, total, terpadu, terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sesuai amanat undang-undang yang berkaitan dengan komponen cadangan dan sumber daya manusia, kata Danrem, telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi.

“Itu untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama. Tugas kita sekarang adalah, segera inventarisir Komcad yang ada di wilayah Korem,” jelasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Gubernur Khofifah Lantik Kakanreg II BKN Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Mohammad Ridwan sebagai Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (7/3/2022).

Pelantikan tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara Heru Purwakarta selaku sebagai pejabat lama, kepada Mohammad Ridwan sebagai pejabat baru, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan Wakil Kepala BKN.

Pelantikan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BKN Nomor 47 tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di lingkup Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 21 Februari 2022 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Mohammad Ridwan sebagai Kepala Kantor Regional BKN II Surabaya.

"Selamat atas dilantiknya Pak Mohammad Ridwan, selamat mengemban tugas, mudah-mudahan sinergitas kita terus semakin baik seperti partnership yang sudah kita bangun selama ini," pesan Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah meminta, agar pejabat yang baru dilantik langsung gas pol melakukan tugas-tugas yang ada di depan mata. Khususnya dalam peningkatan kapasitas ASN di Jatim.

"Pak Mohammad Ridwan, silakan langsung gaspol, kita akan running dan proses melakukan dalam mengatasi berbagai proses percepatan pelayanan yang tidak berhenti, sehingga komunikasi dan koordinasi serta koneksitas menjadi hal yang sangat penting," ujar Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Menteri Sosial RI tersebut juga berharap, catatan prestasi Jawa Timur utamanya terkait kinerja ASN dapat semakin ditingkatkan dengan dilakukannya inovasi yang terus dikembangkan.

"Seyogyanya, yang kita semua lakukan harus penuh improvement dan inovasi. Karena itu sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman yang kian maju,” kata Khofifah.

Selain itu, lanjut Khofifah, hal terpenting lainnya yang harus dilakukan yakni mengelola dinamika dalam sebuah hubungan harmonis.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Mohammad Ridwan sebagai Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (7/3/2022).

"Core values Ber AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) tidak mudah mengukur per itemnya. Harus ada harmoni yang sangat penting, yakni membangun Harmonious Partnership," kata Khofifah.

"Seperti di Jawa Timur yang selalu didahului dengan Shalawat Nabi dan Yatiman. Sikap dan perilaku kita menurut saya harus dibangun dengan equilibrium dynamic. Mengelola dinamika dalam sebuah harmonious partnership, sangat baik," jelasnya.

Terakhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas dedikasi Kepala Kanreg II BKN Surabaya sebelumnya, yaitu Heru Purwaka, atas dedikasi dan energi positif yang diberikan untuk kemajuan ASN Jawa Timur.

"Pengalaman Pak Heru Purwaka, kami menikmati kebersamaan berseiring dengan BKN. Selamat bertugas ditempat yang baru Pak Heru, semua proses yang Bapak torehkan seperti 'tanaman' atas tumbuhnya ASN di Jawa Timur," ujar Khofifah.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf menambahkan, adanya rotasi jabatan ini diharapkan dapat menambah bekal bagi banyak pegawai dan pejabat untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan, terutama jejaring.

"Kami dari BKN menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Gubernur yang sudah mengalokasikan waktu pelantikan Pak Ridwan. Sebelumnya, Pak Ridwan ini menjabat sebagai Kepala Pusat Sistem Pengembangan seleksi calon ASN se Indonesia,"ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan background beliau di beberapa jabatan, termasuk pendidikan, beliau yang adalah nuklir dan berasal dari Sumenep Jawa Timur dapat memberikan nilai tambah percepatan dan akselerasi komunikasi dan koordinasi yang dibutuhkan oleh Kakanreg dan pendampingan BKD dan BKPSDM dilingkup Pemprov Jatim. Tantangan tidak mudah," kata Supranawa.

Read More

Danguskamla Koarmada II Terima Courtesy Call Taruna AAL Angkatan 67

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tiba di Lobby Mako Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada II , 12 Taruna AAL tingkat IV Angkatan ke-67 diterima dengan hangat oleh Kas Guskamla Koarmada II Kolonel Laut Toto Suharyanto. 

Sambutan serupa juga diterima oleh para Taruna Tingkat IV, saat menemui Komandan Guskamla Koarmada II, Laksamana Pertama TNI I G. P. Alit Jaya di ruang rapat Mako Guskamla Koarmada II  beserta perwira pendamping dari KRI Fatahillah-361.

Dalam kegiatan yang berlangsung Senin, (7/3/2022) tersebut ,Danguskamla menyampaikan selain untuk memperkenalkan kepada Taruna salah satu jajaran Komando Pelaksanaan Operasi (Kolakops) Koarmada II yaitu Guskamla yang bermarkas di Bitung Sulawesi Utara, juga tugas pokok dan fungsi Guskamla II di wilayah kerja Koarmada II.

Tak hanya itu Laksma TNI I G. P. Alit Jaya memberikan beberapa penekanan kegiatan Taruna tingkat IV yang sedang melaksanakan Lattek di unsur KRI BKO GKL II, untuk dapat mengambil pelajaran langsung di lapangan yang dilaksanakan oleh KRI di daerah Operasi agar mendapat gambaran saat terjun di penugasan yang sesungguhnya, serta senantiasa tetap melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan Lattek tersebut.

“Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, sudah jelas mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus betul-betul bisa terwujud, sehingga latihan pun harus bisa dilaksanakan secara mandiri tanpa harus menunggu arahan komando atas. Pimpinan TNI AL keinginannya sangat jelas untuk mewujudkan pembangunan SDM yang nyata dalam menghadapi tantangan yang serba cepat,” tandas Laksma I G. P. Alit Jaya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kakanwil Kemenkumham Riau Dimutasi

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau resmi diganti. 

Upacara serah terima jabatan digelar di Balai Pauh Janggi Komplek Gubernuran, Selasa (8/3/2022) pagi tadi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau saat ini dijabat oleh Muhammad Jahari Sitepu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

Sementara itu, Pujo Harianto yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut diberikan amanah baru menjadi Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut juga dilakukan secara virtual dan diikuti oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta. 

Dalam sambutannya, Ambeg mengingatkan kepada pejabat baru Kepala Kanwil Kemenkumham Riau untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai organ vertikal yang mengemban tugas pokok dan fungsi Kemenkumham untuk senantiasa melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga terkait sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan nasional khususnya pembangunan di wilayah Provinsi Riau," ujar Ambeg.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar juga menyambut baik kedatangan pejabat baru, yakni Muhammad Jahari Sitepu. Dia berharap sinergitas yang telah terjalin selama ini bisa dipertahankan dan lebih baik lagi.

"Sinergitas yang sudah terjalin selama ini harus terus kita pupuk dan perkuat dalam memberi kebaikan bagi Provinsi Riau. Terlebih saat ini telah diberlakukan peraturan yang mempermudah perjalanan darat, laut dan udara, untuk itu perlu koordinasi yang baik antara kita dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga," ujar Syamsuar.

Sebagai Kepala Kanwil baru, Jahari mengungkapkan kesiapannya dalam menjalankan amanah baru yang diterimanya.

"Tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, saya membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali lintas sektoral, untuk itu saya mengharapkan kerja sama yang baik dengan seluruh jajaran serta Forkopimda, demi terwujudnya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Riau," ujar Jahari.

Sementara itu, Pujo Harianto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau yang telah bekerja keras selama masa kepimpinannya, serta memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang telah dilakukan.

"Ke depannya, saya masih akan sering berkunjung ke Riau. Ada banyak program yang telah disiapkan khusus untuk membuat lapas anak kosong. Maksud saya di sini, kalau lapas anak kosong artinya tidak ada kejahatan lagi. Dan, kalaupun ada, kita akan berusaha untuk mengentaskannya. Hal ini berkaitan dengan amanah yang baru saya terima sebagai Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak," katanya.

Read More

Irjenal Inspeksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam Rangkaian Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) kinerja Inspektorat Jenderal Angkatan Laut (Itjenal) TA 2022 di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal), Inspektor Jenderal TNI Angkatan Laut (Irjenal) Laksda TNI Sunaryo, CfrA melaksanakan Inspeksi Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kodiklatal, Selasa, (8/3/2022).

Fasilitas pendidikan yang diinspeksi tersebut, antara lain,  fasilitas pendidikan yang berada di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) yang berlokasi di Gunungsari Surabaya dan fasilitas Pendidikan Pusat Latihan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) yang berlokasi di Juanda Sidoarjo.

Sarana prasarana Kodikmar, yang dilihat secara langsung   Irjenal antara lain,  Gedung  Pusdikif, Ruang makan   barak dan kamar mandi yang digunakan siswa Kodikmar, sedangkan di Puslatdiksarmil Irjenal melaksanakan inspeksi Gedung Singgalang, Barak Halmahera B, Kamar mandi, serta Gedung Sibayak sebagai tempat ruang makan Sekolah Perwira, Gedung Cerme tempat ruang makan siswa Dikmata, Gedung Watuwila tempat dapur,  Gedung Muria tempat ruang makan siswa Dikmaba, Barak Talang, Barak Dohong dan Mako lama Puslatdiksarmil Burangrang.

Selama melaksanakan inspeksi,  Irjenal Laksda TNI Sunaryo, CFrA. didampingi oleh Inspektur Kodiklatal Brigjen TNI Mar Amir Faisol, S.Sos, M.M., CHRMP, Irum Itjenal  Laksma TNI Didik Firmanto, S.E., M.M.,Han., M.Tr. Opsla sebagai pengendali Teknis (Dalnis) Itjenal serta Wadan Kodikmar Kolonel Marinir Hendro Suwito saat di Kodikmar dan Komandan Puslatdiksarmil Kolonel Laut (P) Irwan Sondang P. Siagian saat di Puslatdiksarmil.

Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di Kodiklatal, salah satu bagian yang menentukan dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) prajurit TNI AL  yang unggul. Sehingga peninjauan fasilatas  sarana prasarana ini merupakan upaya melihat kesiapan jajaran Kodiklatal dalam mencetak prajurit berkualitas, seperti yang tertuang dalam programa prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, berkaitan Pembangunan SDM TNI AL yang Unggul. (Dispen Kodiklatal)

Read More

Rotasi Jabatan, Kajati Kalbar Lantik Wakajati Kalbar dan Dua Kajari

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) Masyhudi melantik pejabat baru di lingkungan Kejati Kalbar. Salah satunya Wakil Kepala Kejati Kalbar.

Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar kantor Kejati Kalbar, Selasa (8/3/2022).

Masyhudi melantik Purwanto Joko Irianto sebagai Wakajati Kalbar yang baru. Dia menggantikan Juniman Hutagaol yang mendapat promosi sebagai Kajati Papua Barat.

Pejabat selanjutnya yang dilantik adalah Anton Rudiyanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau. Dia menggatnikan Tengku Firdaus yang dirotasi menjadi Kepala Kejari Jombang.

Kemudian Agita Tri Moertjahjanto dilantik sebagai Kepala Kejari Sambas. Dia menggantikan Ichwan Effendi yang dirotasi menjadi Kepala Kejari Blora.

Masyhudi juga melantik Arifin Arsyad sebagai koordinator pada Kejati Kalbar. Menurut Masyhudi, penempatan jabatan dalam lingkungan kejaksaan rutin dilakukan.

"Saya yakin penempatan pada posisi yang baru ini akan semakin memberikan nilai tambah dan manfaat," tuturnya.

Dia berpesan kepada pejabat baru untuk tidak melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang menghilangkan esensi filosofi penegakan hukum.

Read More

KRI SIM-367 Meriahkan Hand Over/Take Over Force Commander Bersama Unsur MTF Unifil Negara Luar

KABARPROGRESIF.COM: (Lebanon) KRI Sultan Iskandar Muda (SIM) 367 yang dikomandani Letkol Laut (P) Abdul Haris sekaligus Komandan Satgas (Dansatgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-M/UNIFIL turut memeriahkan acara Hand Over/Take Over (Ho/To) Force Commander bersama unsur MTF UNIFIL negara lain di Perairan Laut Lebanon, Senin (7/3).

Upacara Ho/To Force Commander ini dilaksanakan dari Major General Stefano Del Col kepada Major General Aroldo Lazaro di Naqoura, Lebanon. 

Tak hanya KRI SIM-367 ,seluruh unsur MTF UNIFIL yaitu Kapal Perang Negara Jerman, Kapal Perang Negara Yunani, dan Kapal Perang Negara Turki turut ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

Setiap Kapal Perang bermaneuver (Sailing Pass) serta dilaksanakan Photo Exercises (Photoex) dari atas Helikopter AS 565 MBE Panther yang dibawa oleh KRI SIM-367.

Kemudian dilaksanakan penghormatan dari KRI SIM-367 yang ditunjukkan langsung kepada Force Commander serta prajurit KRI SIM-367 melaksanakan parade penghormatan dengan menggunakan baju adat dan membawa beberapa bendera negara luar yang dikibarkan. Kegiatan diakhiri dengan gauk panjang yang dibunyikan oleh masing-masing Kapal Perang.

Dalam kesempatan tersebut Letkol Abdul Haris mengatakan, “Ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi KRI SIM-367 karena dapat turut memeriahkan acara Ho/To pejabat no.1 di UNIFIL yaitu Force Commander dari Perairan Laut Lebanon. 

Hal ini berkaitan kebijakan strategis Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono bahwa kita harus menunjukkan yang terbaik didalam setiap penugasan yang kita emban dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan pejabat negara lain atau negara sahabat melalui kegiatan seperti ini,”ungkapnya.        

Setelah kegiatan sailing pass dan photoex selesai, setiap unsur MTF UNIFIL kembali ke daerah operasi masing-masing untuk melanjutkan tugas yang diemban. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang Sudah Vaksinasi Lengkap Tak Wajib Tunjukkan Hasil Tes Negatif COVID-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menetapkan bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang sudah mendapat vaksinasi lengkap tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 ketika hendak bepergian.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

“PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen,” mengutip SE yang berlaku pada Selasa 8 Maret 2022.

Sedangkan, PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam. Dapat pula menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

PPDN dengan Kondisi Khusus

PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi primer diberi aturan tambahan.

PPDN dengan kondisi ini bisa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam. Dapat pula menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Selain itu, mereka juga wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

PPDN di Bawah 6 Tahun

Sedangkan, bagi PPDN dengan usia di bawah 6 dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana disebutkan di atas.

Read More